PEMBIAYAAN INVESTASI MELALUI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Oleh: Soritaon Siregar, M. Soc. Sci. Kepala Pusat Investasi Pemerintah, Kementerian Keuangan
Sekilas Tentang PIP Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi Pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi Pemerintah meliputi Investasi Jangka Panjang berupa pembelian surat berharga, serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Ruang lingkup pengelolaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan investasi dan divestasi. Sejak berdiri tahun 2007, setiap tahunnya dan yang terakhir tahun 2010, Laporan Keuangan PIP diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion. PIP memiliki visi “Menjadi lembaga investasi Pemerintah kelas dunia yang mengedepankan kepentingan nasional.” Dan misi “Menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur.” Dalam melaksanakan kegiatan investasi, PIP berlandaskan pada peraturan perundangundangan berikut: a. UUD RI Tahun 1945 b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara d. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum e. PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah f. Peraturan Menteri Keuangan No. 135 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
1
Lingkup Investasi
Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk Investasi Surat Berharga dan Investasi Langsung. Investasi Surat Berharga meliputi investasi dengan cara pembelian saham dan surat utang. Sementara Investasi Langsung meliputi Penyertaan Modal dan/atau Pemberian Pinjaman. Investasi Langsung dilakukan dengan cara kerjasama investasi antara PIP dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership atau PPP) dan/atau antara PIP dengan Badan Usaha, BLUD, Pemprov/Pemkab/Pemkot, BLUD, dan/atau badan hukum asing dengan pola selain PPP (Non-PPP).
2
Bidang Investasi
Mitra Kerja PIP
3
Sumber Dana PIP Untuk melaksanakan kegiatan investasi Pemerintah, PIP memperoleh dana yang bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) b. Keuntungan investasi terdahulu c. Amanah pihak lain d. Sumber lainnya yang sah.
Peran PIP Dalam Proyek Infrastruktur dengan Pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dalam melakukan investasi Pemerintah, PIP dapat melakukan kerjasama investasi dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola Public Private Partnership (PPP) atau Non-Public Private Partnership (Non-PPP). Pada tanggal 18 Agustus 2010, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Kepala BKPM menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi, Fasilitasi, dan Pemberian Dukungan Pelaksanaan Percepatan Realisasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha Dalam Penyedia Infrastruktur. Nota Kesepahaman ini dibuat dengan sasaran untuk mengakselerasi realisasi proyek PPP di bidang infrastruktur. Di dalam nota kesepahaman tersebut disebutkan bahwa PIP memiliki tugas memfasilitasi pelaksanaan proyek PPP melalui kegiatan penyediaan dana talangan untuk dukungan Pemerintah. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, kendala pendanaan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia akan teratasi dengan peran serta PIP. Sesuai dengan Perpres 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Perpres 13 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, peluang PIP dalam investasi dengan pola PPP adalah melalui 4 (empat) pola sebagai berikut. a. Pola investasi penyediaan lahan infrastruktur b. Pola investasi konstruksi infrastruktur c. Pola investasi joint venture/patungan dengan badan usaha d. Pola investasi persiapan proyek.
4
Alternatif Peluang Skema Pembiayaan Melalui PIP Untuk Proyek Infrastruktur Dengan Pola KPS 1.
Skema 1 – Penyediaan Lahan Infrastruktur
Keterangan: 1) Kepala Daerah/Kementerian/ Lembaga melakukan MoU dengan PIP untuk penyediaan lahan proyek KPS. 2) Sebelum dilakukan pengadaan tanah, PIP dan Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga membuat perjanjian investasi untuk penyediaan lahan proyek KPS dengan ketentuan:
Perjanjian investasi dengan Kementerian/Lembaga secara hukum tidak bisa dilakukan karena tidak sesuai dengan PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sehingga perlu ada Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian/Lembaga yang menjadi pihak lainnya yang bekerjasama dengan PIP;
Perjanjian investasi dengan Pemda/BUMN (karena Undang-Undang) dapat dilakukan secara langsung.
3) BLU Kementerian/Lembaga atau Pemda melakukan pengadaan lahan bersama dengan Tim Pengadaan Tanah (TPT) dengan dukungan dana investasi dari PIP. 4) Setelah proses pengadaan tanah selesai Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga melakukan pelelangan umum (tender). 5) Proses tender sampai penetapan pemenang (contract agreement) ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga. 6) Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga membuat Perjanjian Kerjasama Investasi dengan badan usaha pemenang tender. 7) Badan usaha mengembalikan Kementerian/Lembaga.
dana
pengadaan
lahan
kepada
BLU
8) BLU Kementerian/Lembaga mengembalikan dana ke PIP. 5
2.
Skema 2 – Pembiayaan Dalam Konstruksi Infrastruktur Keadaan: Pengadaan tanah sudah selesai dilakukan oleh Pemerintah.
Keterangan: 1) Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga selaku contracting agency melakukan tender (pelelangan umum) proyek KPS. 2) Setelah melalui proses tender, Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga menetapkan badan usaha pemenang tender. 3) Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga membuat Perjanjian Kerjasama Investasi dengan badan usaha pemenang tender. 4) Badan usaha pemenang tender mengajukan proposal investasi untuk menutupi kebutuhan dana konstruksi atau pengadaan lahan (sesuai dengan mekanisme yang sudah berjalan selama ini) ke PIP. 5) Badan usana pemenang tender melakukan kerjasama dengan PIP dengan menandatangani Perjanjian Investasi.
6
3.
Skema 3 – Pembiayaan Melalui Joint Venture dengan Badan Usaha
Keadaan : Pengadaan tanah sudah selesai dilakukan oleh Pemerintah. Keterangan: 1) Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga melakukan MoU dengan PIP untuk pemberian dukungan proyek KPS. Dalam MoU disebutkan bahwa PIP siap untuk menjadi mitra dengan memiliki saham sebesar tertentu dari total nilai proyek yang ditenderkan, siapapun pemenangnya nanti. 2) Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga selaku contracting agency melakukan tender (pelelangan umum) proyek KPS. Dalam tender ini diumumkan bahwa PIP akan berkontribusi sebesar persentase tertentu dengan siapapun pemenangnya. 3) Setelah melalui proses tender, Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga menetapkan badan usaha pemenang tender. 4) Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga membuat Perjanjian Kerjasama Investasi dengan badan usaha pemenang tender 5) Badan usaha pemenang tender membuat kerjasama investasi dengan PIP sesuai dengan proporsi yang sudah ditentukan sebelum tender.
7
4.
Skema 4 – Pembiayaan Persiapan Proyek
Keterangan: 1) Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga melakukan MoU dengan PIP dalam rangka proyek KPS kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian investasi yang akan menginisiasi proyek mulai dari tahapan persiapan proyek sampai dihasilkan studi kelayakan yang nanti siap untuk ditenderkan. 2) Sesuai perjanjian investasi, PIP bekerjasama dengan Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga untuk membiayai proses persiapan proyek dimaksud. 3) Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga selaku contracting agency melakukan tender (pelelangan umum) proyek KPS. 4) Setelah melalui proses tender, Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga menetapkan badan usaha pemenang tender. 5) Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga membuat Perjanjian Kerjasama Investasi dengan badan usaha pemenang tender. 6) Badan usaha pemenang tender mengembalikan dana beserta bunganya yang telah dikeluarkan untuk biaya persiapan proyek kepada Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga. 7) Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga mengembalikan dana yang telah dikeluarkan PIP ditambah success fee.
8
5.
Skema 5 – Pembiayaan Melalui Kesepakatan PIP, Government Contracting Agency (GCA), dan Badan usaha (Di luar mekanisme Perpres No. 67 Tahun 2005 jo. Perpres 13 Tahun 2010)
Keadaan : Pengadaan tanah sudah selesai dilakukan oleh pemerintah. Keterangan: 1) Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga melakukan MoU dengan PIP untuk pelaksanaan proyek KPS. 2) PIP melakukan penilaian kelayakan. Manajemen risiko, dan due diligence atas rencana kerjasama pembiayaan proyek KPS. 3) PIP dapat menggandeng mitra/investor lainnya untuk bekerjasama dalam pembiayaan proyek KPS. 4) PIP melakukan perjanjian kerjasama dengan badan usaha untuk pembiayaan proyek KPS tanpa tender.
Portofolio PIP Investasi Pemerintah yang telah dilaksanakan oleh PIP antara lain: 1. Saham, surat berharga (saham) portofolio investasi di pasar modal dalam rangka stabilisasi bursa pada tahun 2009. 2. Pinjaman, land acquisition fund untuk pembangunan jalan tol, pinjaman modal kerja konstruksi pada beberapa BUMN karya, dan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti pasar, rumah sakit, jalan dan jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. Pinjaman daerah telah diberikan kepada
9
a.
Pemprov Sulawesi Tenggara untuk pembangunan pengembangan gedung dan prasarana rumah sakit.
b. Pemkot Surakarta untuk pembangunan pengembangan rumah sakit Dr. Moewardi. c.
Pemkab Muko-Muko untuk pembangunan rumah sakit.
3. Equity Pendirian PT Indonesia Green Investment (investasi di bidang ramah lingkungan), pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Investasi pada sektor renewable energy, antara lain untuk hydro power dan waste to energy. Pada tahun 2011, PIP juga menerima penugasan dari Pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana geothermal yang setiap tahunnya akan dialokasikan dalam APBN. 4. Dalam proyek PPP, partisipasi PIP yaitu dengan memberikan bridging finance dalam rangka pembebasan lahan jalan tol. a.
Periode 2007 s.d. 2010, PIP bekerjasama dengan Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT) dalam rangka penyediaan tanah jalan tol (khususnya jalan tol TransJawa). Kerjasama PIP-BPJT ini telah berakhir pada tahun 2010 karena BPJT mendapatkan alokasi dana dari APBN 2010 sebagai dana bergulir pembebasan lahan jalan tol.
b. Pada tahun 2011, PIP melakukan penandatanganan MoU dengan BPJT untuk memberikan dana talangan untuk pembebasan lahan jalan tol. Sampai dengan disusunnya materi Buku Konstruksi Indonesia 2011 ini, PIP telah memberikan dana talangan untuk ruas jalan tol Depok-Antasari, Serpong-Kunciran, dan KunciranCengkareng, dan JORR-W2 Utara.
10
