Peluang Emas. Bernama Urbanisasi. Kota Indonesia Menuju Kota Berkelanjutan 13. Hari Habitat Dunia 2015Ruang Publik Untuk Semua 16

Kota Indonesia Menuju Kota Berkelanjutan

13

Hari Habitat Dunia 2015Ruang Publik Untuk Semua

16

Pelestarian Kota Pusaka Upaya Menjaga Identitas Kota

21

Edisi 10/Tahun XIII/Oktober 2015

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Peluang Emas Bernama Urbanisasi

LENSA CK • Rangkaian Peringatan Hari Habitat Dunia 2015 di Istana Negara dan di Bali 6-10 Oktober 2015

daftar isi

Edisi 104Tahun XIII4Oktober 2015

Berita Utama Emas 4 Peluang Bernama Urbanisasi Depan 6 Masa Pembangunan Perkotaan

di Tangan Generasi Muda

6: 8 APUF Saatnya Asia Pasifik

Warnai Kebijakan Perkotaan

Pacific Regional Meeting 11 Asia (APRM) Deklarasi Jakarta untuk Habitat III

5

Indonesia 13 Kota Menuju Kota Berkelanjutan

21

liputan khusus Habitat Dunia 2015 16 Hari Ruang Publik Untuk Semua

Habitat untuk 17 Semarak Masa Depan Ruang Publik untuk Semua

info baru

11

Duta Sanitasi Segarkan 20 165 Semangat Berkampanye

24

Dukung 100-0-100

Kota Pusaka 21 Pelestarian Upaya Menjaga Identitas Kota Kolektif Aceh dan 24 Memori Kebutuhan Bangunan Gedung Andal

27

Tandatangani 27 PUPR Kerjasama KKN Tematik

dengan 25 Perguruan Tinggi

inovasi Basis Data 28 Kekuatan sebagai Dasar

Perencanaan Infrastruktur Penanganan Sampah

Sebaiknya Ini Baik? 32 Mengapa Mengapa Ini Kurang Baik?

2

29

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Andreas Suhono Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Rina Agustin Indriani Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Utomo Adjar Prajudi, Rina Farida, Dwityo A.Tri Soeranto, Dodi Krispatmadi, Pemimpin RedaksiMochammad Natsir, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Deddy Sumantri, Sri Murni Edi K. Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Penyunting RedaksiBernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Ardhani P, Bhima Dhananjaya, Bukhori Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi Bhima Dhananjaya, Waluyo Widodo, Bukhori, Ari Iswanti,Djati Bramanti Nawangsari Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Santoso, Astaf AjiJoni Pranaya, FajarNurfathiah Drestha Birawa Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Kontributor Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Sudarwanto, Abdurrahman, Adjar Prajudi,Edward Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Tanozisochi Diana Kusumastuti, RG. Eko DjuliLase, S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dian Irawati, Didiet A. Akhdiat,Syamsul Hadi, Respati, Joerni Makmoerniati, Nieke Nindyaputri, Prasetyo, M. Sundoro, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Oloan MS, Sandhi Eko Bramono, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Ade Syaiful Rachman, Kusumawardhani, Rudi A.Widyahapsari. Arifin, Endang Setyaningrum, Indah Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Alamat Redaksi Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M.Kebayoran Aulawi DzinBaru Nun, Jl. Patimura No. 20, 12110 Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Email Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, [email protected] Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi website http://ciptakarya.pu.go.id Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 twitter Telp/Fax. 021-72796578 @ditjenck Email [email protected] instagram @ditjenck

Saatnya Indonesia Warnai Kebijakan Perkotaan Dunia Wilayah perkotaan merupakan engine of growth hingga mencapai 74 persen kontribusinya terhadap PDRB Nasional. Karena itu, akumulasi dari pertumbuhan eko nomi di masing-masing wilayah perkotaan merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun tingginya angka urbanisasi telah membuat kota-kota besar di Indonesia mengalami penurunan daya dukungnya. Hal itu menimbulkan dampak negatif bagi perkotaan, mulai dari masalah sosial, kawasan kumuh, menurunnya kualitas lingkungan serta kemacetan kota. Padahal, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Revision of World Urbanization Prospects yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2014 menyatakan, sebanyak 54 persen penduduk tinggal di perkotaan. Bahkan, jumlah tersebut akan terus meningkat menjadi 80 persen di tahun 2050. Adapun kondisi real urbanisasi di Indonesia saat ini meningkatnya 6 kali lipat dalam 4 dekade terakhir. Saat ini kota-kota di berbagai belahan penjuru dunia telah bergerak mengarah kepada pembangunan kota berkelanjutan. UN Habitat mendefinisikan kota berkelan jutan adalah kota yang dalam pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan fisiknya dilakukan untuk jangka waktu yang lama. Artinya dalam pembangunan kota tersebut memiliki pasokan sumber daya alam yang terus menerus dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung serta kelestariannya. Selain itu, berakhirnya agenda Millenium Development Goals (MDGs) pada 2015, maka akan segera berlaku agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 17 sasaran dan 169 target, terkait isu–isu pembangunan berkelanjutan, antara lain kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan. Di dalamnya termasuk penyiapan kota-kota secara berkelanjutan, penyiapan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta perlindungan laut, keanekaragaman hayati dan hutan. Bulan Oktober ini Indonesia menjadi tuan rumah Asia Pacific Urban Youth Assembly (APUFY), Asia Pacific Urban Forum ke-6 (APUF 6), dan Asia Pacific Regional Meeting (APRM) yang digelar selama sepekan, 17-22 Oktober 2015 di Jakarta. Dalam tiga forum tersebut Indonesia secara aktif menghimpun suara negara-negara Asia Pasifik. Pengalaman pertumbuhan kota-kota di Indonesia bisa dibawa ke panggung PBB untuk memberikan nature Asia Pasifik yang belum tentu sama dengan Eropa, Amerika, dan Afrika. Tartgetnya, agenda-agenda perkotaan yang nantinya dirumuskan dan diputuskan menjadi agenda internasional melalui UN Habitat dapat mewakili permasalahan Asia Pasifik. Dalam forum APUFY, sebanyak 300 anak muda (150 dari Indonesia dan 150 dari dari 34 negara di Asia Pasifik) berkumpul di Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya untuk masa depan perkotaan. Mereka berasal dari beragam latar organisasi seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan asosiasi. (Teks : Redaksi)

Cover : Ruang publik di Masjid Raya Bandung menjadi favorit kaum urban untuk berinteraksi dan menikmati liburan (foto : bcr) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id


3

berita utama

Peluang Emas

Bernama Urbanisasi

Andreas Suhono, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Peumahan Rakyat

Semua stakeholder perkotaan harus merubah cara pandang terhadap urbanisasi, selama ini urbanisasi sering dilihat sebagai suatu tantangan, dan ancaman pembangunan perkotaan. Akan tetapi ke depan urbanisasi ini harus dilihat sebagai peluang, sebagai hal yang dapat meningkatkan perkembangan perekonomian perkotaan.

4

U

rbanisasi terus terjadi dan tidak bisa dielakkan. Urbanisasi tidak hanya proses perpindahan pen duduk ke kota, tapi bagaimana proses kota lebih menjadi urban. Tahun ini sebanyak 53% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Kota menjadi daya tarik luar biasa dengan harapan meraih kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, kota harus bisa mewujudkan lingkungan yang memadai. Kota juga harus menjadi mesin penggerak perekonomian dengan secara efisien menyediakan infrastruktur sehingga secara keberlanjutan memberi manfaat bagi warganya. Dalam skala global, sebanyak 68% penduduk dunia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2025. Sebelumnya, urbanisasi dipandang sebagai persoalan. Saat ini UN Habitat mengkampanyekan urbanisasi sebagai opportunity (peluang), meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan pemanfaatan teknologi. UN Habitat mengenalkannya sebagai New Urban Agenda atau Agenda Baru Perkotaan. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Andreas Suhono, mengungkapkan tekad Indonesia memberi warna pada agenda tersebut yang akan dibahas dalam Konferensi Habitat III merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 20 tahun, untuk menyampaikan New Urban Agenda atau Agenda Perkotaan Baru yang akan digunakan untuk 20 tahun mendatang. Oleh karena itu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menghimbau untuk melaksanakan pertemuan di kawasan regional untuk menyepakati isu-isu pembangunan perkotaan berkelanjutan, yang akan dibawa menuju Habitat III di Ekuador tahun 2016. “Selama ini dalam percaturan kebijakan perkotaan di dunia, Negara-negara di Asia Pasifik belum banyak memberi warna pada

berita utama keputusan-keputusan dunia, bahkan cenderung diam. Akibatnya tentu saja agenda-agenda dunia di bidang perkotaan tidak me wakili permasalahan yang ada di Negara-negara Asia Pasifik,” tutur Andreas. Itulah yang melatarbelakangi Indonesia secara aktif meng himpun suara Negara-negara Asia Pasifik dalam tiga agenda penting yang digelar selama sepekan, 17-22 Oktober 2015 di Jakarta. Pengalaman pertumbuhan kota-kota di Indonesia bisa dibawa ke panggung PBB untuk memberikan nature Asia Pasifik yang belum tentu sama dengan Eropa, Amerika, dan Afrika. Tartgetnya, agenda-agenda perkotaan yang nantinya dirumuskan dan diputuskan menjadi agenda internasional melalui UN Habitat dapat mewakili permasalahan Asia Pasifik. Indonesia ditunjuk sebagai host Asia Pasifik Urban Forum (APUF) ke – 6 dan Asia Pacific Regional Meeting bukan secara kebetulan. Indonesia dianggap memiliki pengalaman luar biasa di bidang demokrasi, serta banyak memunculkan local leader yang berkomitmen tinggi membangun perkotaan. Ada lessorn learned yang dapat dibawa ke panggung dunia, bagaimana engagement komunitas dapat terjadi dalam mewujudkan livable city. Selain menjadi tuan rumah APUF-6 dan APRM, Indonesia juga memberikan perhatian penuh pada generasi muda. Dalam forum Asia Pacific Urban Forum Youth (APUFY), sebanyak 300 anak muda (150 dari Indonesia dan 150 dari dari 34 negara di Asia Pasifik) berkumpul di Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya untuk masa depan perkotaan. Mereka berasal dari beragam latar organisasi seperti universitas, lembaga penelitian, dan asosiasi. Mengapa melibatkan pemuda, karena mereka dapat atau bisa menjadi penggerak dalam pembangunan kota dan mereka kita minta masukannya untuk membangun kota yang lebih baik, karena 20 tahun mendatang merekalah yang akan membangun kotanya. Dari APUFY dan APUF, suara Negara-negara Asia Pasifik untuk

mewujudkan livabel city akan dibawa ke Preparatory Committee (Prepcomm) di Surabaya Juli 2016, dan selanjutnya menjadi rekomendasi resmi di Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador, 2016 nanti. Urbanisasi sebagai Peluang Urbanisasi tidak hanya soal migrasi, tapi bagaimana menjadikan perdesaan dan kota-kota sedang dan kecil menjadi pusatpusat pertumbuhan. Jika dalam suatu kota melakukan investasi infrastuktur maka akan meningkatkan nilai properti yang akan diikuti dengan peningkatan pendapatan dari retibusi, pajak, dan lain-lain. “Jika bicara wilayah maka tidak hanya expenditure saja tapi juga bagaimana mendapatkan earn return, dan membuat suatu wilayah menjadi bankable,” ujar Andreas. Indonesia tidak memungkiri adanya kota-kota yang tidak direncanakan dengan baik. Dampaknya adalah timbulnya masa lah-masalah lingkungan seperti misalnya bicara air di Jakarta, masih banyak penduduk yang mengeksplorasi air tanah dan ber akibat pada turunnya tanah karena intrusi air laut. Contoh lain ada lah air limbah, berapa ton limbah per orang per hari yang harus dibuang oleh masyarakat urban di Jakarta yang berjumlah 20 juta jiwa per hari. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik tidak mustahil terjadi pencemaran air oleh bacteri e-coli. Jakarta adalah contoh yang baik untuk diambil pelajaran merencanakan kota. Untuk kota-kota yang terlanjur berkembang namun tidak direncanakan dengan baik, maka ada tiga hal yang perlu segera dilakukan. Untuk kota-kota yg sudah terlanjut tdk beraturan, dan kesem patan membagun yg baru. Pertama melengkapi regulasi dan pe negakannya. Kedua financial planning, agar kota dapat membiayai dirinya sendiri. Ketiga, semua diwadahi dalam perencanaan kota yang lebih baik. (Teks: buchori) Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono memberikan laporan penyelenggaraan Asia Pacific Regional Meeting menuju Habitat III


5

berita utama

Masa Depan Pembangunan Perkotaan di Tangan Generasi Muda

Asia Pacific Urban Youth Assembly (APUFY) diselenggarakan selama dua hari, 17-18 Oktober 2015 di Jakarta yang diikuti oleh 150 pemuda dari Indonesia dan 150 pemuda dari 34 negara di Asia Pasifik.

Menteri PUPR beramah tamah dengan peserta APUFY di halaman kantor PUPR dengan suguhan musik dan kuliner tradisional Indonesia

U

sia dibatasi 35 tahun ke bawah yang berasal dari beragam latar organisasi seperti universitas, lem baga penelitian, dan asosiasi. Menurut Dwityo, semula peserta yang mendaftar dari seluruh Indonesia, mencapai 900 orang, kemu dian diseleksi oleh panitia menjadi 150 peserta. Proses seleksi dilakukan dengan mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang urban development, tantangan perkotaaan, serta ideide perkotaan ke depan. Hasil dari kegiatan APUFY ini dibawa ke forum yang lebih besar yakni Sixth Asia Pacific Urban Forum (APUF 6) yang merupakan forum stakeholder perkotaan yang lebih besar dan dilaksanakan selama dua hari, dimulai pada Senin (19/10). “Teman-teman yang muda ini punya kreativitas, punya networking dengan teman-temannya, mereka memiliki ide-ide yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Ide-ide itu akan dibawa oleh 50 orang sebagai perwakilan pemuda ke forum per kotaan yang lebih besar yakni APUF 6” terang Dwityo. Secara berjenjang, hasil dari APUF 6 juga akan dibawa ke forum pertemuan tingkat menteri yakni Asia Pacific Regional Meeting pada 21-22 Oktober 2015 dilanjutkan dengan pertemuan PrepCom III di Surabaya pada Juli 2016 sebelum dibawa kepada

6

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama membuka APUFY di Jakarta

Konferensi Habitat III yang akan menyepakati agenda baru perkotaan atau “New Urban Agenda” di Quito, Ekuador pada tahun yang sama. Hari pertama dibagi menjadi dua kegiatan yakni diskusi diantaranya mengenai urbanisasi, daya dukung air dan sanitasi dan peningkatan kapasitas kaum muda perkotaan. Selain itu juga dilakukan kegiatan suara pemuda (voice of youth) yang salah satunya membahas mengenai peran sosial media dalam pem bangunan perkotaan.

berita utama

Peserta APUFY mempresentasikan hasil diskusi tentang tantangan perkotaan dan solusinya

Pada malam harinya seluruh peserta APUFY dijamu oleh Men teri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljo no di pelataran gedung kantor Menteri PUPR sambil dihibur oleh penampilan musik dan kuliner Indonesia. Menteri PUPR dalam sambutannya mengatakan bahwa masa depan pembangunan perkotaan ada di tangan generasi muda. Sebelumnya Menteri Basuki juga sempat menyalami para peserta sekaligus mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga dari 34 negara di Asia Pasifik lainnya. Menteri Basuki sangat senang para pemuda dari berbagai negara berkumpul pada acara APUFY ini membicarakan mengenai pembangunan perkotaan. “Salin mengenal, berdiskusi satu sama lain, setiap negara memiliki masalah perkotaan yang berbeda sehingga bisa berbagi pengalaman pengembangan perkotaan negaranya untuk ”kata Basuki. Pada hari kedua, Menteri Basuki Hadimuljono membuka APUFY Tahun 2015 yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Deputi Kementerian Pemuda dan Olah Raga Gatot Dewobroto, Perwakilan UN Habitat Donald Ragant, dan pejabat eselon I Kementerian PUPR. Dalam sambutannya, Menteri Basuki menyampaikan pertum buhan ekonomi yang cepat dan tinggi di negara-negara Asia Pasifik menjadi keuntungan bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas dalam berbagai aktivitas perkotaan untuk mendorong Peserta APUFY berbagi pengalaman negara masing-masing

pertumbuhan ekonomi kotanya. “Anak-anak muda penuh dengan kreativitas dalam mengatasi masalah perkotaan. Anak muda da pat mendorong pembangunan kota yang mengakomodasi ke butuhan anak muda” kata Basuki. Isu yang sering muncul di kalangan anak muda di Indonesia terkait pendidikan, akses ke fasilitas publik, lapangan kerja, ke miskinan dan kesenjangan. Oleh karena itu, melalui forum APUFY, anak muda dapat menyampaikan suaranya terhadap apa yang menjadi perhatiannya, salin bertukar pengetahuan dan melakukan beragam aktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka sebagai calon pemimpim bagi pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pesannya yang lain kepada para peserta, Menteri Basuki mengatakan menjadi pintar adalah keharusan bagi anak muda, tetapi tidak cukup untuk sukses dalam hidup. “Anak muda juga harus memiliki kepribadian yang spesial. Kehadiran anak muda dimanapun harus menjadikan aman, bisa memberikan kebahagian, serta memberi manfaat bagi orang lain” jelasnya. Sementara itu pada sesi diskusi yang menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Ahok dan Deputi Kemenpora Gatot Dewobroto, Ahok mengatakan bahwa stigma negatif yang ada pada anak muda ter hadap pemerintah seperti malas, tidak transparan dan korup, harus dibuktikan sebaliknya. Ahok pun menawarkan untuk membuka magang bagi anak muda di kantornya, satu ruangan dengannya untuk membuktikan transparansi pemerintah. Usai pembukaan hingga sore hari, para peserta mengikuti diskusi paralel yang mengangkat berbagai isu perkotaan seperti pelibatan anak muda dalam mendorong kota yang ramah anakanak, inovasi mobilitas perkotaan dalam menghadapi kemacetan, dan kepemimpinan pemuda dalam kebencanaan dan masa depan. Dalam APUF Youth 2015 ini, kaum muda dari 34 negara ini membahas 6 isu utama perkotaan yakni agenda kohesi sosial dan keadilan, agenda penataan ruang kota, agenda ekologi dan lingkungan, agenda permukiman perkotaan dan pelayanan dasar. Demikian pula, dibahas pula agenda ekonomi perkotaan, agenda teknologi dan inovasi, serta agenda kebijakan kewilayahan per kotaan. Menariknya, di kesempatan ini, prinsip Bhineka Tunggal Ika sebagai strategi kohesi sosial menjadi salah satu tema yang diangkat dalam forum kaum muda Asia Pasifik. (Teks: buchori)


7

berita utama

APUF 6: Saatnya Asia Pasifik Warnai Kebijakan Perkotaan The Sixth Asia Pacific Urban Forum (APUF 6) berlangsung pada 19-20 Oktober 2015 dan dihadiri oleh stakeholder perkotaan negara-negara Asia Pasifik, UN Habitat, UN-ESCAP dan lembaga internasional di bidang pembangunan perkotaan di Jakarta (19/10).

Para peserta Asia Pacific Urban Forum 6 di Jakarta

A

cara tersebut menjadi salah satu pertemuan pen ting para stakeholder membahas isu utama dan tantangan pembangunan perkotaan menuju kota yang berkelanjutan untuk semua. Mary Jane Ortega, selaku Chair of APUF 6 dan Shamshad Akhtar selaku Executive Secretary of ESCAP saat me nyampaikan pidatonya menegaskan bahwa dunia semakin ur ban. Saat ini, lebih dari separuh populasi penduduk di Asia Pa si fik tinggal di Kota dan diperkirakan jumlahnya akan cepat ber tambah. Kota-kota di Asia Pasifik juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dimana 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dihasilkan dari kota. Namun pertumbuhan ekonomi belum dinikmati oleh semua warga kota. Meski secara umum urbanisasi berperan dalam pertumbuhan kota, namun kemiskinan perkotaan masih menjadi isu utama perkotaan. Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sambutan pembukaannya me ngatakan masih banyak kota di Asia Pasifik mengalami masalah buruknya kualitas sanitasi dan air bersih, pelayanan transportasi publik yang tidak memadai, serta permasalahan banjir dan polusi yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Perubahan iklim, peperangan dan berbagai konflik yang terjadi juga berpengaruh terhadap kota. Peperangan mengakibatkan

berita utama pengungsian menuju ke kota-kota yang lebih aman. Sementara itu juga banyak kota yang tidak siap menghadapi perubahan iklim, terutama kota-kota pantai dan pulau kecil di Asia Pasifik. Tantangan lain yang dihadapi kota dari pengaruh regional dan global adalah tenaga kerja asing, pemekaran kota, kompetisi yang ketat diantara sesama warga kota dan kriminalitas. Oleh karena menciptakan kota yang aman menjadi tujuan fundamental agar aktivitas di perkotaan berjalan. Kota harus dibangun inklusif, memenuhi kebutuhan dan kenyamanan anak-anak, anak muda dan perempuan. Karena kebijakan pembangunan kota harus men jadi bagian dari kebijakan nasional. “Kami berharap para peserta APUF 6 dapat mencapai suatu hasil dalam menyiapkan suara Asia Pasifik dalam penyusunan agenda baru perkotaan,” lanjut Basuki. Basuki melanjutkan, untuk mengatasi tantangan tersebut di perlukan pembangunan kota-kota pinggiran untuk mengurangi beban kota metropolitan. “Prioritas utama kita adalah bagaimana kita membangun secondary city, yaitu mengurangi beban metropolitan dengan mem bangun dari pinggiran. Jadi New Urban Agenda itu akan dibawa di Habitat III di Quito (Ekuador), sub temanya dari Sekjen Habitat III Joan Clos memberi keynot speech pada pembukaan APUF 6 di Jakarta

Delegasi negara berbagi pengalaman dan permasalahan pembangunan perkotaa dalam APUF 6 di Jakarta

masing-masing region, Asia-Pasifik ini diantaranya membawa isu urbanisasi, bagaimana mengelola urbanisasi yang terus menerus, sekarang 53 persen penduduk ada di kota, transportasi publik, sanitasi, air bersih dan perumahan itu harus kita sediakan, makanya kita membangun secondary city yang ada di kota-kota pinggiran,” tutur Basuki. Basuki menjelaskan pemerintah akan membangun kotakota di pinggiran di sekitar kawasan metropolitan di Indonesia, diantaranya di Medan, Palembang, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar. “Ada 4 hal yang menjadi permasalahan metropolitan yang harus diselesaikan dalam rangka menuju kota yang nyaman yaitu transportasi massal, sanitasi, air bersih dan perumahan,” tegas Menteri Basuki. Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Andreas Suhono mengatakan, di Quito nanti dalam penyusunan

agenda baru perkotaan di Habitat III, isu yang akan diangkat oleh regional Asia Pasific adalah bagaimana kota lebih ramah terhadap warganya. “Penduduk perkotaan itu lebih besar daripada penduduk per desaan, sementara kota itu harus menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi semua usia tetapi juga kebetulan menjadi mesin penggerak ekonomi, sehingga peran kota menjadi kompleks ke depan, satu sisi menjadi tempat tinggal yang nyaman, berkualitas, dengan infrastrukturnya, disisi lain juga harus produktif,” tutur Andreas. “Indonesia dipilih sebagai host untuk regional Asia-Pasifik untuk menyuarakan apa sih yang menjadi persoalan di Asia-Pasifik yang perlu dibawa di sidang Quito, untuk menyusun agenda baru perkotaan,”tambah Andreas. Dalam Mayors Roundtable, Kota Tangerang menjadi salah satu perwakilan dalam berbagi pengalaman mengenai bagaimana implementasi dari MDG’s yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG’s) dan implementasi agenda baru perkotaan. Walikota Tangerang Arief Rachadiono mengungkapkan bagaimana pemerintah daerah bisa meningkatkan partisipasi publik dalam mengatasi berbagai permasalahan kota melalui komunitas-komunitas perkotaan. “Untuk mengimplementasi kota yang bisa ditinggali kita do rong warga untuk membuat komunitas berdasarkan program itu sendiri, misalnya kita mempunyai budget untuk membangun rumah untuk orang miskin, kita dorong masyarakat untuk mem bangun sendiri melalui komunitas yang peduli dengan anggaran pemerintah,” tutur Arief. Contoh lainnya adalah komunitas yang mengatasi masalah persampahan dengan membuat bank sampah, dibidang sanitasi juga ada komunitas yang didorong untuk membuat got dan selokan, selain itu juga penerangan jalan yang saat ini sudah mampu mengatasi permasalahan penerangan jalan di 104 desa di Tangerang.


9

berita utama diuji lagi pentingnya urbanisasi untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan karena terkadang keduanya bertentangan. “Kita harus buat lebih jelas. Misalnya keberlanjutan sekarang lebih dari ratusan sasaran, kita harus buat prioritas. Selain itu tidak lagi bisa menggambarkan kondisi global hanya pertentangan antara si kaya dan miskin, terla lu simple” ujarnya. Lixin Wan juga mendorong agar pemerintah lokal harus mendorong penggunaan transportasi umum diban ding mobil pribadi. Federico Restrepo, peserta pelatihan jurnalis kota muda APUF Youth yang mendapatkan kesempatan menyampaikan pandangannya pada diskusi tersebut mengatakan kehadiran media sosial memudahkan masyarakat menyampaikan cerita me ngenai kota mereka. “Ambil gambar, tulis dan unggah mengenai apa yang salah tentang kotanya” jelas Federico. Hal tersebut

Peserta APUF 6 mengunjungi Waduk Pluit Jakarta yang telah direvitalisasi Pemprov DKI Jakarta

“Jadi komunitas-komunitas ini bergabung untuk melaksanakan program kota ini, ada 200 komunitas di Tangerang yang variasi nya tergantung dari apa program mereka dan dari situ pemerintah kota akan memfasilitasi,” tutup Arief. Dalam sesi tersebut beberapa walikota dari berbagai negara di Asia turut berbagi pengalaman terkait penanganan isu perkotaan yakni Romano Rio Walikota Betio dari negara Kiribati, Vinod Chamoli Walikota Dehradun (India), John G, Bongat Walikota Naga (Filipina), Shamim Al Razi Walikota Singra (Bangladesh), Kinlay Dorjee Walikota Thimpu (Bhutan) dan S.Orchibat Wakil Walikota Ulaanbaatar (Mongolia). Perkotaan di Mata Jurnalis Pada hari kedua penyelenggaraan The Sixth Asia Pacific Urban Forum (APUF 6), diselenggarakan The 10th Asian City Journalist Conference yang mengangkat tema “Kota-kota di Asia dan Pembangunan Kota Berkelanjutan” di Hotel Fairmont Jakarta (20/10). Sebagai panelis, hadir lima orang jurnalis yang berasal dari negara asia termasuk dua diantaranya dari Indonesia yang berbagi pengalaman terkait aktivitas mereka dibidang pembangunan perkotaan dan mendiskusikan tentang jurnalisme kota yang lebih baik. Kelima jurnalis tersebut yakni Thalekkara Krishnan Arun, Opinion Editor The Economic Times New Delhi India, Lixin Wan, Associate Opinion Editor Shanghai Daily China, Akihisa Nonaka, Bangkok bureau Chief Nishinippon Newspaper Jepang, Evi Mariani Sofian, Head Editor Metropolitan Jakarta Post Indonesia dan Dahono Fitrianto, Head Editor Metropolitan Kompas dengan dipandu oleh Bruno Dercon dari UN-Habitat. Dalam diskusi yang berlangsung satu jam, para jurnalis menyampaikan pandangan dan masukannya kepada APUF mengenai pembangunan perkotaan ke depan. Evi Mariani Sofian, Head Editor Metropolitan Jakarta Post mengatakan akan lebih baik kedepan APUF untuk lebih banyak mengundang masyarakat, karena bila berbicara mengenai kesenjangan, pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Kota Jakarta sudah dilakukan, namun diluar Kota Jakarta tidak ada pembangunan inklusif dan berkelanjutan. “Kedepan APUF akan memperkecil gap ini,” kata Evi. Sementara Lixin Wan menyampaikan pandangannya bahwa harus

10

Suasana Pameran di ajang APUF 6 di Jakarta

Dalam Mayors Roundtable, Kota Tangerang menjadi salah satu perwakilan dalam berbagi pengalaman mengenai bagaimana implementasi dari MDG’s yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG’s) dan implementasi agenda baru perkotaan.

akan mendorong kepedulian masyarakat dan para pengambil keputusan untuk melakukan perubahan. The Asian City Journalist Conference dilaksanakan setiap tahun sejak 2006 dengan tujuan untuk mengajak jurnalis di Asia saling bertukar opini dan pengetahuan mengenai topik penting seputar urbanisasi dan membangun jaringan diantara media. (Teks : Buchori/Gustav/Iwan)

berita utama

Asia Pacific Regional Meeting (APRM)

Deklarasi Jakarta untuk Habitat III Asia Pasifik Regional Meeting digelar di Jakarta, 21-22 Oktober 2015. Pertemuan tersebut adalah bagian dari persiapan menuju Preparatory Committee III (Prepcomm) di Surabaya pada bulan Juli 2016, dan Habitat III di Quito Ecuador, pada tahun 2016 mendatang.

Anggota Kemitraan Habitat berperan serta dalam Asia Pacific Regional Meeting

K

onferensi tingkat regional ini melibatkan delegasi dari 27 negara Asia Pasifik yang mendiskusikan isu regional Asia Pasifik untuk menghasilkan Agenda Baru Perkotaan yang terhubung dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam konferensi penting ini, para delegasi akan berdiskusi secara komprehensif untuk mengatasi masalah dan tantangan pembangunan berkelanjutan. Isu-isu yang dibahas termasuk dampak meningkatnya urbanisasi, kebutuhan untuk pemerinta han kota yang baik melalui kemitraan lokal, perubahan iklim, dan peran masyarakat perkotaan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang membuka konferensi tersebut mengatakan bahwa di tengah besarnya urbanisasi masyakarat desa ke kota, pembangunan di perdesaan bisa menjadi dinding utama pencegahannya.


11

berita utama “Perencanaan urbanisasi tidak boleh hanya berkutat pada perencanaan pembangunan kota yang matang sebagai daerah yang menerima lonjakan urbanisasi. Daerah asal urbanisasi yakni desa harus juga mendapatkan perhatian yang besar,” tutur Rizal. Saat ini, berdasarkan data yang ada, persentase urbanisasi masyarakat desa ke kota mencapai 54 persen. Untuk itu peran perancangan pembangunan perkotaan adalah hal yang sangat penting. Rizal mengatakan, bila terlambat melakukan peran cangan, nasib kota akan sama dengan Jakarta. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyojno mengatakan bahwa urbanisasi di Indonesia meru pakan isu utama pembangunan di seluruh kota-kota di dunia, yang disertai dengan transformasi ekonomi, sosial, budaya, dan sistem politik. Urbanisasi menghasilkan kota dan area perkotaan yang ukurannya beragam. Kota-kota metropolitan di Indonesia menjadi sumber inovasi, yang kemudian menjadi contoh untuk

bangun masyarakat perkotaan yang kuat dan lebih baik,” tambah Taufik. Selain itu kepemimpinan di tingkat lokal, transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat perkotaan adalah bagian dari pemerintahan kota yang baik, terutama untuk penerapan tata kota yang lebih baik sehingga dapat menyediakan pemerintahan yang adil di tingkat daerah dan pusat. Hal ini diperlukan sebagai upaya bersama untuk mengatasi dan menghilangkan berbagai isu permasalahan di perkotaan. Pertemuan tingkat tinggi regional asia pasifik dilaksanakan selama 2 hari dan dihadiri oleh delegasi tingkat menteri atau yang mewakili negara-negara asia pasifik serta pemangku ke pentingan lainnya seperti Sekretaris Jenderal Habitat III Mr. Joan Clos, kalangan professional, cendekiawan, sektor swasta, pemuda, dan masyarakat sipil tersebut secara resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Taufik Widjoyono mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta (22/10). Sebelum penutupan dilakukan pembacaan The Jakarta Declaration for Habitat III yang berjudul Sustainable Urbanization to Accelerate Development atau Urbanisasi Berkelanjutan untuk Mempercepat Pembangunan oleh Agustaviano Sofjan selaku Ketua Advisory Board APRM. Prinsip-prinsip dan rekomendasi yang ada dalam Deklarasi Jakarta tersebut akan menjadi masukan dalam pertemuan PrepCom III di Surabaya pada Juli 2016 dan akan dimasukkan kedalam penyusunan Agenda Baru Perkotaan pada pertemuan Habitat III di Quito, Ekuador pada Oktober tahun depan. Berbagai isu perkotaan didorong untuk menjadi perha tian bersama diantaranya mendorong komitmen politik jangka panjang dalam pencapaian Sustainable Development Goals ke11 dengan pelaksanaan sebuah agenda perkotaan yang inklusif, aman, resilent, kota yang berkelanjutan dan permukiman. Ditemui usai penutupan Taufik Widjoyono, mengatakan upaya pemerintah menata kawasan perkotaan kini harus dilakukan

Menko Rizal Ramli membuka Asia Pacific Regional Meeting di Jakarta

kota lain. Kota besar dan kecil di Indonesia berkembang untuk mengakomodasi pertumbuhan yang menghubungkan sumber daya untuk masuk dan keluar dari pinggirannya. “Urbanisasi juga telah diakui sebagai kendaraan menuju mobi litas sosial dan ekonomi yang lebih baik, melalui peningkatan akses pelayanan publik, bertindak sebagai pusat inovasi, penguatan ko nektivitas dengan lingkungan pedesaan,” tutur Taufik. Lebih lanjut, urbanisasi, disertai dengan meningkatnya pen duduk perkotaan, menciptakan tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah, terutama menyediakan pemukiman manusia yang berkelanjutan dengan infrastruktur yang memadai dan layanan perkotaan. Pembangunan infrastruktur harus dirancang secara efisien dan aman, dan kemajuan teknologi informasi saat ini memungkinkan untuk interaksi virtual dan ketentuan yang lebih efektif untuk pelayanan publik. “Laju urbanisasi harus diikuti dengan kemampuan untuk menyediakan perumahan dan pelayanan dasar yang memadai. Dengan memiliki tempat tinggal yang layak, kita dapat mem

12

dengan paradigma baru yang tidak lagi memandang urbanisasi sebagai sebuah masalah, melainkan sebuah peluang dalam pembangunan. “Saat ini, masyarakat yang hidup di perkotaan mencapai 54 persen, Urbanisasi dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.” jelasnya. (Teks : Noorman/Buchori/Iwan)

berita utama

Kota Indonesia Menuju Kota Berkelanjutan

Asia Pasifik Regional Meeting (APRM) yang baru saja diadakan pada tanggal 21 – 22 Oktober 2015 yang lalu menghasilkan beberapa outcome yang menjadi deklarasi dari Indonesia dalam menjawab tantangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan terkait dengan agenda baru perkotaan (New Urban Agenda).

APRM antara lain Deklarasi Jakarta untuk Habitat III dengan judul urbanisasi yang berkelanjutan untuk mempercepat pembangunan (Sustainable urbanization to accelerate development).

D

alam pertemuan penting ini, para delegasi berdiskusi secara komprehensif untuk mengatasi masalah dan tantangan pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga akan menjadi tuan rumah penye lenggaraan Preparatory Committee (Prepcom) III yang akan dilaksanakan di Surabaya pada Juli 2016 sebagai pertemuan akhir menjelang Habitat III di Quito (Ekuador) pada Oktober 2016. Untuk mengungkap hasil dari rangkaian kegiatan internasional di Jakarta selama hamper sepekan (17-22 Oktober 2015), Redaksi mewawancarai Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto, sebagai Ketua Panitia pe nyelenggaraan. Apa saja isu-isu yang dibahas dalam APRM? Isu-isu yang dibahas termasuk dampak meningkatnya urbanisasi, kebutuhan pemerintahan kota yang baik melalui kemitraan lokal, perubahan iklim, dan peran masyarakat perkotaan. Deklarasi pada

Apa yang ditekankan dalam Deklarasi Jakarta untuk Habitat III? Dalam deklarasi ini ditekankan peran utama dari urbanisasi yang berkelanjutan adalah sebagai sumber pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tak pelak lagi, paradigma negatif ten tang urbanisasi sudah seharusnya bergeser. Karena urbanisasi sudah bukan lagi sumber masalah tapi menawarkan penyelesaian asalkan melalui pengelolaan yang baik. Urbanisasi yang dulunya dianggap sebagai pembawa arus padatnya penduduk dari desa, yang tidak dibekali sumber daya yang memadai, ke kota yang penuh dengan kompetisi. Selama ini urbanisasi dianggap sebagai penyebab timbulnya kelompok minoritas pada kawasan-kawasan terpinggirkan karena tidak sanggup untuk beradaptasi dan bersaing dengan budaya perkotaan. Kini, urbanisasi perlu dipandang dan bahkan mampu ditempatkan sebagai kendaraan untuk transformasi sosial dan budaya. Hal yang perlu disoroti saat ini adalah bagaimana meman faatkan momentum meningkatnya urbanisasi agar Indonesia lebih siap dalam memenuhi capaian target SDG (Sutainable deveopment Goals), terutama pada tujuan 11, dimana pencapaian pada SDGs tujuan 11, yaitu untuk membuat kota inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dari ajang APUFY selama dua hari, apakah sudah sesuai target dan tujuan? Youth assembly di Jakarta adalah kali pertama dilakukan Indonesia. Kegiatan Asia Pacific Urban Forum for Youth at APUF-6(APUFY) yang telah berlangsung 17-18 Oktober 2015 lalu, telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan yaitu dengan output berupa position paper. Output ini berisikan isu-isu prioritas dan strategis


13

berita utama

•

•

yang meperkuat partisipasi kaum muda dalam lingkup Asia Pasifik, serta rekomendasi kebijakan yang diharapkan. Output ini juga sekaligus menjadi suara kaum muda dalam proses menuju Habitat III di tahun 2016 mendatang. Apa saja poin-poin dalam position paper itu? • Pertama, pemuda memegang peranan penting dalam mem persiapkan masa depan pembangunan perkotaan; • Kedua, Kota Layak Huni, yang mampu melindungi dan menghormati hak-hak anak dan remaja, menyediakan ling kungan yang memungkinkan bagi mereka untuk membela dan menuntut hak-hak mereka dalam perkotaan dan berkon tribusi terhadap kebijakan perkotaan; • Ketiga, membahas ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara, di dalam dan di antara kota dan daerah, serta antara perkotaan dan pedesaan daerah. Kita tidak bisa meng akhiri kemiskinan tanpa mengakhiri kekayaan ekstrim; • Keempat, membahas isu keselamatan perkotaan, serta pen cegahan kekerasan dan kejahatan dengan mengikutsertakan anak-anak dan pemuda dalam proses menciptakan kota dan lingkungan yang lebih aman; • Kelima, memastikan ruang yang aman dan inklusif untuk semua orang, tanpa memandang keragaman orientasi seksual, identitas gender, agama, suku, dokumentasi, kecacatan atau status lainnya; • Keenam, Sosial Budaya Kerangka Perkotaan yang memper tahankan dan memberikan akses terhadap warisan budaya, alam, arkeologi, dan struktural kota. Kota perlu dibangun dengan menghormati dan melindungi keragaman budaya, bahasa, dan praktek dari semua subkelompok populasi, ter lepas dari status sosial yang ada. Serta memastikan bahwa setiap orang menerima akses yang sama terhadap pelayanan sosial, pendidikan, pelayanan publik, dan layanan kesehatan; • Ketujuh, Kebijakan Nasional Perkotaan disusun dengan me nyertakan semua pemangku kepentingan dalam merancang, melaksanakan, dan memantau kebijakan per kotaan nasio nal melalui perencanaan partisipatif dan penganggarannya. Disamping itu, mekanisme penilaian berbasis masyarakat un tuk mengetahui dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari semua kebijakan yang ada sudah perlu dilakukan; • Kedepalan, Tata Kelola Perkotaan. Transparansi adalah mutlak dalam proses pemilihan untuk memungkinkan penduduk memilih perwakilan pemerintahan kota yang bertanggung

14

jawab dan akuntabel di berbagai posisi dari badan pemerintah. Partisipasi dan inklusi dari para pemangku kepentingan, khususnya bagi warga yang paling rentan dan terpinggirkan, dari semua wilayah geografis; Kesembilan, Perumahan adalah Hak Asasi Manusia. Agenda perlu memprioritaskan akses terhadap rumah yang memadai dan aman untuk semua warga dan pelayanan dasar yang terjangkau, serta akses yang memadai dan merata ke ruang publik dan taman; dan Kesepuluh, penyediaan perumahan bagi kelompok tertentu, termasuk orang-orang muda, pengungsi harus diatasi oleh para perencana dan pemerintah daerah melalui pendekatan berbasis hak.

Bagaimana dengan hasil APUF-6? APUF-6 menyimpulkan bahwa perlunya mendesak semua tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan kunci untuk meng ambil tindakan kolektif dalam melaksanakan hasil dari Forum yang diwakili melalui ‘Call for Action’. Adapun beberapa hal mendasar dalam ‘Call for Action’ adalah: • Pertama, masa depan perkotaan yang berpusat pada masya rakat merupakan bagian penting dari transformasi perkotaan dan permukiman di kawasan Asia dan Pasifik; • Kedua, pembangunan kemitraan yang efektif dengan men cakup pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta dan masyarakat sipil merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan keluaran dari Habitat III; • Ketiga, keseimbangan tanggung jawab dan peran berbagai tingkat pemerintah dalam pengelolaan kawasan perkotaan dan kota-kota sekitarnya, serta peran pemerintah pusat men jadi dasar dalam mewujudkan kota berkelanjutan; • Keempat, semua tingkat pemerintahan harus mengambil tin dakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan baik melalui pemilihan maupun penunjukan, terutama di level daerah. • Kelima, tindakan nyata untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang bagi konektivitas kota-desa ke pada konfigurasi spasial baru wilayah yang kondusif untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial yang seim bang perlu segera diambil; • Keenam, implementasi good governance dalam penyeleng garaan pemerintahan perkotaan yang akuntabel, transparan dan inklusif, pembuatan kebijakan dan peren canaan kota adalah hal penting untuk masa depan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan; • Ketujuh, pembangunan ekonomi lokal yang melibatkan se luruh actor/stakeholder lokal termasuk pekerja informal dan perusahaan, dengan cara yang transparan dan memperhatikan kesetaraan hasil pembangunan; • Kedelapan, pentingnya kota yang aman melalui perbaikan dan promosi ruang publik di Asia-Pasifik masih menjadi tantangan. Perwujudan kota inklusif, termasuk bagi orang-orang dengan cacat, bebas dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual setiap saat, berhubungan dengan intervensi yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender dan untuk menegakkan hak-hak perempuan, serta anak-anak, yang paling terpengaruh oleh kualitas dan tingkat keselamatan yang rendah di ruang publik dan infrastruktur;

berita utama •

•

•

•

Kesembilan, pengurangan kerentanan dan kontribusi kota terhadap perubahan iklim dan bencana alam perlu melakukan peninjauan kembali terhadap bagaimana kota direncanakan, diubah dan bagaimana infrastruktur dikembangkan, termasuk dengan mengadopsi bentuk kota yang teratur dan campuran, pertumbuhan kota hijau dan model pengembangan kota hijau, serta strategi ketahanan yang berpusat pada rakyat, prorakyat miskin dan inklusif. Kesepuluh, optimalisasi antara kebutuhan kota akan energi, air dan pangan di masa datang dan saat ini. Untuk itu dibutuhkan penerapan pendekatan hubungan dan pergeseran menuju perencanaan sektoral terpadu dan berbasis ekosistem, dari kompetitif menuju kolaboratif antar kota yang slaing ber dekatan dan seluruh departemen, termasuk mekanisme pem biayaan. Dukungan prasarana dasar air minum, sanitasi dan persampahan yang inovatif dan berkelanjutan akan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kota yang akan mendorong perubahan perilaku konsumsi dari ma syarakat akan energy, air dan pangan yang berkelanjutan. Kesebelas, implementasi transportasi berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan perkotaan. Negara harus mengembangkan, mengadopsi dan melaksanakan kebijakan transportasi perkotaan nasional yang berkelanjutan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan. Keduabelas, pembiayaan berkelanjutan dan infrastruktur hi jau. Pembiayaan adalah masalah yang universal di seluruh wilayah Asia dan Pasifik. Keuangan adalah tantangan dari pasokan (sumber) dan permintaan bagi pemerintah nasional dan daerah, yang diperkuat dengan program infrastruktur hijau dan sosial inklusif.

Apa saja isu yang tercantum dalam Deklarasi Jakarta untuk Habitat III melalui forum APRM? Pertemuan Regional Asia Pasifik Habitat III di Jakarta pada 2122 Oktober 2015 dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dihadiri delegasi dari 27 negara serta 3 negara pe mantau. Pertemuan ini membuahkan Deklarasi Jakarta untuk Habitat III yang berisi antara lain: • Pertama, cara pandang terhadap urbanisasi perlu ditin jau kembali, apabila selama ini urbanisasi dipandang sebagai permasalahan yang perlu ditangani serius, sudah saatnya urbanisasi ditinjau sebagai peluang yang perlu diper siap kan dalam pembangunan perkotaan. Seluruh peserta me nyadari peran kunci pengelolahan yang baik dan urbanisasi berkelanjutan sebagai sumber pembangunan dan kese jahteraan masyarakat; • Kedua, komitmen politik yang terfokus, komprehensif dan jangka panjang dan penigkatan kepemimpinan di tingkat global, regional, nasional dan lokal, untuk pencapaian SDG 11 dan tujuan SDGs lainnya, dengan operasionalisasi agenda baru perkotaan untuk permukiman dan kota berkelanjutan yang inklusif, aman, tangguh; • Ketiga, perubahan radikal dalam cara kota direncanakan, dikembangkan dan dikelola, dimana masyarakat kota harus dipandang sebagai agen perubahan dan bukan penerima manfaat. Kebutuhan pendekatan terpadu untuk urbanisasi yang mencakup penyebaran peraturan perkotaan yang pro gresif dan kerangka kebijakan, dan mekanisme pembiayaan yang inovatif, tata kelola lahan yang tepat, kualitas desain dan

•

•

•

• •

•

•

perencanaan kota, dan masyarakat sipil yang kuat yang lebih efektif terlibat dalam membuat keputusan, serta implementasi dan pemantauan pembangunan perkotaan; Keempat, perumusan kebijakan perkotaan nasional yang terpadu dan partisipatif dan strategis untuk menyediakan kerangka kerja nasional untuk memandu pembangunan perkotaan dalam jangka menengah dan jangka panjang; Kelima, mendorong pengembangan solusi sistemik pe manfaatn lahan untuk memaksimalkan dan mempromosikan berkelanjutan sumber daya alam dan mengurangi emisi sam bil terus memenuhi kebutuhan manusia. Keenam, perumusan strategi yang memperhatikan sek tor pro-rakyat miskin dan informal untuk mengelola risiko perkotaan dan meningkatkan ketahanan, mengakui bahwa bencana dan perubahan iklim yang tidak proporsional mem pengaruhi masyarakat miskin dan yang terpinggirkan; Ketujuh, pengarusutamaan penilaian risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan penggunaan lahan dan pe laksanaan di daerah perkotaan dan pedesaan; Kedelapan, menyerukan kepada semua bidang pe me rintahan untuk bekerja sama dengan para pemangku ke pen tingan lainnya untuk mengelola meningkatkan ke anekaragaman dan kompleksitas demografi kota-kota kita, untuk mengurangi konflik dan memperkuat kohesi sosial; Kesembilan, mendorong kota yang terencana, per tumbuhan kota yang produktif dan terintegrasi, untuk memastikan mobilitas yang berkelanjutan, ruang publik yang aman dan dapat diakses termasuk ruang hijau, regenerasi perkotaan dan penyaringan urban sprawl, mempromosikan akses ke layanan energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan dan efisiensi energi; Kesepuluh, mempromosikan pelaksanaan intervensi per kotaan berdasarkan rencana keuangan yang sehat dengan menggunakan mekanisme sumber pendanaan yang inovatif termasuk sektor swasta dan filantropi. (Teks: bcr)


15

liputan khusus

Hari Habitat Dunia 2015

Ruang Publik Untuk Semua

Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1986 menetapkan setiap hari Senin, minggu pertama bulan Oktober diperingati sebagai Hari Habitat Dunia. Tahun ini, Hari Habitat Dunia jatuh pada tanggal 5 Oktober 2015. Foto Atas : Aktivitas publik di Lapangan Renon Kota Denpasar pada peringatan HHD 2015 Foto Bawah : Para Lansia senam bersama di Lapangan Renon Bali

T

ujuan peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) adalah sebagai momen untuk membahas kondisi per mukiman dan perkotaan di seluruh dunia sebagai wujud kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak untuk semua lapisan masyarakat (adequate shelter for all). Peringatan HHD juga bertujuan meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan akan tanggung jawab bersama bagi masa depan permukiman dan perkotaan di seluruh dunia. Setiap tahunnya, UN-Habitat menetapkan tema peringatan HHD yang akan diadopsi oleh negara-negara anggotanya. Tema dari UN Habitat tersebut merujuk kepada isu-isu terkini terkait pembangunan permukiman dan perkotaan di dunia. Adapun tema peringatan HHD 2015 adalah “Public Space for All” atau “Ruang Publik untuk Semua”. Tema “Public Space for All” dipilih mengingat fungsi ruang publik yang sangat penting dalam menunjang aktivitas manusia dan keberlanjutan lingkungan permukiman di perkotaan. Ruang publik perkotaan yang baik dapat meningkatkan kohesi sosial, meningkatkan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi semua masyarakat, serta mendorong investasi, pembangunan ekonomi lokal, dan kelestarian lingkungan permukiman. Sekretariat UN Habitat telah mengajak seluruh negara ang gota untuk turut merayakan Hari Habitat Dunia, dimana dengan perayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran negaranegara anggota mengenai tantangan besar di dalam memperbaiki permukiman di seluruh dunia. Diperkirakan sekitar 240 negara akan merayakan Hari Habitat Dunia di seluruh dunia. Ruang Publik merupakan ruang yang dimiliki oleh publik dan dapat diakses serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat secara bebas. Bentuk ruang publik meliputi ruang terbuka, jalan, jalur pedestrian, pasar, taman bermain, atau fasilitas publik lainnya. Ruang Publik yang dirancang dan dikelola dengan baik dapat

16

memberi manfaat bagi penduduk sekitar, seperti; meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat; mendukung aktivitas ekonomi local; mendukung interaksi sosial masyarakat; me ningkatkan daya tarik kota; dan Meningkatkan kualitas air dan udara kota. Usulan Sustainable Development Goals juga menyoroti Ruang Publik sebagai sasaran penting dalam pembangunan global. Sasaran 11 Target 7 berbunyi: “Pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap ruang terbuka hijau dan ruang publik yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, khususnya bagi pe rempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang cacat”. Arahan pembangunan global ini sesuai dengan kebijakan nasional Indonesia, dimana UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Isu-isu terkait penyediaan ruang publik di Indonesia antara lain terbatasnya lahan di perkotaan menjadi permasalahan utama dalam penyediaan ruang publik di perkotaan, pembangunan dan pemeliharaan ruang publik belum menjadi prioritas pem bangunan di daerah, dan fasilitas yang ada belum ramah bagi semua golongan masyarakat (lansia, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berperan serta dalam upaya pengembangan ruang publik di tanah air, salah satunya melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Kementerian PUPR juga menginisiasi Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) dalam melestarikan aset budaya dan mengelola ruang kota yang memiliki nilai-nilai pusaka untuk menciptakan Kota Pusaka Indonesia dan Kota Pusaka Dunia. Di samping itu, dalam periode 2015-2019 Kementerian PUPR juga akan menyelenggarakan kegiatan penataan kawasan Kebun Raya di 12 lokasi yang berfungsi sebagai ruang publik dan juga sebagai area konservasi keanekaragaman hayati. (Teks: Redaksi dan Tim Humas Biro Komunikasi Publik)

liputan khusus

Semarak Habitat untuk Masa Depan Ruang Publik untuk Semua Rangkaian kegiatan peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) 2015 secara nasional di Indonesia dilangsungkan pada tanggal 5-6 Oktober 2015 di Jakarta, dan 8-11 Oktober 2015 di Denpasar. Semua stakeholder perkotaan dan permukiman meramaikannya melalui berbagai acara seperti audiensi dengan Presiden RI, seminar, perlombaan, keep the beach clean, pameran, stakeholder forum, malam ramah tamah, jalan santai, dan hiburan rakyat.

P

eringatan diawali dengan audiensi dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, 6 Oktober 2015, bersama para pemangku kepentingan bidang per mukiman dan perkotaan. Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa penyediaan ruang publik yang berkualitas sangat penting karena berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. “Saya meyakini bahwa kualitas ruang publik akan mem pengaruhi kualitas manusia yang ada dikota/kabupaten itu, jadi membangun ruang publik yang berkualitas sama artinya dengan membangun manusia yang hidupnya berkualitas,” ucap Jokowi. Presiden juga meminta HHD yang diperingati setiap hari Senin, minggu pertama di bulan Oktober tidak hanya menjadi seremonial belaka. “Hari habitat dunia jangan sampai hanya seremonial, ada yang sudah kita lakukan, ada yang akan kita lakukan dan dalam proses untuk menyelesaikan ruang-ruang publik. Dihari habitat dunia ini saya mengajak semua pihak untuk bekerja, bergerak bersama mewujudkan ruang publik yang bisa dinikmati bersama.” kata Jokowi. Peringatan Hari Habitat Dunia 2015 di Istana Negara, dihadiri perwakilan dari pemerintah daerah, pemerintah kota, asosiasi profesi, kelompok masyarakat, dan para pakar di bidang perkotaan diantaranya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, pakar perkotaan Johan Silas dan Yayat Supriyatna. Lebih lanjut dikatakannya, ruang publik membutuhkan prasyarat budaya kepublikan dan budaya yang mengakui dan menghormati adanya publik atau ruang bersama. Trotoar, lapangan, citywalk, public space menjadi contoh ruang publik yang juga perlu ditumbuhkan rasa memiliki, berkeinginan untuk merawat, membangun toleransi dan menjaga ruang publik itu bersama-sama.

“Saya membayangkan kalau di setiap kota ada ruang-ruang terbuka, ada ruang publik hijau, ada trotoar yang lebar, ada city walk yang panjang kemudian di kanan kiri ada pepohonan yang hijau sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang senang dan gemar berjalan kaki, untuk saling berinteraksi di ruang publik itu” urainya. Rangkaian acara peringatan HHD 2015 dilanjutkan di Kota Denpasar, Bali pada tanggal 8-11 Oktober 2015. Kota Denpasar dipilih sebagai tuan rumah karena tingginya komitmen dari Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan ruang publik yang layak sesuai dengan falsafah “Tri Hita Karana”. Rangkaian acara di Denpasar meliputi Pameran, Perlombaan, Stakeholder Forum di Wisma Werdhapura, kegiatan Keep the Beach


17

liputan khusus nomi dan Investasi Rido Matari Ichwan dan Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Lana Winayati. Andreas Suhono berharap kegiatan bersih-bersih pantai ini rutin dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Ber kaitan dengan ruang publik, pantai harus selalu terpelihara dalam rangka menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sementara itu Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta meng apresiasi kegiatan tersebut, dengan memanfaat Hari Habitat Du nia 2015 ini digunakan sebagai moment untuk menyadarkan ma syarakat terhadap lingkungannya. “Kita menyambut positif momen HHD ini dipakai untuk mena ta lingkungan, menjaga dan melakukan bersih bersih lingkungan karena ini penting untuk kehidupan kita,” tutur Ketut. Pemda Didorong Jadikan Ruang Publik Prioritas Pembangunan Pada moment peringatan HHD 2015 yang bertemakan Ruang Publik Untuk Semua, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diminta untuk prioritaskan pembangunan ruang publik, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Clean di pantai sanur, serta Jalan Santai dan Hiburan Rakyat di Lapangan Renon sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi pe ningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga ruang publik dan kelestarian lingkugan permukiman. Keep the Beach Clean Kegiatan peringatan HHD 2015 di Bali diawali dengan aksi bersih pantai di Pantai Karang dan Pantai Mertasari (Sanur) Bali sepanjang 3 km. kegiatan ini melibatkan jajaran Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, beserta para relawan. Aksi dipimpin Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono mewakili Menteri PUPR, yang juga diikuti oleh sejumlah pejabat kementerian PUPR seperti Dirjen Penyediaan Perumahan Syarief Burhanuddin, Irjen Rildo Ananda Anwar, Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Danis H. Sumadilaga, Bidang Eko

(PUPR) sebagai wakil pemerintah pusat akan selalu mendorong upaya penyediaan ruang publik ini demi terwujudnya harmonisasi di kawasan perkotaan. Hal tersebut menjadi poin utama sambutan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Andreas Suhono dalam pembukaan puncak peringatan HHD 2015 di Denpasar, Bali (9/10). “Bapak Presiden RI pada acara peringatan HHD di Istana Negara (6/10) menyampaikan bahwa membangun ruang publik yang berkualitas sama artinya dengan membangun manusia yang hidupnya berkualitas,” tutur Andreas. Selanjutnya dikatakan bahwa membangun ruang publik tidak hanya selesai di penyediaan lahan dan pembangunan fisiknya saja. Diperlukan pemeliharaan untuk menjaga ruang publik yang sudah ada agar tidak menurun kualitasnya. Ditemui usai acara tersebut, Andreas mengatakan bahwa bentuk dukungan dari pemerintah pusat diantaranya adalah se macam revitalisasi kawasan termasuk rehabilitasi. “Mulai tahun ini ada program revitalisasi kawasan, sesuai

18

liputan khusus menjadi suatu kesempatan yang baik bagi para pemangku ke pentingan untuk dapat menyimak gagasan dan inovasi dari para finalis sayembara yang mampu memberikan inspirasi dalam upa ya peningkatan kualitas permukiman kumuh. Peserta seminar juga diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan dan tanggapan terhadap gagasan-gagasan yang telah disajikan para finalis. Secara khusus seminar ini dapat memberikan kesempatan kepada kaum muda, pelajar dan mahasiswa untuk memberikan pemahaman dan kesadaran akan keberadaan dan

arahan Menteri PUPR, kita akan dorong pembangunan ruang publik, termasuk terminal, halte menjadi tempat nyaman bagi kita semua,” tambah Andreas. Sementara itu Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikarta mengata kan bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap masa depan pemukiman dan perkotaan yaitu progam Bali Green and Clean. Selain itu juga salah satu contohnya adalah saat ini, Ketut mengatakan bahwa Bali sudah memiliki ruang publik berupa lapangan yang memiliki podium bebas bicara apa saja. Peringatan HHD 2015 juga disemarakkan dengan seminar sayembara Karya Tulis Inovasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (08/10. Seminar dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepedulian dan keterlibatan, serta menjaring masukan dari semua pihak (pemerintah pusat/daerah, pihak swasta dan masyarakat) akan pentingnya peningkatan kulitas permukiman kumuh dan penataan ruang publik. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Rina Farida mengatakan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) mengamanatkan bahwa penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas. Dalam pelaksanaannya, penanganan perumahan dan permukiman kumuh merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang secara bersama-sama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

permasalahan permukiman kumuh di lingkungan permukimannya serta bagaimana upaya untuk penanganannya,” harap Rina. Dari hasil yang telah ditetapkan oleh tim juri terdapat 2 kategori yang dilombakan, yaitu kategori pelajar/mahasiswa antara lain tim Annisa Nur Ramadhani, tim Lambang Septiawan, serta tim Rachmat Kuniawan. Untuk kategori umum yaitu tim Arya Satriandra Budhitama, tim Ilman Naafi’aa, serta tim Syaiful Muazir. Pemenang sayembara karya tulis akan diumumkan dalam acara Stakeholders Forum tanggal 10 Oktober 2015 di Denpasar, Bali.

“Melalui pelaksanan Seminar Sayembara Karya Tulis Inovasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh ini diharapkan akan

Kunjungi Lapangan Puputan Badung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jendral Cipta Karya bersama pemerintah daerah Pro vinsi Bali terus berupaya membangun ruang terbuka hijau untuk memenuhi target minimal 30% ruang terbuka hijau. Hal ini ter cemin dalam tema Hari Habitat Dunia 2015 yaitu Public Spaces For All atau Ruang Publik untuk Semua. Salah satu rangkaian acara puncak peringatan Hari Habitat Dunia 2015 adalah kunjungan ke Lapangan Puputan Badung, Sabtu (10/10/2015). Acara tersebut dihadiri oleh Sekretris Ditjen Cipta Karya Rina Agustin Indriani, Direktur Bina Penataan Ba ngunan Adjar Prajudi, Kepala Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bali Astawa Riadi, Siwalatri dan Gusti Ayu Made Sukarti selaku narasumber dari Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Udayana. Adjar Prajudi menuturkan, Lapangan Puputan Badung harus tetap dilestarikan karena merupakan jantung Kota Denpasar. Selain itu merupakan salah satu peninggalan sejarah dan meru pakan titik nol (0) Kota Denpasar. “Kami mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lapangan dan kawasan Puputan Badung,” kata Adjar. (Teks : Buchori, Ari Iswanti, Krisna Dwipayana)


19

info baru

165 Duta Sanitasi Segarkan Semangat Berkampanye Dukung 100-0-100 Pemerintah melakukan segala upayanya mensukseskan Gerakan 100-0-100 untuk mencapai universal akses air minum 100%, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi pada 2019. Salah satunya dengan menggerakkan masyarakat (Community outreach) lewat penyegaran semangat Duta Sanitasi binaan Ditjen Cipta Karya angkatan tahun 2008 hingga 2014.

P

enyegaran Duta Sanitasi secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Taufik Widjoyono, akhir Oktober 2015 di Bogor. Pembukaan ditandai dengan Pemukulan Tifani diikuti dengan penyematan PIN dan Topi kepada 5 orang Duta Sanitasi 2015 perwakilan Provinsi Aceh, Jawa Barat, DI. Yogjakarata, Sulut dan Irian Jaya. Sebanyak 165 Duta Sanitasi tahun hadir dalam acara ini. Mereka adalah wakil dari 33 provinsi dimana 5 orang sebagai wakil dari setiap provinsi. Tugas Duta Sanitasi menurut Taufik Widjoyono sangat penting guna merubah prilaku masyarakat terhadap permasalahan sanita si di lingkungan sekitarnya. “Kami minta para Duta Sanitasi setelah mendapat pendidikan disini akan mampu berperan aktif sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Kegiatan ini sangat perlu dan sudah berjalan 6 kali sejak tahun 2008. Sebagai pelajar tentu target awalnya untuk melakukan kampanye lingkungan kawankawannya di sekolah.”ungkap Taufik. Tahun 2019, Indonesia telah berkomitmen meningkatkan akses pelayanan sanitasi hingga 100 persen. Sejalan dengan target itu, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya tengah melakukan berbagai upaya diantaranya pemberian stimulan pembangunan prasarana sanitasi, peningkatan peran serta masyarakat, pe nguatan kelembagaan dan peningkatan penggunaan teknologi alternatif. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat diper lukan upaya perubahan perilku masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik dan sehat melalui kampanye. Kampanye perubahan prilaku telah berjalan sejak tahun 2008 seiring adanya Duta Sanitasi melalui kegiatan Jambore. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP), Dodi Krispratmadi menjelaskan, diperkirakan akses sanitasi yang sehat hingga kini baru mencapai 61 persen. Sisanya tengah

20

Sekjen PUPR Taufik Widjojono didampingi Direktur PPLP Doddy Krispratmadi dan Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Nugroho Tri Utomo membuka secara resmi Penyegaran Duta Sanitasi 2015 di Bogor.

diupayakan dan tahun 2019 diharapkan dapat terealisasi 100 %. Menurutnya untuk mencapai target 100 persen akses sanitasi sehat dibutuhkan dana sekitar Rp 273 triliun untuk jangka 5 tahun. Namun demikian pemerintah pusat hanya mampu menyiapkan dana 12 persennya dari total yang dibutuhkan. Sisanya diharapkan dating dari stakeholder, swasta dan masyarakat. “Tahun ini Ditjen Cipta Karya mengalokasikan dana Rp 3,5 triliun, namun yang terserap baru 42%. Kami tetap optimis di akhir tahun akan terserap di atas 90 persen. Suksesnya target ini adalah seluruh komponen. Tanpa dukungan mereka sulit rasanya akses 100% sanitasi bakal terwujud,” tutur Direktur PPLP, Dodi Krispratmadi. Ditambahkan, guna mendukung pencapaian target dimaksud, para Duta Sanitasi nantinya akan dibekali dengan berbagai disipilin ilmu seperti teknik komunikasi dan pengembangan diri, pengembangan kreativitas serta pemanfaatan media sosial dalam berkampanye. Selain itu, mereka juga akan diajarkan best practices oleh Greeneration Indonesia dan Yayasan Nara Kreatif dengan berkunjung ke lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) - Reduce, reuse, dan recycle (3R) di Kelurahan Kertamaya dan Sanimas Kelurahan Sindangsari yang merupakan Sanimas terbaik di Kota Bogor. (Teks : Ari Iswanti)

info baru

Pelestarian Kota Pusaka Upaya Menjaga Identitas Kota Nyoman Ari Yudya Prawira*)

Era globalisasi saat ini telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai budaya serta berdampak terhadap penyeragaman wajah arsitektur kota yang cenderung sama. Kekayaan aset budaya kota-kota di Indonesia potensial sebagai inspirator maupun obyek eksplorasi pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu upaya pengembangannya adalah pelestarian kota pusaka.

K

epala Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan, Taufan Madiasworo, mengemukakan alasan utama mengapa kota pusaka perlu dilestarikan. Kota Pu saka memiliki nilai-nilai penting, antara lain nilai jati diri/identitas bangsa, kesejarahan, lingkungan, sosial, politik, ideologi, ekonomi, dan budaya yang jika dikelola secara optimal dalam rangka pembangunan berkelanjutan akan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. “Upaya pelestarian kota pusaka tidak ditujukan bagi kepen tingan estetis ataupun romantisme masa lalu semata, namun harus memiliki nilai fungsional, ekonomi, dan nilai produktif lainnya” ungkap Taufan. Direktorat Jenderal Cipta Karya mendukung penuh pelesta rian kota pusaka melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kota-kota yang memiliki komitmen kuat dalam peles tarian kota pusaka. Hal ini ditandai dengan adanya dua kota binaan yaitu Semarang dan Sawahlunto yang masuk dalam tentative list worldheritage city. Dalam forum ini disampaikan paparan upaya pelestarian ka wasan kota lama Semarang oleh Farchan, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Kota Sema rang yang dilanjutkan paparan Program Penataan dan pelestarian Kota Pusaka (P3KP) oleh Indah Widihapsari, Kepala Seksi Analisa Teknis, Subdit Perencanaan Teknis, Direktorat Bina Penataan Bangunan. Suhadi Hadiwinoto, wakil dari Badan Pelestarian Pusaka Indonesia menyampaikan bahwa selain sinergi antara aspek ling kungan, fisik, ekonomi, dan sosial budaya juga diperlukan sinergi

Kota Tua Jakarta oleh Ahmad Samsudin

antara berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta dan komunitas dalam upaya pelestarian kota pusaka.


21

info baru Senada dengan Suhadi, Dewi Yulianti, Guru Besar dan seja rawan dari Universitas Diponegoro menambahkan bahwa kota pusaka seperti kota lama Semarang perlu dilestarikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun yang tidak kalah penting juga adalah membangun cerita dan sejarah yang ada pada objek tersebut. Gunawan Tjahjono, Guru Besar Arsitektur Universitas Indo nesia, menyatakan bahwa cerita tentang objek pusaka harus digali dan dikisahkan kembali agar objek pusaka tersebut memiliki nilai sehingga dapat menarik minat masyarakat. Totok Roesmanto, Guru Besar Arsitektur Universitas Dipo negoro menyatakan bahwa pendanaan, ancaman bencana dan pemahaman pentingnya objek pusaka bagi masyarakat adalah hal yang juga diperhatikan dalam pelestarian kota pusaka. “Untuk menjadi kota pusaka dunia harus ada suatu objek pusaka yang menjadi prioritas penanganannya dan dilindungi dari ancaman bencana”, ungkap Totok. Sementara itu Chris Dharmawan seorang praktisi pelestarian pusaka yang hadir dalam forum ini menyampaikan bahwa kon servasi dan revitalisasi bisa ditangani bersama dengan pihak swasta atau investor. Eko Punto, arkeolog dari Universitas Dipo negoro mengungkapkan kawasan kota lama memiliki nilai his toris yang sangat penting bagi perkembangan morfologi kota Semarang. Lebih lanjut Arya Abieta, praktisi pelestarian menyampaikan tentang contoh-contoh penanganan bangunan agar budaya di beberapa kota di Indonesia. Forum Diskusi Pakar ini dihadiri oleh unsur pemerintah dari Bappeda Kota Semarang, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan, Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Jawa Tengah, praktisi dan pemerhati pelestarian, akademisi, dan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Desa Adat Menjaga Identitas Kota Desa adat memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan program pembangunan khususnya di kawasan perkotaan karena melalui desa adat, pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dapat tetap terjaga. Hal itu diksampaikan Taufan Madiasworo, mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada acara Forum Diskusi Pakar Bidang Permukiman dan Perkotaan yang diselenggarakan pada Selasa (13/10/2015) di Werdhapura, Bali. Taufan menjelaskan, forum ini diinisiasi sebagai upaya untuk menjaring pendekatan yang out of the box dalam penanganan permasalahan permukiman dan perkotaan yang tidak bisa diatasi dengan cara-cara yang konvensional atau business as usual. Peran para ahli di bidang masing-masing sangat diperlukan agar tercipta jejaring yang kuat dan luas guna mengatasi berbagai permasala han perkotaan dan menjadikan BIPP sebagai sebuah wadah tem pat pembelajaran (learning organization) bagi para pemangku kepentingan. Keberadaan forum harus bisa berkelanjutan agar ide-ide segar yang tergali dapat terwujud dalam aksi yang konkrit dan terukur. “Peran desa adat harus dijaga karena pembangunan dan perkembangan kota yang pesat saat ini justru menyebabkan jati diri kota mulai terkikis dan menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang bersifat tradisional

22

dan konsultatif sehingga otoritas pemerintah dan pihak desa adat dapat saling mendukung dalam pelaksanaan program pem bangunan,” kata Taufan. Taufan menyampaikan bahwa perkembangan kota-kota di Indonesia seharusnya dapat mendukung pertumbuhan nilai-nilai budaya lokal. “Nilai-nilai budaya itulah yang pada akhirnya akan membentuk karakter dan identitas sebagai sebuah kota,” tambah Taufan. Raldi Koestoer akademisi Universitas Indonesia dalam forum ini mengungkapkan bahwa figur kepemimpinan yang baik me rupakan salah satu kunci sukses pembangunan permukiman dan perkotaan yang berbasis kearifan lokal. Pemimpin yang baik akan

Desa adat memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan program pembangunan khususnya di kawasan perkotaan karena melalui desa adat, pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dapat tetap terjaga.

Kota Tua Jakarta oleh Farid Yuwono

mampu melihat dan memanfaatkan potensi lokal yang ada dan tidak hanya terpaku pada pertumbuhan ekonomi, persaingan dengan daerah lain dan kepentingan kelompok tertentu. Dalam forum tersebut terungkap bahwa bukan hanya akibat belum terarahnya pembangunan yang menjadi penyebab ter kikisnya nilai-nilai kearifan lokal, namun juga karena gempuran komersialisasi yang terus menerus masuk ke dalam sendi-sendi perkotaan. Parwoto Tjondro Sugianto, praktisi dan pemerhati perkotaan menyampaikan bahwa saat ini masyarakat berada dalam suatu dunia kapitalisme yang mendewa-dewakan komersialisasi. “Ko

info baru

Toko Merah di Kota Tua Jakarta oleh Eddy Darmawan

mersialisasi yang sulit dibendung itu juga berpotensi merusak sistem nilai yang ada dalam masyarakat”, ucap Parwoto. Parwoto juga menyatakan bahwa dengan adanya keterbatasan lahan di perkotaan perlu dipertimbangkan langkah inovatif seperti memprioritaskan penjualan tanah kepada pemerintah kota untuk kepentingan publik. Senada dengan Parwoto, Antonio Ismael Risianto salah satu tokoh dalam komunitas Eco Sanur, menyampaikan harapannya agar pemerintah, baik daerah dan pusat, perlu hadir dan menjadi leader dalam membendung komersialisasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melindungi desa adat dari pengaruh komersialisasi antara lain dengan memberikan insentif berupa Forum Pakar bidang Permukiman dan Perkotaan bicara tentang Pelestarian Kota Pusaka

Keberadaan forum harus bisa berkelanjutan agar ide-ide segar yang tergali dapat terwujud dalam aksi yang konkrit dan terukur.

bedah rumah, stimulus perumahan atau izin pembangunan dan pengelolaan hotel oleh desa adat. Selain itu, Gusti Ayu Made Suartika, akademisi dari Universitas Udayana yang hadir dalam forum ini menyatakan bahwa masih ada desa-desa adat di Bali yang tetap memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu contohnya adalah penyediaan lahan yang didedikasikan untuk area berlindung masyarakat dimana pengaturan lahannya dilakukan oleh leluhur-leluhur mereka. “Untuk saat ini, pembangunan permukiman perkotaan dapat diarahkan pada permukiman yang berbasis nilai-nilai universal,” ungkap Ayu. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber dari Bappeda Kota Denpasar, Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan, unsur akademisi, komunitas, dan pemerhati kota danBalai Informasi Permukiman dan Perkotaan. *) Staf Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


23

info baru

Memori Kolektif Aceh dan Kebutuhan Bangunan Gedung Andal Doddy Surya Maulidy *)

“Pa, Papa…Kalau bangun rumah seperti Bang Unan, Pa! Ada jendelanya, ada pintunya, ada pohonnya,” celoteh Farah (4), murid TK di Banda Aceh, kepada orang tuanya.

24

F

arah baru saja mengikuti lomba mewarnai tematik tentang gedung dan mitigasi bencana yang diadakan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Provinsi Aceh. Dia dan teman-temannya ditemani maskot kampanye bangunan gedung, namanya ‘Bang Unan’. BangUnan digambarkan sebagai sosok bangunan gedung yang bersahabat dengan visual menyerupai gedung bertingkat dan rumah. BangUnan bertugas untuk memastikan bahwa pe nyelenggaraan bangunan gedung di seluruh wilayah Indonesia menjamin keandalan bangunan gedung , yakni memenuhi unsur Aman, Sehat, Nyaman dan Mudah. Kehadiran Bang Unan dapat meningkatkan keingintahuan dan mendorog partisipasi para pemangku kepentingan terkait bangunan gedung. BangUnan menggunakan warna-warna yang memiliki arti tersendiri. Warna kuning (gedung) memperlihatkan semangat untuk terus membangun sesuai dengan peraturan perundangan. Warna biru menunjukkan bahwa penerapan UU

info baru Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (BG) ditujukan untuk stabilitas kehidupan masyarakat. Sementara warna hijau visual pohon memberikan pemahaman bahwa lingkungan men jadi salah satu elemen yang diatur dalam UUBG. Kampanye edukasi dengan menyasar anak-anak ini untuk memberikan pemahaman dini tentang bangunan gedung yang sesuai dengan amanat Undang-undang BG. Bagi warga Aceh sendiri, keandalan bangunan dan lingkungan pernah menjadi isau traumatik dengan musibah tsunami dan gempa bumi yang masih membekas dalam ingatan telah meluluhlantakkan sepanjang garis pantai barat Aceh yang hanya meninggalkan puing-puing bekas bangunan. Dari kejadian gempa dan tsunami, diharapkan dapat menjadi momentum agar lebih serius dalam menata bangunan gedung dan lingkungan serta tertib dalam administratif sehingga siap dalam menghadapi adanya bencana. Bahkan sampai sekarang ancaman tersebut masih tetap menghantui. Aceh tidak sendiri. Indonesia menjadi negara yang memiliki titik gempa terbanyak di dunia, mencapai 129 titik. Selain itu, Indonesia merupakan negara rawan gempa terbesar di dunia yang dapat menimbulkan gelombang tsunami.

Gedung dan persyaratan dari Bangunan Gedung. Terlebih lagi, pemahaman akan bangunan gedung terhadap mitigasi bencana. Selain lomba mewarnai, Satker PKPPB juga melakukan kampanye kepada semua stakeholder untuk memberikan pemahaman akan fungsi bangunan gedung, pemanfaatan akan gedung dan mitigasi bencana. Kegiatan kampanye edukasi terutama kepada anak-anak se kolah dasar akan pemanfaatan gedung terhadap mitigasi ben

Menuju Bangunan Gedung Andal Pembangunan merupakan kegiatan yang biasa terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang. Namun seiring dengan berjalannya pembangunan tersebut, banyak bangunan gedung yang dibangun belum memenuhi persyaratan dan peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya seperti persyaratan teknis

dimana bangunan tersebut belum memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Hal tersebut semakin diperparah dengan persyaratan ad ministrasi, seperti lemahnya pengaturan penyelenggaraan ba ngunan gedung di daerah serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan. Maka, perlu dilakukan penataan terhadap pembangunan gedung tersebut beserta lingkungannya. Untuk mewujudkan UU Bangunan Gedung, maka perlu dila kukan kampanye, workshop maupun sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai fungsi Bangunan

cana merupakan langkah yang tepat. Kampanye edukasi yang dilakukan selama 4 hari terhitung sejak Kamis, 8 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015. Kampanye edukasi ini diadakan di SDN 2 dan SDN 24 Banda Aceh mengusung tema tanggap bencana tingkat sekolah dasar dengan “Bang Unan” sebagai maskot utama mendapat perhatian yang serius dari murid SDN 2 dan SDN 24 Banda Aceh. Serangkaian acara meliputi edukasi terhadap hubungan antara gedung dan mitigasi bencana, tindakan preventif disaat bencana, permainan-permaian tentang mitigasi bencana, pengenalan ru mah adat, pemutaran video tentang tanggap darurat disaat ben cana dan lomba mewarnai antar tingkat TK dan Sekolah Dasar (SD). Antusiasme para siswa dalam mengikuti acara patut diacungin jempol. Mereka sangat aktif, dan kritis, sehingga memunculkan banyak pertanyaan dari siswa yang tidak jarang membuat bingung pemateri dalam menjawab. Hal ini ditunjang oleh kemudahan mendapatkan informasi di era digital seperti sekarang ini. PPK Penataan Bangunan Muhammad Yoza Habibie menyam paikan fokus kepada para siswa SD. “Kami mencoba mengenalkan kepada para mereka tentang keselamatan gedung, tindakan perlindungan di saat bencan, serta selalu tenang dan tidak panik dalam menghadapi bencana ketika terjebak dalam sebuah gedung,” ujarnya.

Workshop Bangunan Gedung Sebagai puncak acara dari kampanye edukasi ini ditutup dengan acara Sosialisasi Bangunan Gedung Ramah Lingkungan


25

info baru Paparan yang disampaikan oleh ketiga narasumber ini sangat baru dan segar. Materinya sangat up to date dengan isu yang sedang berkembang di negara ini. Penerapan teknologi bangunan hijau dan lingkungan hijau sebagai acuan dalam pembangunan bangunan merupakan ilmu yang dicari oleh stakeholder, maha siswa maupun akademisi. Hingga saat ini konsep bangunan hijau dan kota hijau masih merupakan wacana yang tidak mungkin di realisasikan. Namun, dengan adanya sosialisasi seperti ini diharapkan anggapan me reka dapat dipatahkan, bahkan memberi kepercayaan kepada mereka bahwa teknologi bangunan hijau maupun kota hijau bukan sebuah mimpi. Kegiatan seperti ini sangat berguna, semakin intens diadakan semakin mudah menanamkan mindset kepada Stakeholder bahwa dalam membangun sebuah kota tidak boleh sembarangan. Di perlukan adanya aturan dan prosedur yang harus dilalui, karena bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi

dan Workshop Bangunan Gedung. Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat baik dari kalangan stakeholder, mahasiswa dan akademisi dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Narasumber yang hadir dari kalangan akademisi yaitu Mirza Ibrahim Hasan, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, mengenalkan kepada peserta tentang Konsep Bangunan Gedung Hijau. Pada kesempatan yang sama, juga hadir Rogydesa, selaku Kasie Kelembagaan Subdit Standarisasi dan Kelembagaan Direktorat Bina Penataan Bangunan yang mengenalkan percontohan Ge dung Hijau Pemerintah. Dia mengambil contoh Gedung Utama Kementerian PUPR sebagai bahan studi bagi peserta.

Peserta juga mendapatkan panduan dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Layak Fungsi (SLF) yang disampaikan oleh Jimmy S. Juwana, Dosen Sipil Universitas Trisakti, yang juga berasal dari Ikatan Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan (IAPB).

26

yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau di air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Dapat dibayangkan, jika bangunan gedung dibangun secara sembarangan dapat berakibat fatal bagi penggunanya. Disamping itu juga, pengurangan penggunaan energi pada gedung juga merupakan hal yang penting karena dapat memangkas biaya pengelolaan gedung itu sendiri. Kepala Satuan Kerja PKPPB Provinsi Aceh, Syafriel Tansier, berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman tentang bangunan gedung dan pemanfatannya tersambung ke kabupaten/ kota sehingga mereka dapat meneruskan ke masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan agar provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemahaman yang sama mengenai bangunan ge dung dan bagaimana harusnya membangun serta bagaimana memanfaatkan bangunan yang sudah ada. “Ini saatnya kita harus mengurangi penggunaan energi di bangunan sehingga dapat menurunkan biaya pengelolaan ba ngunan gedung itu sendiri.” ujar Syafriel Tansier. *) Staf Satker Randal PIP Provinsi Aceh

info baru

PUPR Tandatangani Kerjasama KKN Tematik dengan 25 Perguruan Tinggi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menandatangani Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Infrastruktur Permukiman dengan 25 Perguruan Tinggi.

P

erjanjian tersebut ditandatangani dalam salah satu rangkaian agenda peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) 2015, di Denpasar, Bali (10/9). Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Cipta Kar ya Rina Agustin yang mewakili Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono mengatakan bahwa ruang lingkup dari perjanjian ini adalah untuk melaksanakan pengembangan pendampingan infrastruktur permukiman dengan pola KKN tematik yang men cakup 4 sektor. “Meliputi pengembangan sistem penyediaan air minum, bina penataan bangunan, pengembangan kawasan permukiman dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman,” tutur Rina. Nantinya, tambah Rina, Output yang diharapkan dari penanda tanganan KSB dan PKS tersebut adalah terlaksananya program pe ngembangan pendampingan infrasstruktur permukiman dengan pola KKN tematik.

“Kerjasama ini sangat diperlukan dalam rangka pencapaian program 100-0-100 (100 % akses air minum aman, 0% Kawasan Kumuh dan peningkatan 100% akses aman sanitasi),” tambah Rina. Guna menjawab tantangan tersebut, Ditjen Cipta Karya dituntut untuk mampu merangkul seluruh pemangku kepentingan ter utama guna mendoronga gerakan 100-0-100 menjadi gerakan nasional sehingga akan semakin mendekatkan masyarakat pada pemanfaatan program pembangunan infrastruktur permukiman. Rina menerangkan latar belakang pelibatan civitas kademika pada program infrastruktur permukiman adalah cita-cita luhur Tri Darma Perguruan Tinggi yang merupakan amanat mulia pe nyelenggaraan perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian. “Dalam rangka mewujudkan Dharma ketiga yakni pengabdian pada masyarakat, Kementerian PUPR bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) serta 7 perguruan tinggi telah melaksanakan program Pendampingan Tinggi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perpipaan berbasis masyarakat dengan pola KKN tematik,” tutur Rina. Keberhasilan dalam program tersebut melatar belakangi Ditjen Cipta Karya untuk memperluas jaringan kerjasama dan mengikut sertakan 25 perguruan, yaitu; Universitas Airlangga, UniversitasAndalas, Universitas Balikpapan, Universitas Brawijaya, Universitas Darussalam, Universitas Dipenogoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Haluleo, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Islam Al Azhar NTB, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Lampung, Universitas Mataram, Universitas Mulawarman, Universitas Negeri Medan, Universitas Nusa Cendana, Universitas NTB, Universitas Pattimura, Universitas Sriwijaya, Universitas Sultan Agung, Universitas Tirtayasa, Uni versitas Sumatera Utara, Universitas Taduluko, Universitas Tanjung Pura, dan Universitas Udayana. (Teks : Ari Iswanti)


27

inovasi

Kekuatan Basis Data sebagai Dasar Perencanaan Infrastruktur Penanganan Sampah Arief Imam Triputra *)

Data adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi, dimana sumber dari informasi adalah data.

Penanganan sampah di tempat penampungan sementara

D

ata disajikan dalam bentuk yang belum dapat mem berikan manfaat yang besar bagi penerimanya, sehingga perlu suatu model yang nantinya akan me ngelompokkan dan memproses data untuk menghasilkan informasi. Dalam sektor persampa han, pro ses perencanaan infrastruktur juga membutuhkan data eksisting sebagai basis/dasar perencanaan. Data eksisting digunakan sebagai dasar perencanaan, sehingga dapat diketahui titik awal perencanaan. Manfaat Basis Data Data eksisting akan mencerminkan jenis infrastruktur yang telah tersedia, maupun tingkat kinerja pelayanan penanganan sampah di suatu daerah. Misalnya, tingkat pewadahan sampah, tingkat pengumpulan sampah, tingkat pengangkutan sampah, tingkat pengolahan sampah, dan tingkat pemrosesan akhir sampah. Data tersebut sangat mudah diperoleh, jika kita melaksanakan pengawasan secara langsung. Namun hal ini tidak mungkin untuk dilaksanakan secara langsung, karena akan membutuhkan waktu yang panjang dan berbiaya tinggi. Sehingga pada saat terdapat kebutuhan akan data tersebut, termasuk untuk perencanaan, maka tidak akan dapat diperoleh dalam waktu sesaat, serta seringkali membutuhkan waktu panjang untuk menghubungi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

28

TPA Manggar Kota Balikpapan

Sumber dan Jenis Data Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, yang saat ini sudah sangat mudah mencarinya secara online, melalui internet. Namun, seringkali data yang mudah diperoleh ini tidak lengkap dan tingkat validasinya diragukan, dikarenakan data yang diunggah bukan dari instansi resmi/yang berwenang. Sedangkan data yang valid sering kali hanya tersimpan di lemari arsip atau disimpan di folder dan subfolder komputer yang tidak digunakan. Penting untuk data ini juga harus mudah untuk diakses.

inovasi

TPA Puuwatu Kota Kendari

Dengan jumlah kabupaten/kota yang saat ini telah mencapai 514 buah, maka pengumpulan data akan membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya yang tidak sedikit. Kebutuhan data yang valid dan mudah diakses dapat dijawab dengan mengumpulkan seluruh data eksisting persampahan dan kemudian meng unggahnya dalam jaringan. Pengunggahan data ini perlu agar data yang diperoleh dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja saat dibutuhkan. Selain itu pengunggahan data dan informasi pelayanan sampah ini juga dapat digunakan sebagai sarana pengawasan, baik itu oleh masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan Pe merintah Pusat. Dengan semakin terbukanya informasi ini dan semakin banyaknya pihak yang mengawasi, maka diharapkan ki nerja pelaksana atau operator bidang pengelolaan persampahan semakin baik. Jenis data yang dibutuhkan Dalam pengelolaan persampahan, maka setidaknya diperlukan data komposisi sampah, jumlah penduduk, peta administratif, peta pelayanan persampahan, struktur organisasi dinas yang menangani bidang kebersihan, kecenderungan penanganan sam pah di sumber, curah hujan, dan ketersediaan sarana-prasarana persampahan. Saat ini data yang sudah dimiliki dan cukup valid adalah data jumlah penduduk dan sebaran penduduk yang

bersumber dari Badan Pusat Statistik/BPS. Data eksisting untuk sebagian kota juga sudah dimiliki, jika telah memiliki dokumen PTMP/Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan, SKPD terkait sektor persampahan, atau bahkan sebagian daerah juga telah menyusun profil mengenai pengelolaan persampahan di daerahnya. Data yang valid dan mudah diakses memberikan keuntung an bagi seluruh pihak yang membutuhkan data tersebut. Data yang tersusun dan terklasifikasi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Salah satu manfaat data eksisting pengelolaan per sampahan dapat digunakan sebagai data BAU/Bussiness as Usual inventarisasi emisi gas rumah kaca, bahkan dapat digunakan un tuk penyusunan dokumen PTMP dan dokumen Rencana Teknik Rinci/RTR. Basis Data yang Perlu Untuk Disusun Ketersediaan data pengelolaan persampahan yang baik dapat mendukung dan memberikan evaluasi kinerja dari pelayanan bidang persampahan di daerah. Data yang mutakhir juga penting agar dapat diketahui, mengenai jenis kebijakan yang harus diambil dan bagaimana kebijakan mempengaruhi kinerja pelayanan per sampahan secara nyata. Terkait hal tersebut, maka Subdirektorat Pengelolaan Per sampahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan


29

inovasi

Mengatasi kerangkapan data

Memberikan data yang cepat, akurat dan relevan (dapat diakses dengan murah)

Menghindari inkonsistensi data

Mengatasi kesulitan dalam mengakses data

Menyusun format data yang standar

Penggunaan data oleh banyak pemakai (multiple users)

Melakukan perlindungan dan pengamanan data

Agar pengguna mampu menyusun suatu pandangan berdasar data

Kementerian PUPR-Sub Direktorat Pengelolaan Persampahan

Dari internet dan Sumber Data Lain yang Relevan Dinas Kebersihan Kota

Data dari Kementerian Lain

Masyarakat dan Peneliti

Sumber Data

Pengguna Data Pengumpulan Fakta di Lapangan

PTMP Tahun Sebelumnya

Dinas Kebersihan Kota

Kementerian Terkait

Kepala Daerah Penyusun Inventarisasi/ BAU Gas Rumah Kaca

Data dari BPS

Manfaat Pembuatan Data-Base

Rakyat, dalam tugasnya selaku pembina keteknikan di bidang pengelolaan persampahan pada tataran nasional, sangat berkepentingan atas ketersediaan data ini. Oleh karenanya, segera akan dilaksanakan penyusunan basis data ini, serta diharapkan dukungan seluruh pihak-pihak yang memiliki data relevan, mutakhir, dan valid. Pihak yang terkait, di antaranya SKPD yang menangani persampahan di tingkat kabupaten/kota/provinsi, BPS Pusat dan daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan swasta yang menangani sampah, perguruan tinggi, lembaga riset dan pe nelitian, konsultan, dan masyarakat, untuk mewujudkan basis data yang andal serta terpercaya.

30

“Errors using inadequate data are much less than those using no data at all” -“Kekasalahan-kesalahan menggunakan data yang kurang memadai sangat lebih sedikit ketimbang kesalahan-kesalahan yang terjadi jika tidak menggunakan data sama sekali” -- Charles Babbage *) Staf Seksi Wilayah I, Subdirektorat Pengelolaan Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, DIrektorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: anakminggu@gmail. com

sebaiknya anda tahu

MENGAPA INI BAIK ? Aksesibilitas|Desain

Desain Ramp

Desain Toilet

Desain Lift

Selain ramp digunakan untuk kursi Toilet khusus disediakan untuk penyan Penggunaan fixture lift untuk pengguna roda, juga terdapat guiding block bagi dang disabilitas dengan memperhatikan kursi roda memperhatikan ketinggian ukuran dan standar ergonomic pengguna tombol lift. penyandang tuna netra. kursi roda.

MENGAPA INI KURANG BAIK ? Aksesibilitas|Desain

Desain Ramp

Desain Toilet

Desain Lift

Bangunan gedung diharapkan dapat diak Toilet umum di Indonesia pada umum Lift tidak didesain untuk digunakan oleh ses oleh setiap orang, terutama pada ba nya didesain tidak mempertimbangkan pengguna kursi roda karena posisi tombol kebutuhan penyandang disabilitas, sehing yang sulit diraih. ngunan fasilitas publik. ga mengakibatkan kesulitan bagi para pe nyandang disabilitas.


31

sebaiknya anda tahu

MENGAPA INI BAIK ? Trotoar

Jakarta 2014 Elevasi trotoar lebih tinggi dari badan jalan. Permukaan trotoar rata dan tersusun rapi sehingga tidak membahayakan pejalan kaki.

MENGAPA INI KURANG BAIK ?

Trotoar

Pekerjaan Trotoar Pekerjaan pasangan pada permukaan sudah baik namun pot yang menjadi media tanam dapat mengganggu pejalan kaki.

32

lensa ck

Rangkaian Peringatan Hari Habitat Dunia 2015 di Istana Negara dan di Bali 6-10 Oktober 2015

Foto-foto : Manti dan Aji


33

seputar kita

Ditjen Cipta Karya Tingkatkan Kualitas Layanan Air Minum di Kabupaten/Kota Galang Potensi Pendanaan, Cipta Karya Gandeng Kalangan Swasta Untuk memenuhi pencapaian pembangunan dan terwujudnya pemukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan pemukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pe ngembangan penyehatan lingkungan pemukiman serta penataan bangunan dan lingkungan, maka Ditjen Cipta Karya melakukan perencanaan yang matang untuk mendukung gerakan program 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan per mukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak) yang berbasis partisipatif masyarakat maupun kelembagaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengembangan PLP Dodi Krispratmadi pada acara Workshop Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dan Swasta, di Jakarta, Senin (05/10/2015). Acara ini dilaksanakan da lam rangka penggalangan potensi pendanaan dari kalangan pe rusahaan terkait pembiayaan sanitasi. Dodi menjelaskan, perusahaan sebagai pelaku ekonomi saat ini telah mengalami perubahan paradigma pembangunan. Diawali dari pembangunan berbasis ekonomi yang memiliki orientasi tujuan pada pencapaian laba semaksimal mungkin, menjadi pra digma pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya memiliki upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa mengurangi kebutuhan generasi di masa depan.

Program ini diprioritaskan kepada kabupaten/kota yang mem punyai komitmen dan perhatian untuk memberikan pelayanan dasar berupa sambungan air minum kepada Ma syarakat Ber penghasilan Rendah (MBR) dengan kemudahan dan keringanan biaya pemasangan sambungan baru layanan air minum. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Andreas Suhono saat membuka Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2016 di Jakarta, Rabu (07/10/2015). “Selama pelaksanaannya dari tahun 2009-2015, Program hibah air minum dengan Bantuan Pemerintah Australia telah me ningkatkan layanan akses air minum kepada lebih dari 400 ribu sambungan rumah baru di 143 kabupaten/kota,” ujar Andreas.

Cipta Karya Tandatangani MoA Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Kota Bogor Menindaklanjuti rapat finalisasi konsep Memorandum of Agreement (MoA) Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Kota Bogor melalui bantuan Agence Francaise De Developpement (AFD) Pemerintah Perancis pada awal bulan Oktober lalu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan MoA tersebut, di Jakarta, Rabu (28/10/2015). MoA antara Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan AFD adalah mengenai bantuan teknis untuk sektor sanitasi di Kota Bogor. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Dwityo A. Soeranto. “MoA ini adalah kesepakatan yang akan dijadikan acuan bagi kerjasama antara Ditjen Cipta Karya dengan AFD dalam rangka kegiatan pengelolaan air limbah di Kota Bogor,” tutur Dwityo.

34

Segenap Pimpinan dan Karyawan Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat Tahun Baru Hijriyah 1437 H

Peluang Emas. Bernama Urbanisasi. Kota Indonesia Menuju Kota Berkelanjutan 13. Hari Habitat Dunia 2015Ruang Publik Untuk Semua 16

Recommend Documents