PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK KANTOR AKUNTAN PUBLIK BUKU KASUS KAP PEMERIKSA

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK KANTOR AKUNTAN PUBLIK

BUKU KASUS KAP PEMERIKSA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI TAHUN 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN ................................................................................................................................ 3 KASUS PENDAPATAN ..................................................................................................................... 5 KASUS BELANJA MODAL.............................................................................................................. 13 KASUS PEMBIAYAAN .................................................................................................................... 29

1

Halaman ini sengaja dikosongkan

2

PENDAHULUAN Tujuan Tujuan dari latihan ini adalah agar peserta diklat dapat melakukan prosedur pemeriksaan laporan keuangan untuk dan atas nama BPK. Petunjuk untuk peserta 1. Baca studi kasus yang disajikan. 2. Sebagian studi kasus akan dibahas dalam diskusi kelas dan sebagian akan dikerjakan secara individu/kelompok. 3. Menuuliskan hasil analisa. 4. Mendiskusikan hasil analisa dalam kelas.

Alokasi Waktu Studi kasus akan dibahas pada hari kedua sampai dengan hari keempat.

Selamat Mencoba!

3


4

KASUS PENDAPATAN

Pada awal tahun 2014, dibentuk sebuah tim pemeriksa atas laporan keuangan Kementrian Berdikari. Pemeriksaan laporan keuangan tersebut oleh BPK-RI ditugaskan kepada Kantor Akuntan Publik Teguh Selalu dan rekan. Penunjukan tersebut atas dasar hasil tim seleksi yang telah dilakukan oleh Tim Seleksi BPK-RI, dan tentunya KAP TS dan rekan telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah ditentukan. Informasi terkait Kementrian Berdikari antara lain sebagai berikut : 1.

Kementrian

Berdikari

adalah

kementrian

yang

menyelenggarakan

informasi

geospasial yang andal, terintegrasi dan mudah dimanfaatkan. 2.

Dalam fungsinya untuk menyelenggarakan informasi geospasial, Kementrian Berdikari memiliki jasa antara lain penjualan produk informasi geospasial, jasa penyewaan peralatan, jasa penyewaan tenaga ahli, jasa pemetaan, jasa pendidikan, jasa penyewaan gedung dan bangunan.

3.

Dalam penyelenggaraan jasa tersebut terdapat biaya variabel yang berkisar 50%-70% dari pendapatan, antara lain : honor operator (jasa penyewaan peralatan), honor tenaga ahli, biaya operasional, honor pengajar/narasumber. Biaya tersebut biasanya telah dianggarkan dalam anggaran belanja kementrian Berdikari.

4.

Data anggaran dan realisasi pendapatan 5 tahun terakhir adalah sbb:

5

KEMENTRIAN BERDIKARI REALISASI PENDAPATAN

Tahun

2011

2012

Pendapatan

Anggaran

Realisasi

( dalam ribuan rupiah)


Prosentase

PNBP

8750000

14712500

168%

Pendapatan atas penjualan produk informasi

1250000

2187500

175%

Pendapatan atas penyewaan peralataan

1000000

1800000

180%

Pendapatan atas penyewaan tenaga ahli

1000000

1100000

110%

Pendapatan atas jasa pemetaan

2500000

4625000

185%

Pendapatan atas jasa pendidikan

2000000

3000000

150%

Pendapatan atas jasa penyewaan gedung dan bangunan

1000000

2000000

200%

PNBP

9625000

14767500

153%


1375000

2062500

150%


1100000

1210000

110%


1100000

1265000

115%


2750000

4400000

160%


2200000

3850000

175%


1100000

1980000

180% 6

Tahun

2013

2014

Pendapatan

PNBP

Anggaran

Realisasi



Prosentase

10587500

17061000

161%


1512500

2117500

140%


1210000

1270500

105%


1210000

1452000

120%


3025000

6050000

200%


2420000

4114000

170%


1210000

2057000

170%

11646250

17775505

153%


1663750

2495625

150%


1331000

1370930

103%


1331000

1996500

150%


3327500

5656750

170%


2662000

3993000

150%


1331000

2262700

170%

PNBP

7

Setelah dilakukan pemahaman entitas dan proses bisnis diketahui bahwa : a. Kebanyakan produk informasi geospasial tersebut disimpan dalam bentuk file elektronik, dimana akses terhadap file tersebut dapat dilakukan bagi para pejabat berwenang dan para tenaga ahli. Para tenaga ahli diperkenankan melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya secara individu (bukan kedinasan) dengan mengambil cuti diluar tanggungan negara dan atau di hari libur. b. Untuk jasa pendidikan, jasa yang dipungut adalah kontribusi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Pusdiklat Kementrian Berdikari. c. Atas pendapatan yang diterima terdapat beberapa komponen belanja yang mengikuti kegiatan tersebut antara lain belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, yang diperkenankan sampai dengan 80% penerimaan atas kegiatan tersebut, namun tetap harus teranggarkan. d. Atas pencapaian PNBP, terdapat anggaran belanja pegawai berupa bonus. e. Secara proses bisnis, kegiatan yang menghasilkan PNBP tersebut adalah calon pemakai

jasa/pelanggan

mengajukan

permohonan

sesuai

jasa

yang

dibutuhkan kepada kepala satker terkait, oleh kepala satker berdasarkan pertimbangan teknis kepala bagian dan atau staf ahli/teknis terkait menyetujui atau menolak, apabila terdapat persetujuan maka bendahara penerimaan mengirimkan invoice terlebih dahulu, setelah calon pemakai jasa membayar tagihan tersebut, diterbitkan tanda terima, berdasarkan tanda terima

tersebut

calon

pemakai

jasa/pelanggan

berhak

mendapatkan

jasa/produk yang diinginkan. Dengan pemahaman atas proses bisnis di atas, tim pemeriksaan melaksanakan berbagai prosedur audit dengan menemukan beberapa hal di bawah ini : a. Belanja pegawai berupa bonus dapat direalisasikan pada bulan Juni di tahun berjalan. b. Terdapat beberapa setoran pendapatan yang dicatat tidak sesuai dengan SPJ kegiatannya dengan rincian pada tabel berikut : Terdapat setoran dari Bendahara Penerimaan ke kas negara di bulan Januari sebesar Rp 80.000.000,00 untuk jasa pendidikan, Rp 50.000.000,00 untuk jasa pemetaan, dan Rp 60.000.000,00 untuk jasa tenaga ahli. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas realisasi anggaran pada bulan januari tidak 8

terdapat pengeluaran beruapa pendidikan untuk eksternal, ataupun honor ahli. Konfirmasi terhadap bendahara penerimaan, menyebutkan bahwa kegiatan telah dilakukan pada bulan desember tahun sebelumnya, dimana dalam kegiatan tersebut mengeluarkan biaya sebesar Rp 35.000.000,00 untuk penyelenggaraan diklat, Rp 20.000.000,00 untuk honor ahli dan Rp 15.000.000,00 untuk operasional termasuk honor pemetaan. Dimana biaya tersebut menggunakan langsung penerimaan dari pelanggan. c. Terdapat setoran untuk jasa informasi produk informasi sebesar Rp 50.000.000,00 pada bulan juni, setelah memeriksa realisasi kegiatan diklat eksternal di pusdiklat Kementrian Berdikari pada bulan Juni tersebut terdapat 6 kegiatan diklat eksternal, setelah melakukan cek atas penerimaan jasa pendidikan di bulan tersebut terdapat setoran 5 kali dengan nilai Rp 275.000.000,00. d. Berdasarkan daftar surat permohonan pelaksanaan diklat yang diterima dibulan oktober sampai dengan desember terdapat lebih dari 10 permohonan yang ditolak, 5 diantaranya dialihkan untuk pengiriman nara sumber dengan biaya yang ditanggung oleh instansi pemohon. Hal ini dikarenakan anggaran pelaksanaan diklat yang telah habis. e. Di bulan desember terdapat 12 surat permohonan tenaga ahli yang tidak ditindaklanjuti dengan surat balasan.

Pengecekan lebih lanjut pada data

kepegawaian menunjukkan bahwa pada akhir tahun tersebut banyak tenaga ahli yang memanfaatkan cuti ataupun ijin tidak masuk kerja termasuk beberapa diantaranya yang tidak masuk kerja tanpa adanya alasan. f. Untuk penggunaan sarana peralatan yang terdapat di beberapa lokasi terpencar, dimana kementerian berdikari memiliki beberapa fasilitas di lokasi terpencil di beberapa pantai dan pegunungan tertentu dan lokasi terpencil lainnya. Adapun di lokasi tersebut biasanya ditempatkan beberapa staf ahli dengan 2-5 orang staf pendukung lokal. Untuk penyewaan peralatan yang terdapat di lokasi tersebut, proses penyewaan dimulai dari pelanggan yang mengajukan permohonan penyewaan peralatan melalui satker terkait yang berkantor di Jakarta, setelah disetujui dan membayar maka berdasarkan surat pengantar pelanggan yang bersangkutan menuju lokasi fasilitas terkait dan menggunakan peralatan dengan pendampingan ahli di lokasi. Karena letak yang terpencil dan tersebar di beberapa lokasi, untuk melaksanakan beberapa 9

prosedur pemeriksaan di lokasi tersebut dengan mengirimkan staf yang baru masuk ke kantor KAP (junior auditor Dan staf magang),

berdasarkan

informasi dilapangan diketahui bahwa dalam daftar tamu selama 3 tahun terakhir lumayan banyak pengunjung, dimana terdapat beberapa pengunjung spesifik tertentu yang berkunjung setiap hari secara berurutan dalam jangka waktu 5 hari sampai dengan 10 hari. keterangan yang didapat bahwa tamu tersebut memang berkunjung untuk melaksanakan studi kerja atas fasilitas kementrian tersebut. Data kepegawaian menunjukkan bahwa staf /ahli yang bertugas ditempat-tempat tersebut rata-rata sudah lebih dari 3 tahun bertugas disana. g. Pendapatan atas penyewaan gedung negara menunjukkan data sebagai berikut : Bulan

Pendapatan Sewa Gedung Kantor Pusat

Biaya listrik dan Air Gedung Serbaguna Kantor Pusat

Januari

10.500.000,00

2.575.000,00

Februari

23.500.000,00

3.254.000,00

Maret

40.000.000,00

3.816.000,00

April

43.000.000,00

3.911.000,00

Mei

67.500.000,00

4.234.000,00

Juni

74.000.000,00

4.863.000,00

Juli

73.000.000,00

4.768.000,00

Agustus

78.000.000,00

4.903.000,00

September

67.500.000,00

4.231.000,00

Oktober

15.000.000,00

4.893.000,00

November

12.500.000,00

4.912.000,00

Desember

17.500.000,00

4.825.000,00

Reviu atas pengeluaran atas biaya listrik dan air atas gedung yang disewakan tersebut justru meningkat tagihannya di bulan-bulan yang pendapatannya justru menurun. Konfirmasi terhadap petugas yang bertanggungjwab mengelola gedung tersebut menjelaskan bahwa gedung tersebut di bulan-bulan yang dimaksud banyak digunakan kegiatan internal, namun untuk kegiatan internal tidakk ada bukti atau administrasi yang menjelaskan hal tersebut. pemeriksaan atas dokumen belanja justru menunjukkan bahwa banyak terdapat kegiatan konsinyasi dan rapat di luar kantor yang dilakukan kementrian berdikari di bulan yang dimaksud. 10

Tugas: Berdasarkan data dan informasi di atas, pemeriksa diminta untuk: 1. Menganalisis data dan informasi di atas dilengkapi asumsi dan penjelasannya. 2. Membuat prosedur pemeriksaan lanjutan yang masih dibutuhkan berdasarkan analisis data dan informasi di atas. 3. Membuat jurnal koreksi atas dasar informasi di atas. 4. Membuat temuan pemeriksaan berdasarkan informasi di atas apabila ada.

11


12

KASUS BELANJA MODAL Kasus I Kementerian Cokodot adalah instansi pemerintah yang mempunyai kegiatan utama dalam penyusunan dan penetapan kebijakan pemerintah di bidang perumahan dan pemukiman. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Kementerian Cokodot sangat terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi subyek kebijakan tersebut. Tuntutan masyarakat terhadap campur tangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan/permukiman bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah, mendorong Kementerian Cokodot melakukan berbagai tindakan yang diharapkan dapat menjadi stimulus bagi berkembangnya sektor perumahan/permukiman. Organisasi Kemeterian Cokodot memiliki 5 (lima) unit Eselon I, 6 satuan kerja dan 1 BLU sebagai berikut: 1.

Sekretariat Kementerian

2.

Pusat Pengembangan Perumahan

3.

Pembiayaan Perumahan

4.

Pengelolaan Kawasan

5.

Pemberdayaan Perumahan Swadaya

6.

Pengembangan Perumahan Formal

7.

Badan Layanan Umum Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Dalam operasionalnya kementerian Cokodot memiliki risiko-risiko terkait Tupoksi, Organisasi, Stakeholders, Faktor Ekonomi dan Sosial, dan Peraturan Terkait yang Dapat secara Signifikan Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Entitas. Risiko yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kementerian Cokodot antara lain: a.

Belum terbentuk sinergi antara Kementerian Cokodot dan Pemda dalam pengelolaan Rusunawa yang berakibat pada pengakuan hasil pengelolaan aset tersebut dalam lapora keuangan Kementerian Cokodot.

b.

Adanya birokrasi pemberian ijin dalam hibah atas aset yang hendak dialihkan kepada pihak lain sebagai pengelola aset Rusunawa tersebut.

13

c.

Dalam proses pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian Cokodot telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu. Namun atas kebijakan pimpinan jumlah paket yang dilelang pada ULP terpadu tersebut belum seluruhnya karena masih dibolehkan beberapa satker untuk tetap melelang paket pada ULP masingmasing dan untuk beberapa paket yang nilai besar dan kompleks ULP Kementerian Cokodot meminta ULP Kementerian PU untuk melelang paket tersebut. Pada Bulan Januari 2012 Tim Pemeriksa Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Cokodot (LKKL) TA 2011. Pmeriksaan ini dilakukan dengan Surat Tugas No 22/ST/V-XVI/01/2012.

Struktur tim terdiri dari Penanggung jawab, Wakil

Penanggungjawab, Pengendali Teknis, 1 orang Ketua Tim yang memiliki sertifikasi peran pemeriksa sebagai Ketua Tim Senior (KTS) dan 4 orang anggota Tim yang masing-masing memiliki sertifikasi peran yaitu 3 orang sebagai Anggota Tim Senior (ATS) dan 1 orang Auditor BPK yang bekerja pada Unit kerja Pusdiklat BPK RI yang diperbantukan untuk melakukan pemeriksaan dan saat ini jabatan fungsional pemeriksanya sedang dibebaskan karena bertugas di unit kerja non pemeriksa. Surat Tugas atas pemeriksaan tersebut telah ditandatangani oleh Plt. Tugas Anggota III BPK RI. Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Cokodot tersebut diatas, BPK telah melakukan pengujian atas sistem pengendalian intern Kementerian Cokodot untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Berdasarkan pengujian atas SPI Kementerian Cokodot, BPK RI memukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Sehubungan dengan pengujian tersebut khususnya pada realisasi belanja modal diketahui bahwa Pada Tahun Anggaran 2011 Realisasi Belanja Modal Kementerian Cokodot sebesar Rp1.360.447.460.591,00 atau 70,83 % dari anggaran sebesar Rp1.920.752.629.000,00.

14

Sedangkan perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2011 dan Tahun 2010

Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2011 Rp

Kenaikan/ (Penurunan) Rp

Tahun 2010 Rp

naik/ (turun)

10,476,950,235

1,426,422,000

9,050,528,235

634.49 %

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

632,203,697,194

242,587,042,739

389,616,654,455

160.61 %

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

715,145,480,462

76,200,730,473

638,944,749,989

838.50 %

2,621,332,700

0

2,621,332,700

100.00 %

1,360,447,460,591

320,214,195,212

1,040,233,265,379

324.86 %

Belanja Modal BLU Jumlah

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut terhadap Belanja Modal yang menjadi fokus dari pemeriksaan setelah mempertimbangkan resiko yang tinggi pada akun tersebut, diketahui bahwa realisasi belanja modal khususnya Belanja modal peralatan dan mesin pada TA 2011 berimplikasi terhadap penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2011 sebesar Rp38.138.696.743,00 bila dibandingkan dengan nilai aset Peralatan dan Mesin Tahun 2010 sebesar Rp25.497.137.108,00, terdapat kenaikan sebesar Rp12.641.559.635,00 atau 49,58%. Kenaikan sebesar Rp12.641.559.635,00 atau 49,58% diperoleh dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin pada Tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut:

MA

Uraian

Realisasi Belanja Modal

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin

Selisih

532111

BM Peralatan dan Mesin

10.476.950.235

10.107.764.935

369.185.300

537112

BM Peralatan dan Mesin BLU Pusat Pembiayaan Perumahan

2.621.332.700

2.533.794.700

87.538.000

13.098.282.935

12.641.559.635

456.723.300

Jumlah Belanja

Selisih sebesar Rp.456.723.300,00 pada akun Peralatan dan Mesin disebabkan karena: 

Pengadaan inventaris kantor yang nilai harga satuannya telah memenuhi kapitalisasi namun tidak dicatat pada neraca sebesar Rp77.320.800,00; 15



Terjadi kesalahan perekaman pada aplikasi bendahara Satuan Kerja BLU Pusat Pembiayaan Perumahan yang seharusnya berada pada belanja barang dan belanja gaji dan tunjangan, tetapi terekam kedalam belanja modal sebesar Rp87.270.000,00;



Pengadaan software komputer dicatat sebagai aset tak berwujud sebesar Rp317.350.000,00;



Adanya pengadaan peralatan kantor pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Propinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari belanja barang, yang seharusnya dicatatat sebagai persediaan tetapi dicatat sebagai peralatan dan mesin sebesar Rp25.217.500,00.

Kementerian Perumahan Cokodot pada Tahun Anggaran 2011 melaksanakan kegiatan Dana Dekonsentrasi dengan nilai anggaran sebesar Rp50.000.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp42.904.672.458,00 yang diberikan ke 33 provinsi, 497 kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan anggaran sebesar Rp1.471.703.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp957.862.637,00 dengan rincian sebagai berikut: Rincian Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi SKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Urai an Honor T erkait Operasional Sat uan Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Langganan daya Belanja Sewa Belanja Jasa P rofesi Belanja Biaya P emeliharaan P eralat an dan Mesin Belanja P erjalanan Lainnya Ju m l ah

An ggaran

Re al i sasi

% Re al i sasi An ggaran

37.935.000,00

37.330.000,00

98,41%

45.000.000,00

44.999.800,00

100,00%

813.238.000,00

549.457.050,00

67,56%

3.000.000,00 27.715.000,00 156.375.000,00

1.887.137,00 25.955.000,00 97.250.000,00

62,90% 93,65% 62,19%

28.155.000,00

25.217.500,00

89,57%

360.285.000,00

175.766.150,00

48,79%

1.471.703.000,00

957.862.637,00

65,09%

Sumber: Laporan Keuangan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan

16

Dari total realisasi belanja sebesar Rp957.862.637,00 terdapat belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp25.217.500,00. Namun berdasarkan pemeriksaan dokumen pendukung SP2D No.144569V tanggal 24 Oktober 2011

dan SPM

No.00027/150015/ KEMENTERIAN COKODOT/2011 tanggal 19 Oktober 2011 diketahui bahwa belanja pemeliharaan peralatan mesin tersebut digunakan oleh SKPD untuk pengadaan peralatan mebeulair yang seharusnya menggunakan belanja modal dengan rincian sebagai berikut: No.

Jenis Barang

Satuan

Kuantitas

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

1.

Brankast

Unit

1

12.750.000,00

12.750.000,00

2.

Meja kerja 1 biro

Unit

2

1.035.000,00

2.070.000,00

3.

Meja kerja ½ biro

Unit

6

580.000,00

3.480.000,00

4.

Kursi staf

Unit

6

585.000,00

3.510.000,00

5.

Kursi Pejabat

Unit

1

1.115.000,00

1.115.000,00

Jumlah

22.925.000,00

PPN 10%

2.292.500,00

Jumlah Harga

25.217.500,00

Sumber: SPK No. 050/049/SPK/KEMENTERIAN COKODOT/2011 tanggal 16 September 2011

Tugas : 1. Berdasarkan informasi diatas anda diminta : a. Identifikasi informasi diatas, jika anda memandang bahwa perlu dilakukan koreksi terhadap akun belanja modal dan akun peralatan dan mesin, buatlah jurnal koreksi sesuai yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Jika anda memandang bahwa tidak mungkin dilakukan koreksi, apa alasan anda dan apa dasarnya b. Jika koreksi tidak bisa dilakukan dan anda memutuskan untuk dibuatkan temuan pemeriksaan. Buatlah temuan pemeriksaan terkait realisasi belanja modal dan aset peralatan dan mesin tersebut. Dan apakah temuan tersebut dapat mempengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan? 17

2. Berdasarkan informasi diatas anda diminta mengidentifikasi apakah proses pemeriksaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) ? 3. Berdasarkan informasi diatas identifikasi apakah organisasi pengadaan barang dan jasa yang ada pada kementerian cokodot telah sesuai Perpres No 70/2012.

18

Kasus II Kementerian Cokodot pada Tahun Anggaran 2011 menyelenggarakan kegiatan bantuan stimulant Pembagunan Prasarana Umum (PSU) dengan anggaran sebesar Rp642.870.006.350,00 dan realisasi sebesar Rp611.519.230.123,00. Tujuan bantuan stimulan PSU adalah untuk memfasilitasi penyediaan PSU lingkungan perumahan agar rumah dan lingkungan perumahan menjadi layak huni serta harga rumah dapat lebih rendah dan terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, mendorong pembangunan serta pengembangan perumahan dan permukiman berbasis kawasan, dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sudah terbangun. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap realisasi belanja tersebut, tim pemeriksa telah melakukan

uji petik terhadap pembangunan PSU di beberapa

daerah. Uji petik ke beberapa daerah tersebut dilakukan oleh Tim dengan didampingi oleh PPK, Rekanan dan konsultan pengawas, untuk memudahkan menjangkau lokasi uji petik yang tersebar PPK telah merancang lokasi uji petik beserta kelengkapan akomodasi yang kemudian disetujui oleh Tim. Untuk membantu tim melakukan pengujian tim didampingi oleh seorang konsultan teknik yang sangat ahli dan ditugaskan untuk melakukan pengukuran dan perhitungan terhadap volume pekerjaan dan melakukan komunikasi langsung dengan PPK dan rekanan.

Dari

hasil pemeriksaan diketahui adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp138.254.228,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pekerjaan Pembangunan PSU yang berlokasi di Perumahan Bumi Oso Permai dan Perumahan Alak yang dilakukan oleh PT. Tea Kirana dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.724.760.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. KU.08.08/PKPK/P2P/PKPSU11-163/202

tanggal 2

November 2011 terdapat kelebihan

pembayaran kepada pihak rekanan sebesar Rp41.577.712,00 terinci: No

1

2

Jenis Pekerjaan

Penghamparan lapisan beton di Perumahan Bumi Oso Permai Penghamparan lapisan beton di Perumahan Alak

Menurut Kontrak

Hasil Cek Fisik

Selisih

Harga Satuan (Rp)

Nilai (Rp)

1101,97 m3

1070,35 m3

31,62 m3

787.240

24.893.189

1936,68 m3

1915,49 m3

21,19 m3

787.240

16.684.523

Jumlah

41.577.712

19

2. Pekerjaan Pembangunan PSU yang berlokasi di perumahan Griya Nagari, Bumi Banjararum Asri, Citra Raya Pakisaji dan Griya Kebon Agung Indah dilakukan oleh PT. Widia Karya Dharma dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.242.270.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. KU.08.08/PK-PK/P2P/PPPSU11-141/171 tanggal 28 Oktober 2011 terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak rekanan untuk perumahan Citra Raya Pakisaji sebesar Rp5.749.492,00. Dikarenakan kondisi pada saat pemeriksaan terjadi hujan lebat perhitungan atas kelebihan pembayaran ini dilakukan berdasarkan data as built drawing yang telah disepakati dengan rekanan, PPK dan konsultan pengawas. Kesepkatan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara dan masing-masing pihak telah menandatanganinya, hitungan terinci sbb: No

Jenis Pekerjaan

Menurut

Hasil

Kontrak

Cek Fisik

Selisih

Harga

Nilai

Satuan

(Rp)

(Rp) 1

Pemasangan

batu

68,51

58,248

10,262

560.270,1

5.749.392

belah untuk saluran Jumlah

5.749.392

3. Pekerjaan Pembangunan PSU yang berlokasi di Perumahan Jetis Permai dan Indra Prasta Village dilakukan oleh PT. Saburnaya dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.777.590.000,00

berdasarkan

Surat

Perjanjian

Kerja

No.

KU.08.08/PK-

PK/P2P/PKPSU11-132/179 tanggal 28 Oktober 2011. Dalam pemeriksaan rekanan tidak hadir, yang ada hanya PPK dan Konsultan Pengawas, dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak rekanan untuk pekerjaan di Perumahan Jetis Permai sebesar Rp6.998.900,00 terinci: No

Jenis Pekerjaan

Menurut

Hasil Cek

Kontrak

Fisik

Selisih

Harga

Nilai

Satuan

(Rp)

(Rp) 1

Pasangan batu kali

352 m2

332,45 m2

19,55 m2

358.000

Jumlah

4. Pekerjaan Pembangunan PSU

6.998.900

yang berlokasi di Kota Pematang Siantar III

dilakukan oleh PT. Bandar Guru Lestari 3.533.535.000,00berdasarkan

6.998.900

Surat

dengan nilai kontrak sebesar Rp

Perjanjian

Kerja

No.

KU.08.08/PK20

PK/P2P/PKPSU11-15/238

tanggal

7

November

2011,

terdapat

kelebihan


Jenis Pekerjaan

Menurut

Hasil Cek

Kontrak

Fisik

Selisih

Harga

Nilai

Satuan

(Rp)

(Rp) 1

Penghamparan lapisan

980,78 m3

967,57 m3

13,21 m3

771.493,95

10.191.435

beton Jumlah

5.

10.191.435

Pekerjaan PSU yang berlokasi di Perumahan Garden View, Kabupaten Subang II dilakukan oleh CV.Nata Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp1.567.777.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. KU.08.08/PK-PK/P2P/PKPSU11-93/263 tanggal 7 November 2011, terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak rekanan sebesar Rp25.129.704,00 terinci: No

Jenis

Menurut

Hasil Cek

Pekerjaan

Kontrak

Fisik

Selisih

Harga

Nilai

Satuan

(Rp)

(Rp) 1

Pasangan

579,47 m3

526,19 m3

53,28 m3

471.653,6

25.129.704

batu kali

Jumlah

6.

25.129.704

Pekerjaan PSU yang berlokasi di Perumahan Subang Asri, Kabupaten Subang I dilakukan oleh CV.Antappada dengan nilai kontrak sebesar Rp1.683.196.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. KU.08.08/PK-PK/P2P/PKPSU11-92/262 tanggal 7 November 2011, terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak rekanan sebesar Rp47.485.402,00 terinci: No

Jenis Pekerjaan

Menurut

Hasil Cek

Kontrak

Fisik

Selisih

Harga

Nilai

Satuan

(Rp)

(Rp) 1

Penghamparan lapisan beton

910.88 m3

Jumlah

859,56 m3

51,32 m3

925.320

47.485.402

47.485.402

21

7. Pekerjaan PSU yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat (Perumahan Griya Pataruman) dilakukan oleh CV. Artha Adhi Guna dengan nilai kontrak sebesar Rp1.700.146.000,00

berdasarkan

PK/P2P/PKPSU11-91/134

Surat

tanggal

Perjanjian

24

Oktober

Kerja

No.

KU.08.08/PK-

2011,

terdapat

kelebihan


Jenis Pekerjaan

Menurut

Hasil Cek

Kontrak

Fisik

Selisih

Harga

Nilai

Satuan

(Rp)

(Rp) 1

Pekerjaan penghamparan

1.239,96 m2

1.225,29 m2

14,67 m2

76.461

1.121.683

paving block Jumlah

1.121.683

Atas temuan tersebut ketika masih dilapangan tim menyampaikan kepada rekanan bahwa kelebihan pembayaran tersebut harus disetor segera ke kas negara. Menanggapi kondisi tersebut rekanan meminta agar kelebihan pembayaran tersebut dapat dikompensasikan dalam bentuk perbaikan atas kekurangan pekerjaan yang masih belum mencapai ketentuan spek, rekanan beralasan akan lebih bermanfaat jika kelebihan pembayaran tersebut dikompensasi pada volume pekerjaan karena dapat menambah kualitas dan umur ekonomis proyek. Karena alasan yang disampaikan oleh rekanan sangat logis maka Tim Pemeriksa setuju dengan permintaan rekanan tersebut. Tugas : Saudara diminta untuk mengidentifikasi apakah terdapat pelanggaran kode etik oleh Tim pemeriksa pada kasus diatas, jika terdapat pelanggaran, dalam hal apa dan pasal berapa dalam Kode Etik BPK?

22

Kasus III Satker Pusat Pembiayaan Perumahan di Kementerian Cokodot ditetapkan sebagai BLU pada 15 Juli 2010 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 290/KMK.05/2010

tentang

penetapan

pusat

pembiayaan

perumahan

pada

Kementerian Cokodot sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum. BLU Kementerian Cokodot telah merealisasikan anggaran sejak Januari 2011 sedangkan BLU Kementerian Cokodot baru mendapatkan DIPA Pengesahan pada tanggal 11 November 2011 dan Rincian Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU yang menjadi acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ditandatangani oleh pemimpin BLU pada bulan Agustus 2011 dan sampai dengan pemeriksaan berakhir tim tidak mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Keuangan. PP no. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum pada pasal 11 menyebutkan

bahwa

BLU

mengajukan

RBA

kepada

Menteri/pimpinan

lembaga/kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL, RBA yang disetujui oleh Menteri/pimpinan lembaga/ kepala SKPD diajukan kepada Menteri Keuangan dan BLU menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif. Pada pasal 12 disebutkan RBA BLU digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BLU dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewewenangannya mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran. Pada Tahun 2011, BLU di Kementerian Cokodot mendapatkan anggaran belanja melalui

DIPA

Pengesahan

pada

tanggal

11

November

2011

sebesar

Rp148.177.521.000,00 dengan total realisasi belanja sebesar Rp22.285.219.185,00 terdiri dari Belanja barang sebesar Rp19.663.886.485,00 dan belanja modal sebesar Rp49.807.949.000,00.

23

Total realisasi belanja barang BLU sebesar Rp19.663.886.485,00 dapat rincian sebagai berikut: Keterangan

Realisasi

Belanja Gaji Dan Tunjangan BLU

8.932.936.434

Belanja Barang BLU

5.204.153.706

Belanja Jasa BLU

315.600.000

Belanja Pemeliharaan

214.817.858

Belanja Perjalanan Blu

2.676.916.076

Belanja Penyediaan Barang Dan Jasa BLU

2.319.492.411

Lainnya Jumlah

19.663.886.485

Dari total belanja gaji dan tunjangan BLU sebesar Rp8.932.936.434,00 terdapat belanja tunjangan sebesar Rp.4.845.811.929, belanja lembur sebesar Rp3.727.050.000,00, belanja honor tim sebesar Rp52.500.000,00, belanja jamuan tamu sebesar Rp20.913.039,00, belanja makan sebesar Rp278.322.628,00 dan belanja lain-lain 8.338.838,00. Pada realiasi Belanja tunjangan terdapat tunjangan

kinerja, tunjangan transport,

tunjangan bulan ke 13 dan tunjangan hari raya pada BLU dikeluarkan dengan menggunakan dasar Surat Edaran No. 2 tentang peraturan proporsi transport, surat edaran no. 3 tentang tunjangan kinerja pada tanggal 29 April 2011, Surat Edaran No. 6 tentang pemberian tunjangan bulan ketiga belas dan Surat Edaran No. 7 tentang tunjangan hari raya di lingkungan badan layanan umum pusat pembiayaan perumahan Kementerian Cokodot yang di tanda tangani oleh pemimpin BLU. Dokumen pertanggungjawaban untuk belanja barang atas belanja tunjangan kinerja, tunjangan transport, tunjangan ke 13 dan tunjangan hari raya di Badan Layanan Umum FLPP Kementerian Cokodot (belanja tunjangan dari bulan April 2011 sampai dengan Desember 2011) telah dipertanggungjawabkan dalam SP3B no.0001/BLUPPP/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan tunjangan tersebut dipertanggungjawabkan dengan dasar surat edaran yang ditetapkan oleh pemimpin BLU.

24

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen surat edaran mengenai tunjangan diketahui permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 1. Surat Edaran No. 3 tentang tunjangan kinerja BLU Kementerian Cokodot diketahui bahwa salah satu dasar hukum pemberian tunjangan kinerja adalah Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK/05/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang pedoman penetapan remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai badan layanan umum. Selain itu pejabat dan pegawai BLU mendapatkan tunjangan transport tunjangan transport, tunjangan bulan ke 13 dan tunjangan hari raya dasar pemberian tunjangan tersebut adalah Surat Edaran No. 2 tentang peraturan proporsi transport, surat edaran no. 3 tentang tunjangan kinerja pada tanggal 29 April 2011, Surat Edaran No. 6 tentang pemberian tunjangan bulan ketiga belas dan Surat Edaran No. 7 tentang tunjangan hari raya di lingkungan badan layanan umum pusat pembiayaan perumahan Kementerian Cokodot yang di tanda tangani oleh pemimpin BLU. Tunjangan kinerja, tunjangan transport, tunjangan ke 13 dan tunjangan hari raya tersebut dapat diartikan dengan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLU karena isi Permenkeu 73/PMK/05/2007 mengatur masalah pedoman penetapan remunerasi bagi BLU khususnya pada pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

Sedangkan pada pasal 9 ayat 1 dan 2

menyatakan bahwa besaran remunerasi pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLU pada masing-masing BLU diusulkan oleh Menteri/pemimpin lembaga kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan keuangan dan kemudian Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran remunerasi tersebut. Dengan demikian dasar pengeluaran Surat Edaran No 3 tentang tunjangan kinerja BLU Kementerian Cokodot, Surat Edaran No. 2 tentang peraturan proporsi transport, Surat Edaran No. 6 tentang pemberian tunjangan bulan ketiga belas dan Surat Edaran No. 7 tentang tunjangan hari raya di lingkungan badan layanan umum pusat pembiayaan perumahan Kementerian Cokodot menjadi tidak sah karena pemberian Tunjangan kinerja, tunjangan transport, tunjangan ke 13 dan tunjangan hari raya bagi pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLU 25

tidak mendapatkan ijin dari Menteri Negara Perumahan Cokodot dan belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan (pemberian tunjangan kinerja dan transport pada BLU FLPP Kementerian Cokodot yang hanya berdasarkan Surat Edaran dari Pemimpin BLU tidak dapat diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLU). 2. Surat edaran No. 6 tahun 2011 tentang pemberian tunjangan bulan ketiga belas mengacu pada Peraturan Pemerintah no. 33 tahun 2011 tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2011 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan. Pada pasal 2 PP No.33 tahun 2011 disebutkan bahwa pegawai negeri yang dimaksud adalah pegawai negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri, pegawai negeri yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya, pegawai negeri yang diberhentikan sementara, pegawai negeri penerima uang tunggu dan calon pegawai negeri. Pada BLU Kementerian Cokodot diketahui bahwa tidak semua pegawai BLU adalah pegawai negeri maka yang berhak mendapatkan tunjangan bulan ketiga belas adalah pegawai negeri dan calon pegawai negeri yang bekerja di BLU. Selain itu PNS Kementerian Cokodot yang berada di BLU Kementerian Cokodot telah mendapatkan gaji dan tunjangan ke 13 dari Kementerian Cokodot. 3. Surat edaran No. 7 tahun 2011 tentang tunjangan hari raya di lingkungan BLU pusat pembiayaan perumahan mengacu pada peraturan menteri tenaga kerja Republik Indonesia No. PER-04/MEN/1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan dimana pada pasal 1 disebutkan definisi perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak baik milik swasta maupun milik Pemerintah. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum pada pasal 1 menyatakan bahwa definisi badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan

kegiatannya

didasarkan

pada

prinsip

efesiensi

dan

produktifitas. Jika dilihat dari definisi perusahan dan BLU pada peraturan diatas 26

maka BLU bukan termasuk perusahaan yang dapat memberikan tunjangan hari raya kepada pegawainya. 4. Tim pemeriksa sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak mendapatkan dokumen mengenai persetujuan Dewas atas surat-surat edaran mengenai tunjangantunjangan tersebut.

Tugas : Berdasarkan

permasalahan-permasalahan

diatas,

menurut

anda

bagaimana

seharusnya pola pengelolaan keuangan pada BLU Kementerian Cokodot tersebut baik dari sisi penganggaran belanjanya maupun pola pelaporan keuangannya kepada satker induk kementerian cokodot dalam konteks sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat yang sesuai dengan regulasi?

27


28

KASUS PEMBIAYAAN Gambaran Umum Kasus PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Laporan Keuangan (Kas Menuju Akrual Basis) pada Paragraf 58 Kerangka Konseptual poin (f) dan Paragraf 8 PSAP 02 menyatakan definisi Pembiayaan sebagai berikut: Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan

maupun

tahun-tahun

anggaran

berikutnya,

yang

dalam

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Paragraf 50 PSAP 02 PP No. 71 Lampiran II menjelaskan lebih detail dengan menyatakan bahwa Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Dari definisi tersebut, pembiayaan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok akun, yaitu: •

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

•

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

29

Ilustrasi Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran

30

Akuntansi Pembiayaan 1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. 2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. 3. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran6 pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. 4. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. 5. Hal lain yang harus diperhatikan terkait dengan akuntansi pembiayaan antara lain tertuang dalam pragraf 20 PSAP 02 PP No. 71 Lampiran II, yaitu mengenai transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbentuk barang dan jasa. Paragraf tersebut menyatakan bahwa transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi. 31

Kasus I Anggaran Pembiayaan Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah menganggarkan pembiayaan sebagai berikut: •

Penggunaan SAL Rp23.400.000.000.000,00

•

Pembayaran Pokok Pinjaman dari IMF Rp34.500.000.000.000,00

•

Penyertaan Modal (Investasi) pada BUMN Rp456.000.000.000,00

•

Penjualan Obligasi (ORI/SUN) Rp56.780.000.000.000,00

•

Penerimaan Pinjaman dari Negara Lain Rp67.800.000.000.000,00

•

Pembentukan Dana Cadangan untuk pembangunan sarana olah raga Asian Games 2018 Rp2.300.000.000.000,00

•

Penjualan saham atas Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank yang direkapitalisasi Rp8.700.000.000.000,00.

Tugas: 1. Susun bagian anggaran Pembiayaan penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan oleh pemerintah TA. 2014. 2. Jika Anggaran pendapatan dan belanja TA. 2014 masing-masing sebesar Rp1.234.000.000.000.000,00 dan Rp 1.345.000.000.000.000,00,

tentukan nilai

SILPA/SIKPA Anggaran Pemerintah Tahun 2014.

32

Kasus II Realisasi Anggaran Pembiayaan Realisasi atas pembiayaan TA. 2014 Pemerintah adalah sebagai berikut: •

Penggunaan SAL Rp23.400.000.000.000,00

•

Pembayaran Pokok Pinjaman dari IMF Rp34.000.000.000.000,00

•

Penyertaan Modal (Investasi) pada BUMN Rp450.000.000.000,00

•

Penjualan Obligasi (ORI/SUN) Rp56.780.000.000.000,00

•

Penerimaan Pinjaman dari Negara Lain Rp65.000.000.000.000,00

•

Pembentukan Dana Cadangan untuk pembangunan sarana olah raga Asian Games 2018 Rp2.300.000.000.000,00

•

Penjualan saham atas Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank yang direkapitalisasi Rp7.800.000.000.000,00.

Tugas: 1. Buat jurnal transaksi setiap realisasi pembiayaan TA. 2014 2. Susun LRA bagian Pembiayaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah TA. 2014. 3. Jika Realisasi pendapatan dan belanja TA. 2014 masing-masing sebesar Rp1.123.000.000.000.000,00 dan Rp1.235.000.000.000.000,00,

tentukan nilai

SILPA/SIKPA LRA Pemerintah Tahun 2014.

33

Kasus III Realisasi Anggaran Pembiayaan Pemeriksaan atas laporan realisasi anggaran TA. 2014 ditemukan hal-hal sebagai berikut: •

Sisa Pinjaman IMF yang jatuh tempo dan belum dibayar sebesar Rp500.000.000.000,00 menurut perjanjian kredit dikenakan bunga 2% dan denda 0,12% yang harus dikapitalisasi dalam pokok pinjaman. Pemerintah belum mencatat kewajiban bunga dan denda tersebut.

•

Tahun 2104 BUMN yang 100% sahamnya dimiliki pemerintah (Investasi dengan metode ekuitas) dalam LK audited BUMN tersebut mencatatkan laba sebesar Rp16.270.380.000.000,00. Sebagian dari BUMN tersebut membagikan dividen

tunai

pada

bulan

Desember

kepada

pemerintah

sebesar

Rp1.600.000.000.000,00. Pemerintah belum memperhitungkan laba BUMN dan dividen yang dibagikan kepada pemerintah dalam Investasi BUMN. •

Dari realisasi belanja pemerintah sebesar Rp 1.123.000.000.000,00 diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan dan kewajiban pemerintah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun, yaitu: o Tagihan Listrik PLN akhir tahun Rp21.000.000.000,00 o Pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan yang telah selesai 100%

dan

ditagihkan

pembayarannya

dengan

nilai

Rp3.200.000.000.000,00. o Pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan yang telah selesai 100% dan ditagihkan pembayarannya senilai Rp7.300.000.000.000,00. Atas aset-aset yang diperoleh dari belanja modal telah dicatat dalam neraca per 31 Desember 2014. •

Sebagian Dana Cadangan yang dibentuk sebelum tahun 2014 untuk peningkatan Jalan Pantura dicairkan sebesar Rp350.000.000.000,00 langsung dicatat sebagai Belanja Modal tanpa melalui mekanisme pencairan dana cadangan.

•

Pembangunan saluran distribusi air bersih pada BUMN Air Jaya senilai Rp6.000.000.000,00 dicatatkan sebagai Belanja Modal seharusnya menjadi penyertaan modal BUMN.

34

Tugas: 1. Buat usulan jurnal koreksi yang dibutuhkan atas permasalahan yang ditemukan auditor. 2. Susun LRA audited bagian Pembiayaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah TA. 2014. 3. Hitung SILPA/SIKPA akibat koreksi audit tersebut.

35

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK KANTOR AKUNTAN PUBLIK BUKU KASUS KAP PEMERIKSA

Recommend Documents