Dapat menjadi sumber informasi yang dapat menambah wawasan pembaca dengan mengetahui apakah faktor-faktor audit seperti Integritas dan Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah
6. Bagi Peneliti Dapat memberi acuan atau pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya di bidang Audit sektor publik.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi dari penelitian ini dilakukan di kantor inspektorat di Kota
Bandung, yang berlokasi di Jl. Tera No.20 Bandung. Dengan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2013 sampai selesai.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Landasan Teori
2.1.1 Audit Internal Auditing Internal adalah aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk menambah nilai serta memperbaiki operasi organisasi. Auditing internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan
13
berdisiplin
untuk
mengevaluasi
serta
meningkatkan
efektivitas
proses
manajemen resiko, pengendalian dan pengelolaan. Terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh Auditor Internal menurut Dan M. Guy (2002) : 1. 2. 3. 4.
Integritas, Objektifitas, Kerahasiaan, Kompetensi.
Integritas. Integritas auditor internal membentuk kepercayaan dan karenanya memberikan dasar untuk mengandalkan pertimbangan mereka. Objektivitas. Auditor Internal memperlihatkan tingkat objektivitas professional yang paling tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang
14
diperiksa. Auditor internal memberikan penilaian yang berimbang terhadap semua situasi yang relevan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh pihak-pihak lain dalam membentuk penilaian. Kerahasiaan. Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima serta tidak mrngungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat kecuali jika ada kewajiban hokum atau professional untuk melakukan hal itu. Kompetensi.
Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan,
dan pengalaman yang diperlukan melaksanakan jasa auditing. Berdasarkan definisi diatas, maka auditor internal diharapkan dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut agar pelaksanaan audit dalam perusahaan swasta maupun organisasi / lembaga pemerintahan menjadi lebih baik dalam tata kelola, pengendalian internal dan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan seperti kinerja keuangan, kinerja karyawan atau para aparatur dalam pemerintahan, serta kinerja program audit. 2.1.1.1 Audit Internal Sektor Publik Audit internal sektor publik adalah audit yang dilakukan di lingkungan organisasi/lembaga yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa publik (public goods and services), yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh khalayak ramai atau masyarakat pada umumnya, seperti jalan raya, rumah,
30
sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pertahanan dan keamanan, penerangan, dsb. 2.1.2
Definisi Integritas Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau
keadaan yg menunjukkan kesatuan yg utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yg memancarkan kewibawaan kejujuran. Pengertian Integritas menurut Mulyadi (2002) adalah : “Merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.” Sunarto (2003) dalam Sukriah, Akram dan Inapty (2009) menyatakan bahwa : “integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip.” Dari beberapa definisi yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan suatu etika yang harus dipegang oleh setiap manusia. Dengan integritas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap pekerja pemerintahan, maka akan tercipta pemerintahan yang transparan, jujur, dan dapat menimbulkan suatu kepercayaan terhadap keyakinan publik atas pemerintahan yang sedang dijalankan.
31
2.1.2.1 Karakteristik Integritas Andrian Gostik & Dana Telford (2006) mengemukakan 10 karakteristik integritas yang perlu dipahami, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting. menemukan yang benar bertanggung jawab. menciptakan budaya kepercayaan. menepati janji. peduli terhadap kebaikan yang lebih besar. jujur namun rendah hati. bertindak bagaikan tengah diawasi. mempekerjakan integritas. Konsisten.
2.1.2.2 Integritas Terhadap Audit Sektor Publik Pusdiklatwas BPKP (2005). Menyatakan Integritas bahwa : “Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.” Dalam melaksanakan audit di sektor publik (pemerintahan) perlu pembentukan suatu lembaga audit yang independen yang benar-benar mempunyai integritas yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak publik. Oleh karenanya lembaga auditor tersebut setidak-tidaknya bernaung di bawah lembaga legislatif negara ataupun merupakan lembaga professional independen yang keberadaan mandiri, seperti akuntan publik. Peraturan yang dikembangkan dalam Standar Auditing Sektor Publik harus terbentuk oleh suatu lembaga ataupun badan yang berdiri sendiri dan terlepas dari praktik pengauditan. 2.1.3
Kompetensi 32
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa (2004: 38) menyatakan Kompetensi adalah : “penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal itu menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, ketrampilan sikap dan apresiasi yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu.” Kompetensi menurut UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: pasal 1 (10), yaitu : “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”. Pengertian kompetensi diatas memberikan definisi secara berbeda-beda. Persoalan kebutuhan untuk memperoleh sumber daya manusia unggul dan profesional sangat diharapkan oleh banyak organisasi. Persoalan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi merujuk kepada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik kepribadian individual yang secara langsung mempengaruhi kinerja seseorang. 2.1.3.1 Karakteristik Kompetensi Karakteristik kompetensi menurut Spencer and Spencer dalam Sutrisno, (2010) terdapat lima aspek, yaitu:
33
1. 2. 3. 4. 5.
Motif, Sifat, Konsep diri, Pengetahuan, Keterampilan
Motif, yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan sesuatu. Contohnya, orang yang termotivasi dengan prestasi akan mengatasi segala hambatan untuk mencapai tujuan, dan bertanggung jawab melaksanakannya. Sifat, yaitu karakteristik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi atau informasi. Konsep diri, yaitu sikap, nilai dan sdari seseorang. Contohnya kepercayaan diri. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Keterampilan, yaitu kemampuan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental.
2.1.3.2 Kompetensi Terhadap Audit Sektor Publik Menurut Rai Agung (2008) Kompetensi auditor adalah : “kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar.” Rai Agung (2008) menyatakan dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki : 1. mutu personal yang baik, 2. pengetahuan yang memadai,
34
3. serta keahlian khusus di bidangnya. “Mutu personal yang baik berkaitan dengan rasa ingin tahu, berpikiran luas, mampu menangani ketidakpastian, mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, menyadari bahwa beberapa temuan temuan dapat bersifat subjektif dan mampu bekerja sama dalam tim.” “Pengetahuan yang memadai. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang di audit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis, pengetahuan teori organisasi, pengetahuan auditing, pengetahuan sektor publik.” “Keahlian khusus yang harus dimiliki oleh auditor kinerja antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan menggunakan komputer, serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.” Menurut Suraida (2005) Kompetensi yaitu : “Berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, symposium.” Disamping kompetensi, integritas juga dapat mempengaruhi audit kinerja, karena dalam audit kinerja banyak dilakukan wawancara dan permintaan keterangan dari auditee untuk memperoleh data. Hal ini mengungkapkan bahwa Integritas dan Kompetensi adalah hal yang saling berhubungan untuk memperoleh hasil yang optimal dari suatu pelaksanaan audit kinerja.
2.1.4
Pengertian Kinerja Secara umum kinerja (performance) didefinisikan sebagai tingkat
keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan nya. Menurut Veithzal Rivai (2006:309) menyebutkan kinerja adalah :
35
“Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai perannya dalam perusahaan.” Kemudian mengenai kinerja (performance) diartikan pula oleh simamora (2004:423) yaitu : “Kinerja merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan.” Suprihanto (2000) menyebutkan istilah kinerja dan prestasi kerja yaitu : “Kinerja adalah hasil kerja seseorang selama periode tertentu dibandingkan
dengan
berbagai
kemungkinan,
misalnya
standar,
target/sasaran.” Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance. Pengertian kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2001:67) yaitu: “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” Kemudian menurut Sulistiany dan Rosidah (2003:223) menyatakan kinerja bahwa :
36
“Kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.” Penilaian kinerja yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002), yaitu : “Penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan personelnya, berdasarkan sasaran, standard an criteria yang telah ditetapkan sebelumnya.” Dari beberapa pengertian kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai seseorang dalam bidang pekerjaannya menurut kriteria tertentu dan dievaluasi oleh orang-orang tertentu terutama pegawai yang bersangkutan. Jadi dengan demikian kinerja (performance) adalah sesuatu hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang pada periode tertentu berdasarkan alat
ukur
yang
digunakan
baik
kualitas
maupun
kuantitas
dengan
membandingkan antara target dan hasil yang dicapai.
2.1.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi tidak terlepas dari kinerja yang dihasilkan oleh karyawan.
37
Menurut Mathis dan John yang dialih bahasakan oleh Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira (2001:82) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu yaitu 1. 2. 3. 4. 5.
Kemampuan mereka, Motivasi, Dukungan yang diterima, Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, Hubungan mereka dengan organisasi.
Sedangkan
menurut
Mangkunegara
(2005:16-17)
faktor
yang
mempengaruhi kinerja antara lain : 1. Faktor individu 2. Faktor Lingkungan Organisasi “secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.” “Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relative memadai.” Maka dari faktor-faktor diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor individu dan faktor lingkungan kerja sangat mempengaruhi bagi diri karyawan untuk dapat berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. 2.1.4.2 Pengukuran Kinerja
38
Untuk menentukan kinerja perlu dilakukan pengukuran kinerja, pengukuran kinerja merupakan proses dimana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program yang dilakukan. Cara pengukuran kinerja menurut Agus Dharma (2003:355) adalah sebagai berikut : 1. Kuantitas 2. Kualitas 3. Ketepatan waktu “Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan.” “Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitasif mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan, yaitu seberapa baik penyesuaiannya.” “Ketepatan
waktu,
yaitu
sesuai
tidaknya
dengan
waktu
yang
direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan.” Adapun aspek-aspek standar kinerja menurut Mangkunegara (2005:18 19) terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif meliputi :
39
1. 2. 3. 4.
Proses kerja dan kondisi pekerjaan, Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan Jumlah dan jenis pemberi layanan dalam bekerja.
Sedangkan aspek kualitatif meliputi : 1. Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan, 2. Tingkat kemampuan dalam bekerja, 3. Kemampuan menganalisa data / informasi, kemampuan, / kegagalan menggunakan mesin / peralatan dan , 4. Kemampuan mengevaluasi (keluhan / keberatan klien). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian kinerja diukur melalui pengukuran kuantitatif, kualitatif dan ketepatan waktu. 2.1.4.3 Aparatur Aparatur adalah Perangkat alat negara pemerintah, para pegawai negeri, alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketata laksanaan, dan kepegawaian yg mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Setiap aparatur pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya harus selalu dilandasi dengan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya agar dapat menciptakan kualitas kinerja yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 120 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah:
40
“Perangkat daerah atau kota terdiri atas sekretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.” Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, perangkat daerah adalah: “Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemrintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.” Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 332 Tahun 2010 Aparatur Pemerintah di bidang pengawasan, Inspektorat mempunyai tugas pokok yaitu: 1. Perencanaan program pengawasan, 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan, 4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat. Perencanaan program pengawasan merupakan suatu perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan. Fasilitasi pengawasan sebagai penunjang penyelenggaran pemerintah daerah dibidang pengawasan Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan merupakan pelaksanaan pengelolaan bidang administrasi, kepegawaian perencanaan, evaluasi dari pelaporan.
41
Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat merupakan tugas kedinasan lain yang diberikan walikota. Aparatur pemerintah daerah merupakan pelaksana dalam pemerintahan di daerah sebagai pegawai negeri sipil. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsure staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsure pelaksana otonomi daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Setyawan (2004:169) menyatakan Aparatur bahwa : ”Aparatur
Pemerintah
adalah
pekerja
yang
digaji
pemerintah
melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku” Berdasarkan pengertian di atas, maka aparatur pemerintahan merupakan seseorang yang digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah secara teknis dengan berdasarkan ketentuan yang ada. Aparatur suatu instansi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi dengan rasa penuh tanggung jawab, agar terciptanya kualitas suatu kinerja yang optimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada umunya. Suatu instansi pemerintah tidak akan lepas dari aparatur sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja aparatur tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan sumber daya manusia. SDM Merupakan salah satu faktor penunjang dalam menjalankan tugas 42
kepegawaian bagi aparatur. Setiap aparatur mempunyai tugas menjalankan fungsi organisasi dan pemerintahan dengan baik dan terarah. 2.1.4.4 Tinjauan Kinerja Aparatur Kinerja aparatur sebagai salah satu dimensi dari administrasi publik masih menjadi isu penting yang banyak dibicarakan baik oleh para akademisi maupun praktisi karena di samping merupakan substansi utama dalam akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh setiap institusi negara, juga menjadi parameter keberhasilan pencapaian tujuan negara. Kinerja Aparatur negara sebagai intrumen pilar pengemban amanah pencapaian masyarakat adil dan makmur hingga saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan (stakeholders) terutama karena kesulitan dalam menyeimbangkan tiga tuntutan kebutuhan yang kadangkadang seiring tapi tidak sejalan yaitu tuntutan kebutuhan politis, tuntutan kebutuhan profesionalisme dan tuntutan kebutuhan hidup layak. Penggunaan teknologi dan informasi pada lembaga pemerintah akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan menghasilkan kualitas kerja yang produktif dan tepat guna. Peningkatan tersebut tidak akan lancar, jika tidak diimbangi dengan kinerja yang efektif. aparatur negara untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan manusianya, serta terwujudnya kepegawaian negara yang berkualitas, memiliki kemampuan profesional keahlian dan keterampilan, kepemimpinan, serta semangat pengabdian dan disiplin yang tinggi taat dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai
43
dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasar- kan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Hersey, Blanchard, dan Johnson dalam Wibowo ( 2007 : 76 ) “Terdapat tujuh indikator kinerja aparatur, dua diantaranya mempunyai peran sangat penting, yaitu tujuan dan motif. Kinerja aparatur ditentukan oleh tujuan organisasi yang hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Namun, kinerja memerlukan adanya dukungan, sarana, kompetensi, peluang, standar, dan umpan balik.” Ketujuh indikator tersebut adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tujuan (Goal), Standar (standard), Umpan balik (feedback), Alat atau Sarana (Mean), Kompetensi (competence), Motif (motive), Peluang (opportunity).
Tujuan (Goal) Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai. Standar (Standart ) Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang di inginkan dapat dicapai. Umpan Balik (Feedback) Umpan balik merupakan masukan yang telah dipergunakan untuk mengukur pada kemajuan kinerja, standar kerja, dan pencapaian tujuan. Alat atau Sarana (Mean) Alat atau sarana merupakan sumberdaya yang dapat dipergunakanuntuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses.
44
Kompetensi (Competence) Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Motif (Motive) Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu Peluang. Peluang (Opportunity) Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Indikator kinerja Aparatur sebagaimana disebutkan di atas mengandung makna bahwa tujuan bukanlah persyaratan, juga bukan merupakan sebuah keinginan. Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan menunjukkan arah kemana kinerja harus dilakukan. Namun demikian dalam upaya mencapai tujuan perlu adanya sebuah standar. Tanpa standar, tidak akan dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Standar menjawab pertanyaan tentang kapan sukses atau gagal. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan. 2.2
Kerangka Pemikiran Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai
pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka peran aparatur pemerintah khususnya yang ada didaerah akan lebih menentukan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan dan pembangunan,
45
oleh karena itu aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kualitas yang memadai dan memiliki sikap profesionalisme yang tinggi agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang bermuara pada pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan pembangunannya sendiri. Dalam menjalankan setiap program dan kegiatannya, Pemerintah Daerah berperangkatkan Organisasi Perangkat Daerah yang salah satunya yakni Dinas Daerah perlu melaksakanan pengawasan intern dan perlu melakukan fungsi audit intern, sehingga kinerja pemerintah daerah tercapai secara optimal. Komitmen Kota Bandung melakukan perubahan menjadi yang lebih baik, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi, dimantapkan dengan menjadikan Kota Bandung sebagai Zona Pakta Integritas menyusul Palembang dan Samarinda. Upaya ini merupakan wujud nyata sekaligus penguatan tekad dalam percepatan pemberantasan korupsi di Kota Bandung. Realitanya Indeks Persepsi (IP) korupsi Kota Bandung, awalnya dinyatakan terburuk kini terus menunjukan trend peningkatan perbaikan dari posisi tahun-tahun sebelumnya. Kesiapan Kota Bandung sebagai Zona Integritas, sudah dilakukakan diantaranya dengan meningkatkan kualitas sistem kelembagaan dan SDM untuk menguatkan komitmen anti korupsi. Walikota menyebutkan 10 upaya yang telah dilakukan. Upaya itu diantaranya penandatanganan Pakta Integritas sejak Pebruari 2007 bagi seluruh pejabat struktural dan pegawai bersentuhan langsung
46
dengan pelayanan publik, pembentukan Komite Pemantau Independen Pakta Integritas, reformasi birokrasi, pembentukan Tim Kormonev (koordinasi, monitoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan Inpres Nomor 5/2004, serta penetapan Perwal tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK).
Standar Kompetensi Auditor berdasarkan keputusan Kepala BPKP Nomor: PER-211/K/JF/2010 yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2012 menyatakan bahwa Kewajiban auditor meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (1) memenuhi Standar Kompetensi yang dipersyaratkan. Auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang disayaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya. (2) mempertahankan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan professional berkelanjutan (Continuing Professional Education).
http://itjen.kemenag.go.id/web/berita/260-standar-kompetensi-
auditor.html
Pejabat publik mempunyai kedudukan dan peran sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terdepan, langsung berhadapan dengan masyarakat. Menyadari kedudukan dan perannya, pejabat struktural aparat kewilayahan ini tidak cukup sekedar profesional, paham tupoksi, luas wawasan pengetahuan umum tapi juga dituntut mampu berinteraksi sosial baik dan meyakinkan dalam penampilan.
Salah satu upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) para aparatur tersebut dilakukan Pemerintah Kota Bandung melalui pendekatan
47
metodologis berbasis otak, sehingga potensi dan kompetensi yang dimiliki pejabat struktural dapat terukur guna mencapai kinerja yang optimal.
Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan personilnya berdasarkan sasaran, standar, dan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja berguna untuk memperbaiki kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja berguna untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang, memberikan nilai umpan balik tentang kualitas kerja untuk kemudian mempelajari kemajuan perbaikan yang dikehendaki dalam kinerja.
Menurut penilitan yang dilakukan Ika Sukriah (2009) pada Inspektorat se-pulau Lombok menunjukkan bahwa pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.Dengan demikian, semakin banyak pengalaman kerja, semakin obyektif auditor melakukan pemeriksaan dan semakintinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat atau semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Sedangkan untuk independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini menyatakan bahwa faktor-faktor audit tersebut dapat mempengaruhi suatu kinerja aparatur pemerintah terhadap apa yang dihasilkan dari audit kinerja yang dilakukan oleh audit internal pemerintah itu sendiri. Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran
48
Faktor-Faktor Audit
Aparatur Inspektorat
INTEGRITAS Auditor Internal KINERJA APARATUR
2.3
KOMPETENSI Auditor Internal Hipotesis Penelitian Dari skema model kerangka pemikiran diatas dijelaskan bahwa dua
faktor tersebut merupakan variabel yang dapat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan dua hipotesis sebagai berikut : Hipotesis 1 (H1) : Integritas auditor internal berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah
Hipotesis 2 (H2)
: Kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap
kinerja aparatur pemerintah Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut: “Terdapat Pengaruh Integritas dan Kompetensi Auditor Internal terhadap Kinerja Aparatur”.
49
