PEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KECUKUPAN MODAL DI DUA DIMENSI BERBEDA MELALUI MODEL APEX BPR DAN GRAMEEN BANK

PEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KECUKUPAN MODAL DI DUA DIMENSI BERBEDA MELALUI MODEL APEX BPR DAN GRAMEEN BANK Oleh: Muhammad Khoirul Fuddin Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang E-mail/No. Hp: [email protected]/ 085649947747 Abstract This research is based on two models of the object model of the Grameen Bank that successfully implemented in rural communities of Bangladesh and APEX BPR models have been suggested by the Central Bank of Indonesia. It is expected that these two models can be reduced poverty in Indonesia. Conclusions can be drawn from this study is that the level of poverty later in Indonesia in handling through lending activities were not able to use only one in the same way. this is because, since this type of poverty in rural and urban areas have differences. With the APEX BPR is felt more appropriate to extend credit in the urban poor Grameen Bank model is more suitable to be applied to extend credit in rural communities. Keywords: poverty, apex bpr, and grameen bank Abstrak Penelitian ini didasarkan pada dua model dari model obyek dari Bank Grameen yang berhasil diterapkan di masyarakat pedesaan di Bangladesh dan BPR APEX model telah diusulkan oleh Bank Sentral Indonesia. Diharapkan kedua model dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa tingkat kemiskinan kemudian di Indonesia dalam penanganan melalui kegiatan pinjaman tidak dapat menggunakan hanya satu dengan cara yang sama. ini karena, karena ini jenis kemiskinan di daerah pedesaan dan perkotaan memiliki perbedaan. Dengan BPR APEX dirasakan lebih tepat untuk memperpanjang kredit dalam model miskin perkotaan Grameen Bank lebih cocok diterapkan untuk memperpanjang kredit di masyarakat pedesaan. Kata Kunci: kemiskinan, apex bpr, dan grameen bank penyebabnya

PENDAHULUAN Kemiskinan

merupakan

–

masing

negara. Banyak sekali faktor yang

mendirikan

menyebabkan terjadinya kemiskinan

menopang

suatu

individu.

Salah

satu

factor

kurangnya

jumlah modal yang dimilik ioleh

permasalahan yang serius bagi setiap

negara.

adalah

masing suatu

orang usaha

perekonomian Sebenarnya

untuk dalam per

kekurangan

Pemberantas Kemiskinan dan .… (Muhammad Khoirul Fuddin)

modal

bias

dengan

Kedua, terdapat resiko gagal

yang

bayar yang cukup tinggi apabila pihak

diberikan oleh lembaga keuangan

lembaga keuangan salah menyalurkan

bank ataupun non bank. Dengan

kredit kepada Usaha Kecil Mikro

adanya

kreditini

karena biasanya Usha Kecil Mikro

diharapakan mulai tumbuh UMKM

kurang mempunyai barang likuid

(Usaha

yang

adanya

diantisipasi

pemberian

kredit

pemberian

Menengah

dikalangan

Kecil

masyarakat

kebawah

Mikro)

bias

dijaminkan

untuk

menengah

memperoleh pinjaman. Ketiga, biaya

mampu

administrasi yang dikenakan oleh

sehingga

mengurangi jumlah angka kemiskinan

pihak

dan pada akhirnya meningkatkan laju

antara Usaha Kecil Mikro dengan

pertumbuhan ekonomi suatu negara.

perusahaan

Kekurangan memang

bisa

modal dihindari

keuangan

mungkin

sehingga

dengan

lembaga

–

cenderung

sama

perusahaan

besar,

akhirnya

pihak

pada

keuangan

kurang

pemberian kredit kepada masyarakat

memprioritaskan Usaha Kecil Mikro.

kelas menengah kebawah. Apabila

Keempat, sistem atau tata cara kredit

berbicara kredit maka hal yang paling

yang ada di bank umum biasanya

banyak menjadi persoalan adalah

dianggap terlalu menyulitkan pihak

resiko gagal bayar, pemberian kredit

Usaha Kecil Mikro yang biasanya

yang tepat dan proses pemberian

mayoritas pemilikdari Usaha Kecil

termasuk syarat – syarat yang yang

Mikro adalah lulusan SLTA.

harus dipenuhi oleh para peminjam. Jadi

dalam

prakteknya

Dengan

adanya

beberapa

kredit

kendala ini, biasanya para masyarakat

mempunyai berbagai permasalahan,

menengah kecil yang memiliki usaha

antara lain yaitu: Pertama, dengan

kecil lebih tertarik kepada BPR atau

adanya

kepada

pun lembaga keuangan lain bahkan

Usaha Kecil Mikro pihak perbankan

kepada para rentenir karena dengan

kurang

memaksimalkan

adanya lembaga – lembaga tersebut

keuntungan karena biasanya Usaha

pihak Usaha Kecil Mikro berpendapat

Kecil Mikro hanya meminjam dalam

bahwa akan lebih cepat mendapatkan

jumlah kecil.

kredit tanpa adanya syarat atau sistem

pemberian

bias

kredit

yang

dianggap

Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9 No. 2 Desember 2011

memberatkan

244


walaupun dengan konsekuensi harus

dirasa bisa optimal dikarenakan syarat

membayar dengan tingkat suku bunga

dan prosedur yang diajukan dirasa

yang cukup tinggi.

dapat

dilpenuhi

miskin

kota,

Ternyata persoalan ini tidak hanya

berhenti

dari

oleh

masyarakat

sebaliknya

bagi

lembaga

masyarakat miskin desa syarat dan

keuangan mana yang dituju dalam

prosedur yang diajukanoleh BPR

menerima pinjaman tetapi juga di sini

mungkin akan sedikit menyulitkan.

terdapat suatufakta baru yang dapat menentukan

tingkat

keberhasilan

Solusi mengatasi

yang

dirasa

permasalahan

dapat tersebut

pinjaman masyarakat miskin dalam

adalah kekurangan modal yang terjadi

Usaha Kecil Mikro. Persoalan baru

pada

yang muncul di sini adalah terdapat

masyarakat

penggolongan

miskin

dengan berlakunya atau berdirinya

menurut wilayah desa dan kota yang

Grameend Bank dimana syarat dan

ada di Indonesia.

prosedur penjaman kredit produktif

masyarakat

Bagi masyarakat miskin di kota solusi dari kekurangan modal dalam

Usaha

wilayah

menganggkat

bagi

desaa

dalah

Dari paparan latar belakang di atas,

tetapi

miskin

bagi

kepada masyarakat desa.

diselesaikan dengan BPR yang ada di akan

Mikro

memang benar – benar dikhususkan

Usaha Kecil Mikro mungkin bias

kota,

Kecil

maka

penulis

berusaha

“Pemberantas

topik

masyarakat miskin di wilayah desa

Kemiskinan & Kecukupan Modal di

BPR mungkin masih kurang begitu

Dua Dimensi Berbeda Melalui Model

optimal dalam penyelesaian masalah

APEX

kekurangan modal bagi Usaha Kecil

Bank”.Dengan adanya dua sistem

Mikro.

yang berbeda yang diterapkan kepada

Dilihat dari segi pendapatan ataupun

tingkat

pendidikan

BPR

Dan

Grameen

masyarakat miskin desa dan kota ini diharapkan

proses

pinjaman

masyarakat miskin di daerah kota dan

kecukupan modal yang ada di Usaha

desa mempunyai perbedaan. Di sisi

Kecil Mikro di kota dan desa dapat

lain BPR dalam memenuhi kebutuhan

terpenuhi sehingga nantinya dapat

kecukupan modal Usaha Kecil Mikro

menganggkat pertumbuhan ekonomi

di kalangan masyarakat miskin kota

secara

nasional


dan

semakin

245


mengecilkan angka kemiskinan yang

Hidup dalam rumah yang tidak

ada di Indonesia.

dilengkapi dengan WC/ bersama sama dengan rumah tangga lain; 5)

KRITERIA

DAN

BATASAN

PENDUDUK

MISKIN

Hidup dalam rumah tanpa listrik; 6) Tidak

mendapatkan

bersih/

INDONESIA Sebelum

berlanjutan

sumur/

fasilitas

mata

air

air tidak

tentang

terlindung/ sungai/ air hujan; 7)

model APEXBPR dan Grameen Bank

Menggunakan kayu bakar, arang atau

sebagai

minyak tanah untuk memasak; 8)

solusi

pemberantas

kemiskinan & kecukupan modal di

Mengkonsumsi

dua dimensi berbeda yaitu antara

seminggu sekali; 9) Belanja satu set

masyarakat miskin kota dan desa,

pakaian baru setahun sekali; 10)

terlebih

harus

Makan hanya sekali atau dua kali

mendefinisikan kriteria dan batasan

sehari; 11) Tidak mampu membayar

miskin penduduk Indonesia.

biaya kesehatan pada Puskesmas

dahulu

BPS (empat

telah

menetapkan

belas)

miskin,

kita

kriteria

seperti

disosialisasikan

oleh

yang

daging

atau

susu

14

terdekat; 12) Pendapatan keluarga

keluarga

kurang dari Rp. 600.000,- per bulan;

telah

13)

Pendidikan

Kepala

Keluarga

Departemen

hanya setingkat Sekolah Dasar; 13)

Komunikasi dan Informatika (2005),

Tidak memilik tabungan/barang yang

rumah tangga yang memiliki ciri

mudah

rumah tangga miskin yang apabila

500.000,-(kendaraan,

memenuhi

dll); 14) Mempekerjakan anak di

salah

satu

kriteria

dijual

dengan

nilai

emas,ternak

dikategorikan sebagai “miskin”. ciri

bawah

tersebut yaitu: 1) Hidup dalam rumah

membiayai anak untuk sekolah.

umur

dan

Rp.

tidak

mampu

dengan ukuran lebih kecil dari 8 M2

Ada satu kriteria tambahan lagi,

per orang; 2) Hidup dalam rumah

hanya tidak terdapat dalam leaflet

dengan lantai tanah atau lantai kayu

bahan

berkualitas rendah/ bamboo; 3) Hidup

Komunikasi dan Informatika tentang

dalam rumah dengan dinding terbuat

kriteria rumah tangga miskin, yaitu

dari kayu berkualitas rendah/ bambu/

rumah tangga yang tidak pernah

sosialisasi

Departemen

rumbia/ tembok tanpa diplester; 4)


246


menerima

kredit

usaha

UMKM/

KUMKM setahun lalu. Berdasarkan

yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dirasa bukan solusi untuk

yang

mencegah

kemiskinan,

ditetapkan di atas, di sini penulis

sebaliknya

malah

berusaha membatasi ruang lingkup

masyarakat miskin untuk semakin

penelitiannya dari sudut pandang

bertindak konsumtif dengan bantuan

moneter

yang diterimanya. Karena BLT tidak

yaitu

kriteria

kriteria

penduduk

tetapi

mendorong

miskin dilihat dari rumah tangga yang

memberikan

dampak

tidak pernah atau belum mendapatkan

masyarakat untuk semakin produktif,

kredit usaha UMKM/ KUMKM.

BLT

hanyalah

kepada

digunakan

untuk

Dengan adanya fokus terhadap

memenuhi kebutuhan sehari – hari.

kredit yang diberikan kepada keluarga

Berbeda dengan diberikannnya kredit

miskin diharapkan disini kemiskinan

di sini masyarakat di dorong untuk

bisa dihindari dan diperbaiki secara

melakukan kegiatan produktif dan

efisien dan efektif. Karena dengan

adanya

tindakan

memberikan bantuan dana kepada

kredit

yang

kelompok miskin itu dirasa lebih

dirasakan bantuan kredit lebih pantas

produktif dari pada bantuan yang

dan

diterapkan oleh pemerintah saat ini

miskin.

monitoring

diberikan

produktif

bagi

dari

sehingga

masyarakat

Tabel 1. Jumlah Keluarga Mendapatkan Kredit Mikro/ Bantuan Modal Hasil Pendataan Keluarga 2011 No Provinsi 31 DKI Jakarta 32 JawaBarat 33 JawaTengah 34 DIYogyakarta 35 JawaTimur 51 Bali 36 Banten JAWABALI 11 Aceh 12 SumateraUtara 13 SumateraBarat 16 SumateraSelatan 18 Lampung 52 NusaTenggaraBa rat

Ya 61,547 1,001,968 1,222,544 92,018 962,941 55,281 313,792 3,710,091 112,410 43,852 165,386 61,188 49,413 136,763

Keluarga mendapat Bantuan modal % Tidak 3.52 1,686,839 8.54 10,734,361 12.45 8,593,993 9.90 837,218 8.60 10,238,757 5.89 883,525 12.49 2,198,161 9.54 35,172,854 10.09 1,001,280 1.40 3,094,805 13.77 1,035,780 3.11 1,905,336 2.41 1,998,331 9.71 1,271,813


% 96.48 91.46 87.55 90.10 91.40 94.11 87.51 90.46 89.91 98.60 86.23 96.89 97.59 90.29

Jumlah Kepala Keluarga 1,748,38 6 11,736,32 99,816,53 7 929,236 11,201,69 8 938,806 2,511,95 3 38,882,94 51,113,69 0 3,138,65 7 1,201,16 6 1,966,52 4 2,047,74 4 1,408,57 6

247


61 KalimantanBarat 63 KalimantanSelata 71 n SulawesiUtara 73 SulawesiSelatan 19 BangkaBelitung 75 Gorontalo 76 SulawesiBarat LUARJAWABALII 14 Riau 15 Jambi 17 Bengkulu 53 NusaTenggaraTi mur 62 KalimantanTeng ah 64 KalimantanTimu 72 rSulawesiTengah 74 SulawesiTenggar a 81 Maluku 91 Papua 82 MalukuUtara 92 PapuaBarat 21 KepulauanRiau LUARJAWABALIII NASIONAL

50,446 42,316 96,754 189,167 9,924 79,992 25,986 1,063,597 48,856 54,918 28,727 203,439 14,823 52,674 89,415 50,126 6,865 5,099 9,004 4,188 29,717 597,851 5,371,539

4.38 4.10 15.39 9.46 2.85 27.92 9.30 6.41 4.12 6.71 6.19 19.03 2.76 6.76 13.23 9.34 2.07 0.82 3.45 2.07 6.73 7.54 8.47

Menengah

Mikro,

Kecil

(UMKM)

95.62 95.90 84.61 90.54 97.15 72.08 90.70 93.59 95.88 93.29 93.81 80.97 97.24 93.24 86.77 90.66 97.93 99.18 96.55 97.93 93.27 92.46 91.53

1,151,98 7 1,032,07 1 628,479 1,999,17 2 347,786 286,532 279,306 16,601,69 01,186,57 5 818,233 464,202 1,069,17 8 537,892 779,171 675,690 536,520 330,884 622,272 261,314 202,323 441,760 7,926,01 4 63,410,64 9

97,3% dari total angkatan kerja yang

UMKM DI INDONESIA Usaha

1,101,541 989,755 531,725 1,810,005 337,862 206,540 253,330 15,538,103 1,137,719 763,315 435,475 865,739 523,069 726,497 586,275 486,394 324,019 617,173 252,310 198,135 412,043 7,328,163 58,039,120

dan

memiliki

bekerja) dan memiliki jumlah yang besar

dari

total

unit

usaha

di

peranan penting dalam perekonomian

Indonesia serta kontribusi yang cukup

di

memiliki

besar terhadap investasi di Indonesia

proporsi sebesar 99,99% dari total

yaitu sebesar Rp222,74 Triliun atau

keseluruhan

51,80% dari total investasi pada tahun

Indonesia.

UMKM

pelaku

usaha

di

Indonesia atau sebanyak 52,76 juta

2008.

unit (BPS,2009). Data Badan Pusat

Pengembangan

UMKM

Statistik (BPS) tahun 2009 tersebut

semakin gencar dilakukan pemerintah

juga menunjukkan bahwa UMKM

dan

terbukti berkontribusi sebesar 56,92%

meningkatkan

dari total Produk Domestik Bruto

Upaya

(PDB) Indonesia atau setara dengan

UMKM ini salah satunya dilakukan

Rp1.213,25

itu,

melalui pengembangan UMKM yang

kemampuan

dalam pelaksanaan mengacu pada

menyerap tenaga kerja (menyerap

ASEAN Policy Blue Print for SME

UMKM

Triliun. memiliki

Selain

pihak

lainnya kinerja

mencapai


sektor

untuk ini.

pengembangan

248


Development Dalam

(APBSD) 2004-2014.

APBSD,

pengembangan

Afrika Selatan (Cravo, 2010; Falkena dan Herrero, 2008).

UMKM dilaksanakan melalui lima program

yaitu

pengembangan

program kewirausahaan,

Dari sisi penawaran kredit, penelitian yang dilakukan oleh Ali (2008)

menyebutkan

bahwa

peningkatan kemampuan pemasaran,

keengganan bank dalam memberikan

akses kepada keuangan, akses kepada

kredit terhadap UMKM terutama

teknologi

disebabkan oleh keterbatasan aset

dan

kebijakan

yang

kondusif.

yang dapat dijadikan sebagai jaminan

Akan UMKM

tetapi,

ini

pengembangan

(collateral), ketidakpastian bisnis di

menghadapi

masa depan, lemahnya manajemen

masih

kendala terutama dalam mengakses

keuangan, dan kurangnya

biaya dari sektor perbankan. Kendala

record.

UMKM terhadap kredit perbankan ini

track

Adapun pengelolaan UMKM di

bisa ditinjau dari sisi permintaan dan

Indonesia

dilakukan

panawaran. Dari sisi permintaan,

Kemenkop

dan

UMKM memiliki karakteristik yang

rangka mewujudkan pengembangan

cukup unik dimana pada umumnya

UMKM di Indonesia, Kemenkop dan

UMKM tidak memiliki informasi

UMKM memiliki beberapa strategi.

keuangan

dan

Di dalam rencana strategis Kemenkop

menyebabkan

dan UMKM tahun 2010 – 2014,

pemberi kredit memiliki kesulitan

dijelaskan bahwa arah kebijakan yang

dalam

dikeluarkan memiliki beberapa fokus

yang

terorganisir

mengenai

transparan

yang

memperoleh kondisi

informasi

keuangan

dan

di

bawah

UMKM.

Dalam

yang berkaitan dengan UMKM, yaitu

usaha dari UMKM. Hal tersebut dapat

peningkatan

menyebabkan bank kesulitan dalam

kondusif (pengembangan peraturan

meminimalisir risiko

dan

default atas

iklim

usaha

perundang-undangan

yang

yang

kredit yang dapat disalurkan kepada

memudahkan, pembentukan forum

UMKM. Hal ini dibuktikan oleh hasil

dan peningkatan koordinasi antar

penelitian di beberapa negara, seperti

lembaga

yang

Brazil, Peru, dan sejumlah negara di

UMKM,

peningkatan

berkaitan

dengan

kemampuan

dan kualitas aparat, pengembangan


249


model teknologi untuk mendukung

Sebagai

UMKM, dan lain-lain), peningkatan

memiliki

akses terhadap sumber daya produktif

meningkatkan

(penguatan

perbankan

permodalan

UMKM,

contoh,

Bank

Indonesia

kebijakan

untuk

fungsi yang

intermediasi salahsatunya

pengupayaan penurunan suku bunga

bertujuan untuk membantu akses

pinjaman bagi UMKM, restrukturisasi

pendanaan bagi UMKM. Kebijakan

usaha, peningkatan produktivitas dan

ini tertuang baik dari sisi penawaran

mutu,

lembaga

maupun permintaan. Peraturan Bank

fasilitas

Indonesia

(PBI)

investasi UMKM, dan pengembangan

6/25/PBI/2004

dan

sistem bisnis), pengembangan produk

6/44/DPNP mengenai rencana bisnis

dan pemasaran (pemanfaatan ilmu

bank

dan teknologi, penguatan jaringan

kredit pada UMKM bertujuan untuk

usaha dalam dan luar negeri, dan

mengetahui sejauh mana komitmen

fasilitasi promosi), dan peningkatan

bank dalam pemberian kredit bagi

daya saing SDM (pengembangan

UMKM. Di sisi permintaan, program

kewirausahaan, manajerial, keahlian

Bank

teknis, dan kemampuan dasar).

penguatan

pemberdayaan

pengembangan

bisnis,

Selain fokus strategi tersebut,

umum

dalam

Indonesia

UMKM

Nomor SE

Nomor

menyalurkan

difokuskan

lembaga dalam

pada

pendamping

bentuk

kegiatan

kebijakan Kemenkop dan UMKM

pelatihan dan penelitian. Kementerian

juga dimaksudkan untuk mendukung

Keuangan

manajemen dan pelaksanaan tugas

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

teknis lainnya, meningkatkan sarana

No.

dan prasarana aparatur kementerian,

mengeluarkan program penjaminan

dan mengembangkan program dan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang

kegiatan

tujuannya mengembangkan UMKM

yang

berkaitan

dengan

(Kemenkeu)

135/PMK/.05/2008

pengembangan UMKM. Di samping

dan

program-program

berkesinambungan.

oleh

Kemenkop

yang

dijalankan

koperasi

secara Peraturan

ini

UMKM,

kemudian mengalami revisi dalam hal

beberapa lembaga lain di Indonesia

jangka waktu kredit, retstrukturisasi,

juga

dan

melakukan

dan

melalui

usaha

untuk

membantu perkembangan UMKM.

plafon

dikeluarkannya


pinjaman

dengan PMK

250


No.10/PMK.05/2009. Contoh lainnya

adalah definisi UMKM versi Bank

adalah

Indonesia,

yakni:

penjaminan kredit seperti Asuransi

maksimum

aset

Kredit

Menunjuk

keberadaan

Indonesia

Jaminan

perusahaan

(Askrindo)

Kredit

dan

1)

Menunjuk

dimiliki;

maksimum

2) hasil

Indonesia

penjualan; 3) Dimiliki oleh WNI; 4)

(Jamkrindo) yang bertujuan untuk

Tidak berafiliasi dengan badan usaha

meningkatkan akses UMKM terhadap

menengah atau besar; 5) Berbadan

kredit

hukum.

dengan

penjaminan.

memberikan

Selain

itu,

saat

jasa ini

Permasalahan kedua, definisi

sedang dalam pembahasan adalah

yang berbeda mengakibatkan UMKM

pembentukan Perusahaan Penjaminan

kesulitan mendapatkan informasi dan

Kredit Daerah (PPKD).

akses

Usaha Kecil dan Menengah,

pada

banyak

operasional.

hal

Misalnya

kesulitan

termasuk mikro, di Indonesia saat ini

dalam

mempunyai kontribusi yang besar

kepercayaan

terhadap Produk Domestik Bruto

ketiadaan bentuk badan hukum, tidak

(PDB) dan perekonomian Indonesia.

memiliki laporan keuangan, tidak

Keberdayaannya menghadapi krisis

memiliki agunan, ketidakmampuan

dan

membuat

kontribusinya

perekonomian UMKM

negara

sebagai

terhadap menjadikan

subyek

lembaga

proposal

di

yang

persoalan

UMKM

berdasarkan

pada

hasil observasi tim peneliti terhadap

tataran kebijakan dan pelaksanaan

UMKM di Indonesia menunjukkan

menghadapi banyak permasalahan.

bahwa

Permasalahan pertama timbul karena

bankable, paling tidak terdapat enam

pendefinisian yang berbeda antar

aspek

lembaga pemerintah. Perbedaan inilah

entrepeneurship yang harus dibenahi.

yang

Posisi UMKM pertama kali, meski

“mungkin”

Indonesia

karena

kredit

Kategorisasi pembiayaan

UMKM

ketidakadaan

komprehensif.

banyak

pihak.

pemasaran,

secara

menyebabkan

untuk

lain

selalu,

dapat

menjadi

selain

kebijaksanaan pemerintah terhadap

tidak

UMKM terkesan bersifat ad hoc. Dari

potensial, kemudian naik pada posisi

beragam definisi, yang paling terukur

feasible. Pergeseran ini terjadi ketika


berada

pada

aspek

zona

251


UMKM mulai meningkatkan kualitas

pembiayaan jangka pendek (modal

produksi, misalnya adanya quality

kerja) dengan siklus yang tetap dan

control , dan mulai menggunakan

berulang-ulang

sistem pemasaran. Pada tabel di

industrinya.

tergantung

dari

bawah ini, tampak bahwa untuk menjadi UMKM yang

bankable

MODEL APEX BPR

enam aspek harus dipunyai dengan penekanan

aspek

bahasa Yunani berarti “pengayom”

produk,

secara harfiah memberikan amanat

pada

entrepreneurship, produksi/operasi,

Terminologi Apex yang dalam

pemasaran

dan

kepada lembaga yang ditunjuk untuk

legal. Adanya lembaga pemeringkat

bertindak

seharusnya

pengayom bagi lembaga - lembaga

bisa

mempercepat

membantu dan

yang menjadi anggotanya. Menurut

yang

praktek umum (common practice)

menjadi

yang berlaku di negara-negara lain,

eksplisit dengan adanya penilaian

fungsi lembaga Apex dititikberatkan

lembaga

pada

kekurangan

assessment

sebagai Apex, menjadi

aspek

sebelumnya

dari

implisit,

pemeringkat

terhadap

misalnya

ketidakadaan

aspek

keuangan dan permodalan. Permasalahan

peran

pengumpulan funds),

ketiga

yang

dukungan

struktural

support).

dan

pengoperasian badan usaha, hal ini

penyatuan/

dana

(pooling

pemberian

of

bantuan

keuangan (financial assistance) dan

dihadapi UMKM adalah persoalan pendirian

dalam

teknis

Berdasarkan

(technical

pembelajaran

berbeda dengan persoalan usaha besar

selama beberapa waktu, diketahui

yang lebih merupakan persoalan skala

pula bahwa bentuk paling ideal

usaha. Jika kita lihat kembali struktur

lembaga

unit usaha, terlihat bahwa UMKM

atau unit bank umum, karena

adalah sektor yang

mampu menjalankan fungsi - fungsi

bukan

labor intensive

capital intensive , sehingga

Apex adalah bank umum

Apex, terutama terkait

(i)

dengan

tidak membutuhkan modal dalam

penyediaan fasilitas/ akses kepada

skala

sistem pembayaran; (ii) memiliki

yang

pembiayaan

besar. lebih

Kebutuhan

bersifat

pada

kemampuan manajerial yang lebih


252


sebuah “Strategi

unggul dalam pengelolaan dana, (iii)

dalam

memiliki kemampuan permodalan

Inklusi Keuangan”.

yang relatif kuat, dan (iv) memiliki instrumen rangka

yang lengkap

pengelolaan

dana

paling

Sektor UMKM sebagai unit

dalam

bisnis yang mendominasi dunia usaha

yang

di Indonesia (mencapai 99,91%),

terkumpul.

belum

Namun

pembiayaan

yang

mendasari

sebesar + 60% UMKM dari total 51,3

bank

mengayomi

memperoleh

hal yang

Apex

komitmen

seluruhnya

demikian,

utama

kerjasama

Nasional

BPR

perbankan.

Tercatat

ini

adalah

juta unit UMKM belum terhubung

umum

untuk

pada layanan perbankan. Sejalan

kemudian

dengan jumlah tersebut, porsi kredit

dan

secara bersama-sama mengarahkan

UMKM

tujuan

perbankan hanya sebesar 21,5% (ini

jumlah

akhir pada

peningkatan

UMKM yang

dengan suku bunga

terlayani

yang relatif

rendah/terjangkau. Faktor

dalam

mendukung

percepatan

pertumbuhan

ekonomi

total

kredit

didasarkan pada pengertian UMKM menurut UU No.20 yang

penting

terhadap

Tahun 2008

tidak memasukkan

kredit

untuk keperluan konsumsi dalam definisi kredit

UMKM). Porsi ini

adalah

jauh lebih kecil nilainya dibandingkan

dengan mengoptimalkan kontribusi

pangsa kredit MKM menurut plafon

sektor

yang mencapai 53,2%

keuangan

termasuk

perbankan dalam membuka akses layanan jasa keuangan, terutama dalam bentuk mungkin

pembiayaan, seluas

kepada

pelaku usaha

dari total

kredit perbankan. Untuk itu, perlu sinergi yang terarah antara bank umum dan BPR dalam

upaya

terutama UMKM. Untuk itu, perlu

kontribusi

pembiayaan perbankan

upaya

kepada

untuk

pemanfaatan

sektor

mendorong keuangan

kerjasama

peningkatan

usaha

MKM

dalam

Apex BPR. Melalui

dalam perekonomian masyarakat.

format kerjasama

Hal tersebut yang menjadi esensi

dan BPR diharapkan dapat saling

kebijakan

mendukung dengan mengoptimalkan

inklusi

keuangan

(financial inclusion) yang tercakup

keunggulan

ini, bank umum

sumber


daya

yang

253


dimiliki masing - masing pihak,

Umum untuk melayani wilayah dan

dengan fokus yang mengarah pada

masyarakat yang belum terlayani,

pemberdayaan sektor UMKM.

antara lain melalui linkage program;

Daya tarik dan potensi sektor

2) Menciptakan produk dan jasa

UMKM yang besar menarik minat

bersama untuk menjangkau dan

bank umum untuk

melayani nasabah yang lebih luas; 3)

mengarahkan

strategi bisnisnya pada pembiayaan

Memanfaatkan

retail khususnya UMKM. Kondisi ini

(idlefunds) BPR sebagai sumber

mendorong persaingan yang ketat

dana kelolaan; dan 4) Memiliki

dengan BPR

peluang untuk

yang

sejak awal

pooling

funds

menghasilkan fee

keberadaannya mengemban amanat

based income dari pemanfaatan

untuk

transaksi oleh BPR melalui jaringan

mengutamakan pembiayaan

usaha mikro dan kecil.

ATM bank umum.

Melalui kerjasama Apex BPR,

Adapun manfaat bagi BPR

bank umum dan BPR diharapkan

yaitu:

dapat

pengayom yang dapat memberikan

saling bahu

membahu

1)

Memiliki

dengan mengoptimalkan kekuatan

dukungan

dalam

pembiayaan UMKM. Bank

dalam kondisi kekurangan likuiditas/

umum yang memiliki sumber dana

mismatch) maupun bantuan teknis

relatif lebih besar dan dukungan

kepada BPR; 2) Menjadikan Apex

teknologi

memadai

sebagai lembaga yang menyediakan

menjalin sinergi

jasa sistem pembayaran khususnya

yang

diharapkan dapat dengan

BPR yang

keunggulan sebaran dapat

pengalaman

dan

jaringan kantor untuk melayani

tersebar

memiliki

UMKM

di berbagai

yang

pelosok

negeri.

financial

lembaga

(khususnya

dalam rangka pemindahan dan antar nasabah sesama anggota Apex; 3) Melakukan

kerjasama

dalam

pemanfaatan produk/ jasa berbasis teknologi

informasi (seperti ATM)

dan pemasaran produk/jasa lainnya;

Adapun manfaat kerjasama

4) Memperoleh layanan - layanan

Apex BPR yaitu bagi Bank Umum:

lainnya dari Apex dalam rangka

1) Menjadikan jaringan kantor BPR

pengembangan

kapasitas

dan

sebagai kepanjangan tangan Bank


254


kompetensi

SDM

BPR,

seperti

pendampingan dan pelatihan. Sedangkan

berhubungan dengan : a) orang miskin, b) orang buta huruf dan c)

manfaat

bagi

masyarakat miskin kota yaitu: 1)

kaum wanita (Pandu Suharto, 1991: 38, 1996: 4).

Membantu bagi pemenuhan kredit produksi

yang

dibutuhkan

bagi

Meskipun Bangladesh

perbankan memberikan

di kredit

masyarakat miskin perkotaan dalam

kepada masyarakat, namun bank-bank

pemberdayaan

2)

tersebut hanya melayani orang-orang

kredit

dan

kaya. Ini nampak dari ketentuan dan

dapat

oleh

peraturannya

Penerimaan pelayanan

UMKM; dana

yang

di

yang

hanya

dapat

masyarakat miskin lebih meningkat

dipenuhi oleh golongan tersebut.

karena

BPR

telah

mendapatkan

Seperti

dana

dan

transformasi

jaminan

dari

Bank

Umum;

3)

merupakan prinsip yang fundamental

yang

dalam pemberiari kredit, Disamping

dimiliki oleh masyarakat terutama

itu semua transaksi harus didukung

dalam masalah pembiayaan kredit

dengan dokumen' tertulis. Padahal

UMKM

sebagian- besar penduduk (80 persen)

bantuan teknologi

Bertambahnya

informasi

menyangkut kredit,

masalah

persyaratan

ini

negara Bangladesh adalah buta huruf, maka jelaslah perbankan bukanlah

MODEL GRAMEEN BANK Grameen Bank atau Bank Desa

adalah

model

dimaksudkan

untuk

melayani

perbankan

mereka. Begitu pula - perbankan juga

yang berasal dari Bangladesh yang

tidak melayani kebutuhan para wanita

didirikan oleh Muhammad Yunus

terlebih lagi apabila - mereka miskin

yang profesinya sebagai pengajar ilmu

dan buta huruf (Pandu Suharto,

ekonomi di Universitas Chittagong

1991A2,1996 -4).

Bangladesh. Latar belakang berdirinya

Alasan tidak maunya perbankan

bank tersebut dikarenakan ketidak

melayani

kebutuhan

puasan atas sistem perbankan dan

masyarakat kecil atau orang-orang

perkreditan yang ada di negaranya

miskin adalah 1) orang-orang miskin

maupun

di

dunia

yang

pada

tidak

dasarnya

perbankan

tidak

ingin

atau kekayaan yang dapat dijadikan

mempunyai


kredit

barang-barang

255


agunan tidak,

pinjamannya; dapat

2)mereka

mengisi

formulir-

Grameen Bank. Setelah 3 tahun uji coba

dilakukan

dengan

penuh

formulir yang rumit karena sebagian

ketekunan, maka pada akhir tahun

terbesar dari mereka tidak dapat

1982 Muhammad Yunus dan timnya

membaca dan menulis; 3) perbankan

berhasil mendirikan pusat Grameen

tidak

kebutuhan

Bank di 745 desa di daerah Tangail

kredit yang kecil-kecil yang banyak

dengan jumiah debitur mencapai 24.177

jumlahnya

orang dan

suka

melayani

sehingga

memerlukan

pinjaman

yang

telah

banyak pekerjaan dan mengandung

diberikan sebesar. Taka 95.578.000

resiko yang tinggi; dan 4) perbankan

atau, sekitar US$ 4 juta, dengan

takut bunga pinjaman yang diterima

tingkat pengembaliannya lebih dari

tidak dapat menutup biaya pelayanan

99

pinjaman

tabungan

kecil

yang:

banyak

jumlahnya (Thoha, M, 2000: 16). Proyek Grameen Bank mulai

persen.

Disamping

kelompok

itu

yang

dana dapat

dihimpun sebesar Taka 8.143.000 atau sekitar US$ 325.000. Dengan

dilaksanakan di Bangladesh tahun

demikian

1976

Jobra.

Tangail telah membuktikan bahwa .

memenuhi,

mereka adalah "bank able". Setelah

kebutuhan kredit orang-orang miskin

uji cobs selama 3 tahun di Tangail,

di desa tersebut. Setelah Grameen

proyek

Bank berhasil diterapkan di desa

program kredit pedesaan untuk orang-

Jobra,

orang sangat miskin yang efektif dan

tepatnya

Tujuannya

di

untuk

maka

desa

Muhammad

Yunus

orang-orang

Grameen

miskin

Bank

menjadi

mengajak bekerjasama para pimpinan

efisien.

bank untuk mengadakan uji coba

menjadikan

Grameen Bank ke daerah lainnya di

Bangladesh

Bangladesh selama 3 tahun. Disini

mengabaikan program untuk orang-

dia akan nembuktikan bahwa orang-

orang miskin yang telah berhasil

orang yang sangat miskin adalah

melalui

"bank able_". Ajakan ini .diterima

pemerintah

oleh para pimpinan. bank-bank dan

terkesan dengan apa yang telah

mereka menentukan daerah Tangail

dicapai oleh program tersebut (Pandu

sebagai

Suharto,1991: 4445).

daerah

operasi

proyek

Keberhasilan

di

ujian


tersebut

perbankan tidak

yang

di mau

berat

Bangladesh

dan sangat

256


Setelah keberhasilan di Tangail, maka

proyek

Grameen

Bank

adalah kredit yang diberikan kepada orang-orang

miskin

adalah

selanjutnya dikembangkan di empat

penting. Hal ini disebabkan kredit

distrik,

tersebut dapat membantu mereka

yaitu Chittagong, Dhaka,

Rangpur

dan

Patuakhali

dengan

dalam peningkatan pendapatan, dan

bantuan dana. dari International Fund

merekapun mempunyai kemampuan

for Agricultural Development (IFAD)

untuk mengembalikan kredit tersebut.

sebesar.US$

3,4

juta,

yang

Dengan begitu langkah yang

disalurkan melalui Bangladesh Bank.

dapat

Disamping itu, Bangladesh Bank juga

masyarakat

memberi kucuran dana dalam jumlah

kemiskinan

yang

sumber

sama

dengan

dana

yang

diberikan IFAD. Tepat 1983,

guna

miskin

membantu

keluar

adalah

dari

penyediaan

permodalan

yang

dapat

dimanfaatkan oleh mereka dengan

tanggal

proyek

dilakukan

1

September

Grameen

Bank

cara rasional dan komersial, tetapi dengan persyaratan dan prosedur

diresmikan menjadi bank melalui

yang

ordonasi Pemerintah dengan nama

mereka. Ternyata pemberian pinjaman

Grameen Bank (Bank Desa). . Disini

Grameen Bank tanpa agunan tersebut

pemerintah menyediakan 60 persen

dapat dikembalikan dengan tingkat

dari

yang sangat tinggi yaitu sebesar 98

modal

dasar

yang

disetor

sedangkan 40 persen dari modal berasal dari peminjam, yaitu para

disesuaikan dengan kondisi

%. Asumsi

yang

menyatakan

anggota. Pada scat proyek Grameen

bahwa orang miskin ' tidak punya

Bank diresmikan. menjadi Grameen

ketrampilan,

Bank,:

tidak mempunyai pandangan ke

daerah

mencapai

5

.operasinya buah

telah

distrik

di

depan

serta

kurang

tidak

motivasi,

mempunyai

Bangladesh, :yang meliputi 1.025

ketrampilan untuk menyelesaikan

desa dengan cabang sudah mencapai

masalah mereka sendiri dikritik oleh

77 unit.

pendiri Grameen Bank dan Fugelsang

Menurut (1996:6-8),

Pandu falsafah

Suharto dasar

(dalam

Djumilah

Zein,

1996).

dari

Menurut Fugelsang orang miskin

program perkreditan Grameen Bank

punyai berbagai macam ketrampilan


257


yaitu : a) listening skill, b) memory

terdiri dari 5 orang; 7) Pinjaman

skill, c) survival skill, d) resources

diberikan secara berturutan, yaitu

utilization skill, dan e) occupation

mula-mula 2 orang anggota yang

skill. Meskipun demikian tidak berarti

paling membutuhkan diberi prioritas

bahwa pelatihan untuk meningkatkan

pertama untuk menerima pinjaman,

ketrampilan bare atau lainnya tidak

kemudian menyusul

penting. Tetapi akan lebih mudah bila

lainnya menerima pinjamannya dan

pengembangan ' dilaksanakan bila

yang terakhir menerima pinjaman

didasarkan pada ketrampilan yang

adalah anggota kelima. Penentuannya

sudah mereka miliki.

ditetapkan sendiri oleh kelompok; 8)

Adapun

prinsip-prinsip

Pengawasan

dua

anggota

dilakukan

dalam

Grameen Bank meliputi empat belas

penggunaan pinjaman; 9) Peminjam

butir (Pandu Suharto, 1996:7-8) yaitu:

diberi

1) Hanya orang yang sangat miskin

kembali setelah pinjamannya tunas;

dan memenuhi kriteria yang telah

10) Setiap peminjam dipotong 5%

ditetapkan pihak Bank dapat menjadi

untak Dana Tabungan Kelompok, dan

nasabah dan memperoleb pinjaman.

setiap minggu anggota menabung I

Kriteria orang miskin di Bangladesh

Taka'

adalah bila memiliki tanah seluas

dimasukkan kedalam Dana Tabungan

2

kemungkinan

(kira-kira

Rp.50,-)

Kelompok;

dais kekayaan lain yang dimiliki

membayar sejumlah uang sebesar

nilainya kurang dari nilai 1 acre

25% dari bunga yang dibayar untuk

4072

m2)

berkualitas

sedang;

diberikan

tanpa

tanah 2)

Setiap

yang

kurang dan 0,5 acre (sekitar 2036 m )

(sekitar

11)

meminjam

anggota

yang

disetor kedalam Dana Darurat. Pada

Pinjaman

dasarnya dana ini merupakan dana

atau

untuk asuransi terhadap . kemacetan

penjamin; 3) Prosedur pinjaman dibuat

pinjaman, kematian, cacat tubuh dan

sederhana; 4) Pinjaman diberikan

kecelakaan; 12) Bunga pinjaman

untuk kegiatan produktif; 5) Pinjaman

sebesar

yang diberikan adalah relatif kecil

menjelang

dengan angsuran mingguan selama

sebagai dua angsuran terakhir; 13)

satu

Sejumlah kelompok di desa yang

tahun;

agunan

6)

Peminjam

diorganisasikan dalam kelompok yang

sama

16

persen akhir

terdiri


dari

yang

mass

6

ditarik pinjaman

sampai

8

258


kelompok

mengadakan

rapat

yang

berfungsi

meminimalkan

mingguan bersama. Pertemuan atau

peluang

rapat ini dikenal sebagai rapat pusat

terhadap aturan yang telah ditetapkan

atau "center"; 14) Semua transaksi

bersama.

Kesungguhan

dalam

Grameen

mendekati

rumah

miskin

Bank

dengan

anggota

terjadinya

pelanggaran

tangga

kelompok dilaksanakan pada waktu

Dalam membentuk kelompok tidak

rapat mingguan dari pusat. Petugas

diperbolehkan mencampurkan antara

Grameen

rapat

rumah tangga miskin dengan yang

tersebut untuk. menerima angsuran

tidak miskin. Dengan demikian dalam

pinjaman

Dana

membentuk kelompok binaan GB

Dana

diperoleh rumah tangga yang benar-

Darurat untuk disimpan di bank.

benar sangat miskin. Adapun strategi

Semua urusan pinjaman dibahas

yang sangat bermanfaat bagi GB dalam

pula dengan petugas bank dalam

mencapai kelompok miskin adalah

rapat tersebut.

memulai kegiatan dengan menetapkan

Tabungan

Bank

dan

menghimpun

Kelompok

Adapun Gibbons,

menghadiri

menurut

dalam

dan

David

Djumilah

S. Zain

wanita sebagai binaan. Di masyarakat miskin

Bangladesh,

sulit

(1996:45), faktor - faktor yang melatar

menarik

belakangi keberhasilan GB adalah

membentuk

sebagai berikut: Pertama, adanya

mengajukan

hubungan

erat,

Grameen

yang

penyebabnya adalah tantangan dari

erat antara GB dengan anggota yang

tokoh masyarakat dan masyarakat

dibina dan antara sesama anggota

mengenai kemudaratan wanita bila

binaan itu sendiri.

memperoleh

pinjaman,

menghambat

proses

yang

Dikembangkannya

hubungan

Kedua, kontrol dan solidaritas kelompok. Kelompok

Adanya yang

pembentukan

beranggotakan

minat

sangat

wanita

supaya

kelompok

dan

pinjaman Bank

(GB).

kepada Adapun

sehingga

pembentukan

kelompok. Dan ternyata hanya wanita

5

yang kondisinya sangat miskin saja

orang per kelompok dan bergabung

yang berani membentuk kelompok

dengan kelompok-kelompok lain pada

untuk

rembug pusat, maka tercipta system

Pembentukan kelompok memerlukan

kontrol diantara anggota kelompok

waktu yang cukup longgar Proses

memperoleh


pinjaman.

259


pembentukan kelompok, merupakan

dengan pimpinan formal dan non

kekuatan

formal serta mengenalkan tujuan GB.

GB.

Namun

diperlukan

waktu yang cukup lama karena calon-

Untuk

calon

memerlukan

waktu

mengenal. Sehingga perlu sating

selanjutnya

diadakan

mengenal dan penilaian sate dengan

resmi

yang lain, baru kemudian mereka

masyarakat di daerah tersebut untuk

bersepakat

kelompok.

diberi penjelasan mengenai berbagai

Kemudian .petugas. GB memberi

hal yang berkaitan dengan tujuan dan

pelatihan (latihan wajib kumpul) dan

kegiatan

memberi penilaian terhadap mereka

kesempatan

tentang

untuk

anggota

belum

membentuk

lulus

saling

tidaknya.

Setelah

keperluan

dengan

GB.

.

ini, 4

minggu, pertemuan

seluruh

GB kepada

GB

lapisan

memberikan masyarakat

mempertimbangkan

dinyatakan lulus orang miskin merasa

keberadaannya di wilayah tersebut

mendapat pengakuan dan kehormatan

dan

yang selama ini tidak pernah mereka

menerimanya tanpa ada unsur tekanan

biasanya

masyarakat

rasakan. Hal ini menimbulkan rasa

Keempat, manajer GB mampu

percaya diri dan rasa mempunyai

menciptakan kesan yang baik di

kemampuan

meningkatkan

lingkungannya. Manager GB yang

taraf hidup melalui usaha secara

berada di kantor cabang barn mula-

mandiri. Sebagai konsekuensinya GB

mula bekerja sendiri tanpa ada yang

memerlukan waktu yang cukup lama

membantu.

untuk

untuk mengembangkan anggotanya. Ketiga,

ketekunan

Grameen

bank

mempunyai

dan

multifungsi bagi masyarakat miskin

kesabaran sebagai modal GB. Setiap

desa apabila penerapannya dilakukan

melakukan kegiatannya dilokasi baru,

secara maksimal. Fungsi pertama

GB

adalah

melaksanakan

program-

di

sini

Grameen

Bank

programnya secara hati-hati dan tidak

berfungsi untuk memberikan fasilitas

terburu-buru.

untuk

kredit produktif bagi masyarakat desa

setiap pembukaan kantor cabang

dengan cara menggunakan sistem

baru,

calon

metode yang mengadopsi keuangan

daerah

perbankan dan sistem arisan yang

pendekatan

dianggap cocok dengan perilaku dan

manager tersebut,

Strateginya,

manager

bersama

mendatangi melakukan


260


sifat masyarakat desa. Bukan hanya

LEVEL BANK CORPORATION

ini yang membuat Grameen Bank

(LBC)

dilirik oleh masyarakat desa adalah,

LBC

(Level

Bank

Grameen Bank memberikan pinjman

Corporation) merupakan gagasan dari

tanpa aditetapkan agunan.

peneliti dalam mengatasi kecukupan

Fungsi kedua adalah dengan adanya

Grameen

selaindiberikannya

kredit

modal, terutama modal kerja/ usaha

Bank,

dalam mengatasi berbagai tingkat

disini

kemiskinan di Indonesia baik di

Grameen Bank memberikan pelatihan

daerah pedesaan ataupun kota.

dan pengetahuan kepada masyarakt

Indonesia

sebenarnya

desa. Dengan adanya pelatihan ini

mempunyai koperasi sebagai wadah

maka diharapkan masyarakat desa

dalam mengatasi tingkat kecukupan

sudah mulai mengerti tentang dunia

modal. Tetapi apabila dikaji lebih jauh

perbankan yang selama ini masyarakat

ternyata kesejahteraan yang diberikan

desa menganggap bahwa dunia dunia

oleh keperasi hanya memprioritaskan

perbankan

kepada

khususnya

bank

para

anggota

koperasi,

merupakan lembaga perbankan yang

sehingga bagi masyarakat yang bukan

terlalu berbelit – belit dan banyak

anggota koperasi masih mempunyai

aturan dalam memenuhi kebutuhan

beberapa kendala. Di samping itu

kredit masyarakat miskin desa.

koperasi lebih familiar pada golongan

Dengan adanya Grameen Bank ini,

duharapkan

perekonomian menjadi produktif

nantinya

tertentu. Sebagian besar masyarakat

desa

lebih cenderung memilih bank sebagai

pesat

dan

salah satu pemberi kecukupan modal.

masyarakat

desa

masyarakat

berkembang serta

masyarakat pedesaan atau golongan

Akan tetapi dalam perbankan,

diharapkan supaya tidak awam lagi

kita

terhadap

beberapa permasalahan seperti kredit

perkembangan

lembaga

perbankan yang ada di Indonesia.

sering

mendengar

adanya

macet dan asimetri informasi sehingga tidak semua individu dapat meminjam modal

di

lembaga

perbankan,

terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang kurang mengerti tentang


261


tata cara meminjam di lembaga

metode pembagian saluran kredit.

perbankan yang cukup rumit bagi

Dimana pada masyarakat pedesaan

sebagian orang.

lebih disarankan pada model Grameen

LBC

(Level

Bank

Bank

karena

lebih

dikarenakan

Corporation) muncul sebagai jawaban

masyarakat desa sebagian besar masih

atas permasalahan di atas, dimana di

kurang pengetahuan tentang dunia

sini LBC merupakan transformasi dari

perbankan,

Grameen Bank, APEX BPR serta

royong tinggi bersifat kekeluargaan

koperasi yang merupakan badan usaha

dan

asli milik Indonesia. LBC tidak hanya

nominalnya relitif kecil dibandingkan

mengatasi kekurangan modal yang

masyarakat perkotaan.

memiliki

jumlah

rasa

pinjaman

gotong

yang

ada di Indonesia baik itu di pedesaan

Sementara bagi warga kota

ataupun perkotaan. Akan tetapi di sini

lebih di dasarkan kepada APEX BPR

LBC juga memberikan pendidikan

dikarena masyarakat kota sebagian

tentang dunia perbankan terutama

besar bersifat individual, memiliki

bagi individu pedesaan yang masih

kemampuan perbankan jauh lebih baik

sangat awam akan dunia perbankan.

daripada masyarakat desa dan pada

LBC membawa gaya modern

umumnya

mengajukan

jumlah

perbankan dengan tidak meninggalkan

pinjaman jauh lebih besar daripada

ruh yang terdapat pada koperasi.

masyarakat desa.

Kerjasama,

gotong

royong,

dan

Dengan adanya LBC pada

tanggung renteng yang merupakan ciri

dunia

utama bangsa Indonesia melekat kuat

diharapkan membawa angin segar

dalam LBC. Kecukupan jumlah modal

bagi pengembangan dunia perbankan

pinjaman yang sering berbeda di

yang

kalangan perkotaan dan desa bisa

diharapakan dapat menjadi obat bagi

diatasi dengan adopsi dari Grameen

permasalahan kecukupan mdal di

Bank dan APEX BPR.

daerah desa dan kota dalam mengatasi

Sementara persaingan yang

perbankan

ada

di

di

Indonesia

Indonesia

dan

kemiskinan yang ada di Indonesia.

dapat membunuh salah satu dari lembaga perbankan atau badan usaha yang bersaing dapat dihindari dengan


262


pedesaan

PENUTUP

disarankan

mampu

Perbankan Indonesia merupakan

mengadopsi sistem model Grameen

suatu lembaga penting dan vital dalam

Bank karena dengan adanya sistem ini

memberantas

Peran

masyarakat desa tidak hanya diberkan

lembaga perbakan lebih difokuskan

kredit ringan tanpa agunan yang

bagaimana

cara

bersifat tanggung renteng tetapi juga

kemiskinan

dengan

kemiskinan.

memberantas memberikan

diberikan

pengetahuan

mendasar

kredit kepada lapangan usaha kecil

tentang sistem perbankan yang selama

yang terdapat di Indonesia. Usaha

ini mayoritas penduduk desa kurang

kecil yang terdapat di Indonesia

mengerti apa itu perbankan.

identik dengan masyarakat miskin

Sedangkan

penanggulangan

yang kekurangan modal sehingga

kemiskinan dan bantuan modal kredit

usaha kecilnya sendiri kurang dapat

produktif bagi masyarakat miskin kota

berjalan dan tumbuh dengan baik. Hal

di sini penulis menggunakan model

ini merupakan suatu permasalahan

APEX BPR, dimana model tersebut

tersendiri bagi usaha kecil tersebut

merupakan gabungan dari perbankan

karena pihak perbankan biasanya

umum dan BPR yang ada di daerah

hanya

kredit

tersebut. Dengan adanya APEX BPR

terhadap individu yang mempunyai

diharapkan modal yang disalurkan

record yang bagus.

dalam pemberian kredit dapat dengan

akan

memberikan

Tidak hanya berhenti sampai disini

saja,

tetapi

permasalahan

tepat

dan

penyalurannya

bertambah kepada

volume masyrakat

selanjutnya adalah apabila kredit ini

miskin kota yang berbeda dengan

hanya disalurkan begitu saja secara

masyarakat miskin desa.

random,

ditakutkan

yang

Dengan adanya penanggulangan

diberikan tidak tepat guna. Di sini ada

kekurangan modal di wilayah desa

perbedaan tentang kondisi kemiskinan

ataupun kota bagi perkreditan yang

di pedesaan dan perkotaan, dimana

diajukan

mempunyai kondisi yang berbeda jika

masyarakat miskin, dimana di sini

dilihat

APEX

dari

kredit

kebutuhan

modal,

oleh

BPR

usaha

kecil

ditujukan

penyedia

sebagai

pendidikan, kelembagaan dan jenis

lembaga

usaha kecil yang ada. Di daerah

masyarat miskin kota, sedangkan


kredit

bagi

bagi

263


Grameen

Bank

sebagai

penyedia

kredit

bagi

lembaga

masyarakat

miskin desa diperlukannya sebuah aturan

untuk

mengatur

kegiatan

perkreditan tersebut. Perlunya dikaji lebih lanjut

Yayasan AKATIGA, PEPLIPI, Yayasan Mitra Usaha dan The Asian Foundation. Bandung. Dede Haeruddin (Pyn), 1999. Aneka Skim Kredit Untuk Modal Usaha. Yayasaan Bhakti Kencana. Jakarta.

mengenai penggolongan kemiskinan di

Indonesia,

mengingat

setiap

periodenya pendapatan, jumlah warga miskin selalu berubah – ubah sesuai dengan

keadaan

ekonomi

suatu

negara. Tujuan dari pengkajian ini tidak lain adalah supaya sasaran yang diharapkan dalam pengajuan kredit

Firmansyah (2000). Implikasi Model Grameen Bank di Kabupaten Magetan, dalam bukunya "Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Grameen Bank" (Pny. Mahmud Thoha), PEP - LIPL Jakarta_ Gunardi, Harry Seldadyo Dkk, 1994. Kredit Untuk Rakyat. Akatiga. Bandung.

bisa tepat sasaran. Perlu ada lembaga khusus yang menangani permasalahan ini dengan serius, menginagt model yang akan diterapkan nantinya merupakan model baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Adiatman, P.S; 1999. Peranan Kredit Sebagai Piranti Pengentasan Kemiskinan (Replikasi Grameen Bank di Indonesia), Skripsi, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilrnu Ekonomi Perbanas, Jurusan Manajemen Keuangan. Chotim,

Erna Ermawati dan Tharnrin,Juni (ed.). 1997. Diskusi Ahli: Pemberdayaan & Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil Di Indonesia.

Rasahan, C.A. dan Syukur, M (1997), Karya Usaha Mandiri, Arah Baru Menjangkau Golongan Termlskin di Pedesaan, dalam Danusaputro, M.,et.al., (1997), Monetisasi Pedesaan: Bunga Rampai Keuangan Pedesaan, Edisi Kedua, Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Sudaryanto, Tahlim, 1999. Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dalam Era. Pasar Bebas. Seminar Nasional Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan Dalam. Era Otonomi Daerah. Bogor, 16 17 November 1999. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor. Suharto, Pandu, 1989. Grameen Bank, " Sebuah Model Bank Untuk Orang miskin di


264


Bangladesh". Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta.

Bank. Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan - LIPI, Jakarta

1996. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perkreditan Grameen Bank di Indonesia. Jakarta: Yayasan Mitra Usaha, tidak dipublikasikan.

Zain, Djumilah, 1993. Kaji Tindak Lembaga Keuangan Pedesaan Untuk Membantu Masyarakat Miskin di Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, Usulan Penelitian, Malang. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya.

, 1996. 100 Tahun BPR Di Indonesia 1895 - 1995. InfoBank. Cetakan Pertama. Jakarta. , 2012. APEX Bank. Bank Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta. , dan Hafid, A. 1997. Pelaksanaan Pola Grameen Bank di Bangladesh dan Malaysia, dalam Danusaputro, et al., "Monetisasi Pedesaan: Bunga Rampai Keuangan Pedesaan, Edisi Kedua, Institut Bankir Indonesia, Jakarta. Supramono, Gatot, 1996.. Perbankan Dan Masalah Kredit "Suatu Tinjauan Yuridis". Cetakan Kedua. Penerbit Djambatan. Jakarta. Thoha,

Mahmud (Peny), 2000. Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Model Grameen

1996. Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Bantuan Modal Bagi Rumah Tangga Miskin di Pedesaan, Laporan Penelitian. Jawa Timur. Malang. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya. , 1998. Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Bantuan Modal Bagi Rumah Tangga Miskin di Pedesaan, Rangkuman Hasil Penelitian. Jawa Timur. Malang. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya. 1998. Pemberdayan Keluarga Miskin Melalui Pemberian Kredit Model Grameen Bank. Makalah Seminar di LIPI, Jakarta 13 Oktober 1998.


265

PEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KECUKUPAN MODAL DI DUA DIMENSI BERBEDA MELALUI MODEL APEX BPR DAN GRAMEEN BANK

Recommend Documents