PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH YANG BUKAN MILIK DEBITUR PADA PT. BPR SURYA UTAMA GROGOL SUKOHARJO Oleh : RICCARD ROBERTO NIM : 10100045 ABSTRAKSI Hasil Penelitian Pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah bukan milik debitur pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo dilaksanakan melalui lima (5) tahapan dan sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku di BPR untuk tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat. Perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah bukan milik debitur pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo bilamana terdapat masalah yang timbul dipertengahan kredit yaitu berupa kredit macet dan kredit bermasalah, yang dimaksud dengan kredit macet adalah kredit yang memiliki kolekbilitas diragukan yang mempunyai potensi macet. Sedangkan yang dimaksud kredit macet adalah kredit yang atas angsuran pokoknya tidak dapat dilunasi 2(dua) bulan masa angsuran. Dalam upaya penyelesaian masalah yang timbul dari perjanjian kredit pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo upaya yang diutamakan adalah penyelesaian dengan jalur kekeluargaan. Jalur kekeluargaan yang dimaksud adalah kesepakatan bersama antara pihak kreditur dan debitur serta pemilik jaminan untuk menemukan penyelesaian masalah yang ada. Namun jika upaya dengan jalur kekeluargaan tersebut tidak berhasil, maka pihak kreditur yaitu PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo akan melimpahkan masalah tersebut ke pengadilan. Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Sertifikat Tanah, Debitur
Latar Belakang Masalah Bank Perkreditan Rakyat mempunyai potensi dan peran yang strategi dan besar untuk memberikan kredit khususnya kepada usaha kecil dan menengah. Peran tersebut berarti bank ikut serta mempercepat perubahan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Budaya pada masyarakat saat ini yang cenderung menginginkan sesuatu yang instan dan cepat, juga karena dapat disebabkan himpitan ekonomi maupun alasan apapun dalam rangka mengajukan kredit banyak sekali perilaku debitur
1
2
untuk mengupayakan agar dapat mengajukan pinjaman sesuai dengan syarat yang di minta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) salah satu nya yakni berupa adanya jaminan seperti sertifikat tanah. Alasan penulis meneliti lebih dalam lagi yaitu karena banyak sekali kasus pengajuan kredit oleh debitur yang menggunakan jaminan sertifikat tanah namun bukan milik debitur itu sendiri. Ini menarik untuk diteliti, juga agar diketahui jelas bagaimana mekanisme maupun keuntungan dan kerugian masing-masing pihak. Perumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat tanah bukan milik debitur pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo ? 2. Bagaimana masalah yang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat Tanah bukan milik debitur dan upaya penyelesaiannya pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo? 3. Bagaimana penyelesaian masalah yang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat Tanah bukan milik debitur dan upaya penyelesaiannya pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo? METODE PENELITIAN Penelitian termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis. Hal ini disebabkan peneliti langsung memperoleh data primer atau data yang pertama kali diperoleh dilapangan. Pengertian penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Penelitian dilakukan terhadap jaminan
3
tanah bukan milik debitur pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo tentang pelaksanaan perjanjian kredit. Sifat penelitian deskriptif. Pengertian deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan, atau gejala-gejala yang diteliti mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah bukan milik debitur pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo. HASIL PENELITIAN A. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah bukan milik debitur pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo. 1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pelaksanaan perjanjian kredit melalui lima (5) tahapan. (1) Tahap Permohonan Calon nasabah datang ke bank mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir yang telah disepakati pihak Bank serta dilampirkan surat-surat antara lain : a.
KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dan istri,
b.
KK (Kartu Keluarga),
c.
Rekening Listrik,
d.
Sertifikat Tanah
e.
Tanda bukti pajak PBB terakhir
f.
Surat keterangan kelurahan setempat yang menerangkan tempat tinggal debitur.
4
Setelah persyaratan lengkap, maka calon nasabah harus mengisi surat permohonan kredit. Surat permohonan kredit tersebut antara lain: a. Nama Lengkap b. Tempat dan tanggal lahir c. Nomor KTP d. Status perkawinan e. Agama f. Warga Negara g. Alamat Rumah h. Nomor Telepon i. Pekerjaan j. Jenis Usaha k. Alamat Usaha/ Kantor Setelah itu mengadakan wawancara tentang permohonan fasilitas pembiayaan dengan perincian sebagai berikut : a. Jumlah pengajuan b. Jangka waktu c. Keperluan Jaminan Jika indentitas sesuai dengan syarat ketentuan BPR, selanjutnya debitur diwajibkan menandatangani semua surat-surat secara lengkap. (2) Tahap Pemeriksaan dan Analisis
5
Setelah pengajuan kredit dilakukan, selanjutnya masuk pada tahap proses pemeriksaan atas kebenaran terhadap data debitur, baik dari kondisi usaha debitur maupun keadaan jaminan yang akan diberikan, maka pada tahap ini pemohon harus menunggu konfirmasi dari PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo untuk melakukan penilaian serta verifikasi ke lapangan (Survey). Kegiatan penilaian ini maksud untuk menyesuaikan data-data yang telah diajukan oleh pemohon dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Penilaian tersebut meliputi : a. Usaha benar-benar nyata sesuai dengan surat keterangan kelurahan/desa setempat. b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik. c. Domisili debitur sesuai KTP. d. Kebenaran tentang barang jaminan dan melakukan penaksiran atas nilai agunan tersebut. Jika hasil survey/penilaian memenuhi kriteria, yakni telah menganalisis kondisi calon nasabah dalam membayar hutangnya selanjutnya pihak Bank memutuskan untuk pinjaman tersebut disetujui atau tidak. (3) Tahap Keputusan Kredit Analisis kredit merupakan dasar keputusan dari pihak PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo untuk mengajukan usulan ke pemutus. Sementara itu wewenang pengambilan keputusan berada di pihak
6
pimpinan PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo. Berikut merupakan keputusan jika permohonan kredit diterima maupun ditolak : a. Permohonan kredit diterima Permohonan kredit diterima jika, pada analisis kemampuan pengembalian pinjaman dapat dipenuhi calon debitur dilihat dari kondisi usahanya. Permohonan kredit ini bisa saja diterima dengan mengabulkan sebagian besarnya pinjaman atau seluruh besarnya pengajuan pinjaman. b. Permohonan Kredit ditolak Permohonan kredit ditolak jika secara teknis pemohon dianggap tidak memenuhi syarat. Jika pemohon telah terkena blacklist dari bank. Pada penolakan ini, keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada calon debitur dengan disertai alasan penolakan tersebut. (4) Tahap Pencairan Kredit Setelah adanya persetujan dari kreditur yaitu PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo, selanjutnya calon debitur menunggu kurang lebih 3 hingga 5 hari kerja ini karena direktur bank harus terlebih dahulu menandatangani kwitansi pencairan pinjaman yang telah diberikan kepada teller. Sementara pencairan pinjaman dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari Direktur Bank. (5) Tahap Pemberian Kredit
7
Setelah syarat-syarat pengajuan kredit selesai ditandatangankan oleh kedua belah pihak, maka dalam perjanjian kredit muncul adanya Hak dan Kewajiban masing-masing yaitu antara debitur dan PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo. Hak dan kewajiban tersebut antara lain yaitu : Hak Kreditur : a. Menerima pengembalian dana pinjaman berupa angsuran pokok maupun bunga. b. Berhak menagih jumlah kredit dengan sekaligus apabila peminjam tidak memenuhi pembayaran jumlah kredit sebagaimana yang telah disepakati. c. Berhak melelang barang jaminan, jika terjadi wanprestasi/ jika debitur tidak mampu melunasi hutangnya. d. BPR berhak menerima jaminan berupa Sertifikat Tanah. Kewajaiban Kreditur Mengawasi penggunaan dana pinjaman apakah digunakan sesuai yang dimohon serta BPR memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi debitur. Hak Debitur a. Berhak mendapat sejumlah uang sesuai dengan yang disepakati. b. Berhak mengambil kembali jaminan, jika sudah lunas.
8
Kewajiban debitur a. Membayar angsuran, berikut bunganya. b. Menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah yang digunakan jaminan kredit. Dengan demikian perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah bukan milik debitur pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo dilakukan dengan mekanisme dan tata cara seperti yang dijabarkan diatas. B. Masalah yang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat Tanah bukan milik debitur pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo. Proses setelah diberikannya kredit tersebut jika : (1) Kredit bermasalah dan Kredit macet Jika terjadi kredit macet yakni pada saat debitur tidak melakukan kewajibannya mengembalikan pinjaman tepat waktu seperti yang telah disepakati bersama, maka jelas ini menjadi masalah baik di BPR maupun pemilik jaminan. Namun sebelumnya harus diteliti dan ditetapkan dahulu apakah debitur telah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya yakni pinjaman beserta bunga atau lalai, dan jika hal tersebut disangkal olehnya (debitur) maka hal tersebut harus dibuktikan di muka hakim. Jika telah ditetapkan benar oleh BPR debitur melakukan kesengajaan atau lalai maka pemilik jaminan beserta debitur
akan
9
mendapatkan surat tembusan berupa peringatan terlebih dahulu. Sehingga hal ini terkadang memunculkan perselisihan antara pemilik jaminan dengan debitur juga menimbulkan kesulitan bagi PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo dimana Bank selaku kreditur harus menghadapkan antara debitur dan pemilik jaminan yang berselisih untuk mendapat jalan keluar penyelesaian dari kredit macet tersebut. Pada saat terjadi masalah kredit macet yang disebabkan debitur tidak menepati pembayaran sesuai waktu dan jumlah yang disepakati pada perjanjian antara debitur sendiri dengan pemilik jaminan dan PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo, maka BPR akan mengajukan penyelesaian masalah tersebut dengan cara melelang jaminan tersebut untuk menutupi hutang pokok dari debitur berikut bunganya, hal tersebut diambil karena adanya kebijakan serta peraturan perbankan. Kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut. Masyarakat akan menarik dana yang disimpan pada bank, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan bank, karena bank tidak mempunyai cukup dana untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, padahal pendapatan terbesar bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. (2) Debitur tanpa sepengetahuan PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo melakukan perjanjian atau kesepakatan tersendiri dengan pemilik jaminan.
10
Jika tanpa sepengetahuan PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo sebagai Kreditur antara debitur dan pemilik jaminan melakukan perjanjian/kesepakatan sendiri dengan tujuan memberi bantahan dan memberi pengaburan hukum antara kreditur-debitur-dan pemilik jaminan. Hal ini tentu akan memberi dampak pada BPR untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan menyebabkan hilangnya asas kepercayaan dari kreditur yaitu BPR terhadap debitur maupun pemilik jaminan. Hal ini jika terjadi, nantinya terjadi kredit macet maka BPR akan mengalami halangan/kesulitan jika akan mengajukan tuntutan karena telah adanya perjanjian lain dari debitur dan pemilik jaminan yang berusaha memberi bantahan atau pengaburan hukum perjanjian. Walapun jika BPR selaku kreditur berhak mengajukan tuntutan, dan kemungkinan menangnya adalah mutlak namun hal ini akan membuat BPR kehilangan biaya dan waktu untuk mengurusnya. (3) Sengketa antara pemilik jaminan dengan debitur Pada pertengahan jalan jika pemilik jaminan dengan debitur bersengketa dan saling mengajukan tuntutan hukum, maka akan mempersulit BPR jika akan melakukan eksekusi lelang atas jaminan tersebut jika debitur dianggap tidak mampu memenuhi likuiditasnya atau dengan kata lain debitur tidak mampu membayar hutangnya. Hal ini merugikan PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo sebagai kreditur secara waktu dan material serta merugikan BPR untuk mendapatkan keuntungan atas operasional kreditnya.
11
(4) Debitur meninggal dunia sementara hutang belum lunas Jika debitur meninggal dunia, dan hutang pokok beserta bunganya belum lunas maka statusnya pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo adalah hutang harus tetap diselesaikan dan dilunasi oleh ahli waris nya. Jika ahli warisnya mengajukan keberatan, maka hal ini akan membuat
BPR
bekerja
ekstra
untuk
berupaya
menyelesaikan
permasalahannya dengan kesepakatan dan sesuai dengan peraturan maupun asas BPR tersebut. Namun jika benar terjadi penolakan pembayaran hutang oleh ahli warisnya, maka BPR dapat mengajukan gugatan atau mengajukan solusi lelang terhadap jaminan sertifikat tanah dengan seijin pemilik jaminan. Hal ini akan membuat BPR Surya Utama Grogol kehilangan keuntungan bagi operasional kreditnya. C. Penyelesaian Masalah yang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat Tanah bukan milik debitur pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo. Upaya penyelesaian kredit macet maupun bermasalah
pada PT.
BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo yakni menggunakan jalur non peradilan. Krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan di Indonesia telah mengubah iklim usaha yang semula mempunyai prospek cerah dan optimal dalam tingkat pengembalian kredit pada bank berubah menjadi iklim usaha yang cenderung mengarah pada peningkatan resiko gagal bayar dari para debitur kepada bank. Pihak bank dalam kondisi yang demikian mengalami kondisi yang serba dilematis antara harus melakukan tindakan penyelamatan
12
kredit atau justru harus melakukan tindakan penyelesaian kredit dengan menjual asset-asset debitur dan atau penjamin yang digunakan sebagai agunan kreditnya. Upaya alternatif yang dapat ditempuh oleh PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo
dalam rangka menyelesaikan kredit debitur yang
bermasalah dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif kepada debitur. Pendekatan secara persuasif demikian lebih dikenal dengan sebutan the informal work out (TIWO). TIWO seringkali menghasilkan penyelesaian kredit yang justru memberikan win-win solution bagi para pihak. Tindakan TIWO yang dapat dijalankan oleh bank meliputi : 1. Pendekatan Biaya : a. Bank harus mampu menjelaskan kepada debitur bahwa upaya bank dalam penyelesaian kredit secara intern adalah tidak terlalu banyak membutuhkan biaya jika dibandingkan dengan adanya penyelesaian melalui lembaga formal. b. Bank memberikan saran kepada Debitur agar bersedia menjual atau mencairkan harta kekayaan lain yang tidak diagunkan ataupun mencari investor yang bersedia melunasi/ menyelesaikan kredit debitur. 2. Pendekatan Psychologis. Bank harus mampu melakukan pendekatan psychologis dengan debitur dan memberikan pengertian bahwa penyelesaian formal justru akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi debitur karena:
13
a. Penyelesaian
formal
mencemarkan
nama
dapat baik
dimungkinkan debitur
yang
justru
akan
akhirnya
akan
mengakibatkan menurunnya kredibilitas debitur dimata rekanrekan usahanya. b. Memberikan image bahwa secara magis kebiasaan cidera janji akan mengakibatkan kendala bagi bisnis debitur atau bahkan akan membawa kesialan. c. Penyelesaian
kredit
secara
informal
akan
segera
dapat
menuntaskan permasalahan dan cenderung tidak berlarut-larut. d. Menggunakan upaya tekanan atau campur tangan pihak ketiga. Campur tangan atau adanya tekanan pihak ketiga dalam hal ini dari pimpinan perusahaan atau anggota keluarga yang disegani dengan menegur debitur agar debitur segera menyelesaikan kewajiban hutang kepada bank. Cara lain yang dapat ditempuh meskipun agak riskan adalah menggunakan jasa debt collector. e. Motivasi melalui pendekatan religius, upaya ini hanya berlaku effektif terhadap debitur bermasalah yang taat dalam menjalani agamanya. Tindakan yang dilakukan oleh PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo apabila kredit yang diberikan oleh bank dalam kategori kurang lancar, maka bank akan menempuh penyelesaian secara intern antara bank dengan debitur, yaitu : (1) memberikan surat peringatan pertama
14
(2) memberikan surat peringatan kedua (3) memberikan surat peringatan terakhir Selain itu terhadap tanah dan bangunan yang telah dijaminkan oleh debitur kepada bank dalam bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) akan dibebankan dengan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan tersebut dalam bentuk APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan). Hal ini ditempuh oleh bank untuk menghindari kerugian yang akan timbul apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, karena dengan adanya Hak Tanggungan maka kedudukan bank menjadi kreditur preferen, yaitu kreditur yang diutamakan dalam pelunasan kredit. Dalam hal surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan terakhir yang telah disampaikan oleh bank kepada debitur tidak diperhatikan, maka bank akan memanggil debitur. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengadakan wawancara dengan debitur sehingga dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi oleh debitur yang mengakibatkan keterlambatan
pembayaran
angsuran
kredit.
Selain
mengadakan
wawancara dengan debitur, bank juga akan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap perkembangan kegiatan usaha debitur. Hasil analisis bank dapat diketahui kemampuan bayar debitur. Bank berpendapat bahwa debitur masih sanggup untuk melunasi fasilitas kredit dengan kemampuan bayar yang menurun dari yang diperjanjikan semula, maka bank akan melakukan tindakan Reschedulling (penjadwalan kembali). Dalam hal ini, bank akan memperpanjang jangka waktu pengembalian kredit dengan
15
menurunkan besarnya angsuran yang harus dibayar oleh debitur untuk tiap-tiap angsurannya, yang disesuaikan dengan kemampuan bayar debitur. Penjadwalan kembali pembayaran kredit tersebut diharapkan bahwa debitur dapat melunasi utang kredit berikut bunga pada waktu yang telah
ditentukan,
sehingga
kemungkinan terjadinya risiko
kredit
bermasalah dapat dihindari. Berdasarkan hasil analisis, bank berpendapat bahwa debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan, maka bank akan menyita barang jaminan debitur. Terhadap barang jaminan yang berupa tanah dan bangunan yang dijaminkan oleh debitur kepada bank akan dijual lelang berdasarkan APHT ( Akta Pemberian Hak Tanggungan). Bank dapat langsung menjual lelang barang jaminan karena bank sebagai pemegang Hak Tanggungan yang diberikan oleh debitur mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan krediturkreditur lainnya. Terhadap jaminan yang berupa barang-barang bergerak, yaitu kendaraan bermotor dan alat-alat rumah tangga, apabila debitur wanprestasi maka akan langsung dijual oleh bank berdasarkan surat kuasa dan penyerahan Hak Milik Kepercayaan Barang-Barang ( Fiduciaire Eigendomsoverdracht ). Dengan upaya penyelesaian secara non peradilan maka akan mempermudah penyelesaian masalah dari pada BPR mengambil jalur peradilan yang akan membuat BPR kehilanggan waktu dan materiil serta keuntungan operasional kreditnya serta hubungan baik antara kreditur dan debitur tetap terjaga.
16
PENUTUP A. Kesimpulan Setelah
penulis
menguraikan
pokok-pokok
pembahasan
tentang
pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah bukan milik debitur pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah bukan milik debitur pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo dilaksanakan melalui lima (5) tahapan dan sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku di BPR untuk tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat. 2. Perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah bukan milik debitur pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo bilamana terdapat masalah yang timbul dipertengahan kredit yaitu berupa kredit macet dan kredit bermasalah, yang dimaksud dengan kredit macet adalah kredit yang memiliki kolekbilitas diragukan yang mempunyai potensi macet. Sedangkan yang dimaksud kredit macet adalah kredit yang atas angsuran pokoknya tidak dapat dilunasi 2(dua) bulan masa angsuran. 3. Dalam upaya penyelesaian masalah yang timbul dari perjanjian kredit pada PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo upaya yang diutamakan adalah penyelesaian dengan jalur kekeluargaan. Jalur kekeluargaan yang dimaksud adalah kesepakatan bersama antara pihak kreditur dan debitur serta pemilik jaminan untuk menemukan penyelesaian masalah yang ada.
Namun jika
upaya dengan jalur kekeluargaan tersebut tidak berhasil, maka pihak kreditur
17
yaitu PT. BPR Surya Utama Grogol Sukoharjo akan melimpahkan masalah tersebut ke pengadilan. DAFTAR PUSTAKA Hasanudin Rahman, 1996. Aspek-Aspek Hukum Perikatan Kredit Perbankan, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Kasmir, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Perbanas STIE, 1991, Dasar-dasar Perkreditan. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: Sembiring, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Madju: Bandung. Sunggono, 1996. Methdologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Thomas Suyatno, HA, Chailik, Made Sukada, C, Tinom Yuniarti Ananda, Djuhaepah T. Marala, 1999. Undang-Undang Perbankan, Absoulut, 2005. Usman 2001, Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, Intermasa: Jakarta.
