Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENUMBUHKAN SIKAP BELA NEGARA PADA SISWA Marni Anastasia Tamba Sekolah Dasar Negeri 094162 Perdagangan Corresponding author:
[email protected] Abstrak Semakin maju suatu negara maka semakin banyak tantangan yang harus dihadapi oleh negara tersebut. Diarus globalisasi dan modernisasi dunia suatu negara akan semakin mudah untuk digoyahkan, bukan hanya di negara berkembang tetapi negara maju juga mendapatkan ancaman tersebut, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negara itu sendiri. Maka dari itu suatu bangsa harus memiliki rasa nasionalisme yang kuat untuk melindungi dan membela negaranya dari negara lain yang lebih berwawasan intelektual luas. Bela negara yang dapat dilakukan tidak hanya dengan memikul senjata namun untuk para siswa bela negara dapat dilakukan dengan cara belajar tekun, menjagakan keamanan di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah dari ancaman yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak membuang sampah sembarangan, menghormati bendera merah putih dan lagu kebangsaan, serta menolak campur tangan pihak asing terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata kunci : pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan, bela negara PENDAHULUAN Pendidikan merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan suatu kunci pokok untuk mencapai cita-cita bangsa. Hal ini terbukti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 1 jelas tertulis bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menjadi penerus dalam pelaksana pengembangan di segala bidang. Secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai usaha proses pembentukan budi-pekerti dan akhlak-iman manusia secara sistematis, baik aspek ekspresifnya yaitu kegairahan, kesungguhan dan ketekunan, maupun akspek normatifnya yaitu etika, kesusilaan, dan toleransi. Jadi, pendidikan tidak hanya dalam ranah kognitif saja namun juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik. Dewasa ini pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling diutamakan dan menjadi prioritas pemerintah guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, dengan keyakinan bahwa pendidikan yang bermutu dapat menunjang pembangunan di segala bidang. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya perkembangan sarana dan prasarana, perubahan sistem kurikulum ke arah yang lebih baik. Peningkatan mutu pendidikan juga dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan kualitas guru sebagai tenaga pendidik misalnya melalui pelaksanaan program sertifikasi guru. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang diterapkan pada peserta didik mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga ke Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan mengandung materi (bahan ajar) yang berhubungan erat dengan pembentukan sikap dan kepribadian diri seseorang sebagai seorang siswa yang memiliki budi-pekerti, etika dan moral yang baik serta cinta terhadap tanah air. Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas dalam Aryani (2010: 18) adalah untuk mengembangkan kompetensi : berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi; berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakterkarakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; berinteraksi dengan bangsabangsa dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dan memiliki andil besar, khususnya dalam pembentukan karakter generasi muda atau kepribadian manusia Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana pembentukan karakter warga negara yang baik. Demikian pula dalam mencapai tujuan, khususnya dalam menumbuhkan sikap bela negara kepada siswa agar dapat berperan aktif memajukan negara dan mencintai tanah air. http://semnasfis.unimed.ac.id
e-ISSN: 2549-5976 p-ISSN: 2549-435X 333
Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017
Semakin maju suatu negara maka semakin banyak tantangan yang harus dihadapi oleh negara tersebut. Diarus globalisasi dan modernisasi dunia suatu negara akan semakin mudah untuk digoyahkan, bukan hanya di negara berkembang tetapi negara maju juga mendapatkan ancaman tersebut, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negara itu sendiri. Maka dari itu suatu bangsa harus memiliki rasa nasionalisme yang kuat untuk melindungi dan membela negaranya dari negara lain yang lebih berwawasan intelektual luas. Penanaman sikap bela negara ini harus dilakukan dari tingkat pendidikan dasar melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, hal ini dilakukan agar siswa memahami akan pentingnya sikap bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bela negara yang dapat dilakukan tidak hanya dengan memikul senjata namun untuk para siswa bela negara dapat dilakukan dengan cara belajar tekun, menjagakan keamanan di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah dari ancaman yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak membuang sampah sembarangan, menghormati bendera merah putih dan lagu kebangsaan, serta menolak campur tangan pihak asing terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan hal di atas kewajiban membela negara telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (1) ditegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Sedangkan konsep bela negara diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (3) bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Dari isi pasal tersebut dapat dipahami bahwa keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan suatu hak dan kewajiban, yang berdasarkan atas kesadaran dan kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara dapat diselenggarakan salah satunya melalui Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Akan tetapi, dalam pelaksanaan penanaman sikap bela negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengalami banyak hambatan atau kendala. Hal ini terlihat dari sikap siswa yang tidak dilandasi oleh kecintaan pada tanah air Indonesia, masih banyak siswa yang lalai akan kewajibannya sebagai pelajar sekaligus sebagai warga negara, sikap yang diharapkan belum sepenuhnya terpatri dalam diri para siswa. Tentu saja hal ini sudah menjadi tanggung jawab para pengajar untuk menanamkan sikap bela negara dan sikap luhur pancasila. Berdasarkan pengamatan observasi yang dilakukan di SMP Negeri 4 Medan yang beralamat di Jalan Jati III No. 118, Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota khususnya pada siswa kelas IX ketika diberikan pertanyaan seputar materi bela negara yang sudah diberikan oleh guru pada saat awal semester ganjil masih banyak siswa yang belum memahami konsep bela negara, banyak siswa yang beranggapan bahwa bela negara hanya menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia. Padahal di dalam UUD telah dijelaskan bahwa bela negara menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Selain itu sikap para siswa belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, karena masih ada siswa yang tidak tertib dalam melaksanakan upacara bendera, sebagian siswa juga ada yang tidak hafal lagu nasional negara Indonesia, masih ada siswa yang terlambat setiapharinya serta tidak mengenakan atribut sekolah seperti yang sudah ditentukan. Maka dari itu peran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam menumbuhkan sikap bela negara pada siswa. Dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan siswa menjadi berkarakter, bermoral, dan mencintai tanah air agar dapat melindungi bangsa dan negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dalam dalam negara itu sendiri. PEMBAHASAN Pengertian Peran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000: 667) menyatakan bahwa “peranan berasal dari kata peran yang berarti sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan di masyarakat, kemudian peranan adalah tugas utama yang harus dilaksanakan”. Peran adalah suatu kebutuhan manusia sebab tanpa ada peran berarti manusia tidak melaksanakan aktivitas hidup atau suatu konsep perilaku seseorang atau sekelompok untuk merangkai peraturan-peraturan yang dilakukkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan hal itu Soekanto (2009: 212) menyatakan bahwa “peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan. Apabila seseorang telah melaksankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut telah menjalankan perannya”. Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa peran merupakan hak dan kewajiban yang telah dilakukan oleh suatu anggota masyarakat sesuai dengan kedudukan dan statusnya dalam masyarakat. Tentu saja dalam melaksanakan peran ini juga dilandaskan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Menurut Ahmadi (2003: 115) “peran adalah suatu komplek manusia terhadap cara individu harus berbuat apa dan bersikap dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya”. Dari pendapat di atas dapat didefinisikan bahwa peran merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan sesuatu dalam kehidupannya untuk dapat hidup secara layak demi kehidupan yang dijalankanya. Jhonson (2002: 22) juga menyatakan bahwa “peran merupakan kemampuan seseorang dalam mengorganisir perilaku dalam suatu sistem keseluruhan yang merupakan unsur yang sangat penting dimiliki seseorang untuk dapat hidup secara layak dalam kehidupan pribadi maupun kelompok/masyarakat”. http://semnasfis.unimed.ac.id
e-ISSN: 2549-5976 p-ISSN: 2549-435X 334
Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat serta melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan kedudukannya. Pengertian Pembelajaran Belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan suatu kegiatan atau upaya perubahan perilaku individu dari kapasitas perilaku yang lama untuk berperilaku sesuai dengan tingkat kemampuan atau potensi yang baru. Belajar juga merupakan proses menciptakan nilai tambahan kognitif, afektif, dan psikomotorik bagi siswa. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara terprogram dalam disain intruksional yang menciptakan proses interaksi antara sesama peserta didik, guru dengan peserta didik dan dengan sumber belajar. Pembelajaran bertujuan untuk menciptakan perubahan secara terus-menerus dalam perilaku dan pemikiran siswa pada suatu lingkungan belajar. Mardianto (2008: 23) menyatakan bahwa “Pembelajaran adalah kegiatan seorang anak untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan”. Dari pendapat ini dapat dimaknai bahwa pembelajaran berorientasi pada kegiatan yang dilakukan dan bertujuan untuk mendapatkan keterampilan yang baru. Menurut Dewi Salma (2008: 19) “Pembelajaran diartikan sebagai kegiatan Belajar Mengajar konvensional dimana guru dan peserta didik langsung berinteraksi”. Dari pendapat ini dapat dimaknai bahwa pembelajaran hanya kegiatan mentransfer ilmu secara langsung dengan tatap muka dan adanya interaksi antara pengajar dan peserta didik. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar”. Menurut Dimyanti dan Mudjiono (2011: 62) “Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain intruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar”. Pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dari keberadaan suatu lembaga pendidikan atau sekolah, dimana proses ini menjadi media transfer dari berbagai misi sekolah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Sejalan dengan hal itu Nazarudin (2007: 162) “Pembelajaran dapat diartikan sebagai seperangkat acara peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung proses belajar yang bersifat internal. Pembelajaran adalah suatu peristiwa yang sengaja dirancang dalam rangka membantu proses belajar”. Dari pendapat diatas dapat dimaknai bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang sengaja dirancang untuk mempermudah suatu proses belajar dengan harapan setelah melakukan pembelajaran dapat membangun krestifitas siswa sesuai dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang di dalamnya terjadi interaksi antara pengajar, siswa dan bahan ajar yang terjadi di lingkungan belajar, yang mengakibatkan adanya perubahan tingkah laku yang memberikan suatu pengalaman pada siswa baik yang bersifat kognitif, afektif ataupun psikomotorik. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu sarana ataupun sebagai instrumen untuk membentuk karakter ataupun kepribadian seorang anak yang mampu berpikir kritis dan analisis, cerdas dan terampil, bersikap demokrasi yang berani memberi pendapat serta mau menerima dan menghargai pendapat orang lain dan berjiwa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Zamroni dalam Azra (2008: 7) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan yang paling menjamim hak-hak warga mastyarakat. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu ilmu pendidikan yang mengajarkan tentang demokrasi yang bertujuan agar warga negara mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara salah satu contoh demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, meskipun terlihat mudah namun hal ini sangat bermanafaat bagi setiap warga negara. Dikemukakan oleh Waterworth dalam Husin (2009: 1), Concept of Citizenship dalam Pendidikan Kewarganegaraan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang: a) Menjunjung budaya masyarakatnya; b) Menggunakan hak pilih; c) Mematuhi hukum dan norma masyarakatnya; d) Berperan aktif demi kebaikan keluarga dan masyarakat; dan e) Serta peduli terhadap lingkungannya. Banyak ahli yang mendefinisikan tentang Pendidikan Kewarganegaransalah satu diantaranya yaitu Soemantari dalam Husin (2009: 6) yang berpendapat bahwa Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, positif influence pendidikan sekolah, masyarakat, orangtua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demorasi dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu sarana untuk membina peserta didik, membentuk karakter ataupun kepribadian seorang anak yang terampil serta berani memberi pendapat secara kritis dan analisis, dan mau menerima maupun menghargai pendapat orang lain yang sesuai dengan http://semnasfis.unimed.ac.id
e-ISSN: 2549-5976 p-ISSN: 2549-435X 335
Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017
Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman hidup secara demokratis. Selain itu Tukiran (2013: 1) mengemukakan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan “merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara”. Dalam hal ini Pendidikan Kewarganegaraan menjadi pondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan dasar yang dimiliki siswa dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari baik hubungan antar warganegara maupun warganegara dengan negara. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran pembentuk moral pada peserta didik yang mencintai tanah air dan dapat melaksanakan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misi Pendidikan Kewarganegaraan Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan demi mewujudkan citacita dan tujuan yang telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Benyamin dan Sapriya (2005: 321) Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi sebagai berikut : a) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga yang memiliki tingkat kesadaran politik, dan kemampuan berpartisipasi politik yang tinggi; b) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, program pendidikan ini diharapkan siswa diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya; dan c) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai, program pendidikan ini diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral dan norma. Dari misi Pendidikan Kewarganegaan di atas dapat dimaknai bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat luas tidak hanya mencakup pendidikan karakter saja namun juga mencakup pendidikan politik dan hukum yang sangat berkaitan dengan suatu negara. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara serta ketahanan nasional dari para calon-calon penerus bangsa yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas dalam Aryani (2010: 18) adalah untuk mengembangkan kompetensi : berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi; berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; berinteraksi dengan bangsa-bangsa dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dan memiliki andil besar, khususnya dalam pembentukan karakter generasi muda atau kepribadian manusia Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana pembentukan karakter warga negara yang baik. Demikian pula dalam mencapai tujuan, khususnya dalam menumbuhkan sikap bela negara kepada siswa agar dapat berperan aktif memajukan negara dan mencintai tanah air. Sejalan dengan hal itu Kaelan (2013: 3) juga menyatakan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut: Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran benegara, serta membentuk sikap yang cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan filsafat bangsa pancasila. Sebagai suatu perbandingan, diberbagai negara juga dikembangkan materi pendidikan umum sebagai pembekalan nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku warga negaranya. Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan siswa tidak hanya mampu memahami pengetahuan tentang etika dan moral berkala, tetapi yang terpenting adalah agar siswa dapat dan mampu melakukan dalam pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban warga negara yang mampu memposisikan dirinya di era globalisasi ini. Bela Negara Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdasarkan pasal 27 dan 30 UUD 1945, masalah bela negara dan pertahanan negara adalah hak dan kewajiban setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Maya Wikipedia dalam Winarno (2015: 181), “bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut”. Dalam konteks Indonesia, bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang utuh. http://semnasfis.unimed.ac.id
e-ISSN: 2549-5976 p-ISSN: 2549-435X 336
Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017
Dwi Winarno (2006: 148-149) menyatakan bahwa bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun nonfisik. Secara fisik yaitu dengan cara “memanggul bendil” menghadapi serangan agresi musuh. Sedangkan bela negara secara nonfisik dapat didefenisikan sebagai “segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara”. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa konsep bela negara dapat dilihat dalam arti sempit yaitu secara fisik dan arti luas yaitu secara non fisik. Bela negara dalam arti sempit yakni merangkul senjata dalam menghadapi musuh (secara militer) yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan bela negara secara nonfisik dapat dilakukan oleh warga negara biasa melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Sejalan dengan hal di atas Sutarman (2011: 78) menyatakan bahwa pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dab berbegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kedaulatan dan kemerdekaan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurudiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dari pendapat di atas dapat dimaknai bahwa pembelaan terhadap negara berarti suatu kepaduan tekad, sikap dan perilaku yang didasari kesadaran dan kecintaan terhadap tanah air Indonesia, warga negara merupakan faktor pendukung dalam keamanan dan pertahanan negara yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan amanat dalam UUD untuk ikut berpartisipasi dalam usaha pembelaan terhadap negara. Landasan Hukum Bela Negara Terdapat hubungan antara ketahanan nasional suatu negara dengan pembelaan negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Adapun dasar hukum bela negara bagi warga negara Indonesia adalah pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 27 ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara; dan Pasal 30 ayat (1): Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berkenaan dengan isi pasal tersebut, menimbulkan kosekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menuntukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan potensinya masing-masing. Selanjutnya bela negara diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam pasal 9 ayat 1 dinyatakan “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Kemampuan bela negara dalam rangka upaya mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara perlu dimiliki oleh seluruh warga negara. Kemampuan itu harus secara dini diberikan kepada warga negara yang berhak wajib ikut serta dalam bela negara. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan keyakinan akan ketangguhan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bela negara yang dimaksud adalah sebuah tekad, sikap, semangat dan tindakan seluruh warga negara secara teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang harus diberikan kepada peserta didik. Pentingnya Upaya Bela Negara Setiap manusia normal secara nuraniah pasti akan selalu melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari gangguan orang lain. Hal lain yang sangat penting bagi kehidupan kita adalah negara, supaya hidup tertib, aman dan nyaman maka diperlukan negara. Negara akan tegak berdiri jika dipertahankan oleh setiap warga negaranya. Oleh karena itu, membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negaranya. ada bebarapa alasan mengapa pembelaan negara itu penting: a) Untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman; b) Untuk menjaga keutuhan wilayah negara; c) Merupakan panggilan sejarah; dan d) Merupakan kewajiban setiap warga negara. Alasan-alasan pentingnya usaha pembelaan negara tersebut dihubungkan dengan teori fungsi negara, unsur-unsur negara, aspek sejarah dan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban membela negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara terhadap negara bukan hanya dalam lingkup nasional saja namun harus dimulai dari lingkungan sekitar seperti lingkungan tempat tinggal, dimulai dari ruang lingkup yang kecil hingga besar, dan dapat dimulai juga dari pendidikan bela negara kepada siswa dirumah, disekolah hingga masyarakat. Jadi siswa ikut berpartisipasi walau tidak terlihat secara langsung namun siswa sudah mendapat pengajaran dan pemahaman yang benar tentang usaha membela negara. Contoh usaha bela negara yang dapat dilakukan dilingkungan sekolah seperti: kesadaran untuk menaati peraturan dan tata tertib sekolah, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh terutama pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, mengikuti upacara bendera dengan baik, saling mengingatkan sesama teman apabila ada yang melanggar peraturan sekolah, serta menjadi siswa yang berprestasi dan mengharumkan nama sekolah. Sedangkan contoh usaha bela negara yang dapat dilakukan dilingkungan masyarakat seperti: mengembangkan sikap tenggang rasa dan tolong menolong antar warga masyarakat, bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, meningkatkan kegiatan gotong royong, menghargai adanya perbedaan, dan selalu aktif dalam kegiatan http://semnasfis.unimed.ac.id
e-ISSN: 2549-5976 p-ISSN: 2549-435X 337
Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017
yang ada dimasyarakat. Menurut Rahayu (2011: 133) menyatakan bahwa “pendidikan harus diselenggarakan dan diusahakan secara terus-menurus sampai pada terjadinya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak; sampai pada akhirnya membentuk karakter yang menyatu pada peserta didik sesuai dengan yang diinginkan”. Maka dari itu pendidikan harus terus-menurus dijalankan untuk menanamkan nilai sampai terjadi perubahan pola pikir dan dapat mengaplikasikan sikap bela negara pada kehidupan sehari-hari. SIMPULAN Adapun simpulan dari tulisan ini yakni: a) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu sarana ataupun sebagai instrumen untuk membentuk karakter ataupun kepribadian seorang anak yang mampu berpikir kritis dan analisis, cerdas dan terampil, bersikap demokrasi yang berani memberi pendapat serta mau menerima dan menghargai pendapat orang lain dan berjiwa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945; b) Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun nonfisik. Secara fisik yaitu dengan cara “memanggul bendil” menghadapi serangan agresi musuh. Sedangkan bela negara secara nonfisik dapat didefenisikan sebagai “segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara”.; c) Upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh siswa yaitu upaya bela negara nonfisik diantaranya dengan cara belajar tekun, menjagakan keamanan dilingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah dari ancaman yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak membuang sampah sembarangan, menghormati bendera merah putih dan lagu kebangsaan, serta menolak campur tangan pihak asing terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. REFERENSI Aryani, Ine kusuma dan Markum. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai. Bogor: Ghalia Indonesia. Azra, Azyumardi. 2003. Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media. Benyamin, dkk. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Rineka Cipta. Dimyati dan Mudjiono.2011. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. Emzul, Fajri. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: Sinar Abadi. Jhonson. 2002. Ilmu Politik Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan. Kaelan dan Zubaidah. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Yogyakarta: Paradigma. Narmoatmojo, Winarno, dkk. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Ombak. Poerwadarminta. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Soekanto, Soejono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru. Jakarta: PT. Rajawali Pers. Sumber Undang-undang Sutarman. Persepsi dan pengertian pembelaan Negara berdasarkan UUD 1945 (amandeme). Jurnal Magistra No.75 Th.IXIXIII Maret. 2006 Sutoyo. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Teniredja, Tukiran. 2013. Konsep Dasar Penddikan Kewarganegraan. Yogyakarta: Ombak. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas. Winarno, Dwi. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.
http://semnasfis.unimed.ac.id
e-ISSN: 2549-5976 p-ISSN: 2549-435X 338
