BUPATI MUARA ENIM PROVINSI ST'ITIATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR
2
TAHUN 2OI4
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka mewqiudkan ketertiban, kenyamanan dan
pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemasangan reklame, maka perlu mengatur perizinan penyelenggaraan reklame b.
;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang lzin Penyelenggara€Ln Reklame
Mengingat
:
1.
;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
2. Undang-Undang
Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor
l82ll;
Nomor 18 Tahun 1999 tentang .Iasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
3. Undang-Undang
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 4. Undang.gndang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a2a7l;
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8afl;
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Inctonesia Nomor
7. Undang-Undang Nomor
22 Tahun
l32l;
2OO9
5025); 8.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2OlPP
DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
Dan BUPATI MUARA ENIM
MEMUTUSKAN: MenetaPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.
BAB I KtrTENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1.
:
Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Enim.
3.
Bupati adalah Bupati Muara Enim.
Muara
5.
Pelayanan Terpadu satu pintu yang selanjutnya disebut prsp adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non
perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan pertzinart dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6.
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan narra dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persei,
-
Rekomendasi Teknis Reklame yang selanjutrtya disingkat Rektek Reklame adalah ketentuan teknis yang dibuat oleh Tim Teknis tentang pertimbangan teknis izin penyelenggaraan reklame.
8.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau med.ia yang bentuk
7
dan corak ragamnya dirancang untuk tduan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
9.
Penyelenggara Reklame
adalah or€Lng atau badan
yang
untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi menyelenggarakan Reklame baik tanggungannya.
10. Reklame Megatron adalah reklame yang bersiflat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron darr Large Electronic Dbplag.
11. Reklarne Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari ka5ru, seng, tinplate, colibrite, v5mil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau
beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau
dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagtr, tiang,
dan
sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. L2.
Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau
bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak perrnarien dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil. 13.
Reklame Kain atau spanduk adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau rnempromosikan suatu event dan/atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda,
k"y,
banner.
Net adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari
L4. Reklame Sign
satu dan memiliki elevasi rendah. 15.
Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papa.n dengan luas bidang sampai dengan
I
M2 (delapan meter persegi)
yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan. 16. Reklame Terbatas
adalah reklame megatron dan reklame papan
dengan luas bidang lebih dari 8 Mz (delapan meter persegi) yang diselenggarakan diluar sarana dan prasarana kota atau reklame
m.egatron
dan reklame papan yang
diselenggarakan didalam
sarana dan prasarana kota. L7.
Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
18. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame. 19.
Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suaflr produk ke khalayak umum;
20.
Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah Iklan Komersial dengan tujuan memperkenalkan dan atau memasyarakatkan barang kepada
khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen
agar
menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
21. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial;
22. Sarana dan prasarana daerah adalah bagian dari ruang daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 23. Di luar sarana dan prasararla daerah adalah bagian dari ruang daerah yang status kepemilikannya perorangan durl atau badan yang pemanfaatarmya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 24.
Persil adalah sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagtr, riol dan lain sebagainya.
25. Pemilik reklame/produk adalah orang
dan/atau badan yang
menyelenggarakan reklame unhrk dan atas namanya sendiri. 26. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang
bergerak dibidang jasa reklame yang menyelenggarakan reklame
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 27.
Titik reklame adalah tempat dimana reklame
didirikan,
diselenggarakan, dipasang dan ditempelkan.
lokasi rektrame adalah suatu sarana atau tempat penyelenggaraa.n reklame yang ditetapkan untrrk satu atau
28. Panggung
beberapa reklame. 29. Pengelolaan Titik Reklame adalah kegiatan menguasai, menata dan memelihara titik reklame untuk menyelenggarakan reklame. 30.
Hak Pengelolaan Titik Reklame yang selanjutnya disingkat HPTR adalah hak yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pihak ketiga untuk mengelola titik reklame didalam sarana dan prasarana daerah yang dituangkan datam perjanjian kerjasama.
31. Konsesi adalah pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara
reklame dalam pemanfaatan lokasi reklame.
32. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antata ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah di titik reklame.
33. Tinggi Reklame adalah j"rak tegak lurus imaginer antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah di titik reklame.
34. Tanda Pengesahan adalah bentuk Izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis kain, selebaran dan melekat yang dilengkapi cap/stempel' 35.
Biaya Jaminan Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Kabupaten yang dipergUnakan untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan atau perbaikan kembali titik reklame atau bekas tempat diselenggarakannya reklame.
BAB II PRINSIP DAN KETENTUAN UMUM PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKI"AME
Bagian Kesatu PRINSIP PEI\TYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 2 Penyelenggaraan reklame harus memenuhi prinsip-prinsip
:
a.
tidak mengganggu estetika dan tidak mengurangi keindahan ruang;
b.
tidak bertentangan dengan nonna hukum, agama , kesopanan, dan kesusilaan;
c.
tidak mengganggu ketertiban, keamallan, dan keselamatan; dan
d.
selaras dan serasi dengan rencana tata ruang wilayah.
Bagian Kedua PERIZINAN REKI,AME Pasal 3
(1) Tiap orang atau badan yang menyelenggarakan memperoleh izin
tertulis dari Bupati.
Reklame wajib
Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(2)
/
Instansi penSrel,enggara PTSP.
Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat.
(3)
Pasal 4
Pengajuan izin penyelenggaraan reklame melampirkan
a.
:
surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
b. bukti lunas
sewa lahan pada sararla dan prasarana yang dikuasai
oleh Daeruh dxtlatau milik masyarakat;
c. bukti lunas Pajak Reklame; d. izin mendirikan bangunan bagi yang dipersyaratkan; e. Izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang dalam hal reklame yang diselenggarakan menggunakan tenaga listrik;
f. bukti biaya jaminan
bongkar bagi reklame yang berukuran sedang
dan besar; dan
g.
REKTEK reklame bagi reklame jenis tertentu. Pasal 5
(1)
Biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 4 huruf f dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pqiak reklame.
(2) Biaya jaminan bongkar
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk membongkar reklame dan pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat diselenggarakannya reklame, apabila penyelenggara reklame tidak membongkar reklame yang jangka waktu tzinnya telah berakhir.
(3) Biaya jaminan bongkar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk reklame perrnanen sebesar 30 o/o (tiga puluh persen) dari
nilai sewa.
(41 Biaya Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk reklame insidentil sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai pajak reklame.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagran Ketiga
JENIS IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 6
Jenis izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas
:
a. kontruksi bangunan reklame; b. kontruksi bangunan reklame sederhana; dan
c.
reklame insidentil.
Bagian Keempat IZIN MEI{YELENGGARAKAN KONSTRUKSI BANGUNAN REKLAME Pasal 7 (1)
Izin menyelenggarakan konstruksi bangunan
reklame
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi Reklame Cahaya, Neon Sign, Neon Box, TV Media, Display board, Bill board,
Baliho Portal dan Papan. (2t
Pengajuan Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.
melampirkan gambar siftrasi atau titik lokasi;
b.
melampirkan gambar dan ukuran bidang konstruksi secara rinci (meliputi pondasi, tiang dan rangka bidang reklame);
c. melampirkan perhitungan konstruksi lengkap dan
bahan
bangunan yang dipergunakan mulai dari bangunan pondasi sampai dengan tiang dan rangka bidang reklame dengan ketentuan memenuhi sta-ndar bangunan Indonesia;
d. lampu reklame yang dipasang diarahkan
kebidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan; dan
e. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.
(3) Izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun. Pasal 8 (1)
Jangka waktu lnn penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kati dengan jangka waktu untuk masing*masing perpanjangan selama I (satu) tahun atas permohonan penyelen ggara reklame.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin penyelenggaraan reklame. Bagtran Kelima
IZIN MEI{YELENGGARAKAN KONSTRUKSI BANGUNAN REKI"AME SEDERHANA
Pasal 9 (1)
Izin menyelenggarakan konstruksi bangunan reklame sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi yaitu Reklame Layar/Kain, Papan, Spanduk, Poster, Billboard Sederhana, Neon Box Sederhana dengan melampirkan gambar titik lokasi dan gambar rencana kontruksi.
(2)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan penyelenggara reklame paling banyak L (satu) kali.
(3)
Permohonan perpanjangan izl;n penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3O
(tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin penyelenggaraan reklame.
Bagian Keenam IZIN MEI{YELENGGARAKAN REKI"AME INSIDENTIL Pasal (1)
Inn
LO
ggurku, reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan untuk penyelenggaraan reklame : menyelen
a. jenis baliho
dengan jangka waktu paling singkat
7 (tujuh) hari
dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
b. jenis kain dengan jangka waktu paling singkat
1 (satu) hari dan
paling lama 30 (tiga puluh) hari;
c. jenis peragaan dengan janska waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3O (tiga puluh) hari;
d, jenis selebaran,
melekat, film, udara atau suara.
(21 Izin penyelenggaraan reklame jenis kain, selebaran atau melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (U diberikan dalam bentuk tanda pengesahan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2J diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Izin
penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang. Bagran Ketujuh KETENTUAN PENGECUALIAN Pasal 11
Kewqjiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud datarn Pasal 3 ayat (1), tidak berlaku terhadap reklame sebagai berikut:
a. hanya memuat pernilikan dan atau peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1 (satu) meter persegi dan diselenggarakan di atas tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan;
b.
hanya memuat n€rma atau pekerjaan orang dan atau badan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1,5 (satu koma lima) meter persegi dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
c.
hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak
melebihi
2 (dua) meter persegi dan diselenggarakan di
atas
tanah/bangunan yang bersangkutan;
d. hanya memuat nama tempat Ibadah dan Panti Asuhan yang diselenggarakan di atas tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan;
e.
diselenggarakan oleh Partai Politik tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
f.
g.
diselenggarakan oleh Organisasi Profesi/Organisasi Masyarakat atau yang sejenisnya dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1,5 (satu koma lima) meter persegi dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan; dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat dan instansi atau lembaga pemerintah lainnya tanpa disertai dengan kepentingan atau muatan komersial. Bagian Kedelapan REKOMENDASI TEKNIS
Pasal 12
(1)
Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (21 diwajibkan memiliki
REIffEK rekla:rre.
(2)
REKTEK reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh
Tim Teknis yang keanggotaannya ditetapkan oleh Bupati. Pasal 13
(1)
REKTEK reklame berlaku selama 3 (tiga) bulan.
(21 Apabila REKTEK reklame telah habis masa berlaku dan penyelenggara reklame tidak melaksanakan penyelenggaraall reklame, maka rencana titik lokasi reklame yang telah dimohonkan dapat diberikan kepada penyelenggara reklame lain. BAB III PENEMPATAN TITIK REKI.AME, PANGGUNG REKI.AME, SARANA REKLAME DAN KAWASAN REKI.,AME
Bagian Kesatu TITIK REKLAME DAN SARANA REKLAME Pasal 14
(1) Pemerintah l(abupaten mengatur dan mengendalikan titik reklame, panggung reklame dan sarana reklame.
{2)
Pembangunan panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau dapat
dilakukan penyelenggara reklame. Pasal L5
Titik reklame, panggung reklame dan/atau sarana
reklame
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sekurang-kurangnya
1
(satu) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.
Pasal 1o
Titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 d.apat
digeser
pada titik lain sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis. Bagran Kedua KAWASAN REKLAME
Pasal L7
(1) Titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal t4 ayat (1) harus sesuai dengan kawasan reklame. (2t
Kawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kawasan reklame yaitrr:
a. b. c. (3)
kawasan khusus; kawasan selektif; dan kawasan umum.
Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a adalah kawasan dengan karakter atau ciri tertentu, diperbolehkan menyelenggarakan reklame dengan menempatkan pada bagian bangunan;
(4)
Kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kawasan yang diperbolehkan menyelenggarakan reklame
untuk jenis reklame dan titik reklame tertentu; (s)
Kawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c adalah kawasan yang diperbolehkan penyelenggaraan reklame dan
titik reklame di luar kawasan khusus
d.an kawasan selektif.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan
reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 18
Kawasan selektif dan kawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7 ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri dari:
a. titik reklame pada sarana dan prasarana
daerah; dan
b. titik reklame di luar sarana dan prasara-na
daerah.
Pasal 19
(1) Titik reklame pada sarana dan prasarana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari:
a. b. c.
shelter bus;
d.
jembatan penyeberangan orang;
bahu jalan/berm jalan, median jalan dan jembatan layang; bando jalan;
e. pos jaga polisi atau pos pengawas; f. terminal dan pangkalan angkutan; g. stasiun kereta api; h. gelanggang olah raga; i. pasar modern ataupun pasar tradisional; j. tempat hiburan dan rekreasi yang dikelola dan/atau milik Pemerintah Kabupaten;
k. tugu batas; dan/atau 1. fasilitas umum yang berada di atas daerah milik jalan
dan
tempat lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Pusat.
(21 Titik reklame di luar sarana dan prasarana daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b terdiri dari:
a. b. c. d.
di atas bangunan milik pribadi/swasta; menempel/menggantung pada bangunan milik pribadi/swasta;
di halaman atau persil tanah milik pribadi/swasta; di ruas jdan raya dan jalur kereta api di wilayah Daerah; atau
e.
di kendaraan, rombong/kios dan ruang udara. Bagian Ketiga KLASIFIKASI TITIK REKLAME Pasal 2O
Titik reklame
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat dikelompokkan berdasarkan nilai strategis sebagai berikut:
(1)
a. Klasifikasi Utama; b. Klasilikasi A; c. Klasilikasi B; d. Klasifikasi C; dan e. Klasilikasi D. Pasal 21
(1) Titik reklame klasifikasi utama
sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 20 huruf a dengan penilaian sebagai berikut:
a.
sudut pandang yang luas/banyak dan titik strategis;
b.
berlokasi di sekitar pertigaan/perempatan (persimpangan jalan)
dalam radius mulai 5o (lima puluh) meter sampai dengan radius 1OO (seratus) meter; dan/atau
c.
berlokasi di perbatasan Daerah. Pasal 22
(1) Titik reklame klasilikasi A sebagaimana
d.imaksud rlalam pasal 2O huruf b dengan penitaian sebagai berikut:
a.
pusat kota, perdagangan/perbelanjaan;
b.
tingkat mobilitas masy'arakat tinggi dan la1u lintas kendaraan umum maupun pribadi padat; dan/atau
c.
peminat penyelenggaraan reklame banyak. Pasal 23
(1) fitik
reklame klasifikasi
huruf
B
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2O c dengan penilaian sebagai berikut:
a.
lokasi dekat pusat kota, perdagangan atau perbelanjaan;
b. tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggr dan lalulintas kendaraan umum maupun pribadi padat;
c.
peminat penyelenggaraan reklame cukup banyak; dan/atau
d.
mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum. Pasal24
(1) Titik reklame klasifikasi C sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
2O
huruf d dengan penilaian sebagai berikut:
a.
lokasi cukup jauh dengan pusat kota dan perdagangan;
b. lokasi merupakan jalan penghubung; c. tingkat mobilitas sedang dan lalu lintas kendaraan
umum
maupun pribadi tidak terlalu padat; dan/atau
d.
peminat penyelenggaraan reklame sedang. Pasa1 25
Titik reklame klasifikasi D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dengan kriteria yang tidak termasuk klasifikasi utama, klasifikasi A, klasifikasi B, dan klasifikasi C"
Pasal26 Penempatan
titik reklame sesuai masing-masing klasifikasi
kawasan
reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagran Keempat KAWASAN BEBAS REKLAME
Pasal 27
(1)
Kawasan bebas reklame, meliputi:
a. b. c. d.
lokasi pemerintahan; lokasi pendidikan; tempat ibadah;
rumah sakit; dan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan bebas reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IV HAK PENGELOLAAN TITIK REKLAME Pasal 28
(1) Bupati dapat memberikan HPTR di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
{2)
Pemberian HPTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
ukuran lebih dari 20 (dua puluh) meter persegi
pada
sarxra/prasarana Daerah dilaksanakan dengan cara penawaran terbuka.
(3)
Pemberian HPTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ukuran 2O (dua puluh) meter persegi atau kurang pada sarana dan prasarana Daerah dilaksanakan dengan cara penawaran tertutup.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian HPTR dan sistem penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan BupatiPasal 29
(1)
Pemberian HPTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
dikenakan konsesi.
{21 Nitai konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi.
(3)
Penghitungan nilai konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ serendah-rendahnya adalah harga pasar dengan rumus penghitungan nilai sewa titik reklame per meter persegi dikali luas bangunan reklame. Pasal 3O
Ketentuan pemberian HPTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLAM E
Pasal 31 Penyelenggara reklame wajib
:
a. melaksanakan pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannyaizin; b. memasang
plat izin atau stempel masa berlaku izin, stiker lunas
pajak reklame dan ulmran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
c. memasang nama dan nomor telepon biro reklame dengan ukuran 1 % (satu persen) sampai dengan 4 o/o {ernpat persen) dari luas reklame
terpasang yang dapat terlihat jelas oleh umum, bagr reklame terbatas;
dan alat-alat yang dipergUnakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi sesuai
d. memelihara benda-benda
standar berdasarkan ketentuan yan:g berlaku;
beban sendiri bangunan atau konstruksi reklame dan kelengkapannya paling lambat dalam waktu 7 (tqjuh) hari setelah berakhirnya masa atau dicabutnya inrr penyelenggaraan
e. membongkar dengan
reklame;
f.
melaksanakan izin penyelenggaraan reklame; dan
g. menanggung segala akibat
jika dalam menyelenggarakan
reklame
menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Pasal 32
Tiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:
a. dilokasi persil kantor instansi Pemerintah, kecuali
unt-r-rk
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
b. disekitar tempat pendidikan/ sarana pendidikan dan tempat ibadah kecuali berkaitan langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola tempat dimaksud;
c. pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diahrr dengan Peraturan Bupati;
d. tidak sesuai izin penyelenggaraan reklame; e.
diatas jalan umum yang dapat menganggu keamanan lalu lintas dan keindahan dan/atau lingkungan meliputi;
L. Penyelenggaraan reklame
di
depan lampu Ialu intas (traffic
wha
2.
Perryelenggaraan reklame
di depan rambu-rambu lalu
lintas
kurang dari 25 (dua puluh lima) meter dari rambu-rambu tersebut;
3. Penyelenggaran reklame spanduk yang melintang jalan berjarak kurang dari 50 (lima puluh) meter dari spanduk lainnya;
4. Kurang dari 5,2 (lima koma dua) meter diukur secara vertikal apabila dibawah reklame itu merupakan jatan kendaraan;
5. Kurang dari 3 (tiga) meter diukur secara vertikal apabila dibawah reklame ada suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum;
6. Penyelenggaraan reklame dari kain/ spanduk di lokasi/tempat diatas trotoar jalan, tiang penera.ngan jalan umum (PJU), tiang telepon, pagar pembatas jalan, jembatan penyeberang orang,
pohon/ tanaman ditepi jalan.
7. Penyelenggaraan reklame spanduk atau kain tidak boleh melintang jalan pada ruas jalan arteri dan kolektor.
8. Penyelenggaraan reklame di pintu perlintasan rel kereta api. f. bangunan reklame satu dengan yang lainnya berjarak kurang dari 25 (dua puluh lima) meter.
BAB VI KETENTUAN UMUM REKLAME BERDASARKAN TITIK REKLAME Bagran Kesatu REKLAME PADA SARANA DAN PRASARANA DAERAH Pasal 33
Reklame pada sarana dan prasarana daerah harus memenuhi ketentuan: a. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana daerah;
b. kaki konstruksi reklame tidak boleh berada
di saluran air, sungai atau
badan jalan;
c. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan; d. tidak mengg€ulggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi; dan e.
tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya. Bagian Kedua
REKLAME DI TROTOAR, MEDIAN JALAN DAN JALUR HIJAU Pasal 34
(1) Reklame di trotoar hanrs memenuhi ketentuan:
a.
diameter tiang reklame paling besar LO o/o (sepuluh perseratus) dari lebar trotoar;
b. titik pondasi atau sepatu kaki konstruksi
(pile cap) harus terletak
pada sisi trotoar yang berbatasan atau berdekatan dengan persil;
c. titik pondasi atau sepatu kaki konstruksi tidak menganggu fungsi badan jalan;
d. titik
pondasi atau sepatu kaki konstruksi dan bidang reklarne tidak mengganggu atau merusak jaringan utilitas baik yang berada
di bawah (dalam tanah) maupun di atas;
e.
ketinggian atau elevasi dari pondasi atau sepatu kaki konstruksi harus rata dengan permukaan trotoar;
f. bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar
yang
berbatasan dengan badan jalan, dan tinggi bidang reklame paling
sedikit 3 (tiga) meter;
g. mendapat persetujuan terhrlis pemilik persil apabila
bidang
reklame masuk ke dalam atau di atas persil.
(2) Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalur jalan maka dilarang reklame di bahu jalan. menyelen (3) Reklame di med.ian jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan.
Bagran Ketiga REKLAME DI LUAR SARANA DAN PRASARANA DAERAH Pasal 35
Reklame di ketentuan:
a.
luar
sara-na dan prasarana Daerah harus memenuhi
mendapat persetujuan tertulis dari pemilik;
b. bidang reklame beserta konstruksinya tidak
menembus atap
bangunan;
c.
penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak
melebihi 60% (enam puluh perseratus) dari lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan. Bagian Keempat REKLAME DI BANDO JALAN DAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG Pasa] 3o
(1)
Reklame di bando jalan dan jembata.n penyeberangan orang harus
memenuhi ketentuan: a. luas bidang reklame paling besar
72 (tuju}: puluh dua) meter
persegi.
jalan atau antara jembatan penyeberangan orang dan bando jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 500
b. Jarak antar bando
(lima ratus) meter.
(21 Reklame yang diselenggarakan pada jembatan
penyeberangan
orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), letak bidang reklame bawah dengan ketinggian 1,5 (satu koma lima) meter di atas lantai j
(3)
embatan penyeberangan orang.
Pelaksanaan perryelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
(4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Bagian Kelima REKLAME SIGN NET, BALIHO, DAN BALON UDARA
(3)
Pasal 37 Reklame Sign Net harus memenuhi ketentuan: a. ketinggian bagran
bawah reklame minimal
3 (tiga) meter dari
permukaan tanah/lantai jalan; b.
jarak antara reklame paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
c.
jarak reklame paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah;
d. reklame
di median jalan berukuran maksimal 7A o/o (tujuh puluh
perseratus) dari lebar median jalan. Pasal 38 Reklame insidentil jenis baliho harus memenuhi ketentuan: a. luas bidang reklame
paling besar 24 (dua puluh empat) meter
persegi; b. naskah reklame mengenai suatu kegiatan yarlg bersifat insidentil. Pasal 39
Reklame balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan. Bagran Keenam PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU Pasal 4O
(1)
Pengendalian Iklan Produk Tembakau dilakukan pada media cetak,
media penyiaran, media teknologi informasi, dan atau media luar rLlang.
(2)
Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut
:
a. mencantumkan peringatan kesehatan datram bentuk gambar dan
tulisan, paling sedikit 1O% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan; b. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan; c. tidak merangsang atau meny€rrankan orang untuk merokok; d.
tidak menampilkan anak, remaja, dan wanita hamil dalam bentuk gambar dan atau tulisan;
e. tidak ditqiukan terhadap anak, remaja, dan atau wanita hamil;
f. tidak menggurrakan tokoh kartun sebagai model iklan; g.
tidak bertentangan dengan nonna yang berlaku
daiam
masyarakat; dan h.
tidak diletakkan berdekatan dengan iklan makanan dan minuman;
(3)
Pengendalian pada ayat
(21
Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud untuk media luar ruang harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut
:
b. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
c. tidak diletakkan
di jalan utama atau protokol;
d. diletakan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
e. tidak boleh melebihi ukuran 72 M2 ( tujuh puluh dua meter persegi).
BAB VII NASKAH REKLAME Pasal 4L I
(1) Naskah reklame menggunakan huruf latin dan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. (2) Naskah reklame dapat menggunakan Bahasa asing dan harus
ditulis dibagian bawah Bahasa Indonesia dengan huruf latin kecil. {3) Bahasa asing yang dipakai sebagai narna perusahaan atau merk dagang yang merupakan cabang dan paten dari luar negeri masih tetap dipakai. (4) Naskah reklame disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak bersifat Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA); b"
tidak bersiiat pornograli;
c. tidak melanggar etika, moral dan kesusilaan; d. tidak melanggar ketertiban umum; Pasal 42
(1)
Penyelenggara reklame dapat mengubah naskah reklame kecuali
reklame insidentil.
(21 Perubahan naskah reklame sebagairnana dimaksud pada ayat hanya dapat dilakukan dalam masa p{ak berjalan.
(1)
Pasal 43
Demi ketertiban umum naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4L dan Pasal 42 wajib diubah/diperbaiki oleh penyelenggara
reklame dengan persetujuan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi PTSP, apabila dalam penyelenggaraannya menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau gejolak sosial. BAB VIII TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA REKLAME
Pasal 44
Penyelenggwa reklame wajib memperbaiki kembali taman, ruang
terbuka hijau, bangunan dan lingkungan di sekitar
tempat
penyelenggaraan reklame apabila reklame mengakibatkan kerusakan dart / atau kerugian.
BAB IX PENGAWASAN Pasal 45 (1)
Pengawasan atas penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Bupati.
(2)
Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaril/asan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB X TINDAKAN PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN Pasal 46
(1)
Dalam penertiban reklame, Bupati melalui Satuan Polisi Pamong
Praja Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan penertiban dan/atau pembongkaran. (21
Penertiban dan pembongkaran sebagaimana dimaksud. pad.a ayat (1) dilakukan terhadap reklame yang:
a.
tidak memiliki izin;
b. telah habis masa izinnya dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e;
c.
tidak lunas Pajak Reklame;
d. jenis, ukuran, ketinggian, titik
reklame, dan/atau konstruksi reklame, tidak sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;
e. konstruksi reklame yang membahayakan keamanan
dan
ketertiban umum. Pasal4T
(1) Konstruksi
reklame yang telah habis masa izinnya dan tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dinyatakan rnenjadi milik Pemerintah Kabupaten.
(21 Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada penyelenggara reklame lain oleh Pemerintah Kabupaten. BAB XI
PENYIDIKAN Pasal 48
sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud
(1) Pejabat Pegawai Negeri
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
a.
:
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokr-rmen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
dokumen-
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
c b.
men5ruruh berhenti dan/atau melarang
seseorang
meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yarrg berkaitan dengan tindak pidana;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
i.
sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan k.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungi awabkan.
dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Urnum sesuai dengan ketentuan yang diatur
(3) Penyidik sebagaimana
dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun
1981 tentang Hukum
Acara Pidana. BAB XII KETENTUAN PIDANA
Pasal 49 (1)
{2)
Barang siapa melanggar ketenflran dalam Pasal 3 dan Pasal 32, dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.00O.0O0,O0 (lima puluh juta rupiah).
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
(3)
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. Bab XIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5O
Pada saat Peraturan Daerah
ini mulai berraku, maka semua izin yang
telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame. BAB
xIV
PENUTUP Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim. Dite pkan pad BU
di Muara
tanggal i0
Enim
Jr;::i:l
TI MUARA ENIM,
MUZAKIR SAI SOHAR
Diundangkan di Muara Enim
padaTanggal
SC1
;,1{tt
Sun{ A6titr
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,
TAUFIK RAHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR
2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (L/ME/?}L4)
11.
