PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGIRIMAN PAKET POS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG POS DI KANTOR POS PEKANBARU SKRIPSI

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGIRIMAN PAKET POS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG POS DI KANTOR POS PEKANBARU

SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Unversitas Islam Riau

Oleh :

MELYNA NPM : 061010394

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU ABSTRAK……………………………………………………………………..….i KATA PENGANTAR……………………………………………………….……ii DAFTAR ISI………………………………………………………….…………..v DAFTAR TABEL………………………………………………………….....…vii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……………………………………………...1 B. IdentifikasiMasalah ……………………………………….………....9 C. Tinjauan Pustaka………………………………………….…...……....9

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian………………………….…………...16 E. Metode

BAB II

Penelitian……………………………………………………17

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Tentang PT. Pos Pekanbaru…………….……..…23 1.1. Letak Geografis Pekanbaru………………………………………27 1.2. Struktur Organisasi Kantor Pos Pekanbaru…………………......30 B. Gambaran Umum Tentang Tanggung Jawab Pengiriman Paket Pos …………………………………………………………………..33 BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengiriman Paket Pos Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984………….……..…………..42 B. Faktor Hambatan dan Pendukung Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengiriman Paket Pos…………………………….63

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan…………………………………………………………..67 B. Saran…………………………………………………………………68 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………...….69 LAMPIRAN……………………………………………………………………..72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan pengiriman pos baik suratsurat dan wesel pun mulai merosot. Pos diselenggarakan guna mendukung pembangunan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan Negara dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin keseluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar bangsa dan memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat tanpa perbedaan. Dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1984 menyatakan pos adalah pengantaran surat-surat yang dilakukan oleh kereta pos1. Berbeda halnya sekarang yang pengantaran surat-surat dilakukan dengan berbagai jenis transportasi baik itu darat, laut, dan udara agar surat tersebut sampai ke tempat yang dituju sesuai dengan alamat yang diberikan pengirim kepada pihak pos. Akibat dari semakin banyaknya pengiriman paket pos, banyak sekali menimbulkan berbagai masalah klaim ganti rugi, terutama dalam masalah pengiriman. Pos juga bertanggung jawab kepada pengirim dan barang kirimannya apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, dan memberikan ganti rugi sesuai barang yang dipertanggungkan oleh pengirim. Sehubungan dengan perlu adanya jaminan ganti rugi terhadap pengiriman paket pos, sehingga hak-hak pengirim terlindungi. Pasal-pasal yang memberikan pedoman di dalam memperhitungkan besarnya ganti-rugi dan kewajiban pemberian ganti rugi terdapat dalam pasal 1246 s/d 1252 B.W, yang mana pasal 1246.B.W menentukan bahwa crediteur tidak hanya

1

H.M.N. Purwosuttjipto.pengertian pokok hukum dagang Indonesia.djambatan.cetakan k3.Tahun 1984 hal 82

mendapat penggantian atas kerugian yang diderita (damnum emergens), karena wanperstasi harus dilakukan dengan jumlah uang (gedlsom).2 Pada umumnya tanggung jawab yang diberikan pos terhadap kerugian yang diderita oleh pengirim berdasarkan ketentuan dari pihak asuransi adalah 0,24 % terhadap semua pengiriman barang. Karena barang yang dikirim semua telah di asuransikan secara langsung oleh pihak pos.

Ketentuan dan syarat-syarat pengiriman yaitu : 1. Selama kiriman belum diserahkan kepada penerima masih merupakan hak pengirim dan oleh karenanya hanya pengirim yang berhak mengajukan pengaduan. 2. PT.Pos Indonesia (Persero) bertanggung jawab terhadap pengirim telah membayar lunas semua biaya pengiriman dan biaya lainnya (kecuali bila ada kesepakatan tertentu) dan memiliki bukti kiriman asli (bukan foto kopy) 3. Pernyataan tertulis pengirim atas isi kiriman pada halaman muka model ini harus sama dengan isi kiriman sebenarnya. Bila pernyataan tertulis tersebut tidak sesuai dengan isi kiriman maka pengirim bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. 4. Dilarang mengirimkan atas isi kiriman yang dapat membahayakan kiriman, kiriman pos atau keselamatan orang. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah ( UU No. 6 Tahun 1984 pasal 19 ayat (2) dan wajib membayar ganti rugi kepada PT. Pos Indonesia (Persero) dan atau pihak lain atas kerugian yang diderita. Jenis barang-barang tersebut meliputi : a. Barang yang karena

sifatnya dapat merusakan/mengeterkan kiriman lain dan atau

membahayakan orang/pegawai pos. b. Barang-barang yang mudah meledak, mudah menyala/ dapat terbakar sendiri.

2

R.Soetojo Prawirohamodjojo,dan Marthalena Pohan,,Hukum Perikatan.PT. Bina Ilmu.surabaya tahun 1984 hal 43

c. Binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan/buah-buahan (kecuali telah memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya karantina), d. Barang-barang yang menyinggung kesusilaan. e. Narkotika, candu, morphine, kokain, ganja, ekstasi dan psikotropika lainnya yang dilarang Pemerintah. f.

Barang cetakan/rekaman yang isisnya dapat mengganggu stabilitas Nasional.

5. PT.Pos Indonesia (Persero) tidak betanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi atas kiriman yang diakibatkan oleh : a. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh pengirim. b. Isi kiriman yang tidak sesuai dengan pernyataan tertulis di halaman muka model ini. c. Semua risiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang disebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik seperti halnya : handphone, kamera, radio/tape dan lain-lain yang sejenis. d. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan reaksi nuklir. e. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat force majeure seperti bencana alam, perang, huru-hara, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan tau penyitaan oleh penguasa setempat. f.

Kerugian yang tidak langsung atau untuk keuntungan yang tidak jadi diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan Pos (UU No 6 Tahun 1984 Pasal 12 ayat (7).

g. Pengaduan yang diajukan setelah melewati waktu 30 hari (untuk paket, surat kilat khusus dan surat tercatat dalam negeri), 4 bulan (EMS), dan 6 bulan (untuk paket dan surat tercatat luar negeri sejak tanggal pengeposan). Berbeda dalam pengiriman surat yang tercepat saja seperti surat kilat khusus saja yang sekali pengiriman di bawah 20 gram dikenakan tarif Rp. 4.900. Harga yang di tentukan berbedabeda karena lain kota lain tujuan mempunyai perbedaan harga yang sangat segnifikan. Bayangkan berapa besar perbedaan antara pengiriman sms melalui pengiriman surat kilat khusus.

Misalnya kemajuan teknologi yang kian pesat yaitu munculnya handphone dengan fasilitas 3G yang mana bisa melihat langsung ke orang secara jelas yang dihubungi. Adanya ketentuan tentang telekomunikasi di atur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 1999. Dari riset yang pernah dilakukan terlihat, volume surat tradisional cenderung menurun. Pada tahun 1999 volume yang surat yang di tangani hanya mencapai 82 persen dari target yang di proyesikan.3 Hal ini terkait teknologi komunikasi dimana orang sudah menggunakan email untuk berkomuniksi. Menilik Posindo lebih jauh memang tidak hanya terkait pada surat dan internet. Apalagi kontribusi laba yang dicapai sejak tahun 1978 sampai tahun 2002 justru banyak dihasilkan dari pengiriman paket pos. Dari tahun ke tahun pendapatan Posindo melalui jasa paket pos naik signifikan yang diikuti oleh beban biaya yang semakin besar. Oleh karena itu, Posindo tidak tanggung-tanggung dalam merambah bisnis yang menguntungkan, anatara lain dalam jasa pengiriman paket. Jasa pengiriman paket menjadi peluang menggiurkan, karena dinilai prospektif dan menjanjikan dimasa depan. Paket merupakan salah satu dari prioritas utama yang digarap serius, dengan maksud meningkatkan pendapatannya yakni dibidang bisnis komunikasi, bisnis logistic dan bisnis keuangan.4 Posindo juga menawarkan berbagai macam produk kilat pengiriman paket pos diantaranya yaitu : paket pos khusus, paket pos biasa, paket pos optima, dan paket pos point to point. Mengacu dari kenyataan tesebut, PT Posindo yang tadinya hanya melayani surat, kini mulai merespons pengiriman paket cepat yang secara resmi diluncurkan pada tanggal 1 September tahun 2000 yang diberi nama dengan paket pos kilat khusus. Berat paket pos kilat khusus menurut ketentuan adalah maksimal 30 Kg, berbeda dengan paket pos biasa dengan berat maksimal 40 Kg. Disamping itu juga PT. Posindo memberikan

3

Jas Pos si Tengah Gelombang Teknologi Informasi(http://www.kompas .com/kompascetak/006/12/ekonomi/jasa48.htm),hlm,2 4 PT Posindo: Antara HAM, Monopoli dan bisnis (http://www.kompas.com/kompascetak/01/07/03/ekonomi/ptp27.htm),hlm.4

asuransi ganti rugi terhadap barang yang hilang maupun yang rusak, diresi pengiriman yaitu PP 1 diberi tanda HTNB (Harga Tanggungan Nilai Barang). Jika terjadi kehilangan atau kerusakan, dalam pengiriman paket pos pengirim dapat mengklaim melalui asuransi yang telah dijaminkan. Kalau nilai barangnya Rp. 1 juta, maka akan dibayar 1 juta. Tetapi kenyataanya, apabila ada pelanggan yang mengirimkan paketnya di Kantor Pos, setelah ada kesepakatan antara pelanggan dan tugas pos dalam menilai harga barang tersebut, dengan melalui kesepakatan yang begitu sempurna, ternyata paket tersebut sampai di tempat tujuan mengalami kehilangan atau kerusakan, pengirim kemudian menuntut jumlah ganti rugi lebih dari harga nilai barang yang tertera di resi pengiriman PP 1, misalnya harga nilai barang tersebut adalah Rp. 2 juta, tetapi pengirim tersebut menuntut ganti rugi sebesar Rp. 3 Juta, maka pihak pos akan membayar klaim dari pengirim tersebut, sesuai dengan HTNB yang telah tertera diresi pengiriman PP 1 tersebut berdasarkan kesepakatan dari awal. Itulah dilema yang selalu timbul, soal tuntutan biaya ganti rugi. Pernyataan pengirim selalu tidak sesuai apabila petugas pos selalu menanyakan berapa harga nilai barang tersebut, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pengirim menuntut biaya ganti rugi lebih dari biaya yang tertera pada resi pengiriman. Menurut UU.No 6 Tahun 1984 pasal 12 ayat 3 disebutkan bahwa.5 Pasal 12 ayat 3 berbunyi : -

Ganti rugi tidak diberikan jika : a. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirimkan b. Kerusakan terjadi karena pengepakan yang kurang memadai atau yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengirim. c. Surat atau paket pos ternyata dipertanggungkan dengan harga tanggungan yang melebihi harga sebenarnya. Dalam pasal 1320 KUHPerdata tentang perikatan telah jelas disebutkan bahwa syarat-syarat yang sah suatu perjanjian ada 4 (empat):6 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

5

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos(http://www.theceli.com/dokumen/produk/1984.htm)hal 4 R.Subekti, dan R.Tijrosudibio.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Pradnya Paramita:Jakarta,1995),hlm.339 6

3. Suatu hal yang tertentu. 4. Suatu sebab yan halal Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dalam pengiriman paket pos di Kantor Pos Pekanbaru. Hal–hal yang diuraikan tersebut dapat menarik minat penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Pelaksanaan Tanggung Jawab Dalam Pegiriman Paket Pos Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos di Kantor Pos Pekanbaru.” Selanjutnya agar memberi arah dan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkan judul penelitian ini, penulis memberikan batasan tenatang judul dimaksud. Ganti rugi pengiriman paket pos ini telah diatur berdasarkan ketentuan perundanganundangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dijalankan oleh badan atau instansi yang telah diberikan wewenang untuk menjalankannya. Dalam penulisan ini penulis memilih PT.Pos Indonesia Kantor Pos Pekanbaru jalan sudirman No. 229.

B.

Indentifikasi Masalah Adapun identifikasi masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pengiriman paket pos di Kantor Pos Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 2. Apakah faktor penghambat dan pendukung yang ditemui dalam pelaksanaan tanggung jawab pengiriman Paket Pos di Kantor Pos Pekanbaru C. Tinjauan Kepustakaan Pemberian ganti rugi paket pos dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi penguna jasa pos, agar pengguna jasa pos merasa terjamin dan terlindungi sewaktu mengirimkan paketnya ke Kantor Pos dan batasan apa saja ganti rugi tersebut diberikan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 yang menyatakan bahwa7 : (1). Badan sebagaimana dimaksudkan dalm pasal 3 ayat (3) betanggung jawab kepada pengirim apabila terjadi : a. Kehilangan atau kerusakan isi surat atau isi paket pos yang dikirim dengan harga tanggungan ; b. Kehilangan surat pos tercatat atau paket pos tanpa harga tanggungan; c. Kerusakan isi paket pos tanpa harga tanggungan. (2). Ganti rugi yang diberikan oleh badan sebagimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat(3): a.

Untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf a adalah sebesar jumlah yang

dipertanggungkan dengan ketentuan bahwa jika isi kiriman itu hanya sebagian yang hilang, maka ganti rugi diberikan yang hilang itu; b.

Untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf b ditetapkan oleh mentri;

c.

Untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf c adalah sebanding dengan

kerusakan yang diderita dengan memperhatikan jumlah maksimun yang ditetapkan. (3). Ganti rugi sebagaiman dimaksudkan dalam ayat (2) tidak diberikan jika:

7

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos(http://www.theceli.com/dokumen/produk/1984.htm)hal 3

a.

Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirimkan;

b.

Kerusakan terjadi karena pengepakan yang kurang memadai atau yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengirim;

c.

Surat atau paket pos ternyata dipertanggungkan dengan harga tanggungan yang melebihi harga sebenarnya.

(4). Tuntutan ganti rugi tidak berlaku jika peristiwa kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia, sebagaimana yang ditentukan oleh yang berwenang. (5). Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan ketentuan barang yang hilang dan yang ditemukan kembali, ditetapkan oleh Menteri. (6). Tuntutan ganti rugi terhadap kiriman hanya dapat diajukan berdasarkan

ketentuan

Undang-Undang ini. (7). Ganti rugi tidak diberikan untuk kerugian yang tidak landing atau untuk keuntungan yang tidak jadi diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan pos. Menurut Surat Edaran Nomor 49/Dirpo/0604 Pasal 1 “ ganti rugi adalah sejumlah uang yang diberikan penanggung kepada tertanggung, karena kirimannya mengalami kelambatan, kehilangan atau kerusakan sebagian atau seluruhnya, setelah tertangung memenuhi persyaratan sebagaimana tetapkan dalam ketentuan pengiriman dengan Harga Tanggungan.”8

Dalam surat edaran direksi Nomor 49/dirop/0604 pasal 4 yang merupakan pengembangan dari pasal 12 ayat 4 disebutkan bahwa ganti rugi tidak akan berlaku jika ada sebab kahar atau force majeure. “ Sebab Kahar atau Force Majeure adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak, kuasa serta control manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam,

8

Surat Edaran Nomor:SE.49/DIROP/0604 Tentang Layanan Harga Tanggungan Kiriman Pos Dalam Negeri.

wabah penyakit, kebakaran, angin topan, perang, kerusuhan, huru-hura, pemogokan dan lainlain yang secara pertimbangan yang wajar sama sekali tidak dapat dilaksanakan suatu prestasi.” Setiap pelanggan pos yang mengirimkan paketnya ke Kantor Pos, akan diberikan layanan asuransi nilai barang, gunanya untuk menjamin ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tanggungan, sebagai akibat resiko yang menimpa paket pos tersebut. Tujuan asuransi adalah jaminan oleh asurador kepada seorang untuk tidak akan dirugikan oleh suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi.9 Ada 4 (empat) prinsip yang dikenal dalam hukum asuransi, diantaranya yaitu : 1. Prinsip indemnitas Perjanjian asuransi bertujuan dan spesifik ialah untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. “ Asas indemnitas adalah kesimbangan antara resiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya perristiwa yang secara wajar diharapkan.” 2. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan Maksudnya adalah setiap yang mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan, dimana pihak tertangung mempunyai keterlibatan langsung dengan akibat dari peristiwa yang belun pasti tetjadi yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Dalam pasa 250 KUHD mensyaratkan bahwa kepentingan harus sudah ada pada saat perjanjian diadakan, karena kepentingan harus ada pada saat terjadinya peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian. 3. Asas kejujuran yang sempurna

9

Wirjono Prodjodikoro,Hukum Asuransi Di Indonesia.PT .Intermasa.Jakarta:1991.hal104

Asas kejujuran berfungsi melindungi pihak yang beritikad baik dan tidak melindungi pihak yang bertitikad buruk. Dalam pasal 251 KUHD disebutkan bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar oleh si tetanggung betapapun itikad ada padanya, seandainya sipenanggung telah tutup atau ditutup dengan syarat-syarat berbeda, mengakibatkan batalnya pertanggungan. 4. Asas Subrogasi Subrogasi adalah hak penanggung untuk menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga yang dianggap menimbulkan kerugian. Penuntutan hak subrogasi dilakukan berdasarkan lingkup kerja sama (PKS) atau kontrak penanggung jasa, barang atau alat angkutan.10 Dalam pasal 284 KUHD ditegaskan bahwa penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertangungkan memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu. Menurut M.Sabarudin, kepada Humas PT.Pos Indonesia dengan asuransi yang jelas dan berusaha agar citranya tidak menghilang atau mungkin kalah pamor oleh perusahaan swasta lain yang dianggap lebih handal, canggih, dan relatif aman. Artinya asuransi memberi poin bagi Posindo, jika kiriman paket tidak sampai yang dikirim oleh masyarakat, maka masyarakat bisa mengklaim melalui nilai asuransi yang dijaminkan. Kalau nilai barangnya Rp. 1 juta, ya kita bayar Rp. 1 juta juga. Di Indonesia tanggung jawab pengangkut kargo dalam pengangkutanUnuk kelambatan tetap berlaku ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 92 KUHD yang menyatakan11 :

10

Ibid hal 105

“ Pengangkut atau juragan perahu tak bertanggung jawab atas keterlambatnya pengangkutan, jika hal ini disebabkan karena keadaan memaksa.”

Prinsip tanggung jawab dalam KUHD ini menganut tanggung jawab yang multlak tak terbatas. Menurut hana suryana, Direktur Utama PT Pos Indonesia, PT Pos Indonesia dihadapkan pada persaingan meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 masih memberikan hak eksklusif kepada PT Pos Indonesia dalam tiga katagori kiriman yaitu surat, kartu pos dan warkat pos. Menurut beliau volume surat tradisional cendrung menurun. Hal ini terkait dengan adanya teknologi komunikasi yang muktahir dan serba canggih, sehingga orang lebih banyak menggunakan handphone, telepon maupun e-mail untuk berkomunikasi. Instansi atau badan yang bertugas menerima, membawa dan atau menyampaikan surat, warkatpos, serta kartu pos dengan memungut biaya adalah PT.Pos Indonesia (Persero) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 pasal 4 ayat 1. Badan ini sudah ada sejak zaman belanda yang pertama kali berdiri pada tanggal 26 agustus 1746 di Batavia, mulai dari nama PTT,PN,PERUM, dan PT. Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa : “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi

persyaratan

yang

ditetapkan

Undang-Undang

ini

serta

peraturan

pelaksanannya”.12

11

12

R.subekti, dan R.Tijtrosudibio.kitab undang-undang Hukm Dagang.PT Pradnya Paramita.jakarta:2002 hal 24 C.S.T.Kansil, dan Christine.Kansil, Pokok- pokok Pegetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.2002 hal 114

Pada tanggal 27 februari 1995 terjadi pengalihan bentuk Perum Pos menjadi Perusahaan Persero yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Pasal 2 PT.Pos Indonesia didirikan gunanya untuk : (1) Pos diselenggarakan guna mendukung pembangunan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan Negara dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin ke seluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar bangsa. (2) Pos diselenggarakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat tanpa perbedaan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos, pelanggan Pos telah terjamin haknya terhadap klaim ganti rugi, dengan ketentuan bahwa paket yang dikirimkan melalui Kantor Pos harus dinyatakan dengan Asuransi Nilai Barang. D.

Tujuan dan Manfaat Penelitian. a. Tujuan Penelitian. 1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab dalam pengiriman paket pos di Kantor Pos Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang ditemui dalam pelaksanaan pengiriman paket pos di Kantor Pos Pekanbaru b. Manfaat Penelitian. 1. Sebagai bahan yang dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum, khusus hukum perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab dalam pengiriman paket pos Di Kantor Pos Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang pos.

2. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program study strata satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Fakultas tempat penulis kuliah. 3. Sebagai acuan bagi rekan sesama mahasiswa atau pembaca yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. E . Metode Penelitian. 1. Jenis dan Sifat Penelitian Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk dalam observational research dengan cara survei, dimana penulis turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data untuk dijadikan bahan dalam penulisan karya ilmiah ini, data tersebut di peroleh dari wawancara dengan pihak– pihak yang ada kaitannya dalam penelitian ini. Sedangkan kalau dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan serta menerangkan kenyataan yang ada dilapangan mengenai pelaksanaan tanggung jawab dalam pengiriman paket pos berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 1984 tentang Pos di Kantor Pos Pekanbaru. 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Pos Pekanbaru tepatnya di jalan Jend sudirman No. 229 Pekanbaru. Di lokasi tersebutlah penulis dapat menemukan data–data yang diperlukan untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 3. Data dan Sumber Data Sebagai sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokan menjadi : a. Data Primer adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung, dari responden melalui wawancara yang dilakukan dengan responden tentang pelaksanaan tanggung jawab dalam pengiriman paket pos berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 . b. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari berbagai literatur– literatur yang ada dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian tentang pelaksanaan tanggung jawab pengiriman paket pos berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984

4. Populasi dan Responden Yang menjadi populasi dan sampel di dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pos Pekanbaru, supervisor bagian paket dan pelanggan Pos yang mengklaim ganti rugi adalah 50 (lima Puluh) orang dan yang memenuhi kualifikasi klaim ganti rugi hanya 4 (empat) orang dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ciri-ciri populasi, tanpa menghiraukan darimana asal pelanggan Pos tersebut. Berdasarkan metode random, metode ini digunakan dengan cara menetapkan sejumlah sampel untuk menwakili jumlah populasi yang ada, dengan terlebih dahulu sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti. Jika melewati waktu 1 minggu pihak pos akan menghubungi pelanggan pos yang telah mengirimkan barang tersebut dan menjelaskan alasan keterlambatan, kerusakan atau kehilangan sehingga tidak membuat pelanggan menunggu.

Untuk lebih jelas penulis buat dalam tabel nama-nama pelanggan yang mengklaim atas ganti rugi barang tersebut yaitu : TABEL 1.1 Nama-Nama Pelanggang Pos yang Mendapat Ganti Rugi Dari Pihak Pos NO

Nama-nama pelanggan pos yang

Yang diklaim

Tujuan Barang

mengklaim 1

MEISSA

Salah salur

Bogor

2

ADI FIRMANSYAH

Keterlambatan

Probolinggo

3

G. GUNTUR

Kerusakan Berat

Pangkalan kelinci

4

RINTA HAYATI

Hilang

Batam

Sumber : Data Primer, diolah dari bulan januari s/d juni tahun 2009 Dan ada 4 (empat) pelanggan yang mengklaim terhadap barang yang dikirim yang mengalami kerusakan ,keterlambatan, dan salah salur karena dari 50(limapuluh) pelanggan pos yang mengklaim ganti rugi hanya 4 (empat) orang yang memenuhi syarat mendapat ganti rugi. Karena dalam mengklaim ganti rugi kepada pos harus mengikuti syarat-syarta ganti rugi itu di lakukan agar pihak pos dalam membuat laporan ada pertanggung jawabnya dan juga pelayanan yang baik dari pihak pos sehingga sangat jarang para pengirim paket pos mengklaim barang-barang kirimannya disebabkan waktu pengiriman selama 1 minggu karena banyaknya proses yang dilewati. Terutama pengiriman jarak jauh maxsimal waktu pengiriman mencapai 1 (satu) minggu, namun bila melalui proses paket kilat khusus waktu yan di perkirankan yaitu kurang lebih 4(empa)t hari sejak melakukan pengiriman di kantor Pos Pekanbaru. Dari Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa dari bulan januari s/d bulan juni hanya 4 (empat) orang yang mengklaim ganti rugi.

Untuk lebih jelas lagi berikut ini penulis menyusun daftar populasi dan responden dalam bentuk table : TABEL 1.2 DAFTAR POPULASI DAN RESPONDEN NO

JENIS POPULASI

POPULASI/

RESPONDEN

PERSENTASE

SAMPEL 1

Kepala

Kantor

Pos

Sensus

Pekanbaru 1 2

Supervisor

1

bagian

100 % Sensus

paket pos

3

Pelanggan

1

1

100%

50

4

8%

yang

Mengklaim Ganti Rugi

Sumber : Data Primer, diolah dari bulan januari-juni tahun 2009 Dari Tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa dari 50 (lima puluh) orang populasi yang dijadikan sampel pada penelitian ini hanya berjumlah 4 (empat) orang atau sebanyak 8 % (persen) saja karena hanya keempat orang pelanggan tersebut yang memenuhi sayart-syarat mendapatkan ganti rugi dari pihak pos di Kantor Pos Pekanbaru. 5. Alat Pengumpul Data a.

Kuesioner yakni kegiatan menyusun daftar pertanyaan secara tertulis sesuai pokok permasalahan untuk disebarkan kepada responden terpilih dan isi berdasarkan alternatif jawaban yang telah disediakan yaitu dalam bentuk tertutup.

b.

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Kantor Pos Pekanbaru tentang bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dalam pengiriman peket pos berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 di kantor Pos Pekanbaru, hal-hal yang menjadi hambatan pelaksanaan pengiriman paket pos serta pendukung dalam mengatasi hambatan tersebut. Wawancara ini

berpedoman pada daftar wawancara yang telah disediakan oleh penulis sesuai dengan masalah pokok.

6.

Analisis Data Setelah data di peroleh dan terkumpul secara lengkap baik data primer maupun data sekunder, lalu data tersebut diolah dengan cara mengelompokan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang diperoleh melalui pembagian kuisioner penulis sajikan dalam bentuk table sedangkan data yang penulis kumpulkan melalui wawancara dikelompokan sesuai dengan masalah yang diteliti dan disajikan melalui uraian–uraian kalimat yang jelas dan rinci kemudian dibahas dengan menbandingkan dengan pasal–pasal yang terdapat pada Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang pos dan juga penulis membandingkan dengan undang-undang lain yang berkaitan dengan pos dan pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan pengetahuan tentang paket pos, selanjutnya penulis mengambil suatu kesimpulan tentang kenyataan yang terjadi dilapangan dengan mengunakan metode induktif yaitu dimana penulis mengambil kesimpulan dari hal–hal yang bersifat khusus kearah yang bersifat umum.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Mengenai PT.POS Pekanbaru Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos tertanggal 21 Juli 1984 khususnya Pasal 1 ayat 6 maka pengetian dari paket pos yaitu : “ Paket pos adalah kemasaan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu.” Paket pos menurut batas ukuran dan berat paket pos dibedakan menjadi (dua) jenis diantaranya yaitu : 1.

Paket pos (standar) yang mana batas ukuranya maksimun, baik yang diangkut melalui darat, laut, maupun udara tidak boleh melebihi 150 cm. Jumlah panjang dan keliling yang terbesar yang diukur kearah lain dari arah panjangnya, tidak boleh lebih dari 300 cm.

2.

Paket pos Non standar tidak mengenal pembatasan ukuran maupun berat. Semua jenis barang dalm ukuran volume dan tingkat berat dapat dikirim sebagai paket pos Optima Domestik, Eksport dan Import sepanjang : a. Daya angkut, alat serta sarana transportasi memungkinkan khusus untuk Paket Optima Domestik, yang dikirim dengan pesawat udara, agar memperhatikan pintu pesawat udara. b. Dikirim keseluruh Negara yang dapat dilayani oleh mitra usaha.

Tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam negeri maupun dinegara tujuan.13

13

Ismanto, pengetahuan Pos Buku 2 ( bandung : Direktorat Sumber Daya Manusia, 2004) hal 4

Sehubungan dengan terlalu banyaknya produk layanan pos, sehingga dapat menimbulkan dampak pada semakin menurunnya kualitas dan performasi produk, sehingga layanan pos dirasakan kurang memenuhi harapan masyarakat atau pelanggan, maka manajemen PT Pos Indonesia telah mengambil langkah strategis berupa penyederhanaan produk, khususnya produk pos dalam Negeri. Pembagian jenis-jenis paket pos dikategorikan menjadi 3 (tiga), diantaranya yaitu : 1. Produk Inti Produk inti terdiri dari 3 (tiga) tingkat layanan yaitu : a. Layanan Standar “ Layanan Standar adalah layanan yang harus ada dan wajib disediakan diseluruh Kantor Pos.” Misalnya paketpos biasa b. Layanan Prioritas “ Layanan Prioritas adalah layanan yang hanya disediakan oleh Kantor Pos tertentu yang mendapat prioritas penanganan dan atribut-atribut tertentu.” Misalnya paket pos kilat khusus. c. Layanan Perlakuan Khusus (Customized) “ Layanan Perlakuan Khusus (Customized) adalah layanan yang dapat dinegasiasikan dengan pelanggan dan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.” Misalnya kiriman pemilu 2. Produk Pengembangan “ Produk pengembangan adalah pengembangan dari produk inti dengan criteria bahwa layanan masih terkait dengan layanan produk inti.” Misalnya Paket pos Point to Point, paket pos Optima atau Kargopos. 3. Produk Perluasan

“ Produk perluasan adalah pengembangan dari produk pengembangan dengan kriteria bahwa layanan tersebut terkait maupun tidak terkait dengan kompetensi inti perusahaan.” Misalnya Jsa Kepabeanan (PPJK).

Sejarah berdirinya PT. Pos Indonesia pada tanggal 26-8-1746 dan kantor pos pertama di Indonesia adalah di Batavia yang didirikan oleh gubernur Jendral GW Baron Van Imhoff kemudian diberi nama dengan Posts Telegraafend Telefon Diensts atau disingkat dengan nama PTT14. Kedatangan belanda di Indonesia menyebabkan adanya surat-menyurat dengan negerinya. Pada tahun 1596 Cornelis De Houtman pada saat kedatangannya telah membawa surat-surat untuk raja-raja di banten dan Jakarta. Meskipun telah adanya surat-menyurat dari Indonesia ke negeri belanda, namun pengiriman surat harus ditujukan kepeda pejabat-pejabat resmi yang isinya tidak boleh mengandung pemberitaan tentang segala sesuatu yang behubungan dengan kompeni yang berdagang di Indonesia. Purbajaga ini dilakukan secara keras dan ketat sekali untuk menjaga agar sumber-sumber rempah tidak diketahui oleh lawan-lawan kompeni.15 Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan hukuman yang sangat berat bahkan dapat diasingkan. Pada waktu itu perhubungan pos belum dapat dikatakan teratur, masih tergantung kepada kapal perang kompeni yang berlayar ke pulau-pulau. Demikian pula halnya dengan perhubungan yang menggunakan perahu atau pacalang. Betapa sulitnya perhubungan kala itu, dikarenakan banyaknya bajak laut yang mengganggu di dalam perjalanan. Pengurus kantor pos terdiri dari dua orang “postmeester” yang disumpah, termasuk pegawai kantor pos dan beberapa pengantar pos. Gaji kerani dan pengantar pos ini adalah sebagian besar dibebankan kepada penerima-penerima surat. Untuk penyerahan satu surat sipenerima harus

14

Sejarah Berdiri PT Pos Indonesia (http://www.pos Indonesia.co.id/profile Departemen Perhubungan direktrot jendral pos dan telekomunikasi.jilid 1 Masa Pra Repulik.Cetakan 1,Jakarta Pusat: CV.Cahaya makmur,1980),hal 47

15

membayar 5(lima) kelip, sedangkan untuk paket pos 10 (sepuluh) kelip. Orang-orang yang dipandang miskin kalu menerima surat dibebaskan dari pembayaran porto tersebut. Dari sejarah pos semasa kompeni dapat diteliti bahwa kata kantor yang dikenal sekarang berasal dari kata “COMPTOIR” yang lama kelamaan menjadi kantor. Sedangkan kata pos berasal dari kata kerja latin “PONERE” yang berubah menjadi “POSITA” sebagi bentuk lampau. Kata posita ini menjadi posta dalam bahasa italia, menjadi poste dalam bahasa prancis dan post dalam bahasa Inggris, Belanda dan Jerman. Istilah post comptoir antara lain nampak pula pada cap tanggal zaman pemerintahan Daendels yang kemudian di Belanda kan menjadi post kantor dan pada gililran menjadi istilah Indonesia Kantor Pos. Menurut Keputusan Sekretaris Negara, Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 12 september tahun 1818 ditetapkan ketentuan-ketentuan baru mengenai korespondesi dengan Negara-Negara diseberang lautan. Ditetapkan bahwa tarif porto surat untuk luar negeri melalui laut dinyatakan dalam unag Indonesia. Dalam harganya sama dengan 1 kelip. Seratus dua puluh duit sama dengan satu rupiah. Kata duit inilah yang kemudian menjadi kata dalam bahasa Indonesia yang berarti uang. Tariff pos untuk perhubungan dalam negeri baru diatur pada tahun 1821 yang merupakan tariff pengiriman surat antara karesidenan-karesidenan. 1.1. Letak Geografis Pekanbaru Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan.

Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja

Muda

Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datukdatuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU16. Sedangkan sesuai perkembangan zaman yang kian pesat yang dulu Pekanbaru kota yang sangat sepi sampai akhir tahun 2009 populasi penduduk tumbuh kian pesat dan ramai, baik kendaran roda 2 (dua) maupun kendaran roda 4 (empat) yang semakin banyak di tambah lagi bulan agustus 2009 Busway Transmetro Pekanbaru telah hadir sehingga bisa disadari perkembangan kota Pekanbaru yang tumbuh dari tahun ke tahun kian maju. Dan Kota pekanbaru telah menjadi pusat investasi oleh pengusaha–pengusaha asing untuk berinvestasi di kota bertuah ini. Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter.Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

16

Sejarah dan perkembangan Pekanbaru(http://www.kompas.com/kompas-cetak/006/12/ekonomi/jasa48.htm)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota: •

Sebelah Utara

•

Sebelah Selatan :

•

Sebelah Timur

•

Sebelah Barat

:

Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan :

:

Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Kampar

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Wilayah kota Pekanbaru juga dekat dengan kota dan Negara yang berkembang pesat seperti Kota Batam, Tanjung pinang, Singapura, dan Malaysia. Hal ini menjadikan kota Pekanbaru sebagai tempat yang sangat strategis terutama berbagai kegiatan perdagangan dan perekonomian. Bisa dilihat dari terjadi pembangunan yang sangat pesat yang ada di pusat kota tepatnya di jalan sudirman.Pembangunan di kota Pekanbaru dilakukan secara bertahap dari tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2009 sudah semakin nampak hasilnya, meskipun masih terdapat kekeurangan dibeberapa bidang, tetapi kota pekanbaru bisa dikatakan

mempunyai prestasi yang cukup baik. Untuk kebersihan kota Pekanbaru pernah mendapat piala adipura pada tahun 2008. 1.2 Struktur Organisasi Hubungan fungsional dan non fungsional yang terdapat dalam suatu organisasi dapat dilihat dari adanya hubungan kerja yang berbentuk dengan hubungan lalu lintas wewenang, hak dan tanggung jawab. Kantor pos Pekanbaru memiliki sruktur organisasi garis dan staff, yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing bagian yang berbeda-beda. Dapat penulis ketahui bahwa, yang mempunyai wewenang lebih tinggi di dalam struktur Organisasi PT. Pos Pekanbaru adalah Kepala Kantor, yang diikuti oleh Supervisor Audit dan Mutu, Supervisor Unit Pelayanan Luar Negeri, supervisior Logistik dan Mail, Supervisor Layanan Keuangan, Supervisor Counter Sumber Daya Manusia (SDM), Supervisor Akutansi, Supervisor pelayanan. ( data di peroleh dari hasil rapat pada tahun 2005)

B. Gambaran Umum Tentang Tanggung Jawab Pengiriman Paket Pos Dalam uraian Kantor Pos Pekanbaru di atas dapat kita ketahui tugas dan wewenang masingmasing dibagi secara umum sesuai dengan ketentuan dan keputusan hasil rapat pada tahun 2009 di dalam buku besar rapat tahunan di PT.Pos Indonesia Cabang Pekanbaru , diantaranya yaitu : 1.

Kepala kantor : Tugas dan tanggung jawab : a.Wajib mnerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan Kantor Pos Pekanbaru serta dengan instansi lain di luar Kantor Pos Pekanbaru sesuai dengan tugas pokoknya msing-masing. b. Wajib mengawasi bawahannya mssing-masing dan memberikan sanksi yang tegas apabila bawahannya tidak mematuhi peraturan yang berlaku di PT. Pos. c.Memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.17

2. Spv audit dan Mutu

17

Buku besar rapat tahunan thn 2009 mengenai tanggung jawab secara Umum PT.Pos Indonesia Cabang Pekanbaru hal 16

Tugas dan Tanggung Jawab : c. Mengontrol mutu barang yang akan dikirim agar tidak mengalami kerusakan pada saat pemgiriman d. Menjaga, melindungi dan mengkoordinasikan barang-barang yang dikirim khususnya makanan. 3. Spv.Unit Pelayanan Luar(UPL) Tanggung Jawab : a.Mengisi neraca tabelaris penerimaan dan pengeluaran. b.

Menbuat rekening Koran

c.Menbuat pengawasan wesel terima dan wesel bayar dari Kantor Pos Cabang Pekanbaru. d.

Menbuat laporan Agenpos Desa.

e.Mengirim dan mengawasi panjar kerja Kantor Pos Cabang Pekanbaru. f. Memenuhi permintaan materai atau benda pos Kantor Pos Cabang Pekanbaru. g.

Membuat buku pengawasan pembayaran pensiun Kantor Pos Cabang.

h.

Membimbing dan mengawasi serta membantu staf dalam bekerja demi kelancaran dinas.

i. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor (Kakp).

4. Manager Layanan Keuangan Tugas dan tanggung jawab : Mengendalian layanan keuangan serta kebenaran data transaksi melalui penerapan yang dilakukan oleh Spv Giro, Spv Counter, dan Spv pemasaran jasa keuangan.18 5. Manager Mail dan Logistik Tugas dan tanggung jawab :

18

Ibid hal 18

a.

Mengkoordinasi baik barang ataupun surat yang masuk ke Kantor Pos Pekanbaru

b.

Membatasi pengiriman paket, surat yang dikirimkan melalui Kantor Pos Pekanbaru.

6. Spv. SDM Tugas dan Tanggung Jawab 19: a.

Mengendalikan, mengembangkan dan mengelola kualitas SDM serta menerapkan dan mensosialisasikan prinsip-prinsip dasar manajemen SDM.

b.

Keberhasilan pemanfaatan SDM yang optimal.

c.

Terbinanya pola kerja yang kondusif antara pegawai.

d.

Terpenuhinya kebutuhan alokasi pegawai di setiap unit kerja se-wilayah kerja Kantor Pos Pekanbaru.

e.

Tercapainya kepuasaan para pengawai termasuk pensiunan atas pemberian atau penyampaian hak-hak pegawai secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

f.

Tersedianya SDM untuk dinas-dinas hari minggu, dinas libur dan dinas cuti bersama.

g.

Terkendalinya pengeluaran atau pembiayaan pemeliharan SDM dan instalasi Perusahaan.

7. Spv.Keuangan Tugas Pokoknya adalah : Melaksanakan pengurusan perbendaharaan keuangan dan bea penjualan materai (BPM), yang meliputi : mengurus, membukukan penerimaan dan pengeluaran uang, penyimpanan, penyerahan, pengiriman dan pengadministrasikan20. Tanggung Jawab : a. Terjaminnya likuiditas dana untuk mencukupi kebutuhan operasional perusahaan b. Tersediannya BPM untuk kebutuhan operasional perusahaan.

19 20

Ibid hal 19 Ibid 21

c. Terlaksananya pengendalian saldo kas secara intensif. d. Terlaksananya pengawasan arus kas secara efektif dan optimal, baik arus kas yang dilimpahkan maupun arus kas atas pembebanan rekening Direktur Keuangan Pos. Di bawah wewenang Spv.Keuangan, yaitu : 1.

Kasir, yang bertugas menerima setoran dari loket dan menyetor uang ke bank dengan nomor rekening PT. Pos Indonesia.

8. Spv. Akuntansi Tugas pokok : a.Mencatat atau membukukan dan mengendalikan transaksi akuntansi serta pelaporannya sesuia dengan kaidah system akutansi pos yang berlaku di Kantor Pos Pekanbaru. b.

Mengarsipkan naskah-naskah akuntansi secara tertib dan teratur.

Tanggung jawab : a.Menjamin keakuratan pencatatan transaksi akuntasi. b.

Mengendalikan, merekomendasikan perbaikan system pencatatan akuntansi

c.Pembinaan staf dibaginya. d.

Menindak lanjuti permasalahan yang berkaitan dengan akutansi.

e.Menyajikan laporan akuntansi tepat waktu dan akurat. f. Mendokumentasikan atau mengarsipkan naskah-naskah akuntansi secara tertib dan teratur.

9. Spv. Techologi dan Asset

Tugas Pokok : a.

Menjaga dan melindungi peralatan teknologi yang ada di kantor Pos Pekanbaru.

b.

Memanfaatkan sebaik mungkin teknologi yang ada sehingga dapat di jadikan asset perusahaan.

c.

Menyediakan teknologi yang belum ada di Kantor Pos Pekanbaru agar dapat meningkatkan pelayanan.

d.

Melaporkan segala kerusakan ataupun kekurangan yang ada di kantor Pos yang berkaitan dengan asset dan teknologi Perusahaan.

10. Spv Jasa Keuangan Tugas dan Tanggung Jawabnya adalah : a. Melaporkan segala sesuatu yang terjadi dalam pelayanan jasa keuangan kepada Manager Layanan Keuangan b. Menjaga kseimbangan keuangan yang ada di Kantor Pos Pekanbaru21 11. Spv.Giro Tugas Pokok : Mengendalikan, mengawasi dan mengelola rekening giro serta surat perintah membayar. Tanggung Jawab : a.Mengerjakan cek telegram. b.

Melakukan pelimpahan saldo rekening KPKN setiap Selasa dan jumat serta tanggal 1 (Satu)

c.Melayani pembukaan rekening giro. d.

Membuat nota pendapatan.

e.Memeriksa dan menandatangani laporan saldo rekening pihak ketiga. 12. Spv Pengolahan

21

Ibid hal 22

Tugas dan Tanggung Jawab : Mengendalikan dan mengawasi penerimaan dan pengiriman kiriman paketpos/surat kilat khusus/tercatat, serta mengawasi pola antaran paketpos dengan skala prioritas. a.Pengolahan dokumen pengiriman/penerimaan/antaran dan evaluasi kinerja. b.

Kebenaran dan keakuratan data penerimaan dan pengiriman kantong pos.

c.Keberhasilan mutu layanan antaran paketpos. 13. Spv Paket dan Logistik Tanggung Jawabnya adalah : d.

Kebenaran dan keakuratan data penerimaan dan pengiriman kantong pos.

e.Keberhasilan mutu layanan antaran paketpos. f. Ketetapan, kewajaran waktu penyerahan paketpos kepada para penerima. g.

Kebenaran, keakuratan, keutuhan serta keamanan isi kiriman yang ditutup hingga diterima di kantor tujuan bahwa tidak dinyatakan terdapat penyimpangan berupa perbedaan isi kiriman dibandingkan dokumen yang menyertai kiriman.

h.

Pengolahan dokumen pengiriman/penerimaan/antaran dan evaluasi kinerja.

i. Terselenggaranya tutupan/kiriman pos baik outgoing maupun incoming. j. Kebenaran /keakuratan penyortiran paket pos dan kiriman lainnya sehingga tidak terjadi salah salur.22 14. Spv.Antaran Tugas Pokok dan Tanggung Jawab : Mengawasi surat yang diantar oleh pengantar dan membuat laporan berapa banyak surat yang diantar dan surat yang tidak terantar. Di bawah wewenang Spv.Antaran, yaitu :

22

Ibid hal 24

1.

Pengantar, yang bertugas mengantar kiriman surat yang diterima dari kantor lawan dan mengembalikannya apabila alamat surat tersebut tidak lengkap, pindah atau tidak dikenal.

2.

Puri Kilat Khusus (KH), yang bertugas menutup dan menyortir kiriman surat kilat khusus yang diterima dari loket atau kantor cabang dan membuka kiriman yang dating dari kantor tujuan.23

15. Spv.Pemasaran( account Officer) Tugas Pokok : Meningkatkan penjualan/pendapatan perusahaan melalui kegiatan perencanaan, analisis, pemasaran langsung dengan menerapkan prinsip-prinsip pemasaran yang berlaku secara umum dan efektif. Tanggung Jawab : a. Tersedianya informasi mengenai potensi wilayah/pelanggan yang dapat digunakan untuk penggarapan secara focus. b. Terlaksananya penyerapan pasar di seluruh Wilayah kerja kantor Pos Pekanbaru. c. Terbinanya hubungan yang harmonis dengan para pelanggan besar khususnya, dan para pemakai jasa umumnya. d. Keakuratan data piutang pendapatan dengan bagian akuntansi serta keakuratan data para kreditur yang masih memiliki piutang. e. Tersusunnya rencana kerja dan anggaran (RKA) dan program akasi pemasaran untuk diusulakn ke manajemen wilpos setiap tahun.24

23 24

Ibid hal 25 Ibid hal 26

BAB III HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAAN A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Dalam Pengiriman Paket Pos Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos Di Kantor Pos Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tertanggal 21 juli 1984, disebutkan khususnya dalam pasal 12 yaitu : 1) Badan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (3) betanggung jawab kepada pengirim apabila terjadi : a. Kehilangan atau kerusakan isi surat atau isi paket pos yang dikirim dengan harga tanggungan. b. Kehilangan surat pos tercatat atau paket pos tanpa harga tanggungan. c. Kerusakan isi paket pos tanpa harga tanggungan. 2) Ganti rugi yang diberikan oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (3) : a. Untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf a adalah sebesar jumlah yang dipertanggungkan dengan ketentuan bahwa jika isi kiriman itu hanya sebagian yang hilang, maka ganti rugi diberikan untuk bagian yang hilang itu.

b. Untuk peristiwa menurut ketentuan (1) huruf b ditetapkan oleh menteri. c. Untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf c adalah sebanding dengan kerusakan yang diderita dengan memperhatikan jumlah maksimun ditetapkan. 3) Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) tidak diberikan jika : a. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirimkan. b. Kerusakan terjadi karena pengepakan yang kurang memadai atau yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengirim. c. Surat atau paket pos ternyata di pertanggung dengan harga tanggungan yang melebihi harga sebenarnya. 4) Tuntutan ganti rugi tidak berlaku jika peristiwa kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lalin diluar kemampuan manusia, sebagaimana yang ditentukan oleh yang berwenang. 5) Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan ketentuan tentang barang yang hilang dan yang ditemukan kembali, ditetapkan oleh mentri. 6) Tuntutan ganti rugi terhadap kiriman hanya dapat diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. 7) Ganti rugi tidak diberikan untuk kerugian yang tidak lansung atau untuk keuntungan yang tidak jadi diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalm penyelenggaraan pos. Di kantor pos Pekanbaru banyak sekali hambatan yang sering timbul terhadap pelaksanaan tanggung jawab pengiriman paket pos berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang pos di Kantor pos Pekanbaru hanya dalam pelaksanaannya masih belum maxsimal. Adapun kasus yang pernah terjadi di Kantor pos Pekanbaru adalah seorang pengirim datang ke Kantor Pos untuk mengirimkan paketposnya, setelah itu pengirim menanyakan kepada petugas loket paketposnya, setelah itu pengirim menanyakan kepada petugas loket paket pos bahwa, saya ingin mengirimkan paket saya ke Batam, setelah petugas paket pos menanyakan isi dalam paket

kepada pengirim, pengirim menyatakan bahwa isi paket tersebut adalah pakaian, sesudah itu petugas loket paket pos membuat alamat, keterangan isi paket, dan asuransi nilai barang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di resi pengiriman paket pos 1 (PP-1). Selain itu juga ada kasus mengenai kerusakan ringan yang dialami oleh pengirim paket pos yaitu paket pos tersebut isinya berupa kursi kayu namum pihak pos menolak mengirimkannya karena mudah patah tetapi pengirim tetap bersikeras untuk supaya dikirimkan paket pos ke tujuan. Akhirnya, pihak pos menyetujuinya tetapi tanggungan kerusakan beralih kepengirim paket pos namum dalam perjalanan pengiriman paket pos mengalami masalah yaitu terjadi benturan dalam perjalanan sehingga peket pos yang isinya kursi kayu patah pengirim paket pos tujuan kemudian mengklaim kerusakan ringan tersebut. Tetapi pihak pos tujuan tidak dapat menganti kerugian tersebut karena sebelum pengiriman dilakukan telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak pengirim paket pos asal dan pihak pos asal bahwa kerusakan terjadi ditanggung oleh pengirim paket pos. Sesudah adanya kesepakatan antara petugas dengan pengirim, kemudian pengirim membayar biaya ongkos kirim. Pengirim tersebut mengirimkan paket posnya dengan menggunakan layanan paket pos kilat khusus, dengan waktu tempuh sekitar 3 ( tiga) hari. Setelah 3 (tiga) hari tiba di Jakarta, pengirim tersebut datang ke kantor Pos Pekanbaru, dan mengklaim kepada petugas loket paket pos, bahwa isi dalam paketposnya terdapat seutas kalung emas, dan kalung emas tersebut hilang, pengirim tersebut emosi tinggi memarahi petugas loket paket pos, setelah ditelusuri lebih lanjut, di resi pengiriman paketpos 1 (PP-1) keterangan isi barang, tercantum yaitu pakaian, bukan pakaian dan seutas kalung emas. Kebanyakan pengirim tidak pernah jujur jika dimintai keterangan oleh petugas paket pos mengenai isi dalam paket, sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, barulah si pengirim jujur mengenai isi dalam paket.

Untuk lebih jelas penulis buat dalam tabel nama-nama pelanggan yang mengklaim ganti rugi yang telah menjawab kuisioner yang dibuat oleh penulis. Tabel.III.1 Pernah mengirimkan Paket Pos di Kantor Pos Pekanbaru No

Jawaban Responden

Jumlah

Persentase

1

Pernah

4

100%

2

Tidak pernah

0

0%

Sumber : Data yang diambil dari bulan maret 2010 Dari tabel III.1 di atas, dapat dilihat kalau ke 4 (empat) responden tersebut menjawab pernah melakukan pengiriman paket pos di kantor pos Pekanbaru. Kuesioner itu penulis bagikan pada tanggal 18 maret 2010 dan mewawancarai para pelanggan tepatnya hari sabtu 19 maret 2010 . Kemudian menurut keterangan yang penulis peroleh dari supervisor bagian paket melalui wawancara bahwa memang banyak sekali masyarakat yang melakukan pengiriman paket pos di kantor pos Pekanbaru dari berbagai kalangan termasuk dari 4 ( empat) orang yang penulis sampaikan tersebut. Wawancara penulis terhadap supervisor dilakukan pada hari selasa tepatnya tanggal 23 maret 2010.25

Tabel III.2

25

Hasil wawancara penulis tanggal : 23 Maret 2010.di jalan sudirman kantor Pos Pekanbaru.

Pernah Terjadinya Kehilangan, Kerusakan, keterlambatan maupun salah salur dalam pengiriman Paket pos di Kantor Pos Pekanbaru No

Jawaban Responden

Jumlah

Persentase

1

Pernah

4

100%

2

Tidak Pernah

0

0%

Sumber : Data yang diambil dari bulan Maret 2010 Dari tabel III.2 dapat diketahui bahwa jawaban dari kuesioner yang penulis bagikan adalah pernah terjadi kehilangan, kerusakan, keterlambatan maupun salah salur dalam penerimaan paket pos yang dikirimkan juga kebenaran dari hasil wawancara penulis peroleh pada hari sabtu 19 Maret 2010 di Pekanbaru.. Namum disini dari hasil wawancara penulis terhadap Kepala pos Pekanbaru berserta supervisior bagian paket mengatakan memang pernah terjadi kehilangan, kerusakan, dan keterlambatan yang disebabkan oleh berbagi hal. Misalanya keterlambatan terjadi diakibatkan alamat yang dituju merupakan daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan pihak pos namun pihak pos tetap bertanggung jawab atas keterlambatan dengan meminta maaf.26 Sedangkan kerusakan yang terjadi pada dasarnya kerusakan ringan itu disebabkan oleh kondisi alam yang tidak bisa diperkirakan oleh pihak pos namum disini pihak pos tetap bertanggung jawab apabila kerusakan yang terjadi memang berasal dari kelalaian pihak pos. Tetapi sering terjadi penuntutan ganti rugi yang sangat besar dari pengirim terhadap pihak pos dari paket pos yang diterima mengalami kerusakan ringan. Itu menyebabkan tuntutan ganti rugi yang melebihi dari Harga Tanggungan Nilai Barang. Ini tetap mengaju pada bukti

26

Hasil wawancara penulis tanggal 23 Maret 2010 hari selasa di Kantor Pos Pekanbaru

pengiriman paket yang diberikan oleh Pihak Pos pada saat bertransaksi pengiriman Pos dengan pihak kasir. Tuntuntan ganti rugi tersebut tidak sesuai sehingga pihak pos tidak dapat memenuhi tuntutan yang diajukan oleh pengirim paket pos. sehingga terjadi perdebatan. Namum disini tetap mengaju pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 1984 yaitu pasal Pasal 12 ayat 3 berbunyi : -

Ganti rugi tidak diberikan jika : d. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirimkan e. Kerusakan terjadi karena pengepakan yang kurang memadai atau yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengirim. f.

Surat atau paket pos ternyata dipertanggungkan dengan harga tanggungan yang melebihi harga sebenarnya.

Tabel III.3 Pertanggung jawaban dari pihak Kantor Pos Pekanbaru apabila paket pos yang dikirim terjadi kehilangan, kerusakan, keterlambatan maupun salah salur No

Jawaban Responden

Jumlah

persentase

1

Ada

4

100%

2

Tidak Ada

0

0%

Sumber : Data yang diambil dari bulan Maret 2010 Dari tabel III.3 bahwa ada pertanggunng jawaban dari pihak pos adalah

terjadinya

kerusakan, kehilangan maupun keterlambatan. Namun pada dasarnya pelanggan pos tetap kecewa karena ganti rugi tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengirim paket pos. Itu disebabkan oleh berbagai ketentuan secara sepihak dari pihak pos serta peraturan perundangan-undangan yang ada di Kantor pos Pekanbaru. Kepuasan yang didapat adalah pelayanan serta harga atau ongkos kirim yang bisa dikatakan dapat dijangkau oleh masyarakat dari golongan ekonomi rendah hingga ekonomi menengah ke atas hasil ini penulis peroleh dari kuesioner yang penulis bagikan pada tanggal 19 maret 2010 serta wawancara penulis kepada pelanggan Kantor Pos Pekanbaru pada hari minggu tepatnya tanggal 20 maret 2010. Sedangkan hasil wawancara penulis terhadap supervisor bagian paket pos bahwa ganti rugi itu bukan keputusan sepihak namum telah ditentukan di dalam bukti pengiriman barang yang mana terdapat nilai pengiriman barang. Ini telah sebutkan diawal sebelum pengiriman itu dilakukan dan apabila terjadi kerusakan dan kehilangan akan diganti kerugian berdasarkan nilai pengiriman barang yang tertera di dalam bukti pengiriman barang sedangkan keterlambatan maupun salah salur tanggung jawab pihak pos berbeda dengan kerusakan maupun kehilangan. Sumber ini penulis peroleh dari hasil wawancara penulis pada tanggal 23 maret 2010 di Kantor pos Pekanbaru. Misalnya terjadi keterlambatan sebelum I ( satu) minggu pengiriman paket pos tiba di tujuan pihak pos akan menghubungi pihak penerima sesuai dengan nomor telelpon yang tertera di paket pos. Hal seperti ini yang dilakukan oleh pihak pos karena biasanya kelalaian dari pengirim dalam penulisan alamat pengirim yang kurang lengkap sehingga mempersulit pihak pos dalam mengirimkan paket pos samapai ke tujuan.

Kalau kerusakan ringan ganti ruginya ada sesuai dengan pihak pos yang memberikan ganti rugi sebesar 0,24% dari kerusakan yang ada ini merupak kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pos dengan pihak asuransi. Adanya asuransi ini untuk mempermudah pihak pos dengan pelanggan pos dalam menGklaim ganti rugi terhadap paket pos yang mengalami kerusakan ringan, berat serta hilang ini sudah dilakukan oleh pihak pos pada saat pelanggan pos melakukan pengirman paket di kantor pos Pekanbaru terhadap barang yang dikirim. Hal ini dilakukan oleh pihak pos agar dapat mempermudah pertanggung jawaban terhadap barang yang hilang dan rusak.

Tabel III.4 Lamanya mengurus klaim ganti rugi paket pos di Kantor pos Pekanbaru No

Jawaban Responden

Jumlah

Persentase

1

2 sampai 3 hari

2

50%

2

5 sampai 7 hari

2

50%

Sumber : Data yang diambil dari bulan Maret 2010. Jawaban dari responden pada tabel III.4 dari kuesioner yang diisi oleh para pelanggan pos adalah ada yang menjawab 2 hingga 3 hari dan juga ada yang 1(satu) minggu karena terdapat berbagai prosedur dari melaporkan, membuat surat pernyataan barang hilang atau rusak dan beserta melampirkan bukti terima kiriman yang akan diproses oleh pihak pos dalam waktu 1 minggu. Sumber dari kuesioner yang penulis bagikan pada hari kamis tanggal 18 maret 2010. Terdapat kesulitan dalam mengklaim ganti rugi paket pos jika terjadi kehilangan ataupun kerusakan yang di alami oleh pengirim pos adalah butuh prosedur pengajuan klaim yang cukup

lama yang ditentukan oleh pihak pos dan pengantian dari barang yang rusak dan hilang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan pos tersebut. Sedangkan dari hasil wawancara penulis terhadap supervisor bagian paket pada hari selasa tanggal 23 maret 2010 bahwa pada dasarnya tidak sulit hanya para pelanggan sendiri yang mempersulit diri. Dan kenyataannya mereka rata-rata tidak mengikuti aturan yang ditentukan oleh PT.Pos cabang Pekanbaru sehingga pihak pos tidak dapat melayani klaim yang diajukan oleh para pelanggan yang merasa dirugikan. Ditentukan oleh pihak pos maksimal akan diproses 3 (tiga) hingga 5 (lima) hari diharapkan kesabaran dari pelanggan pos di Kantor Pos Pekanbaru. Kendala disini adalah tergantung dari barang yang dikirim ke tempat tujuan yang berbedabeda sehingga mempersulit pihak pos karena barang yang rusak di tempat tujuan harus dikirim kembali ini demi memastikan pihak pos kepada pelanggan pos agar tidak dinilai memiliki maksud tertentu dalam proses ganti rugi. 27 Karena Harus dicek kerusakannya dimana sedangkan barang yang hilang atau musnah harus dicari tahu dulu penyebabnya kehilangan pada umumnya tanggung jawab pihak pos terhadap barang hilang adalah menganti secara utuh sesuai dengan ketentuan yang ada namaun menganti secara utuh disini bukan menganti barang yang sama namun menganti sesuai dengan harga dari barang tersebut. Juga adanya asuransi yang diberikan oleh pihak pos kepada pengirim paket pos. Tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 pasal 12 ayat 4 yaitu :28 Tuntutan ganti rugi tidak berlaku jika peristiwa kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain diluar kemampuan manusia, sebagaimana yang ditentukan oleh yang berwenang.

Tabel. III.5

27 28

Hail wawancara penulis tanggal 23 maret 2010 di kantor Pos Pekanbaru. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos(http://www.theceli.com/dokumen/produk/1984.htm)hal 5

Faktor penghambat atau kesulitan yang dialami dalam proses peneriman ganti rugi yang terjadi di kantor pos Pekanbaru No

Jawaban Responden

Jumlah

Persentase

1

Ada

4

100%

2

Tidak ada

0

0%

Sumber : Data yang diambil dari bulan Maret 2010 Dari tabel III.5 dapat dilihat terdapat faktor penghambat yang dialami dalam proses penerimaan ganti rugi yang terjadi di Kantor Pos Pekanbaru karena ke empat pelanggan pos merasakan kesulitan dalam penerimaan ganti rugi yang diberikan oleh pihak pos yaitu jangka waktu dari mengklaim hingga menerima ganti rugi mencapai waktu hingga 2 (dua) minggu. Ini berdasarkan jawaban kuesioner dan wawancara yang penulis lakukan pada hari jumat tanggal 18 maret 2010. Mesti bolak balik dari rumah ke Kantor Pos karena tidak ada konfirmasi dari pihak pos melainkan pelanggan Pos sendiri yang mesti tiap hari ke kantor pos Pekanbaru. Sedangkan dari hasil wawancara penulis kepada supervisor dan Kepala Kantor Pos Pekanbaru pada hari selasa tanggal 23 maret 2010 adalah jangka waktu tesebut tidak lama mencapai waktu hingga 2 (dua) minggu ini merupakan proses yang dilakukan oleh pihak pos karena terdapatnya berbagai prosedur yang harus dilalui oleh pihak pos untuk dijadikan sebagai laporan. Contoh : pernah kejadian dibulan oktober 2009 ada seorang pelanggan pos mengirimkan barang ke Kantor Pos untuk dikirimkan ke Batam dan pada saat di tanya mengenai isi dalam paket pengirim pos mengatakan isinya adalah kamera. Petugas pos menulis di dalam resi pengiriman kamera namum sesampai ditujuan.

Ada seorang yang menerima kiriman tersebut menklaim bahwa barang yang tersebut mengalami kerusakan yaitu kameranya tidak bisa hidup setelah dicek dalam resi pengiriman tertera bahwa isi dalam paket adalah benar kamera oleh sebab itu, pihak pos tidak betanggung jawab atas apa yang telah terjadi.29 Ini mengarah pada ketentuan dan syarat-syarat pengiriman yang ada dalam bukti terima kiriman di belakangnya tetapnya nomor 5 (lima) mengatakan PT. Pos Indonesia tidak betanggung jawab dan juga tidak memberikan ganti rugi atas kiriman yang diakibatkan oleh semua risiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik seperti halnya handphone, kamera, radio, dal lain-lain yang sejenis.30 Tabel III.6 Faktor Pendukung Yang Dialami Dalam Penerimaan ganti rugi yang terjadi di Kantor Pos Pekanbaru No

Jawaban Responden

Jumlah

Persentase

1

Ada

2

50%

2

Tidak ada

2

50%

Sumber : Data yang diambil dari bulan Maret 2010 Dari tabel III. 6 dapat dilihat para pelanggan pos ada merasakan adanya faktor pendukung dalam penerimaan ganti rugi adalah adanya asuransi yang diberikan sebesar 0,24% dari pihak asuransi dari nilai pengiriman barang sehingga dalam mengklaim ganti rugi pelanggan bisa menghitung kerugian

29 30

Hasil wawancara penulis tanggal 23 maret 2010 di Kantor Pos Pekanbaru Ketentuan dan syarat-syarat pengiriman terdapat dalm bukti pengiriman barang.

yang terjadi baik itu kehilangan maupun kerusakan. Ini mempermudah pelanggan pos dalam menghitung kerugian yang terjadi. Ini penulis peroleh dari kuesioner yang dibagikan kepada pelanggan pos Dalam hasil wawancara penulis pada hari selasa tanggal 23 maret 2010 terhadap kepala Kantor Pos Pekanbaru dan supervisior bagian paket ini merupakan salah satu faktor pendukung yaitu dengan mempercayai apa yang dikatakan oleh pengirim paket pos agar para pengirim paket pos merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak pos. Terdapat saran dari kepala Kantor Pos Pekanbaru adalah agar para pelanggan pos agar bersabar jika menklaim ganti rugi karena segala sesuatu harus berdasarkan ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan sedangkan saran dari supervisor bagian paket adalah agar pelanggan dapat jujur terhadap isi paket untu mempermudah dalam mengklaim ganti rugi terdapat kerusakan maupun kehilangan karena segala sesuatu bukan ditentukan sendiri-sendiri namum harus mengikuti prosedur yang ada demi kenyamanan bersama.31 Maka dapat dilihat bagi pelanggan pengguna jasa paket pos berhak mendapatkan hak-hak mereka diantaranya : a) Hak mendapatkan ganti rugi, maksudnya adalah para pelanggan atau pengguna jasa paket pos berhak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dari harga nominal nilai barang, jika terjadi kehilangan maupun kerusakan. b) Hak mendapatkan kemudahan dan keramahan pelayanan, maksudnya adalah para pengguna jasa pos berhak mendapatkan kemudahan dan keramahan dari petugas loket, dengan begitu para pengguna jasa pos akan merasa senang dan nyaman. c) Hak mendapatkan kecepatan, ketetapan dan keamanan layanan, maksudnya adalah para pengguna jasa pos berhak memilih paket pos mana yang cepat, tepat dan aman sampai ditempat tujuan.

31

Hasil wawancara penulis tanggal 23 maret 2010 hari selasa di Kantor Pos Pekanbaru.

d) Hak mendapatkan mutu layanan yang dapat diandalkan dan dipercaya, maksudnya adalah pelanggan paket pos ingin mendapatkan kualitas dari mutu layanan yang diberikan oleh pihak pos, tentang layanan kiriman paket pos yang dapat diandalkan waktu tempuhnya secara pasti dan dapat dipercaya. e) Hak mendapatkan pelayanan yang informatif, maksudnya adalah pihak pos memberikan informasi yang pasti kepada pelanggan tentag paket pos yang waktu tempuhnya cepat dan tepat, serta menginformasikan kepada pelanggan tentang pengepakan dan kemasan yang aman dan terjamin. f) Hak mendapatkan perhatian dan keluhan, maksudnya adalah pelanggan ingin sekali mendapatkan perhatian yang ekstra, apabila kiriman pelanggan belum diterima. Keluhan-keluhan pelanggan harus dihadapi dengan sikap sabar dan tidak terbawa emosi, serta mendengarkan apa yang disampaikan oleh pelanggan. Begitu halnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, Hak Konsumen diatur dalam pasal 4, yang menyatakan bahwa :32

Hak-Hak konsumen adalah : 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa; 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

32

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan II, ( Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2004), hlm.38.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Pihak pos dalam hal ini manajemen, akan memberikan ganti rugi sesuai dengan keterangan isi dalam paket. Dari sekian banyak layanan pengiriman paket pos yang ada di Kantor Pos Pekanbaru, di sini penulis akan merincikan satu persatu pelaksanaan tanggung jawab dalam pengiriman paket pos, diantaranya yaitu :

1.

Paket pos biasa Besarnya ganti rugi terhadap paket pos biasa dalam hal rusak atau hilang penyampaian kepada penerima dari batas waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya yaitu :

a. Untuk paket pos yang telah membayar harga tanggungan ongkos kirim (HTOK), dibayarkan sebesar harga atau nilai barang serta isi yang sebenarnya hilang atau rusak, dengan maksimun 10 (sepuluh) kali ongkos kirim. Contoh : Bea pengiriman paket pos biasa dengan tujuan PKU-BTM, berat 3 Kg, ongkos kirim Rp. 31.800,Harga atau nilai paket pos Rp. 250.000,-

Perhitungan ganti rugi = 10 x R. 31.800,- =Rp.318.000,Karena nilai isi hanya 250.000,- , maka yang dapat dibayar hanya sebesar Rp. 250.000,- bukan sebesar Rp. 318.000,b. Apabila pengirim memanfaatkan layanan Harga Tanggungan Nilai Barang (HTNB), maka ganti rugi dibayarkan sebesar gabungan ganti rugi bea Harga Tanggungan Ongkos Kirim (HTOK) dan bea Harga Tanggungan Nilai Barang, yaitu gantii rugi HTNB sebesar kerugian yang sebenarnya maksimun sesuai dengan nilai pertanggungan, uang ganti rugi HTOK maksimun sebesar 2,5 kali ongkos kirim. Contoh : Dalam kasus paket pos biasa di atas, maka maksimun ganti rugi yang dapat dibayarkan adalah : Rp. 250.000,- + 2,5 x (Rp. 31.800,-) = Rp. 250.000,- + Rp 79.500,- = Rp 329.500 Atau dengan rumus : Harga atau NIlai Paket pos + 2,5 x ( Ongkos Kirim ) = Harga atau Nilai Paket pos + Ongkos Kirim c. Untuk paket pos yang diasuransikan berdasarkan ongkos kirim dan nilai barang debrikan ganti rugi maksimal sebesar harga tanggungan, yang terdiri dari nilai barang dan 10 (sepeluluh) kali ongkos. Paket pos dinyatakan rusak seluruhnya jika nilai kerusakan melebihi 75% dari nilai barang. Namun ada ketentuan tanggung jawab berdasarkan pengiriman paket pos yang di asuransikan yaitu : 1) Bila paket pos hilang sebagian atau hilang total, maka perhitungan ganti ruginya : a. Untuk paket pos yang diasuransikan berdasarkan ongkos kirim diberikan ganti rugi berdasarkan persentase kerugian dengan maksimal 75% dari ongkos kirim. b. Untuk paket pos yang diasuransikan dengan nilai barang diberikan ganti rugi sebesar 75% dari nilai barang.

2) Bila paket pos yang rusak sebagian, maka perhitungan ganti ruginya: a. Untuk paketpos yang diasuransikan berdasarkan ongkos kirim diberikan ganti rugi berdasarkan persentase kerugian maksimal sebesar 75% dari ongkos kirim. b. Untuk paket pos yang diasuransikan dengan nilai barang diberikan ganti rugi sebesar biaya perbaikan paket pos ditetapkan rusak sebagian jika, biaya perbaikannya mencapai 75% dari nilai b 2. Paket pos Kilat Khusus 1) Ganti rugi paket pos kilat khusus(PPKH) yang mengalami keterlambatan, rusak atau hilang, maka besarnya ganti rugi PPKH berdasarkan ongkos kirim adalah sebagai berikut : a. Dalam hal keterlambatan penyampaian kepada penerima dari batas waktu yang ditetapkan adalah sebesar 2 (dua) ksli ongkos krim. b. Dalam hal PPKH hilang seluruhnya (Total), diberikan ganti rugi sebesar 30 (tiga puluh) kali ongkos kirim. c. Dalam hal PPKH hilang sebagian, diberikan ganti rugi sebesar persentase kerugian. d. Dalam hal kerusakan berat isi PPKH, diberikan ganti rugi sebesar kerusakan maksimal 30 (tiga puluh) kali ongkos kirim. e. Dalam hal kerusakan ringan isi PPKH, diberikan ganti rugi sebesar persentase kerugian yang dialami. 2) Besarnya ganti rugi PPKH berdasarkan nilai barang yang ditetapkan sebagai berikut : a. Dalam hal keterlambatan penyampaian kepada penerima dari batas waktu yang telah ditetapkan sebesar (dua) kali ongkos kirim. b. Dalam hal PPKH hilang, diberikan ganti rugi sebesar kerusakan atau ongkos perbaikan dengan maksimal sebesar niali barang. 3. Paket pos Optima

Besarnya ganti rugi terhadap paket pos optima ynag hilang atau rusak dengan dipertanggungkannya atau telah membayar ongkos kirim maupun harga nilai barang, maka ganti rugi dibayarkan sebesar gabungan ganti rugi bea Harga Tanggungan Ongkos Kirim (HTOK) dan bea Harga Tanggungan Nilai Barang (HTNB), dengan rumus : Harga atau Nilai paket pos + 2,5 x Ongkos Kirim = Harga atau Nilai paket pos + Ongkos kirim = hasil. 4. Paket pos Point To Point Besarnya ganti rugi terhadap paket pos point to point yang hilang atau rusak berdasarkan kesepakatan antara pihak pos dengan pelanggan. Layanan Point To Point diberikan kepada pelanggan yang akan berpindah tugas ke kota lain, dengan perhitungan barang bawaan beserta isi rumah diangkut semuanya.

B. Faktor Penghambat Dan Pedukung Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengiriman Paket pos Adapun faktor penhambat yang ditemui dalam masalah pelaksanaan tanggung jawab pengiriman paket pos diantaranya yaitu : 1. Si pengirim tidak mau berterus terang mengenai keterangan isi paketpos. Maksudnya adalah pengirim swaktu mengirimkan paket posnya di Kantor Pos Pekanbaru, tidak pernah berterus terang mengenai keterangan isi paket pos yang dikirim sewaktu ditanyakan oleh petugas loket paket pos. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, barulah si pengirim tadi bersikap terus terang mengenai keterangan isi dalam paket pos yang dikirim kepada petugas loket, sehingga jika terjadi klaim dari si pengirim pihak pos hanya berdasarkan kepada keterangan isi dalam paket di resi pengiriman paket pos (PP-1)

2. Ketidakpastian yang jelas mengenai kehilangan atau kerusakan paket pos dari Kantor Pos Pekanbaru. Maksudnya adalah, keterangan dari Kantor Pos Tujuan selalu tidak jelas atau tidak Pasti mengenai sebab kehilangan atau kerusakan paket pos tersebut berasal, sehingga sangat menyulitkan Kantor asal untuk memberikan Informasi yang jelas kepada pelanggan.

3. Keterlambatan pengiriman paket pos dari kantor pos asal hingga ke kantor pos tujuan yang disebabkan alamat yang kurang jelas yang di tuliskan oleh pengirim. Maksudnya adalah alamat yang dituliskan oleh pengirim tidak lengkap sehingga petugas kantor pos kesulitan dalam mengantar paket pos kepada pihak penerima Untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam pengiriman paket pos adalah dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan pos, baik itu mulai dari pelanggan pos yang ekonomi rendah maupun pelanggan pos ekonomi menengak ke atas. Faktor Pedukung Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengiriman Paket pos, diantaranya yaitu : 1. Diberikan sangsi yang tegas jika pengirim tidak mau berterus terang mengenai keterangan isi paket pos yang dikirim, sewaktu mengirimkan paketnya di Kantor Pos Pekanbaru. 2. Memberikan system paket pos yang modern seperti jejak dan lacak (track and trace) yang akses langsung oleh computer. Dengan adanya jejak dan lacak, Kantor Pos asal maupun Kantor Pos Tujuan dapat mengetahui secara langsung nama pengantar, jam berapa diantar, tanggal berapa diantar, dan nama penerima paket pos tersebut, sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, ppihak pos dapat mendektesinya secara langsung.

3. Memberikan sangsi yang berat kepada Petugas Pos, apabila kedapatan mengambil atau mencuri paket pos. maksudnya memberikan sangsi kepada petugas Pos yang kedapatan atau ketahuan mengambil barang dari paket pos yang dikirimkan oleh pengirim. Dan sangsi lain bisa diberhentikan dari perkerjaan tersebut. 4. Diharapkan kepada pengirim paket pos agar menulis alamat yang selengkaplengkapnya kepada loket petugas pengiriman paket pos. agar keterlambatan dan salah salur yang terjadi tidak terulang lagi. Namun apabila kesalahan yang terjadi merupakan hambatan yang berasal dari alam dari pihak petugas pos dalam jangka waktu 1 (satu) minggu akan menghubungi pihak pengirim apabila keterlambatan atau salah salur yang terjadi disebabkan oleh masalah kondisi alam yang sulit di prediksikan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala kantor pos serta supervisor bagian paket pos Pekanbaru, system paket pos yang modern seperti jejak dan lacak belum terealisasikan sebagaimana mestinya, hal ini dapat memicu sikap saling menyalahkan antara petugas kantor pos asal dengan petugas kantor pos tujuan sewaktu terjadi kehilangan atau keusakan paket pos

DAFTAR PUSTAKA

1.

Buku-Buku

Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 Bambang Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, Terbit Terang, Surabaya, 1999 C.Sution Usman Adji,, dan Djoko Prakoso, Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990 Djumialdji,.Hukum pembangunan”Dasar-dasar hukum dalam proyek dan sumber

daya manusia, Rineka Cipta, Jakarta, 1995 C.S.T.Kansil,dkk, Pokok-pokok Pegetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 Gatok Surpramono, Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, Jakarta, 2007 H.M.N.Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Tentang

Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1984 J.C.T.Simorangkir,dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid II, CV.Rajawali, Jakarta, 1981 R,Soetojo Prawirohamidjojo,S.H, Dan Marthalena Pohan,S.H, Hukum Perikatan, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1978

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984 Wirjono Prodjodikoro., Hukum Asuransi Indonesia, PT.Intermasa, Jakarta, 1991

2. Peraturan Perundang-undangan R.Subekti, R.tjitrosidibto, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1995 R.Subekti, R.tjitrosidibto, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-

Undang Kepailitan, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

3. Tesis/ Skripsi Mariza, Tinjauan Yuridis Perkawinan Poligami berdasarkan undang-undang No 1

Tahun 1974 di desa rambah hilir, skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru,2003 4. Internet

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (http://www.theceli.com/dokumen/produk/1984.htm) Surat Edaran Nomor: SE.49/Dirop/0604 Tentang Layanan Harga Tanggungan Kiriman Pos Dalam Negeri.

Jas Pos si Tengah Gelombang Teknologi Informasi (http://www.kompas .com/kompas-cetak/006/12/ekonomi/jasa48.htm)