Pelembagaan Penguatan Warga, Organisasi Warga dan Pemerintah Desa dalam rangka mendorong Kemandirian Desa di Kabupaten Lombok Utara
Tujuan : Warga dan organisasinya menjadi berdaya dan mampu berinteraksi aktif dengan pemerintah local dalam upaya meningkatkan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Lombok Utara, dimana pada akhir tahun 2013 warga terutama orang miskin, perempuan dan kelompok marginal di Kabupaten Lombok Utara menjadi lebih kritis, terorganisasi, berdaya dan mandiri serta terlayani secara baik terhadap penyediaan pelayanan dasar yang bermutu;
Warga secara aktif dan mandiri melakukan kegiatan pemberdayaan dan menambah pengetahuan melalui keterlibatannya dalam proses pembangunan baik di level desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Warga memiliki praktek‐praktek baik (preventif maupun promotif) berdasarkan kearifan local mengelola asset dan potensi yang dimiliki. Warga juga mengetahui kondisi social ekonomi desa yang terdokumentasi dalam peta digital serta memiliki akses terhadap informasi dan distribusi sumber daya mulai dari desa yang kecamatan, kabupaten, maupun lembaga‐lembaga lainnya berdasarkan hasil pendataan yang akurat dan tervisual yang dilakukan secara partisipatif (ditempel di tempat umum atau di kantor desa dan warga bisa membacanya.
Warga terutama perempuan, orang miskin mengalami peningkatan kesejahteraan hidupnya terutama terkait peningkatan pendapatan dan akses modal serta informasi. Akses mereka terhadap kesempatan dalam pengembangan usaha, dukungan modal usaha, dan jaringan pemasaran meningkat.
Terbangunnya mekanisme interaksi yang dinamis antara warga, kelompok dan jaringan warga dengan pemerintahan daerah mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten, mempengaruhi aparat pemerintahan semakin sadar, tanggap dan komitmen dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab, sehingga TKLD memang benar-benar dapat dijalankan sesuai harapan dari warga masyarakat dengan diperkuat oleh kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada orang miskin, perempuan dan kelompok marginal lainnya.
Pemerintahan desa responsif terhadap kepentingan masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok marjinal yang diperkuat oleh kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada mereka. Pemerintahan desa semakin sadar, tanggap dan komitmen dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelayan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip TKLD diantaranya perbaikan Pelayanan publik dengan memanfaatkan SID (Sistim Informasi Desa), Pengembangan Ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
Terjadinya interaksi dinamis yang terbangun antara warga, kelompok dan jaringan warga dengan pemerintahan daerah mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten untuk membangun komitmen bersama dengan menciptakan ruang, sistem, mekanisme, konsultasi yang terstruktur dan terlembagakan, efektif, efisien dan berkesinambungan.
• Ruang Dialog warga yang terkonsolidasi dalam Forum Lintas Aktor (FLA) di Kabupaten Lombok Utara, secara aktif dan berkelanjutan mempengaruhi pembuat kebijakan dan penyedia layanan (Pemerintah) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten dalam proses pembuatan kebijakan/peraturan terkait anggaran dan program pembangunan yang berpihak kepada perempuan, pemuda, orang miskin dan kaum marjinal secara jelas dan terukur terhadap upaya peningkatan pelayananan publik dan pengurangan kemiskinan.
• Berbagai hasil dari program konsolidasi pada tingkat warga, organisasi warga, OMS, forum ataupun jaringan yang berfokus pada pemberdayaan warga, dapat diadopsi dan diperluas oleh warga dan organisasi warga, pemerintahan daerah, OMS dan jaringan OMS, lembaga donor, serta forum multi stakeholder lainnya sebagai pembelajaran yang berkelanjutan untuk memperkuat keberdayaan warga demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera serta menyumbang pada pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara.
Output Yang ingin di capai Adanya sosialisasi dan penyepakatan agenda dan rencana kerja para aktor kabupaten dan desa untuk penguatan desa.
Adanya 198 KPM/D di 33 desa menjalankan peran dalam memfasilitasi pemberdayaan warga dan organisasinya serta mengintegrasikan ke dalam proses-proses pembangunan desa Adanya 33 desa memperkuat kualitas perencanaan dan pengganggaran partisipatif desa
Prosiding dari pertemuan dengan pembelajaran dan cerita sukses
Deklarasi para aktor mengenai komitmen para pihak dalam mendorong perubahan tata kepemerintahan local demokratis
Adanya 99 KPM/D yang terlatih dan handal serta mampu memfasilitasi pengintegrasian upaya kelompok warga ke dalam proses reguler pemerintah desalam mewujudkan kemendirian di 33 desa Pedoman pengintegrasian upaya mandiri kelompok waga sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa
Strategi program Dalam pelaksanaan kegiatan Exstenson 2013 di kabupaten lombok utara beberapa strategi yang akan di lakukan
•Pemetaan pembangunan partisifatif dan kemandirian desa sebagai pintu masuk pemberdayaan warga dan desa serta meningkatkan kualitas layanan dasar dan penguatan ekonomi Local •Pendampingan pembangunan ekonomi kreatif berbasis potensi Local ( LED ),Pelayanan Pubilk (PP ), Dan sistem inpormasi desa ( SID ) di 5 ( Lima ) Desa model.
•Meningkatkan kualitas sikap,pengetahuan dan keterampilan terkait pemetaan potensi dan aset serta mengkonsolidasikan komitmen parapihak,OMS,Pemdes,FLA,pemda •Mengoptimalkan ruang dialok multi pihak sebagai ruang refleksi dan sebagai pembelajaran tingkat kabupaten ( diskusi tematik,penguatan FLA)
•Mempungsikan peta digital yang terupdate sebagai sumber vrifikasi data musrembangdes ( Pemampaatan dan mobilisasi aset,regulasi data base integratif hasil sensus PAD = SK Bupati )
•Meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas kader mendinamisasi perubahan ( pemberdayaan kader,membangun jejaring dan konsolidasi actor )
