PELAKSANAAN PERNJANJIAN PINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN BPKB MOTOR PADA KOPERASI TORO MEAMBO DI KELURAHAN AROMBU KECAMATAN UNAAHA
SKRIPSI
Di Susun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
OLEH : MUHAMAD SURYA PUTRA NIM. 21209365
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI 2015
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING
PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN BPKB MOTOR PADA KOPERASI TORO MEAMBO DI KELURAHAN AROMBU KECAMATAN UNAAHA
Oleh : MUHAMAD SURYA PUTRA NIM. 21209365
Telah dipertahankan pada Ujian Skripsi di Hadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
ii
HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN BPKB MOTOR PADA KOPERASI TORO MEAMBO DI KELURAHAN AROMBU KECAMATAN UNAAHA
Oleh : MUHAMAD SURYA PUTRA NIM. 21209365
Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari Pada Hari Rabu Tanggal 30 September 2015 Dan Dinyatakan Diterima Tim Penguji
1. Rasmuddin, S.H.,M.H
(...................)
(Ketua Penguji ) 2. St. Muslimah Suciati, S.H.,M.H
(...................)
(Sekretaris Penguji ) 3. Dr. Ruliah, S.H.,M.H
(...................)
(Penguji Utama) 4. Nurfaidah, S.Ag.,M.Ag
(...................)
(Anggota Penguji)
iii
ABSTRAK Muhamad Surya Putra, 21209365, “pelaksanaan pernjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB motor pada koperasi toro meambo diKelurahan arombu Kecamatan unaaha” di bombing oleh bapak Rasmuddin S.H.,M.H dan ibu St. Muslimah Suciati, S.H.,M.H. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pernjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB motor pada koperasi toro meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi atas pernjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB Motor pada koperasi toro meambo diKelurahan arombu Kecamatan unaaha serta untuk mengetaui hambatan-hambatan apa saja yang dialami pihak koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Dalam penyelasaian wanprestasi dengan jaminan BPKB motor. Sampel yang diambil adalah pihak koparasi toro meambo yaitu manager koperasi, 1 orang staf operasi (sekaligus bertugas sebagai staf resort) 1 orang kasir koperasi Toro Meambo unit Unaaha. Dari pihak debitur koperasi, terdiri dari 3 orang anggota koperasi Toro Meambo unit Unaaha yang menjadi debitur dan melakukan wanprestasi. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pernjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB Motor Pada Koperasi Toro Meambo DiKelurahan Arombu Kecamatan Unaaha dari segi pernjanjian pokok telah memnuhi syarat sahnya pernjanjiansesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata. namun seharusnya isi surat pernjanjiannya tidak ditulis dengan “Surat Pernjanian Kredit” karena pernjanjian kredit hanya berlaku untuk lembaga perbankkan dan didalam undang-undang No. 17 tahun 2012 juga digunakan istilah pinjaman, bukan istilah kredit. Pernjanjian penjaminan BPKB, praktek pada koperasi Toro Meambo unit Unaaha tidak sesuai dengan undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena jaminan BPKB Motor tidak dibuat dengan akta otentik dan tidak didaftarkan. Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan jalan musyawarah sesuai dengan ketentuan pasal VII SPK koperasi. Hambatan-hambatan yang dialami dalam penyeleasaian wanprestasi antara lain, hambatan debidur: Tidak memiliki uang, sedangkan hambatan yang dialami koperasi antara lain debitur tidak memiliki uang. Saran penulis seharusnya jaminan BPKB motor dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu harus dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan.
iv
KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya menyadari bahwa saya dapat sampai ke ahap akhir penyelesaian studi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada bapak Rasmuddin, S.H.,
M.H. sebagai
pembimbing I dan ibu St. Muslimah Suciati, S.H., M.H. sebagai pembimbing II atas bimbingannya hingga selesainya penulisan skripsi ini. Di samping itu capkan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada: 1. Bapak Muhammad Nur, M.P. selaku rector Universitas Muhammadiyah Kendari. 2. Bapak Rasmuddin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. 3. Seluruh
dosen
Fakultas
Hukum
Universitas
Muhammadiyah
Kendari, yang dengan kesabaran dan tanpa pamrih mendidik Penulis selama menempuh pendidikan. 4. Seluruh staf administrasi Fakultas dan Universitas Muhammadiyah Kendari atas pelayanan saat Penulis baru menempuh pendidikan di Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah.
v
5. Teman-teman dan para sahabat Penulis yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. 6. Pimpinan Koperasi Toro Meambo dan para stafnya yang telah memberi izin dan membantu dalam penelitian skripsi ini. Secara khusus dari hati paling dalam penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda
tercinta
Lamanuru (aim) dan ibunda tercinta Silsa (aim) untuk sgala doa, dukungan moril dan materiil serta pengorbanannya kepada Penulis, kepada istriku tercinta Ratna Yuningsi dan anakku tersayang Dzaky Muhammad Mirza yang selalu menemani dan atas segala kesabaran, dan cinta yang selalu menjadi penyemangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan penuh optimis. Keikhlasan kalian yang selalu bersedia direpotkan oleh penulis selama menyelesaikan kuliah, selalu memberi dukungan yang sangat membesarkan hati penulis dalam menyelesaiakan pendidikan ini. Demikian pula ucapan terima kasih yang mendalam kepada ayah mertua Penulis Mardan, S.Sos dan ibu mertua Penulis Nuria, S.Si atas segala do'a dan dukungan selama Penulis menempuh pendidikan serta saudara-saudaraku tercinta Ernawati, S.Kep, Irmawansyah, S.Pd., M.Pd, lrwan, S.Pd. Normayunita, S.Pd. atas segala do’a dan dukungan yang turut menjadi spirit dalam penyelesaian pendidikan Penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan
vi
untuk perbaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu Penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi pihak yang memerlukan dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang llmu Hukum, terkhusus bidang
hukum perikatan dan hukum jaminan
yang menjadi fokus
penelitian penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan RahmatNya kepada kita sekalian dan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian penulis. Amin.
Kendari, Agustus 2015
Muhamad Surya Putra
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ....................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................
ii
ABSTRAK .....................................................................................
iii
KATA PENGANTAR ....................................................................
iv
DAFTAR ISI...................................................................................
v
BAB I PENDAHULUAN .................................................................. A. Latar Belakang Masalah ..................................................
1 1
B. Rumusan Masalah ..........................................................
6
C. Tujuan Penelitian ............................................................
6
D. Manfaat Penelitian ..........................................................
7
1. Manfaat Teoritis .........................................................
7
2. Manfaat Praktis ..........................................................
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA......................................................... A. Perjanjian ........................................................................
9 9
1. Pengertian dan Perjanjian pinjam-meminjam dan pengaturan Perjanjian pinjam-meminjam ................
9
2. Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam ...............
13
B. Pernjanjian kredit .............................................................
15
1. Pengertian Perjanjian Kredit ......................................
15
2. Para Pihak dan Objek Perjanjian ...............................
20
3. Bentuk dan Subtansi Perjanjian Kredit........................
21
4. Sifat perjanjian Kredit .................................................
22
C. Jaminan Fidusia...............................................................
25
1. Pengertian Jaminan Fidusia ......................................
25
2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia ...........................
29
3. Pembebanan dan Bentuk Jaminan Fidusia .................
29
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia ......................................
32
5. Sertifikat Jamianan Fidusia..........................................
34
viii
D. Koprerasi .........................................................................
36
1. Tinjauan Koperasi Secara Umum ................................
36
2. Koperasi Simpan Pinjam..............................................
39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................ A. Tipe Penelitian ................................................................
43 43
B. Lokasi Penelitian..............................................................
43
C. Jenis dan sumber data ...................................................
43
D. Populasi dan sampel ......................................................
44
E. Teknik Pengumpulan Data .............................................
44
F. Analisis Data ...................................................................
45
G. Definisi Operasional ........................................................
45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......................
47
A. Koperasi Toro Meambo Kelurahan Arombu....................
47
B. Pelaksanaan Pernanjian Pinjaman Uang dengan Jaminan BPKB Motor pada Koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha..........................
53
C. Penyelesaian Wanprestasi Perjajian Pinjaman Uang dengan Jaminan Fidusia pada Koperasi Simoan Pinjam Toro Meambo di Kelurahan Arombu ...............................
55
D. Hambatan-Hambatan yang Dialami Koperasi Simpan Pinjam Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha dalam Penyelesaian Wanprestasi Pernjanjian Pinjaman Uang dengan Jaminan BPKB Motor ...............
60
BAB V PENUTUP………………………………………………………..
54
A. Kesimpulan………………………………………………….
55
B. Saran………………………………………………………….
55
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................... LAMPIRAN .....................................................................................
56 57
ix
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Salah
satu
upaya
dalam
rangka
pemberdayaan
ekonomi
masyarakatdiperlukan suatu badan perekonomian seperti koperasi. Pemerintah menunjuk koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat yangperlu dikembangkan peran sertanya dalam membantu masyarakatekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Landasan Hukum yang dijelaskan dalam UU No: 25 tahun 1992 koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan prinsif koperasi yang berdasarkan asas kekeluargaan, dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan 1
2
kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnyamenampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan
koperasi
perlu
diarahkan
sehingga
semakin
berperandalam perekonomian nasional Pengembangannya diarahkan agar koperasi
benar-benar
menerapkan
prinsip
koperasi
dan
kaidah
usahaekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomiyang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam Undangundang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedang giat-giatnya membangun di berbagai bidang, demi tercapainya
3
tujuan yang dicita-citakan, yaitu kehidupan yang adil dan makmur, sejahtera baik bidang ekonomi dan hukum. Pada masa sekarang sangat diperlukan peningkatan ekonomi pada masyarakat untuk mengembangkan potensi usaha kecil dan menengah, maupun pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di Indonesia. Salah satu keistimewaan koperasi antara lain kredit uang dalamkoperasi dilakukan dengan jalan bersatu dan bekerja sama untuk dapat memperoleh kredit yang dibutuhkan dan memberi manfaat dengan syarat-syarat yang mudah serta bunga yang rendah atas dasar kepercayaan para pihak dengan bekerjasama dalam meringankan beban hidupnya. Dalam pelaksanaan pemberian kredit sangat dibutuhkan jaminan. Hal ini dimaksudkan agar pihak debitur akan benar-benar melunasi hutangnya. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam waktu yang telah ditentukan, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan debitur. Salah satu bentuk jaminan yang biasa digunakan dalam pemberian kredit, baik dalam lembaga keuangan bank maupun non bank termasuk koperasi adalah jaminan fidusia. Adapun sifat hukum fidusia sebagai halnya bentuk-bentuk jaminan yang lain adalah bersifat accessoir (tambahan) perikatan pokok-pokok yang telah ada antara debitur dan kreditur, yaitu utang dan piutang. Pada fidusia, sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Untuk memberikan kepastian hukum dalam
4
lembaga fidusia, maka fidusia mendapat mengaturan dalam UU No : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan UU tersebut, untuk memberikan perlindungan kepada para pihak, maka perjanjian fidusia harus dibuatkan akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan pasal 5 UU No. 42 tahun 1999. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Toro Meambo berada di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha yang dalam memberikan kredit kepada para nasabahnya mensyaratkan adanya jaminan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan benda tidak bergerak adalah sertifikat tanah, sedangkan jaminan benda bergerak seperti BPKB motor, perabotan rumah tangga elektronik, misalnya televise dan kulkas, maupun perabotan lain, seperti kursi tamu. jaminan tersebut sangat penting sebagai pengaman kredit yang telah diberikan oleh pihak koperasi, agar kredit yang telah diberikan mendapat kepastian dalam pelunasan dibelakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Namun, di sisi lain para debitur peminjam dari Koperasi Simpan Pinjam Toro Meambo dalam melakukan usahanya,
tidak
selamanya
menguntungkan.
Debitur
sering
juga
mengalami kerugian, sehingga dari faktor tersebut mereka tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada koperasi sesuai kesepakatan yang telah diperjanjikan, sampai dengan jatuh tempo jangka waktu yang telah ditentukan. Ada juga dari sekian banyak debitur yang melakukan pinjaman, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, dengan harapan pada saat jatuh tempo debitur tersebut dapat melunasinya, akan
5
tetapi karena sesuatu hal, terkadang kondisi yang adatidak sesuai yang diharapkan, sehingga debitur tersebut tidak dapat menyelesaikan pembayaran seperti yang telah diperjanjikan pada awal pemberian kredit/peminjaman. Di pihak lain ada pula debitur yang sengaja tidak memenuhi kewajiban sesuai yang ada pada perjanjian kredit yang ditandatangani pada saat pemberian kredit, dengan alasan motor yang dijaminkan adalah motor yang sudah tua, sehingga jika pihak koperasi akan menarik motor tersebut tidak dimasalahkan oleh debitur. Ada pula debitur yang melihat terdapat beberapa hal dalam perjanjian kredit koperasi Toro Meambo yang tidak jelas ditentukan di dalam perjanjian yang memberatkan debitur, misalnya adanya pemotongan kredit pada awal kredit dicairkan, adanya uang jasa penagihan, dan besarnya denda harian yang tidak ditetapkan di dalam perjanjian kredit. Hal lain yang menjadi masalah dalam pelaksanaan pemberian kredit pada koperasi Toro Meambo adalah tidak adanya surat perjanjian fidusia antara debitur dan kreditur, sehingga tidak ada bukti jikadebitur telah menyerahkan BPKB motornya kepada pihak koperasi. Dalam hal ini debitur meragukan keamanan BPKB yang diserahkan siapa yang harus bertanggung jawab jika BPKB yang diserahkan tersebut hilang atau terjadi pergantian pengurus pada koperasi Toro Meambo sebelum debitur melunasi hutangnya/pinjamannya. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi, penulis
6
ingin melakukan penelitian ilmiah dan selanjutnya menuangkannya dalambentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Uang dengan Jaminan BPKB Motor pada Koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha”. B.
Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan penulis fokuskan dalam
penelitian ini adalah: 1. Apakah pelaksanaan perjanjian uang dengan jaminan BPKB motor pada koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan BPKB Motor pada Koperasi Simpan Pinjam Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha? 3. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha dalam penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan BPKB Motor ? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB Motor pada koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan BPKB Motor pada Koperasi Simpan Pinjam Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha. 3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha dalam penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan BPKB Motor ? D.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini penulis harapkan dapat memberi manfaat: 1.
Manfaat Teoritis a. Untuk mengembangkan pola berpikir kreditur guna menempatkan posisi hukum koperasi sebagai wadah yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. Untuk
manjadi
bahan
rujukan
dalam
penelitian-penelitian
selanjutnya terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit padak operasi dengan jaminan BPKB Motor dalm bentuk fidusia. 2.
Manfaat Praktis a. Untuk memberikan pemahaman tentang proses pelaksaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia harus berdasarkan prosedur hukum. b. Memberikan pemahaman kepada kreditur dalam hal ini badan usaha koperasi bagaimana cara mengamankan hak miliknya yang sudah diperoleh atau akan diperoleh.
8
c.
Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah jika debitur wanprestasi sehingga permasalahannya segera dapat diatasi serta untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkahlangkah pemecahan terhadap masalah yang timbul antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi.
9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.
Perjanjian
1.
Pengaturan Perjanjian Pinjam-Meminjam Perjanjian utang-piutang/pinjam meminjam (uang) bukan hal yang
asing, karena setiap hari selalu ada masalah yang terkait dengan perdiatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata menentukan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikankepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yangmenghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dan perjanjian utang piutang uang adalahtermasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam ini. Lebih jelasnyalagi secara yuridis pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, diatur dalam Bab Ketiga Belas KUH Perdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pinjam-meminjam. (Gatot Supramono, 2013:9) Obyek perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat menjadi obyek perjanjian utang-piutang karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Dalam praktek uang paling sering dijadikan obyek perjanjian pinjam-meminjam. Dalam
perjanjian
pinjam-meminjam
tersebut,
pihak
yang
meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan eadaan yang sama pula.
9
10
Adapun syarat sahnya perjanjian pinjam meminjam adalah mengikuti syarat sahnya perjanjian pada umumnya, yaitu syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1.
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2.
kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3.
suatu hal tertentu;
4.
suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama disebut syarat subyektif, karena menyangkut
subyek atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Dengan syarat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Adanya unsur kedua, yaitu kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, menurut Pasal 1329 KUH Perdata
bahwa
tiap
orang
erwenang untuk membuat suatu perikatan kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk itu.
Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa
byek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus dapat ditentukan asal 1333 KUH Perdata). Sedangkan unsur keempat, suatu sebab yang alal ialah bukan hal yang menyebabakan perjanjian, tetapi isi perjanjian sendiri. lsi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan,
11
maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata) (R. Wirjono Prodjodikoro, 2000:37). Terdapat dua pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam dalam hal ini perjanjian utang piutang, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang dan pihak yang menerima pinjaman uang. lstilah yang sering digunakan dalam perjanjian utang piutang, untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak
yang berpiutang atau kreditur, sedang pihak yang menerima
pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur. Sesuai
dengan
asas
konsensualisme para pihak
kebebasan
memiliki
berkontrak
kebebasan
dalam
dan
asas
membuat
perjanjian, sebuah perjanjian dapat dibuat secara lisan atau secara tertulis, hal ini terserah kepada para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian itu sendiri termasuk perjanjian utang piutang dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis. Dua syarat pertama disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena menyangkut obyek. Dengan syarat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan tetap sah danmengikat kedua pihak, karena harus dilandasi dengan kata sepakat
12
danharus dilaksanakan dengan itikad baik. Kebanyakan perjanjian secara lisan dilakukan karena para pihak merasa saling percaya. Kelemahannya apabila debitur ingkar janji atau bahkan menyangkal tidak pernahmembuat perjanjian, apalagi berbalik menuduh pihak kreditur mengada-ada, akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian utang-piutang dengan resiko uangnya hilang. Berbeda
dengan
perjanjian yang dibuat secara tertulis tujuan
utamanya adalah untuk kepentingan pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa para pihak yang berjanji. Dengan menunjukkan surat perjanjian, akan dapat mengungkapkan peristiwa yang diperbuat di masa lalu. Karena perjanjian utang piutang memiliki resiko yang tinggi, pada umumnya perjanjian utang piutang dibuat secara tertulis. Perjanjian utang piutang walaupun dapat dibuat secara lisan, sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis, karena akan lebih mudah membuktikan adanya peristiwa utang piutang. Perjanjian utang- piutang dapat
dibuat
dengan
akta
di bawah
tangan,
yaitu
para
pihak
membuatsendiri surat perjanjiannya dan ditandatangani bersama, biasanya mencantumkan pula tanda tangan saksi-saksinya. Dapat pula perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris, dengan cara mereka datang ke kantor notaris dan mengutarakan niatnya untuk membuat perjanjian utang piutang. Notaris adalah pejabat umum yang tugasnya membuat akta autentik. Notaris mengeluarkan salinan akta kepada para pihak, sedangkan asli akta autentik disimpan oleh notaris. Jika
13
salinan akta yang diberikan kepada para pihak itu hilang, rusak atau musnah, yang bersangkutan masih dapat meminta salinan lagi kepada notaris. B.
Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Wanprestasi
sebagaimanaditetapkan
artinya dalam
tidak perikatan
memenuhi atau
kewajiban
perjanjian.
Tidak
dipenuhinya kewajibandalam suatu perjanjian dapat disebabkan dua hal, yaitu: 1. karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian. 2. Karena keadaan memaksa Ada empat keadaan wanprestasi: 1.
tidak memenuhi prestasi
2.
terlambat memenuhi prestasi
3.
Memenuhi prestasi secara tidak baik
4.
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. (Djaja S. Meliana, 2007:100) Jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi
ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Walaupun demikian, menurut pasal 1238 KUH Perdata masih memerlukan teguran dari pengadilan. Sebaliknya, jika tenggang waktu pelaksanaan prestasi tidak ditentukan, maka debitur perlu diperingatkan/ditegur terlebih dahulu. Teguran dapat berupa: 1.
secara tertulis pribadi, disebut dengan istilah in-gebreke stelling.
14
2.
secara tertulis melalui pengadilan tertulis melalui pengadilan ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal1238 KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi, karena ketentun ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963. Oleh karena itu menurut Subekti cukup ditegur saja secara pribadi baik lisan atau secara tertulis. (Djaja S. Meliana, 2007:100)
Menurut Gatot Supramono, 2013:31 dalam perjanjian utang-piutang wanprestasi ada tiga bentuk: 1. Utang tidak dikembalikan sama sekali 2. Mengembalikan utang hanya sebagian 3. Mengembalikan utang akan tetapi terlambat waktunya Wanprestasi menimbulkan akibat hukum, yaitu: 1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata) 2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (pasal 1266 KUH Perdata) 3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhanperjanjian disertai gantirugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (pasal 1267 KUHPerdata) Adapun hak-hak kreditur jika debitur wanprestasi adalah sebagai berikut: 1. hak menuntut pemenuhan perikatan 2. hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan. 3. hak menuntut ganti rugi.
15
4. hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi. 5. hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi. C. 1.
Perjanjian Kredit Pengertian Perjanjian Kredit
Istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris, yaitu contract credit. Di Indonesia istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah dan berbagai surat edaran, yaitu: a. Instruksi
Presidium
Kabinet
Nomor
15/EKA/10/96,
yang
berisiinstruksi kepada bank bahwa dalam memberikan kredit bentukapapun, bank-bank wajib mempergunakan “akad perjanjian kredit”. b. Surat Edaran Bank Negara
Indonesia Unit 1
Nomor
:
2/539/UPK/Pemb/1996. c. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor: 2/643/Pemb/1996 tentang Pedoman Kebijaksaan di bidang Perkreditan. Dalam ketentuan tersebut di atas tidak ditemukan pengertian perjanjian kredit. Namun, para ahli memberikan pengertian perjanjian kredit, antara lain sebagai berikut: 1.
Sutarno, mengartikan perjanjian kredit adalah : “perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dankewajiban antara kreditur dan debitur”. Definisi terlalu singkat karena hanya difokuskan pada hak dankewajiban antara kreditur dan
16
debitur, sedangkan dalam perjanjiankredit yang paling prinsip adalah kesepakatan para pihak. 2.
Sutan Remy Sahdeini mengartikan perjanjian kredit adalah: “perjanjian
bank
sebagai
kreditur
dan
nasabah
sebagai
debiturmengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakandengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,imbalan atau pembagian hasil keuntungan” Selanjutnya Sutan Remy Sjahde ini mengemukakan tiga ciri perjanjian kredit, yaitu: 1.
Bersifat konsensual Sifat konsensual suatu perjanjian kredit merupakan ciri pertamayang membedakan dari perjanjian pinjam-meminjam uang yangbersifat riil.Menurut hukum Inggris perjanjian kredit adalahperjanjian loan of money yang dapat bersifat riil maupunkonsensual.Sedangkan menurut
hukum
Indonesia
perjanjian
kreditbukan
perjanjian
peminjaman uang yang bersifat riil.Perjanjiankredit merupakan perjanjian yang bersifat konsensual karenaperjanjian kredit secara jelas mencantumkan syarat-syarat yangmana meskipun perjanjian kredit telah ditandatangani oleh pihakbank dan debitur, debitur belum berhak menggunakan ataumelakukan penarikan kredit. Dengan kata lain, setelahditandatanganinya perjanjian kredit oleh kedua pihak, belumlahmenimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan
17
kreditsebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapatmenarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit masihharus bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukandi dalam perjanjian kredit. 2.
Penggunaan kredit tidak dapat digunakan secara leluasa Kredit
yang
diberikan
oleh
kreditur
kepada
debitur
tidak
dapatdigunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu seperti pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada kreditur untuk mengakhiriperjanjian secara sepihak dan untuk seketika dan sekaligusmenarik seluruh kredit dari debitur. Hal ini berarti debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit
yang
diperolehnya
berdasarkan
perjanjian
kredit
itu,
sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam mengganti. Oleh karena itu, perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuanBab XIII Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Syarat cara penggunaannya Hal yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian peminjaman uang adalah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit
18
bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Caralain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan cara debitur akanmenggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanian kredit bank, kredittidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlaknasabah
debitur.
Kredit
selalu
diberikan
dalam
bentuk
rekeningkoran yang penarikan dan penggunaannya selalu berada dalam pengawasan bank. 4. H. Salim, H.S. mengartikan pengertian perjanjian kredit adalah: “perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana krediturberkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur,dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, sertabiaya-biaya
lainnya
sesuai
dengan
jangka
waktu
yang
telahdisepakati antara keduanya”. Dari pengertian perjanjian kredit tersebut di atas, maka unsur-unsurperjanjian kredit adalah: 1.
adanya subyek hukum
2.
adanya obyek hukum
3.
adanya prestasi
4.
adanya jangka waktu
Subyek
hukum
perjanjian
kredit
adalah
kreditur
dan
debitur.rediturorang atau badan hukum yang memberikan kredit kepada
19
debitur. Debitur adalah orang atau badan hukum yang menerima kredit dari kreditur.Obyek dalam perjanjian kredit adalah kredit Kredit menurut rumusan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapatdipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatanpinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkanpihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktutertentu dengan pemberian bunga”. Dari pengertian kredit tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur yangterkandung dalam perjanjian kredit, yaitu: 1.
Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2.
Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3.
Degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggipula tingkat risikonya. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4.
Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.
20
Prestasi dalam perjanjian kredit adalah pihak kreditur memberikan kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta baiay-biaya lainnya. Besarnya pokok ditentukan oleh kedua belah pihak dan besarnya bunga ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Bunga adalah pendapatan yang diterima kreditur secara berkala atas penggunaan kredit oleh debitur sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit. Biaya-biaya lain meliputi denda keterlambatan dalam pembayaran pokok dan bunga. Besarnya denda yang dibebankan kepada debitur adalah bervariasi, karena masing-masing bank telah menentukanbesarnya denda keterlambatan. Jangka waktu adalah masa berlakunya perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak, ada jangka waktu satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun ke atas. Semakin lama jangka waktu kredit, semakin kecil angsuran yang harus dibayar oleh debitur.
2.
Para Pihak dan Obyek Perjanjian Kredit Para pihak dalam perjanjian kredit yaitu kreditur dan debitur. Kreditur
adalah bank yang menyediakan kredit kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit.Debitur adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang menerima kredit dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit. DalamUU No. 8 tahun 1998 ditentukan para pihak yang terkait dalam kredit bank adalah pihak bank dan nasabah debitur. Sementara itu yang menjadi obyek dalam perjanjian kredit bank adalah berupa kredit atau uang, dengan sistem pembayaran secara angsuran.
3.
Bentuk dan Substansi Perjanjian Kredit Dalam penjelasan Pasal 8 ayat tahun 1998 ditentukan bahwa
pemberian kredit atau pembiayaanberdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Setiapperjanjian kredit yang dibuat wajib memuat sekurang-kurangnya: a. identitas kreditur dan debitur secara benar, lengkap, dan jelas; b. tujuan penggunaan kredit;
21
c. jumlah uang dan jenis mata uang tertentu; d. jangka waktu perjanjian; e. besar dan tata cara perhitungan bunga; f. jaminan kredit; g. hak dan kewajiban kreditur dan debitur; h. syarat-syarat penarikan kredit; i.
hal-hal yang menibulkan kewajiban materiil bagi debitur, dan
j.
pernyataan debitur bahwa debitur telah mengerti danmenyetujui isi perjanjian kredit. (H. Salim, H. S., 2006:119)
Dalam prakteknya, substansi kontrak itu telah disiapkan oleh bank,sedangkan nasabah tinggal menandatangani perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit yang telah disiapkan substansinya oleh salah satu pihak disebut dengan perjanjian baku.
4.
Sifat Perjanjian Kredit Dalam hal sifat perjanjian kredit bank para ahli memberikan tafsiran
terhadap pasal 1754 KUH Perdata. Hal ini disebabkan karena di dalam KUH Perdata tidak ditemukan istilah perjanjian kredit, bahkan dalam UndangUndang No. 10 tahun 1998 sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit, yang ada hanya pengertian kredit. Ketentuan pasal 1754dapat diuraikan sebagai berikut: “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihakpertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakaikepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akanmengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlahdan keadaan yang sama”. (Marhainis Abdul Hay, 1975:67) Marhainis Abdul Hay menyatakan ketentuan pasal 1754 KUH Perdatatentang perjanjian pinjam mengganti mempunyai pengertian yang identic dengan perjanjian kredit bank. Wirjono Projodikoro memberikan tafsiran tentang pasal 1754 KUHPerdata sebagai berikut:
22
“ketentuan yang tercantum dalam pasal 1754 KUH Perdata sebagai persetujuan yang bersifat riil. Hal ini dapat dimaklumi karena pasal 1754 tidak menyebutkan bahwa pihak pertama mengikatkan diri untuk memberikan suatu jumlah tertentu barang yang menghabis, melainkan bahwa pihak yang satu memberikan suatu jumlah tertentu barang yangmenghabis karena pemakaian” (Wirjono Projodikoro, 1974:38) Mariam
Darus
Badrulzaman
mengemukakan
bahwa
sifat
perjanjiankredit bank adalah: “perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir, yang dikuasai oleh undang-undang Perbankan dan bagian umum KUH Perdata. Penyerahan uangnya adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak”. (Mariam Darus Badrulzaman, 1983: 28). Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa perjanjian kredit bankselalu
merupakan
perjanjian
yang
bersifat
konsensuil,
danmengemukakan sebagai berikut: “Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syaratsyarattangguh atau klausul conditions precedent, tidak dapat dibantah lagibahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual sifatnya. Halyang dimaksud dengan syarat-syarat tangguh atau conditionsprecedent pada suatu perjanjian kredit ialah fakta atau peristiwa yangharus dipenuhi atau terjadi terlebih dahulu setelah perjanjianditandatangani oleh para pihak sebelum bank berkewajibanmenyediakan kredit, dan sebaliknya sebelum nasabah debitur berhakuntuk menggunakannya. Dengan kata lain, setelah perjanjian kreditditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belumberhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atausebaliknya pula setelah ditandatanganinya perjanjian kredit oleh keduabelah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untukmenyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan.Hak nasabahdebitur untuk menarik kredit atau kewajiban bank untuk menyediakankredit, masih tergantung pada telah dipenuhinya seluruh syarat-syarattangguh atau condition precedent yang ditentukan di dalam perjanjiankredit tersebut.Dengan demikian, perjanjian kredit yang mengandungsyarat-syarat tangguh atau condition precedent merupakan perikatanbersyarat dengan syarat-
23
syarat tangguh sebagaimana yang dimaksudoleh pasal 1754 KUH Perdata.Dengan demikian perjanjian kredit yangmengandung syaratsyarat tangguh atau condition precedent itu adalahjelas merupakan perjanjian konsensual dan bukan perjanjian riil”. Dari
beberapa
pendapat
di
atas
dapat
disimpulkan
sifat
perjanjiankredit sebagai berikut: a.
Marhainis Abdul Hay berpendapat bahwa perjanjian kredit banksama dengan perjanjian pinjam mengganti sebagaimana yang disebut dalam pasal 1754 KUH Perdata.
b.
Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit sebagai perjanjian riil.
c.
Sutan
Remy
Sjahdeini
melihat
perjanjian
kredit
bank
sebagaiperjanjian konsensuil. Penandatanganan perjanjian kredit didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh nasabah debitur. Berdasarkan permohonan itu, bank mengeluarkan Surat Keputusan Kredit pernyataan bahwa permohonan yang diajukan oleh nasabah debitur disetujui oleh bank dan nasabah diminta oleh bank untuk menyelesaikan administrasi dan perjanjian kredit. Perjanjian kredit bank itu dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan dan formal. Setelah penandatanganan perjanjian kredit bank dengan nasabah debitur, bank menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah debitur secara riil/kontan/nyata. Berdasarkan fakta tersebut, maka perjanjian kredit bank yang ditandatangani oleh para pihak bersifat formal dan uang yang diserahkan oleh bank kepada nasabah debitur bersifat ril/kontan/nyata.
D. 1.
Jaminan Fidusia Pengertian Jaminan Fidusia Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam Bahasa
Indonesia. Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
24
menggunakan istilah "fidusia". UU No. 42 Tahun 1999 ini menjadi dasar hukum berlakunya fidusia di Indonesia. Dengan demikian, istilah “fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum di Indonesia. Pengertian Fidusia secara yuridis diatur di dalam Pasal 1angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan
Fidusia, bahwa Fidusia
adalah
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya kan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Dr. A. Hamzah Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah: “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-Jevering dan hanya dimiliki kreditur secara epercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan arangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi ukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau ouderdan atas nama kreditureigenaar". (H. Salim H.S., 2005:56). Dari definisi di atas, terlihat unsur-unsur fidusia sebagai berikut: 1. adanya pengoperan 2. dari pemiliknya kepada kreditur; Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:
25
1. Menampung
kebutuhan
masyarakat
mengenai
pengaturan
jaminan fidtJsia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. 2. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia. Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik, atau
hak tanggungan,
merupakan
perjanjian
suatu
yang
maka
perjanjian fidusia juga
assessoir
(perjanjian
ikutan).
Maksudnya adalah perjanjian assessoir itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikut perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutangpiutang. Hutang yang dijamin dengan fidusia menurut pasal 1 angka 7, maka yang dimaksud dengan hutang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah uang, baik secara langsung maupun secara kontinjen. Karena itu, hutang yang dijamin dengan fidusia yang dijamin dengan fidusia adalah sebagi berikut : (1) Hutang yang telah ada. (2) Hutang yang akan ada di kemudian
hari (kontinjen), tetapi telah
diperjanjikan dan jumlahnya sudah tertentu. Misalnya, hutang yang timbul dari
pembayaran
yang
dilakukan
oleh
kreditur
kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
untuk
26
(3) utang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban tuk dipenuhi. Misalnya, hutang bunga atas perjanjian pokok yang jumlahnya akan ditentukan kemudian. Benda yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia adalah sebagai berikut: 1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. 2. Dapat atas benda berwujud. 3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang. 4. Benda bergerak. 5. Benda tidak
bergerak yang
tidak
dapat diikat dengan
hak
tanggungan. 6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik. 7. Baik
atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang
akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia ter sendiri. 8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda. 9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda. 10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia . 11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
27
12. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia . 2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia Subyek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau koperasi pemilik benda menjadi obyek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau koperasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Adapun Obyek jaminan menurut UU Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu : 1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan 2. Benda bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Yang dimaksud dengan
bangunan
yang
tidak
dibebani hak
tanggungan adalah dalam kaitanya dengan bangunan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun 3. Pembebanan
dan Bentuk Jaminan Fidusia
Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan “ akta
jaminan fidusia". Akta jaminan fidusia ini
haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1.
Haruslah berupa akta notaris
2.
Haruslah dibuat dalam bahasa Indonesia
3.
Haruslah berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
28
a. identitas para pemberi fidusia, berupa: (1)
nama lengkap;
(2)
agama;
(3)
tempat tinggal/tempat kedudukan;
(4)
tempat lahir;
(5)
tanggal lahir;
(6)
jenis kelamin;
(7)
status perkawinan;
(8)
pekerjaan.
b. Identitas pihak penerima fidusia, yakni tentang data seperti tersebut di atas c. Haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia. d. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia. e. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yakni tentang identifikasi benda tersebut dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah, seperti benda dalam persediaan f. Berapa nilai penjaminannya. g. Berapa nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. (Munir Fuady, 2003:20). Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UU No. 42 tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (accesoir) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
29
b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c. uraian mengenai benda yang menjadi obyek jamianan fidusia; d. nilai penjaminan; e. nilai benda yang menjadi jaminan fidusia. 2. Utang yang pelunasannya dijaminkan dengan jaminan fidusia adalah: a. Utang yang telah ada; b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau c. Utang
yang poada utang eksekusi dapat ditentukan
jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi; d. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia; e. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis
benda termasuk piutang, baik yang telah
ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain,seperti: i. jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
30
ii. jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda
yang
menjadi
obyek
jaminan
fidusia
diasuransikan. Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris Substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan lindungi pemberi fidusia mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk Jaminan Fidusia, maka UndangUndang
tentang
Fidusia, yakni No.
42 Tahun 1999 kemudian
mengaturnya dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18. Selain itu pendaftaran jaminan fidusia diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, yang terdiri atas 4 Bab dan 14 pasal. Salah satu Bab ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang Pendaftaran Fidusia. Dalam Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Rebupblik Indonesia maupun berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Salah satu ciri jaminan hutang yang modern adalah terpenuhinya unsur publisitas. Maksudnya, semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya
31
atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi seputar jaminan hutang tersebut. Asas publisitas ini menjadi semakin enting terhadap jaminan-jaminan hutang yang fisik obyek jaminannya dak diserahkan kepada kreditur, seperti jaminan fidusia ini. Karena itu, ewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke instansi yang berwenang erupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat enting itu Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitur terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang obyek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal. (Munir Fuady, 2003:30) Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap sebagai berikut: a. Benda obyek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal ayat [1]). b. Benda
obyek jaminan fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11
a at [2]). c. Terhadap perubahan
isi Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat
[1]). Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak. Tempat pendaftaran Fidusia ada di bawah Kantor inilah yang akan
fidusia
naungan
adalah Depatemen
mengurus
di Kantor
Pendaftaran
Kehakiman
administrasi
Republik
pendaftaran Fidusia
tersebut. Untuk kebutuhan pendaftaran Jaminan Fidusia
Kantor
Pendaftaran Fidusia akan mencatat Jaminan Fidusia Daftar Fidusia.
32
Pencatatan dalam buku fidusia tersebut diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia Fidusia lahir dalam praktek hukum yang dituntun oleh yurisprudensi, baik yurisprudensi di negeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktek, dalam perkembangan dusia tidak
mendapat pengaturan
perundang-undangan. mengatur
tentang
Yurisprudensi
prosedural
dan
yang
berarti dalam
tentang proses
Fidusia
peraturan
tidak
pembebanan
sampai fisdusia.
Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata Hukum Fidusia, sebab disamping menimbulkan ketidak pastian hukum,
absennya
kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya,
adanya hak
barang fidusia tanpa saepengetahuan kreditur, tidak adanya prefensi bagi kreditur, dan lain-lain. dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18. Selain itu pendaftaran jaminan fidusia diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan
33
Biaya Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, yang terdiri atas 4 Bab dan 14 pasal. Salah satu Bab ketentuan dalam Peraturan Pemerinyah tersebut mengatur tentang Pendaftaran Fidusia. Dalam Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Rebupblik Indonesia maupun berada di dalam wilayah negara Republik ndonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Salah satu ciri jaminan hutang yang modern adalah terpenuhinya unsur publisitas. Maksudnya, semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga
kreditur
atau
khalayak
ramai
dapat
mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi seputar jaminan hutang tersebut.
Asas publisitas ini menjadi semakin
penting terhadap jaminan-jaminan hutang yang fisik obyek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur, seperti jaminan fidusia ini. Karena itu, kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting itu
Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitur
terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli kreditu atau calon kreditur mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk Jaminan Fidusia, maka Undang-Undang tentang Fidusia, yakni No.
42 Tahun 1999 kemudian mengaturnya dengan
mewajibkan setiap jaminan fidusia didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pendaftaran
34
jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18. Selain itu pendaftaran jaminan fidusia diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, yang terdiri atas 4 Bab dan 14 pasal. Salah satu Bab ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang Pendaftaran Fidusia. Dalam Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Rebupblik Indonesia maupun berada di dalam wilayah negara Republik ndonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Salah satu ciri jaminan hutang yang modern adalah terpenuhinya unsur publisitas. Maksudnya, semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin
baik, sehingga
kreditur atau khalayak ramai dapat
mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi seputar jaminan hutang tersebut. Asas publisitas ini menjadi semakin enting terhadap jaminan-jaminan hutang yang fisik obyek jaminannya dak diserahkan kepada kreditur, seperti jaminan fidusia ini. Karena itu, ewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat enting itu Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitur terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang obyek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal. (Munir Fuady, 2003:30)
35
Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap sebagai berikut: a. Benda obyek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal ayat [1]). b. Benda
obyek jaminan fidusia yang berada di luar negeri (Pasal
11 a at [2]). c. Terhadap perubahan isi Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat [1]). Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak. Tempat pendaftaran Fidusia ada di bawah Kantor inilah yang akan tersebut.
Untuk
fidusia
naungan
adalah Depatemen
mengurus
kebutuhan
di Kantor
Kehakiman
administrasi
pendaftaran
Pendaftaran Republik
pendaftaran Fidusia
Jaminan
Fidusia
Kantor
Pendaftaran Fidusia akan mencatat Jaminan Fidusia Daftar Fidusia. Pencatatan dalam buku fidusia tersebut diberi Tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
5. Sertiifikat Jaminan Fidusia Sebagi bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan "Sertifikat Jaminan Fidusia". Ketentuan-ketentuan mengenai Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :
36
a. Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. b. Sertifikat tersebut diserahkan kepada penerima fidusia. c. Tanggal
dari
sertifikat
tersebut
sama
dengan
tanggal
penerimaan permohonan fidusia. d. Sertifrkat Jaminan Fidusia merupakan
salinan dari Buku Daftar
Fidusia; e. Isi dari sertifikat Jaminan Fidusia antara lain adalah hal-hal yang disebut dalam pernyataan pendaftaran fidusia, yaitu sebagai berikut : 1) ldentitas pihak pemberi fidusia. 2) ldentitas pihak penerima fidusia. 3) Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia. 4) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. 5) Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusia. 6) Uraian
rnenqenai benda yang rnenjadi obyek jaminan usia.
7) nilai penjaminan, dan 8) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. f. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan pula irah-irah tulisan : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” g. Dengan demikian, sertifikat
penjaminan
fidusia
mempunyai
eksekutorial, yakni mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
37
h. Jika terjadi perubahan
atas data yang tercantum dalam Sertifikat
Jaminan Fidusia, mak penerima fidusia wajib rmohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia i.
Jika ada Pengajuan permohonan pendaftaran tersebut, maka : 1) Kantor pendaftaran
Fidusia mencatat pada Buku Daftar
Fidusia 2) Pencatatan tersebut
dilakukan
pada
tanggal
yang
sama
dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 3) Kantor pendaftaran
Fidusia
menerbitkan
Pernyataan
Perubahan. 4) Perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia. (Munir Fuady, 2003:3) E. Koperasi 1.
Tinjauan tentang Koperasi Secara Umum Koperasi
mempunyai
arti
bekerja
sama.
Adanya
kerja
samadimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang semula sukar dicapaioleh orang-perseorangan, tetapi akan mudah dicapai bila dilakukan kerjasama antara beberapa orang. Misalnya, pengumpulan sejumlah uang tunai secara kooperatif yang dapat dipinjamkan kepada anggota-anggota koperasi dengan suatu bunga yang lebih ringan daripada orang meminjam pada bank atau pada seseorang yang meminjamkan uangnya. Atau pembelian barang-barang konsumsi secara bersama-sama dengan harga yang lebih murah dari pada membeli barang tersebut secara sendiri-sendiri.
38
Dengan kata lain yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu kerjasama antara orang-orang yang tidak bermodal untuk mencapai suatu tujuan kemakmuran secara bersama, bukan untuk mencari keuntungan. Dalam
undang-undang
Perkoperasian
No.
17
tahun
2012
diaturbahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.No. 17 tahun 2012 Koperasi berbeda dengan bentuk usaha lainnya (firma, CV, dan PT), yaitu: 1.
Unsur para pihak Pada
koperasi,
para
pihak
adalah
orang-orang
yang
tidak
bermodal.Jadi untuk mendapatkan suatu jumlah modal yang besar, haruslah para pihak banyak jumlahnya. Sedangkan pada bentuk usaha lain, para pihak tidak perlu banyak jumlahnya, dua orang atau tiga orang saja sudah cukup, yang masing-masing memiliki modal yang cukup. 2.
Unsur tujuan Pada koperasi, tujuannya adalah untuk kemakmuran bersama, yakni pada
kebutuhan
kebendaan
bagi
masing-masing
anggota.
Sedangkan pada bentuk usaha lainnya, tujuannya adalah keuntungan bagi sekutu-sekutunya. 3.
Unsur modal
39
Pada koperasi masalah modal dipupuk atau dikumpulkan dari setoran pokok, Sertifikat modal koperasi sebagai modal awal, hibah, modal penyertaan, dan pinjaman-pinjaman, serta sumber lain yang sah, sepeti yang dimaksudkan dalam pasal 66 undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Sedangkan pada bentuk usaha lainnya, terdiri atas pemasukan-pemasukandari para sekutu yang dilakukan sekali saja dengan jumlah yang besar seperti dimaksud pasal 16 KUHD pendirian firma. 4.
Pembagian sisa hasil usaha Pada koperasi, pembagian sisa hasil usaha akan dibagikan kepadaanggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota setelah dikurangi dengan dana cadangan. Sedangkan pada bentuk usaha lain, keuntungannya akan dibagikan sebanding dengan jumlah pemasukannya. Saat ini, masalah perkoperasian telah diatur dalam undang-undang
No. 17 tahun 2012 sebagai pengganti undang-undang No. 25 tahun 1992. Sebelum undang-undang No. 25 tahun 1992, masalah perkoperasian diatur dengan undang-undang No. 12 tahun 1967. Adapun landasan koperasi menurut undang-undang No. 17 tahun 2012 adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.dengan UU No. 25 tahun 1992 di mana koperasi berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
40
Tujuan koperasi menurut ketentuan pasal 4 UU No. 17 tahun 2012 adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Koperasi Indonesia memiliki nilai dan prinsip: 1. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi, yaitu : a.
kekeluargaan;
b.
menolong diri sendiri;
c.
bertanggung jawab;
d.
demokrasi;
e.
persamaan;
f.
berkeadilan; dan
g.
kemandirian.
2. Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu : a. kejujuran b. keterbukaan; c. tanggung jawab; dan d. kepedulian terhadap orang lain. (pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2012). Selanjutnya koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi: a. keanggotaan koperasi bersifat suka rela dan terbuka; b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokrasi;
41
c. Anggota berpartisipasi aktif dalm kegiatan ekonomi Koperasi; d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan indipenden; e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan Koperasi; f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatanpada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. g. Koperasi bekerja untuk pembangunan pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
2.
Koperasi Simpan Pinjam Mengenai Koperasi Simpan Pinjam diatur pada Bab X Pasa l 88
sampai dengan Pasal 95 UU No. 17 Tahun 2012, yang mengatur tentang Koperasi Simpan Pinjam. Pasal 88 ayat (1) menentukan bahwa Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri. Sementara pada ayat (2) diatur bahwa untuk memperoleh izin usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan Pasal 89 mengatur tentang kegiatan koperasi Simpan Pinjam yang meliputi: a. Menghimpun dana dari Anggota;
42
b. memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan c. menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya. Koperasi Simpan Pinjam dapat mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder dengan tujuan untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar Koperasi Simpan Pinjam, sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 91, bahwa : 1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi serta mengembangkan kerjasama antar-Koperasi Sirnpan Koperasi Simpan Pinjam dapat mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder. 2) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan: a. Simpan pinjam antar-Koperasi
Simpan
Pinjam
yang
menjadi anggotanya; b. manajemen risiko; c. Konsultasi manajemen usaha simpan pinjam; d. Pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam; e. standarisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan anggotanya; f. pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau g. pemberian bimbingan dan konsultasi.
untuk
43
3) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang
memberikan
Pinjaman
kepada
Anggota
perseorangan Mengenai pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam, Pasal 92 mengatur bahwa : 1) Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh pengurus
atau pengelola profesional berdasarkan standar
kompetensi 2) pengawas
dan
Pengurus
Koperasi
Simpan
Pinjam
harus
menuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri. 3) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang rangkap
sebagai
Pengawas,
Pengurus,
atau
pengelola
Koperasi Simpan Pinjam lainnya. Selanjutnya
Pasal
93
Undang-Undang
Perkoperasian
mengatur bahwa : 1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian 2) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai
keyakinan
atas
kemampuan
dan
kesanggupan
peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian. 3) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.
44
4) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. 5) Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. 6) Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dalam
bentuk
Pinjaman
kepada
anggota Dalam hal Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, peran Pemerintah diperkuat dengan pembentukan Lembaga Penqawasan Koperasi Simpan yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah ini harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 diundangkan. Hal ini sesuai Ketentuan yang diatur dalam Pasal 100 UU No. 17 Tahun 2012 tentang Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, yaitu: 1) Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam. 2) Lembaga Pengawasan
Koperasi
Simpan
bertanggun jawab
kepada Menteri 3) Pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur Pemerintah. 4) Lembaga
Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus dibentuk paling lambat sejak UndangUndang ini diundangkan.
45
Selain itu dalam hal jaminan terhadap Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, diwajibkan menjamin Simpanan Anggotanya. Dalam kaitan ini, Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Sirnpan ini menyelenggarakan program penjamin Simpanan ini dapat diikuti oleh Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan sesuai yang
ditentukan dalam ketentuan perundangan-undangan yang
berlaku . Adapun ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 94 UU No. 17 Tahun 2012).
46
BAB III METODE PENELITIAN
A.
Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yang ingin
menelaahmasalah tanggung jawab debitur koperasi Toro Meambo yangmelakukan wanprestasi dengan jaminan fidusia dengan menggunakan dasar kajian aturan hukum yang berlaku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. B.
Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada koperasi “Toro Meambo” Kelurahan
Arombu Kecamatan Unaaha dengan pertimbangan bahwa pada koperasi Toro Meambo kredit diberikan dengan jaminan fidusia dan terdapat beberapa debitur yang wanprestasi dalam melakukan pembayaran angsuran kreditnya. C.
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data
primer, yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait dengan pemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi Toro Meambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang diteliti.
47
D.
Populasi dan Sampel Adapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggota
koperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan BPKB motor. Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu dari pihak koperasi Toro Meambo yaitu Manager Koperasi, 1 orang staf Operasi Koperasi (sekaligus bertugas sebagai staf resort) dan 1 orang Kasir koperasi Toro Meambo Unit Unaaha. Dari pihak debitur koperasi, terdiri dari 3 orang anggota koperasi Toro Meambo Unit Unaaha yang menjadi debitur dan melakukan wanprestasi. E.
Teknik Pengumpulan Data Untuk memndapatkan data yang akurat dan relevan, dalam
penelitianini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode: 1.
Penelitian
pustaka (library research), antara lain data melalui
peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun dokumen lainnya yang berupa perjanjian-pemberian kredit pada koperasi Toro Meambo terkait dengan tanggung jawab debitur yang melakukan wanprestasi. 2.
Penelitian Lapangan (Field research), yaitu upaya mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung kepada responden atau informan dengan melakukan tanya jawab langsung sehinggadiperoleh data yang representatif sesuai dengan masalah yang diteliti.
48
F.
Analisis Data Data yang berhasil dikumpulkan diolah dan disusun secara teratur
dan sistematis. Selanjutnya dilakukan analisis secara normatif kualitatif, yakni menganalisis data dengan menguraikan dan menjabarkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, maupun teori-teori hukum yang ada. G.
Definisi Operasional Untuk memdapatkan kesamaan pemahaman dalam karya ilmiah ini,
maka penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1.
Perjanjian kredit adalah perjanjian peminjaman uang antara KSPToro Meambo sebagai pemberi pinjaman dengan debitur sebagaipenerima pinjaman.
2.
Koperasi
adalah
koperasi
Toro
Meambo
yang
merupakan
koperasibadan hukum. 3.
Kreditur adalah koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
4.
Debitur adalah penerima kredit atau pemimjam yang mengadakan perjanjian kredit dengan koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
5.
Tanggung jawab adalah bentuk konsekuensi yang harus dipatuhi oleh debitur jika melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati.
49
6. Wanprestasi yaitu tidak melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian pemberian kredit pada koperasi Toro Meambo. 7. Jaminan adalah jaminan fidusia dengan obyek BPKB motor.
50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Koperasi Toro Meambo Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Koperasi Toro Meambo didirikan berdasarkan akta Badan Hukum No. 33/PAD/02-02/XI/2003. Dari akta pendirian tersebut diketahui bahwa Koperasi Toro Meambo resmi sebagai badan hukum sejak lahun 2003 dan mulai menjalankan kegiatan yang
memberikan pinjaman kepada
masyarakat yang membutuhkan. Koperasi Toro Meambo unit Unaaha ini berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 227 Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha. Koperasi ini merupakan unit dari
Koperasi Toro
Meambo yang berkedudukan di Kendari Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat. Koperasi Toro Meambo Kendari ini didirikan dengan Akta Nomor 745/BH/DKP.21/Vlll/2000, yang pada awal pendiriannya bernama KSU (Koperasi Serba Usaha) Toro Meambo. Sejak berdirinya tahun 2003, Koperasi Toro Meambo unit Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha telah
melayani 1070 orang debitur sebagai
peminjam. Dalam memberikan pelayanan Kredit, Koperasi Toro Meambo melayani debitur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun debitur yang bukan berstatus sebagai PNS.
Hanya saja, jika debitur
berstatus PNS tidak wajib untuk memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), melainkan diwajibkan menjaminkan gaji yang harus dipotong setiap bulan sebagai pembayaran angsuran
kredit kepada koperasi.
Penjamin gaji
51
diberikan debitur dengan membuat Surat Kuasa Pemotongan Gaji. Lain halnya jika debitur tidak barstatus PNS, maka pihak koperasi mewajibkan debitur untuk memberikan jaminan berupa sertifikat tanan dan bangunan BPKB motor di mana untuk jaminan BPKB motor kendaraanya tetap berada
pada debitur/peminjam. Dengan demikan jaminan BPKB motor
yang diberikan oleh debilur adalah jaminan fidusia. Khusus debitur yang menjaminkan BPKB motor tercatat pernah mencapai 561 orang namun perjanjian kredlt yang masih berjalan sampai tercatat dari buIan Januari sampai dengan Juli 2015 ada sekitar 200-an debitur. Jumlah pinjaman uang yang dapat dilayani oleh koperasi Toro Meaambo adalah maksimal
Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
dengan Jangka waktu 10 (sepuluh) bulan masa angsuran. Adapun susunan pengurus koperasi Toro Meambo unit Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha adalah sebagai berikut : a. Manager Bapak Armanto b. 2 (due) orang staf operasi: bapak Amril N. dan bapak Nurdin (yang juga merangkap sebagai stat resort) c. 1 (satu) crang kasir : ibu Filah Kurniawan d. 1 (satu) orang Juru buku : lbu Erlita e. 1 (satu) orang staf bagian pinjaman : lbu Wisti f. 1 (satu) orang staf resort yang menagani 1 (satu) resort. Terdiri dari 6 Resort, yaitu resort 1 sampai dengan resort 6 Resort I : Bapak Jeriawan
52
Resort II
: Bapak Chandra S.
Resort Ill
: Bapak Robin D.
Resort IV
: Bapak Muslimin
Resort V
: Bapak Agusrin
Resort VI
: Bapak Abd. Kadir (Data dan koperasi Toro Meambo,
9 Juli 2015). Adapun tugas masing-masing staf tersebut sebagai berikut : a. Staf operasi bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas masingmasing staf resort. b. Kasir bertugas untuk mencairkan kredit debitur (yang datam Surat Perjanjian Kredit Koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha disebut sebagai Pihak Kedua (II). Selain itu kasir bertugas pula sebagai penerima penyetoran angsuran debitur setiap bulan berjalan. c. Juru buku bertugas menyalin data-data debitur dan merekap jumlah debitur dengan masing-masing kondisinya. d. Staf bagian peminjaman bertugas membukukan kredit debitur yang telah dicairkan oleh kasir. e. Staf resort bertugas mencari debitur sekaligus penagihan
kepada
debitur
jika
pada
tanggal
melakukan iatuh
tempo
pembayaran angsuran debitur tidak melakukan kewajibannya. Staf resort bertugas pula membantu menaksir penentuan besarnya pinjaman yang layak bagi masing-masing
debitur. Menurut bapak
53
Nurdin Staf Operasi koperasi merangkap staf resort, bahwa penentuan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur sangat tergantung pada beberapa hal sebagai berikut : 1. Kondisi debitur, yaitu kemungkinan kemampuan debitur dalam mengembahkan pinjaman ; 2. ada/tidak adanya usaha debitur.: 3. keadaan
fisik barang jaminan. (wawancara
dengan bapak
Nurdin, staf resort 9 Juli 2015). Manager sebagai pemimpin koperasi bertindak selaku pihak yang badan hukum koperasi (dalam hal ini sebagai pihak pertama [I]) dalam setiap perjajian
dengan debitur. Manager bertindak sebagai kebijakan
dalam menyetujui/menandatangi Surat Perjanjian Kredit. Mengenai format perjanjian pinjaman uang pada Koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha, yang harus diisi ketika seseorang akan mengajukan pinjaman uang adalah terdiri dari : a. Surat permohonan pengajuan pinjeman yang ditandatangani oleh pemohon. Jika pemohon berstatus PNS maka surat permohonan pinjaman
tersebut
harus
ditandatangani
pula
oleh
Kepala
Dinas/lnstansi dan Bendahara di mana yang bersangkutan menjadi PNS. b. Suiat Keterangan Perincian Gaji (khusus untuk pemohon PNS). c. Surat Kuasa Pemotongan Gaji (khusus untuk pemohon PNS) d. Surat izjn suami/istri (bagl pemohon yang sudah menlkah)
54
e. Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang ditandatangani oleh KSP Toro Meambo sebagal Plhak I dan Pemohon sebagai Pihak II, serta mengetahui Kepala
Dinas/lnstansi di mana yang bersangkutan
menjadi PNS. SPK ini dibubuhi dengan materai Rp 6000,f. Surat Keterangan, yaitu format yang berisi keterangan dari Kepala Desa/Lurah tempat pemohon berdomisili yang menyatakan bahwa barang yang dijadikan jamlnan, berupa tanah atau kendaraan motor
benar-benar
ditandatangani
oleh
adalah pemilik
milik
pemohon. Format ini
tanah/kendaraan
dan
Kepala
Desa/Lurah (format terlampir). (Sumber data : format kelengkapan administrasi perjanjian pinjaman uang koperasi Toro Meambo unit Unaaha). Surat Perjanjian Kredit (SPK) berisi ketentuan-ketentuan perjanjian peminjaman uang yang terdiri dari 9 pasal. Beberapa ketentuan yang cukup penting, yaitu : a. Pasal II SPK ditentukan bahwa Plhak II (Kedua) dalam hal lnl oebitur diwajibkan mengangsur pinjaman sebesar ……………… disesuaikan dengan kesanggupan debitur) dan ditambah bunga 6% dari saldo pinjaman setiap bulannya, sesuai tabel selama 10 (sepuluh) buIan. Penyetoran angsuran setiap bulannya ditentukan pula di dalam Pasal II tersebut yaitu paling lambat tanggal 5 (lima). b. Pasal
Ill.
mernbayar
apabila
karena sesuatu
hal Pihak
II tidak
angsuran sebagairnana yang ditetapkan
di
dapal tabel
55
pembayaran atau kuitansi
pcnaglhan,
rukenakan bunga sebesar 6% dari saldo
maka Pihak II
tetap
pokok yang ada untuk
senap tunggakan. c. Pasal
IV, bahwa
Pihak
II telah
menyerahkan barang surat
berharga berupa sebagai jaminan (diisi oleh pemohon sesuai dengan barang jarmnan yang akan diberlkan). d. Hal-hal lain yang belum atau kurang lengkap diatur dalam perjanjian ini diputuskan kedua belah pihak dengan jalan/cara musyawarah. Pada Koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha juga mewajibkan kepada setiap peminjam untuk memasukkan uang Simpanan sebesar 5%(lima persen) dari pinjaman yang diberikan. Jadi jika pinjaman yang diberikan adalah sebesa.r Rp 5.000.000,· (lima juta), maka besarnya uang simpanan yang diwajibkan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus hma puluh ribu rupiah). Kewajiban lain bagi debitur Koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha adalah adanya denda harian sebesar 0,01% dari sisa pokok pinjaman, di samping denda bulanan sebesar 6% dari saldo pokok pinjaman (denda pinjaman telah diatur pada Pasal II SPK). Adapun system penyetoran yang dilakukan pada Koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha adalah system penyetoran bebas, yaitu debitur datang langsung ke kantor koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha pada setiap hari kerja atau staf koperasi dalam hal ini staf resort yang datang ke rumah debitur
56
untuk mengambll angsuran tersebut (sumber data pada koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha, 27 Juli 2015).
B.
Pelaksanaan Pernanjian Pinjaman Uang dengan Jaminan BPKB Motor pada Koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha.
Fokus permasalahan pertama pada penelitian ini adalah Koperasi pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Uang dengan Jaminan BPKB Motor dalam bentuk fidusia pada Koperasi Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha. Apakah sudah sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku atau tidak. Berbicara masalah perjanjian pinjaman uang dengan jaminan fidusia harus didasarkan pada ketentuan umum perjanjian, misalnya tentang syarat sahnya perjanjian dan ketentuan perjanjtan utang piutang/pinjaman uang yang dalam KUH Perdata distilahkan dengan lstilah Perjanjian Pinjam. Pakai Habis yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang·Undang Hukum (KUH Perdata) Bab XIII yang diatur mulai dari Pasal 1754 sampai x-gan Pasal 1769 dan Undang·Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mempelajari Surat Perjanjian Kredil pada koperasi Toro Meambo unit Kelurahan Arombu
kecamatan
Unaaha dari segi ketentuan umum
perjanjian yang djatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, khususnya mengenai sahnya
perjanjian. tampak
bahwa Surat Perjanjian Kredit
tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu :
57
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, bahwa perjanjian Kredit yang dibuat
telah
Surat
disepakati oleh kedua belah
pihak dalam hal imi Koperasi Toro Meambo unit kelurahan Arombu kecematan Unaaha dan pihak debitur. Kesepakatan yang
Fokus permasalahan pertama pada penelitian ini adalah Koperasi Toro Meambo Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundangundangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literaturliteratur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo
yang
menjadi
debitur
danmelakukan
wanprestasi.Untuk
memndapatkan data yang akurat dan relevan, dalam penelitianini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode: Mempelajari surat pernjanjian kredit pada Koperasi Toro Meambo Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro
58
Meambo
yang
menjadi
debitur
danmelakukan
wanprestasi.Untuk
memndapatkan data yang akurat dan relevan, dalam penelitianini penulis mengumpulkan data dengan menggunaka. Dari keempat syarat sahnya pernjanjian tersebut, menurut penulis Koperasi Toro Meambo Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundangundangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literaturliteratur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo
yang
menjadi
debitur
danmelakukan
wanprestasi.Untuk
memndapatkan data yang akurat dan relevan, dalam penelitianini penulis mengumpulkan data dengan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo yang menjadi debitur Koperasi Toro Meambo Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-
59
undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literaturliteratur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo
yang
menjadi
debitur
danmelakukan
wanprestasi.Untuk
memndapatkan data yang akurat dan relevan, dalam penelitianini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode: Sebaiknya, praktek pernjanjian uang para pihak yang terkait dengan pemberian
kredit
pada
koperasi
Toro
Meambo,
maupun
data
sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo yang menjadi debitur danmelakukan wanprestasi.Untuk memndapatkan data yang akurat dan relevan,
dalam
penelitianini
penulis
mengumpulkan
data
dengan
Kecamatan
Unaaha
menggunakan metode: Koperasi
Toro
Meambo
Kelurahan
Arombu
berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo yang menjadi debitur
60
danmelakukan wanprestasi.Untuk memndapatkan. Koperasi Toro Meambo Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan. C. Hambatan-Hambatan yang Dialami Koperasi Simpan Pinjam Toro Meambo di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha dalam Penyelesaian Wanprestasi Pernjanjian Pinjaman Uang dengan Jaminan BPKB Motor Dari hasil penelitian pada Koperasi Toro Meambo Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo yang menjadi debitur danmelakukan wanprestasi.Untuk memndapatkan data yang akurat dan relevan,
dalam
penelitianini
penulis
mengumpulkan
data
dengan
menggunakan metode: Dari keterangan tersebut penulis simpulkan bahwa dari pemberian pinjaman kepada para debitur, yaitu data yang bersumber langsung dari
61
para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahanbahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo yang menjadi debitur danmelakukan wanprestasi.Untuk memndapatkan data yang akurat dan relevan, dalam penelitianini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode: Menurut penulis untk memperkecil resiko tidak dilunasinya hutang debitur pada Koperasi Toro Meambo Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo yang menjadi debitur danmelakukan wanprestasi.Untuk memndapatkan data yang akurat dan relevan, dalam penelitianini penulis mengumpulkan data. Seperti diketahui jaminan BPKB Motor pada Koperasi Toro Meambo Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan,
62
perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang diteliti Adapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan. Dari keterangan yang diberikan oleh bapak Nurdin, staf Operasi Koperasi Toro Meambo Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundangundangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literaturliteratur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahanbahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo yang menjadi debitur danmelakukan wanprestasi.Untuk memndapatkan data yang akurat dan relevan, dalam penelitianini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode: Koperasi
Toro
Meambo
Kelurahan
Arombu
Kecamatan
Unaaha
berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data
63
sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo yang menjadi debitur danmelakukan wanprestasi.Untuk memndapatkan data yang akurat dan relevan,
dalam
penelitianini
penulis
mengumpulkan
data
dengan
Kecamatan
Unaaha
menggunakan metode: Koperasi
Toro
Meambo
Kelurahan
Arombu
berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo yang menjadi debitur danmelakukan wanprestasi.Untuk memndapatkan data yang akurat dan relevan,
dalam
penelitianini
penulis
mengumpulkan
data
dengan
Kecamatan
Unaaha
menggunakan metode: Koperasi
Toro
Meambo
Kelurahan
Arombu
berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian
64
yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo yang menjadi debitur danmelakukan wanprestasi.Untuk memndapatkan data yang akurat dan relevan,
dalam
penelitianini
penulis
mengumpulkan
data
dengan
Kecamatan
Unaaha
menggunakan metode: Koperasi
Toro
Meambo
Kelurahan
Arombu
berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo yang menjadi debitur danmelakukan wanprestasi.Untuk memndapatkan data yang akurat dan relevan,
dalam
penelitianini
penulis
mengumpulkan
data
dengan
Kecamatan
Unaaha
menggunakan metode: Koperasi
Toro
Meambo
Kelurahan
Arombu
berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo
65
dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo yang menjadi debitur danmelakukan wanprestasi.Untuk memndapatkan data yang akurat dan relevan,
dalam
penelitianini
penulis
mengumpulkan
data
dengan
Kecamatan
Unaaha
menggunakan metode: Koperasi
Toro
Meambo
Kelurahan
Arombu
berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang ditelitiAdapun populasi dalam penelitian ini adalah koperasi dan anggotakoperasi yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Sedangkan sampel yang ditetapkan, yaitu koperasi Toro Meambo dan 5orang anggota koperasi Toro Meambo yang menjadi debitur danmelakukan wanprestasi.Untuk memndapatkan data yang akurat dan relevan,
dalam
penelitianini
penulis
mengumpulkan
data
dengan
menggunakan berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait dengan pemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi Toro Meambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian yang diteliti. Bapak Armanto manager koperasi tidak mengetahui banyak tentang jaminan khususnya terlebih mengenai jaminan fidusia.
66
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1.
pernjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB motor dari segi pokok telah memenuhi syarat sahnya Koperasi Toro Meambo Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupaperaturan perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta
literatur-literatur
yang
terkait
dengan
obyek
penelitian
pernjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata. 2.
penyelasaian wanprestasi atas pernjanjian pinjaman uang dilakukan dengan cara musyawarah sesuai Koperasi Toro Meambo Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha berdiriJenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baik data primer,yaitu data yang bersumber langsung dari para pihak yang terkait denganpemberian kredit pada koperasi Toro Meambo, maupun data sekunder,yaitu data yang bersumber
dari
bahan-bahan
kepustakaan
berupaperaturan
perundang-undangan, perjanjian kredit pada koperasi ToroMeambo, serta literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian dengan ketentuan pasal VII SPK Koperasi toro meambo unit unaaha.
67
3.
hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelesaian wanprestasi adalah: idak memiliki uang, tidak berada dirumah tidak lagi berdomisili di unaaha, dan tidak ada barang jaminan yang akan diambil.
B. Saran 1.
pihak koperasi dalam mewajibkan debitur memberikan jaminan BPKB motor dalam bentuk fidusia seharusnya dibuat dengan peraturan yang berlaku, yaitu undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu harus dibuat dengan akta otentik.
2.
format
pernjanjian
pinjaman
uang
pada
koperasi
sebaiknya
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu undang-undang perkoperasian dan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata. Sehingga format yang digunakan tidak lagi menggunakan istilah kredit tetapi harus menggunakan istilah pinjaman uang.
68
DAFTAR PUSTAKA
Abdul kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2010.
Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007 Gato Supramono, Pernjanjian Utang Piutang, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2013 H. Salim, H.S., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 ___________, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata- Buku Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 J. Satrio, Hukum Jaminan – Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2003
Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankkan di Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta 1975. Maria Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 Mariam Darus Badrulzaman, Pernjanjian Kredit, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Hal. 28 ___________, Pernjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1983. Munir Fuady, Jaminan Fidusia-Cetakan Kedua Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 ___________, Hukum Jaminan Utang, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013 R. Wirjono Prodjodikoro, Aspek-Aspek Hukum Pernjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000. Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis-edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007 Subekti, Aneka Pernjanjian, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1989.
69
Sutan Remi Sahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Pernjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993 Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1990. R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1974.
Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankkan. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia
70
71
72
73
74
75
76
