PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAKASSAR (Labor Placement Service at the Employment Office of Makassar) Aulia Fitrani, Rakhmat dan Muhammad Rusdi ABSTRAK Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran pelaksanaan penempatan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sudah baik. Kelemahannya adalah sarana dan prasarana belum memenuhi standar karena sistem bursa kerja belum dilakukan secara sistem on line. Pelayanan penempatan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar harus mengikuti perkembangan teknologi. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar segera merealisasikan pembuatan websitenya untuk memudahkan pencari kerja dan pemberi kerja untuk mengakses informasi sesuai kebutuhan. Dengan demikian, pelayanan penempatan tenaga kerja dapat lebih praktis, cepat, tepat dan efisien. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
ABSTRACT This research aims to describe the implementation of labor placement service at the Employment Office of Makassar. This study can be categorized as a descriptive type. It used a case study as the basis research. The data were analyzed by using the qualitative approach. The results reveal that the labor placement service at the Employment Office of Makassar has been good. However, the service facilities have not been completely available, because an on line job market system is not available yet. Whereas is fact, according to the regulation, labor placement service should have followed the technology development by using an on line system. Keywords : Public Service, Labor Placement Service
PENDAHULUAN Penyediaan pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban dan mutlak diwujudkan di setiap unit kerja pada Instansi Pemerintah. Sebab pada prinsipnya, pelayanan menjadi tanggung-jawab pemerintah dan diselenggarakan oleh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah yang ditujukan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini terkait dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas yakni pelayanan yang dinilai baik, memuaskan dan memberikan kemudahan dalam mendapatkannya. (Moenir, 2006) Suatu pelayanan yang baik haruslah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, mempermudah dan mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik, dan memuaskan bagi masyarakat. Kriteria pelayanan yang memuaskan atau yang disebut pelayanan prima mencakup empat unsur pokok, yaitu: 1) Kecepatan; 2) Ketepatan; 3) Keramahan; 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan 1
satu kesatuan yang terintegrasi artinya pelayanan menjadi tidak excellence bila ada komponen yang kurang. (Elhaitammy dalam Tjiptono, 1997). Pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak. Atas dasar tersebut,pemerintah perlu memberi perhatian dan kebijakan dalam menangani masalah ketenaga-kerjaan maupun dalam penyediaan lapangan kerja guna mewujudkan pemerataan kesempatan kerja di daerah. Dinas Tenaga Kerja (Dsnaker) Kota Makassar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar diberikan tanggung jawab dalam hal pelayanan ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan syaratsyarat kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan. Permasalahan yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan erat kaitannya dengan keadaan penduduk, tingkat pengangguran, situasi perekonomian, dan perkembangan kesempatan kerja. Perekonomian Kota Makassar mengalami kemajuan dan tumbuh konsisten pada sebagian besar sektor ekonomi. Kemajuan ekonomi tersebut tidak terlepas dari peran pihak swasta. Sektor yang menonjol adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, sektor transportasi/ angkutan, restoran dan hotel, sektor keuangan, dan sektor jasa. Sektor-sektor ekonomi tersebut diharapkan dapat menjadi andalan dalam menunjang pertum-buhan ekonomi Kota Makassar dan memberikan dampak pada sektor tenaga kerja karena dapat menciptakan kesempatan kerja baru. Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 1.272.349 jiwa. Total penduduk ini menunjukkan bahwa Makassar merupakan kota terpadat di propinsi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk yang besar tersebut mengakibatkan jumlah angkatan kerja pun besar. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau pengangguran. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang, maka seyogyanya mereka semua dapat terserap dalam suatu pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan mereka. Namun kenyataannya, Kota Makassar seperti halnya kota-kota yang berpenduduk padat lainnya, masih mengalami masalah dalam hal penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data dari Disnaker Kota Makassar, tercatat jumlah pencari kerja yang terdaftar sampai dengan Desember 2010 sebanyak 52.184 orang, sedangkan lowongan kerja yang ada hanya 3.437 lowongan dari 348 instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Sementara pencari kerja yang berhasil ditempatkan atau diterima di perusahaan swasta dan instansi pemerintah hanya 2.882 orang. Jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lowongan kerja yang tersedia mengakibatkan sebagian besar angkatan kerja menjadi pengangguran karena tidak memperoleh pekerjaan. Keadaan ini memberi gambaran bahwa animo pencari kerja di Makassar sangat tinggi, sementara daya serap lapangan kerja selama tahun 2010 hanya ± 4,28%. (Database Ketenagakerjaan Disnaker Kota Makassar 2010). Dari permasalahan tersebut, maka Disnaker Kota Makassar diharapkan mampu mena-ngani secara serius dengan memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan misi organisasinya yakni pelayanan ketenaga-kerjaan yang memuaskan bagi tenaga kerja, pengusaha, dan masyarakat Salah satu bidang pelayanan ketenagakerjaan yang menjadi tugas pokok Disnaker Kota Makassar adalah pelayanan penempatan tenaga kerja yang memberikan kemudahan bagi pencari kerja dan pemberi kerja (pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja) untuk bertemu sehingga tercapai suatu hubungan kerja atau penempatan. Pelayanan ini dimaksudkan untuk memfasi-litasi pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan yang tepat sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dan pengguna tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat-syarat jabatan yang diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan kesem-patan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan 2
dan penghasilan yang layak, dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas: a. Terbuka, yakni pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas antara lain: jenis pekerjaan, besarnya upah dan jam kerja guna melindungi tenaga kerja dan menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan. b. Bebas,yakni pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan tidak dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan. c. Objektif, yakni pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. d. Adil dan setara, yakni penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan anti diskriminasi tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, agama, dan aliran politik. (UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003). Pelayanan penempatan tenaga kerja yang berkualitas yakni pelayanan yang didalamnya mengandung prinsip cepat, tepat, mudah, dan murah kiranya sudah menjadi dambaan masyarakat khususnya masyarakat pencari kerja dan pengguna tenaga kerja dalam hal prosedurnya, mulai dari persyaratan dan biaya yang harus dipenuhi pada tahap pendaftaran pencari kerja, pembuatan kartu kuning (AK/I), pemberian informasi lowongan kerja, pendaftaran lowongan kerja dari pihak perusahaan, pemuatan info lowongan kerja pada Disnaker Kota Makassar, sampai pada pemenuhan tenaga kerja yang dianggap memenuhi kualifikasi kepada pihak perusahaan yang menyediakan lowongan kerja (AK/V). Peran sebagai perantara atau pihak ketiga yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja dalam memberikan informasi pasar kerja, serta memasarkan pencari kerja dan mencari permintaan tenaga kerja dinilai sangat bermanfaat dan dinilai dapat mengurangi jumlah pengangguran, mengingat kondisi pencari kerja maupun pengusaha dihadapkan pada kenyataan bahwa adanya keterbatasan informasi dari kedua belah pihak. (Suroto, 1986) Kesulitan informasi ini disebabkan karena setiap lowongan pekerjaan yang disediakan oleh pengusaha memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk mengisi lowongan yang berlainan, pengusaha memerlukan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan keterampilan, dan kemampuan yang betul-betul sesuai. Sehingga tidak semua pelamar kerja akan cocok untuk suatu lowongan tertentu. Di lain pihak, para pencari kerja kekurangan informasi tentang perusahaan mana yang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan pencari kerja, tingkat upah yang diinginkan, serta kesejahteraan (jaminan sosial dan lingkungan pekerjaan) yang diinginkan oleh para pencari kerja. Dibalik terwujudnya pelayanan penempatan tenaga kerja yang berkualitas yang diselenggarakan oleh Disnaker Kota Makassar, disadari pula akan adanya permasalahan yang mempengaruhi pelayana tersebut antara lain: minimnya informasi lowongan kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Makassar, fasilitas bursa kerja dengan sistem on line belum tersedia sehingga belum menjangkau seluruh pencari kerja. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, Disnaker Kota Makassar hendaknya meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak perusahaan dalam menyiapkan informasi lowongan pekerjaan serta memfungsikan websitenya guna merealisasikan layanan bursa kerja on line. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan penempatan tenaga kerja pada Disnaker Kota Makassar. Searah dengan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelayanan penempatan tenaga kerja pada Disnaker Kota Makassar. Apakah pelaksanaannya sudah atau belum optimal. 3
METODOLOGI Penelitian ini mengambil tempat observasi pada kantor Disnaker Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa instansi pemerintah ini secara khusus memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja sebagai salah satu bidang pelayanan pelayanan yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawabnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, sedangkan dasar penelitiannya adalah studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah mereka yang dianggap memahami dan dapat memberikan informasi secara lebih jelas tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan penempatan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Informan yang dipilih ialah Kepala Seksi Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja, 1 orang petugas antar kerja, 5 orang pencari kerja yang terdaftar pada Disnaker Kota Makassar untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keahliannya, serta 2 orang perwakilan dari perusahaan yang mengajukan permohonan permintaan tenaga kerja melalui Disnaker Kota Makassar. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tanpa menggunakan prosedur analisis statistik tetapi lebih mengarah kepada pengungkapan data-data keterangan yang diperoleh dari informan dan dari hasil observasi di lokasi penelitian. HASIL DAN PEMBAHASAN Mekanisme Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Disnaker Kota Makassar dalam rangka pemenuhan kebutuhan calon tenaga kerja yakni mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya serta untuk menempatkan pencari kerja pada lowongan kerja yang disediakan oleh perusahaan swasta yang membutuhkan tenaga kerja berdasarkan kesesuaian antara persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja. Pelayanan penempatan tenaga kerja yang disebut juga kegiatan “Antar Kerja”, dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa kegiatan pokok yang saling berkaitan. Untuk mencapai hasil pelayanan yang efektif dan efisien, setiap kegiatan tersebut harus diselenggarakan secara sistematis sebagai berikut: : 1. Pendaftaran pencari kerja dan penerbi-tan kartu kuning (AK/I) 2. Wawancara dan pengisian kartu data pencari kerja (AK/II). Dalam proses wawancara, petugas antar kerja melakukan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan untuk membantu pencari kerja dalam memilih pekerjaan yang tepat. 3. Pendaftaran informasi lowongan kerja dari pihak pemberi kerja dan pengisian kartu permintaan tenaga kerja (AK/III), serta penerbitan bukti lapor lowongan kerja.. 4. Pencocokan dan pemanggilan pencari kerja yang dianggap memenuhi persya-ratan dalam lowongan jabatan yang diajukan pemberi kerja (AK/IV). 5. Pemenuhan/lowongan kerja melalui pengiriman pencari kerja pada perusahan yang menawarkan lowongan pekerjaan (AK/V) Unsur Pokok Pelayanan Prima dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Makassar yang menyelenggarakan pelayanan publik, Disnaker Kota Makassar dalam memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja harus tercermin dari prinsip cepat, tepat, mudah, murah, dan ramah sesuai dengan harapan masyarakat. 4
Indikator pengukuran terhadap pelayanan penempatan tenaga kerja, menggunakan empat unsur pokok dalam kriteria pelayanan prima yang dikemukakan oleh Elhaitammy yang meliputi: kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan pelayanan. Hasil temuan dari masing-masing indikator tersebut sebagai berikut: Kecepatan pelayanan menunjuk pada jangka waktu penyelesaian pelayanan kartu kuning dan pendaftaran lowongan kerja di Disnaker Kota Makassar mulai dari dipenuhinya persyaratan administrasi sam-pai dengan selesainya pelayanan tersebut, serta prosedur yang harus dilalui oleh pencari kerja untuk mendapatkan pelayanan kartu kuning sampai dengan penempatan pada posisi jabatan yang disediakan oleh pihak pemberi kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu pelayanaan pembuatan kartu kuning di Disnaker Kota Makassar tidak memerlukan waktu lama, yakni kurang lebih 5 sampai 10 menit. Sedangkan waktu pelayanan kepada pihak pemberi kerja atas permohonan pemasangan informasi lowongan kerja juga tidak membutuhkan waktu lama, sesuai dengan komitmen yang dibuat antara pemberi kerja dengan Kepala Seksi Penta Kerja. Kecepatan pelayanan juga berkaitan dengan prosedur yang harus dilalui oleh pencari kerja untuk memperoleh pelayanan pendaftaran serta pembuatan kartu kuning dan pemberi kerja untuk memperoleh pelayanan pendaftaran lowongan kerja di Disnaker Kota Makassar sampai dengan pemenuhan permintaan tenaga kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan yang disedia-kan Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam pembuatan kartu kuning bagi pencari kerja adalah mudah, yakni memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, mengisi formulir AK/I, wawancara oleh petugas antar kerja untuk pengisian kartu data pencari kerja (AK/II), sampai pada penerbitan kartu kuning dan legalisasinya tidak sulit. Adapun prosedur dalam pelayanan pendaftaran lowongan kerja di Disnaker Kota Makassar bagi pemberi kerja juga dinilai mudah, yakni mengajukan surat permohonan permintaan tenaga kerja, wawancara oleh petugas antar kerja untuk pengisian Kartu Permintaan Tenaga Kerja (AK/III), sampai pada penerbitan bukti lapor lowongan kerja yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penta Kerja, Apabila kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja dinyatakan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam lowongan jabatan yang diajukan oleh pemberi kerja, maka Disnaker Kota Makassar melakukan pemanggilan terhadap pencari kerja (AK/IV) dan memberikan surat pengantar (AK/V) yang ditujukan kepada perusahaan yang telah mendaftarkan lowongan kerjanya. Ketepatan pelayanan menunjuk pada hasil pelayanan yang diterima berupa kartu kuning bagi pencari kerja sebagai bukti telah terdaftar di Disnaker Kota Makassar, informasi lowongan kerja yang dimuat pada papan informasi Disnaker Kota Makassar bagi pencari kerja dan masyarakat luas, serta surat keterangan tanda bukti lapor lowongan kerja bagi perusahaan sebagai bukti adanya permintaan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pelayanan yang diberikan oleh Disnaker Kota Makassar kepada pencari kerja dan pemberi kerja dinilai memuaskan, yakni kartu kuning yang diterima oleh pencari kerja adalah benar, sah, dan tidak ada kekeliruan penulisan data; surat bukti lapor lowongan kerja kepada pemberi kerja sebagai bukti formal bahwa lowongan kerja yang ditawarkan telah memenuhi syarat publikasi dan telah terdaftar di Disnaker Kota Makassar, serta informasi lowongan kerja yang diumumkan melalui papan informasi memudahkan para pencari kerja untuk mengetahui lowongan kerja yang ditawarkan oleh perusahaan, profil perusahaan berikut posisi jabatan yang ditawarkan, serta syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan lamaran diperusahaan tersebut. Ketepatan pelayanan berkaitan pula dengan biaya yang dikenakan dalam pembuatan kartu kuning, penempatan tenaga kerja, dan pemuatan informasi lowongan kerja di Disnaker Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pelayanan untuk kartu kuning dikenakan biaya legalisasi dan penggandaan sebesar Rp.2.500 bagi pencari kerja dan dianggap tidak memberatkan karena biaya yang dikenakan dinilai masih terjangkau. Sedangkan dalam hal penempatan pencari kerja pada lowongan yang ditawarkan oleh pemberi kerja, tidak dikenakan biaya. Demikian pula dalam pemasangan informasi lowongan kerja kepada pemberi kerja tidak dikenakan biaya apapun atau gratis sehingga dinilai menguntungkan bagi pihak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa Disnaker 5
Kota Makassar adalah salah satu instansi pemerintah yang bekerja tanpa menarik pungutan liar dari masyarakat. Keramahan pelayanan menunjuk pada sikap dan perilaku petugas antar kerja yang ramah dan adanya komunikasi yang baik dalam memberikan pelayanan perantaraan kerja yakni melayani pendaftaran dan pembuatan kartu kuning, wawancara kepada pencari kerja, pemberian penyuluhan dan bimbingan jabatan, pendaftaran lowongan kerja dari perusahaan, dan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas antar kerja dalam memberikan pelayanan mulai dari saat pendaftaran, pembuatan dan legalisir kartu kuning, pendaftaran lowongan kerja dari perusahaan, dan melakukan wawancara dinilai memuaskan bagi pencari kerja dan pemberi kerja yakni baik, cepat tanggap, memberikan pemahaman secara jelas dan terkesan ramah. Demikian pula dalam pemberian penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pelayanan informasi pasar kerja kepada pihak pencari kerja dan pemberi kerja dinilai baik yakni selalu siap, memahami kepentingan yang dilayani, serta memberikan bimbingan atau petunjuk secara wajar dan professional. Kenyamanan pelayanan menunjuk pada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran pelayanan penempatan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pelayanan yang terdiri dari ruangan pelayanan yang memadai, fasilitas fotokopi untuk memudahkan pencari kerja untuk penggandaan kartu kuning sebelum dilegalisir, papan pengumuman untuk memasang informasi lowongan kerja guna membantu penyebarluasan informasi lowongan kerja dari pihak perusahaan, fasilitas komunikasi berupa telepon dan faximili serta fasilitas komputer sebagai sarana penunjang kerja bagi pihak Disnaker Kota Makassar juga telah tersedia. Namun, fasilitas website yang berfungsi sebagai layanan bursa kerja on line yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari kerja dalam mengakses informasi bursa kerja secara on line belum tersedia karena adanya hambatan dalam pengadaan perangkat operasionalnya dan anggaran untuk pembuatannya belum terpenuhi. KESIMPULAN Pelayanan penempatan tenaga kerja merupakan kegiatan pelayanan kepada dua pihak yakni pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang produktif sesuai dengan bidang keahliannya dan perusahaan sebagai pihak pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam pelaksanaaannya terdiri dari beberapa kegiatan pokok yang saling berkaitan. Proses kegiatannya meliputi: pendaftaran pencari kerja dan penerbitan kartu kuning (AK/I), wawancara kepada pencari kerja untuk pengisian kartu data pencari kerja (AK/II), pendaftaran lowongan kerja dari pihak pemberi kerja (AK/III), pencocokan dan pemanggilan calon tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi (AK/IV), dan pengiriman calon tenaga kerja kepada perusahaan yang memerlukan tenaga kerja (AK/V) sehingga pada akhirnya terjadi pemenuhan/penempatan tenaga kerja. Pelayanan penempatan tenaga kerja diukur menggunakan empat indikator unsur pelayanan prima sesuai teori Elhaitammy yang terdiri dari: kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan, keramahan pelayanan, dan kenyamanan pelayanan. Keempat indikator tersebut dijadikan ukuran bagi pencari kerja dan pemberi kerja dalam menilai pelayanan penempatan tenaga kerja pada Disnaker Kota Makassar. Keempat indikator pelyanan tersebut dijadikan ukuran bagi pencari kerja dan pemberi kerja dalam menilai pelayanan penempatan tenaga kerja pada Disnaker Kota Makassar. Dari hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian berkaitan dengan keempat indikator pelayanan tersebut, diketahui bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilakukan secara konvensional pada Disnaker Kota Makassar sudah baik, hanya saja belum mengikuti perkembangan teknologi informasi dimana layanan bursa kerja dengan sistem on line belum tersedia sehingga proses 6
pendaftaran pencari kerja, pembuatan kartu kuning, pendaftaran lowongan pekerjaan, dan penyajian informasi pasar kerja masih menggunakan sistem manual. Saran-saran Minimnya perusahaan yang melaporkan informasi lowongan kerjanya ke Disnaker Kota Makassar sebelum mengumumkan di media cetak, maka seyogyanya Disnaker Kota Makassar melakukan pemantauan dan memberi tindakan tegas atau sanksi kepada perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Agar pelayanan penempatan tenaga kerja dapat lebih dimaksimalkan, khususnya dalam pemberian informasi pasar kerja melalui sistem on line, maka Disnaker Makassar hendaknya merealisasikan websitenya agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Melalui website ini, masyarakat khususnya pencari kerja dan pemberi kerja dapat memperoleh informasi pasar kerja secara cepat dan up to date. Keterbatasan jumlah petugas antar kerja selaku pelaksana teknis kegiatan antar kerja perlu dipertimbangkan,dimana jumlah petugas antar kerja pada lingkup seksi perencanaan dan penempatan kerja saat ini yang hanya 2 orang perlu ditambah agar pelayanan penempatan tenaga kerja dapat lebih optimal. DAFTAR PUSTAKA Database Ketenagakerjaan. 2010. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Moenir, H.A.S, 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta. PT. Bumi Aksara. Molleong, J.Lexy, Prof. Dr., 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya. Ratminto, Winarsih Atik Septi, 2005. Manajemen Pelayanan, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, Suroto, Drs, 1986. Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Tjiptono, Fandy, 1997. Strategi Pemasaran, Andi Offset. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
7
8
