1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 11. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 12. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 13. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Dari beberapa point diatas, implementasi yang paling relevan dilakukan oleh PT. “X” adalah point nomor 6. Karena hanya penghasilan dari dividen saja yang diperoleh oleh PT. X sebagai holding company, selain penghasilan dari core business perusahaan. Dengan penyertaan modal kepada perusahaan dalam negeri dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba ditahan dan memiliki paling
51
sedikit 25% saham dari perusahaan yang memberikan dividen tersebut. Strategi ini sudah dilakukan oleh PT. “ X” namun belum maksimal, karena dividen dari anak perusahaan tahun 2011 hanya Rp.123.519.000.000. Sehingga perusahaan harus mengevaluasi kembali strategi investasi serta menambah kepemilikan saham pada anak perusahaan yang kinerja keuangannya baik. Berikut simulasi bila dividen dari anak perusaahaan meningkat menjadi Rp. 200.000.000.000, maka PPh badan yang harus dibayar sebagai berikut : Tabel 4.1 Simulasi PPh Badan Untuk Peningkatan Dividen Deskripsi (Perkiraan) Pendapatan Usaha
Tanpa Manajemen Pajak
Dengan Manajemen Pajak
208.141.342.000.000,00
208.141.342.000.000,00
(123.519.000.000,00)
(200.000.000.000,00)
208.017.823.000.000,00
207.941.342.000.000,00
(193.397.299.000.000,00)
(193.397.299.000.000,00)
(6.748.114.000.000,00)
(6.748.114.000.000,00)
Beban Pajak
(678.784.000.000,00)
(678.784.000.000,00)
Laba Bersih
7.193.626.000.000,00
7.117.145.000.000,00
(6.369.942.716.104,00)
(6.369.942.716.104,00)
Penghasilan Kena Pajak
823.683.283.896,00
747.202.283.896,00
PPh Badan
205.920.820.974,00
186.800.570.974,00
Penghasilan Dikecualikan Pendapatan Bersih Beban Usaha Beban Lain-lain
Kompensasi Rugi Sebelumnya
Penghematan PPh Badan
19.120.250.000,00
Sehingga dengan kebijakan mendirikan anak perusahaan baru atau meningkatkan kepemilikan saham pada anak perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik, maka akan dapat menghemat pembayaran PPh Badan sebesar Rp. 19.120.250.000.
52
Selain keuntungan dari sisi perpajakan, dengan memiliki anak perusahaan PT. “X” akan mendapatkan keuntungan lain yaitu : 1.
Mendapatkan bisnis yang sinergi antar anak perusahaan, antara lain kerjasama yang saling menguntungkan dan melakukan perluasan usaha. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara lain memanfaatkan keunggulan masing-masing anak perusahaan seperti dalam produksi, teknologi, distribusi dan lainnya. 2. Dengan mendirikan anak perusahaan, maka tujuan perusahaan akan mudah dicapai terutama dalam tujuan-tujuan strategis dalam bidang penguasaan sumber bahan baku, proses produksi, transportasi dan penguasaan pangsa pasar. 3. Sejalan dengan strategi perencanaan pajak, dengan mendirikan anak perusahaan maka PT. “X” akan lebih mudah melakukan penanaman modal. Karena semakin banyak anak perusahaan yang dikuasai, dengan penanaman modal yang besar hingga 51% maka PT. “X” sebagai holding akan dapat mengambil alih suatu perusahaan.
4.2.2.
Manajemen
Pajak
Maksimalisasi
Beban-beban
Fiskal
Yang
Diperbolehkan Strategi
ini merupakan
tindakan
yang
dapat dilakukan dengan
meningkatkan beban-beban yang dapat dikurangkan atau menekan beban yang tidak dapat dikurangkan/dialihkan ke beban-beban yang dapat dikurangkan. Sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha
53
tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk : 1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 1.1. Biaya pembelian bahan; 1.2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 1.3. Bunga, sewa, dan royalti; 1.4. Biaya perjalanan; 1.5. Biaya pengolahan limbah; 1.6. Premi asuransi; 1.7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 1.8. Biaya administrasi; dan 1.9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan; 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
54
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing; 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
55
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Diantara beban-beban yang dijelaskan diatas, perusahaan harus mampu mengklasifikasikan beban-beban yang apabila ditingkatkan akan memberi keuntungan bagi pihak luar (eksternal) dan beban-beban yang apabila ditingkatkan akan memberikan manfaat serta keuntungan bagi perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung selain penghematan beban pajak itu sendiri. Berikut pengelompokkan beban-beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dilihat dari yang menikmati dan manfaatnya bagi perusahaan :
56
Tabel 4. 3 Pengelompokkan Beban-Beban Yang Dapat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak Beban-beban yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak dan tidak memberikan manfaat langsung terhadap perusahaan (manfaat kepada pihak eksternal) Beban yang dinikmati oleh pihak ekstern dan tidak memberikan manfaat bagi perusahaan
Beban-beban yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak dan memberikan manfaat langsung atau tidak langsung terhadap internal perusahaan
Beban yang dinikmati oleh pihak intern/ekstern dan memberikan manfaat secara langsung/tidak langsung bagi perusahaan biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti; biaya perjalanan; biaya administrasi; biaya pengolahan limbah; iuran kepada dana pensiun yang premi asuransi; pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; kerugian karena penjualan atau biaya promosi dan penjualan yang diatur pengalihan harta yang dimiliki dan dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri digunakan dalam perusahaan atau Keuangan; yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; kerugian selisih kurs mata uang asing; pajak kecuali Pajak Penghasilan; penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
57
Tabel 4.2, Lanjutan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
58
Dari tabel diatas, fokus manajemen pajak yang dilakukan hanya pada kolom ke-2 yaitu beban yang dinikmati oleh pihak intern/ekstern dan memberikan manfaat secara langsung/tidak langsung bagi perusahaan. Kebalikan dari kolom ke-1, beban yang dikeluarkan perusahaan apabila ditingkatkan akan menambah pengeluaran perusahaan namun tidak memberikan manfaat secara langsung/tidak langsung kepada perusahaan.
1. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; Dari biaya ini ada beberapa peluang manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan, antara lain ; membiayai pajak penghasilan karyawan dengan menggunakan metode gross-up. Hal ini dapat disimulasikan sebagai berikut : Tabel 4. 3 Tabel Simulasi dengan Metoda Gross Up
Penghasilan Biaya Operasi - Gaji - Biaya Pajak - Tunjangan Pajak (Igross Up) Jumlah Biaya Penghasilan Netto PPh yang dibayar - PPh Badan (25%) oleh perusahaan - PPh Pasal 21 oleh perusahaan - PPh Pasal 21 (5%) oleh karyawan
Jumlah * Take Home Pay Karyawan
Dipotong dari Gaji Karyawan
Ditanggung perusahaan
1.500.000.000.000
1.500.000.000.000
1.500.000.000.000
1.000.000.000.000 -
1.000.000.000.000 -
1.000.000.000.000 -
-
-
52.632.000.000
1.000.000.000.000 500.000.000.000
1.000.000.000.000 500.000.000.000
1.052.632.000.000 447.368.000.000
125.000.000.000
125.000.000.000
111.842.000.000
-
50.000.000.000
-
50.000.000.000
-
52.632.000.000
175.000.000.000
175.000.000.000
164.474.000.000
950.000.000.000
1.000.000.000.000
1.000.000.000.000
Di Gross Up
59
Dari simulasi diatas dapat terlihat bahwa metode gross up dapat mengurangi PPh badan yang ditanggung perusahaan dan tidak mengurangi take home pay yang diterima oleh karyawan. Penghematan pajak yang diperoleh perusahaan adalah sebesar Rp.10.526.000.000 (pengurangan dari Rp.175.000.000.000 – Rp.164.474.000.000) Sebelumnya perusahaan banyak memberikan natura (benefit in kind) kepada karyawan salah satu contoh adalah pakaian seragam, hal ini akan menambah biaya kepegawaian bagi perusahaan namun biaya tersebut tidak dapat mengurangi penghasilan (non deductible expenses). Untuk itu perusahaan selanjutnya dapat memberikan tunjangan pakaian seragam kepada karyawan dalam bentuk uang tunai dengan cara yang di gross up juga, agar tunjangan pakaian dinas tidak memberatkan karyawan dalam hal pajak penghasilan pasal 21. Peluang manajemen pajak lainnya adalah memanfaatkan ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1.e dimana pemberian natura atau makanan (konsumsi) untuk seluruh karyawan dapat dijadikan biaya yang mengurangi penghasilan perusahaan (deductible expense) dan bukan objek PPh pasal 21. Manajemen pajak yang dilakukan pada tahap ini juga dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawan dan secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan. PT. X pada tahun 2012 membayarkan bonus kepada karyawan berdasarkan kinerja (laba) pada tahun 2011. Dengan mengacu kepada proyeksi laba tahun 2011, sebaiknya PT. X dapat membayarkan sebagian dari bonus tersebut pada akhir tahun 2011. Hal ini sesuai dengan teknik tax planning yaitu mempercepat
60
biaya dan menghindari koreksi dari fiskus terhadap bonus yang dibebankan pada tahun berjalan. Dengan asumsi bonus dibayarkan sebagian pada akhir tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 62.878.440.000, maka penghematan PPh badan yang diterima PT. X adalah sebagai berikut : Tabel 4. 4 Simulasi dengan Penghematan Pajak dengan Bonus Karyawan Deskripsi (Perkiraan) Pendapatan Usaha
Tanpa Manajemen Pajak
Dengan Manajemen Pajak
208.141.342.000.000,00
208.141.342.000.000,00
(193.397.299.000.000,00)
(193.397.299.000.000,00)
(6.748.114.000.000,00)
(6.748.114.000.000,00)
(678.784.000.000,00)
(678.784.000.000,00)
-
(62.878.440.000,00)
7.193.626.000.000,00
7.130.747.560.000,00
(6.369.942.716.104,00)
(6.369.942.716.104,00)
Penghasilan Kena Pajak
823.683.283.896,00
760.804.843.896,00
PPh Badan
205.920.820.974,00
190.201.210.974,00
Beban Usaha Beban Lain-lain Beban Pajak Beban Bonus Karyawan Laba Bersih Kompensasi Kerugian Sebelumnya
Penghematan PPh Badan
15.719.610.000,00
2. Biaya perjalanan; Biaya perjalanan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan. Tapi biaya ini juga harus dapat dikendalikan oleh perusahaan, karena biaya perjalanan bagi karyawan harus dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan secara langsung/tidak langsung. Selain itu biaya perjalanan dinas yang diberikan perusahaan harus dalam bentuk penggantian, yang mana seluruh biaya transportasi, akomodasi, penginapan dan lainnya ditanggung oleh
61
perusahaan. Untuk menghindari potensi pemotongan pajak pada karyawan, biaya perjalanan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Hal ini berlaku juga untuk membiayai pemeliharaan kesehatan karyawan, dengan cara melakukan penggantian (reimbursement) terhadap biaya yang dikeluarkan oleh karyawan dalam menjalani rawat jalan dan rawat inap.
3. Biaya pengolahan limbah; biaya pengolahan limbah merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Tujuan lain yang diterima oleh perusahaan dalam mengeluarkan biaya ini adalah limbah yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diterima dengan baik oleh lingkungan dan tidak mencemari. Hal ini akan meningkatkan image perusahaan dimata
masyarakat
sekitar.
Kondusifitas
dari masyarakat
dilingkungan perusahaan akan mampu meningkatkan kinerja dan kelancaran operasional perusahaan.
4. Premi asuransi; Biaya premi asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak, salah satu peluang manajemen pajak adalah mengasuransikan aset-aset perusahaan yang penting dan bernilai tinggi. Hal ini akan memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap asset perusahaan apabila dikemudian hari mengalami kendala atau kerusakan. Selain premi atas aset, perusahaan juga dapat mengikutsertakan karyawan dan keluarga ke dalam program asuransi kesehatan dimana preminya ditambahkan ke penghasilan
62
karyawan sehingga merupakan penghasilan bagi karyawan namun bagi perusahaan dapat dibiayakan (deductible expenses).
5. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; Sesuai PMK Nomor 02/PMK.03/2010 pasal 2 menyatakan biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah :
1. biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya; 2. biaya pameran produk; 3. biaya pengenalan produk baru; dan/atau 4. biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.
Sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan harus sesuai dengan ketentuan diatas. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan promosi yang tidak tercakup dari biaya-biaya diatas harus dikurangi atau dialihkan agar dapat dibiayakan.
6. Pajak kecuali Pajak Penghasilan; Beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan selain pajak penghasilan dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Beban pajak tersebut antara lain PBB, materai, retribusi, pajak daerah, PPN dan pajak lainnya yang tidak bersifat final. Manfaat lain dari pembayaran pajak oleh perusahaan adalah dapat memberikan kontribusi kepada negara dan dianggap sebagai wajib pajak patuh.
63
7. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; Perencanaan pajak yang berkaitan dengan penyusutan aktiva tetap atau amortisasi terhadap aktiva tidak berwujud mempunyai karakteristik yang sama. Namun PT. “X” sebagai perusahaan padat modal memiliki asset yang besar yaitu Rp. 261.226.207.000.000. Untuk itu yang menjadi fokus adalah penyusutan aktiva tetap pada PT.”X” dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Dalam ketentuan perpajakan metode penyusutan yang boleh digunakan adalah garis lurus (straight line method) dan saldo menurun (double declining method). PT. “X” menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutannya. Penggunaan metode ini menghasilkan beban penyusutan yang sama setiap tahunnya, dengan tarif yang lebih kecil jika dibanding menggunakan
metode
saldo
menurun.
Namun
apabila
perusahaan
menggunakan metode saldo menurun akan terjadi biaya penyusutan yang lebih besar pada awal tahun dan pada tahun-tahun berikutnya biaya penyusutan akan lebih kecil dibanding menggunakan metode garis lurus. Kenyataan yang terjadi adalah PT. “X” membeli aktiva tetapnya secara tunai, maka sebaiknya menggunakan metode saldo menurun. Hal ini berdampak baik pada kekuatan keuangan perusahaan yang terganggu saat melakukan pembelian aktiva tetap. Ini disebabkan pada tahun-tahun awal biaya penyusutan akan
64
menjadi tinggi, terutama jika dengan adanya aktiva tetap tersebut diperkirakan perusahaan akan memperoleh laba yang cukup tinggi pada tahun-tahun awal penggunaan aktiva tetap. Salah satu contoh aktiva tetap di PT. “X” adalah sebagai berikut :
Tabel 4.5 Perbedaan Metode Penyusutan Untuk Aktiva Tetap Menurut Perusahaan dan Perpajakan
Keterangan
Menurut Perusahaan
Menurut Perpajakan
(Komersial)
( UU PPh Nomor 36 Pasal 11 ayat 6 dan PMK No.96/PMK.03/2009)
Jenis Aktiva
Power Transformer 60MVA
Power Transformer 60MVA
Tahun Perolehan
2011
2011
Harga Perolehan
Rp. 9.664.738.400
Rp. 9.664.738.400
Nilai Sisa
Rp. 1.000.000.000
Rp. 1.000.000.000
Umur Ekonomis
37 tahun
16 tahun
Berikut perbedaan perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun :
65
Tabel 4.6 Perbedaan Perhitungan Penyusutan Menurut Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Metode Penyusutan Saldo Garis Lurus Menurun 234.182.119 1.208.092.300 234.182.119 1.057.080.763 234.182.119 924.945.667 234.182.119 809.327.459 234.182.119 708.161.526 234.182.119 619.641.336 234.182.119 542.186.169 234.182.119 474.412.898 234.182.119 415.111.285 234.182.119 363.222.375 234.182.119 317.819.578 234.182.119 278.092.131 234.182.119 243.330.614 234.182.119 212.914.288 234.182.119 186.300.002 234.182.119 304.100.011 234.182.119 234.182.119 234.182.119
Tahun 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Jumlah
Metode Penyusutan Saldo Garis Lurus Menurun 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 8.664.738.400 8.664.738.400
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa biaya penyusutan antara kedua metode diatas berbeda setiap
tahunnya. Namun pada akhir periode (umur
ekonomisnya), jumlah akumulasi penyusutan adalah sama. Dalam perpajakan hal ini dikenal dengan istilah beda waktu/beda sementara. Walaupun dilihat dari nilai nominal akhir masa manfaatnya sama, namun terdapat perbedaan nilai pada penyusutan tahun-tahun awal. Apabila dinilai dari nilai tunai (present value) akan terlihat jumlah nilai yang berbeda. Dengan discount factor 15%, kita dapat melihat perbedaan tersebut.
66
Tabel 4.7 Perhitungan Present Value dari Penyusutan dengan Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun (DF = 15%) Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Jumlah
Metode Penyusutan Garis Lurus Saldo Menurun 234.182.119 1.208.092.300 234.182.119 1.057.080.763 234.182.119 924.945.667 234.182.119 809.327.459 234.182.119 708.161.526 234.182.119 619.641.336 234.182.119 542.186.169 234.182.119 474.412.898 234.182.119 415.111.285 234.182.119 363.222.375 234.182.119 317.819.578 234.182.119 278.092.131 234.182.119 243.330.614 234.182.119 212.914.288 234.182.119 186.300.002 234.182.119 304.100.011 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 234.182.119 8.664.738.400 8.664.738.400
DF 0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972 0,4323 0,3759 0,3269 0,2843 0,2472 0,2149 0,1869 0,1625 0,1413 0,1229 0,1069 0,0929 0,8080 0,0703 0,6110 0,6110 0,6110 0,6110 0,6110 0,3040 0,3040 0,3040 0,3040 0,3040 0,1510 0,1510 0,1510 0,1510 0,1510 0,1510 0,1510 0,1510
Garis Lurus 203.644.771 177.065.100 153.974.743 133.905.336 116.435.350 101.236.930 88.029.059 76.554.135 66.577.976 57.889.820 50.325.737 43.768.638 38.054.594 33.089.933 28.780.982 25.034.069 21.755.519 189.219.152 16.463.003 143.085.275 143.085.275 143.085.275 143.085.275 143.085.275 71.191.364 71.191.364 71.191.364 71.191.364 71.191.364 35.361.500 35.361.500 35.361.500 35.361.500 35.361.500 35.361.500 35.361.500 35.361.500 2.976.080.040
Nominal Saldo Menurun 1.050.557.064 799.258.765 608.151.776 462.773.441 352.097.911 267.870.949 203.807.781 155.085.576 118.016.138 89.788.571 68.299.427 51.975.419 39.541.225 30.084.789 22.896.270 32.508.291 4.352.713.394
67
Dapat
dilihat
diatas
Power
Transformer
yang
nilai
perolehannya
Rp.9.664.738.400, pada akhir masa manfaatnya dengan discount factor (DF) 15% jumlah tunai sekarang dari akumulasi biaya penyusutan kendaraan dengan metode
garis
lurus adalah
Rp.
2.976.080.040
dan saldo
menurun
Rp.4.352.713.394. Dengan begitu, berdasarkan tarif PPh badan tahun 2011 yang sebesar 25%, maka pajak yang harus dibayarkan untuk metode garis lurus adalah Rp.1.422.164.590 (25% dari 9.664.738.400-1.000.000.000-2.976.080.040) dan untuk
saldo
menurun
Rp.1.078.006.252
(25%
dari
9.664.738.400-
1.000.000.000-4.352.713.394). Sehingga terjadi penghematan pajak sebesar Rp.344.158.339
(dihitung
dari
pengurangan
Rp.1.422.164.590
-
Rp.1.078.006.252). Penghematan ini terjadi hanya dari satu aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. “X”, sementara untuk jenis aktiva tetap yang sama saja PT. “X” memiliki 37 unit power transformer. Dengan menggunakan metode saldo menurun maka akan lebih besar lagi penghematan pajak yang akan diperoleh oleh PT. “X”. Selanjutnya penerapan metode saldo menurun ini harus ditetapkan secara konsisten terhadap aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. “X” sesuai dengan peraturan perpajakan.
8. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; Biaya pada point ini mempunyai karakteristik yang sama, yaitu memberikan kontribusi langsung kepada perusahaan baik dalam kualitas produk yang
68
dihasilkan dan juga meningkatkan keahlian serta kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Perhatian perusahaan terhadap kriteria ini selain bermanfaat seperti penjelasan diatas, perusahaan juga dapat membiayakan pengeluarannya sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak (beban pajak yang harus dibayarkan).
9. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih; Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.03/2010 memberikan definisi tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak. Selain pengertian diatas persyaratan lainnya adalah memuat penagihan piutang tersebut melalui penerbitan umum atau khusus meliputi ; surat kabar/majalah atau media massa cetak berskala nasional (umum) atau pengumuman pada penerbitan Himbara/Perbanas, pengumuman khusus Bank Indonesia dan atau penerbitan oleh asosiasi yang terdaftar sebagai wajib pajak (khusus). Persyaratan mutlak lainnya yang bersifat kumulatif dan tidak dapat terpisahkan adalah sebagai berikut : 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang baik dalam hardcopy dan softcopy yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
69
3. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Pada tahap ini perusahaan sudah melakukan penyisihan piutang ragu-ragunya terhadap penghasilan bruto, namun perusahaan harus mampu memenuhi persyaratan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.03/2010 tersebut diatas. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka fiskus akan melakukan koreksi positif yang menyebabkan penghasilan kita bertambah dan beban pajak yang dibayarkan akan semakin besar.
10. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan
Pemerintah;
dan
sumbangan
dalam
rangka
70
pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jenis biaya-biaya yang tersebut diatas mempunyai karakteristik yang sama, yang intinya adalah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam aspek sosial dan kemasyarakatan. Program yang dikenal luas oleh dunia usaha dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Dasar hukum pelaksanaanya adalah UU PT No.40/2007 dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. : Per-50/MBU/2007. Namun dalam pelaksanaannya ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap lingkungan. Demi asas keadilan pengeluaran terhadap kegiatan-kegiatan tersebut diatas dapat dibiayakan dan menjadi pengurang pajak penghasilan perusahaan. Untuk lebih tepat dalam melakukan pengeluaran terkait kegiatan-kegiatan diatas, maka PT. “X” harus berpedoman terhadap ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.03/2011 tentang tata cara pencatatan dan pelaporan sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada PMK Nomor : 76/PMK.03/2011 akan dilakukan koreksi positif dan tidak dapat dibiayakan oleh perusahaan.
71
4.2.3. Manajemen Pajak Minimalisasi Beban - beban Fiskal Yang Dikecualikan Selain untuk mengoptimalkan biaya-biaya yang diperkenankan tersebut diatas, maka perusahaan harus dapat menekan dan meminimalisir pengeluaran (biaya) yang dikategorikan sebagai beban yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Sesuai pasal 9 undang-undang Nomor 36 tahun 2008 beban-beban tersebut antara lain : 1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; 3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 1.1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 1.2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 1.3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 1.4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 1.5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
72
1.6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
4. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 6. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 7. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
73
pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; 8. Pajak Penghasilan; 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.
4.2.4. Manajemen Pajak Lainnya Strategi manajemen pajak yang dijelaskan diatas berkaitan langsung dengan pendapatan dan biaya perusahaan. Hasilnya dapat dilihat setelah dihitung laba perusahaan dan PPh badan yang terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Namun ada beberapa strategi manajemen pajak lainnya yang secara langsung dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar, dengan kata lain potensi pajak yang diterima dapat diminimalisir atau dihilangkan sama sekali. Strategi-strategi tersebut antara lain : 1. Optimalisasi Kredit Pajak Kredit pajak yang diperoleh perusahaan merupakan pajak yang dibayar di muka oleh perusahaan. Pajak dibayar dimuka ini timbul dari pemungutan
74
atau pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Dalam rangka optimalisasi kredit pajak ini, PT. “X” harus dapat melakukan rekonsiliasi tiap bulan antara bukti fisik pemotongan atau pemungutan pajak dengan pencatatan perkiraan “pajak dibayar dimuka” pada laporan keuangan. Jenis – jenis kredit pajak yang dapat dikreditkan oleh perusahaan antara lain : 1.1. PPh Pasal 22, kredit pajak ini diterima oleh karena transaksi perusahaan terkait impor barang dan pemungut pajak atas kegiatan impor barang adalah Direktorat Bea dan Cukai, yang mana perusahaan dikenakan tarif 2,5% karena PT. “X” memiliki Angka Pengenal Impor (API). Pengenaan pajak penghasilan 22 impor ini dapat dihindari juga dengan mekanisme pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada masa perusahaan mengalami rugi fiskal, PT.”X” dapat memanfaatkan fasilitas ini dalam proses impornya. Namun sejalan dengan membaiknya kinerja keuangan perusahaan, fasilitas SKB ini tidak dapat digunakan lagi dan perusahaan harus mampu mengoptimalkan kredit pajak atas PPh Pasal 22 impor yang dibayarkan. 1.2. PPh Pasal 23, kredit pajak ini diterima oleh karena transaksi perusahaan terkait penyerahan jasa-jasa yang dilakukan kepada pemberi penghasilan. Oleh karena PT.”X” memiliki beberapa divisi yang berfungsi sebagai jasa konsultansi dan supervisi, maka kredit pajak PT.”X” terkait PPh Pasal 23 cukup material. Jasa-jasa yang
75
dipotong PPh Pasal 23 dijelaskan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. 1.3. PPh Pasal 24, kredit pajak ini diterima oleh karena penghasilan perusahaan yang diterima diluar negeri. Sehingga PPh Pasal 24 dibayar dan terutang diluar negeri. Namun untuk menghindari pengenaan pajak berganda, maka PPh Pasal 24 dapat dikreditkan PPh badan yang terutang
di
Indonesia.
Syarat
yang
harus
dipenuhi
dalam
mengkreditkan PPh Pasal 24 adalah maksimal sama atau lebih kecil dari PPh badan yang terhitung di Indonesia. PT.”X” yang memiliki anak perusahaan di luar negeri dapat mengkreditkan PPh Pasal 24 yang telah dibayarkannya atas penghasilan di luar negeri.
Untuk dapat melakukan pengkreditan atas pajak tersebut diatas, maka harus dapat memenuhi syarat formal dan material. Untuk syarat formal adalah bukti potong, pungut atau pembayaran harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Waktu pengkreditan atas bukti potong, pungut atau pembayaran tersebut harus sesuai dengan tahun pajak yang dikreditkan.
Sedangkan
syarat material adalah pemotongan,
pemungutan atau
pembayaran harus benar-benar terjadi. Dengan kata lain, PT. “X” harus mengkonfirmasi bahwa pajak yang dipotong atau dipungut oleh lawan transaksi tersebut benar-benar sudah disetorkan ke kas Negara.
76
2. Penurunan Angsuran Pajak (PPh Pasal 25) Setelah kita dapat menghitung estimasi dari PPh Badan yang kita bayarkan akan cenderung menurun setelah strategi manajemen pajak kita rencanakan, maka perusahaan dapat mengajukan secara tertulis permohonan penurunan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Hal ini bertujuan selain untuk menjaga cash flow perusahaan dan meminimalkan adanya pajak lebih bayar yang dilakukan oleh pembayaran. Pajak lebih bayar dapat dimintakan kembali dengan mekanisme restitusi, namun potensi perusahaan diperiksa terlebih dahulu dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan sebelum
mengajukan permohonan penurunan
pembayaran angsuran PPh Pasal 25 antara lain : 2.1. Diajukan 4 (empat) bulan atau lebih dimana dalam suatu tahun pajak wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25. 2.2. Menyampaikan perhitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang diterima atau diperoleh, dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang masih tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. 2.3. Keputusan dari diterima permohonan penurunan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ini adalah 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap. Apabila setelah 1 (satu) bulan Kepala KPP belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.
77
Berdasarkan perencanaan pajak yang telah disusun oleh peneliti, maka perusahaan dapat menurunkan beban pajak atau melakukan penghematan pajak yang nilainya cukup signifikan. Hal itu dilakukan dengan menambahkan biayabiaya yang diperkenankan oleh pajak (deductible expenses) sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 4. 8 Tambahan Biaya-biaya Untuk Penghematan Pajak PT.”X”
Nama Perkiraan Tunjangan PPh 21 Biaya Penyusutan Biaya Bonus Karyawan Total
Tambahan Biaya yang Diperkenankan oleh Pajak Rp. 52.632.000.000,00,Rp. 973.910.181,00,Rp. 62.878.440.000,00,Rp. 116.484.350.181,00,-
Atas dasar perhitungan penambahan biaya yang diperoleh karena adanya perencanaan pajak, maka PT.”X” mendapatkan tambahan biaya yang dapat mengurangi beban pajak sebesar Rp. 116.484.350.181,00,-.
Ditambah dengan adanya asumsi tambahan penghasilan dari dividen anak perusahaan yang dikecualikan dari penghasilan kena pajak menjadi sebesar Rp. 200.000.000.000,00. Perhitungan jumlah pajak penghasilan setelah penerapan manajemen pajak dapat dihitung sebagai berikut :
78
Tabel 4.9 Perhitungan PPh Badan Dengan Manajemen Pajak dan Tanpa Manajemen Pajak Deskripsi (Perkiraan) Pendapatan Usaha
Tanpa Manajemen Pajak
Dengan Manajemen Pajak
208.141.342.000.000,00
208.141.342.000.000,00
(123.519.000.000,00)
(200.000.000.000,00)
208.017.823.000.000,00
207.941.342.000.000,00
(193.397.299.000.000,00)
(193.397.299.000.000,00)
(6.748.114.000.000,00)
(6.748.114.000.000,00)
(678.784.000.000,00)
(678.784.000.000,00)
Tunjangan PPh Pasal 21
-
(52.632.000.000,00)
Biaya Penyusutan
-
(973.910.181,00)
Biaya Bonus Karyawan
-
(62.878.440.000,00)
7.193.626.000.000,00
7.000.660.649.819,00
(6.369.942.716.104,00)
(6.369.942.716.104,00)
Penghasilan Kena Pajak
823.683.283.896,00
630.717.933.715,00
PPh Badan
205.920.820.974,00
157.679.483.429,00
Penghasilan Dikecualikan Pendapatan Bersih Beban Usaha Beban Lain-lain Beban Pajak
Laba Bersih Kompensasi Kerugian Sebelumnya
Penghematan PPh Badan
48.241.337.545,00
Berdasarkan perhitungan di atas, maka penghematan pembayaran pajak jika perusahaan melaksanakan manajemen pajak adalah sebagai berikut :
Tabel 4. 10 Penghematan PPh Badan PT.”X” Dengan Manajemen Pajak PPh terhutang sebelum manajemen pajak PPh terhutang setelah manajemen pajak Penghematan PPh Badan
Rp. 205.920.820.974,00,Rp. 157.679.483.429,00,Rp. 48.241.337.545,00,-
79
Dari hasil perhitungan pada Tabel 4.6 di atas terlihat bahwa dengan adanya manajemen pajak yang baik perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp. 48.241.337.545,00,-. Penghematan ini tentu sangat bermanfaat baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Bagi perusahaan, penghematan pajak tersebut bermanfaat untuk memperkuat likuiditas perusahaan, sedangkan bagi karyawan dapat memperoleh fasilitas-fasilitas tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selanjutnya untuk dapat melaksanakan manajemen pajak yang optimal diperlukan dukungan dari semua pihak terkait, khususnya manajemen dan pemegang saham. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan potensi konflik kepentingan, dimana keuntungan yang besar menentukan besarnya bonus bagi manajemen dan berarti besarnya pajak akan selaras dengan besarnya keuntungan, sebaliknya apabila keuntungan menjadi kecil akan berpengaruh kepada pendistribusian bonus sebagai imbal hasil manajemen meskipun dapat dikatakan bahwa tujuan manajemen pajak berhasil. Namun disisi lain, menurut Tambunan (2012), perencanaan PPh Badan yang menghasilkan pajak terutang lebih kecil juga menguntungkan dari sisi time value of money karena terdapat penundaan pembayaran pajak secara riil.
B 5 SILAN DAN SAR AN
80
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV maka kesimpulan penelitian ini adalah : 1. PT. “X” belum mengimplementasikan manajemen pajak secara optimal. Hal ini disebabkan karena PT. “X” masih berharap dengan adanya kompensasi atas kerugian fiskal yang diterimanya beberapa tahun sebelumnya. Hasil ini mencerminkan pula bahwa secara administrasi perpajakan, PT.”X” belum mampu mengkalkulasi berapa kerugian fiskal yang diterimanya dan sampai kapan kompensasi sudah tidak dapat lagi digunakan. 2. Berdasarkan Laporan Laba Rugi tahun 2011, terdapat beberapa aspek manajemen pajak yang seharusnya dapat dioptimalkan oleh PT. ”X”, khususnya yang berkaitan dengan PPh badan. Berdasarkan Laporan Laba Rugi Tahun 2011, terdapat beberapa perkiraan-perkiraan biaya yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi kewajiban pajak adalah biaya tunjangan PPh Pasal 21 dan Biaya Penyusutan. Hasil simulasi terhadap biaya tersebut sudah membuktikan bahwa manajemen pajak efektif untuk mengurangi PPh badan yang harus dibayar oleh perusahaan. 3. Dengan melaksanakan manajemen pajak PT.”X” dapat melakukan penghematan PPh badan sebesar Rp. 48.241.337.545,00,-. Penghematan
81
ini berasal dari pengurangan PPh badan yang diperoleh dari perhitungan PPh badan berdasarkan laba komersial dikurangi dengan PPh badan berdasarkan laba fiskal yang tentu saja sudah dilakukan koreksi fiskal berdasarkan manajemen pajak yang dilakukan oleh PT. “X”. 5.2. Saran Berdasarkan
kesimpulan
di
atas
maka
saran-saran
yang
dapat
dipertimbangkan adalah sebagai berikut : 1. Perusahaan hendaknya mengoptimalkan pendapatannya dari penerimaan dividen dari anak perusahaan. Dengan melibatkan anak perusahaan dalam bisnis
perusahaan
akan
memberikan
kesempatan
mereka
untuk
menghasilkan keuntungan yang berdampak pada penerimaan dividen bagi perusahaan. 2. Biaya gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebaiknya sudah mencakup tunjangan PPh pasal 21, sehingga dapat meningkatkan motivasi bagi karyawan karena pajak penghasilan mereka sudah ditanggung perusahaan secara penuh. 3. Metode penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan sebaiknya dialihkan ke Metode Saldo Menurun dan ini diterapkan secara konsisten agar dapat memberikan manfaat bagi perusahaan terkait perolehan aktiva tetap dan penyusutan yang bermuara kepada peningkatan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. 4. Perusahaan harus mampu menganalisis lebih dalam terkait keadaan keuangan perusahaan dan memanfaatkan peluang-peluang pengurangan
82
pajak yang terdapat dalam aturan perpajakan. Selanjutnya perusahaan akan dapat menerapkan manajemen dan perencanaan pajak menjadi lebih baik. 5. Manajemen pajak perlu dilakukan oleh perusahaan supaya jumlah pajak yang dibayar adalah yang memang seharusnya dibayar. Hal ini untuk menghindari terjadinya lebih bayar dan apabila lebih bayar tersebut dimintakan kembali sebagai restitusi pajak, maka potensi pemeriksaan pajak terhadap perusahaan akan semakin meningkat pula.
83
