Pembangunan transmigrasi merupakan program pembangunan yang MENUJU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI 2 VOLUME I NO. 7 - SEPTEMBER 2007 EDITORIAL

EDITORIAL

ISSN : 1978 - 3299 diterbitkan setiap bulan oleh Biro Perencanaan Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi RI (SK Sekjen No. KEP 331A/SJ/III/2007) Pelindung Pembina Pemimpin Redaksi Sekretaris Redaksi Redaktur

Editor: Pracetak Distribusi:

Sekretaris Jenderal Depnakertrans RI Kepala Biro Perencanaan Jadid M., Edison Ramses M., Musrifah M. H.P. Chandra A. Gultom Widyantoro R.M. Diyah N.

Alamat Redaksi: Biro Perencanaan Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi RI Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan Tel/fax: (021) 7973060, 7973082, 7992661 E-mail: [email protected]

MENUJU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI

P

embangunan transmigrasi merupakan program pembangunan yang berdasarkan Undang-undang No.15 tahun 1997, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya serta memeratakan pembangunan daerah. Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) yang terjadi selama ini diharapkan dapat diikuti sebagai masukan bagi aparat dinas/stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Rencana pembinaan transmigrasi harus tersedia sebelum permukiman mulai dibangun, setidaknya memperhatikan kondisi layak lokasi dan rencana pengembangan usaha ekonomi. Masyarakat transmigrasi adalah mereka yang “memiliki” lokasi transmigrasi. Seyogyanya mereka dilibatkan sejak dini dalam pembangunan desanya mengingat tingkat estafet kemajuan desa berada di tangan mereka. Upaya pemberdayaan ini tidak semata ditujukan kepada kaum lakilaki dewasa saja melainkan segenap anggota masyarakat tanpa membedakan usia, jenis kelamin, profesi dan status sosial di masyarakat karena keberhasilan hanya tercapai dari suatu kerjasama yang erat dan dibungkus komitmen yang kuat. Bersama kita bisa.

Redaksi menerima kiriman karya tulis Anda. Materi seputar perencanaan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian baik di pusat maupun di daerah. Naskah yang dimuat akan diberi imbalan sepantasnya.

DAFTAR ISI EDITORIAL ___________________

2

WAWASAN Perencanaan Pembinaan Transmigrasi __ 3 REALITA Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Melalui Pembentukan Kader ______ 5 Pembangunan Transmigrasi Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan ____________________ 7 INFO Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga _______________ 9 LENSA

_______________________ 12

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 VOLUME I NO. 7 - SEPTEMBER 2007 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

2

12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901

WAWASAN

Ibnu Subroto Mantan Karo Perencanaan (tahun 2001 s/d 2004)

PERENCANAAN PEMBINAAN TRANSMIGRASI Rencana pembinaan transmigrasi harus tersedia sebelum permukiman mulai dibangun.

Penyelenggaraan transmigrasi pada dasarnya adalah menjalankan program yang sangat terukur, baik perencanaan maupun pencapaiannya, yaitu menyiapkan sejumlah unit permukiman baru, menempatkan dan membina pemukiman/transmigrasi yang diharapkan berkembang sejahtera sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi di suatu tempat sering dikaitkan dengan mutu perencanaannya. Setidaknya dengan perencanaan yang baik akan memudahkan para penyelenggara di lapangan melaksanakan programnya. Di dalam praktek penyelenggaraan transmigrasi kita mengenal istilah perencanaan permukiman dan perencanaan pembinaan transmigrasi. Bahkan untuk program skala besar dipersyaratkan sebelum “proyek” tersebut dilaksanakan adanya studi kelayakan. Semua produk perencanaan tersebut harus sudah selesai dipersiapkan.

II. Perencanaan Permukiman Transmigrasi Untuk memulai pembangunan permukiman transmigrasi di suatu tempat/lokasi, ada dua produk rencana

Dokumentasi Humas Depnakertrans RI

I. Pendahuluan

yang harus tersedia, yaitu Perencanaan makro dan Perencanaan detail permukiman. Di dalam perencanaan makro setidak-tidaknya memuat tentang kondisi dan kelayakan pengembangan lokasi, kejelasan status lahan/lokasi, rencana pengembangan usaha, pihak-pihak dan tanggung jawab yang terlibat, jenis dan asal transmigrasi. Di dalam perencanaan detail, sekurang-kurangnya menjalankan tentang rencana tata ruang permukiman, rencana jalan permukiman, rencana pembiayaan dan waktu penyelenggaraannya.

III. Perencanaan Pembinaan Transmigrasi Sama dengan rencana permukiman transmigrasi, rencana pembinaan transmigrasi harus tersedia sebelum permukiman mulai dibangun. Rencana pembinaan tersebut dikelompokkan dalam rencana pembinaan ekonomi dan pembinaan sosial-budaya. Rencana pembinaan ekonomi meliputi pembinaan/pelatihan keterampilan guna mendukung kelangsungan kegiatan ekonomi skala kecil (jasa dan/atau industri rumah tangga). Rencana pembinaan

VOLUME I NO. 7 - SEPTEMBER 2007

3

WAWASAN kebutuhan di lapangan, terutama setelah ada penempatan transmigran, mengingat pada awal penyusunan rencana pembinaan transmigrasi mereka belum dilibatkan. Setelah mereka di tempatkan, dengan adanya perkembangan objektif di lapangan transmigran perlu dilibatkan dalam penyempurnaan rencana pembinaan transmigrasi di wilayahnya.

Dokumentasi Waper

IV. Peran Perencana

sosial budaya menyangkut antara lain tentang pendidikan, kesehatan, agama dan budaya, serta tata pemerintahan masyarakat transmigran di lokasi. Dalam menyusun rencana pembinaan transmigrasi tersebut dibedakan jenis transmigrasi yang dikembangkan, yaitu Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa berbantuan atau Transmigrasi Swakarsa Mandiri. Jenis transmigrasi tersebut pada dasarnya menjelaskan dan membedakan peran masing-masing pihak pada pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi. Pada transmigrasi umum, mengindikasikan peran pemerintah yang besar dan ketergantungan transmigran yang besar pula. Pada Trasmigrasi Swakarsa Mandiri mengindikasikan kesiapan dan kemandirian transmigran yang besar, artinya peran pemerintah menjadi berkurang. Pada Transmigrasi Swakarta Berbantuan mengindikasikan keikutsertaan dan peran berbagai pihak terutama dunia usaha pada program tersebut. Di samping jenis transmigrasi, fakta kesesuaian lahan dan pemilihan komoditas yang akan dikembangkan, letak lokasi, ketersediaan infrastruktur serta kualitas SDM calon transmigran adalah yang mendapat perhatian dalam menyusun Rencana Pembinaan Transmigrasi pada calon lokasi yang ditetapkan.

4

Faktor input dan pemberdayaan serta kemandirian transmigran mendapat perhatian yang sama dalam pembinaan transmigrasi. Pada kebanyakan hasil Rencana Pembinaan Transmigrasi, terasa sekali program bantuan input bagi transmigran sangat menonjol sedangkan investasi-investasi yang mendorong peningkatan kwalitas SDM terasa sangat kurang. Peningkatan kwalitas SDM transmigran untuk tujuan pemberdayaan dan kemandirian transmigran dalam rangka peningkatan kwalitas kesejahteraan sosial maupun ekonomi transmigran sama pentingnya dengan bantuan input. Pada era otonomi daerah, peran pembinaan trasmigrasi dapat dibagi habis kepada berbagai pihak, baik kepada pemerintah maupun lembaga non pemerintah, namun peran pengatur, penyusun dan koordinator ada di pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karenanya menjadi kebutuhan mutlak bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan transmigrasi, utamanya pembinaan transmigrasi. Hal yang penting dalam perencanaan pembinaan transmigrasi adalah upayaupaya untuk penyempurnaan dan pemantapan rencana sesuai dengan

VOLUME I NO. 7 - SEPTEMBER 2007

Baik rencana permukiman dan rencana pembinaan trasmigrasi harus mengacu aturan perundangan yang ada. Akan tetapi mengingat keberagaman yang ada pada lokasi maupun pelakunya, menyangkut potensi, kendala dan peluangnya ke depan maka produk perencanaan di satu tempat dengan tempat yang lain menjadi berbeda. Untuk dapat menyusun rencana yang dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik, diperlukan tenaga-tenaga perencana di daerah dan di pusat. Pada waktu lalu kebutuhan tenaga perencana dapat disediakan melalui tenaga konsultan. Namun untuk keperluan pembahasan, persetujuan dan penetapan hasil rencana tetap diperlukan pejabat/petugas yang mengerti tentang perencanaan transmigrasi. Pejabat yang menguasai perencanaan pada saat ini terasa sangat terbatas di daerah. Pemerintah melalui PusbindiklatrenBappenas telah mengembangkan Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Di lingkungan Depnakertrans dan Unit Organisasi terkait di daerah yang menangani program transmigrasi perlu mengembangkan JFP melalui Bappeda daerah masing-masing yang keahliannya diarahkan menyusun rencana program permukiman dan rencana program pembinaan.

V. Penutup Keberhasilan program transmigrasi sangat ditentukan oleh kesiapan perencanaan maupun kesiapan penyelenggaraannya. Dalam kaitannya dengan perencanaan, perlu dikembangkan perencana yang handal baik di tingkat kabupaten/kota, propinsi maupun di pusat.

REALITA

Ir. Rajumber Prihatin Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Bagian PEP Setditjen P2MKT

Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Melalui Pembentukan Kader

Dokumentasi Puslattrans

Upaya pengembangan masyarakat perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan dan evaluasi.

L

okasi transmigrasi atau yang dikenal dengan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dibangun sebagai embrio suatu desa dengan masa binaan 5 (lima) tahun. Setelah masa pembinaan dan untuk memacu percepatan menjadi desa definitif, perlu dilakukan pembangunan dengan melibatkan/memberdayakan

masyarakat untuk ikut berperan dalam pembangunan desa. Pendekatan ini dipilih sebagai cerminan penerapan nilainilai demokratis, dengan melibatkan masyarakat (fisik dan emosional) dimulai sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan dan evaluasi, sementara lembaga pemerintah bertindak selaku fasilitator dan organisator sesuai

dengan tugas dan peran yang tertuang di dalam kebijakan yang telah ditentukan dan diberlakukan. Memperhatikan hal tersebut dan terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan kaderisasi demi kesinambungan pembangunan desa itu sendiri. Para kader pembangunan inilah yang diharapkan

VOLUME I NO. 7 - SEPTEMBER 2007

5

REALITA

pada gilirannya akan menggantikan peran lembaga pemerintah, dalam hal ini para petugas UPT, untuk bertindak selaku fasilitator dan organisator. Mereka seyogianya berasal dari anggota masyarakat desa itu sendiri, yang terpanggil untuk memajukan

desanya tanpa memandang jenis kelamin, usia, profesi dan status sosialnya. Tugas pokok para kader selaku pelopor, antara lain sebagai: (a) perumus, pelaksana dan pemelihara kegiatan/ program, dan (b) memfasilitasi kerja sama yang akan/

telah terjalin antara anggota masyarakat dengan lembaga-lembaga yang turut berperan dalam program pembinaan dan pemberdayaan desa. Guna memperlancar pelaksanaan tugasnya, mereka dibekali dengan pelatihan berbagai bidang ilmu pengetahuan praktis yang diminati, seperti bidang pertanian, peternakan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Pada kenyataannya, tidaklah mudah memperoleh kader yang handal, berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu ada kader yang sebenarnya mempunyai motivasi lain, misalnya dengan menjadikan fungsi ini sebagai bagian dari ibadah, pengisi waktu luang atau bahkan sebagai sumber penghasilan. Dapat diprediksi bahwa kinerja para kader dengan motivasi ibadah atau untuk mencari penghasilan akan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya menganggap keterlibatannya hanya untuk mengisi waktu luang. Memilih kader dari kelompok pengangguran, dengan motivasi sebagai pengisi waktu luang atau sumber penghasilan akan lebih berat tantangannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya image dari masyarakat bahwa kader yang mempunyai motivasi demikian pasti kurang bertanggung jawab. Diharapkan dalam pemilihan kader harus tepat sehingga sungguh dapat diwujudkan desa yang berkembang yang pada akhirnya akan berdampak sebagai titik tolak kebangkitan kaum muda di pedesaan.

Dokumentasi Puslattrans

Referensi: - Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Isbandi Rukmito Adi - Model Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Suhartini, A. Halim, Imam Khambali dan Abdul Basyid.

6

VOLUME I NO. 7 - SEPTEMBER 2007

REALITA Tati Juliati Perencana Muda di Bagian PP I Biro Perencanaan

PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan Pembangunan transmigrasi merupakan program pembangunan yang berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 1997 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat di sekitarnya, meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah.

P

enanggulangan kemiskinan di Indonesia dilakukan secara komprehensif dan lintas sektor. Bappenas beserta Komite Penanggulangan Kemiskinan, menetapkan sasaran penanggulangan pada tahun 2009 berupa penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 8,2%, pengangguran terbuka menjadi 5,2%, sementara hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, perumahan dan pangan dapat terpenuhi. Strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran mengatasi kemiskinan dalam kurun waktu 2005-2009 secara garis besar terdiri dari pengelolaan ekonomi makro, pemenuhan hak dasar, dan pengembangan wilayah, mendukung pemenuhan hak dasar. Pemenuhan hak dasar dilaksanakan melalui pemenuhan hak atas pangan, kesempatan kerja dan berusaha, pemenuhan hak atas layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman serta pemenuhan hak untuk partisipasi. Kebijakan pengembangan wilayah mendukung pemenuhan hak dasar diarahkan untuk percepatan pembangunan pedesaan, pembangunan per-

kotaan, pengembangan kawasan pesisir, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Program tersebut dimaksudkan untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin di pedesaan, perkotaan, kawasan pesisir, dan daerah tertinggal, baik laki-laki maupun perempuan dalam memenuhi hak-hak dasar. Pembangunan transmigrasi me-

rupakan program pembangunan yang berdasarkan Undang-undang No.15 tahun 1997 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat di sekitarnya, meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan transmigrasi merupakan salah satu metode pembangunan

VOLUME I NO. 7 - SEPTEMBER 2007

7

REALITA yang sampai saat ini diyakini keikutsertaannya dalam menanggulangi kemiskinan. Program-program yang dikembangkan diantaranya adalah kesempatan berusaha terutama di sektor pertanian, distribusi aset berupa lahan dan perumahan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan aksesibilitas terhadap faktor produksi seperti pembangunan sarana jalan, kelembagaan, ekonomi, dan permodalan. Di tengah kondisi perekonomian dengan tingkat pengangguran tinggi, kegiatan usaha berbasis lahan yang dikembangkan melalui pembangunan transmigrasi menjadi penting. Pembangunan pemukiman transmigrasi secara langsung menciptakan kesempatan kerja sebanyak jumlah lahan pertanian yang dibagikan. Secara tidak langsung, tercipta pula kesempatan kerja di berbagai kegiatan ekonomi lainnya seperti perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga yang turut berkembang sejalan dengan pertumbuhan produksi pertanian di permukiman transmigrasi. Dalam hal distribusi aset, pembangunan transmigrasi telah membagikan lahan pertanian, baik berupa lahan pertanian, tanaman pangan, perkebunan, dan pertambakan serta perumahan bagi setiap

keluarga transmigran yang ditempatkan. Di samping itu telah menciptakan ribuan desa baru untuk dikembangkan menjadi pusatpusat pertumbuhan ekonomi pedesaan di daerah-daerah berpenduduk sedikit. Sebagian desa telah berkembang menjadi kota bagi pusat kegiatan ekonomi di daerah. Kebutuhan akan jenis pangan tertentu di beberapa perkotaan dicukupkan oleh hasil usaha tani transmigran. Beras, sayur, dan ternak unggas merupakan bentuk produk pertanian yang banyak dihasilkan oleh transmigran untuk pemenuhan konsumsi penduduk perkotaan. Kehadiran permukiman transmigrasi turut meningkatkan kegiatan ekonomi desa-desa penduduk setempat. Teknik bertani yang ditularkan oleh transmigran kepada penduduk lokal telah mengubah sifat pertanian ke arah yang lebih berorientasi pasar. Mendorong berkembangnya pasar-pasar pertumbuhan baru yang memberi efek positif bagi kondisi perekonomian masyarakat di sekitarnya. Dalam pengembangan akses terhadap faktor-faktor produksi, telah membangun sarana fisik transportasi berupa jalan, jembatan, gorong-gorong dan saluran drainase yang telah membuka solusi wilayah yang selama ini tidak tersentuh pertumbuhan. Penyebaran

Referensi: 1) Transmigrasi, Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang oleh Siswono Yudhohusodo, PT Jur nalindo Aksara Grafika, Februari 1998, 2) Transmigrasi dan Penanggulangan Kemiskinan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Depnakertrans 2005)

Dokumentasi Humas Depnakertrans RI

8

penyediaan prasarana transportasi mampu membuka isolasi terhadap faktor produksi dan mengembangkan distribusi pendapatan antar kelompok penduduk. Selain itu juga membangun lembaga ekonomi di setiap permukiman, dan memberikan stimulasi permodalan terutama berupa sarana produksi dan peralatan pertanian. Di bidang pendidikan telah membangun ribuan Sekolah Dasar atau satu unit di setiap permukiman. Selain bangunan fisik, juga dilengkapi dengan peralatan dan penempatan tenaga pengajar. Demikian juga di bidang kesehatan, telah membangun ribuan unit balai pengobatan disertai dengan tenaga paramedis dan distribusi obat-obatan selama masih dalam pembinaan. Penyediaan fasilitas sosial untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan di pemukiman transmigrasi tersebut tidak dimaksudkan untuk dinikmati secara eksklusif oleh transmigran. Fasilitas sosial tersebut di atas dapat dimanfaatkan oleh semua penduduk sehingga turut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan, pembangunan transmigrasi tidak sematamata hanya terfokus pada kesejahteraan transmigran pendatang (TPA) tetapi juga transmigran penduduk setempat (TPS), sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan berusaha, mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan transmigrasi sebagai salah satu upaya menanggulangi kemiskinan karena mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pekerjaan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Di samping itu turut mendorong pengembangan wilayah baru sehingga meningkatkan kesempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

VOLUME I NO. 7 - SEPTEMBER 2007

INFO

Yultasman Staf Subdit Penyiapan Sarana Dit PP Ditjen P4T

Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) Pembangunan RTJK yang terjadi selama ini, diharapkan dapat diikuti sebagai masukan bagi aparat dinas/stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

S

ejak bergulirnya era reformasi serta diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah, banyak bermunculan pemekaran wilayah, terbentuknya pemerintah daerah baru. Dampak dari terbentuknya pemerintahan baru itu adanya pergantian pimpinan daerah, tidak sedikit terjadi perubahan struktur maupun personil perangkat daerah. Terbatasnya jumlah personil yang ada dan penempatan personil kadangkala latar belakang bidang keahliannya tidak sesuai dengan bidang tugasnya, hal ini menghambat pencapaian kinerja. Kondisi ini dialami oleh beberapa Dinas yang menangani urusan ketransmigrasian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pembangunan Rumah Transmigran jenis Panggung Sebagaimana kita ketahui RTJK panggung ini dibangun di derah pasang surut/rawa dan ada juga dibangun mengikuti atau menyesuaikan dengan budaya lokal. Tata cara Pembangunan RTJK di permukiman transmigrasi ini dilakukan dengan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sarana tersebut serta melakukan pengamatan di lapangan terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada saat pembangunan RTJK yang terjadi selama ini, diharapkan dapat diikuti sebagai masukan bagi aparat dinas/stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan permukiman transmigrasi dapat diselesaikan tepat waktu dan berkualitas baik serta berfungsi sebagai Rumah Tinggal yang layak yaitu Layak Huni dan

Layak Lingkungan sehingga dapat mendukung kegiatan penempatan transmigran yang tepat waktu. Tahapan pelaksanaan pembangunan RTJK 1. Tahap Persiapan: a. Pengumpulan Data Sebelum Pelaksanan pembangunan RTJK dimulai pelaksana/pemborong harus memiliki data sbb: 1) Dokumen RTSP/RTUPT; 2) Peta ABD I; 3) Spekteknis RTJK Panggung; 4) Gambar Teknis RTJK Panggung. b. Penyediaan Bahan dan Peralatan Bahan utama/dominan yang digunakan dalam pembangunan RTJK type 36 Panggung adalah sbb: 1) Pondasi: Kayu Klas I 1,07 m3; 2) Rangka: Kayu Klas II 2,89 m3; 3) Dinding: Papan Kayu Klas III 2,62 m3; 4) Lantai: Papan Kayu Klas III (0.85 m3); 5) Atap: Seng Gelombang BJLS 20 58 lbr, disamping bahan tersebut di atas ada bahan pendukung/ pelengkap seperti paku, cat, ter, closet, bak mandi serta septiktank. Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan RTJK pada dasarnya adalah peralatan tukang kayu sederhana seperti; gergaji kayu, palu, pahat, kampak, penyiku, waterpass, kuas, tang, gegep, obeng, pacul, skop, ember dll. c. Tenaga Kerja Hari kerja yang dibutuhkan rata-rata 35 HOK untuk membangun satu buah RTJK type 36 Panggung. Perhitungan ini dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja untuk menyiapkan RTJK dalam jumlah tertentu pada suatu lokasi . Sistem Pembangunan RTJK dilakukan secara berkelompok. Pada umumnya satu kelompok terdiri dari 5 orang terdiri dari: 1 orang kepala tukang kayu, 2 orang tukang kayu, 2 orang pekerja (Laden Tukang).

VOLUME I NO. 7 - SEPTEMBER 2007

9

INFO 2. Tahap Pelaksanaan: Pada tahap pelaksanaan pembangunan RTJK dibagi dalam beberapa bagian pekerjaan sbb: a. Pekerjaan Pondasi: Pondasi RTJK panggung disebut pondasi tiang cerucuk terbuat dari kayu Klas I (ulin/sejenisnya) ukuran 10x10x190 cm, dimana 100 cm ditancapkan ke dalam tanah, pondasi ini diperkuat dengan laci serta skur untuk menjaga agar konstruksi stabil. b. Pekerjaan Lantai: Pekerjaan Lantai terdiri dari beberapa bagian sbb: 1) Balok Induk Kayu Klas II ukuran 10x10 cm dipasang pada bagian atas pondasi dengan mengunakan paku ulin/paku beton 10 cm; 2) Balok anak kayu klas II ukuran 5/ 10 dipasang di atas balok induk dengan jarak 50 cm mengunakan paku 10 cm; 3) Lantai dari papan klas III ukuran 2x20 cm dipasang di atas balok anak dengan menggunakan paku 5 cm. c. Rangka, Dinding & Atap: Rangka ,dinding dan atap terbuat dari: 1) Tiang Utama kayu Klas II ukuran 10x10 tinggi 280 cm;

10

VOLUME I NO. 7 - SEPTEMBER 2007

INFO

2) Rangka dinding dan kusen kayu klas II ukuran 5x10 cm; 3) Kuda-kuda dan gording menggunakan kayu klas II ukuran 5x10 cm; 4) Dinding dari kayu klas III 2x20 cm dipasang susun sirih dengan perdindihan 2 cm dipasang menggunkan paku biasa panjang 5 cm; 5) Atap mengunakan seng gelombang BJLS 20 dipasang menggunakan paku seng (paku Payung) panjang 5 cm. Atap Seng dipasang dengan pertindihan keatas minimal 15 cm dan ke samping 1,5 gelombang; 6) Bubungan dari seng plat BJLS 30 lebar 45 cm dibuat mengikuti kemiringan atap dan dipaku menggunakan paku seng. d. Pekerjaan pintu dan jendela: Pekerjaan Pintu dan Jendela adalah sbb: 1) Pintu terbuat dari rangka kayu klas II ukuran 80x200 cm dilapisi triplek luar dalam (double triplek), atau bisa juga menggunakan pintu rangka panil; 2) Jendela terbuat dari rangka kayu klas II ukuran 60x120 cm. e. Pekerjaan KM dan Septictank: Kelengkapan Kamar mandi dan septiktank adalah sbb: 1) Lantai kamar mandi daitas lantai papan dilapisi dengan beton tumbuk tebal 3 cm dibuat beralur supaya tidak licin; 2) Closet jongkok jenis leher angsa; 3) Bak air dari pibre glass ukuran 50x50x50 cm dipasang diatas lantai beton cor dengan perkuatan disekelilingnya; 4) Septiktank (* Galian tanah 140 x140 x 150 cm; *Dinding papan 2/20c, rangka kayu 5/7 cm; * Tutup dari papan 2/20 rangka 5/ 7 cm; * Pipa air Kotor dari jenis PVC Ø 4"; * Pipa Hawa Ø 1 “ tinggi 150 cm).

f. Pekerjaan Cat: Pengecatan RTJK dilakukan dengan ketentuan sbb : 1) Dinding dan rangka dicat dengan cat tembok minimal 2 kali pengecatan, dicat sampai rata; 2) Kusen ,pintu, jendela, dan listplang dicat dengan cat kilat (cat minyak), pengecatan dilakukan sampai rata dan minimal 2 kali; 3) Tiang pondasi dan satu lembar bagian bawah dinding dicat dengan ter/residu sampai rata (minimal 2x).

Di samping teknis pelaksanaan pembangunan RTJK, perlu juga diperhatikan hal-hal yang biasanya terlupakan dan terabaikan sehingga pelaksanaan pembangunan RTJK tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti: 1) Pengadaan bahan/ketersediaan bahan; 2) Cuaca musim hujan; 3) Musim Libur; 4) Transportasi; 5) Bahaya kebakaran; 6) Tenaga kerja 7) Mutu bahan, terutama kayu. Hal-hal tersebut di atas perlu diperhitungkan dengan secermat mungkin sehingga tidak menemui kendala dalam pelaksanaan pekerjaan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 VOLUME I NO. 7 - SEPTEMBER 2007 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

11

LENSA

Gelar Pelatihan Produktivitas Masyrakat Transmigrasi yang diselenggarakan di Balai Pertemuan UPT Mora IV Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Hasil-hasil pertanian dalam Gelar Produktivitas Masyarakat UPT Lara III, Mora IV dan Mora II Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Pemberian hadiah oleh Waka Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Barat kepada Peserta Pelatihan Produktivitas Masyarakat Transmigrasi.

Pemberian hadiah berikutnya oleh Kepala Balai Besar Balatrans Makasar kepada Peserta Pelatihan Produktivitas Masyarakat Transmigrasi.

Praktek Lapangan pada tanaman padi dalam Pelatihan Produktivitas Masyarakat Transmigrasi.

Praktek Lapangan pada tanaman Jagung dalam Pelatihan Produktivitas Masyarakat Transmigrasi disaksikan oleh para Pejabat Balai Besar Trans Pusat.

Rubrik LENSA berisi foto-foto aktifitas komunitas perencana. Redaksi menerima kiriman foto-foto dari seluruh komunitas perencana baik di pusat maupun di daerah untuk dimuat dalam rubrik ini. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 VOLUME I NO. 7 - SEPTEMBER 2007 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

12

VOLUME I NO. 7 - SEPTEMBER 2007

MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMUNITAS PERENCANA

WAWASAN PERENCANAAN PEMBINAAN TRANSMIGRASI

REALITA Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Melalui Pembentukan Kader Pembangunan Transmigrasi Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan

INFO Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga

VOLUME I NO. 7 - SEPTEMBER 2007

13