PELAKSANAAN PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KLAS IIB KABUPATEN SOLOK
ARTIKEL
Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
EKHWANUL ZHAKI 0810012111261
Bagian Hukum Pidana FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2013
1
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
Nama Nomor Buku Pokok Program Kekhususan Judul Skripsi
: : : :
Ekhwanul Zhaki 0810012111261 Hukum Pidana PELAKSANAAN PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KLAS IIB KABUPATEN SOLOK.
Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website.
2
PELAKSANAAN PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KLAS IIB KABUPATEN SOLOK Ekhwanul Zhaki 1, Uning Pratimaratri 1, Syafridatati 2 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:
[email protected] Abstract Highway traffic problems seemed to have no end, traffic violations a common thing for the wider community. Traffic violation cases in Solok likely there every year, evidenced by the many cases that go to the District Court New Koto Class IIB Solok. The problem in this paper: (1) How is the implementation of criminal penalties against traffic offences in the District Court of New Koto Class IIB Solok? (2) Are the barriers in the implementation of criminal penalties for traffic offences in the District Court of New Koto Class IIB Solok? (3) Is the response to obstacles in the implementation of criminal traffic violation fines in the District Court of New Koto Class IIB Solok? This type of research is a socio-juridical. Data used primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews and document research. Collected data were analyzed qualitatively. Based on the results of the study could be concluded. (1) The criminal penalties for traffic offences in the District Court of New Koto Class IIB Solok district judge's ruling be implemented in accordance with procedures. In light of the considerable judge fined by the Act and in tune with the defendant. (2) Barriers to implementation of criminal traffic violation fines many defendants were not present, and lack of socialization. (3) Efforts to control the abolishment of Attorney issued a letter of authority to execute a speeding ticket fines. Keywords: Implementation, Violations, Traffic, Fines.
sosial,
Pendahuluan Lalu
lintas
dan
angkutan
jalan
merupakan salah satu bagian dari sistem tranportasi nasional yang mempunyai peran penting serta potensi dalam mewujudkan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka
mendukung
pembangunan
nasional.
terwujudnya Sebagaimana
dikatakan oleh H.S Djajoesman "Angkutan jalan sebagaimana angkutan lainnya sangat penting bagi perkembangan tata kehidupan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi,
dan
budaya-budaya
masyarakat
Indonesia”( H.S. Djajoesman, 1976:14). Terus-menerus,
dimana
aktifitas
tersebut di jalan oleh masyarakat sebagai pemakai jasa lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai pengguna pengguna jasa lalu lintas dan angkutan jalan yang paling utama, masyarakat harus taat dan patuh terhadap Peraturan berlaku
Perundang-Undangan agar
terwujudnya
yang
keamanan,
ketertiban umum, dan tertib lalu lintas. Namun,
meski
telah
Perundang-undangan yang
ada
peraturan
jelas, masih 1
banyak
kita
permasalahan
jumpai
tersebut
belum
termasuk
peningkatan jumlah kendaraan pada tahun
pelanggaran lalu lintas. Masalah pelanggaran
2010 sampai 2011, jika setiap tahun jumlah
lalu lintas seolah sudah membudaya dalam
kendaraan mengalami peningkatan 5 juta
kehidupan masyarakat sehingga setiap kali
sampai 8 juta unit, maka dapat disimpulkan
diadakan operasi penertiban lalu lintas oleh
jumlah kendaraan di Indonesia sampai saat
pihak
yang
ini adalah hampir mencapai 100 juta unit
terjaring dalam pelanggaran lalu lintas.
kendaraan. Peningkatan jumlah kendaraan
Tidak sedikit pengendara bermotor yang
memicu banyaknya pelanggaran lalu lintas
mengabaikan keselamatan dan kenyamanan
diantaranya
saat berada di jalan raya serta tidak
kelengkapan surat-surat berkendaraan seperti
menyadari bahwa kecelakaan bermula dari
SIM, STNK, dan pelanggaran lainnya.
pelanggaran
Bagi pengendara yang melanggar lalu lintas
Kepolisian
lalu
ikut
berkaitan
Data
dengan
zaman
yang
permasalahan-
selalu
lintas.
banyak
Perkembangan
mempengaruhi
pelanggaran
mengenai
kebutuhan
sudah tentu akan ditindak oleh aparat yang
masyarakat dalam menjalankan aktifitas
berwenang serta wajib membayar denda
kehidupan sehari-hari, salah satu kebutuhan
pelanggaran lalu lintas di pengadilan dengan
yang mengalami pergeseran yang amat
mengikuti proses persidangan sesuai dengan
signifikan
kendaraan
ketentuan Pasal 212 dan Pasal 215 KUHAP.
bermotor. saat ini kendaraan bermotor telah
Misalnya pelanggaran Pasal 288 ayat (1)
menjadi komoditi utama dalam masyarakat
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
dengan kata lain kendaraan bermotor tidak
tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat
lagi menjadi kebutuhan tersier ataupun
dijatuhi pidana kurungan paling lama 2(dua)
sekunder telah menjadi kebutuhan primer
bulan
masyarakat dimana kalau kita lihat saat ini
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun
setiap rumah tangga memiliki kendaraan
banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang
bermotor.
diselesaikan tidak sesuai dengan ketentuan
adalah
eksistensi
atau
denda
paling
banyak
Rp.
Dari data Badan Pusat Statistik
Undang-undang dalam hal ini banyak berkas
(BPS) yang penulis peroleh dari situs resmi
perkara pelanggaran lalu lintas tidak sampai
BPS
kendaraan
ke pengadilan karena masyarakat lebih
bermotor menulis jenisnya dari tahun 1987-
memilih menyelesaikan di tempat dengan
2009
cara menyuap oknum polisi lalu lintas dan
perkembangan
setiap
jumlah
tahunnya
mengalami
peningkatan jumlah kendaraan dimana pada
enggan
Tahun
lalu lintas di pengadilan. Di sisi lain keadaan
2009
jumlah
kendaraan
mencapai angka 70.714.569.
telah
menyelesaikan kasus pelanggaran
seperti ini sering dimanfaatkan oleh beberapa 2
oknum aparat polisi lalu lintas untuk mencari keuntungan bagi dirinya. Dalam
proses
Ketiga
unsur
tersebut
di
atas
merupakan syarat yang fundamental dalam hukum
pembuatan
suatu
terhadap kasus pelanggaran lalu lintas tidak
ditegakkan
di
cukup hanya undang-undang dan penegak
masyarakat, dan harus ada keseimbangan
hukum yang baik, namun peran serta
dari unsur-unsur di atas, agar penerapan
masyarakat juga harus ada. Penegakan
hukum dapat dirasakan tidak memihak
hukum
kehidupan
terhadap sekelompok orang, artinya sesuai
masyarakat diharapkan berlakunya hukum
dengan keinginan rakyat tanpa ada yang
tersebut dapat tergambar dari pelaksanaan
merasa
tindakan dari setiap warga negara yang
penegakan hukum yang selaras dengan
menjalankan sesuai aturan yang berlaku, dan
perkembangan peradaban hukum masyarakat
aturan tersebut di jadikan pedoman dalam
diperlukan kerja sama para aparat dengan
setiap
khususnya.
masyarakat dan saling melengkapi sebagai
Terwujudnya harapan ini tentu tidak terlepas
subjek hukum, karena penegakan hukum ini
dari pelaksanaan tindakan dari setiap warga
bukan hanya tugas dari aparat hukum saja.
di
penegakan
tengah-tengah
perbuatan
hukum
negara yang menjalankan sesuai aturan yang berlaku,
dan
aturan
tersebut
dijadikan
aturan
yang
tengah-tengah
dirugikan.
Faktor-faktor
penegakan hukum yaitu: a. Faktor hukumnya
khususnya. Terwujudnya harapan ini tentu
b. Faktor penegakan hukum
tidak
c. Faktor
dari
kesadaran
hukum
masyarakat dan merasa berkewajiban dalam setiap aturan yang berlaku, tanpa merugikan
upaya
mempengaruhi
pedoman dalam setiap perbuatan hukum
terlepas
kehidupan
Terwujudnya
yang
akan
sarana
atau
fasilitas
yang
mendukung penegakan hukum d. Faktor
manusia,
yakni
lingkungan
pihak yang lain. Kondisi masyarakat yang
dimana hukum tersebut diterapkan
tinggi kesadarannya terhadap hukum yang
e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil
berlaku
dapat
terciptanya
karya, cipta dan rasa yang didasarkan
stabilitas nasional serta ketertiban umum dan
pada karsa manusia di dalam pergaulan
ketenteraman hidup.
hidup. (Soerjono soekanto, 1983:4)
Upaya
mendukung
penegakan
hukum
aturan hukum yang dapat memenuhi :
melalui
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan pengertian lalu lintas yang
1.
Kepastian hukum.
diatur dalam Pasal 1 angka 2 bahwa lalu
2.
Kemanfaatan.
lintas adalah gerak kendaraan dan orang di
3.
Keadilan
Ruang Lalu Lintas Jalan.
3
Adapun bentuk pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:
merintangi
membahayakan
ketertiban dan keamanan lalu lintas atau
yang
terhadap
ketentuan-
ketentuan tentang ukuran dan muatan
1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat
7. Pelanggaran
mungkin
menimbulkan
kerusakan pada jalan.
yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan
atau
membongkar barang. 8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
penumpang
yang
diperbolehkan
beroperasi di jalan yang ditentukan.
yang tidak dapat memperlihatkan Surat
Tindak pidana pelanggaran lalu lintas
Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat
yang terdiri dari dua jenis pelanggaran, yaitu:
Tanda Uji Kendaraan (STUK), yang
1. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas,
sah atau tanda bukti lainnya sesuai
yang
dengan peraturan yang berlaku atau
pelanggaran antara lain:
dapat
a. Pelanggaran terhadap alat pemberi
memperlihatkan
tapi
masa
berlakunya sudah kadaluarsa. 3. Membiarkan
atau
memperkenalkan
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan
penerangan,
perlengkapan,
jenis
c. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. d. Pelanggaran
perundang-undangan lalu lintas jalan
peralatan,
beberapa
b. Pelanggaran terhadap marka.
orang lain yang tidak memiliki SIM.
penomoran,
dari
isyarat lalu lintas.
kendaraan bermotor dikemudikan oleh
tentang
terdiri
pemuatan
kendaraan dan syarat pemandangan dengan kendaraan lain. 5. Membiarkan kendaraan bermotor yang
terhadap
kecepatan
maksimum dan minimum. e.
Pelanggaran terhadap peringatan bunyi.
f. Pelanggaran terhadap persyaratan administratif
pengemudi
dan
kendaraan.
ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda
2. Tindak pidana pelanggaran angkutan
nomor kendaraan yang sah, sesuai
jalan, yang terdiri dari beberapa jenis
dengan surat tanda nomor kendaraan
pelanggaran antara lain:
yang bersangkutan.
a. Pelanggaran terhadap persyaratan
6. Pelanggaran terhadap pemerintah yang
teknis dan layak jalan kendaraan.
diberikan oleh petugas pengatur lalu
b. Pelanggaran terhadap perizinan.
lintas jalan, rambu-rambu atau tanda
c. Pelanggaran terhadap berat muatan
yang ada dipermulaan jalan.
kendaraan.
4
Jika terjadi pelanggaran lalu lintas
pelanggaran lalu lintas di Pengadilan
mengakibatkan hal yang bisa merugikan diri
Negeri
sendiri maupun orang lain bahkan negara.
Kabupaten Solok ?
Agar bisa terciptanya ketertiban umum
3.
Koto
Baru
Klas
Bagaimanakah
IIB
upaya
khususnya dalam hal lalu lintas maka
penanggulangan
diperlukan suatu aturan yang mengatur tata
pelaksanaan pidana denda terhadap
tertib dalam menggunakan jalan raya, untuk
pelanggaran lalu lintas di Pengadilan
penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu
Negeri
lintas diperlukan sanksi yang tegas serta
Kabupaten Solok ?
Koto
hambatan
Baru
dalam
Klas
IIB
para aparat hukum yang mengawasi jalannya aturan hukum mengenai pelanggaran lalu
Metode Penelitian Penelitian ini merupakan pengacuan pada
lintas ini. bagi
judul dan perumusan masalah penelitian ini
pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan
termasuk dalam kategori penelitian yuridis
harus ditegakkan, penegakan hukum pidana
sosiologis yaitu pendekatan masalah penelitian
Penerapan
merupakan
sanksi
(Ultimatum
pidana
Remidium)
atau
upaya terakhir karena tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda, sehingga mereka akan jera untuk melakukan pelanggaran
tersebut.
(Sukanda
Husin,
hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada, Untuk mendapatkan data dalam
penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu: a. Data primer Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara
1995:5)
mengumpulkan
Perumusan Masalah
sejumlah
keterangan
melalui wawancara secara terarah dan Berdasarkan
uraian
yang
telah
sistematis dengan objek penelitian. Data ini
dikemukakan di atas, penulis tertarik
diperoleh
mengkaji beberapa permasalahan yang di
Rifki.S.Y, Amd.IK selaku kasat lantas serta
bahas dalam penulisan ini, yaitu:
Bambang Dwi Saputra selaku jaksa, yang
1.
2.
dari
wawancara
dengan
Bagaimanakah pelaksanaan pidana
melaksanakan putusan pidana denda dan
denda
Aris
terhadap
pelanggaran
lalu
Dwihartoyo
selaku
hakim
yang
lintas di Pengadilan Negeri Koto
memutus perkara pelanggaran lalu lintas di
Baru Klas IIB Kabupaten Solok ?
Pengadilan Negeri Koto Baru
Apakah hambatan-hambatan dalam
Kabupaten Solok.
pelaksanaan pidana denda terhadap
b. Data Sekunder
Klas IIB
5
Data sekunder adalah data pendukung
wawancara penulis lakukan dengan Aris
dari data primer berupa dokumen yang
Dwihartoyo Hakim Pengadilan Negeri
terkait dengan masalah yang diteliti. Data
Koto Baru Klas IIB Kabupaten Solok,
tersebut antara lain :
dalam menjatuhkan denda hakim dapat
1) Putusan pengadilan mengenai perkara pelanggaran lalu lintas.
mempertimbangkan lain dimana hakim tidak terikat dengan ancaman denda yang
2) Data statistik pelanggaran lalu lintas dari Tahun 2010 sampai bulan
Juli
2013.
ada dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, hakim menyesuaikan dengan
3) Berita acara pelaksanaan denda. Dihubungkan
dengan
prakteknya
kesalahan
terdakwa
dalam
putusannya misalnya Pasal 291 berbunyi: di
lapangan atau dengan fakta terhadap masalah yang dirumuskan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi dokumen, kemudian data diolah secara kualitatif.
“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standard nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) di pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”
Hasil dan Pembahasan 1. Pelaksanaan Pidana Denda terhadap
Bunyi pasal di atas menyatakan
Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan
bahwa
Negeri Koto Baru Klas IIB Kabupaten
mengenakan helm SNI dapat diancam
Solok.
dengan kurungan paling lama satu bulan
Bahwa
setiap
orang
yang
tidak
terjadi
dan denda maksimal Rp 250.000,00,
penurunan jumlah perkara pelanggaran
namun menurut Aris Dwihartoyo hakim
lalu lintas di Kabupaten Solok. Hal ini
tidak mungkin menjatuhkan sesuai yang
dapat terjadi karena belum efektifnya
tertera
penegakan hukum berlalu lintas di
mungkin saja terdakwa “tidak memakai
Kabupaten Solok, serta penerapan sanksi
helm karena hanya pergi sebentar untuk
pidananya yang ringan, dalam hal ini
suatu keperluan” kemudian di tindak
dimaksud
Masih
oleh polisi. Denda yang dijatuhkan oleh
banyaknya perkara pelanggaran yang
hakim kepada para terdakwa rata-rata
disidangkan di Pengadilan Negeri Koto
jauh dari ancaman maksimal yang ada
Baru Klas IIB Kabupaten Solok tiap
dalam Undang-undang, kecuali bagi para
tahunnya membuktikan belum adanya
terdakwa yang kerap berulang kali
efek jera bagi para pelanggar. Dari
melakukan pelanggaran berlalu lintas
pidana
tahunnya
bagi
denda.
pada
pasal
tersebut
karena
6
atau bagi pengendara yang ditindak
status dan keadaannya maka hakim
karena mengikuti “balapan liar” di
menjatuhkan denda yang ringan saja.
jalanan, hakim dapat dijatuhkan denda
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pidana
yang jauh lebih besar dari biasanya.
Denda terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Dengan penjatuhan denda berkisar dari Rp. 50.000,00 sampai Rp. 80.000,00
di Pengadilan Negeri Koto Baru Klas IIB Kabupaten Solok.
tergantung pada kesalahannya dalam
Dalam pelaksanaan denda terhadap
sidang. Hal ini terjadi karena hakim
pelanggaran lalu lintas di Pengadilan
bukanlah
Undang-
Negeri Koto Baru Klas IIB Kabupaten
undang yang harus terikat secara mutlak
Solok ditemui beberapa hambatan dalam
untuk
legalitas
pelaksanaannya.
mungkin
hambatan
sebagai
menerapkan
sehingga
hakim
corong
asas tidak
yang
Adapun
hambatan-
ditemukan
dalam
melakukan penafsiran terhadap Undang-
pelaksanaannya yaitu masyarakat banyak
undang. Hakim harus memenuhi rasa
yang kurang tahu dengan undang-undang
keadilan bagi masyarakat.
yang bersangkutan karena kurangnya
Namun
yang
menarik
adalah
sosialisasi secara langsung dan secara
sebagai mana ditegaskan bahwa fungsi
tidak
pidana itu untuk memberikan efek jera
penyuluhan ataupun secara sarana media
bagi
dalam
yang ada. Hal ini terkadang menjadi
pelaksanaan penjatuhan pidana tidak
hambatan karena masyarakat yang tidak
demikian adanya karena di satu sisi jika
tahu, dan juga tidak mau mengikuti
kepastian hukum itu ditegakkan maka
sidang tilang di Pengadilan Negeri Koto
akan jauh dari rasa keadilan dalam
Baru Klas IIB Kabupaten Solok, bahkan
kehidupan masyarakat dan sebaliknya
lebih cenderung masyarakat lebih baik
ketika keadilan yang diutamakan maka
”damai di tempat”. Selain hal tersebut
sifat kepastian hukum itu akan memudar.
yang
masyarakat,
Dalam
setiap
tetapi
sidang
tilang
langsung
menjadi
baik
itu
hambatan
melalui
dalam
pelaksanaan denda ini adalah terdakwa
pelanggar yang paling banyak adalah
banyak
pengendara motor roda dua dimana
persidangan sehingga hakim tidak dapat
kebanyakan statusnya adalah sebagai
menanyakan apa kesalahan terdakwa dan
tukang ojek dan mahasiswa, hal ini
bagaimana cara terdakwa melakukan
menjadi salah satu pertimbangan hakim
kesalahannya.
dalam
menjatuhkan
beberapa
yang
tidak
hadir
dalam
besar
Dengan tidak hadirnya terdakwa,
denda seorang terdakwa itu. Melihat
karena itu merupakan proses sidang 7
cepat maka hakim menjatuhkan putusan
sita akan habis masa berlakunya dan
tanpa hadirnya terdakwa (in absentia),
lebih memilih untuk membuat yang baru.
setelah dijatuhkan putusan oleh hakim
Selain hal itu tidak ada lagi hambatan
terdakwa dapat membayar denda di
yang di temukan.
kejaksaan.
3. Upaya
Penanggulangan
Hambatan
Berdasarkan wawancara penulis
Pelaksanaan Pidana Denda Terhadap
dengan Bambang Dwi Saputra selaku
Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan
Seksi pidana umum di Kejaksaan Negeri
Negeri Koto Baru Klas IIB Kabupaten
Solok mengatakan bahwa, walaupun
Solok.
telah dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa
oleh
beberapa
hambatan
yang
untuk
ditemukan dalam pelaksanaan pidana
membayar denda, tetapi kejaksaan negeri
denda terhadap pelanggaran lalu lintas di
pun terkadang menemui hambatan dalam
Pengadilan Negeri Koto Baru Klas IIB
pelaksanaannya, dimana akibat tidak
Kabupaten Solok salah satunya adalah
diambilnya barang bukti SIM dan STNK
tidak
tersebut, terjadi penumpukan piutang
persidangan.
negara yaitu denda tilang, di Kejaksaan
hambatan
Negeri Solok. Mengacu kepada Pasal 84
pidana denda terhadap pelanggaran lalu
KUHP,
acara
lintas. Secara umum penangguhan yang
pemeriksaan cepat (tilang) mempunyai
dilakukan untuk mengurangi hambatan
batas waktu daluarsa yaitu 2 tahun,
tersebut
sehingga pihak kejaksaan mengeluarkan
putusan kepada para terdakwa yang tidak
surat
untuk
hadir sesuai dengan Pasal 214 ayat (3)
mengeksekusi denda tilang tersebut.
KUHAP yang merumuskan bahwa bukti
Untuk itu diharapkan ke depannya tidak
surat amar putusan telah disampaikan
ada lagi pelanggar lalu lintas yang tidak
oleh
mengambil tilang mereka sehingga tidak
diserahkan kepada panitera untuk dicatat
ada denda tilang yang menjadi piutang
dalam buku register. Apabila putusan
negara. Dan para terdakwa juga tidak
tanpa
datang untuk membayar denda tilang
diberitahukan penyidik dan di terima
sebagai syarat untuk mengambil barang
oleh
bukti yang di sita seperti SIM dan
memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
STNK.
maka
bahwa
hapusnya
Misalnya
pengadilan
Dari
putusan
kewenangan
terdakwa
tidak
membayar dendanya karena SIM yang di
hadirnya Hal
utama
adalah
penyidik
hadirnya
terdakwa
putusan
terdakwa ini
dalam
juga
dalam
tetap
kepada
menjadi
pelaksanaan
menjatuhkan
terpidana,
terdakwa
dan
telah
kemudian
dilaksanakan
oleh
kejaksaan. 8
Hal lain yang dilakukan dalam upaya
penanggulangan
pelaksanaan
pidana
denda
Pada tingkat kejaksaan juga mengalami
hambatan
hambatan yang sama karena terdakwa
terhadap
yang dijatuhi putusan tanpa hadirnya
pelanggaran lalu lintas, dimana hakim
terdakwa
tidak
membayar dendanya.
hanya
menyidangkan
serta
mengadili kemudian menjatuhkan denda
3.
tetap tidak
Penanggulangan
hadir untuk
hambatan
pelanggaran lalu lintas saja, tetapi hakim
pelaksanaan di Kejaksaan Negeri Solok,
juga
dan
dimana akibat tidak diambilnya barang
sosialisasi yang bersifat edukatif atau
bukti SIM dan STNK tersebut terjadi
memberikan pendidikan, pengetahuan
penumpukan piutang Negara yaitu denda
hukum
secara
tilang, mengacu pada Pasal 84 KUHP,
persuasif
kepada masyarakat yang
bahwa putusan acara pemeriksaan cepat
bertujuan
agar
(Tilang)
memberikan
yang
penerangan
disampaikan
merubah
atau
mempunyai
batas
waktu
mempengaruhi sikap prilaku sehingga
daluwarsa yaitu 2 (dua) tahun, sehingga
tindakan masyarakat tidak ada yang
pihak
melanggar peraturan lalu lintas agar
mengeluarkan surat hapusnya wewenang
sesuai dengan yang diharapkan.
untuk
Kejaksaan
mengeksekusi
Negeri
denda
Solok
tilang
tersebut. Kesimpulan 1. Pelaksanaan pidana denda terhadap
DAFTAR PUSTAKA
pelanggaran lalu lintas di Pengadilan
A. Buku-buku
Negeri Koto Baru Klas IIB Kabupaten
Adam Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Solok, telah sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
yang
eksekusi
terhadap
Putusan pidana denda tersebut tidak
Bambang Sunggono, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
semua berjalan dengan baik. 2. Hambatan pelaksanaan pidana denda
Evi Hartati, 2007, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
terhadap pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Koto Baru Klas IIB Kabupaten Solok adalah banyaknya terdakwa yang tidak hadir dalam sidang tilang, sehingga hakim tidak
H.A.
Abbas Salim, 1993, Manajemen Transportasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
H.S. Djajoesman, 1976, Polisi dan Lalu lintas, Dinas Hukum Polri, Jakarta.
dapat menanyakan apa kesalahannya. 9
Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, Pidana Penjara Mau Kemana, INDHIILL CO, Jakarta.
Masalah-Pelanggaran-Lalu-Lintas, http://Www.Umum.Kompasiana.Co m, Diakses 16 April 2013.
R. Abdoel Djamali, 2005, Penghantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Setio
Agus Samapto, 2009, Journal Manajerial, Vol. 5, Nomor 2.
Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Sukanda Husin, 1995, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Dalam Memerangi Kejahatan Lingkungan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. B. Regulasi (Undang-undang)
. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkatan Jalan. C. Sumber lain Perkembangan-Jumlah-Kendaraan-DiIndonesia-Menurut-Jenis, http://www.bps.go.id, Diakses April 2013.
10
Pemeriksaan-Acara-Cepat, http://www.fristianhumalanggionline. wordpess.com, Diakses 14 April 2013.
10
