Pembina: Kepala LAN

Editorial PENGANTAR REDAKSI Nomor ISSN : 2528-6129

Pelindung/Pembina: Kepala LAN Pengarah: Sestama, DKK, DDA Penanggung Jawab: Tri Widodo WU Pimpinan Umum/Pemimpin Redaksi: Erfi Muthmainah Wakil Pemimpin Redaksi: Menik Noviati Dewan Redaksi: Kapus INTAN, PIKS@, P2IPK Redaktur Pelaksana: Witra Apdhi Yohanitas Redaktur Anggota: Marsono, Bayu Kusuma, Ria Veriani Chief Editor : Kabag Humas & Informasi

Pembaca yang budiman, Di tengah-tengah kondisi saat ini yang penuh dengan tantangan, turbulensi dan kompetisi, organisasi harus berpacu untuk dapat bertahan dan menjadi yang terbaik. Untuk meraih itu, salah satu cara adalah melakukan berbagai terobosan baru. Saat ini, terobosan atau yang dikenal dengan inovasi tumbuh di seluruh pelosok Indonesia bagai cendawan di musim hujan. Menjawab tantangan tersebut, LAN melakukan perombakan organisasi pada tahun 2013. Dengan salah satu fungsi baru yaitu mengembangkan inovasi administrasi negara, LAN bagai bayi yang terlahir kembali namun harus segera berlari. Bergandeng tangan dengan Kementerian, LPNK, Lembaga Tinggi, dan Pemerintah Daerah, beberapa langkah telah ditapakkan LAN untuk mengibarkan bendera inovasi di seluruh negeri. Laboratorium Inovasi, Workshop Champion of Innovation, Kerjasama Pengembangan Kapasitas menjadi primadona dalam kegiatan menumbuh suburkan inovasi di tanah air. Bagaimata air, kisah-kisah inovasi terus mengalir dari seluruh penjuru negeri. Majalah Inagara hadir mengabadikan dan menceritakan kisahkisah inovasi yang telah di ukir itu. Pada edisi perdana kali ini, cerita para pemimpin inovatif diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi siapa pun yang menyimaknya. Beberapa inovasi di tingkat Daerah juga dijabarkan untuk dapat direplikasi. Salah satu jenis perijinan langka dikupas pula dalam bahasa yang sederhana. Sebagai edisi perdana, kami menyadari masih banyak sisi yang harus diperbaiki. Sumbang saran dari semua pihak tentunya akan menyempurna­ kan edisi berikutnya. Semoga upaya kecil ini membawa dampak bagi dunia inovasi negeri ini. Salam Inovasi.

Editor: Agung Nugroho, Budi Prayitno Desainer Grafis & Lay out Isni Kartika, Nofeldy Pratomo, Mustofa Fotografer Teguh HP, Pracoyo, Danang DC Sekretariat M Ramelan, Gunanta, Sundari Rachmasari Alamat Redaksi Lembaga Administrasi Negara Gedung B Lantai 5 Jalan. Veteran 10 Jakarta Pusat www.lan.go.id Telp: (021) 3455021-4 Ext. 142-145 (021) 3868210

Adi Suryanto, extraordinary man dari Lembaga Administasi Negara

“Saya minta LAN untuk memikirkan kita harus imbangi adanya perlambatan peningkatan kualitas ini dengan pola-pola pengembangan kepegawaian, pola-pola pengembangan karir, pengetahuan kepegawaian, sehingga merekamereka yang kita rekrut ini tidak mendegradasi semangat dari pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur negara”

No. 1/I Juli 2016

Innovasi Administrasi Negara

3

Profil

Adi Suryanto, extraordinary man dari Lembaga Administasi Negara “LAN berupaya mengimplementasikan program Nawacita dan Revolusi Mental, khususnya dalam merubah ASN yang lebih profesional, responsif, berintegritas dan inovatif,”

S

ebagai lembaga yang memiliki fungsi melakukan pengkajian dan penyusunan ke­bijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara, serta melakukan pembinaan, penjaminan mutu dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara, Lembaga Administrasi Nega­ ra (LAN) tentu harus memiliki pemimpin dengan kemampuannya di atas rata-rata atau bisa disebut extraordinary person. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi bahwa untuk menempati Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) bukan hal yang mudah. “Hanya orang-orang yang memiliki extraordi­ nary person, yang kemampuannya di atas rata-rata yang bisa lolos,” katanya. Hal ini sangat penting dalam mewujudkan tata pemerin­tahan yang baik dan meningkatkan profesionalisme aparatur negara di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan melalui tugas dan fungsi. Sosok DR. Adi Suryanto sangat tidak asing lagi di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pria yang lahir tanggal 8 Desember 1969, di Kebumen, Jawa Tengah, merupakan sosok kepala LAN yang telah mengenal dengan baik tugas dan fungsi. Bagaimana tidak, Adi Suryanto merupakan pemimpin LAN yang berasal dari kalangan internal LAN dan telah meniti karir selama 21 tahun sebelum dilantik sebagai Kepala LAN. Dilantik pada 23 September 2015 menjadikan Adi Suryanto sebagai salah satu pemimpin termuda yang memimpin Lembaga pemerintah non kementerian. Tentunya dengan semangat jiwa muda ini membawa angin segar dalam pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi Negara. Sebagai catatan ternyata kepala BPKP dan kepala BKN berasal dari internal Lembaga sendiri. “Kepala BPKP berasal dari BPKP sendiri, kepala BKN berasal dari BKN sendiri, kepala LAN juga berasal dari LAN sendiri sekalipun turnamen terbuka telah dibuka seluasluasnya”. kata Menteri Yudi dalam sambutan Pelantikan Kepala LAN. Lembaga Administrasi Negara juga ditantang untuk memikirkan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mungkin minim pengetahuan dan minim talenta. “Saya minta LAN untuk memikirkan kita harus imbangi adanya perlambatan pe­ningkatan kualitas ini dengan pola-pola pengembangan ke­­ pegawaian, pola-pola pengembangan karir, pengetahuan ke­ pegawaian, sehingga mereka-mereka yang kita rekrut ini tidak mendegradasi semangat dari pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur negara” kata menteri Yudi. Tantang­an tersebut tentu saja untuk menata seluruh sistem birokrasi tata kelola pemerintah dan kepegawaiannya sesuai dengan undangundang ASN demi menuju suatu tatanan pemerintahan yang berkelas dunia, clean good governance yang profesional.

4

No. 1/I Juli 2016

Masa Muda Adi Suryanto Semasa kuliahnya pria yang merupakan lulusan dari Universitas Diponegoro pada tahun 1993 pada jurusan Ilmu Pe­ merintahan aktif dalam menulis dan berorganisasi. Beberapa tulisan yang pernah dibuat oleh Adi muda adalah buku Evaluasi Manajemen Pe­milihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Manajemen Pemerintahan Daerah, dan Konflik Elit dalam Pembentukan Provinsi Banten. Sedangkan dalam berorganisasi Adi muda tercatat pernah menjadi Ketua Umum SENAT MAHASISWA UNDIP (1992), Ketua BPM FISIP UNDIP, Ketua UKM Merpati Putih UNDIP. Hal ini menjadi faktor tambahan per­ kembangan kemampuan Adi muda yang selanjutnya akan di pergunakan di lingkungan­ kerjanya. Pengembangan kapasi­ tas sebagai aparatur sipil ne­gara tentu pernah dilakoni oleh ayah dari Muhammad Gibran Rabbani, Syifa Rasyida

Adriani, Achmad Abqari Ridha dan Mohammad Reza Affarin. Terfer perubahan di lingkungan LAN. Seleksi terbuka yang pendafcatat Adi Suryanto pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tarannya dimulai 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal (diklat) secara berjenjang Diklat Prajabatan yang ternyata men11 Pebruari 2013 menghasilkan peserta sebanyak 31 orang jadi 10 peserta terbaik, Diklat ADUM menjadi peserta terbaik I, yang lolos seleksi administrasi awal termasuk Adi Suryanto. Diklat SPAMA menjadi 10 peserta terbaik, Diklat Pim II menjadi Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI 10 peserta terbaik, dan Diklat Pim I menjadi peserta Terbaik I. Nomor 149/M Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 oleh Dengan prestasi seperti ini tentu sudah sewajar­nya luMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi lusan Master di bidang Administrasi dan Kebijakan Birokrasi saat itu, Azwar Abubakar. publik ­tahun 2000 dan Doktor di bidang Ilmu Dua Tahun berikutnya terbuka kembali kesem­ Po­litik tahun 2008 dari Universitas Indonesia patan Adi Suryanto untuk memimpin instansi “ASN dan birokrasi menjadi nakoda yang tepat untuk memimpin tem­pat Adi Suryanto berkarir. Seiring dengan harus mampu meLembaga Administrasi Negara. habisnya masa jabatan Kepala LAN saat itu (Prof. Agus Dwiyanto), Dr Adi Suryanto mengilayani dengan baik, Perjalanan Karir Adi Suryanto kuti selesi terbuka untuk menjadi Nakoda Lembersih dan dipercaya Melirik karir Adi Suryanto selama di LAN baga Administrasi Negara. Pada akhirnya suami masyarakat” bisa dikatakan sangat membanggakan. Me­ dari Dra. Titin Resmiatin, MAP dilantik menjadi mulai karir dengan bekerja di LAN sebagai staf Kepala LAN pada tanggal 23 September pada Pusat Diklat Teknis dan Fungsional. Disinilah 2015 oleh Menteri PAN & RB Prof. DR. H. Adi muda mulai mengenal salah satu tugas fungsi Yuddy Chrisnandi, ME. Seperti yang sudah organisasi. Prestasi Adi muda mulai terlihat saat diklat prakita ketahui bahwa seleksi terbuka merupakan kebijakan jabatan, dimana tercatat sebagai 10 besar peserta terbaik. Kestrategis untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dapat mudian, kurun waktu 4 tahun Adi muda meniti karir ke jabatan selalu diisi oleh tenaga-tenaga yang berkompeten, bersema­ struktural terendah yakni eselon IV. Disinilah kemampuan da­ ngat dan memiliki komitmen. Dalam pelantikan Dr Adi Suryanto lam memimpin organisasi mulai jelas terlihat. sebagai Kepala LAN Menteri Yuddy mengatakan “Hanya orangPromosi jabatan eselon III yang diterima oleh Adi Suryanto, orang yang memiliki extraordinary person, yang kemampuansecara tidak langsung membuka kesempatan untuk mengenal nya di atas rata-rata yang bisa lolos,” apalagi untuk Jabatan satu lagi tugas fungsi LAN yaitu melakukan pengkajian dan Pimpinan Tinggi (JPT) jelas tidaklah mudah. pe­­­nyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara. Sebagai Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Peran Adi Suryanto dalam Perubahan Organisasi Otonomi Daerah, Adi Suryanto ikut dalam rangkaian kegiatan Hal yang membuat Adi Suryanto mendapat sorotan bagi pengkajian seperti melakukan fasilitasi, perkonsultasian, studi internal LAN yaitu saat Adi Suryanto memimpin tim Reformasi kebijakan, kajian dan pengembangan terkait kebijakan nasio­ Birokrasi di LAN Tahun 2010. Hal ini dikarenakan tim RB LAN nal, perencanaan pemerintahan, manajemen kinerja serta yang sebelumnya belum dapat membawa LAN untuk masuk dalam lainnya. Selang tidak berapa lama akhirnya Adi Suryanto diperprogam Nasional tersebut. Pilihan Adi Suryanto untuk menuncaya untuk merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pusat juk tim RB LAN yang muda dan bersedia bekerja keras memKajian Otonomi Daerah dan pada akhirnya secara definitif dibuahkan hasil yang manis bagi reformasi birokrasi di LAN. pangku pada tahun 2009. Disinilah pengalaman profesional Adi Dibantu dengan tim RB LAN, maka setahun setelahnya akhirnya Suryanto semakin diperkaya dalam berbagai berbagai aspek LAN ditetapkan sebagai salah satu ins­ penyelenggaraan negara. tansi pemerintah Pusat yang masuk Selang 4 tahun setelah menjabat sebagai Kepala Pusat dalam program Nasional reformasi Kaji­an Otonomi Daerah, Adi Suryanto berkesempatan untuk birokrasi. Prestasi yang memmengikuti seleksi terbuka eselon I. Hal ini seiring dengan ada­ bawa LAN masuk ke­ nya Resizing Struktur organisasi LAN yang ditandai dengan dalam prog­ram diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara. Bersama dengan 3 pejabat eselon I lainnya seperti Sri Hadiati Wara Kustriani, Tri Widodo Wahyu Utomo, Muhammad Idris, Dr. Adi Suryanto mengemban tugas sebagai Sekretaris Utama LAN untuk membawa atmos-

No. 1/I Juli 2016

5

Profil nasional Reforma­si Birokrasi ini akhirnya menjadi salah satu faktor pendorong Adi Suryanto menduduki jabatan penting berikutnya di LAN. Kebijakan yang diambil oleh Adi Suryanto juga mengarah pada Kebijakan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. “LAN berupaya mengimplementasikan program Nawacita dan Revolusi Mental, khususnya dalam merubah ASN yang lebih profesional, responsif, berintegritas dan inovatif,” kata Adi Suryanto. Selain berperan dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi di Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto turut ambil peranan penting dalam memimpin proses pembaharuan Diklat

kepemimpinan Pola Baru. Pembaharuan terdiri dari perubahan terhadap kurikulum dan penyelenggaraan diklat. “Perubahan Kurikulum Diklat Kepemimpinan diarahkan untuk mencetak Pemimpin Perubahan di sektor publik sembari mendorong inovasi tumbuh berkembang di setiap instansi,” sambung Adi suryanto. Selain itu juga dituntut keterlibatan instansi asal peserta sebagai bagian dari proses pembelajaran diklat yang pada akhirnya dapat bermuncul­annya Pemimpin Perubahan yang bisa memperbesar arus perubahan di sektor publik. Selain itu Adi Sur­ yanto juga terlibat dalam studi evaluasi otonomi khusus Papua. Semenjak menduduki jabatan sebagai Sekretaris utama sampai sekarang sebagai Kepala LAN, Adi Suryanto ternyata sangat menaruh perhatian terhadap pembenahan teknologi infor­masi di LAN. Ini sangat terlihat dengan dikumpulkan semua 6

No. 1/I Juli 2016

situs pusat serta aplikasi online lainnya yang ada di LAN berada pada satu pengawasan. Konektifitas jaringan ini jugalah yang menjadi salah satu alasan situs pusat dan aplikasi online yang dikembangkan di LAN tersebar dan cenderung tidak mengguna­ kan alamat “go.id” yang telah tersedia. Hal ini mengingat situs dan aplikasi online yang dikembangkan selama ini sangat tersebar dan ini akan memunculkan potensi penyalahgunaan dan kesulitan dalam pengawasan serta perawatan. Selain itu juga dilakukan penambahan konektifitas jaringan dimana yang sebelumnya selalu terasa kurang. Salah satu aplikasi andalan yang dikembangkan adalah Whistleblowing System Lembaga Administrasi Negara yang di­kembangkan Inspektorat-LAN. Aplikasi ini disediakan bagi stakeholder yang memiliki informasi atau laporan atas perbuatan berindikasikan pelanggaran yang terjadi di lingkung­ an Lembaga Administrasi Negara. Aplikasi ini dikembangkan untuk memenuhi amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengendalian sendiri merupakan prosedur yang dilaksanakan dalam meminimalisir terjadinya kecurangan yang salah satunya adalah perolehan infor­masi dari pegawai, pejabat maupun masyarakat pengguna yang mengetahui informasi perbuatan yang terindikasi pelanggaran. Kriteria pengaduan yang didapat dilaporkan melalui apli­

kasi tersebut adalah pelanggaran atau fraud seperti 1) Penyim­ pangan kode etik/perilaku dan Peraturan Kepegawaian; 2) Benturan kepentingan; 3) Kecurangan; 4) Korupsi; 5) Pencurian; 6) Penipuan; 7) Pemerasan; 8) Penggelapan; 9) Suap; 10) Gratifikasi yang dilarang. Melalui aplikasi pelapor bisa mengirim­kan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran. Tentu saja LAN akan merahasiakan informasi pribadi dari pela­por sebagai whistleblower, dan akan memfokuskan pada kasus yang dilaporkan.

Selain itu ada juga Sistem Informasi Aspirasi & Pengaduan Lembaga Administrasi Negara (SIAP-LAN). Aplikasi ini menampung berbagai model keluhan, aspirasi dan pengaduan masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori di Whistleblowing System Lembaga Administrasi Negara. Penggunaan aplikasi ini sebenarnya cukup mudah seperti 1) Pelapor mengisi form pengaduan/aspirasi dalam sistem termasuk mengupload data diri; 2) pelapor menyimpan kode tiket (verifikasi laporan sesuai email; 3) Pelapor mencetak status pengaduan/aspirasi sebagai bahan bukti pelaporan; 4) Tanggapan dari laporan akan dikirim­ kan ke alamat email pelapor; 5) jika kurang puas terhadap tanggapan dapat mengirimkan laporan tambahan. Dalam hal seleksi jabatan pimpinan tinggi yang diadakan secara terbuka, dikembangkan aplikasi yang memberikan laporan terkait perkembangan proses seleksi. Aplikasi ini digunakan saat Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, dimana sesuai Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara harus mengadakan lelang jabatan terbuka dengan mengundang Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang telah memenuhi syarat jabatan. Sistem ini telah sering digunakan untuk mencari kandidat pejabat Pim­pinan Tinggi di Lingkungan Lembaga Administrasi Nega­ ra. Selain ketiga aplikasi ini masih banyak lagi aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendukung tugas fungsi LAN.

Dalam menjalankan mandat Peraturan Menteri PA dan RB nomor 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional Analis Kebija­ kan Lembaga Administrasi segara tentu harus meningkat­kan jumlah analis kebijakan sebagai prioritas pelaksanaan pembina­ an jabatan Analis Kebijakan 2015-2019. Terkait de­ngan itu di percepat pula perumusan “LAN mendorong ber­bagai kebijakan teknis sebagai lanpenguatan kualitas dasan operasional dan regulasi dalam kebijakan publik dengan mengatur JFAK tersebut. Dimasa awal menyiapkan para pejabat menduduki jabatan inilah Adi Suryan­ fungsional Analis Kebito melakukan percepatan perumusan jakan yang handal” kebijakan untuk mengatur berjalannya proses pembinaan jabatan ini. Penye­leng­garaan Seleksi Calon Analis Kebijakan terdiri dari seleksi administrasi dan uji kompetensi. Seleksi administrasi dilakukan untuk mengecek validitas dan kesesuaian persyaratan adminis­trasi dari calon analis kebija­kan. Sedangkan uji kompetensi dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan analisis dan politis calon analis kebija­kan. “LAN mendorong penguatan kualitas kebijakan publik dengan menyiapkan para pejabat fungsional Analis Kebijakan yang handal, sehingga penguatan peran dan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa dapat diwujudkan.” kata Adi Suryanto. Seleksi Calon Analis Kebijakan (CAK) pertama kali dilaksanakan se­cara pengangkatan dengan mengikuti pelatihan (CAK) dan uji kompetensi berupa wawancara baru dilakukan pada tahun 2015 dimana Adi Suryanto sebagai Kepala LAN. Ditahun inilah Seleksi calon Analis Kebijakan dilakukan dengan merekomendasikan 45 orang untuk diangkat sebagai analis kebijakan ahli pertama, dan juga 59 orang analis kebijakan ahli madya, de­ngan begitu totalnya adalah 104 orang. Hal ini menjadi prestasi tersendiri karena target 2015 telah terlampaui atau sekitar 120%. Prestasi ini didorong oleh meningkat­nya ke­ tertarikan pegawai ASN di berbagai instansi terhadap jabatan fungsional analis kebijakan. n (witra-Pipel-Red)

No. 1/I Juli 2016

7

Profil

GELIAT PERUBAHAN DI PARIS VAN JAVA

S

iapa yang tidak mengenal Kota Bandung? Ya, Bandung yang mendapat sebutan Paris Van Java karena pada saat itu banyak bermunculan toko pakaian membuat kota Bandung dikenal sebagai kota Fashion seperti di kota Paris. Sebutan Paris Van Java pertama kali dimunculkan sekitar tahun 1920-1925. Perkembangan Bandung menjadi Kota Mode ini tidak terlepas dari adanya pembangunan infrastruktur di Jalan Braga. Sebutan Paris Van Java muncul karena diidentikkan dengan keadaan lingkungan dan suhu di kedua kota itu yang memiliki kesamaan. Tak heran jika Pemerintah kota Bandung saat ini menjadikan kota Bandung sebagai tempat persinggahan yang indah bagi setiap orang yang berkunjung. Merunut sejarahnya, Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan permukiman sejak pemerin­ tahan kolonial Hindia-Belanda. Melalui Surat Keputusan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels tanggal 25 September 1810 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bandung ditetapkan seba­ gai ibukota yang baru menggantikan ibukota sebelumnya yang terletak di Krapyak, Kabupaten Ban­ dung. Dikemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi kota Bandung. Bandung kemudian secara resmi mendapat status gemeente (kota) dari Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz pada tanggal 1 April 1906 dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 ha. Luasan ini kemudian bertambah menjadi 8.000 ha pada tahun 1949 hingga terus bertambah luasnya hingga seperti saat ini. Bandung yang mendapat julukan Paris van Java ini juga menyimpan kisah heroik. Pada masa pe­ rang kemerdekaan, sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa yang terjadi pada 24 Maret 1946 ini dikenal dengan sebutan Ban­ dung Lautan Api. Setelah itu kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang me­ ngungsi ke daerah lain. Kota Bandung yang dikelilingi oleh pegunungan ini merupakan kota yang menyimpan banyak peristiwa bersejarah. Pada tahun 1955, Bandung menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika yang merupakan konferensi untuk menyuarakan semangat anti kolonialisme. Bahkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya pada saat itu mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya Asia-Afrika. Di kota ini pula berdiri perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia (Technische Hoogeschool te Bandoeng - TH Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung - ITB) yang menjadi tempat kuliah presi­den pertama Indonesia Ir. Soekarno. Di kota ini pula Bung Karno demikian sapaan akrabnya mengumandangkan pidato pembelaannya di depan Landraad, Bandung pada tahun 1930 dengan judul Indonesia Menggugat. Kini Bandung yang tumbuh berkembang menjadi kota besar di Indonesia terus berbenah. Dibawah pimpinan M. Ridwan Kamil S.T. MUD, Bandung menjadi salah satu kota yang kreatif dan inovatif di Indonesia. Dengan visi “Terwujud­nya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera”, kota Bandung terus berupaya menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahtera­an warga. Perubahan nyata Kota Bandung saat ini sangat terlihat dengan penataan kota secara terpadu dan diperbanyaknya Taman Kota yang dibangun oleh Pemerintah Kota Bandung. n (witra-Pipel-Red)

8

No. 1/I Juli 2016

Ridwan Kamil Arsitek Perubahan Kota Paris van Java

S

De­ngan sisa ang­ garan yang minim dan komplek­sitas persoalan yang dihadapi Kota Ban­dung, Kang Emil pada saat menjabat harus memutar otak un­ tuk segera mem­ bangun Kota Kem­ bang itu menjadi lebih nyaman dan manusiawi bagi warganya.

iapa yang tak kenal dengan sosok Ridwan Kamil. Ya, pemimpin muda yang gaul, inspiratif, dan sering aktif di media sosial dengan cuitan­nya yang menggelitik itu saat ini dinilai berhasil membawa perubahan bagi kota Bandung. Kang Emil, demikian ia biasa disapa, mengawali kiprahnya sebagai walikota pada awal September 2013 lalu. De­ngan sisa anggaran yang minim dan komplek­ sitas persoalan yang dihadapi Kota Ban­ dung, Kang Emil pada saat menjabat harus memutar otak untuk segera membangun Kota Kembang itu menjadi lebih nyaman dan manusiawi bagi warganya. Sebagai alumnus ITB jurusan Arsitektur, Kang Emil setidaknya punya modal dasar untuk memperbaiki tata ruang kota Bandung yang mulai dihinggapi kemacet­ an, PKL dimana – mana, kekumuhan, ser­ta berbagai permasalahan lainnya. Secara perlahan, Kang Emil mulai me­­­lakukan perbaikan setahap demi seta­ hap. Ia menyadari bahwa perubahan harus dilakukan dengan dasar kebijakan yang jelas. Untuk itu, dikeluarkanlah suatu inovasi melalui regulasi (innovation by regulation) yang mendasarkan inovasi pada kebijakan Walikota. Dengan demikian, seluruh pihak yang terkena dampak kebijakan menjadi patuh terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh Walikota. Salah satu inovasi yang diwadahi da­ lam regulasi itu adalah dikeluarkannya Kebijakan yang mensyaratkan setiap bangun­ an baru di Kota Bandung untuk membuat taman di atap bangunan sebagai prasya­ rat memperoleh surat IMB. Peraturan ini dikeluar­kan bukan tanpa alasan, Kang Emil menyadari, kota kelahirannya yang dulu sejuk kini berubah menjadi panas dan sumpek karena per­tumbuhan kota dan kepadatan penduduk. Disamping juga semakin sempitnya ruang terbuka hijau. “Kita tidak bisa menghentikan pembangunan. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan pembangunan. Maka pada bangunan tinggi dibuatlah ruang

ter­­­buka hijau di atas bangunan. Jika ruang terbuka hijau lebih banyak tentu saja suasana akan menjadi sejuk,” kata dia. Upaya untuk menjadikan Bandung menjadi lebih ramah lingkungan terus dilakukannya. Tak kurang dalam kurun waktu dua tahun masa pemerintahannya, Ridwan Kamil memperbanyak ruang terbuka hijau. Salah satunya adalah gagasan program taman tematik yang diharapkan menjadi ruang publik bagi warga Kota Bandung. Dalam mewujudkan gagasannya itu, Ridwan Kamil yang sempat bekerja se­ cara paruh waktu di Departemen Peren­ canaan Kota Barkeley saat tengah me­ nempuh S2 di University of California mu­lai menata Alun-Alun Bandung. Taman seluas 4.000 meter persegi yang awalnya berlokasi di seberang jalan Masjid Raya Bandung dan dipenuhi dengan PKL itu ditata ulang. Penataan ini dilakukan karena sebelumnya kawasan ini terkesan kumuh dan semrawut. Pedagang makanan, PKL dan para penjaja souvenir se­enaknya saja menggelar dagangannya. Ditambah lagi dengan angkot yang seenaknya mang­­kal di depan pintu masjid untuk men­­­cari penumpang, semakin menambah kesemrawutannya. Kawasan tersebut terkesan kumuh dan kotor de­ngan sampah dimana-mana. Bahkan, apa­bila malam hari tiba, kawasan itu terlihat gelap karena minimnya penerangan. Di tangan Ridwan Kamil, Alun-Alun Bandung kini berganti rupa. Hamparan rumput sintetis dengan bentuk persegi kini menghiasinya. Di seputaran taman juga tampak taman bunga yang dihiasi aneka warna bunga ungu, hijau, merah dan kuning. Tidak hanya itu saja, di sebelah utara juga mulai tersedia arena bermain anak yang cukup luas, seperti ayunan, jungkat-jungkit dan perosotan. Ditaman ini diberlakukannya larangan merokok sehingga diharapkan lebih aman dan sehat bagi warga yang me­nga­ jak anak-anaknya bermain. Penataan taman selanjutnya adalah

No. 1/I Juli 2016

9

Taman Jomblo dan Taman Skate (Taman Pasupati) yang terletak di bawah Jembatan Pasupati. Disebut begitu karena bangku-bangku yang disediakan di lokasi ini adalah bangku yang berjenis single seat atau bangku untuk duduk sendiri. Taman ini juga dilengkapi dan difasilitasi wi-fi gratis,arena skateboard untuk me­ ngakomodasi hobi dari anak-anak yang senang olah raga. Sejumlah taman lain yang juga tidak lepas dari penataan adalah Taman Futsal, Taman Pustaka Bunga, Taman Vanda, Taman Musik, serta Taman Fitness. Selain taman tematik diatas, masih ba­ nyak lagi taman lain yang diperuntukkan bagi warga kota Bandung yang tentu saja tema taman akan disesuaikan dengan kebutuhan dan ciri khas tempat diba­ ngunnya taman. Networking Is Everything Mulai memimpin Kota Bandung de­ ngan warisan ratusan masalah perkotaan dan sisa anggaran yang minim merupakan tantangan tersendiri yang dihadapi­ nya. Begitu dilantik

10

September 2013, Kang Emil langsung memfokuskan awal pemerintahan untuk memba­ ngun jeja­ring kerja dengan berbagai pihak, baik itu swasta ataupun pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun digandengnya untuk men­ cip­ta­­kan peme­rintahan yang ber­sih dan bebas korupsi. Langkah ini pun akhirnya berhasil menempatkan Bandung sebagai kota pertama anti gratifikasi. Sebagai instansi pemerintah yang terbuka terhadap kritik dan masukan, Kang Emil juga membuka ruang pengaduan dan pe­ laporan bagi masyarakat dengan menerapkan aplikasi LAPOR yang digagas Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Hal ini dilakukan untuk memudahkan pe­ man­tauan penanganan pengadu­an masyarakat dan tindak lanjutnya. Dalam soal kependudukan, Kang Emil juga melibatkan PT. Telkom untuk mempermudah proses pembuatan dokumen di kelurahan dengan konsep electronic - kelurahan. Sungai Cikapundung yang sebelumnya selalu dipenuhi sam­pah dan menjadi penyebab utama terjadinya banjir juga menjadi bidikan Kang Emil dalam melakukan penataan. Kementerian Pekerjaan Umum digandeng untuk menata Sungai Cikapundung menjadi taman-taman yang asri dan jauh dari kesan kumuh. Upaya membangun jejaring kerja juga dilakukan dengan Bank Jabar Banten dalam agenda bersepeda bersama wali­ kota. BJB (Bank Jabar Banten) pun ikut ber­partisipasi dengan pemberian seragam dan hadiah.

No. 1/I Juli 2016

Communicate With Social Media Pola komunikasi konvensional dan kaku sudah bukan jamannya lagi. Kang Emil mulai menerapkan gaya komunikasi dengan memanfaatkan media sosial se­perti facebook dan twitter. Pola interaksi dengan bahasa banyolan yang lucu inilah yang digunakan Kang Emil untuk menyapa warga­nya. Dari interaksi ini seringkali muncul ide-ide inovatif untuk mengatasi keluhan, aduan dan menampung as­pi­rasi

warganya. Hasilnya, ter­ciptalah Unit Reaksi Ce­pat Tambal Jalan yang bisa langsung di­terjunkan untuk mengatasi berbagai ke­ rusa­kan jalan di seputaran Ban­dung tanpa harus melalui proses pe­ngadaan barang dan jasa yang rumit dan panjang. Melalui media sosial pula Kang Emil menggalang semangat altruisme warga dengan membentuk relawan-relawan sosial, seperti relawan biopori, relawan pemungut sampah, dan sebagainya. Kang Emil menyadari bahwa warga Bandung itu baik-baik dan menginginkan kebaikan dan dia mengambil peran sebagai

perpanjangan ta­ ngan warga kota Bandung. Adapting And Modifying The Best Practices Transformasi tidak harus dilakukan dari nol dan ide-ide baru. Selalu ada con­ toh-contoh yang dapat diadaptasi dan di­ modifikasi untuk selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini pula yang dilakukan oleh Kang Emil untuk merubah wajah kota Bandung menjadi lebih baik.

Contoh itu adalah kehadiran bus Bandros (Bandung Tour on Bus) yang mengadaptasi bus tingkat dua di kota London, Inggris. Ada lagi bus Damri yang bergambar binatang-binatang langka seperti Badak

Jawa yang mengadopsi Bus Jepang bergambar tokoh animasi. Pola adaptasi dan modifikasi dari pra­ktek terbaik juga diadopsi Kang Emil dalam sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung. Kang Emil mengadopsi sistem pengelolaan sampah sebagaimana yang dilakukan di Australia. Pemerintah Kota Bandung mulai menyediakan kantong-kantong plastik/fiber yang me­mi­ sahkan sampah organik dan non-organik untuk mengatasi persoalan sampah. Pendekatan yang sama juga dilakukan dengan mempercantik lahan – lahan kosong dan taman –taman kota dengan rumput yang bagus sebagaimana rumput lapang­an sepakbola. Kang Emil mengaku apa yang dilakukannya ini diinspirasi dari negara Brazil yang berhasil menyulap pinggiran sungai dan lahan – lahan sempit menjadi lapangan sepak bola mini. “Ide itu bisa muncul dari mana saja dengan me­lihat berbagai kemajuan yang dilakukan di negara dan tempat lain,” ujarnya.

dengan melakukan program-program yang bermanfaat dan langsung dirasakan. Ada­ nya kepercayaan mengenai ‘Hari – Hari Baik’ diwujudkan dengan dibuatkan Peraturan Daerah terkait de­ngan tema hari dalam sepekan. Berikut ini adalah prog­ ram hari tematik kota Bandung: Senin Gratis. Pada setiap Senin pelajar berseragam di kota Bandung dapat menikmati layanan gratis bus Damri. Hal ini akan dilakukan sampai pemerintah kota dapat menyediakan bus sekolah gratis untuk pelajar. Anggaran untuk prog­ ram ini diperoleh dari program Corporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta. Selasa Tanpa Rokok. Program ini me­ rupakan semangat mengajak masyarakat

Exploitation Of Local Wisdom Upaya Kang Emil untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai lokal dimunculkan

No. 1/I Juli 2016

11

untuk lebih memperhatikan kesehatan dengan tidak merokok. Rebo Nyunda. Program ini merupa­kan implementasi Perda No. 2 Tahun 2012. Pada hari ini masyarakat dihimbau untuk menggunakan bahasa Sunda setiap hari Rabu dengan tujuan melestarikan budaya. Kamis Inggris. Untuk meningkatkan kom­petensi warga, Pemerintah Kota Ban­ dung mengajak masyarakat menggunakan bahasa inggris pada hari Kamis. Hal ini dilakukan untuk mendukung visi kota Bandung menjadi kota Jasa dan Kota Wisata. Jum’at Bersepeda. Dalam rangka men­jaga lingkungan hidup, pemerintah kota Bandung mengajak warganya untuk menggunakan sepeda saat pergi ke kantor maupun ke sekolah. Sabtu Produk Lokal. Dibidang ekono­ mi dicanangkanlah penggunaan produk lokal kota Bandung. Hal ini mengingat ba­­nyaknya animo masyarakat luar kota Bandung yang berkunjung setiap akhir pe­ kan, sehingga ada baiknya mengambil pe­

12

luang untuk memasarkan produk produk kota Bandung. Melalui hari Sabtu Produk Lokal pula warga diajak mencintai produk kota Bandung dan menjadi promosi bagi pendatang. Program Dengan Pendekatan Akademik Berbagai program yang digagas oleh Kang Emil selalu dilakukan melalui pen­ de­katan akademik dan didasarkan pada riset ilmiah sehingga memiliki alasan logis dan dapat dipertanggung jawab­kan. Pendekatan itu terlihat de­ngan diper­ba­ nyak­nya pengembangan taman tematik di setiap sudut kota Ban­dung. Alasannya sederhana, yakni untuk mendongkrak indeks kebahagiaan warga Kota Bandung. Menurut Kang Emil, kebahagiaan mas­­yarakat dapat dilihat dari indikator apakah ia tersenyum setiap hari, apakah ia disapa oleh teman atau saudaranya setiap hari, dan apakah ia menemukan halhal baru setiap harinya. Taman tematik ini, menurut Kang Emil, merupakan sara-

No. 1/I Juli 2016

na yang diprogramkan untuk memenuhi indikator kebahagiaan tersebut. Taman taman tersebut dirancang secara artistik dan indah. Pendekatan akademik lain yang dilakukan Kang Emil juga dilakukan dalam pengaturan wilayah resapan air dan wi­ la­yah penyangga (buffer zone) Kota Ban­ dung. Kang Emil memberlakukan moratorium pembangunan dengan menolak usulan pengembangan wilayah dari para pengusaha. Pemerintah Kota Bandung saat ini memfokuskan pengembangan ke wilayah Timur Kota Bandung seiring dengan pembentukan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Gede Bage. Rencananya Kantor Walikota juga akan dipindahkan ke wilayah tersebut. Rencana lain yang saat ini tengah disiapkan adalah menjadikan kawasan Jalan. Merdeka dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi peningggalan sejarah dan perdagangan.

Bandung Juara Indonesia Mimpi menjadikan Bandung Juara Indonesia sudah tertanam lama di benak Ridwan Kamil. Melalui pendekatan yang humanis dan solutif, Ridwan Kamil mulai membangun masa depan Bandung dengan turun langsung ke masyarakat untuk mendengar berbagai keluhan dan aspirasi yang muncul di masyarakat. Bahkan, dirinya tidak berjalan sendiri dalam mewujudkan Bandung Juara. Kang Emil juga mendorong warganya untuk membangun berbagai komunitas seni, sosial dan bu­daya sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Ruang publik terbuka untuk aktifitas mas­yarakat pun mulai diciptakan melalui taman tematik. Beberapa taman tematik yang dimanfaatkan oleh komunitas untuk ber­interaksi seperti Taman Fotographi, Taman Skate, Taman Fitness dan yang lainnya. Pemerintah Kota Bandung pun mulai memperkuat budaya literasi ke masyarakat dengan mendekatkan akses perpus­ta­ka­an melalui Gerobak Baca yang di­canangkan komunitas masyarakat Bandung. Munculnya berbagai kelompok komu­ ni­tas itu memberikan berbagai alternatif pilihan bagi warga Kota Bandung. Jika sebelumnya mereka lebih sering ke mall untuk menghabiskan waktu, kini mereka dapat berkunjung ke spot-spot komunitas yang tersebar, seperti di Kampung Dago Pojok untuk melihat pameran lukis­an, Kampung Cicukang untuk melihat pame­r­an fotografi di te­ngah gang. Disamping komunitas sosial, budaya, serta seni, ada juga komunitas yang men­jalankan Bank sampah dimana hasil dari sampah tersebut dapat menjadi asuransi bagi masyarakat.

ca­ra-cara yang biasa. Kebijakan pemerin­ tah daerah serta peran serta masyarakat diperlukan untuk mewujudkannya. Sosok pemimpin kreatif menjadi hal yang penting untuk men­ciptakan ide-ide baru yang diwujudkan da­lam inovasi. Suatu ke­bijakan dapat di­kata­­kan sebagai ke­ bija­kan publik yang baik apabila direncanakan de­ngan baik, matang, terarah, dan terorganisir. Hal inilah yang dapat mewujud­kan perbaikan layanan publik dalam melakukan tranformasi di bumiParis Van Java. Bandung Command Center (BCC) Penggunaan teknologi sangat pen­ting dilakukan oleh pemerintah saat ini karena dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan op­timalisasi proses penyelenggaraan pe­merintahan secara trans­paran dan akuntabel. Oleh karena itu pemerintah kota Bandung mencanang­kan Bandung Kota Cerdas (Smart City) yang dituangkan dalam Roadmap Ban­dung Smart City. Dalam Roadmap Bandung

Smart City ini terdapat program Bandung Command Center (BCC) yang ditempatkan di kantor pemerintahan kota Bandung. Bandung Command Center merupa­ kan pusat pengelolaan kota Bandung de­ ngan memanfaatkan teknologi informasi. Fungsi utama dari command center ini adalah (1) untuk menyempurnakan pe­ layan­an publik keluar dan (2) mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. De­ngan de­mikian Bandung Command Center men­jadi sumber informasi untuk melakukan analisa dan pengambilan keputusan berdasarkan data lapangan yang konkret. Selain untuk menghasilkan data la­ pang­an yang riil, Bandung Command Center ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengurus KTP, mengecek perizinan, dan melakukan monitoring kemacetan atau banjir. Proses pengawasan dan penyebaran informasinya pun dilakukan secara realtime. Bandung Command Center sendiri sejauh ini sudah mengalami masa ujicoba dan diterapkan sehingga sekarang sudah beroperasi dan digunakan untuk mengatasi kemacetan kota Bandung. Keberadaan Bandung Command Center ini cukup ba­ nyak membantu Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pasalnya, tingkat kemacetan di Kota Bandung yang dipengaruhi oleh pening­katan volume jumlah kendaraan pribadi terutama kendara­an bermotor (se­­ peda motor) menyumbang proporsi sebesar 62 %. Sementara mobil pribadi sebesar 15 %. Faktor lain yang menyebabkan ke­

INOVASI DALAM MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DI BUMI PARIS VAN JAVA. Upaya untuk mentransformasi kota Bandung tidak bisa dilakukan dengan

No. 1/I Juli 2016

13

macet­an di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung adalah minimnya penambahan ruas jalan yang tidak sebanding de­ ngan penambahan jumlah kendaraan. Jika diproposikan, penambahan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung mencapai 9,34 % per tahun sementara penambahan ruas jalan hanya sebesar 1,29 % per tahun. Sebagai sarana mengatasi permasa­ lah­an kemacetan lalu lintas, Bandung Command Center dilengkapi dengan CCTV se­­banyak 61 yang ditempatkan di 21 titik un­tuk mengawasi lalu lintas dan pelanggarannya. Tidak hanya secara sepihak saja apli­ kasi Bandung Command Center ini dapat di akses. Pemerintah Kota Bandung juga membekali warganya dengan aplikasi da­ rurat SOS Panic Button. SOS Panic Button ini bisa di gunakan oleh warga Bandung untuk memberitahukan lokasi terjadinya kriminalitas di kota Bandung. Ketika ada warga yang memencet tombol SOS Panic Button, Operator di Bandung Comand Cen­ ter selanjutnya akan melakukan verifikasi data pelapor atau keluarga terdekat dan selanjutnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan SOP kepolisian. Relawan kota Membenahi Kota Bandung dengan se­gala kompleksitas permasalahannya tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerin­tah Kota Bandung. Peran aktif masyarakat tidak bisa dinafikan begitu saja demi keberhasilan pembangunan. Untung saja, dengan antusiasme warga Kota Bandung yang tinggi, hal itu tidak terlalu sulit dilakukan. Antusiasme warga ini menjadi ener­gi positif untuk mewujudkan visi kota Bandung.

Kang Emil ambil langkah cepat dengan membentuk Relawan Kota untuk mendukung berbagai program yang dicanangkannya. Begitu terbentuk, Relawan Kota langsung di­tugaskan untuk memasyarakatkan prog­­ram pemerintah mulai dari memper­ ke­nalkan, mengajak, me­yakinkan, dan mengajarkan program yang ada. Gerakan yang melibatkan relawan kota diantaranya Gera­kan Bebersih Bandung, Gotong Ro­ yong, Gerakan Mari (Gemar) Disiplin, Gera­ kan Butler Bandung dan yang lainnya. Salah satu program yang merupakan kebiasaan masyarakat Sunda yang sudah jarang dilakukan adalah Maghrib mengaji, Ayo Bayar Zakat dan Family Help Family. Maghrib mengaji diwajibkan pada anak anak muslim dengan guru ngaji sebagai relawannya. Ayo Bayar Zakat dimaksudkan untuk meningkat­kan ke­sadaran mas­­yarakat dalam memba­yar zakat. Hal ini me­ngi­ngat bahwa po­tensi zakat di kota Bandung masih sa­ngat besar untuk membantu permasalahan sosial. Sedangkan program Family Help Fa­­mily dimaksudkan un­­tuk menggugah rasa kepedulian war­ga Bandung. Membantu disini tidak hanya dalam bentuk uang saja, tapi bisa juga dengan memberi kesem­patan. Sejuta Biopori Sebagaimana di­­singgung, pena­ ngan­­an banjir me­ rupa­kan momok

14

No. 1/I Juli 2016

tersen­diri bagi Pemerintah Kota Bandung. Sedikitnya daerah resapan air, terlalu ba­nyaknya pembangunan, ke­­disiplinan warga dalam membuang sampah dan ber­­bagai persoalan lingkungan menjadi faktor utama penyebabnya. Berpijak dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Ban­dung mencanangkan Gerakan Sejuta Biopori yang dilakukan secara bersama antara Pemkot Bandung, pihak swasta, serta seluruh warga di 9.691 Rukun Tetangga (RT) yang ada di 30 Kecamatan di Kota Bandung. Gerakan Sejuta Biopori ini dilakukan dengan membuat lubang selebar 10 cm dan kedalaman 100 cm kedalam tanah dan memasukkan beberapa bahan orga­ nik. Untuk bahan organik bisa mengguna­ kan sampah organik rumah tangga, po­ tongan rumput, atau vegitasi lainnya. Lu­­bang biopori ini sangat bermanfaat se­ bagai antisipasi masalah banjir, krisis air bersih, serta sampah. Kredit Melati (Pinjaman Tanpa Bunga - Satu Hari Cair) Kredit Melati merupakan program pem­berian pinjaman dari Pemerintah Kota Bandung melalui pinjaman lunak lewat Perusahaan Daerah Bank Pekreditan Rakyat (PD BPR) Kota Bandung. Selain untuk membantu warganya dalam hal penyediaan modal, Kredit Melati ini juga bertujuan untuk mempersempit ruang gerak rentenir. Secara resmi prog­ ram ini diluncurkan di Trade Mall, Jalan. Kiaracondong, Bandung 15 Mei 2015. Sasaran Kredit Melati meliputi usaha mikro perdagangan, mikro bidang jasa, dan mikro industri rumah tangga yang dapat dilakukan perorangan maupun kelompok (5-10 orang). Aturan perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) diterapkan dalam mengelola Kredit Melati ini. Dengan de­ mikian, dalam pemberian kredit tetap di­ lakukan verifikasi, survei lapangan, tempat tinggal, usaha dan jaminan. Setiap pengajuan pun ada pemeriksaan dari OJK, akuntan publik, serta BPKP. Untuk dana yang berasal dari APBD tentu saja pihak BPK dan KPK ikut dilibatkan dalam pemeriksaan.

Menurut Kang Emil, kendala dalam menjalankan program ini ada pada jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas. Tingkat antusiasme warga yang cukup tinggi terhadap Kredit Melati ini tidak sebanding dengan para personil yang melakukan proses verifikasi data para pemohon Kredit Melati. Meskipun sudah seluruh personil dilibatkan. Kondisi inilah yang mengakibatkan pencairan dana menjadi tidak bisa dilakukan dalam waktu satu hari. “Kurang lebih tiga hari bisa cair untuk kredit perorangan. Sedangkan untuk proses kelompok bisa kita realisasikan selama dua hingga tiga hari setelah survei,” jelasnya. Bus dan Aplikasi Layanan PAJAK Berdasarkan data Dinas Dinas Pe­layan­an Pajak (Disyanjak) Kota Ban­dung, ada sekitar 2.300 orang yang datang ke kantor Disyanjak untuk menanya­kan persoalan sederhana tiap bulannya. Itu berarti tiap harinya sekitar 100 orang, belum lagi yang melakukan konsultasi lainnya. Hal ini tentu sedikit banyak menjadi persoalan ter­sendiri. Untuk mempermudah masyarakat dalam berkonsultasi dan memperoleh informasi terkait pelayan­ an pajak, maka Disyanjak Kota Bandung meluncurkan aplikasi dan bus pelayanan pajak di Plaza Balai Kota Ban­dung pada tanggal 31 Mei 2015 yang diresmikan oleh Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil. Aplikasi pelayanan pajak merupakan bagian dari inova­si yang terus digulirkan untuk mempermudah ber­

konsul­tasi dan memperoleh informasi terkait pelayanan pajak. Aplikasi tersebut dapat diakses di alamat situs sipp.disyanjak. bandung.go.id. Masyarakat bisa mendapatkan info seputar PBB, seperti pengecekan tagihan pajak, pengecekan NJOP, pendaftar­an wajib pajak PBB jika ada pertambahan nilai, mutasi objek pajak, pembetulan data, serta pengurangan beban pajak sesuai de­ngan kebijakan yang berlaku. Sedangkan Bus pelayanan Pajak yang memberikan pelayan­ an konsultasi pajak dioperasikan di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota untuk melayani konsultasi pelayanan pajak di daerah. Bis ini belum melayani transaksi pembayaran pajakkarena masih harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait petugas pelayanan dan antisipasi keamanan. Sampai saat ini Bus pelayanan Pajak baru ada dua yang terdiri dari satu bis khusus untuk pelayanan pajak dan satu bis lainnya dipinjam­kan ke Badan Pertanahan Nasional. Aplikasi “GAMPIL” (Gadget Mobile Application for License) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bandung saat ini sedang gencar-gencarnya didorong pertumbuhannya oleh pemerin­tah kota Bandung. Guna mempermudah dan mengaksele­rasi pertumbuhannya, Pemerintah Kota Bandung sudah melakukan program Kredit Melati yang memberikan pe­ luang masyarakat untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga memanjakan para pemilik UKM dalam hal perizinan usaha melalui sebuah aplikasi yang dikenal dengan aplikasi “GAMPIL” (Gadget Mobile Application for License). Aplikasi “GAMPIL” merupakan aplikasi berbasis android yang mempermudah warga kota Bandung yang ingin membuka usaha tanpa harus izin terlebih dahulu. Warga cukup memberitahu pihak Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Ban­ dung lantas akan merespon dengan mengeluarkan tanda daftar usaha kecil/mikro. Secara otomatis, para pengusaha UKM akan langsung bankable untuk skema kredit KUR. Inovasi ini disinergikan dengan inovasi lain seperti pinjaman lunak kredit Melati (Melawan Rentenir) dan kerjasama pemasaran online dengan jejaring sosial Facebook. Jika ternyata modal yang diperlukan kurang, maka pengusaha UKM dapat menga­ jukan Kredit Melati. Kredit tanpa bunga ini cukup dipotong di depan 6 persen bagi peminjam. Besaran pinjaman pun bervariasi yakni antara Rp500 ribu sampai Rp25 juta. Jika tidak dapat melakukan pendaftaran online secara mandiri, Pemerintah Kota Bandung menyediakan bantuan petugas untuk melakukan proses pendaftaran secara online dengan mendatangi BPPT atau Kantor Kecamatan. Aplikasi GAMPIL tersebut terdiri dari tiga jenis aplikasi yang peruntukannya berbeda-bedaya untuk warga, camat (untuk melakukan proses verifikasi), serta BPPT (untuk mendata terakhir). Persyaratannya pun sangat mudah hanya KTP, KK dan Izin dari lingkungan seperti RT dan RW. Hal ini di karenakan hanya berupa tanda daftar saja bukan perizinan. Apli­ kasi ini diluncurkan tanggal 25 Februari 2016 oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan disaksikan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indo­nesia, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, di Plaza Balai Kota Bandung, Jalan. Wastu kencana. n (witra-Pipel-Red) sumber: Humas Kota Bandung data dan Foto-foto

No. 1/I Juli 2016

15

Profil

FLY- HI BERSAMA GARUDA INDONESIA

G

Perjuangan Garuda Indonesia terlihat pada tahun 2004 ketika mas­ kapai Garuda Indonesia sempat dila­ rang untuk menerbang­ kan maskapai­ nya ke wilayah penerbangan rute Eropa karena alasan keselamatan.

16

aruda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (BUMN) yang saat ini telah bergabung dengan aliansi penerbangan SkyTeam. Bergabungnya Garuda Indone­ sia dengan aliansi global, SkyTeam tanggal 5 Maret 2014, membuka akses yang lebih besar. Selain itu frekuensi penerbangan dan konektivitas rute semakin luas. Penumpang Garuda Indonesia kini dapat terbang ke 1.064 tujuan di 178 negara yang dilayani oleh semua maskapai anggota SkyTeam.Tentu saja untuk dapat bergabung pada aliansi tersebut tidak mudah dan perlu perjuangan. Perjuangan Garuda Indonesia terlihat pada tahun 2004 ketika maskapai Garuda Indonesia sempat dilarang untuk menerbangkan maskapai­nya ke wilayah penerbangan rute Eropa karena alasan keselamatan. Saat itu untuk mengatasi­ nya, dilakukanlah evaluasi ulang dan res­trukturisasi perusahaan secara menyeluruh dengan tujuan meningkatkan efisiensi kegiatan operasio­nal, memba­ ngun kembali kekuatan keuangan yang mencakup keberhasilan Perusahaan da­lam menyelesaikan restrukturisasi utang, menambah tingkat kesadaran para karya­wan dalam memahami pelanggan, Garuda Indonesia mampu untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan­ nya. Setelah memperoleh sertifikasi IATA Opera­tional Safety Audit (IOSA) dari IATA barulah pada tahun 2009 usaha tersebut membuahkan hasil positif dengan dicabutnya larangan tersebut. Sebagai perusahaan penerbangan terbesar ke tiga puluh di dunia dengan jumlah pegawai mencapai 7.008 orang (termasuk 4.821 karyawan tetap) Garuda Indonesia mempunyai visi “Menjadi Peru-

No. 1/I Juli 2016

sahaan penerbangan yang andal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia”. Dengan visi ini diharapkan dapat mengha­dapi persaing­ an ketat pada sektor perhubungan khu­ susnya perhubungan udara serta meningkatkan layanan kepada pengguna jasa transportasi udara. Selain itu Misi yang diemban adalah “Sebagai Perusahaan penerbang­an pembawa bendera bangsa (flag carrier) Indonesia yang mem­promosi­kan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan eko­nomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional”. Promosi dilakukan di tataran domestik dan internasional dengan berbagai media baik cetak (Majalah Colours, Garuda) maupun elektronik (tayangan televisi dalam dan luar negeri, website, media sosial), partisipasi dalam Travel Fair maupun Festival berkelas Internasional. Perwujudannya

Foto Humas LAN Pracoyo

adalah diperkenalkannya “Garuda Indonesia Experience”, yang menghadirkan keramah tamahan, budaya, dan segala hal terbaik dari Indonesia melalui kelima panca indera, yaitu sight, sound, taste, scent, dan touch, untuk diimplementasikan dalam layanan pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight, dan post-journey. Demi menggapai visi dan misi tersebut, Garuda Indonesia menerapkan budaya perusahaan. Budaya perusahaan Garuda Indonesia yaitu Fly Hi yang terdiri dari nilai-nilai efficient & effective, loya­lty, costumer centricity, honesty & opennes­s dan integrity yang dirancang sejak tahun 2005 dan kemudian disosialisasi­kan pada tahun 2007 hingga saat ini. Budaya tersebut telah menjadi pandu­ an/pedoman perilaku insan Garuda Indonesia melalui program internalisasi yang terstruktur dan tersistem. Garuda Indonesia meyakini bahwa perusahaan yang berhasil dan berkinerja tinggi dan terjaga sustainability-nya adalah perusaha­an yang memiliki budaya perusahaan yang kuat. Oleh karenanya program implementasi budaya perusahaan di Garuda Indonesia dilaksanakan seopti­mal mungkin dan konsisten melalui pendekatan secara sistem, optimalisasi peran Change Agents/Change Leaders, didukung oleh program komunikasi dan penyelarasan dengan Human Capital Management System.

Kunjungan Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN ke kantor Garuda Indonesia diterima oleh Dirut Arif Wibowo 15 Maret 2016, didampingi VP Corporate comunication, Benny Batubara.

Implementasi dari program nilai-nilai budaya di lingkungan perusahaan bertujuan untuk terus mendorong perilaku kerja positif yang sesuai nilai-nilai perusahaan sehingga tercipta lingkung­an kerja yang nyaman dan konstruktif dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan, dan pada akhirnya akan mendorong kiner­ja yang terbaik dan berkelanjutan. Budaya perusahaan di Garuda Indonesia juga melahirkan layanan khas “Ga-

ruda Indonesia Experience”, yang menghadirkan keramah-tamahan, budaya, dan segala hal terbaik dari Indonesia melalui kelima panca indera, yaitu sight, sound, taste, scent, dan touch, untuk diimplementasikan dalam layanan pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight, dan postjourney. Di samping melibatkan panca­ indra, konsep Garuda Indonesia Experience juga harus memiliki nilai-nilai dasar sebagai berikut: tepat waktu dan aman (tentang produk), cepat dan tepat (ten-

Ke-5 nilai Fly Hi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 10 Perilaku Utama yang meliputi antara lain: Gagasan

Artinya

Keterangan

Efficient & Effective 1. Cepat, Tanggap, dan akurat 2. Hemat

Garuda Indonesia selalu melayani penumpang dengan pelayanan semaksimal mungkin dengan cara yang cepat, tepat dan akurat serta hemat

Loyality 3. Disiplin 4. Bekerja keras, cerdas, dan tuntas

Dalam budaya ini mengajarkan bahwa insan Garuda Indonesia harus selalu memiliki sikap disiplin, bekerja keras, cerdas dan tuntas dalam setiap pelayanan yang dilakukan

Costumer Centricity 5. Ramah, Hangat, dan Bersahabat 6. Tanggap dan Produktif 7. Kreatif dan Inovatif

Didalam budaya ini, Garuda Indonesia ingin selalu melayani dengan ramah, hangat dan bersahabat. Tidak hanya itu, pelayanan yang tanggap & produktif serta kreatif & inovatif juga selalu dikedepankan.

Honesty & openness 8. Jujur, Tulus, dan Terbuka 9. Menjaga kerahasiaan Perusahaan 10. Konsisten dan patuh dengan Integrity segala aturan

Budaya ini mengajarkan bahwa setiap insan Garuda Indonesia harus memiliki sifat yang jujur, tulus dan terbuka. Namun tetap menjaga segala kerahasiaan perusahaan Di dalam budaya ini, insan Garuda Indonesia harus terus kon sisten dan patuh dengan segala aturan yang ada di PT. Garuda Indonesia.

No. 1/I Juli 2016

17

tang proses), bersih dan nyaman (tentang bangunan) serta andal, profesional, kompeten dan siap membantu (tentang staf). ARIF WIBOWO, SOSOK BRILIAN DIBALIK SUKSESNYA GARuDA INDONESIA Muhammad Arif Wibowo, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Arif, adalah President & CEO PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang dilantik tanggal 8 Desember 2014. Beliau menggantikan Emirsyah Satar. Sebelumnya, Arif menjabat Direktur Utama PT. Citilink Tbk. Saat itu Garuda Indonesia telah terdaftar seba­gai IATA Operational Safety Audit (IOSA) Operator dan menerapkan standar keamanan dan keselamatan yang setara dengan maskapai internasional besar anggota IATA lainnya dan telah menerima sertifikat IOSA pada tahun 2008. Tentu saja ini menjadi beban tersendiri untuk melebihi prestasi pendahulunya. Pria kelahiran 19 September 1966 ini mengawali kariernya sebagai engi­ neer of maintenance and engineering pada kurun waktu 1990 – 1994. Perlahan karier beliau beranjak naik sebagai Manajer Aliansi, GM for Fukuoka Jepang, GM Agency dan Interline di Garuda, Senior GM Area Indonesia Barat, Senior GM Area Jepang, Korea, China, dan Amerika Serikat, EVP Marketing dan Sales PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan Direktur Utama PT. Citilink Tbk. Saat ini Garuda Inodonesia juga telah menoreh prestasi yang dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan sebagai The World’s Best Cabin Crew dari Skytrax di Farnborough Air Show, Inggris di awal triwulan ketiga tepatnya pada tanggal 12 Juli 2016. Penghargaan ini merupakan kali ketiga

18

berturut-turut diraih oleh Garuda Indonesia sejak tahun 2014. Penetapan Garuda Indonesia sebagai “The World’s Best Ca­ bin Crew 2016” tersebut didasarkan pada penilaian melalui “Customer Satisfaction Survey” yang dilaksanakan oleh Skytrax secara global pada periode Agustus 2015 hingga Mei 2016 yang melibatkan lebih dari 19 juta penumpang di lebih dari 104 negara. Survei ini dilaksanakan terhadap lebih dari 280 perusahaan penerbangan internasional, dan diselenggarakan setiap tahunnya dengan mengukur 41 aspek utama terkait produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan penerbangan. Selain itu, Garuda Indonesia semakin memantapkan diri dalam percaturan industri penerbangan dunia dengan menduduki 10 besar kabin kelas satu yang mewah dan menduduki peringkat ke-10 berturut-turut setelah Etihad Airways, Cathay Pacific, Air France, ANA All Nippon Airways, Singa­ pore Airlines, Emira­ tes, Lufthansa, Qatar Airways, dan Qantas Airways. Penilaian ini didasari atas kursi yang nyaman, area yang luas, fasilitas yang lengkap, serta istirahat yang maksimal. Sosok yang terlihat pendiam dan sederha­ na ini adalah sosok yang brilian de­ngan ide-idenya. Beliau meraih Gelar Sar­ja­na Teknik Mesin

No. 1/I Juli 2016

dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Se­suai dengan minat dan bidang tugasnya, kemudian beliau melanjut­kan studi ke Master Management of Air Transportation Universitas Indonesia (UI) yang bekerja sama dengan Massachussets Institute of Technology (MIT). Arif menancapkan Strategi Quick Win dalam memimpin Garuda. Strategi ini terdiri dari tiga substrategi dengan menelaah penyebab kerugian di masa lalu. Pertama, Revenue Generated yaitu me­ ngoptimalkan aset-aset Garuda Indone­ sia yang ada untuk meraih keuntung­an yang tinggi yaitu dengan pemakaian pesawat di rute-rute yang tepat. Kedua, Restrukturisasi Cost Driver melalui efisiensi di beberapa lini tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ketiga, Debt Reprofilling yaitu pengamanan keuangan perusahaan, namun hutang harus terlunasi pa­ ling tidak dalam jangka pendek selama 3 tahun. Dalam kepemimpinannya, Arif Wibowo mengedepankan gaya partisipatif. Seba­gai pemimpin, Arif mendorong bawahan untuk membangun budaya korporasi yang kuat, dengan cara mendorong parti­ sipasi bawahan. Beliau membebaskan kreativitas pegawai untuk menciptakan inovasi atau ide-ide baru, menyampaikan pemikiran serta memperjuangkan idenya. Program Sky beyond sebagai salah satu strategi menghadapi ASEAN Open SKY pun diluncurkan untuk menjawab tantangan terhadap meningkatnya lalu­lintas kunjungan penumpang melalui penerbang­an transit. Program Sky beyond tersebut merupakan program jangka pendek yang

difokuskan pada tiga ‘core strategies’ yaitu mulai dari sinergi dalam grup perusahan (Group Synergy), efisiensi dan efektivitas (Cost Leadership), dan peningkatan layanan yang akan mengakselerasi pencapaian kiner­ja perusahaan (Caring Service). Dalam penerapan program ini tentu saja melibatkan secara seimbang 3 komponen utama dalam pelayanan jasa penerbang­an yaitu pelanggan, stakeholders dan karyawan. Tentu saja dalam rangka meningkatkan layanan kepada publik dan mensiasati perkembangan teknologi yang semakin massif program sky beyond tersebut harus dapat diwujudkan denga baik. Hal ini dikarenakan teknologi dapat mempercepat proses layanan dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat (human to human) dan mencapai bidikannya yaitu penggunaan teknologi (High Tech) demi memperbaiki layanan dengan sentu­han moral dan nilai-nilai kemanusia­an yang tinggi (High Touch). Gagasan High Tech/High Touch ini sendiri dalam peningkatan pelayanan­ an kepada masyarakat bukanlah hal yang baru. Gagasan ini pertama kali di­

WARNA DIBALIK SANG PRAMUGARI GARUDA INDONESIA Sebuah inovasi perusahaan dapat dimulai dari hal yang kecil. Dimulai dari menciptakan image pakaian. Seragam awak kabin Garuda Indonesia ini terdiri dari kebaya dipasangkan dengan sarung batik yang menampilkan “Lereng Garuda Indonesia” pola. Pola ini terinspirasi oleh pola Parang Gondosuli yang melambangkan cahaya dan aroma kehidupan. Dan setiap warna seragam merupakan salah satu nilai dari Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sebagai perusahaan maskapai berkelas internasional, mempunyai empat warna seragam awak kabin.

perkenal­kan oleh John first dalam salah satu bab terkecil Mega Trends pada tahun 1982. Gagasan ini disampaikan dengan maksud agar perkembangan tek­nologi yang saat itu mulai meningkat tetapi tidak memikirkan pengaruhnya pada hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pada kenyataan­nya saat ini relevansinya sangat kental terlihat terutama pada pelayanan kepada masyarakat. High Tech sendiri dapat diartikan penguatan, kemajuan dan kecanggihan teknologi yang tentu saja akan menimbulkan perubahan dalam hal ini terhadap layanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi tentu saja tidak boleh mengacuhkan nilai nilai kemanusiaan. Untuk itulah diperlukan high touch dalam pemanfaatannya. High touch diartikan sentuhan moral dan nilai nilai kemanusiaan yang tinggi yang dapat mengendalikan dan memanfaatkan laju perkembangan teknologi saat ini. High Tech/High Touch tidak serta merta hanya khusus pada perkembang­ an teknologi saja. akan tetapi dapat juga diartikan pada setiap perubahan yang terjadi yang tentu saja akan mempengaruhi hubungan antar pelaku layanan de­

Cobalt Blue Memancarkan kehandalan, kepercaya­an, otoritas, dan ketenangan. Warna ini dipakai oleh pemimpin awak kabin.

Orange Membangkitkan getaran hangat, ramah, dan energik. Seragam ini dipakai oleh anggota awak kabin senior dan junior.

ngan pihak yang dilayani. Jika inovasi administrasi negara High Tech/High Touch dapat dipahami bagaimana sebuah inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan untuk meningkatkan kiner­ ja dan layanannya dengan memikirkan terlebih dahulu pengaruhnya bagi masyarakat, stakeholder, bahkan aparatur negara yang memberikan layanan. Pada tahun 2015, Arif mendapatkan penghargaan “Spokesperson of the Year 2015” kategori Journalist Choice dari Majalah SWA-Mix. Penghargaan tersebut didasari oleh beberapa aspek antara lain kemampuan memahami media, kemampuan menjadi sumber berita yang baik bagi media dan publik terutama pada situasi krisis, serta kemampuan memaksimalkan fungsi corporate communica­ tion sebagai instrumen penting dalam menjembatani fungsi CEO dengan publik, media dan pemangku kepenting­an. n (Ria V Pipel Red) Sumber : Dokumentasi dan berbagai Sumber Sumber Gambar: facebook Arif Wibowo, President & CEO PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Purple Memberikan kesan elegan, kreatif, dan inspirasi. Seragam ini dipakai oleh MDC, atau Maitre de Ca­ bin, asisten dari Purser di masing-masing kelas

Biru Tosca Mengingat­kan pada rasa kepuasan dan kesegaran tropis. Warna ini juga dipakai oleh anggota awak kabin senior dan junior.

Sumber: http://blog.reservasi. com/arti-dari-baju-yangdipakai-pramugari-garudaindonesia

No. 1/I Juli 2016

19

Traveling

Mengamati Shanghai Secara Acak OLeh: Tri Widodo W. Utomo

Sejujurnya, amat banyak hal positif yang dapat dipelajari dari Shanghai, meskipun sifatnya sederhana.

P

epatah “jangan lihat sesuatu dari kulitnya” mungkin ada benarnya. Namun bukan berarti bahwa melihat sesuatu secara singkat, acak, sedikit, dan dari luarnya saja, adalah hal yang sia-sia. Ketika membeli buah, pastilah yang kita amati adalah kulitnya dulu, apakah ada yang cacat atau tidak. Meskipun tidak ada jaminan bahwa kulit yang bagus berarti buah tersebut baik dan manis, paling tidak probabilitas untuk mendapatkan buah yang berkualitas lebih besar dibanding tidak melakukan pengamatan sama sekali terhadap kondisi kulit buah tersebut. Demikian pula, solusi paling cerdas terhadap sebuah permasalahan selalu diawali dengan pe­ ngamatan atau pertanyaan ringan terhadap fenomena surface terkait masalah tersebut. Maka, proses obser­ vasi terhadap sebuah obyek secara cepat dan acak pastilah memberi manfaat tertentu, sekecil apapun itu. Nah, pengamatan “sepele” seperti inilah yang ingin saya elaborasi lebih dalam terhadap Shanghai. Sejujur­ nya, amat banyak hal positif yang dapat dipelajari dari Shanghai, meskipun sifatnya sederhana. Salah satunya adalah dibersihkannya tempat-tempat sampah dengan lap basah, sehingga terlihat tetap bersih dan tidak jorok seperti layaknya tempat sampah di kota-kota besar di negeri kita. Petugas kebersihan memang sebaiknya tidak direduksi menjadi penyapu jalan atau pengumpul sampah semata, namun juga memelihara kebersihan fasilitas umum, baik berupa tempat sampah, kursi taman, halte, telepon umum, taman bermain anak-anak, dan sebagai­ nya. Dengan menjaga kebersihannya, maka umur dari fasilitas publik tadi akan jauh lebih lama sehingga dapat dicegah orientasi untuk pengadaan fasilitas publik yang baru karena kondisinya yang jorok, bau, karatan, dan cepat rusak. Meskipun yang dilakukan petugas kebersihan di Shanghai tadi terkesan “menambah pekerja­an”, namun manfaat bagi pemerintah justru lebih signifikan pada jangka panjang. Hal unik lain yang sempat saya amati adalah adanya polisi bersepeda. Jika di militer ada korps infanteri (jalan kaki), artileri (lapis baja), atau kavaleri (berkuda), maka korps kepolisian-pun bisa memunculkan patroli bersepeda, disamping patroli mobil atau sepeda bermotor yang telah ada selama ini. Penggunaannya tentu bukan untuk mengejar penjahat atau pengawalan pejabat negara, melainkan lebih untuk kepentingan sosialisasi door to door, kampong to kampong, atau layanan kepolisian lain dengan jangkauan wilayah yang tidak terlalu luas. Polisi bersepeda menurut saya juga mengesankan lebih bersahabat dan lebih merakyat dibanding korps bermotor. Saya yakin, secara teknis operasional polisi bersepeda juga akan lebih mampu menjalin komunikasi interpersonal dengan warga sehingga dapat terbangun kemanunggalan polisi dengan warga, dan pada gilirannya akan meningkatkan citra polisi di mata masyarakat luas. Pada gilirannya, public trust terhadap aparat kepolisian akan meningkat, dan polisi akan menjadi profesi terhormat yang berwibawa dimata masyarakat. Selanjutnya, pada saat berkunjung ke Distrik Jiading, salah satu distrik termaju diantara 17 distrik lain di Shanghai, saya mendapat pembelajaran yang

20

No. 1/I Juli 2016

sangat mengesankan. Salah satu visi dari pemerintah distrik Jiading adalah menjadi kota sejarah dan budaya. Visi ini tidak berlebihan mengingat di Jiading inilah Dinasti Ming bertahta ratusan tahun yang lalu. Untuk mendukung visi tersebut, terdapat satu unit kerja yang khusus menangani soal manajemen kemasyarakatan (Community Management Office). Salah satu programnya adalah “Ramah Tetangga”, dimana kantor ini menyelenggarakan aktivitas yang bervariasi dan mengajak setiap penduduk di sebuah permukiman untuk keluar rumah dan terlibat pada aktivitas tersebut. Kantor ini juga membentuk organisasi sosial yang beranggotakan penduduk yang bertetangga. Salah satu program yang diinisiasi adalah crowd funding (iuran secara gotong royong) untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak berfungsi optimal, seperti taman, saluran air, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah Distrik Jiading juga memiliki program yang diperuntukkan bagi warga kota, misalnya memasak bersama di ruang-ruang publik yang mengundang partisipasi aktif warga. Terkait dengan program “Ramah Tetangga” tadi, saya menyaksikan sendiri sebuah pertemuan pagi hari saat antar orang tua yang menunggu bis sekolah dan mengantarkan anak atau cucunya hingga bis berangkat. Kesempatan selama 15-20 menit itu dimanfaatkan untuk saling bertemu, berbincang-bincang, dan menjalin silaturahmi diantara me­ reka. Pertemuan antar orang tua murid tidak dilakukan di awal semester baru, namun berlangsung sepanjang tahun. Di sebuah kota super metropolitan seperti Shanghai yang sudah cenderung individualistik, adanya gagasan “Ramah Tetangga” atau berkumpul secara rutin sekedar untuk bersapa, menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting. Dari tiga hasil pengamatan diatas, saya semakin meyakini bahwa inovasi itu sederhana. Kita dapat melakukan perubahan dari hal-hal sepele, yang terpenting sesuai dengan kebutuhan setiap pihak yang terkait dan dapat menawarkan manfaat-manfaat nyata. Siapa tahu dari hal sepele itu akan lahir dampak-dampak positif yang signifikan bagi masyarakat maupun bagi pemerintah sendiri. Justru seperti dikatakan Leonardo da Vinci, simplicity is the ultimate sophistication. n

bambangsumo.blogspot.com

touriststochina.wordpress.com

No. 1/I Juli 2016

21

Artikel Isu

PELAYANAN PEMAKAMAN DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA

P

elayanan pemakaman bagi warga me­ ru­pakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Di wilayah DKI Jakarta, pelayanan pemakaman didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman, sementara untuk retribusi­nya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah. Dalam Perda No 3 Tahun 2007 disebutkan bahwa setiap penggunaan tanah makam di taman pemakaman wajib mendapatkan Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman, dalam hal ini berarti Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Izin pengguna­ an tanah makam tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun. Sebelum tahun 2015, izin dapat langsung diurus di tiap Tempat Pemakaman Umum (TPU). Namun sejak tahun 2015, de­ngan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 di Provinsi DKI Jakarta, maka IPTM termasuk per­ panjangan­nya bersama 518 izin yang lain dilayani oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Dan untuk izin terkait

22

No. 1/I Juli 2016

tanah makam tersebut dapat diurus di Kantor Satuan Pelaksana (Satlak) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdekat domisili ahli waris se­suai KTP. Satlak PTSP Kelurahan adalah unit yang melayani perizinan dan nonperizinan di kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku. PELAYANAN IPTM Sebelum datang ke Kelurahan untuk me­ nga­ju­kan IPTM baik baru, tumpangan maupun perpanjangan, pemohon wajib melengkapi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Surat permohonan di atas meterai Rp6.000,- (formulir permohonan dapat diperoleh di Satlak PTSP Kelurahan terdekat) 2. Fotokopi identitas (KTP) pemohon 3. Fotokopi identitas (KTP) mendiang 4. Surat Pengantar dari Kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) wajib bagi permohonan baru, tumpangan, dan permohonan perpanjangan yang telah lewat lebih dari 3 (tiga) tahun dari tanggal habis masa berlaku IPTM lama 5. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat

6. Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah dari Puskesmas/ Rumah Sakit 7. IPTM lama yang asli (bagi pemohon perpanjangan) 8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah dibayar 9. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah pengurusannya adalah sebagai berikut: 1. Pemohon datang ke Kelurahan terdekat/domisili dengan membawa syarat-syarat yang disebutkan di atas 2. Pemohon mengisi Formulir Surat Permohonan di atas meterai Rp6000 di loket pelayanan PTSP Kelurahan 3. Pemohon akan menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), SKRD ini harus dibayarkan di Bank DKI Kecamatan terdekat atau Kantor Walikota terdekat 4. Setelah membayarkan di Bank DKI, SKRD dibawa dan di­serah­ kan kembali ke PTSP Kelurahan dan pemohon akan diberikan Surat IPTM (berlaku 3 tahun). 5. Surat IPTM yang asli disimpan pemohon, sedangkan fotokopinya diserahkan kepada petugas TPU saat pemohon datang berkunjung ke makam. Adapun biaya retribusi makam berbeda-beda tergantung dengan lokasinya. Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman Berdasarkan Perda No. 1Tahun 2006 Pasal 111 yaitu: • Blok AAI: baru Rp100.000, tumpangan Rp25.000, perpanjangan ke-1 Rp50.000, perpanjangan ke-2, 3, 4, dst. Rp100.000 • Blok AAII: baru Rp80.000, tumpangan Rp20.000, perpanjangan ke-1 Rp40.000, perpanjangan ke-2, 3, 4, dst. Rp80.000 • Blok AI: baru Rp60.000, tumpangan Rp15.000, per­pan­ jang­an ke-1 Rp30.000, perpanjangan ke-2, 3, 4, dst. Rp60.000 • Blok AII: baru Rp40.000, tumpangan Rp10.000, per­ panjang­an ke-1 Rp20.000, perpanjangan ke-2, 3, 4, dst. Rp40.000 • Blok AIII: gratis IPTM ONLINE Selain datang langsung ke Satlak PTSP di Kelurahan terdekat, pengajuan perizinan penggunaan tanah makam dapat dilakukan secara daring (online) yaitu melalui aplikasi pelayan­ an secara elektronik yang disebut IPTM online. Launching pertama penerapan aplikasi tersebut dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta bersamaan dengan peresmi­an layanan perizinan One Day Service (ODS) Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2015 di kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebagai pilot project, ditetapkan tiga TPU, yaitu TPU Tegal Alur 1 dan 2 di Jakarta Barat, TPU Tanah Kusir di Jakarta Selatan dan TPU Pondok Rangon di Jakarta Timur. Ketiga TPU

itu dipilih sebagai proyek percontohan karena dinilai paling siap dalam hal data dan sistem. Tujuan pelayanan pemakaman online tersebut adalah untuk menghapus praktek pungutan liar dalam kepengurusan pemakaman. Prosedur pelayanan IPTM on-line tersebut adalah sbb:

Sumber: http://pertamananpemakaman.jakarta.go.id/ v40/berita/96/prosedur-pelayanan-tpu-on-line FASILITAS PEMAKAMAN GRATIS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan menggratiskan sejumlah fasilitas pemakaman di Taman Pemakaman Umum. Fasilitas yang disediakan secara cuma-cuma walaupun masih dalam jumlah terbatas antara lain jasa gali tutup lubang makam, sewa tenda, sound system, dan sewa kursi. Dalam penerapan kebijakan di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak main-main. Perda Nomor 3 Tahun 2007 me­ nyebutkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Perda tersebut diancam hukuman kurungan 3 bulan dan atau de­nda setinggi-tingginya Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Untuk itu sebagai bentuk sosialisasi, di tiap TPU telah dipasang spanduk tentang penggratisan biaya-biaya pemakaman. Dinas juga membuka jalur pengaduan untuk mengantisipasi kemungkin­an adanya Pungutan Liar (Pungli) melalui laporan langsung atau call center di 021-548 1037/021-548 4544. FASILITAS BEBAS BIAYA BAGI WARGA TIDAK MAMPU Selain fasilitas pemakaman gratis, bagi warga yang tidak mampu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak memu­ ngut biaya pemakaman. Bagi warga (ahli waris) yang tidak mampu dapat bebas dari biaya retribusi pemakaman setelah me­lalui prosedur sebagai berikut. Program pemakaman gratis bagi keluarga miskin (gakin) ini rupanya telah masuk dalam Kebijakan Umum APBD Prio­ ri­­tas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016.Dalam program itu, seluruh kebutuhan pemakaman mulai dari pengkafanan dan biaya mandi jenazah, ambulan, tenda, kursi, sampai sound system seluruhnya akan ditanggung Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. n (Erfi-Pipel-Red diolah dari ber­bagai sumber)

No. 1/I Juli 2016

23

Model Gagasan

MODEL INOVASI

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Oleh: Marsono

U

paya pemerintah mendorong pe­ ning­katan kualitas pelayanan publik telah dituangkan dalam agenda prioritas Rencana Pembangun­an Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 khususnya bidang pelayan­an publik yang harus dicapai oleh Kementeri­an/Lembaga dan Pemerintah Daerah antara lain mencakup: (a) pening­katan kualitas implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan­an Publik; (b) modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik (SDM, IT, Standar Pelayanan); (c) monitoring dan supervisi kinerja pelayan­an publik; (d) membuka ruang partisipasi publik melalui Citizen Charter ; dan (e) penguatan integritas dalam pelayanan publik. Sejalan dengan pencapaian agenda prioritas RPJMN 2015-2019 tersebut, maka salah satu misi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas baik menyangkut pelayanan jasa publik, barang publik, mau­pun pelayanan adminis­tratif termasuk didalamnya pelayanan perizinan dan nonperizinan. Jika dilihat dari data Kementerian Dalam Negeri (2015), saat ini jumlah PTSP berdasarkan sumber sebanyak 498 dengan rincian Provinsi 34, Kabupaten 372, Kota 92. Dengan bentuk kelembagaan yang juga cukup bervariasi yaitu dalam bentuk Badan 214, Dinas 2, Kantor 278 dan Unit 4. Dalam perkembangan selanjutnya jumlah PTSP berdasarkan sumber Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) data per 18 Februari 2015 sebanyak 508 dengan rincian Provinsi 34, Kabupaten 364, Kota 97, Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) 5, dan Kawasan Ekonomi Khu-

24

sus (KEK) 8. Namun sayangnya jika dikaitkan de­ ngan pelayanan perizinan, peningkatan kualitas pelayanan melalui Sistem Pe­ layan­an Terpadu Satu Pintu (PTSP) selama ini belum dapat memberikan hasil yang signifikan. Kondisi tersebut dapat dicerminkan bahwa dari kurang lebih

Pening­katan kualitas pelayanan publik telah dituangkan dalam agen­ da prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

508 jumlah PTSP yang ada saat ini hanya sebagian kecil yang memiliki kinerja yang baik. Kondisi ini diperkuat dengan hasil penilaian tingkat kemudahan membuka usaha di Indonesia (Doing Business) yang selalu menunjuk­kan posisi Indonesia berada pada ranking terendah di kawasan ASEAN maupun di posisi internasional. Disamping itu, juga terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait de­ ngan upaya mencipta­kan iklim investasi yang kondusif (Bappenas, 2011) antara lain adalah: (1) masih perlu dilengkapi­ nya peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (2)

No. 1/I Juli 2016

kurang memadainya kapasitas dan kuali­ tas infrastruktur untuk mendukung inves­ tasi yang sudah ada dan investasi baru; (3) masih cukup panjangnya proses perizinan investasi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan lainnya; (4) belum lancarnya implementasi pelimpahan wewenang perizinan dari beberapa ins­ tansi—yang mulai dialihkan wewenangnya ke daerah tujuan investasi— karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan sarana pendukung­nya; (5) masih bervariasinya kelembagaan dan model pengelolaan PTSP; serta (6) banyaknya peraturan daerah (Perda) yang bermasalah sehingga menambah beragamnya pungutan daerah. Bisa dibilang proses perizinan di Indonesia masih terlalu panjang dan hal ini mempersulit pihak-pihak yang ingin berinvestasi dan melakukan usaha di Indo­ nesia. Untuk keberhasilan penerapan PTSP ternyata hal ini dipengaruhi oleh bebera­pa aspek penting (LAN, 2015) seperti Dasar hukum pembentukan PTSP; dasar hukum pembentukan PTSP menjadi aspek yang sangat penting karena memberikan kepastian terhadap kewenangan yang dimiliki, kemudahan berkomunikasi dengan SKPD teknis, dukungan sumber daya, serta kapasitas organisasi PTSP dalam memberikan pelayanan perizinan. Dasar hukum pembentukan PTSP berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup), dan Peraturan Walikota (Perwali). Bentuk kelembagaan PTSP; bentuk (nomenklatur) kelembaga­ an/organisasi PTSP sangat penting da­ lam mengaksele­rasi pelayanan perizinan. Efektivitas koordi­nasi dengan SKPD tek-

nis dalam proses pelayanan perizinan sangat dipengaruhi oleh bentuk kelembagaan PTSP, karena kelembagaan PTSP memiliki konsekuensi terhadap tingkat eselonisasi jabatan kepala PTSP. Bentuk kelembagaan PTSP bervariasi, antara lain: Dinas, Badan, Kantor dan Unit. Setiap bentuk kelembagaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda terkait dengan kewenang­an, kapasitas organisasi, sumber daya yang dimiliki serta efektivitas koordinasi dalam proses pelayan­ an perizinan. Pelimpahan kewenangan; pelimpahan kewenangan dari Gubernur, Bupati/Walikota kepada Kepala PTSP untuk menandatangani dan melegalisasi surat perizinan menjadi aspek yang sa­ ngat mutlak agar proses perizin­an dapat berjalan secara cepat dan efektif. Pada tataran implementasi, pelimpa­ han kewenangan menjadi masalah terbesar, mengingat masih sebagian besar PTSP belum menerima pelimpahan kewenang­an secara penuh. Oleh karena itu, potensi tarik-menarik kewenangan antara PTSP dengan SKPD teknis masih sangat tinggi. Belum lagi ada­nya ke­pen­ting­­an lain yang juga memiliki potensi cukup tinggi yaitu memperlakukan pelayan­an perizinan sebagai sumber pendapatan. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap tingkat kualitas pelayan­an perizinan. Penggunaan IT; dukungan IT dalam proses pelayanan perizin­an di PTSP saat ini dan kedepan menjadi keharusan, mengingat penggunaan IT (IT based) dalam pelayanan perizinan dapat mendukung percepatan

waktu, transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan. Sebagi­an besar PTSP, terutama PTSP yang masuk dalam kategori berkinerja tinggi dan baik, telah didukung dengan sistem IT yang memadai. Bahkan beberapa PTSP telah menggunakan sistem online dalam memberikan pelayan­an perizin­an, sehingga pemohon dapat mengaju­kan perizinan dari rumahnya dan dapat memonitor jalannya proses perizin­ an secara daring.Dukungan dan komit­ men pimpinan; tidak dapat dipungkiri bahwa baik buruknya, tinggi rendahnya kinerja PTSP sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpin­an daerah dan seluruh jajarannya. Pada tataran praktik, PTSPPTSP yang berkiner­ja tinggi dan menjadi best practice profil PTSP pada dasarnya mendapat dukungan atau komitmen pim­pinan daerah yang sangat tinggi. Namun disisi lain, juga ba­nyak PTSP yang kinerja­nya rendah karena secara riil tidak mendapat dukungan pimpinan daerah yang memadai. Bahkan ba­nyak PTSP yang kinerja menurun yang disebabkan adanya pergantian kepala daerah yang nyata-nyata tidak memili­ki kepedulian terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan.

Bentuk (nomenklatur) kelembagaan/ organisasi PTSP sangat penting dalam mengaksele­rasi pelayanan perizinan. Selain itu kelemahan potensial yang masih terjadi dalam pelayanan perizin­ an terpadu selama ini, Hal ini dapat dilihat dari perspektif kebijakan yang melandasinya, sesungguhnya pelayanan perizin­an dalam tataran implementasi­ nya di lapangan oleh PTSP, masih terjadi disharmonisasi. Kondisi tersebut mengakibatkan: (1) nomenklatur kelembagaan yang sangat bervariatif, business process PTSP juga sangat bervariatif; (2)

kewenangan yang dimiliki PTSP secara umum juga sa­ngat bervariatif; standar pelayanan (waktu, persyaratan, biaya) juga sangat bervariasi. Kondisi kebijakan pengaturan PTSP yang belum sinkron tersebut, dalam implementasinya membawa dampak yang signifikan terhadap pembentukan lembaga PTSP khususnya dan ketidak efektivan pelayanan perizin­ an selama ini. Dalam proses pelayanan perizinan PTSP masih sangat bergantung kepada Tim Teknis yang secara legal formal keberadaanya di SKPD-SKPD teknis. Kondisi ini berpotensi menjadi permasalahan permanen dalam dinamika dan diskursus pelayanan perizinan oleh PTSP. Terkait dengan pelimpahan kewenangan juga masih menjadi masalah klasik yang tak kunjung selesai. Tarik menarik antara SKPD teknis dengan PTSP dan Kepala Daerah masih kental mewarnai birokrasi pelayanan perizin­an secara umum. Orientasi dari para pihak masih seputar sumber yang harus diamankan. Oleh karena itu aksele­ rasi pelayanan perizinan melalui berbagai terobosan belum memberikan hasil yang signifikan atau dapat dikatan masih jalan ditempat. Adanya miss pemahaman dalam penilaian kemudahan membuka usaha (Doing Business). Hasil penilaian tingkat kemudahan membuka usaha di Indonesia selalu menunjukkan posisi Indo­nesia berada pada ranking terendah di kawasan ASEAN maupun diposisi internasional. Kondisi ini terkait dengan sistem penilaian doing business yang meng­gabungkan seluruh proses pelayanan perizinan, baik proses yang dilakukan di SKPD teknis berupa rekomendasi teknis maupun proses pelayan­an yang ada di PTSP. Dari sisi waktu maupun biaya serta persyaratan dihitung menjadi satu kesatuan waktu pelayan­an perizin­ an. Sementara dari sisi PTSP persepsi tentang waktu yang dibutuhkan dalam kemudahan membuka usaha (doing busi­ ness) adalah waktu pelayan­an yang ada di PTSP saja. Kondisi ini akan menjadi problem secara terus menerus dengan konsekuensi Indone­sia selalu mendapatkan penilaian pada posisi yang rendah. Business Pro­ cess PTSP belum clear. Terkait dengan business process yang ada di PTSP, hampir sebagian besar PTSP belum memiliki business process yang jelas, dimana core business (fungsi utama) dan supporting unit (fungsi penunjang) tidak dibangun

No. 1/I Juli 2016

25

dengan baik. Artinya bahwa core business PTSP ha­nya melulu penan­da­tanganan surat izin yang diberikan kepada masyarakat. Tidak ada fungsi pengawasan dan pengendalian perizinan, tidak ada fungsi pencabutan izin dan lain-lain. Busi­ ness Process yang tepat bagi PTSP, yaitu harus memiliki core business yang jelas, yaitu fungsi pemberian perizinan, penolakan peri­zin­an, legalisasi dan duplikasi perizin­an, pengawasan perizinan, pencabutan perizinan, pengaduan perizinan serta pengkajian dan monev perizin­ an. Beberapa mo­del inovasi yang dapat dilakukan dalam meningkat­k an kualitas pelayan­ an perizinan dan peningkat­ an kinerja PTSP yaitu: (1) Model Penguat­an; (2) Model Aksele­rasi; dan (3) Model Inovatif. Model Penguatan; yaitu upaya peningkatan kualitas pelayanan perizin­an dengan lebih mengoptimal­ kan dan penguatan implementasi 5 aspek utama dalam PTSP. Penguatan aspek-aspek dimaksud mencakup mandat (dasar hukum), penguatan bentuk organisasi atau kelembagaan, penguatan pendelegasian kewenangan kepada PTSP, memperkuat dukungan IT dalam proses pelayanan perizinan, memastikan terwujud­nya ko­ mitmen dan dukungan pimpinan dalam pening­katan kualitas pelayan­an perizin­ an. Dengan strategi jangka pendek melalui model penguat­an ini, diharapkan dapat menpercepat pening­katan kinerja PTSP yang berjumlah kurang lebih 498 di seluruh Indonesia. Model Akselerasi; merupa­kan kelanjutan dari penguatan terhadap aspek-aspek dalam Model 1. Dengan terwujudnya penguatan aspekaspek utama tersebut, selanjutnya diperkuat de­ngan berbagai ide baru, kreativitas dan terobosan-terobosan baru yang dapat lebih mempercepat atau meng­akselerasi peningkatan 26

kualitas pelayanan perizinan oleh PTSP. Ide dan terobosan baru tersebut mulai keluar kotak, yaitu: (a) memba­ngun jeja­ ring pelayanan atau membuka geraigerai pelayanan di pusat-pusat perbelanjaan, area-area publik, di Kabupaten/

Kota, di tingkat Kecamatan, dan bahkan Kelurah­an dan Desa; (b) setiap SKPD teknis mem­bentuk tim teknis “gerakce­ pat­”­­da­lam rangka mempercepat validasi dan verifikasi teknis; (c) pengintegrasian layanan, yaitu integrasi dengan layanan yang terkait langsung maupun yang tidak langsung terkait. Dalam konteks ini setiap layanan PTSP harus berada pada satu kawasan dengan pusat konsultansi perizinan investasi, pusat informasi peluang investasi, pusat informasi RT RW, pusat informasi pemasaran, pusat informasi ketenagakerjaan, pusat informasi perpajakan atau bisa disebut kawasan pelayanan investasi terpadu (KPIT). Model Inovatif. Model Inovatif ini adalah membangun mo­del pelayanan perizinan terpadu yang sama sekali berbeda dengan konsep Pelayanan Terpadu Satu

No. 1/I Juli 2016

Pintu (PTSP) yang kita pahami selama ini. Karena secara konseptual dan substansial berbeda, maka aspek-aspek dan sistem pelayanan perizinan terpadu juga berbeda sesuai dengan perkembang­an paradigma dan lingkungan strategis yang berubah. Jika dikaitkan dengan konsep whole - of government (WOG) approach model ini dapat diterapkan untuk memberi efek keputusan kebijakan pemerin­tah, untuk meningkatkan konsistensi dan kontrol dan untuk memberikan penghematan dan efisiensi, sehingga kepuasan masyarakat akan mening­kat. Dalam model inovatif ini lebih menganut pada prinsipprinsip sebagai berikut: (a) tidak menekan­kan ada­ nya kelembagaan secara formal, te­tapi lebih pada terlaksananya fung­si pelayanan peri­zinan secara efektif. Secara organi­sasi dipimpin oleh tim manajemen atau collective collegial dan juga dapat dipim­ pin secara komisioner; (b) pelayan­an perizinan lebih berorientasi sosial, sehingga menghilangkan stigma selama ini bahwa pelayan­an perizinan merupa­kan sumber pendapatan; (c) lebih menekankan ada­ nya koordinasi dan integrasi strategi dari SKPD terkait, sehingga akan menghilangkan ego sektoral atau silo mentality yang selama ini terjadi; (d) lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat; (e) melibatkan masyarakat secara optimal dalam proses kebijakan, proses pelayanan, dan monitoring dan evaluasi (sistem partisipatori). Untuk mengoperasional­kan inovasi model pelayanan perizinan terpadu sebagaimana tersebut di atas, maka perlu didukung 3 strategi yaitu berupa strategi jangka pendek (2016-2017); strategi jangka menengah (2018-2020); dan strategi jangka panjang (2021-2025). Ketiga strategi tesebut terinteg­rasi dengan model pelayanan perizinan yang telah dibangun. Dalam perspektif waktu, strategi tersebut tertuang dalam road­ map inovasi pelayanan perizinan. n

27

Model Gagasan

Portal Inovasi Administrasi Negara sebagai Model Innovation Knowledge Sharing Repository Oleh: A.A. Sri Astiti

T

Inovasi yang dihasilkan baik instansi pemerin­ tah baik Pusat dan Daerah, me­ lalui gera­kan Pemerintah “One Agency, One Innovation”.

28

idak dipungkiri, inovasi memberikan dampak yang positif bagi organisasi publik dan privat. Di sektor publik, inovasi sebagai kunci dalam peningkatan kualitas pelayan publik, peningkatkan daya saing daerah/negara, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyeleng­garaan pemerintah. Kesadaran perlunya melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin menguat, hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah inovasi yang dihasilkan baik instansi pemerintah baik Pusat dan Daerah, melalui gera­kan Pemerintah “One Agency, One Innova­ tion”. Begitu pula halnya dengan Lembaga Administrasi Negara, sejak tahun 2013 melalui Kedeputian bidang Inovasi Administrasi nega­ra melakukan berbagai upaya dan terobosan-terobosan untuk menumbuhkan kesadaran berinovasi dan mendorong tumbuh kembang inovasi baik di Inter­nal Lembaga Adminis­trasi Negara maupun di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Berbagai upaya upaya dan terobosan tersebut antara lain pendamping­ an Laboratorium Inovasi Daerah, penyelenggaraan Workshop Champions of Innovation, penyelenggara­ an Lomba Inovasi Internal LAN, penyelenggaraan Lom­ba Pemimpin Perubahan, penyelenggara­an temu INAGARA, dan lain sebagai­nya. Dalam rangka mendokumentasikan dan mempublikasikan berbagai kar­ya pemikiran, sumber referensi, sumber inspirasi dan even kegiatan dalam tumbuh kembang Inovasi Adminis­trasi Ne­ gara, Kedeputian bidang Inovasi Adminis­trasi ne­ gara pada tahun 2014

No. 1/I Juli 2016

membangun Portal Inovasi Administrasi Negara. Portal ini merupakan model bank data atau repository yang berisi berbagai data dan informasi seputar Inovasi Administrasi Negara berbasis Web. Portal ini juga sebagai media knowledge sharing seputar Inovasi Adminis­trasi Negara, dimana publik dapat de­ngan mudah mengakses­nya, di manapun dan kapan pun. Portal ini dapat diakses dengan alamat URL: http://inovasi.lan.go.id. Tujuan dibangunnya Portal ini ada­lah untuk memberikan akses terbuka bagi publik, serta menyediakan wadah untuk menyimpan dan memelihara ber­bagai data dan informasi seputar Inovasi Administrasi Negara. Sedang­kan, manfaat dengan adanya Portal ini antara lain: memberikan kemudahan dan kecepatan bagi publik untuk meng­akses dan mencari data & informasi Inovasi di sektor publik, memberikan rujukan dan sumber

referen­si bagi publik dalam melakukan replikasi inovasi adminis­trasi negara, dan seba­gai sarana berbagi infor­masi dan data (knowled­ge sharing) seputar Inovasi Administrasi Negara. Pengguna (stakeholders) Portal ini adalah Kementeri­ an/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM/ NGO, dan masyarakat umum pemerhati Inovasi. Kontributor pengisi Portal ini adalah seluruh SDM di Kedeputi­an Inovasi Administrasi Negara dan tidak menutup kemungkin­an para stakehol­ders lainnya yang ingin berkontribusi pada konten Portal. Fitur yang tersedia pada Portal ini adalah sebagai berikut: 1. Search, merupakan fitur pencarian untuk me­ mudah­kan pengunjung me­lakukan pencarian konten Portal; 2. Sitemap, fitur yang berfungsi untuk memudahkan pengunjung dalam menjelahi struktur konten

Portal; 3. Visitor counter, berfungsi untuk menampilkan Tujuan statistik kundibangunnya jungan pada Portal; Portal ini adalah 4. E - D i r e k t o r i untuk memberi­ atau Direk­ tori Inovasi, kan akses terbu­ m e r u p a ­k a n ka bagi publik. bank data des­ kri­psi inovasi yang dilakukan oleh Ke­menterian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi/ rah binaan LAN dalam Kabupaten/Kota), BUMN/ melalukan Laboratorium BUMD, swas­ta, LSM/NGO, Inovasi. Laboratorium inodan masyarakat yang vasi ini berisi inovasi Lab dikelompokkan berdasarInovasi tahun 2015, 2016, kan jenis/kategori inovasi. Wokshop Lab Inovasi dan Para stakeholders diberiVideo Lab Inovasi; kan ruang untuk kemuda- 6. SLI, merupakan bank data han mencari informasi inoInformasi pelaksana­an vasi dan untuk melakukan inovasi di level Pe­me­ pengisian konten Portal rin­tah­­an Daerah yang dari stakeholders; terendah (Street Level 5. Laboratorium Inovasi, Inno­vation). SLI ini berisi merupakan bank data ininovasi dari kegiat­an SLI formasi pelaksanaan Lab tahun 2016; Inovasi yang dilakukan 7. Publikasi, merupakan oleh Pemerintah Daebank data Produk-produk yang dihasilkan Kedeputi­ an Inovasi Administrasi Negara (hasil kajian, policy paper, policy brief, presentasi dan poster inovasi), Karya Tulis (jurnal, bunga rampai), e-Book, dan Doku­mentasi kegiatan (Proyek Perubahan, Tokoh Inovasi, Public Lecture, International Workshop, dan Temu INAGARA 2015); 8. Aktifitas, merupakan kumpulan informasi tentang berita, artikel inovasi, kerja­sama Dalam dan Luar Negeri, serta Galeri foto kegiatan; 9. E-Survey, merupakan fitur untuk melakukan sur­vey kepuasan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh Pusat di Kedeputian Inovasi Administrasi Negara. Saat ini, Ins­trumen e-Survey

No. 1/I Juli 2016

yang sudah ada adalah e-Survey Pusat Inovasi Pelayan publik, yang terdiri dari survey produk Direktori Inovasi 2014, Direktori Inovasi 2015 dan Perizin­ an Beyond PTSP 2015; 10. Kontak kami, merupakan sarana untuk berinteraksi dengan pengelola Portal berupa penyampaian pesan; 11. FAQ, merupakan fitur untuk menjawab pertanya­ an-pertanyaan yang sering diajukan stakeholders. Respon dari pengguna dengan adanya keberadan Portal ini adalah dengan melihat dari jumlah hasil kunjung­ an Portal sejak tahun 2014, jumlah pengunjung yang online, dan jumlah halaman yang sudah diakses. Informasi ini dapat dilihat pada bagian Visitor Counter. Sampai de­ngan bulan Juli 2016, jumlah pengunjung Portal ini telah mencapai kurang lebih 52 ribu orang. Respon pengguna Portal juga bisa dilihat dari hasil survey pada bagian E-Survey dan jumlah total pengunjung yang telah me­ ngun­duh berbagai file (Berkas Unduhan) hasil Produk dan publikasi lainnya. Portal Inovasi Administrasi Negara ini masih terus melakukan pengembangan yang berkelanjutan (conti­ nues improvement) dalam rang­ka meningkatkan nilai ke­manfaat­an sesuai de­ngan perkembangan teknologi yang terus berkembang, serta tetap terus melakukan up­ dating data dan informasi, agar Portal ini semakin kaya konten, up-to-date dan semakin bermanfaat bagi tumbuh kembang Inovasi Administrasi Negara. Semoga Portal Inovasi Administrasi negara ini memberikan warna dalam tumbuh kembang Inovasi Administrasi Negara di Indonesia. n

29

Model Profil Gagasan

SINERGI CSR MENGEMBANGKAN INOVASI Inovasi bukan pilihan tapi keharusan ejak dilantik Presiden Joko Widodo sering mengobarkan semangat untuk berinovasi di lingkungan pemerintahannya. Pesan penting yang sering disampaikan adalah keinginannya agar seluruh elemen pemerintahan keluar dari rutinitas yang hanya business as usual, serta monoton dan mulai membangun tradisi, pola dan cara baru untuk membawa perubahan. Keinginan yang disampaikan Joko Widodo ini bukan tanpa sebab. Pasalnya, dalam sepuluh tahun terakhir tidak ada perubahan yang signifikan dengan kondisi makro di Indonesia. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (UNDP : 2014), indeks korupsi, indeks daya saing, nilai tukar rupiah, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang hampir mengalami stagnansi. Situasi yang terjadi di dalam negeri saat ini, meminjam pendapat Albert Einstein yang mengemukakan bahwa “insanity is doing the same thing over and over again but expecting different result”. Semangat Presiden Joko Widodo untuk mendorong pemerintahannya keluar dari cara lama dan bekerja secara inovatif merupakan langkah yang harus didukung oleh semua elemen, khususnya pemerintah daerah yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik. Apalagi, dukungan kebijakan untuk berinovasi bagi Pemerintah Daerah itu diwadahi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Bab XXI Inovasi Daerah. Pasal 386 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa : “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Merujuk pada pasal tersebut, kata “dapat” mengandung arti pilihan. Sehingga dengan melihat urgensi persaingan global yang telah berlangsung, maka inovasi bukan lagi pilihan tetapi sebagai “kewajiban dan keharusan” bagi pemerintah daerah. Keharusan bagi pemerintah daerah untuk berinovasi ini juga menemukan fitrahnya ketika Kementerian PAN & RB menerapkan kebijakan “One Agency, One Innovation”. Kebijakan ini menjadi penegas bahwa inovasi merupakan sebuah keharusan dan kewajiban. Kebijakan yang sudah diwadahi dalam regulasi UU No. 23 Tahun 2014 dan Kebijakan Kemen PAN dan RB tentu akan sangat menarik apabila ditindaklanjuti menjadi Kebijakan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota dengan mewajibkan para pimpinan satuan kerja minimal setingkat eselon II untuk menciptakan inovasi di lingkungan kerjanya dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik.

S

Permasalahan dan Tantangan Inovasi memiliki makna lain sebagai terobosan. Terobosan atau inovasi yang dilakukan di dalam pemerintahan saat ini seringkali diasosiasikan dengan perbuatan yang melanggar hukum. Meskipun pada kenyataan sebenarnya tidak demikian. Pemahaman yang keliru itu pada akhirnya menyebabkan beberapa pejabat publik yang inovatif sebelum UU 23 Tahun 2014 diberlakukan menghadapi permasalahan hukum. Kondisi ini tentu membawa trauma bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara lainnya dalam berinovasi. Deputi Inovasi Administrsi Negara Tri Widodo mengatakan, berinovasi adalah mengembangkan ide kreatif bukan untuk melanggar hukum. Namun berinovasi itu terobosan yang berada pada jalur hukum yang benar. Berdasarkan pengalaman penulis saat melakukan fasilitasi dan asistensi di sejumlah pe­ merintah daerah di Indonesia, ada sejumlah permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam berinovasi, di antaranya, kekurangan sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana), silo mentality instansi serta kurang sinerginya pemerintah daerah dan swasta. Terkait kekurangan pada aspek sumber daya, baik itu manusia, anggaran dan prasarananya, harus diakui bahwa sebanyak 4,7 juta pegawai sipil yang ada di Indonesia, mayoritas tidak memi­ liki kompetensi di bidangnya. Dari aspek anggaran, hampir sebanyak 244 kabupaten/kota memiliki komposisi belanja aparatur pada APBD-nya di atas 50 persen. Hal ini mengakibatkan ruang gerak pemerintah daerah untuk berinovasi sangat sempit. 30

No. 1/I Juli 2016

Sementara itu, silo mentality yang ba­­nyak menghinggapi instansi pemerintah saat ini juga merupakan tantangan tersendiri untuk melakukan inovasi. Ego sektoral instansi pemerintah yang sering kali merasa paling mampu mengerjakan dan menyelesaikan sendiri, merasa pa­­­ ling penting dan utama sehingga menge­ sampingkan yang lain juga menjadi fak­­tor penghambat utama munculnya ino­­­vasi. Sehingga tidak mengherankan jika Presiden Joko Widodo pada suatu ke­sempatan menegaskan bahwa seluruh anggota kabinet harus menghentikan ego sektoral antar instansi pemerintah begitu pemerintahan berjalan. Antar instansi harus sudah melakukan tindak lanjut nyata ketika ditemukan persoalan dan saling bersinergi, baik itu lintas sektor maupun lintas kementerian. Problematika terakhir yang dihadapi ada­lah perlunya sinergi antara pemerin­tah dan swasta. Di era globalisasi, persaingan bukan lagi terjadi antar kabupaten, kota atau provinsi dalam satu wilayah tetapi antar negara. Kompleksitas masalah ini tidak dapat diselesaikan olah pe­merintah saja namun perlu sinergitas dengan pihak swasta. Lantas, apakah sektor swasta dan pemerintah sudah ber­sinergi dalam pembangunan daerahnya masing-masing ? Dari pengamatan sementara penulis ter­hadap sejumlah daerah, sebagi­an besar pemerintah daerah belum ber­ kolabo­rasi dengan swasta dalam pem­ bangun­an. Hal ini terlihat dari masih banyaknya ke­giatan yang dilakukan sepihak yang di­laku­kan oleh swasta maupun pemerin­tah. Tu­lisan ini akan menyajikan best pra­ctices sinergi pemerintah dan swasta dalam pem­­­bangunan khususnya terkait de­ngan pe­ngelolaan Corporate Social Res­pon­sibi­li­ty (CSR) di beberapa pemerin­tah daerah. Best Practices Sinergi Pemda dan Swasta Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim menjadi salah satu pemerintah daerah yang berhasil dalam pengelolaan CSR. Sinergitas Pemerintah Daerah dan Swasta di awali dengan Peraturan Bupati Muara Enim No. 30 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang menjadi dasar pembentukan Forum Corporate Social Responsibili­ty – Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Muara Enim. Forum CSR – PKBL ini merupakan organi­ sasi terbuka bagi setiap stakehol­ders

“Dalam rangka peningkatan kinerja penyeleng­ garaan Pemerin­ tahan Daerah,dapat melakukan inovasi”.

da­­lam pengelolaan CSR-PKBL secara par­tisi­patif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan. Hal yang menarik dari pelaksanaan CSR Kabupaten Muara Enim adalah Pe­­­ngelolaan Dana CSR dengan Pola Mus­­­renbang. Dana CSR perusahaan di­ guna­kan untuk membiayai program pembangunan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang tidak mampu dibiayai dengan APBD. Pengelolaan dana CSR dengan Pola Musrenbang ini mengadopsi sistem perencanaan pembangunan nasional de­­ngan modifikasi sesuai kebutuhan di lapangan. Pola ini sangat aspiratif karena bersifat bottom up planning dan partisi­ patif dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan. Forum CSR-PKBL ini juga bermanfaat untuk mengurangi atau menghilangkan overlapping pembiayaan CSR yang sebelumnya dilakukan masingmasing perusahaan. Ada beberapa program yang dibiayai dengan model CSR karena keterbatasan biaya APBD, diantaranya gelanggang se­ pak takro, gelanggang renang dan lainlain sebagai wujud persiapan Kabupaten Muara Enim sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumsel ke-XI tahun 2017. Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo layak disebut sebagai best practice dalam Penge­ lola­­an CSR. Hal ini terlihat dari siner­ gi­­­­­tas pemerin­tah daerah dan swasta yang memfokuskan pada Bina Sosial, Lingkung­an dan Bantuan Langsung Mas­ ya­rakat, diantaranya : penanaman pohon, pengelolaan sampah dan Taman Kota Wa­ tes, pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), kelompok tani, beasis­wa pelajar, bantuan bedah rumah, bantuan hewan qurban, pemasangan sambung­an PAM, bantuan modal usaha, serta prog­ram Desa Binaan.

Pelaksanaan CSR di Kabupaten Kulon Progo diatur dengan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Per­aturan Bupati No. 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Fokus CSR meliputi Bina Ling­­kungan dan Sosial (PBLS, Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi (Program kemitraan), dan Program bantuan langsung pada masyarakat (Prog­ram BLM). Penetapan Perda tersebut didasarkan atas pelaksanaan CSR yang dinilai belum tepat sasaran dan tidak berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (pemkab). CSR untuk Inovasi Pemda Best Pratices Inovasi yang dilakukan melalui Forum CSR Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Kulon Progo tentu­ nya dapat direplikasi di berbagai pe­merin­ tah daerah lainnya. Inovasi bukan lagi pilihan tetapi menjadi suatu ke­­harusan. Kegiatan CSR bukan hanya menyelesai­kan penyaluran CSR saja (kegiatan ruti­ni­tas), tetapi sangat penting untuk diarahkan pada program-program inovatif. Pemilihan program inovatif ini sangat pen­ting un­tuk menciptkan lom­patan-lompatan ki­ nerja CSR dalam pem­bangunan daerah. Seba­gai contoh, dana CSR-PT Bukit Asam yang disalurkan dalam program Saung Ilmu – Desa Pelakat. Saat ini, warga desa mempu meningkatkan kapasitasnya da­ lam pertanian dan berbagai kebutuhan desanya. Dampak yang dirasakan oleh warga desa pelakat adalah peningkakatan kapasitas SDM dan kesejateraan. Pengelolaan CSR yang baik akan mem­berikan dampak positif kepada pe­ru­­ sahaan, pemerintah dan masyarakat. Un­ tuk perusahaan, penting untuk me­nerap­ kan prinsip good corporate go­vernance serta mengelola hubungan de­ngan stakholders yang pengaruh nyata terhadap operasional mereka. Bagi Pemerintah Daerah, pelaksanaan CSR bermanfaat un­­tuk menumbuhkan komitmen bersa­ ma dan sinkronisasi program-program pem­bangunan dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka perce­ patan penbangunan daerah. Sedangkan, bagi masyarakat, CSR bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan dalam dimensi ekonomi, kenyamanan hidup serta mengurani kesenjangan dan keterpen­ cil­­­an (Sutedjo;2015). n w Oleh: Suripto

No. 1/I Juli 2016

31

Model Gagasan

MENUJU SISTEM PERSURATAN ELEKTRONIK BERBASIS APLIKASI MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI TATA NASKAH DINAS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (ANDALAN) Oleh: Faisal Sapto

P

roses persuratan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) hingga saat ini masih dilakukan secara konvensional, baik itu proses persuratan masuk dari instansi lain ke LAN maupun sebaliknya. Proses pengelolaan persuratan secara konvensional ini secara otomatis memakan waktu, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Akibatnya, proses pengelolaan persuratan menjadi tidak efektif. Belum lagi apabila pejabat/pimpinan yang dituju tidak berada di tempat atau sedang dinas ke luar daerah, maka bisa berhari-hari surat tersebut mengendap di meja pejabat/pimpinan dan menunggu pejabat/pimpinan yang bersangkutan datang/masuk kerja untuk kemudian menyelesaikan surat tersebut. No. Kegiatan Instansi Pelaksana Mutu Baku Luar Staf Kasubbag Kelengkapan Waktu 1 Penerimaan berkas surat masuk Surat 5 menit 2 Pemilahan berkas surat masuk Surat, lembar 5 menit biasa & rahasia distribusi 3 Berkas surat masuk biasa Surat, Scanner, 5 menit dibuka, & di scan Komputer 4 Penyampaian berkas surat Surat 5 menit rahasia kepada Kasubbag Arsip & Eksp 5 Pencatatan berkas surat masuk Surat, Lembar 5 menit pada lembar tanda terima Distribusi 6 Pendistribusian berkas surat Surat, Lembar 10 menit masuk kpd unit kerja yang dituju Distribusi 7 Pengarsipan lembar Surat, Lembar 5 menit tanda terima surat Distribusi 8 Menginput lembar tanda terima Lembar distri- 5 menit surat masuk di computer busi, Komputer Sumber : SOP pada Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi LAN

32

No. 1/I Juli 2016

Output Lembar distribusi Lembar distribusi Database Lembar distribusi Lembar distribusi Lembar distribusi Arsip Database

Ket.

Berpijak pada kondisi itu maka LAN berupaya mencari terobosan dan inovasi baru untuk mempercepat waktu dan proses persuratan. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah memanfaatkan kemajuan tek­nologi informasi di bidang persuratan barbasis aplikasi yang dapat mendukung proses persuratan menjadi efisien, efektif dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta ramah lingkungan (paperless). Pemanfaatan teknologi informasi di bidang persuratan ini diharapkan mampu me­ngu­rangi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses persuratan, menghemat sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses persuratan agar berjalan lebih efisien, efektif dan sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi proses persuratan. Terobosan dan pengembangan di bidang persuratan berbasis apli­kasi yang sudah dilakukan seperti kerjasama LAN dan Arsip Nasional RI, yaitu “Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Namun dalam prosesnya aplikasi ini tidak berjalan. Kemudian pada tahun 2014 STIA LAN Bandung mengembangkan teknologi persuratan elektronik berbasis aplikasi di bidang penomoran surat yaitu “Nodong Ekspres”. Aplikasi Nodong Ekspres ini berhasil menempatkan STIA LAN Bandung menjadi juara pada lomba inovasi dalam rangka Hari Ulang Tahun LAN tahun 2014. Inovasi berbasis teknologi informasi juga dikembangkan PKP2A I LAN Bandung dengan mengembangkan teknologi persuratan berbasis aplikasi di bidang E-Disposisi yaitu “Aplikasi Surat Masuk”. Kemudian juga Sub Bagian Arsip LAN Jakarta mengembangkan teknologi persurat­an berbasis aplikasi di bidang penomoran yaitu “Sistem Penomoran Instansi (Sinorsi)”. Walaupun dalam praktek dan kegunaannya aplikasi tersebut masih dalam bentuk sederhana dan terbatas, tapi dari hasil pengembangan tersebut dapat dijadikan tonggak baru untuk LAN bagi dimulainya sistem persuratan elektronik yang berbasis pada teknologi aplikasi.

No. 1/I Juli 2016

33

Dari hasil pengembangan persuratan berbasis aplikasi baik di LAN Jakarta, STIA LAN Bandung dan PKP2A I LAN Jatinangor, maka Tim IT LAN di Jakarta pada tahun 2015 terus mengembangkan dan menyempurnakan teknologi aplikasi tersebut agar dapat dipakai dalam proses persuratan di LAN secara keseluruhan. Pengembangan yang dilakukan tentu dengan memperhatikan kebutuhan pejabat/pimpinan di LAN yang mobilitasnya cukup tinggi sehingga walaupun mereka dinas di luar kota tetapi surat-surat yang masuk dapat ditangani baik dengan menggunakan Komputer PC, Laptop, dan bahkan hanya dengan menggunakan HP android semua surat-surat untuk pejabat/pimpinan bisa langsung ditindaklanjuti dan direspon serta dikirim ke pejabat/pimpinan yang dituju melalui media aplikasi tersebut sehingga proses persuratan bisa berjalan walaupun di ruang dan waktu yang berbeda. Pada bulan Mei 2016 yang lalu telah di launching Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Aplikasi untuk memproses persuratan di LAN yang diberi nama “Aplikasi Naskah Dinas Lembaga Administrasi Negara (ANDALAN)“ dihadapan para pejabat tinggi LAN pada acara Rapat Pimpinan dan sekaligus diserahkannya manual book “E-Disposisi” sebagai pedoman bagi proses persuratan masuk berbasis aplikasi. Sehingga para pimpinan dapat mempelajari dan mencoba untuk mempraktekan aplikasi tersebut yang dapat dibuka dengan alamat “http//andalan.lan.go.id”. Dan menurut rencana di tahun 2016 ini teknologi berbasis aplikasi “ANDALAN” akan langsung dioperasikan secara resmi untuk mendukung proses persuratan elektronik di LAN. Pengaplikasian ANDALAN ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan proses persuratan secara elektronik dan terpadu. Sehingga semua transaksi persuratan di LAN, mulai dari masuknya surat dari instansi lain dalam bentuk kertas sampai pada proses pembuatan surat ataupun nota dinas yang akan dikirim ke luar instansi maupun di intern LAN akan dilakukan secara elektronik dalam aplikasi “ANDALAN”. (SOP) Aplikasi “ANDALAN” seperti pada tabel di bawah ini : No. Kegiatan Instansi Pelaksana Luar Staf Unit 1 Penerimaan berkas surat masuk Pengolah 2 3 4 5

Mutu Baku Kelengkapan Waktu Surat 5 menit

Pemilahan berkas surat masuk Surat 5 menit biasa & rahasia Berkas surat masuk biasa Surat, Scanner, 5 menit dibuka & di scan serta surat Komputer rahasia tetap tertutup dan discan amplopnya Berkas surat elektronik Surat Elektronik 5 menit (yang di scan) di input dan Komputer dikirim melalui Sistem Aplikasi Aplikasi“ANDALAN” Hasil Input pd Aplikasi “ANDALAN” Komputer 1 menit langsung ke pejabat yang dituju Aplikasi dan langsung berproses sesuai Disposisi dan Respon dan Surat Rahasia dikirim tertutup secara manual

Output Surat

Ket.

Macam Surat Surat Elektronik Surat Elektronik Surat Elektronik

Sumber : SOP pada Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi LAN Perbandingan antara proses persuratan secara tradisional/manual dan proses persurat elektronik dengan menggunakan teknologi berbasis aplikasi “ANDALAN” maka akan terlihat perbandingan kegiatan yang sangat berbeda, yaitu : No.

Kegiatan

1. Proses persuratan masuk secaramanual /tradisional 2. Proses persuratan masuk berbasis aplikasi“ANDALAN”

Waktu

S D M

Sarpras

Beberapa menit/jam/hari (tergantung ke-beradaan pimpinan di ruang kerja) Beberapa menit (tidak tergantung ke- beradaan pimpinan di ruang kerja)

6 orang

10 buah

3 orang

4 buah

Sumber: hasil pengamatan langsung di instansi oleh penulis Jika diperhatikan, penerapan sistem persuratan elektronik berbasis aplikasi (ANDALAN) secara langsung memilik beberapa manfaat antara lain proses persuratan dapat dikurangi dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sumber daya manusia yang terlibat dalam proses persuratan lebih sedikit, sarana prasarana yang diperlukan dalam proses persuratan tidak banyak. n 34

No. 1/I Juli 2016

Program

PERAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN WARGA DAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PASUKAN ORANYE)

P

emerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memerlukan peran aktif warganya dalam melakukan perbaikan pada semua sektor. Pasal­­nya, pembangunan yang selama ini berlangsung ibarat berjalan sendiri-sendiri karena tuntutan masyarakat tidak sejalan dengan kebijakan yang dilakukan pemprov DKI. Akibatnya, program pembangun­an oleh Pemprov DKI Jakarta kurang efektif. Ide pembuatan tema ini juga didasari dengan per­kembangan perilaku sebagian masyarakat DKI Jakarta yang sudah mulai peduli yang ditandai de­ ngan perubahan gaya hidup serta cara pandang warga, khususnya terhadap lingkungan. Walaupun suka atau tidak suka masih ada perilaku buruk warga yang sulit untuk diubah, terutama warga yang memiliki kepentingan pribadi maupun titipan oknum sehingga kerap membuat program-program Pemprov DKI Jakarta sering terbentur. Salah satu program yang sedang disorot adalah terjadi perubahan drastis pada lingkungan-lingkung­ an yang selama ini dikenal kumuh dan semrawut di beberapa wilayah di Jakarta. Kini situasinya telah be­rubah menjadi lebih bersih, indah dan elok untuk di­pandang. Bahkan pemberitaan di media massa maupun media online akhir-akhir ini, banyak menyoroti ke­berhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani persoalan sampah di kali-kali atau anak sungai di Jakarta yang selama ini terkesan jorok dan berbau. Ini merupakan contoh keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan inovasi prog­ram lingkungannya.

Anak kali Ciliwung (belakang LTC Glodok – Jakbar) Untuk melakukan perubahan pada lingkungan sungai sebagaimana gambar di atas, tentunya tidak serta merta dapat terwujud apabila tidak ada peran serta atau kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan warganya. Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia konvensional sa­ ngat­lah dibutuhkan guna terwujudnya perubahan cara pandang masyarakat yang berdampak dengan perubahan pada lingkungan.

Apel anggota PPSU Jaksel Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, menjadi tonggak inovasi yang dilakukan, yakni dengan dimulainya era perubahan yang melibatkan warga jakarta untuk lebih peduli akan lingkungannya.

Anggota PPSU sedang membersihkan Kali Sun­ ter – Jakarta Utara Ketidak pedulian dengan lingkungan akibat perilaku gaya hidup Jumlah populasi penduduk yang terus menerus bertambah dari tahun ke tahun membawa dampak negatif didalam perilaku masyarakat. Kesadaran

No. 1/I Juli 2016

35

Artikel Isu

masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat dan terawat kerap diabaikan. Sehingga lingkungan menjadi kotor dan jorok. Dampak skala besar adalah terjadinya bencana, seperti banjir, kebakaran, beragam penyakit menular, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan Lingkungan Hidup adalah “Kesatuan ruang dengan se­mua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, ter­masuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain”. Melihat definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup dapat membantu kesejahteraan orang tersebut bahkan berdampak pada orang lain dan mahluk hidup lainnya seperti pepohonan atau habitat hewan. Perkembangan manusia bila dilihat dari kacamata lingkungan memiliki peran yang besar akan penyebab kehancuran lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Hal ini karena masih banyaknya masyarakat yang hidup dengan perilaku yang tidak baik seperti membuang sam­pah sembarangan ke sungai, menutup saluran air, tidak membuat lubang biopori, menimbun kali dan bahkan mendirikan bangunan diatas saluran air.

36

No. 1/I Juli 2016

Perilaku buruk masyarakat dengan membuang sampah di kali Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi secara signifikan kepada masyarakat terutama daerah yang padat penduduknya untuk merubah gaya hidup dan perilaku masyarakat melalui program pembangunan yang mendorong perubahan gaya hidup masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Berbicara populasi masyarakat Indonesia, tak bisa dipungkiri bahwa DKI Jakarta merupakan daerah dengan populasi terpadat. Oleh karenanya tidak bisa dipungkiri bahwa perilaku masyarakat yang kerap membuang sampah sembarang masih terjadi, terutama penduduk yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung maupun anak-anak sungainya. Pasukan oranye Sejak dimulainya era Gubernur Ahok dengan prog­ram “Jakarta Baru”, Pemprov DKI Jakarta mencoba merubah wajah kota Jakarta dengan mengadakan prog­ram pemindahan warga yang tinggal di bantaran kali ke rusunawa. Hal ini untuk mengurangi banjir di pemukiman padat penduduk terutama bantaran kali. Jakarta yang kerap diterjang banjir disebagian besar wila­ yahnya akan mencoreng wajah Jakarta sebagai ibukota negara dan kota megapolitan. Hal ini akibat masih adanya perilaku warga yang terus-menerus membuang sampah di sungai, sehingga terjadi sedimentasi dan tersumbatnya saluran air. Pemprov DKI Jakarta kemudian meluncurkan program yaitu dengan merekrut petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) atau biasanya dikenal dengan nama “pasukan oranye”. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menambah seluruh petugas PPSU yang bertanggung jawab untuk menangani kebersihan dan kerusakan ringan di suatu kawasan tertentu, seperti jalan atau taman, serta turut

membantu dinas tata air untuk membersihkan sungai-sungai. Keberadaaan pasukan oranye ini sangatlah membantu mas­ yarakat, dimana kini sungai-sungai memiliki pemandang­an lain. Wajah sungai Jakarta perlahan berubah, dari semula berisi tumpukan sampah pelan-pelan telah menjadi lebih bersih. Air mengalir lebih lancar. Sampah yang lewat pun tak begitu ba­nyak. Karena, sampah yang mengalir dan tersangkut akan cepat diambil petugas kebersihan Pemprov DKI Jakarta. Aktivitas itu berulang setiap harinya hingga sampah di sungai-sungai Jakarta mulai berkurang. Petugas PPSU direkrut dan berasal dari warga Jakarta itu sen­ diri. Ini berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta, dimana sekarang masyarakat juga semakin peduli dengan lingkungan untuk menjaga kebersihan, karena petugas PPSU bisa menjadi efek positif, yaitu sebagai “influencer” dan memiliki pengaruh bagi keluarga maupun orang lain disekitarnya. Pemerintah sebagai “inspirer” harus juga mampu memelihara hubungan dengan pihak petugas PPSU dan memberikan rasa percaya diri agar pemberdayaan masyarakat dan lingkung­ an dapat berjalan dengan baik dari waktu ke waktu. Inovasi zona bebas korupsi Keberadaaan PPSU yang diatur melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 169 tahun 2015 merupakan inovasi terbaru untuk pemberdayaan manusia yang seutuhnya demi kesejahtera­an masyarakat. Bagi Pemprov DKI Jakarta, dimulainya era peru­bahan ini ditandai dengan adanya keterlibatan dan pemberdayaan manusia khususnya agar masyarakat peduli terhadap lingkungannya. Petugas PPSU juga menjadi ujung tombak Pemprov DKI Jakarta untuk melayani masyarakat melalui pelayanan prasarana dan sarana umum. Melalui Pergub tersebut juga menjadi inovasi Pemprov DKI Jakarta untuk menutup hal-hal yang berpotensi rawan untuk di­korupsi yaitu melalui tatacara pembayaran upah. Dana pembayaran yang diambil dari APBD DKI Jakarta, dilakukan dengan wajib melalui proses transfer upah langsung ke rekening masing-masing petugas PPSU di Bank DKI (Pasal 11 Pergub DKI Jakarta No. 169 tahun 2015), sehingga transparansi anggaran dan keterbukaan informasi kepada petugas menjadi lebih jelas dengan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran seperti adanya asuransi jaminan kesehatan, subsidi moda transportasi umum, dan tunjangan lainnya yang akan diberikan sesuai de­ngan kemampuan Pemprov DKI Jakarta. n diolah dari berbagaisumber (RE/CS, 2016)

No. 1/I Juli 2016

37

Artikel Isu

M-POSPAY : INOVASI PELAYANAN PELANGGAN

PT POS INDONESIA “Nah, bagi yang suka membayar berbagai transaksi melalui ponsel pasti akan terbantu dengan inovasi PT Pos Indonesia yakni M-PosPay.”

P

T Pos Indonesia sebagai perusahaan yang sudah berusia ratusan tahun selalu berusaha untuk berkompetisi dan menyesuaikan diri agar tetap eksis bersan­ding de­ ngan perusahaan lainnya. PT Pos Indonesia pernah mengalami penurunan ketika kiriman surat individual mulai tergantikan oleh SMS dan email imbas dari peningkatan teknologi informasi, sehingga program inovasi lainnya diciptakan untuk siap bersaing. Terobosan baru selalu diluncurkan untuk menarik minat masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik. Beberapa inovasi sudah mulai bisa dirasakan oleh publik seper­ti : M-PosPay, Weselpos Instan, GaleriPos, e-POSLocker, Phila Corner dan Ticketing Pos. Inovasi yang dihasilkan sebagian besar untuk menciptakan pelayanan pos yang berbasis teknologi informasi. PT Pos Indonesia menyadari bahwa perkembangan teknologi infor­masi telah merubah perilaku masyarakat, termasuk juga dalam pelayanan pos sehingga perlu menyesuaikan diri. Hal ini sesuai dengan tuntutan zaman yang ingin memperpendek jarak, ruang dan waktu.

38

No. 1/I Juli 2016

Sumber gambar : http://mpospay.blogspot.co.id Mobile Pos Payment yang disingkat MPosPay adalah salah satu inovasi PT Pos Indonesia yang berbasis teknologi informasi sebagai pengembangan dari layanan PosPay yang sudah dikenal masyarakat sebelumnya. M-PosPay merupakan apli­ kasi android yang dengan mudah dan gratis dapat diunduh dari smartphone. De­ ngan aplikasi ini, kita dapat dengan cepat melakukan berbagai macam transaksi pembayaran hanya dengan ponsel di ta­ngan. MPosPay diharapkan bisa memudahkan kita untuk bertransak­si berbagai layanan jasa keuangan. Model pengembangan sistem pembayaran seperti ini merupakan suatu terobosan yang menyesuaikan kebutuhan transaksi non-tunai. M-PosPay diciptakan oleh PT Pos Indonesia dengan memanfaatkan tren penggunaan smartphone yang sedang booming dalam masyarakat. Seperti yang dikutip dari Majalah Kabar Dari Pos, terdapat berbagai hal yang menjadi dasar pengembangan M-PosPay oleh PT Pos Indonesia. Pertama, adanya pengembangan program financial inclucion atau branchless banking dari Bank Indonesia. Kebijakan dari pemerintah ini akan

sial untuk melaksanakan berbagai program dalam mendistribusikan barang dan jasa. Selain itu, jumlah pelanggan Pospay selama ini sudah sampai 7 juta pelanggan, diharapkan mere­ kalah yang akan menjadi pengguna M-PosPay. Pelanggan sebanyak itu merupakan potensi yang besar jika memanfaatkan M-PosPay. Peluang lainnya adalah semakin merebaknya E-Com­ merce, dengan potensi yang semakin meningkat dari belanja online tersebut, PT Pos Indonesia bisa memfasilitasi dalam pengirim­an barang dan transaksi pembayaran. M-PosPay merupakan salah satu bagian dalam mewujudkan Kantor Pos virtual. Kantor Pos virtual merupakan Kantor Pos yang berbasis pada kondisi nonfisik yang menggunakan teknologi infor­ masi sebagai landasan operasionalnya. Penggunaan teknologi informasi sebagai upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada pelanggan, walaupun melalui dunia maya. Arah dan program pengembangan teknologi informasi yang dilakukan merupakan mendorong industri layanan jasa keuangan untuk memberikan pelayanan sesuai program tersebut. Kedua, lifestyle masyarakat Indonesia akan penggunaan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan pesat penggunaan smart­ phone oleh masyarakat telah menggeser fungsi ponsel dari alat komunikasi menjadi gaya hidup. Ketiga, pastinya keinginan PT Pos Indonesia untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Misal, jam buka Kantor Pos yang terbatas waktu dapat diatasi dengan M-PosPay, karena transaksi bisa dilakukan sepanjang 24 jam sehari. Dengan M-PosPay, tidak perlu repot datang ke Kantor Pos untuk melakukan pembayaran, cukup membuka smartphone kita dan jalankan aplikasinya. Kesibukan dan rutinitas pekerja­ an yang menyita waktu sehingga malas datang ke Kantos Pos dapat disiasati dengan aplikasi ini. Apa aja transaksi yang bisa dilakukan via M-PosPay ?? Membayar tagihan listrik, telepon, air minum, kartu kredit dan cicilan kredit rumah akan dengan mudah melalui aplikasi ini, selain itu juga bisa mengirim uang, transfer dan cek pengiriman barang. Bahkan ke depan akan diperluas untuk membayar berbagai jenis tagihan secara online. Intinya, kita bisa melakukan berbagai macam jenis pembayaran tanpa harus datang langsung ke Kantor Pos, jadi bisa menghemat waktu dan biaya. Caranya mudah untuk menggunakan M-PosPay, pertama unduh dan install aplikasinya terlebih dahulu di smartphone kita, terutama pemilik OS Android. Setelah aplikasi terinstall maka jalankan, pilih menu M-PosPay lalu pilih registrasi untuk melengkapi data pelanggan. Untuk deposit, bisa melalui Kantor Pos yang melayani pengisian saldo M-PosPay sekaligus pemberian nomor account sesuai data pelanggan. Setelah itu M-PosPay siap dijalankan. PT Pos Indonesia yakin dengan peluang kesuksesan MPosPay di dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Hal ini didukung kenyataan bahwa PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas, hampir setiap Kecamatan di Indonesia sudah terdapat Kantor Pos yang sudah terintegrasi. Dengan jaringan yang luas, Kantor Pos merupakan media yang poten-

bentuk komitmen menuju perubahan pelayan­an yang lebih mudah dan cepat. Dari pelayan­an tran­saksi pembayaran maupun jasa pengirim­an barang dan uang bisa dilakukan secara online. Tak perlu datang langsung ke Kantor Pos, cukup unduh dan jalankan aplikasi melalui smartphone kita, pelayanan sudah siap diberikan. n (Harditya-Pipel)

No. 1/I Juli 2016

39

artikel isu

KOLABORASI INOVASI SEKTOR PUBLIK Oleh : Dewi Oktaviani dan Dedi Cahyadi

“Inovasi sangat penting untuk menjamin pihak-pihak yang berkepentingan (masyarakat dan swasta) terakomodasi dalam pola partisipatif dan kolaboratif”

K

olaborasi inovasi di sektor publik (Pemerintah) merupakan suatu pendekatan berinovasi yang bersifat terbuka karena adanya pelibatan (pengintegrasian) pelaku baik dari dalam maupun luar organisasi, termasuk swasta dan warga masyarakat (melalui aspirasi) ke dalam siklus inovasi. Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka untuk memperkuat atau mening­katkan kecepatan dalam berinovasi dengan memanfaatkan sumber daya dan kreativitas yang dapat bersumber dari jangkauan dan kualitas hasil dari sebuah inovasi. Namun demikian, banyak orang yang kurang peduli terhadap praktek sebuah inovasi, terutama di sektor publik karena menganggap hal ini akan menjadi siasia. Padahal kondisi saat ini, sektor publik tengah menghadapi tuntutan untuk dapat membenahi segala urusannya melalui upaya-upaya yang bersifat inovatif. Sektor publik harus dapat menyesuaikan diri, misal­nya dengan mengadopsi suatu bentuk inovasi, memanfaatkan aset inovasi dari beragam sumber organisasi dan individu untuk menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide, baik dari dalam dan luar organisasi. Rasionalitas Pentingnya Kolaborasi Inovasi Pada dasarnya, pemerintah telah menyadari pentingnya arti dari sebuah siklus inovasi di sektor publik. Namun kenyataannya, seringkali pemerintah lemah dari sisi ide atau gagasan, begitu juga dalam melakukan pilihan dan difusi. Dengan kata lain, pemerintah sebenarnya tidak memiliki wawasan inovasi strategik, lemah dalam pemahaman tentang serangkaian pendekatan baru yang berdampak pada suatu proses inovasi dalam skala yang lebih besar dan luas. Sehingga sulit mencapai suatu kualitas dan kuantitas inovasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi tantangan sosial maupun ekonomi yang secara terus menerus akan muncul. Dengan demikian, kolaborasi inovasi

40

menjadi sangat penting dan diperlukan untuk menjamin pihak-pihak yang berkepentingan (masyarakat dan swasta) ter­ akomodasi dalam pola partisipasi atau kolaborasi. Dengan kolaborasi inovasi, informasi yang bersifat asimetris atau informasi yang hanya dikuasai oleh suatu kelompok atau orang tertentu dan merupa­kan sumber daya yang penting mengi­ngat dengan informasi yang tepat maka seseorang dapat merancang prog­ ram, kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingannya. Adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda, menimbulkan situasi kompetisi untuk dapat mengakses informasi yang bersifat asimetris tersebut. Kolaborasi, kompromi, dan kerjasama merupakan media komuni­kasi yang dapat mencipta­ kan hubungan-hubungan yang bersifat kooperatif. Barbara Gray (1989) dalam Soren­ sen dan Torfing (2011:5), mendefinisikan kolaborasi sebagai pelibatan konstruktif terhadap pengelolaan perbedaan-perbedaan untuk mencari pemecahan masalah bersama. Mereka berkolaborasi karena adanya perbedaan, baik perbedaan dalam penga­laman maupun sudut pandang. Dan dengan kolaborasi

No. 1/I Juli 2016

diharapkan menghasilkan pemahaman dan nuansa yang kompleks dalam memahami apa yang terjadi dalam dunia ini. Semakin mapan kualitas demokrasi dan semakin efisiennya penggunaan sumber daya, maka pola hubungan kerja untuk mengurangi hirarki dan lebih mendatar dapat menjadi jejaring kerja (network). Jika mekanisme kerja tetap mengandalkan pola hirarkis, sedangkan hubungan dan proses kerja lebih banyak mengguna­ kan sarana multi media yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan di­ dalamnya serta mengurangi kegiatan tatap muka, maka pola hierarkis menjadi tidak efisien sesuai dengan prinsip skala ekonomi, dan mekanisme network gover­ nance menjadi lebih efisien. Le Grand and Bartlet ((1993) dalam Lyon (2013:3)) mengatakan tentang bagai­mana hubungan dibangun oleh suatu organisasi dalam situasi ‘quasi market’ dan kompetisi dalam lingkungan penyediaan layanan publik. Penyediaan pelayanan publik melibatkan kemitraan antara komisioner dan yang menjalan­kan pelayanan publik (hubungan vertikal). Dalam hubungan horizontal, diantara penyedia jasa terdapat hubung­an kompetisi dan kolaborasi, seper­ti halnya Na­

lebuff dan Bradenburger (1996) dalam Lyon (2013:5)) menyebut hubung­an ini sebagai ‘co-opetition’, meskipun dalam hal ini tidak dibedakan antara yang terjadi dalam sektor publik dengan sektor swasta. Dalam hubungan yang semakin horizontal, interaksi yang dibangun diantara pemangku kepenting­an didasarkan pada hubungan kesetara­an dan bukan hubungan hirarki atau hubungan interaksi seperti dalam pasar (Hardy et al, 2003 dalam Lyon (2013:4). Konsep Kolaborasi Inovasi Sektor Publik Inovasi merupakan hal yang sa­ngat penting, terutama ketika organisasi me­ nga­lami banyak ‘shortages’. Inovasi men­jadi sangat dibutuhkan manakala hal tersebut dianggap dapat memperbaiki, bahkan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan akan inovasi menjadi sangat penting disebabkan oleh beberapa hal: 1) Masyarakat akan semakin terdidik, mengalami peningkatan pendapatan dari masyarakat pendapatan rendah ke pendapatan menengah, menga­ lami proses demokratisasi sehingga makin memahami hak-hak mereka; 2) Pemerintah diharapkan akan lebih akun tabel dalam menggunakan dana publik. Tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaannya yang memenuhi kaidah administrasi keuangan, akan tetapi juga yang berkaitan dengan value for money; 3) Pemerintah dituntut untuk secara terus menerus mampu melakukan perubahan; 4) Pemerintah diharapkan mampu memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul sesuai dinamika kehidupan modern yang makin kompleks, dimana masyarakat tidak lagi dapat bergantung pada mekanisme-mekanisme lama untuk menyelesai­kan masalah mereka dengan makin terkikisnya keberadaan institusi tradisional; 5) Pemerintah dituntut mampu mengha­ dapi tantangan global sehingga masya­rakat mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk menyelesaikan masalah mereka maupun meningkatkan kesejahteraan; 6) Pemerintah menghadapi tantangan dengan keterbatasan anggaran, sementara kompleksitas dan tuntutan masyarakat terus berkembang se-

hingga dituntut untuk semakin kreatif mencari sumber-sumber pendanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kolaborasi inovasi, sangat diperlukan adanya inisiatif inovasi baik dari faktor internal (pemerintah) maupun eksternal (masyarakat dan swasta). Inti sebenarnya dari konsep sistem kolaborasi suatu inovasi adalah untuk membuka jejaring (network), yang jejaring ini merupa­ kan rangkaian kemitraan, keterkaitan/ hubungan, dan pemetaan dari interaksi aktor lembaga serta variabel lainnya, sehingga membentuk pola (pattern) jejaring tertentu. Jejaring dapat terbentuk karena adanya simpul-simpul yang tergabung merasa memiliki (ownership), berinteraksi dan bertukar informasi/pe­ngetahuan sehingga kemampuannya (skill) meningkat dan setiap simpul menjadi berkemampuan (empowered) dan pada gilirannya mendapat manfaat (incentives) baik material maupun non material. Secara umum terdapat lima aspek dalam memetakan jejaring inovasi (Taufik, 2005), yaitu: a. Identifikasi Tujuan, Tema dan Agenda Bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait tujuan, agenda dan tema strategis jangka menengah dan jangka panjang dari suatu upaya pembangunan sistem inovasi baik di tingkat nasional maupun daerah. b. Pemetaan aktor/lembaga terkait bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaku-pelaku yang berperan sebagai simpul-simpul strategis dalam suatu jaringan inovasi sesuai peran dan kapasitasnya. c. Pemetaan pola keterkaitan antar aktor/lembaga Bertujuan untuk menggali informasi tentang hubung­an, aktivitas atau aliran informasi yang terjadi sebagai akibat interaksi antar aktor dalam sistem inovasi. d. Pemetaan infrastruktur jejaring inovasi Bertujuan untuk mendapatkan peta kemampuan teknologi informasi yang mendukung interaksi dan aliran pengetahuan antar aktor dalam kerangka jeja­ring inovasi. e. Perumusan strategi penguatan jeja­ ring inovasi Bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi atau untuk meningkatkan kapasitas jejaring inovasi yang ada saat ini.

Dalam rangka penguatan jejaring inovasi tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu didesain terlebih dahulu, yaitu : 1. Kebutuhan Pengembangan jejaring inovasi didasari karena adanya kebutuhan untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi yang telah dikembangkan daribest practices kemudian disebarluaskan (difusi), diadopsi, direplikasi dan terus dilakukan perbaikan dalam rangka untuk menjaga kesinambungan. 2. Agenda Didasari kebutuhan untuk mengembangkan jejaring inovasi maka dirumus­kan berbagai agenda kegiat­ an antara lain : • Advokasi inovasi untuk men­ dapatkan dukungan dari multi pihak; • Koordinasi dan konsolidasi de­ ngan berbagai aktor; • Membentuk forum-forum baik di tingkat lokal maupun pusat untuk menginventaris ide-ide inovasi; • Memantau dan mendampingi serta mengembangkan kapasitas dalam pelaksanaan inovasi; • Evaluasi pelaksanaan inovasi; • Melakukan langkah-langkah per­baikan dalam pelaksanaan inovasi; • Memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat mengakomo­ dasi, mendata dan mewadahi serta mempublikasikan berba­ gai kegiatan inovasi; • Menyusun regulasi yang mendukung inovasi tersebut; • Melakukan survey untuk meng­ identifikasi kebutuhan stakeholders; • Seminar/lokakarya/workshop nasional maupun internasional dalam pengembangan inovasi tersebut. 3. Interaksi antar aktor • Kampanye/sosialisasi dari teladan; • Penguatan komitmen; • Membangun kesepahaman; • Komunikasi dan mencari simpul yang saling menguatkan; • Sinkronisasi regulasi; • Meningkatkan partisipasi mas­ yarakat.

No. 1/I Juli 2016

41

artikel isu

Kegundahan Daerah Pasca Implementasi PP No.18 Tahun 2016 Oleh (Samsaraladiatno)

P

eraturan Pemerintah (PP) No.18 Tahun 2016 masih hangat dibicarakan. Tepat akhir Juni PP ini disahkan. PP No. 18 Tahun 2016 akan menjadi pintu baru masuknya perombakan struktur organisasi perangkat daerah. Hal ini yang menjadi kegundahan daerah. Secara konkret daerah harus mengubah struktur organisasi secara massif. Kegundahan tersebut tersirat dalam Dialog Publik “Meres­ pons PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah”. Dialog Publik yang dilaksanakan di Gedung A Lantai 2 lembaga Adminis­trasi Negara (21/7/2016) dilakukan untuk menjadi quick respon atas peraturan pemerintah yang memang baru dan menjadi perhatian khusus di daerah. Kegiatan yang diinisiasi oleh Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKS@)banyak menghadirkan pemerin­ tah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Kegiat­ an ini menghadirkan narasumber yang berbeda dengan kegiatan dialog publik sebelumnya. Mengambil tema peran pe­nguatan akar rumput, kegiatan ini menghadirkan Dra. Reni Suzanna, MPMM selaku Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat, Lembaga Administrasi Negara, Dr. Ridwan Rajab, M.Si selaku Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Drs. Haris Faozan, Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan SUmber Daya Aparatur, Lembaga Adminis­trasi Negara, Widhi Novianto, S.Sos., M.Si, selaku Peneliti Madya Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi daerah, Lembaga Administrasi Negara, Patricia Henny Dian Anitasari, SH., M.Hum., Analis Kebijakan Madya Pemerintah Kota Jogjakarta, Dr. Al Muktabar, M.Sc selaku Widyaiswara Utama. Kegiatan Dialog Publik Merespon PP No.18 Tahun 2016 diawali dengan pembukaan dan keynote speaker oleh deputi Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.

42

No. 1/I Juli 2016

Dalam paparannya, Tri Widodo banyak menyoroti terkait dengan perspektif kelembagaan dan perspektif kebijakan. Perspektif kelembagaan melihat tentang evolusi kelembagaan dan model kelembagaan. Evolusi dan model kelembagaan yang dirancang harus jauh lebih baik, efisien dan memberikan solusi. “Ini pen­ ting, apakah dalam PP ini mampu menjawab permasalahan serta tidak menimbulkan permasalahaan baru”, tambahnya. Sedangkan dalam perspektif kebijakan, disoroti terkait de­ ngan praktik PP No.18 Tahun 2019. Menurutnya tantangan terbesar dari PP ini yaitu bagaimana operasional dari peraturan ini. Salah satu hal penting dalam PP ini yaitu dikelompokkannya antara kepegawaian dan diklat. Lebih lanjut menurut Tri Widodo, pengelompokan ini akan mereduksi peran diklat. “Lembaga diklat akan bergerak sangat administratif perkantoran. Hal ini akan berbeda apabila berbentuk kantor atau badan diklat yang sifatnya mandiri”, tambahnya. Setelah keynote speaker, dialog dilanjutkan dengan pe­ma­ paran narasumber. Dialog dimoderatori oleh Caca Syahroni, S.IP., M.Si, Kepala Bagian Administrasi Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur. Dialog yang dilakukan me­ rupa­kan aspirasi dari kelompok Jabatan Fungsional baik Analis Kebijakan, Peneliti dan widyaiswara. Implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah : Tantangan dan Potensi Permasalahan Pelaksanaan implementasi PP No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bukannya tanpa resisten. Tercatat terdapat perbedaan hal yang signifikan, menjadi pembeda antara PP No.18 tahun 2016 dengan PP No.41 Tahun 2007. Salah satunya yaitu adanya pembobotan berdasarkan faktor umum sebesar 80% dan faktor khusus sebesar 20%. Disamping itu, terdapat perbedaan yang mencolok, diantaranya dikeluarkannya kelurah­ an dari perangkat daerah Kabupaten atau kota. Fenome­na ini dilihat oleh Dr. Ridwan Rajab, M.Si, Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) sebagai gejala resentrali­ sasi. “Penarikan urusan dan penyusunan nomenklatur yang berpedoman pada kementerian atau lembaga akan membuat fenomena resentralisasi tidak terelakkan,” tambahnya. Berdasarkan beberapa hal tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan terkait dengan implementasi PP No.18 Tahun 2016. Peneliti Madya Pusat Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD), Widhi Novianto, S.Sos., M.Si mencatat

setidak­nya terdapat tujuh potensi per­masalahan terkait dengan implementasi PP No.18 Tahun 2016 di antaranya terdapatnya urusan yang ditarik ke provinsi namun provinsi masih diragukan kapasitas un­tuk mengelolanya, terdapa turusan strategis bagi kabupaten atau kota yang memiliki dam-

pak yang signifikan seperti hu­tan kota, validasi OPD hanya diberi tenggat selama 15 hari, terdapatnya urus­ an-urusan tertentu yang di­laksanakan oleh kantor berpotensi ter­ bengkalai (karena kantor sudah tidak bisa lagi diwadahi dalam PP yang baru), ter­ dapat­­­nya disharmonisasi antara UU Pemda dengan UU sektoral. Widhi juga mengingatkan bahwa dengan berlakunya PP ini, maka daerah akan memiliki Pekerjaan Rumah (PR) lain. “Daerah harus melakukan pemetaan urusan, penyusunan perda, dan penyusunan jabatan”, tambahnya. Dr. Ridwan Rajab, M.Si, Kepala PKDOD juga mengingatkan terkait dengan tenggat waktu yang diberikan pada daerah dalam menyelesaikan penyesuaian perangkat daerah. “apakah waktu yang diberikan bisa mengakomodasi kebutuhan daerah,” tambahnya. Potensi permasalahan ini juga muncul dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Peraturan yang berjalan saat ini belum mengakomodasi adanya inovasi kelembagaan untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik. Menurut Patricia Henny Dian Anitasari, SH., M.Hum, Analis Kebijakan Madya Pemkot Yogyakarta, berdasarkan simulais yang telah dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta, hasil perhitungan OPD menunjukkan adanya penggelembungan jumlah struktur di daerah. “Ini dikarenakan, kesepahaman variable perhitungan belum ada”, tambahnya. Secara khusus, Henny mem­ berikan masukan bahwa struktur organisasi yang dibentuk dalam OPD yang baru harus mengarah pada pemberdayaan Jabatan Fungsional, diakomodasinya inovasi kelembagaan dalam rancang­ an Peraturan Pemerintahan (RPP) inovasi daerah dan grade jabatan yang disesuaikan dengan tipologi perangkat daerah.

Implementasi PP No. 18 Tahun 2016: Mewujudkan Profesionalisme ASN dengan Perangkat dan Kewenangan yang Terbatas Menurut Dr. Almuktabar, M.Sc., Widyaiswara Utama, PP No. 18 Tahun 2016 merupakan titik persinggungan antara Undangundang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU pemerintah Daerah (Pemda). Implementasi PP No.18 Tahun 2016 juga terkait dengan bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Amanat PP tersebut menyebutkan bahwa badan diklat hanya bisa dibentuk di tingkat Provinsi sedangkan di tingkat Kabupaten atau Kota, hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini akan menimbulkan friksi-friksi tertentu di daerah. Friksi tersebut di antaranya dengan kapasitas provinsi, kabupaten kota. Apakah memang sejatinya harus berada di provinsi, bagaimana dengan kabupaten atau kota yang sudah maju. Hal ini menjadi tantang­ an tersendiri terkait dengan implementasi PP No.18 Tahun 2016. Selain itu, dalam PP No.18 Tahun 2016 terdapat tiga perangkat daerah yang terkait dengan diklat di antaranya badan diklat, biro kepegawaian atau Sumber Daya Manusia (SDM) untuk di provinsi. Dalam paparannya, Reni Suzanna menyoroti tentang penggunaan variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum melihat terkait dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD sedangkan variabel teknis menyoroti tentang jumlah jabatan pimpinan tinggi, jumlah jabatan administrasi dan jumlah pemangku jabatan fungsional. Berdasarkan perumpunan ini, Reni menyoroti apakah sudah tepat dan seimbang. Lebih lanjut dijelaskan oleh Reni, indikator yang diguna­ kan terlalu bias dan luas. “Terlebih indikator variabel umum”, tambahnya. Akan tetapi, di luar itu, terdapat rekomendasi yang bisa digunakan untuk memperkuat posisi PP No.18 Tahun 2016 di antaranya perangkat daerah provinsi yang terkait dengan diklat harus memiliki bentuk badan mandiri (ada fungsi koordina si secara menyeluruh terhadap kabupaten dan kota) dan penetapan tipologi mempertimbangkan indicator jumlah kabupaten dan kota yang dibina. Penataan Organisasi Perangkat Daerah ke depan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mutlak untuk dilakukan setelah diberlakukannya PP No.18 Tahun 2016. Namun, penataan seperti apa yang bisa dilakukan? Bentuknya seperti apa? Hal ini belum bisa dijawab secara klir dalam PP No.18 Tahun 2016. Menurut Haris Faozan, Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKS@) OPD yang ideal yaitu OPD yang mampu berkinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bukan perangkat daerah yang fokus pada pengaturan besaran dan susunan organisasi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Haris Faozan, terdapat 3 jalan guna mewujudkan model organisasi perangkat daerah. Yaitu penataan model organisasi perangkat daerah konservatif. Model organisasi perangkat daerah yang mengakomodasi amanat dari PP No.18 Tahun 2016; model perangkat daerah yang moderat. Memperhatikan amanat peraturan perundangan dan karakteristik daerah dan model inovatif yaitu menawarkan penataan model perangkat daerah de­ngan memperhatikan polti­ik pembangunan daerah (visi dan misi daerah), karakteristik daerah dan peraturan perundangan yang ada. Dengan adanya pemode­lan OPD ini bisa membuat organisasi berkinerja tinggi dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan organi­sasi. n

No. 1/I Juli 2016

43

Storyline “MUJIB BUNG ALI” (MUTASI NAMA WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SIMULTAN DENGAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH AKIBAT JUAL BELI) Oleh Abdul Muis

S

ecara ideal setiap terjadi peralihan hak atas tanah dan/atau ba­ ngunan akibat adanya perbuatan atau peristiwa hukum segera diikuti de­ ngan pergantian nama Wajib Pajak (WP) PBB. Sehingga nama pemilik hak yang tertera di sertifikat tanah adalah sekali­ gus Wajib Pajak PBB. Tetapi yang terjadi saat ini di Kota Yogyakarta, setiap ada pergantian nama sertifikat tanah, pemilik hak tanah yang baru tidak segera melaporkan ke Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untuk merubah nama Wajib Pajak PBB sehingga Ketetapan PBB yang terbit masih atas nama pemilik tanah yang lama. Sebagai ilustrasi pada tahun 2014, data jumlah Wajib pajak BPHTB di DPDPK Kota Yogyakarta berdasarkan jenis peralihan hak atas tanah mencapai 4.061 wajib pajak, sedangkan jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mutasi PBB terlihat pada tahun yang sama hanya 806 orang. Hal ini menunjukkan tingkat keakti-

44

fan Wajib Pajak BPHTB untuk mengajukan permohonan mutasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih sangat rendah (19,8%) yang berakibat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terbit pada tahun berikutnya masih mencantumkan Wajib Pajak PBB (pemilik hak tanah) yang lama sehingga menimbulkan permasalahan : 1) Data Wajib Pajak dalam basis data PBB tidak valid 2) Petugas DPDPK, Kelurahan sampai dengan Ketua RT tidak tahu siapa pemilik tanah yang baru sehingga kesulitan menyampaikan ketetapan PBB karena nama Wajib Pajak PBB yang tertera masih pemilik yang lama 3) Wajib pajak PBB yang baru tidak mau menerima Ketetapan PBB karena masih tertera nama pemilik yang lama 4) Terjadi potensi tunggakan PBB akibat Ketetapan PBB tidak sampai ke tangan Wajib Pajak PBB

No. 1/I Juli 2016

Mengingat PBB dan BPHTB dita­ ngani oleh DPDPK, maka pelayanan PBB dan BPHTB punya peluang untuk dapat disimul­tankan agar setiap terjadi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan khususnya peralihan akibat jual beli tanah dapat dideteksi secara dini melalui proses pelayanan BPHTB. Dengan demikian, secara simultan wajib Pajak PBB segera diganti melalui proses mutasi nama Wajib Pajak PBB mengikuti pemilik hak tanah yang baru. Berpijak pada berbagai permasalahan itu, DPDPK Kota Yogyakarta menggagas pelayanan Mujib Bung Ali. Dengan adanya pelayanan ini maka mutasi nama Wajib Pajak PBB akan dilaksanakan secara otomatis, sehingga surat ketetapan PBB yang diterima oleh Wajib Pajak BPHTB pada tahun pajak berikutnya sudah atas nama Wajib Pajak BPHTB tersebut. Hal ini sekaligus untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul akibat kesalahan nama Wajib pajak PBB y a n g

masih mencantumkan pemilik tanah yang lama, baik dalam proses pendistribusian surat Ketetapan PBB oleh Ketua RW maupun Ketua RT dan mengurangi potensi tungga­kan PBB. Inovasi Mujib Bung Ali DPDPK Kota Yog­yakarta diawali dari satu gagasan yang sederhana, yaitu keinginan untuk dapat menerbitkan surat ketetapan PBB yang nama Wajib Pajaknya secara otomatis dimutasi disesuaikan dengan pemilik tanah yang baru yang terdeteksi saat proses pembayaran BPHTB. Gagasan awalnya sederhana tetapi inovasi yang dilakukan dengan menggabungkan dua sistem dan prosedur yang berbeda menjadi satu pro­ ses yang simultan membutuhkan kreatifitas yang tinggi. Karena kedua sistem prosedur tersebut sudah berjalan sendiri-sendiri beserta dengan regulasinya yang secara prinsipil berbeda. Karena PBB adalah pajak yang harus dipungut secara official assessment sedangkan BPHTB harus dipu­ngut secara self assessment, maka Inovasi Mujib Bung Ali harus dikaji secara teknis dan yuridis agar tujuan mulia untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak BPHTB dipastikan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Dari hasil koordinasi dengan para stakeholder tersebut diperoleh beberapa kesimpulan mendasar yang akan menjadi landasan inovasi, Mujib Bung Ali yaitu : 1. Wajib Pajak BPHTB yang melaporkan data peralihan hak atas tanah & membayar kewajiban BPHTB kepada DPDPK tidak serta merta bisa dijadikan

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untuk merubah nama Wajib Pajak PBB sehingga Ketetapan PBB yang terbit ma­ sih atas nama pemilik tanah yang lama.

acuan untuk mutasi nama Wajib Pajak PBB, mengingat peralihan ha katas tanah masih dalam proses dimana finali­ sasinya berada di Kantor Pertanahan saat sertifikat hak atas tanah terbit; 2. Dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah ada ketentuan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, apabila terlambat dikenakan sanksi adminis­tratif be­ru­pa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. 3. Secara yuridis Akta yang dibuat menunjukkan bahwa hakatas tanah sudah sah beralih kepada pihak pembeli meskipun sertifikat tanah belum terbit atas nama pembeli tersebut, sehingga data AJB yang dilaporkan oleh Notaris/PPAT/ Kepala kantor lelang kepada Walikota cq. Ka. DPDPK dapat dijadikan acuan untuk merubah wajib Pajak PBB; 4. Sesuai ketentuan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang PBB P2 : Pasal 26 ayat (1) : “Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, STPD, SKPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalah­an tulis dan/atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan. Inovasi Mujib Bung Ali, apabila telah dilaksanakan secara konsisten akan sangat besar manfaatnya terhadap Wajib pajak BPHTB. Untuk melihat dampak dan manfaat secara objektif, inovasi ini dapat diukur dari 3 (tiga) parameter : 1. Banyaknya data base Wajib pajak PBB dalam aplikasi SISMIOP PBB yang diup date melalui proses mutasi secara jabatan pada tahun berjalan;

2.

BanyaknyaSPPT PBB terbit pada tahun berikutnya de­ ngan data Wajib Pajak sudah dimutasi disesuaikan dengan nama pemilik hak atas tanah yang terakhir. Maka parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui efektifitas inovasi ini adalah Rasio Jumlah Mutasi WP PBB secara Jabatan dengan Jumlah WP BPHTB kategori jual beli. 3. Dampak ikutan lainnya, mengingat inovasi ini menciptakan sisdur baru berupa pemantauan atas penyampai­ an Laporan akta, maka Laporan Pembuatan Akta yang disampaikan Notaris dimanfaatkan secara maksimal sehingga akan teridentifikasi : a. Jumlah Notaris yang tertib me­nyam­ pai­­kan Laporan; b. Jumlah Notaris yang melanggar ketentuan karena menyampaikan laporan melebihi saat jatuh tempo yaitu tanggal 10 bulan berikutnya; c. Masuknya denda keterlambatan laporan pembuatan akta Notaris sehingga menjadi potensi baru Pendapatan Asli Daerah kota Yogyakarta, khususnya pendapatan lain-lain yang sah. n

No. 1/I Juli 2016

45

Storyline

“JAMILA” SI CANTIK DARI KOTA YOGYAKARTA

K

etika berbicara atau membayang­ kan Kantor Arsip atau Perpustakaan, maka yang terba­ yang adalah tumpukan kertas dokumen berdebu dan deretan buku kusam yang tidak terawat. Tapi bayangan tersebut pasti akan terhapus apabila melihat secara langsung Kantor Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Kota Yogyakarta, di Jalan Suroto No. 9 Yogyakarta. Tampak depan Kantor yang sangat rapi, berwarna segar, sedap dipandang mata, dan berada di tengah Kota Yogyakarta, pasti akan menghapus bayangan lama tersebut. Dan apabila melongok kedalam, maka akan terlihat deretan buku-buku yang ditata secara rapi sesuai de­ngan nomor kode masing-masing guna memudahkan pengunjung mencari buku se­ suai kebutuhannya. Image sebagai kota pelajar dan kota pendidikan yang telah melekat di Kota Yogyakarta ingin diwujudkan secara nyata oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta dalam rumusan visinya, yaitu “Menjadikan perpustakaan sebagai wahana Pendidikan, Penelitian, Pelestarian, Informasi, dan Rekreasi (P3IR)”. Sedangkan misinya adalah : • Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima; • Mensosialisasikan gemar membaca dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan; • Meningkatkan peran serta, partisi­ pasi, dan kontribusi masyarakat dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan perpustakaan;

•

46

Menjadikan perpustakaan seba­ gai perpustakaan yang dinamis. Motto yang diusung untuk mewujudkan visi dan misi adalah The Dynamic Library, dengan harapan perpustakaan bisa menjadi sarana publik yang terbuka untuk berbagai macam aktivitas masyarakat. Selain memberikan layanan bahan pustaka, perpustakaan juga menjadi pusat sumber belajar masyarakat. Khususnya yang terkait dengan aktivitas pendidikan, penelitian, pelestarian, infor­masi dan rekreasi, juga bisa menjadi tempat bagi masyarakat untuk belajar, berdiskusi, meningkatkan kapasitas diri, dan mendapatkan hiburan yang sifatnya edukatif. Oleh karena itu, perpustakaan ini menyediakan bahan pustaka yang diupayakan selalu up-to-date, akses internet dan wi-fi yang memadai, ruang baca yang cukup atraktif, ruang pertemuan, ruang diskusi tertutup, dan gazebo serta shelter yang cukup nyaman. Meskipun dapat dikatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta sudah bagus tapi mereka terus melakukan pembenahan dalam bentuk inovasi pelayanan. Salah satu inovasi terkait pelayanan yang diluncurkan adalah “JAMILA” (Jaminan Layanan Mengantar Buku ke Pemustaka) pada September 2015. JAMILA diluncurkan karena ada­ nya permasalahan yang dihadapi terkait dengan meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka tapi tidak diimbangi de­ngan area atau ruangan yang memadai. Sehingga pemustaka merasa tidak nyaman, berjubel dan ramai yang berdampak tidak tenang. Dampaknya tujuan untuk membaca dan belajar menjadi terganggu. Hal inilah yang melandasi diluncurkannya inovasi JAMILA di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta. Inovasi JAMILA me­rupakan layanan deli­very service, yaitu

No. 1/I Juli 2016

pelayanan antar bahan pustaka berupa buku perpustakaan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta kepada masyarakat di Kota Yogyakarta dengan sistim pesan melalui web perpustakaan http://perpustakaan. jogja­kota.go.id ataupun email: perpus_ [email protected]. Dengan inovasi “JAMILA” maka kedepannya masyarakat akan hemat waktu, biaya dalam meminjam koleksi buku-buku perpustakaan, sedangkan Perpustakaan Kota Yogyakarta akan semakin nyaman karena tidak terlalu ramai. Tujuan utama “JAMILA” adalah me­ ning­katkan responsibilitas Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta untuk memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta mudah diakses oleh masyarakat dikarenakan keterbatasan waktu mengunjungi perpustakaan. Inovasi ini juga dalam upaya meningkatkan efektifitas kinerja personalia layanan perpustakaan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta. Sedangkan sasarannya adalah mas­yarakat Kota Yogyakarta, terutama dari kalangan pegawai, mahasiswa, pelajar, dimana dikarenakan rutinitas harian mereka menyebabkan tidak mempunyai waktu luang/khusus untuk mendatangi perpustakaan. Inovasi “JAMILA” Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta dapat dikatakan “anti mainstream”. Mengapa? Karena biasanya perpustakaan dikatakan berhasil apabila dikunjungi banyak pemustaka, tetapi dengan “JAMILA” justeru perpustakaan akan cenderung menjadi sepi, karena pemustaka dapat dilayani secara online dan jemput bola. n (Agustinus Sulistyo)

Pantun

Pantun Inovasi

(Tr Hari Jum’at hari keramat, Doa terpanjat agar hidup selamat … Mindset hebat tak pernah terlambat, Tampil tercepat demi masyarakat …

Berdebur ombak berdebur, Berdebur ombak penuh variasi … Bersyukur sungguh kita bersyukur, Kini di LAN ada Deputi Inovasi…

Mentari telah lama berganti rembulan, Roda pedati tak henti menjejak bumi ... Meski bekerja sering hingga larut malam, Hati berseri karena berkontribusi untuk negeri …

Walau debur ombak menerpa, Takkan laju perahu berhenti… Walau hancur dihantam gempa, Jiwa inovasi tetap di hati… Kalau senang bergerak aktif, Sila lakukan berlama-lama … Kalau pola pikir sudah inovatif, Segera tinggalkan paradigma lama … (Makhdum Priyatno, 2015)

PENDAPAT TENTANG INOVASI BIDANG PELAYANAN PUBLIK Uli Hartati Panggabean (Blogger Kompasiana, ibu dengan dua anak bekerja di perusahaan swasta Jakarta): “inovasi hrs berbau sesuatu yg anyar dan canggih ya, maunya kalo dipelayanan itu memuaskan, singkat padat dan jelas, harapannya tetap sama harus cepat dan sigap,krn nya hrs diberi org2 yg ahli dan paham”

Tri Widodo W. Utomo 2015

Apa Kata Mereka PERPANJANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 5 MENIT SAJA

PERIJINAN DI BPPT KOTA BANDUNG

Risca Rahayu (Warga Kota Bandung) “Pengurusan perpanjangan pajak kendaraan bermotor roda dua milik saya dilakukan dalam waktu 5 menit dan de­ngan sistem drive thru seperti layaknya memesan makan di restoran cepat saji”

Tri Budiarti (Dokter di Kebumen)

“Inovasi itu ya slain kreatif, terbaru, memudahkan si penerima pelayanan publik, menambah khasanah ilmu si pemberi pelayanan, cepat, tanggap, sigap, praktis bs diterima dg baik oleh penerima pelayanan, bisa dilakukan de­ ngan baik jg oleh si pemberi pelayanan. Harapannya pelayanan publik semakin bermutu, adil, gampang diterima/dilakukan oleh smua kalangan, tidak merepotkan.Penerima maupun pemberi pelayanan sama2 puas”.

Op

Itong Making (PNS di Provinsi NTT)

“inovasi pelayanan publik itu menurut saya kunci suksesnya pada menentukan target dan tujuan yang tepat dari sebuah pelayanan yang mau dirubah. Tanpa kita menentu­ kan target yang tepat, sebuah inovasi pelayanan mungkin akan kurang memberiikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan”.

No. 1/I Juli 2016

Nisa Agistiani Rachman (PKRA-LAN) “terkait dengan kepastian pelayanan, pengguna layanan atau dalam hal ini pengaju perizinan di BPPT Kota Bandung, dapat mengetahui secara online proses perizinan yang sedang dilakukan. Sehingga pengguna layan­an dapat memantau secara langsung proses perizinan sudah sampai di tahap apa dan sisa tahapannya.”

47

Pantun Resensi Buku

HOW TO FLY A HORSE:THE SECRET HISTORY OF CREATION,INVENTION AND DISCOVERY BY: KEVIN ASHTON

B

uku ini mengupas secara menda­ lam berbagai contoh terkait pencipta­ an, penemuan dan penjelajahan dari berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh orang dan perusahaan be­sar di dunia. Hasil dari analisisnya me­mutarbalikkan mitos-mitos terkait de­ngan inovasi mulai dari pelaku, metode, proses serta durasi suatu inovasi bisa direalisasi­kan. Inovasi itu bisa dilakukan siapa sajabukan hanya milik orang jenius karena pada hakekatnya manusia dilahirkan de­ngan kemampuan selalu mencipta. Buku ini menguak pola bagaimana mencip­ ta hal-hal baru: dorongan dan tantangan. Para pencipta menggunakan seluruh waktunya untuk mencipta dengan selalu gigih walaupun ada keraguan, kegagalan, cemoohan, dan penolakan sampai mereka berhasil menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Mencipta adalah bukan sesuatu yang magis tetapi sesuatu yang dihasil­kan melalu proses bekerja. Semua pencipta yang menghasilkan ciptaan baru pasti akan melalui langkah demi langkah dalam menemukan masalah, menemukan solusinya dan diulangi begitu seterusnya. Akar dari inovasi adalah seperti melihat sesuatu kemudian berpikir “Aku dapat membuatnya lebih baik”. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa inovasi bukan merupakan sesuatu yang ajaib, siapapun bisa melakukan inovasi. Tidak perlu menjadi pintar atau terkenal untuk menjadi inovator. Untuk menjadi seorang inovator, maka kita harus mampu meneliti dan menganalisa langkah terbaik kedepannya, mampu mengetahui kelemahan dan kesalahan yang telah terjadi, mampu menghadapi tantangan dan perubahan. Inovasi merupakan hal yang biasa asalkan kita tetap mau terus menerus berusaha melakukan dan menciptakan sesuatu. Jangan anggap kegagalan yang kita hadapi saat berinovasi merupakan hal yang membuang waktu, tapi dalam proses kegagalan tersebut kita dapat menemukan berbagai alternatif solusi untuk meme­cah­kan masalah tersebut. Pada prinsipnya, untuk menyambut hal baru tersebut diawali de­ ngan penolakan-penolakan dalam prakteknya. Inovasi merupakan hasil dari berfikir seperti berjalan. Kaki kiri sebagai masalah dan kaki kanan sebagai solusinya. Seberapa besar langkah yang diambil bukan menjadi ukuran keberhasilan dari inovasi itu melainkan berapa banyak kita mampu meraih­ nya. Inovasi/terobosan baru yang telah diciptakan bukanlah sebuah inspirasi sesaat, namun harus dipertahankan seumur hidup. Jadi, hal yang paling penting yang harus dilakukan seorang inovator adalah bekerja dan tidak boleh berhenti. Dimulai dari inovasi yang sederhana dan mungkin saja pemikiran yang berbeda dengan yang dipikirkan/konsep orang lain, dapat menjadi sebuah inovasi dan membuahkan karya yang spektakuler, oleh karena itu, poin yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah ”Jangan berhenti untuk berfikir dan mencetuskan ide-ide”. Buku ini sangat baik digunakan sebagai referensi untuk mengenalkan inovasi awal dalam audiensi inovasi sektor publik. Hal ini dikarenakan buku ini mengupas secara tuntas mitos-mitos dalam inovasi seperti siapa pelaku inovasi, bagaimana metode/proses/cara inovasi dilakukan dan apa inovasinya. n (SHB/HRP)

48

No. 1/I Juli 2016

Komik

Sleeper Bus (1)..

- BY Joelpikar Dal-doel

Sido

muli

h

Sido Panas Sekali

muli

h

Lebaran Sudah Tiba Waktunya mudik untuk semua

Angkutan darat terutama bus masih menjadi buruan walaupun kurang nyaman

Bersambung

Sido

Pengen tiduran di bus

muli

Sidomu

h

lih

Ada gag ya bus yang bisa buat istirahat

Aduh Capeknya

Jika di bus para penumpang sebenarnya menginginkan pun bisa untuk tidur selonjor

Mungkin perlu dilakukan suatu ionvasi untuk meningkatkan kwalitas pelayanan

No. 1/I Juli 2016

49

Storyline Sambung Rasa Kopi Darat Komunikasi Efektif Pemerintah dan Masyarakat

S

ambung Rasa Kopi Darat merupakan akronim dari Sambung Rasa Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah dan Rakyatnya. Istilah akronim tersebut dimaksudkan untuk mengakrabkan program pemerintah di telinga masyarakat. Program pemerintah yang telah diingat dengan mudah oleh masyarakat membuat upaya sosialisasi inovasi pemerintah daerah akan berjalan le­ bih efektif. Filo­ sofi inovasi ini didasari oleh visi Kabupaten Majalengka yang sedang gencargen­carnya m e m bangun di semua sektor dengan slogan M A K MUR (Mandiri Aman Kondusif maju Unggul dan Religius). Kondisi ini harus didukung de­ ngan adanya upaya silahturahmi dalam bentuk sambung rasa antara pemerin­tah daerah de­ ngan tokoh masyarakat, ulama, peta­ni, pemuda dan insan pers. Forum Sambung Rasa Kopi Darat ditujukan untuk sarana memba­ngun komunikasi dan menyampai­kan informasi serta aspirasi demi terwujudnya situasi yang aman dan kondusif. Sambung Rasa Kopi Darat (Komunikasi Pimpinan Pe­merin­tah Daerah dan Rak­ yat­­nya) diinisiasi oleh Bagian

50

No. 1/I Juli 2016

Humas Setda Majalengka. Program Sambung Rasa ini merupakan perwujudan komuni­ kasi dua arah yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyat. Komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat menunjukkan terjadinya akses Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan demikian, pembangunan daerah di Kabupaten Majalengka berjalan dengan baik sesuai dengan visi daerah yang telah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Suatu Tatanan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangun­an Majalengka yang “MAKMUR”. KIP yang telah dicapai menunjukkan bahwa pemerin­tah Kabupaten Majalengka telah mendistribukan informasi kepada publik sehingga hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Kabupaten Majalengka dapat langsung diketahui secara luas oleh publik. Masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi dua arah dapat mudah menyebarluaskan informasi yang telah diterima kepada masyarakat lainnya. Bahkan, masyarakat mampu menjadikan informasi itu sebagai acuan pembenahan diri guna peningkatan kualiatas taraf hidup mereka. Tentu saja sebagai rakyat kita akan sangat senang jika pemerintahdapat selalu hadir ditengah kita. Program dan kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah dapat berjalan baik dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat jika sudah terjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat. Komunikasi dua arah akan membenahi hubungan masyarakat dengan pemerintah supaya tidak ada konflik

dan menghilangkan kesan masyarakat bahwa mereka kurang diperhatikan sekaligus bisa dijadikan sebagai sarana bahwa pemerintah selalu hadir di te­ ngah masyarakat. Program Sambung Rasa Kopi Darat bertujuan untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat agar terwujudnya pencerahan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan publik dan program pembangunan di kabupaten Majalengka sehingga meningkatnya kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap pe­ laksanaan pembangunan melalui elemen-elemen terkait se­ suai judul/unggulan yang akan dibahas dan disiarkan oleh RRI yang dipancar luaskan di seluruh wilayah Indonesia, di radio swasta di Majalengka, disiarkan di TV lokal, diupload di web majalengkakab.go.id Dalam penerapan inovasi Sambung Rasa Kopi Darat, di­ butuhkan tahapan-tahapan yang tepat dalam rangka men­jamin keberhasilan prog­ ram. Awal mula inovasi Sambung Rasa Kopi Darat adalah melakukan kerjasama de­ngan salah satu stasiun lokal. Pemilihan lokus kerjasama adalah Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Cirebon. Langkah selanjutnya adalah mengajukan sebuah proposal dan MoU yang harus disepakati kedua belah pihak, dalam hal ini adalah Pemkab Majalengka dan RRI Cirebon. Poin ini sangat penting dalam rangka menjamin legali­ tas kerjasama yang tengah ber­ langsung sekali­gus menjadi payung hukum.

Dalam perjalanan, tentunya Forum Sambung Rasa Kopi Darat harus mempunyai kerangka operasional yang jelas dan inovatif. Dengan demikian, penentuan isu terkini harus sering diupdate oleh Pemkab Majalengka dan RRI Cirebon sehingga masyarakat dapat antusias mengikuti perkembangan forum tersebut. Demi menjamin kesiapan pelaksanaan Forum, maka perlu dilakukan rapat persiapan secara intensif. Rapat persiapan tentunya tidak akan cukup memberikan gambaran di lapangan. Tim Pemkab Majalengka kemudian langsung meninjau lokasi RRI Cirebon guna mengecek sarana dan prasana yang dapat menunjang kelancaran forum. Hasil pengecekan lapangan selanjutnya akan dituangkan ke dalam laporan persiapan kegiatan sebagai bukti dan dokumentasi adanya kegiatan tersebut. Isu yang tengah dibahas akan dilakukan secara dua arah karena melibatkan interaksi masyarakat secara live. Tindak lanjut dari penanganan isu akan langsung ditindaklanjuti oleh Pemkab Majalengka dengan melakukan koordinasi dengan Organi­sasi Pe­rangkat Daerah (OPD) yang secara khusus me­ nangani isu tersebut. Salah satu tujuan pe­ nerapan strategi adalah mengupayakan agar seluruh inovasi yang telah diterapkan dapat bersinergi dengan semua kepentingan dimulai dari awal hingga akhir program. Urgensi strategi juga dibutuhkan dalam penerapan inovasi Sambung Rasa

Kopi Darat. Komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka dan masyarakat dapat berlangsung dua arah. Komunikasi yang demikian akan lebih bisa menggambarkan permasalahan real yang terdapat di masyarakat. Pelaksanaan Forum akan dibuat me­narik dengan menghadirkan stakeholder dan leading sector dalam rangka menggalang solusi yang cepat terhadap permasalahan yang muncul di tengahtengah masyarakat. Untuk memperluas cakupan informasi terkait pelaksanaan forum, maka perlu adanya pelibatan pers sehingga output sambung rasa bisa terinformasikan secara luas kepada masyarakat. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan sambung rasa ini diantaranya OPD, camat, kepala desa dan tokoh masyarakat yang terkait isu yang dibahas. Sumber daya yang diguna­kan dalam kegiatan sambung rasa ini selain personil Humas juga melibatkan insan pers seba­ gai penyebar informasi.

Alhasil dari pelaksanaan sambung rasa diperoleh solusi permasalahan atau isu yang dibahas, misalnya isu tentang kebutuhan masyarakat akan perbaikan jalan menuju tempat wisata, maka output­nya adalah perbaikan jalan. Selain itu dengan diterapkan juga sistem evalua­si membuat tabel capaian kegiatan dari mulai perencanaan sampai selesainya pelaksanaan, tentu saja dapat menjadi modal perbaikan kinerja pemerintah. Dengan adanya Inovasi Sambung Rasa, masyarakat merasakan manfaat secara langsung. Masyarakat merasa dilibatkan dalam setiap program yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Di samping itu, manfaat yang secara langsung dirasakan adalah kontri­ busi RRI Cirebon dalam pengembang­an komunikasi dua arah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka de­ ngan masyarakatnya. RRI Cirebon sukses menjadi agen yang menghubungkan komunikasi kedua kepentingan. Radio tersebut juga semakin dirasakan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan yang bagus tentu saja memiliki kendal. Dalam hal ini kendala juga dialami saat melaksanakan kegiatan ini salah satunya penentuan lokasi acara yang sesuai dengan tema dan menentukan tema yang sesuai dengan isu yang sedang hangat. Sambung Rasa yang telah dijalankan telah berhasil membuat model komunikasi baru antara pemerintah dengan masyarakat. Hubungan komunikasi Inovasi sepenuhnya didukung pada tahun mendatang karena telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung program-program pemerintah Kabupaten Majalengka. Komunikasi Pimpinan Pe­merintah Daerah dan Rak­ yat­nya perlu dibangun melalui Inovasi Sambung Rasa agar rencana dan program pemerin­tah dapat tersampaikan secara langsung. Ke­suksesan penerapan inovasi Sambung Rasa di Kabupaten Majalengka tentunya dapat diapdosi oleh instansi dan pemerintah daerah lainnya agar hubungan berlangsung dengan baik. n (Teguh – PIPEL) Sumber : Dokumentasi Inovasi Kabupaten Majalengka Tahun 2015

No. 1/I Juli 2016

51

Storyline Profil

Inovasi Bebas Pasung

Puskesmas Teluk Lubung Muara Enim “Human beings can withstand a week without water, two weeks without food, many years of homelessness, but not loneliness. It is the worst of all tortures, the worst of all sufferings.” ― Paulo Coelho

K

esepian merupakan salah satu kondisi paling menggetirkan yang dapat dialami manusia. Dan sa­lah satu manifestasi dari kesepian hadir dalam kondi­si keterpasungan. Karena beberapa alasan, se­se­ orang dipasung di rumah oleh anggota keluarganya sendiri. Ini dialami misalnya oleh mereka yang menderita penyakit atau gangguan jiwa akut.

52

No. 1/I Juli 2016

Jiwa seseorang dapat terganggu karena beberapa alasan, misalnya akibat kejadian traumatik, tekanan hidup yang berat, stres yang berlebih, dan sebagainya. Bagi yang berada dalam keadaan akut, keadaan kadang sedemikian menyulitkan bagi orang terdekat dan lingkungan sehingga pemasungan pun terpaksa ditunjamkan kepada mereka. Penyakit gangguan jiwa, beserta pemasungan sebagai respons pahit atas beberapa alasan sebagaimana disebutkan di atas dapat kita temui di berbagai tempat di negeri ini. Salah satunya terjadi di sebuah kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan, yakni Kabupaten Muara Enim. Pemasungan di zaman yang sudah modern ini sesungguhnya merupakan fakta yang memprihatinkan apalagi jika dikaitkan dengan persoalan mendasar mengenai hak asasi manusia. Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pemasungan merupakan sebuah bentuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana (lihat Pasal 86). Prevalensi penderita gangguan kejiwaan di Kabupaten Muara Enim ternyata lumayan tinggi. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, prevalensi gangguan jiwa berat di Kabupaten Muara Enim sebesar 1,1 persen. Jumlah ini lebih besar dari persentase nasional yang besarannya 0,46 persen. Dari hasil pendataan Puskesmas, pada tahun 2013 terdapat setidaknya 1.184 penderita gangguan jiwa dengan 12 di antaranya mengalami pemasungan. Pada tahun 2014, jumlah penderita gangguan jiwa menurun jadi 1.008 orang namun yang menderita pemasungan justru naik menjadi 31 orang. Berpijak pada kondisi itu Puskesmas Teluk Lubung di Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim tergerak untuk memperbaiki keadaan tersebut. Apalagi, di wilayahnya saja tercatat ada sekitar 45 orang pengidap gangguan jiwa berat (skizofrenia) pada tahun 2013 dan 48 orang pada tahun 2014.Dengan inovasinya yang dinamakan Bebas Pasung, Puskesmas Teluk Lubung berusaha membebaskan semua orang yang masih dipasung sekaligus memperbaiki metode pemberian perawatan bagi penderita gangguan jiwa. Inovasi yang dibidani bersama antara Puskesmas dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam kerangka program Laboratorium Inovasi pada tahun 2015 ini dilahirkan demi

“Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, prevalensi gangguan jiwa berat di Kabupaten Muara Enim sebesar 1,1 persen. Jumlah ini lebih besar dari persentase nasional yang besarannya 0,46 persen”. mendukung visi Muara Enim Bebas Pasung pada tahun 2018. Sejumlah masalah yang dihadapi ketika program ini berjalan adalah tidak teraturnya kunjungan pasien yang mengalami gangguan jiwa. Pada tahun 2013 hanya 3,75 persen pasien yang rutin berkunjung untuk perawatan dan mengambil obat. Pada akhir 2014, rata-rata kunjungan pasien per bulan meningkat menjadi 38,32 persen. Namun, hal itu masih belum bisa dikatakan baik karena tidak semua pasien menjangkaunya. Masalah lainnya adalah masih adanya penderita gangguan jiwa yang dipasung di wilayah Puskesmas Teluk Lubung, di mana pada tahun 2014 ditemukan dua pasien pasung dan bertambah menjadi empat pasien pasung di tahun berikutnya. Bagaimana inovasi Bebas Pasung dijalankan? Ada dua lang­ kah utama yang dilakukan. Pertama,mengubah sistem pelayan­ an pengobatan penderita gangguan jiwa yang awalnya dilakukan di puskesmas beralih dilakukan di desa tempat penderi­ta tinggal. Desentralisasi pelayanan dilakukan dengan melimpahkan sebagian kewenangan dokter puskesmas kepada bidan desa. Di antaranya kewenangan memberikan obat dan melakukan tinda­kan darurat pertama untuk kondisi darurat psikiatrik di desa. Untuk dapat menjalankan kewenangan tersebut, setiap bidan desa mengikuti pelatihan yang dipandu dokter puskesmas dan diberikan buku panduan. Dengan memindahkan pelayanan pemberian obat ke desa, maka obat dapat diambil langsung ke pos kesehatan desa atau puskesmas pembantu yang terletak di desa. Jika keluarga pasien tidak mengambil obat, maka obat akan diantarkan langsung ke rumah pasien oleh bidan desa. Obat-obatan ini diberikan gratis oleh pemerintah. Namun demikian, dalam sistem ini dokter puskesmas juga tetap terlibat. Setiap tiga bulan sekali, dokter melakukan peninjauan langsung ke desa-desa. Langkah kedua yang dilakukan adalah melibatkan unsur pemerintah desa dan masyarakat untuk menangani pasien gangguan kesehatan jiwa. Untuk ini, puskesmas membentuk Tim Kesehatan Jiwa di desa yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, kader kesehatan desa, tokoh masyarakat, dan keluarga pasien. Tim ini bertugas memantau kondisi pasien dan melaporkan jika ditemukan pasien baru gangguan kesehatan jiwa. Tim ini juga melakukan pembebasan jika menemukan ada­nya pasien yang dipasung di desa. Pembebasan dilakukan

bersama oleh Tim Kesehatan Jiwa dengan dibantu pihak dari RS Ernaldi Bahar, Palembang, yang merupakan rumah sakit jiwa terdekat dari wilayah Puskesmas Teluk Lubung. Setelah berjalan selama beberapa saat, inovasi Bebas Pasung sudah mulai menunjukkan hasilnya. Distribusi obat dapat dilakukan dengan lebih baik karena pasien yang sebagian besar berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah bisa mendapatkan obat tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi ke puskesmas. Konsumsi obat yang lebih rutin ini tentunya mempercepat kesembuhan pasien. Ada pun berkaitan dengan upaya pembebasan dari pasung juga telah menunjukkan hasilnya. Ada enam orang yang telah dibebaskan dari pasung di lima desa di Kecamatan Belimbing. Sebagian besar dari pasien yang telah dibebaskan dari pasung tersebut telah dirujuk ke RS Ernaldi Bahar. Beberapa di antaranya juga telah kembali ke tengah keluarga dan beraktivitas seperti semula setelah teratur minum obat. Inovasi Bebas Pasung yang dilakukan oleh Puskesmas Teluk Lubung merupakan contoh inovasi pelayanan kesehatan yang patut ditiru dan disebarluaskan. Dengan menggunakan metode jemput bola sekaligus pelibatan masyarakat, masalah-masalah yang dihadapi dalam penanganan kesehatan jiwa dapat diatasi secara simultan. Replikasi atas inovasi ini perlu didorong tidak saja di seluruh Kabupaten Muara Enim, melainkan juga di berbagai daerah di Indonesia mengingat masih banyak kota/ kabupaten di Indonesia yang warganya mengidap gangguan kesehatan jiwa. Dengan jiwa yang sehat, akan didapatkan warga yang lebih berdaya dan produktif sebagai modal utama pembangunan. n (Galih/Niken) Sumber: Dokumen Laboratorium Inovasi Lembaga Administrasi Negara.

No. 1/I Juli 2016

53

Storyline Profil

One Map Policy Data Informasi Geospasial Tematik

I

nformasi geospasial yang akurat dan terpercaya sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambil­an keputusan dan pelaksana­an proses pembangunan. Selain itu dapat pula memiliki dampak besar bagi perekonomian masyarakat di berbagai daerah. Oleh karena itu pada Sidang Kabinet RI tanggal 23 Desember 2010, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) dengan memanfaat­kan informasi geospasial. Penyediaan satu peta ini merupakan perwujudan dari tujuan adanya pemerintahan yaitu untuk menjamin berjalannya proses pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, untuk menjamin berlangsungnya hal tersebut maka pemerintah perlu memiliki peta dan informasi geospasial yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya peta yang berisi data kondisi alam dan sosial ekonomi tersebut, pemerintahakan lebih mudah dalam mengambil kebijakan. Keberadaan informasi geospasial sa­ ngatlah penting dalam pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UUIG) yang dimaksud dengan geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada dan di atas permuka­ an bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Sedang­kan data geospasial adalah data yang mengidentifikasikan lokasi geografis dan/atau karakteris­tik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial terdiri

54

No. 1/I Juli 2016

atas informasi geospasial dasar (IGD) dan informasi geospasial tematik (IGT). Penyelenggaraan informasi geospasial dasar merupakan tanggung jawab dari Badan Informasi Geospasial (BIG), sementara itu informasi geospasial tematik menjadi wewenang sektoral yang dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga terkait. Badan Informasi Geospasial Tahun 2014 melalui Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik melakukan inovasi One Map Policy Data Informasi Geospasial Tematik. Inovasi yang merupa­ kan proyek perubahan Diklatpim II Polabaru dari Dr. Suprajaka, MT (Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik pada saat diklat berlangsung) adalah suatu upaya untuk melakukan integrasi dan sinkronisasi data geospasial tematik yang tersebar pada Kementerian dan Lembaga penyelenggara informasi geospasial tematik, sehingga dapat diperoleh data informasi geospasi altematik yang akurat dan terpercaya. Hal ini menjadi jawaban atas permasalahan pelaksanaan infor­masi geospasia ltematik yang dilakukan secara sektoral oleh Kementerian dan Lembaga yang ternyata tidak berjalan se­suai dengan yang diharapkan, tingginya ego sektoral dari ma­ sing-masing walidata di Kementerian dan Lembaga terkait meng­ akibatkan tidak adanya sinkronisasi dan banyaknya tumpang tindih dalam penyediaan informasi geospasial tematik. Sampai dengan tahun 2014 setidaknya terdapat 94 jenis data geospasial yang diselenggarakan oleh Kementerian dan Lembaga. Jika tidak ditangani dengan segera hal tersebut dapat menimbulkan efek negatif tidak hanya pada proses pembangun­an tetapi juga dalam menentukan batas wilayah, pertanahan, kepariwisataan, investasi, serta pertahanan dan keamanan. Dengan adanya inovasi tersebut proses penyelenggaraan IGT yang ada pada masing-masing Kementerian dan Lembaga penyelenggara IGT dilakukan dengan Standar Metoda yang sama sehingga tidak terdapat lagi tumpang tindih data dan benturan kepentingan dari masing-masing penyelenggara IGT. Sedangkan untuk mempermudah proses pengisi­an data IGT

dibangun sebuah sistem informasi data geospasial tematik dengan alamat http://ppit. big.go.id sehingga dalam proses pengisian data IGT dapat dilakukan bersama-sama oleh wali data di setiap Kementerian dan Lembaga penyeleng­gara. De­ngan adanya sistem informasi ini akan menjamin tersedianya data IGT yang terkini dan akurat. One map yang telah disepakati menunjuk­ kan luas mangrove di Pulau Jawa adalah 36.088 ha di mana 60% (21.944 ha) berada di Provinsi Jawa Timur. Lahan seluas 93.280 ha diketahui berpotensi untuk rehabilitasi mangrove di Jawa. Mangrove di Jawa memiliki fungsi ekologi sebagai peredam gelombang dan penahan intrusi air laut. Sedang one map terumbu karang menunjukkan luas terumbu karang Indonesia adalah 2,5 juta ha. Seba­ nyak 34% luas terumbu karang di Indonesia berada di perairan Sulawesi yang merupakan jantung dari segitiga terumbu karang (Coral Triangle Area). Keberadaan one map untuk wilayah pesisir dan laut adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI bagi pengelolaan pulau kecil terluar dan implementasi blue economy pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan satu peta (one map policy) ternyata telah masuk ke dalam tiga poin Paket kebijakan ekonomi VIII pemerintahan Joko widodo-Jusuf Kalla seperti yang telah diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presi­den pada 21 Desember 2015. Darmin menjelaskan, kebijakan satu peta itu mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional menjadi salah satu prioritas pemerintah. Informasi Geospasial Tematik (IGT) selama ini masih tumpang tindih satu sama lain. Itu membuat pengembangan kawasan atau infrastruktur, seringkali terbentur dengan sejumlah masalah terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Poin kedua, pemerintah ingin mempercepat pembangunan dan pengembangan kilang minyak dalam negeri yang akan dituangkan dalam peraturan presiden. Indonesia saat ini memiliki 4 kilang minyak di Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Dumai dengan kapasitas sekitar 900 ribu barel per hari. Dalam waktu dekat, 2 kilang akan dibangun di Bontang dan Tuban dengan kapasitas 300 ribu barel per hari. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mengu­rangi ketergantung­an impor BBM. Poin ketiga, pemerintah memberikan insentif dalam bentuk bea masuk 0 persen untuk 21 pos tarif terkait suku cadang dan komponen perbaikan atau pemeliharaan pesawat terbang. Skema bea masuk yang selama ini ditanggung pemerintah (BMTDP) kata Darmin, sulit dimanfaat­ kan perusahaan jasa pemeliharaan pesawat karena tidak memberikan kepastian bagi pengadaan barang yang dibutuh­kan. n (Tyas-P2IPK) Sumber: Dokumen Laboratorium Inovasi Lembaga Administrasi Negara.

No. 1/I Juli 2016

55

Profil Cerpen

IZIN…

M

atahari hampir berada tepat di atas kepala ketika aku sampai di kantor mungil tersebut. Lokasi kantor berada di dekat gerbang masuk komplek, dengan pintu terbuka seolah menyambut setiap tamu yang datang. Namun ketika aku masuk ke satu-satunya ruangan yang ada di kantor itu, tak seorang pun menyambut. Hanya tumpukan berkas, kertas-kertas formulir, dan beberapa alat tulis bergeletakan di atas dua meja yang saling berhadapan dengan masing-masing dua kursi di depannya.Tak ada mesin fax, telepon atau komputer.Benar-benar ruang kerja yang sederhana, ruang kerja sekaligus ruang tamu yang sempit. Akupun duduk menunggu di kursi depan meja tersebut. Tiba-tiba datang seorang lelaki berpakaian putih hitam tergopoh-gopoh masuk diikuti oleh dua orang wanita berpakaian hitam-hitam.Wajah wanita itu sembab memerah.Dan mereka segera terlibat dalam percakapan tanpa menghirau­kan kehadiranku. “….jadi semuanya 4 juta ya pak, sudah termasuk semuanya kan..?” Tanya wanita itu datar. “Iya bu. Kalau dulu bayarnya sendirisendiri.Taman sendiri, gali lubang sendiri.Sekarang sudah jadi satu…” lelaki itu menjelaskan sambil melirikku dan baru menyadari kehadiranku. “Ibu ada keperlu­ 56

No. 1/I Juli 2016

an apa?” tanyanya. “Mau memperpanjang pak. Biar ibu ini saja dulu.”Jawabku maklum karena tahu wanita berwajah sembab tadi baru saja kehilangan anggota keluarganya dan te­ ngah menyiapkan petak pemakaman.Dan mereka pun tidak menghiraukan aku lagi. Sembari menunggu dilayani, aku ber­ pikir. Hal yang membuatku cukup ter­ cengang adalah angka yang baru disebutkan tadi. Semahal itukah memakam­kan anggota keluarga kita yang sudah mening­ gal? Bagaimana bila kita tak memiliki uang sebanyak itu? Bukankah di spanduk depan kantor Taman Pemakaman Umum tersebut tertulis bahwa biaya gali lubang gratis, biaya taman gratis, bia­ya tenda gratis, dan lain-lain. Lalu untuk apa uang sebanyak itu? Bagi orang yang memiliki cukup uang, mungkin angka itu memang tak seberapa dibandingkan dengan kenyamanan hati mengetahui bahwa kita bisa menyediakan tempat peristirahatan terakhir yang layak untuk anggota keluar­ ga yang kita cintai.Namun bagaimana de­ngan mereka yang ekonominya paspasan? Saat aku tercenung itu, masuk lagi seorang lelaki lain yang nampaknya memang karyawan di situ dan menanyakan kehadiranku. Aku jawab mau memperpanjang izin makam suamiku yang akan habis akhir bulan ini. Dengan cekatan lelaki tersebut mencatat dan menanya­ kan syarat-syarat yang sudah kusiapkan sebelumnya.Sembari mencatat lelaki itu menjelaskan bahwa sekarang pengurusan

membayar di Bank DKI, dan mengembalikan bukti pembayaran ke kelurahan. Kelurahan kemudian akan menerbitkan IPTM untuk jangka waktu tiga tahun ke depan. “Whaduhhh… cukup ribet, bolak balik, dan meng­ habis­kan waktu,” pikirku.“Bayarnya Rp100 ribu ya pak?” tanyaku meminta ketegasan. Melihat ekspresiku yang agak gamang, pegawai tersebut menjawab, “Iya bu. Ibu mau jalan sendiri? Kalau sendiri, Rp100.000,- tapi kalau mau kami bantu, biayanya Rp200.000,- supaya ibu tidak usah bolak balik kelurahan, bank, kelurahan, makam”, katanya tenang. izin makam sudah tidak bisa lagi dilakukan di Taman Pemakaman Umum (TPU) lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia hanya akan memberikan surat pengantar ke Kelurahan dan Kelurahan-lah yang berwenang menerbitkan surat izin makam atau resminya disebut Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM). Setahuku memang ada aturan tentang izin pemakaman di DKI Jakarta. Aku mendapatkan suratizin pemakaman suamiku saat pertama kali jenazah dimakamkan dan harus memperpanjangnya setiap tiga tahun sekali. Kali ini adalah perpanjang­an izin yang kedua. Lebih rinci, lelaki yang ternyata berstatus PHL -Pekerja Harian Lepas- dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman itu menjelaskan bahwa sebelum tahun 2015, IPTM dikeluarkan di wilayah TPU masing-masing. Ahli waris atau keluarga pihak yang meninggal harus datang ke TPU tempat anggota keluarga­nya dimakamkam untuk mengurus IPTM baru ataupun untuk perpanjangan. Namun sejak 2015, IPTM tidak lagi menjadi wewenang masing-masing TPU. TPU hanya berwe­nang menerbitkan surat pengantar ke kelurahan domisili ahli waris. Ahli waris kemudian membawa surat pengantar tersebut ke kantor kelurahan. Selanjutnya kelurahan akan menerbit­kan resi pembayaran sejumlah Rp100.000,- Ahli waris kemudian

“Busyet..” pikirku. “Ternyata di makam ada juga jasa yang ditawarkan. Bisa juga ya orang melihat peluang pasar.” Setelah kupikir, tak ada salahnya, aku mencoba mengurus sendiri. Toh kantor kelurahan dekat rumah. Anakku bisa sekalian mengurus karena akan mendaftar KTP-el barunya (dia baru saja berusia 17 tahun, sehingga sudah berhak mendapat KTP). Akhirnya aku pulang dengan membawa surat pengantar kelurahan yang diserahkan petugas tadi. Sebelum beranjak keluar komplek, kupandangi makam suamiku dari jauh. Pepohonan rindang tertata rapi di kanan kiri jalan yang membelah komplek makam tersebut. Di antara petak-petak berumput itulah dia beristirahat selamanya. Ingin kulihat nanti bagaimana pelayanan perizinan itu, apakah memang rumit seperti bayangan­ku atau memang mudah bagi ahli warismu ini. Matahari mulai condong ke barat ketika aku melangkah pulang….. Suatu siang di Jakarta, 18 Juni 2016 (Ef)

“Revolusi mental ASN adalah keniscayaan untuk memperbaiki cara berpikir dan membangun karakter baru ASN. Nilai-nilai baru harus ditanamkan dalam-dalam dan sekuatkuatnya agar terbentuk ASN yang berkarakter, profesional dan berintegritas”. Dr. Adi Suryanto, M.SI Kepala LAN No. 1/I Juli 2016

57

Profil Foto Galeri

Public Lecture Situasi pembahasan isu strategis den gan mengundang narasumber terkait. Pembahasan disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris

Workshop Champion of Innovation 2016

Suasana workshop 3 ha

ri yang dihadiri oleh beb erapa instansi dan pemerinta hdaerah

Forum Korporasi Inovasi

8 Juni 2016

Penandatanganan dukungan terhadap pelaksanaan forum korporasi untuk inovasi Indonesia, Foto bersama Narasumber terkait pelaksanaan kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta.

58

No. 1/I Juli 2016