ANALISIS PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR GROGOL JOYO SUKOHARJO PERIODE 2007-2009
TUGAS AKHIR Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Keuangan Dan Perbankan
Oleh : RATIH KUSUMANINGRUM F3607073
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
i
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berbasis kepercayaan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan seperti tabungan, deposito dan giro serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Perbankan
dalam
menjalankan
kegiatannya
membutuhkan
kepercayaan. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada pihak perbankan untuk menjaga sejumlah dana yang telah disimpan di Bank, sementara pihak Bank menyalurkan atau menempatkan dananya berupa kredit kepada debitur yang dilandasi unsur kepercayaan (Nur Hidayah, 2007: 1). Bank dari sisi penempatan dananya yang berpotensi menghasilkan profitabilitas untuk mendukung aktivitas usahanya adalah melalui usaha perkreditan. Aktivitas penyaluran kredit bank selain menghasilkan profit (spread income) juga memiliki risiko yang tinggi, yaitu risiko kredit dimana nasabah gagal memenuhi kewajibannya. Peningkatan risiko kredit ini dapat meningkatkan non performing loan, bad debt atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar yang sampai saat jatuh temponya tidak dapat diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.
ii
Kasus kredit bermasalah pada perbankan nasional bukanlah hal yang baru bagi BPR Grogol Joyo, karena berdasarkan laporan keuangan BPR Grogol Joyo selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2007, 2008, 2009 jumlah NPLnya sebesar 13,50%, 8,65%, 5,33%. Jumlah tersebut melampui batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yaitu Non Performing Loan tidak boleh melebihi maksimal dari 5% (Sumber: Laporan Keuangan Tahun 20072009 PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo). Peningkatan NPL pada BPR Grogol Joyo sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 merupakan akumulasi dari beberapa permasalahan yang dihadapi juga oleh industri perbankan lainnya.Pertama, karena imbas negatif krisis keuangan global yang memaksa perusahaan (counterparty bank) masuk kedalam persaingan yang semakin ketat, keadaan ini membuat perusahaan (counterparty bank) mengalami kesulitan dalam mempertahankan pangsa pasar dan memperburuk prospek usaha dalam jangka pendek dan jangka panjang, konsekuensinya pendapatan perusahaan (counterparty bank) menurun. Kondisi ini yang membuat perusahaan mengalami penurunan kemampuan dalam membanyar angsuran pinjaman ke bank. Kedua, kebijakan industri perbankan yang mempertahankan suku bunga kredit tinggi ditengah –tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil serta kontribusi terhadap tingginya NPL. Tingginya suku bunga kredit pada saat pendapatan perusahaan (counterparty bank) mengalami penurunan, membuat beban angsuran pinjaman perusahaan ke perbankan relatif mengalami peningkatan. Ketiga, pemberian kredit bank yang tidak prudent pada saat situasi ekonomi
iii
yang tidak menentu maka debitur baru mendapatkan fasilitas kredit bank yang potensial lossnya lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit pada saat ekonomi baik dan stabil. Pemberian kredit mengandung suatu tingkat risiko tertentu dimana ada kemungkinan kredit yang tidak dapat kembali/ ditagih. Untuk menghindari atau memperkecil resiko tersebut,sebelum kreditur atau pihak bank memberikan kredit kepada calon debitur, kreditur harus menentukan calon debitur yang layak. Agar dapat menentukan besar jumlah pinjaman yang akan diberikan, kreditur juga harus mengetahui kondisi atau keadaan keuangan calon debitur. Permohonan kredit harus dinilai oleh bank, adapun syaratsyarat penilaiannya adalah character, capacity, capital, collateral, condition of economy, return, repayment capacity, risk bearing ability (Nur Hidayah, 2007: 2). Dengan dipenuhinya syarat-syarat 5C dan 3R tersebut kemungkinan kredit yang bermasalah dapat diminimalisasikan. Meskipun penilaian tersebut sudah diterapkan tetapi masih ada kredit yang bermasalah. Hampir semua bank mengalami
kredit bermasalah
termasuk BPR Grogol Joyo. Menurut data perkembangan kredit yang diperoleh dari PT. BPR Grogol Joyo adalah sbb: Tabel 1.1Perkembangan Kolektibilitas Kredit Pada Tahun 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) Periode/ Bulan Januari
Menurut kolektibilitas Lancar Kurang Lancar Diragukan Rp NSB Rp NSB Rp NSB 9.901 379 44 153 20
iv
Macet Rp NSB 474 114
Februari 9.998 409 44 135 22 487 116 Maret 10.170 321 41 163 20 502 118 April 10.191 257 35 131 19 500 118 Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2010 PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo NPL Januari
= 5,95%
NPL Februari = 6,10% NPL Maret
= 5,63%
NPL April
= 4,77%
Dari data diatas dapat diketahui bahwa PT. BPR Grogol Joyo dalam pemberian kreditnya masih ditemukan kredit yang bermasalah. Penelitian ini mendiskripsikan langkah yang ditempuh PT. BPR Grogol Joyo dalam mengungkap faktor-faktor penyebab kredit bermasalah dan penanganan kredit bermasalah. Penelitian yang hampir sama tentang kredit bermasalah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, berikut ini tabel tentang daftar penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu
No 1
Nama Pengarang, Tahun, Judul Penelitian, Kesimpulan Andi Arif Swastiana, 2004 ”Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan”. Dua faktor penyebab kredit macet, yaitu: 1. Faktor internal bank sendiri, yaitu kurangnya pengawasan dari pihak bank setelah menyalurkan kredit.
v
2. Faktor internal debitur penerima kredit,yaitu disebabkan oleh debitur dalam penggunaan kredit menyimpang dari tujuan pemberian kredit. Dalam penyelesaian kredit macet dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1. Penyelesaian oleh pihak bank sendiri dengan cara membentuk tim Satuan Tugas Khusus untuk mengurus kredit macet dan melakukan restrukturisasi kredit secara selektif terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Apabila pihak debitur tidak mampu juga membayar kewajiban atas kreditnya, maka dilakukan penyelesaian cara kedua, yaitu dengan menyerahkan pengurusan piutang kredit macet piutang negara tersebut kepada KP2LN 2
Erna Indriasari, 2005 ”Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Karangayar”. Dua faktor penyebab kredit macet, yaitu: 1. Faktor intern, yang disebabkan oleh pihak bank sendiri, yaitu karena kurang pengawasan dan kurang tepatnya didalam menyalurkan kredit. 2. Faktor ekstern, yaitu karena perubahan kondisi ekonomi, perdagangan dan perubahan teknologi. Penyelesaian kredit macet dilakukan dengan dua cara,yaitu: 1. Tindakan preventif, yaitu dengan cara pengawasan terhadap kelancaran suatu kredit yang diberikan, mengadakan pembinaan terhadap usaha debitur agar kredit berjalan lancar dan pengikatan jaminan kredit dengan jaminan. 2. Tindakan represif. Pertama, dengan cara perdamaian, yaitu penundaan waktu dan keringanan suku bunga dan angsuran. Kedua, penjualan barang jaminan yang dilakukan dengan prosedur yang berlaku menurut hukum.
3
Hermanto, 2006 ”Faktor-Faktor Kredit Macet Pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang”. Kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada PD. BPR BKK Ungaran, antara lain: salah penggunaan kredit, pengelolaan administrasi pembukuan debitur serta menurunnya pendapatan. Pengalaman adanya kredit bermasalah akhir-akhir ini, telah memacu BPR Grogol Joyo untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit. Rencana kredit disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan pengamanan kredit lebih diperketat, disamping itu peningkatan dalam sistem pembinaan nasabah.
vi
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul ”ANALISIS PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR GROGOL JOYO SUKOHARJO PADA PERIODE 2007-2009”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah: 1. Apakah yang menyebabkan kredit bermasalah pada PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo? 2. Bagaimanakah upaya yang ditempuh oleh PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo dalam menyelesaikan kredit bermasalah?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: 1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo. 2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo dalam menyelesaikan kredit bermasalah.
D. Manfaat Penelitian 1. Bagi BPR Grogol Joyo
vii
Bagi PT. BPR Grogol Joyo dapat digunakan sebagai bahan masukan mengenai bagaimana cara penyelesaian kredit bermasalah setelah diketahui faktor-faktor penyebabnya, agar dapat menguntungkan bank itu sendiri. 2. Bagi Fakultas Ekonomi UNS Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sebagai pembanding untuk penelitian sejenis lainnya. 3. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya di PT. BPR Grogol Joyo.
E. Metode Penelitian 1. Desain Penelitian Dalam penelitian ini desain penelitian menggunakan interactive analysis model, yaitu: a. Pengumpulan Data
viii
Dalam hal ini penelitian mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai hasil observasi dan wawancara di lapangan.Data yang ada tanpa ada rekayasa dari pihak manapun. b. Reduksi Data Reduksi
data
adalah
pemilihan
pemusatan
perhatian
pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilaporan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menanyakan, menggolongkan, menyerahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. c. Sajian Data Sajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisa merancang deretan kolom-kolom dalam sebuah matrik untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimasukan dalam kotak-kotak matrik. 2. Objek Penelitian Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Grogol Joyo yang berlokasi di Jl. Raya Solo Baru, Komplek Plaza I HB 01, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo. Penelitian ini khususnya pada bagian kredit. 3. Jenis dan Sumber Data Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang faktor-faktor yang menyebabkan kredit
ix
bermasalah serta pemecahannya. Sehingga dalam memperoleh data tersebut dibutuhkan observasi lapangan untuk memperoleh data primer. Selain data primer yang berasal dari penelitian diperlukan juga data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: a. Dokumentasi Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan atau kegiatan yang terjadi. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu tentang pendirian perusahaan, struktur organisasi, permasalahan kredit dan penanganan kredit bermasalah.
b.
Observasi Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.
c.
Interview atau Wawancara Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pemberi informasi atau
x
seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah, khususnya bagian kredit pada PT. BPR Grogol Joyo. 5. Teknik Pembahasan Penelitian dalam Tugas Akhir ini termasuk penelitian yang diskriptif. Penelitian diskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah yang ada di PT. BPR Grogol Joyo beserta penanganannya.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perbankan dan Bank 1. Pengertian Perbankan
xi
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Undang-undang No. 10 Tahun 1998). 2. Pengertian Bank Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang No.10 Tahun 1998). 3. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-undang No. 10 Tahun 1998). Hal ini berarti bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kegiatan operasional BPR sesuai Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 1992 tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat, pasal 4, yang menyatakan “BPR dapat didirikan di daerah pedesaan di wilayah kecamatan di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kotamadya, dan ibukota kabupaten”. (PP RI No.71 Tahun 1992 dalam Martono, 2002: 35)
xii
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BPR merupakan bank yang fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit dalam jangka pendek untuk masyarakat pedesaan. BPR tergolong bank sekunder, yaitu bank yang tidak dapat menciptakan uang karena tidak memberikan pinjaman melebihi dana yang dihimpun. BPR wilayah usahanya terbatas pada lingkungan kecamatan dan beberapa desa tertentu. (Martono, 2002: 35) 4. Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berupa (Martono, 2002: 35): a. Perusahaan Daerah (PD) Perusahaan Daerah (PD) adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan
negara.
Tujuan
Perusahaan
Daerah
adalah
mencari
keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah.
b. Koperasi Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan usaha Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Modal Koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hutang, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak terbagi. Tujuan Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
xiii
Pengelolaan badan usaha dilakukan secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Koperasi. c. Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham di mana setiap pemegang saham turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Para pemegang saham (sebagai pemilik perusahaan) bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetor. Tujuan PT adalah untuk memperoleh laba maksimal, dimana laba tersebut sebagian dibagi kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden, dan sebagian untuk menambah modal serta membentuk cadangan.
5. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Untuk mendapat izin usaha BPR dari Menteri Keuangan, dua tahapan yang harus dilakukan, yaitu (Martono, 2002: 36): a.
Tahap Persetujuan Prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR. Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip, harus melampirkan: 1) Rancangan Anggaran Dasar 2) Daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris
xiv
3) Rencana susunan organisasi 4) Rencana kerja 5) Bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30% dari modal yang disetorkan b. Tahap Izin Usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam butir (1) di atas. Sewaktu melakukan pengajuan izin usaha harus disertai dengan melampirkan keterangan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi (Martono, 2002: 36): a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. b. Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah tangga. c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
xv
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR, larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut (Kasmir, 2005: 47): a. Menerima Simpanan Giro b. Mengikuti Kliring c. Melakukan Kegiatan Valuta Asing d. Melakukan Kegiatan Perasuransian
B. Pengertian Kredit Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Undang – undang No. 10 Tahun 1998 pasal 21 ayat 11). Dalam penyaluran kredit pasti terdapat risiko kredit yang dihadapi oleh bank yaitu resiko gagal bayar (default). Risiko kredit adalah risiko pinjaman tidak kembali sesuai kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan/atau pinjaman
xvi
pokoknya, atau tidak membayar pinjaman sama sekali (Ktut Silvanita, 2009: 28). Risiko kredit muncul karena adanya pilihan merugikan dan bahaya moral dari peminjam. Peminjam dengan risiko tinggilah yang paling mau meminjam karena mengharapkan pengembalian yang tinggi, dan untuk mendapakatkannya
mereka
melakukan
pilihan
merugikan.
Setelah
memperoleh pinjaman, masalah bahaya moral muncul karena peminjam memiliki insentif untuk menginvestasikan dana pinjamannya ke investasi yang menurutnya memberikan pengembalian yang tinggi. Risiko yang tinggi membuat dana yang dipinjam mengalami risiko default, untuk menghindari risiko kredit bank perlu menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit (Ktut Silvanita, 2009: 28). Manajer bank perlu menekan perilaku pilihan merugikan dan bahaya moral dari peminjam dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberian pinjaman (loans principles management), antara lain (Ktut Silvanita, 2009: 20): 1. Penyaringan dan Pengawasan (Screening and Monitoring) Dengan penyaringan dan pengawasan, bank mengumpulkan informasi mengenai calon debitur sehingga sehingga dapat menurunkan risiko kredit. 2. Hubungan Jangka Panjang dengan Pelanggan (Long-term Customer Relationship) Dengan long-term customer relationship, dapat membangun hubungan jangka panjang dengan debitur, sehingga memudahkan bank mengukur risiko kreditnya dan dapat menekan ongkos penyaringan dan pengawasan.
xvii
Dengan demikian, memungkinkan bank memberikan bunga yang rendah, pada sisi lain debitur akan berusaha untuk menekan bahaya moralnya untuk memiliki hubungan jangka panjang dengan bank agar memperoleh pinjaman dengan bunga murah. 3. Komitmen pinjaman (Loan Commitments) Komitmen pinjaman adalah janji bank untuk memberikan pinjaman dalam jumlah tertentu dengan bunga pasar yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan memberikan informasi mengenai laporan keuangan dan aktivitas bisnisnya secara kontinu sehingga memungkinkan bank menekan ongkos penyaringan dan pengawasan. 4. Jaminan (Collateral) Jaminan mengurangi perilaku pilihan merugikan dan bahaya moral dari peminjam, karena bila peminjam gagal membayar pinjamannya, bank dapat menjual jaminan tersebut. 5. Saldo Kompensasi (Compensating Balances) Saldo kompensasi fungsinya mirip dengan jaminan, yaitu peminjam wajib menyimpan sejumlah dana tertentu dalam rekening bank tersebut. Dengan demikian, bank dapat memonitor peminjam sehingga menurunkan bahaya moralnya. 6. Penjatahan Kredit (Credit Rationing) Dengan penjatahan kredit, bank tidak memberikan pinjaman sama sekali, atau memberikan pinjaman kurang dari yang diminta, meskipun peminjam bersedia memberikan bunga yang tinggi. Memberikan pinjaman dengan
xviii
bunga yang tinggi akan mengundang peminjam dengan bahaya moral tinggi untuk melakukan pilihan merugikan. Dengan memberikan batasan jumlah pinjaman, bank menekan bahaya moral peminjam, karena biasanya semakin besar jumlah pinjaman, semakin besar insentif untuk tidak mengembalikan pinjaman tersebut. Gagal bayar oleh debitur dapat mengakibatkan adanya kredit bermasalah pada bank. Dibawah ini ada beberapa pengertian kredit bermasalah menurut beberapa ahli. Kredit bermasalah didefinisikan oleh Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002: 462) sebagai suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. Kredit bermasalah didefinisikan oleh Martono (2002: 60) sesuatu yang disebabkan oleh debitur dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran kredit sekaligus dengan bunganya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian kredit.
C. Unsur-Unsur Kredit Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Martono, 2002: 52): a. Kepercayaan
xix
Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. b. Kesepakatan Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. c. Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. d. Risiko Faktor risiko dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, faktor kerugian yang diakibatkan adanya unsur kesenjangan nasabah untuk tidak membayar kreditnya padahal mampu. Kedua, risiko kerugian yang ditimbulkan oleh unsur ketidaksengajaan nasabah sehingga mereka tidak mampu membayar kreditnya, misalnya akibat terjadi musibah bencana alam.
D. Fungsi Kredit Terdapat beberapa fungsi kredit dalam hubungannya dengan siklus perekonomian, perdagangan, lalu lintas moneter. Fungsi-fungsi itu dalam garis besarnya adalah sebagai berikut (Muchdarsyah Sinungan dalam M. Faisal Abdullah, 2003: 84): 1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang. 2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang.
xx
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 4. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi. 5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. 6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 7. Kredit adalah sebagai alat hubungan ekonomi internasional.
E. Tujuan Kredit Tujuan kredit dibedakan menjadi empat antara lain (M.Faisal Abdullah, 2003: 84): 1. Bagi pendekatan mikro ekonomi, tujuan pemberian kredit guna mendapatkan suatu nilai tambah baik bagi nasabah (debitur) maupun bagi bank sebagai kreditur. 2. Bagi nasabah sebagai debitur dengan mendapatkan kredit bertujuan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan dimasa depan. 3. Bagi bank sendiri juga mengharapkan melalui pemberian kredit akan menghasilkan pendapatan bunga sebagai pengganti harga dari pinjaman itu sendiri.
xxi
4. Bagi pendekatan makro ekonomi pemberian kredit merupakan salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan jumlah uang beredar di masyarakat.
F. Jenis Kredit Pada prinsipnya, kredit itu hanya ada satu macam saja, yaitu uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu di masa mendatang, disertai dengan suatu “kontraprestasi” berupa bunga. Tetapi berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam, yaitu antara lain berdasarkan (Martono: 2002): 1. Jenis Kredit Menurut Sifat Penggunaan Jenis kredit menurut sifat penggunaannya terdiri atas (Martono, 2002: 53): a. Kredit Konsumtif Kredit ini dipergunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kredit ini tidak bernilai bila kita tinjau dari segi utility uang, akan tetapi hanya membantu seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, kredit untuk membeli rumah, barang-barang keperluan rumah tangga dan lain-lainnya. b. Kredit Produktif
xxii
Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif inilah suatu utility uang dan barang dapat dilihat dengan nyata. Peranan kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Jenis Kredit Menurut Sifat Keperluannya Jenis kredit menurut keperluannya adalah sebagai berikut (Martono, 2002: 54): a. Kredit Produksi/Eksploitasi Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan
kuantitatif,
yaitu
jumlah
hasil
produksi
maupun
peningkatan kualitatif, yaitu peningkatan kualitas/mutu hasil produksi. Disebut juga kredit eksploitasi karena bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan penolong dan biayabiaya produksi lainnya (upah, biaya pengepakan, biaya distribusi dan sebagainya). b. Kredit Perdagangan Kredit ini digunakan untuk keperluan-keperluan perdagangan pada umumnya, yang berarti peningkatan utility of place dari sesuatu barang.
xxiii
Pelaksanaan pemberian kredit perdagangan dalam negeri maupun luar negeri dapat dilakukan dengan Letter of Credit (L/C). Letter of Credit pada dasarnya adalah surat perintah dari pembeli (importir) kepada penjual (eksportir) untuk mengirimkan sejumlah barang yang tertera dalam L/C dengan jaminan uang akan dikirim bilamana syarat-syarat dalaam L/C dapat dipenuhi oleh penjual (eksportir).
c. Kredit Investasi Kredit ini diberikan oleh bank kepada para pengusaha untuk keperluan investasi. Pemanfaatannya bukanlah untuk keperluan penanaman modal kerja, akan tetapi untuk keperluan perbaikan ataupun pertambahan barang modal (capital goods) beserta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Ciri dari kredit investasi antara lain: 1) Diperlukan untuk penanaman modal 2) Mempunyai perencanaan yang terarah dan matang 3) Waktu penyelesaian kredit berjangka menengah dan panjang 3. Jenis Kredit Menurut Sifat Jangka Waktu Menurut jangka waktunya, kredit dapat dibagi menjadi (Martono, 2002: 54): a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit dengan jangka waktu selamalamanya 1 tahun. b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 10 tahun.
xxiv
c. Kredit jangka panjang, adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 10 tahun.
4. Jenis Kredit Menurut Sumber Dana Pembiayaannya Berdasarkan sumber dana pembiayaan, kredit dapat dibedakan menjadi (M. Faisal Abdullah, 2003: 87): a. Kredit
Likuiditas,
yaitu
kredit
yang
sebagian
sumber
dana
pembiayaannya diperoleh melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). b. Kredit Pihak Ketiga, yaitu kredit yang sebagian sumber dana pembiayaannya diperoleh dari dana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito). 5. Jenis Kredit Menurut Status Hukum Debitur Berdasarkan status hukum debitur, kredit dapat dibedakan menjadi (M.Faisal Abdullah, 2003:86): a. Kredit bagi debitur korporasi, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur berstatus badan hukum (corporate loans) dan dalam jumlah kredit berskala menengah/besar.
xxv
b. Kredit bagi debitur perorangan, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur berstatus perorangan (personal loans) dan jumlah kredit berskala kecil. 6. Jenis Kredit Menurut Segmen Usaha Berdasarkan segmen usaha debitur, kredit dapat dibedakan menjadi (M.Faisal Abdullah, 2003: 86): a. Whole Loans, yaitu kredit yang diberikan kepada individu maupun korporasi untuk menjalankan bidang usaha, misalnya perdagangan, industri dan lain-lain sebagai tambahan modal kerja. Kredit semacam ini ada kesamaan dengan kredit komersial. b. Retail Loans, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah (debitur) untuk tujuan konsumsi. Kredit semacam ini ada kesamaan dengan kredit konsumtif. 7. Jenis Kredit Menurut Sifat Pemakaian Dana Berdasarkan sifat pemakaian dana, kredit dapat dibedakan menjadi (M.Faisal Abdullah, 2003:87): a. Kredit Revolving, yaitu kredit yang dananya dapat ditarik berulangulang, artinya jumlah kredit dapat ditarik berulang-ulang, artinya jumlah kredit dapat ditarik sekaligus atau secara bertahap tergantung pada kebutuhan debitur. Ciri-ciri kredit revolving (Menurut Jopie Jusuf dalam M.Faisal Abdullah, 2003:87):
xxvi
1) Nasabah (debitur) diberi suatu plafon kredit tertentu dimana plafon tersebut merupakan jumlah dana maksimum yang dapat ditarik. 2) Jenis ini merupakan pinjaman untuk usaha yang kebutuhkan dananya tergantung dari aliran kas (cash flow). 3) Ditinjau dari jangka waktunya, jenis revolving ini termasuk termasuk kredit jangka pendek (maksimum satu tahun). 4) Penarikan atas dana pinjaman dapat dilakukan secara bertahap dan atau sekaligus. Demikian juga dengan pelunasannya. Dengan demikian, outstanding pinjaman akan meningkat dan menurun sesuai dengan penarikan dan pelunasan yang dilakukan. b. Kredit Non-Revolving, yaitu kredit yang dananya dilakukan sekaligus dan pelunasannya dilakukan secara bertahap maupun sekaligus. Ciri-ciri kredit non-revolving (Menurut Jopie Jusuf dalam M. Faisal Abdullah, 2003:87): 1) Penarikan dana pinjaman dapat dilakukan secara langsung dan sekaligus atau secara bertahap sesuai perjanjian (walaupun umumnya penarikan dilakukan secara sekaligus). 2) Pelunasan atas pinjaman dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan perjanjian. 3) Debitur tidak dapat menarik dana yang telah dilunasi. Dengan demikian, seiring dengan pelunasan yang dilakukan, outstanding pinjaman akan terus menurun.
xxvii
4) Umumnya dipergunakan untuk pembelian (pengadaan) aktiva tetap (investasi). 5) Dari sudut jangka waktunya, kredit jenis ini dapat merupakan pinjaman jangka pendek, menengah atau jangka panjang.
8. Jenis Kredit Menurut Sifat Jaminannya Jenis kredit berdasarkan jaminannya adalah sebagai berikut (Martono 2002: 55): a. Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loans) Jaminan di sini yang dimaksud adalah jaminan fisik. Di Indonesia jenis kredit ini belum lazim dan dilarang oleh Bank Indonesia. Tetapi di Eropa dan Amerika kredit ini justru yang lazim dipakai dan khususnya diperuntukan pada perusahaan yang besar dan kuat. b. Kredit Dengan Jaminan (Secured Loans) Jenis kredit ini adalah kredit yang penilainnya lengkap dalam arti segala aspek penilaian turut dipertimbangkan termasuk jaminan. Jaminan kredit dapat berupa tanah, rumah, pabrik, dan atau mesin-mesin pabrik, perhiasan dan barang-barang fisik lainnya.
G. Penggolongan Kredit
xxviii
Sesuai ketentuan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 kualitas aktiva produktif (kredit) dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur dan kemampuan membayar. Dengan ketiga kriteria tersebut kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.
1. Penggolongan Kualitas Kredit Berdasarkan Prospek Usaha a. Lancar Kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik. 2) Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. 3) Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 4) Manajemen yang sehat. 5) Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha. 6) Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. b. Dalam Perhatian Khusus (DPK) Kredit yang digolongkan DPK apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
xxix
1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas. 2) Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. 3) Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. 4) Manajemen yang baik. 5) Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur. 6) Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. c. Kurang Lancar Kredit yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Industri atau kegiatan usaha menunjukan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. 2) Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. 3) Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. 4) Manajemen cukup baik. 5) Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur. 6) Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.
xxx
d. Diragukan Kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Industri atau kegiatan usaha menurun. 2) Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. 3) Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. 4) Manajemen kurang berpengalaman. 5) Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur. 6) Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan. e. Macet Kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Kelangsungan
usaha
sangat
diragukan,
industri
mengalami
penurunan dan sulit untuk pulih kembali. 2) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. 3) Manajemen sangat lemah. 4) Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur. 5) Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sangat sulit diatasi. 2. Penggolongan Kualitas Kredit Berdasarkan Kondisi Keuangan Debitur
xxxi
a.
Lancar Kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Perolehan laba tinggi dan stabil 2) Permodalan kuat 3) Likuiditas dan modal kerja kuat 4) Analisis arus kas menunjukan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan. 5) Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (hedging) secara baik.
b. Dalam Perhatian Khusus (DPK) Kredit yang digolongkan DPK apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. 2) Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan. 3) Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. 4) Analisis arus kas menunjukan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi
masalah
tertentu
yang
apabila
mempengaruhi pembayaran di masa mendatang.
xxxii
tidak
diatasi
akan
5) Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.
c. Kurang Lancar Kredit yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Perolehan laba rendah. 2) Rasio utang terhadap modal cukup tinggi. 3) Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. 4) Analisis arus kas menunjukan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian pokok. 5) Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga. 6) Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan. d. Diragukan Kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Laba sangat kecil atau negatif. 2) Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. 3) Rasio utang terhadap modal tinggi. 4) Likuiditas sangat rendah.
xxxiii
5) Analisis arus kas menunjukan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga. 6) Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga. 7) Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. e. Macet Kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Mengalami kerugian besar 2) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan. 3) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi. 4) Kesulitan likuiditas. 5) Analisis arus kas menunjukan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi. 6) Kegitan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga. 7) Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional. 3. Penggolongan Kualitas Kredit Berdasarkan Kemampuan Membayar a. Lancar Kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
xxxiv
1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. 2) Hubungan debitur dengan baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. 3) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. b. Dalam Perhatian Khusus Kredit yang digolongkan DPK apabila memenuhi kriteria
sebagai
berikut: 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari. 2) Jarang mengalami cerukan/ overdaraft. 3) Hubungan
debitur
dengan
bank
baik
dan
debitur
selalu
menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. 4) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. 5) Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil. c. Kurang Lancar Kredit yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari. 2) Terdapat cerukan/overdraft yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
xxxv
3) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya. 4) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. 5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit. 6) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. d. Diragukan Kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. 2) Terjadi cerukan/overdraft yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 3) Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. 4) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. 5) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit. e. Macet Kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
xxxvi
1) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari. 2) Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.
H. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Prinsip perkreditan juga disebut sebagai konsep 5C dan 7P. Pada dasarnya konsep 5C ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Prinsip perkreditan 5C tersebut adalah sebagai berikut (Martono, 2002: 57): 1. Character (Analisis Watak) Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifatsifat pribadi, cara hidup (style of living), keadaan keluarganya (anak istri), hobby dan social standing calon debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemauan untuk membayar (wiliingnes to pay). 2. Capacity (Analisis Kemampuan) Penilaian terhadap capacity debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya. Penilaian kemampuan membayar tersebut dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengelolaan atas usaha yang akan dibiayai dengan kredit. 3. Capital (Analisis Modal)
xxxvii
Prinsip capital atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur. Kecukupan modal yang tersedia sehingga segala sumber dapat bergerak secara efektif. Kemampuan
pengaturan modal sehingga perusahaan
berjalan lancar atau maju. Besarnya modal kerja, semuanya ini dapat dilihat dari posisi neraca perusahaan calon debitur. 4. Collateral (Analisis Agunan) Penilaian terhadap barang jaminan (collateral) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Fungsi jaminan di sini adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur melunasi kredit yang diterimanya. 5. Condition (Analisis Kondisi/ Prospek Usaha) Pada prinsip kondisi (condition), dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil risiko yang timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya. Kondisi ekonomi ini termasuk pula peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan usaha nasabah atau debitur.
xxxviii
Prinsip-prinsip 7P dalam kredit adalah sebagai berikut (Martono, 2002: 58): 1. Personality Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha/pekerjaan dan sebagainya), hobby, keadaan keluarga, pergaulan dalam masyarakat (social standing) dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepribadian calon debitur. 2. Purpose Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit (berdagang, berproduksi atau membeli rumah). Apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bank yang bersangkutan. 3. Prospect Prospect merupakan harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha calon debitur selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan keadaan ekonomi/perdagangan, keadaan sektor usaha calon debitur, kekuatan keuangan perusahaan masa lalu dabitur perkiraan masa mendatang. 4. Payment Payment merupakan prinsip untuk mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari
xxxix
perhitungan tentang prospect, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya. 5. Party Party merupakan pengklasifikasian nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Dengan demikian nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya. 6. Profitability Profitability merupakan kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank. 7. Protection Tujuan protection adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Penilaian kredit dengan prinsip 3R untuk kredit berskala kredit, antara lain (Nur Hidayah, 2007: 20): 1. Return
xl
Return yaitu hasil yang diperkirakan dapat diperoleh dari proyek dan hasil tersebut diperkirakan cukup untuk mengembalikan kredit beserta bunganya, disamping itu memberikan keuntungan bagi pengusahanya. 2. Repayment Capacity Repayment Capacity yaitu kemampuan membayar kembali kredit beserta bunganya, disamping itu memberikan keuntungan pula bagi pengusahanya. 3. Risk Bearing Ability Risk Bearing Ability yaitu kemampuan suatu proyek menghadapi risiko kegagalan yang akan mengakibatkan macetnya pengembalian kredit. Setelah prinsip-prinsip dalam pemberian kredit diterapkan, maka pihak bank perlu melakukan pengawasan kredit, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kredit bermasalah yang akan merugikan bank itu sendiri. Adapun sistem pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank ada tiga, yaitu (Nur Hidayah, 2007: 26): 1. Internal Control of Credit Internal control of credit adalah sistem pengawasan kredit yang dilakukan oleh karyawaan bank bersangkutan, cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit. 2. Audit Control of Credit Audit control of credit adalah sistem pengendalian dan penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit. Jadi pengendalian atas masalah khusus yaitu tentang kebenaran pembukuan kredit bank. 3. External Control of Credit
xli
External control of credit adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik. Pengawasan kredit menurut tujuannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Muchdarsyah Sinungan dalam M. Faisal Abdullah, 2003: 95): 1. Preventif Control Merupakan pengawasan kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit dengan bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan penggunaan kredit. 2. Represif Control Merupakan pengawasan kredit yang dilakukan setelah pencairan dan saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk mengatasi setiap penyimpangan yang terjadi.
I. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah antara lain (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002: 472): 1. Sisi Nasabah a. Faktor Keuangan Faktor-faktor keuangan yang dapat diidentifikasikan sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain: 1) Utang meningkat tajam. 2) Utang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan asset. 3) Pendapatan bersih menurun.
xlii
4) Penurunan penjualan dan laba kotor. 5) Biaya penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat. 6) Perubahan kebijaksanaan dan syarat-syarat penjualan secara kredit. 7) Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat. 8) Piutang tak tertagih meningkat. 9) Perputaran persediaan semakin lambat. 10) Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur. 11) Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu. b. Faktor Manajemen Faktor-faktor manajemen yang dapat diidentifikasikan sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain: 1) Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan. 2) Tidak ada kaderisasi dan job description yang jelas. 3) Sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan (key person). 4) Kegagalan dalam perencanaan. 5) Manajemen puncak didominasi oleh orang yang kurang cakap. 6) Pelanggaran terhadap perjanjian atau klausula kredit. 7) Penyalahgunaan kredit. 8) Pendapatan naik dengan kualitas menurun. 9) Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan.
xliii
c. Faktor Operasional Faktor-faktor operasional yang dapat diidentifikasikan sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain: 1) Hubungan nasabah dengan mitra usahanya menurun. 2) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama. 3) Pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik. 4) Tertundanya
penggantian
mesin
dan
peralatan
yang
sudah
ketinggalan atau tidak efisien. 5) Operasional perusahaan mencemari lingkungan. 2. Sisi Ekstern Faktor-faktor ekstern yang dapat diidentifikasikan sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain: a. Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil. b. Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah. c. Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi. d. Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah. e. Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman. f. Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi dan kebijakan moneter lainnya. g. Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya. h. Bencana alam (force majeure).
xliv
3. Sisi Bank Faktor-faktor yang dapat diidentifikasikan sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain: 1) Buruknya perencanaan financial atas aktiva tetap/modal kerja. 2) Adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit musiman. 3) Menerbitkan cek kosong. 4) Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit. 5) Adanya over credit atau underfinancing. 6) Manipulasi data. 7) Over taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi. 8) Kredit topengan, tampilan atau fiktif. 9) Kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit. 10) Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring kredit.
J. Penilaian Kredit Penilaian kredit ada beberapa aspek tentang kegiatan usaha calon debitur yang perlu dianalisis, antara lain (Martono, 2002: 59): 1. Aspek Umum dan Manajemen Penilaian terhadap aspek umum dan manajemen antara lain mengenai: a. Bentuk, nama, dan alamat perusahaan (termasuk akte pendirian perusahaan).
xlv
b. Susunan pengurus lengkap perusahaan (dilengkapi daftar riwayat hidupnya). c. Bidang usaha (line of business) calon debitur. d. Social standing pengurus e. Jumlah pegawai f. Struktur organisasi 2. Aspek Teknis Penilaian terhadap aspek teknis mencakup beberapa hal, sebagai berikut: a. Keterangan tentang produksi termasuk kapasitas riil dan design capacity. b. Perkembangan usaha (produksi, penjualan dan persediaan). c. Lokasi perusahaan. d. Persedian bahan baku dan kontinuitas persediaan. e. Rencana usaha (kapasitas yang direncanakan). f. Kualitas tenaga kerja. 3. Aspek Ekonomis dan Komersial Penilaian aspek ekonomis dan komersial antara lain mengenai: a. Kondisi pemasaran dan posisi harga penjualan. b. Keadaan persaingan dari perusahaan sejenis dan posisi debitur dalam persaingan. c. Prospek pemasaran di masa datang.
4. Aspek Finansial
xlvi
Penilaian terhadap aspek financial antara lain mengenai: a. Analisis laporan neraca dan rugi/laba perusahaan. b. Analisis biaya dan pendapatan. c. Perhitungan kebutuhan kredit. 5. Aspek Jaminan Penilaian atas aspek jaminan meliputi: a. Jumlah dan nilai jaminan. b. Status pemilikan. c. Daya tahan jaminan. d. Tata cara pengikatan. 6. Aspek Analisis Dampak Lingkungan Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, serta cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.
K. Penanganan Kredit Bermasalah Langkah-langkah dalam penanganan kredit bermasalah antara lain (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002: 475): 1. Penyelamatan Kredit Bermasalah Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah jika diperkirakan prospek usaha masih baik adalah dengan cara 3R, yaitu:
xlvii
a. Persyaratan Kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit, yang meliputi rescheduling dan atau: 1) Perubahan tingkat suku bunga/denda. 2) Perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga. 3) Keringanan denda/bunga. 4) Perubahan/penggantian kepemilikan atau kepengurusan. 5) Perubahan/penggantian nama dan atau status perusahaan. 6) Perubahan/penggantian nasabah atau novasi. 7) Perubahan/penggantian agunan. b. Penjadwalan Kembali (Reschedulling), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya meliputi: 1) Perubahan grace period. 2) Perubahan jadwal pembayaran. 3) Perubahan jangka waktu. 4) Perubahan jumlah angsuran. c. Penataan Kembali (Restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi rescheduling, reconditioning dan atau: 1) Penambahan dana bank (suplai kredit).
xlviii
2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. 3) Perubahan jenis fasilitas kredit termasuk konversi pinjaman dalam valuta asing atau sebaliknya. 4) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Upaya penyelamatan dengan cara 3R tersebut di atas dapat dilakukan apabila masih memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 1) Debitur menunjukan itikad baik yang positif untuk bekerja sama (kooperatif) terhadap upaya penyelamatan yang akan dijalankan. 2) Usaha debitur masih berjalan dan mempunyai prospek yang bagus. 3) Debitur masih mampu membayar kewajiban yang dijadwalkan. 4) Debitur masih mampu membayar bunga berjalan. 5) Adanya kemampuan dan prospek usaha debitur untuk pulih kembali. 6) Posisi bank akan menjadi lebih baik. 2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Selanjutnya bila usaha penyelamatan dengan 3R tersebut tidak berhasil dilakukan, maka harus segera dilakukan upaya penyelesaian agar bank tidak mengalami kerugian dengan cara, antara lain: a. Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara damai, dengan cara sebagai berikut: 1) Pemberian keringanan bunga untuk kredit kolektibilitas diragukan dan macet dengan pembayaran lunas ataupun angsuran. Dalam
xlix
putusan
persetujuan
penyelesaian
kredit
bermasalah
dengan
keringanan bunga harus dicantumkan syarat batal dan kembali pada kewajiban sesuai surat utang, apabila kewajiban yang telah dijadwalkan tidak dipenuhi dengan tertib. 2) Penjualan agunan di bawah tangan, yaitu penyelamatan kredit secara damai dengan penjualan agunan di bawah tangan. 3) Penjualan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur atau barang agunan. 4) Penebusan sebagian atau seluruh barang agunan oleh debitur atau pemilik barang agunan. b. Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum Apabila upaya penyelamatan/penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau nasabah
tidak
menunjukan
itikad
baiknya
(on
will)
dalam
menyelesaikan kreditnya, maka penyelesaiannya di tempuh melalui saluran hukum. Penyelesaian melalui saluran hukum harus didasarkan kepada keyakinan bahwa posisi bank secara yuridis kuat dan beban biaya legitasi yang ringan. Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Penyelesaian kredit melalui pengadilan negeri. 2) Penyerahan pengurusan kredit macet kepada BUPLN/PUPN. 3) Penyarahan penyelesaian kredit macet melalui kejaksaan.
l
4) Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim asuransi. Oleh karena itu kreditur dalam penanganan kredit juga perlu mengetahui tipe debitur. Adapun tipe debitur, antara lain (Nur Hidayah, 2007: 27): 1. Dictator Ciri-ciri dictator, yaitu mengontrol, agresif, tenang, ahli mengorganisasi, goal oriented, ulet, kompeten, cerdas, dingin, disiplin. Cara menghadapi tipe dictator, yaitu opening ceremony singkat, disiplin, tenang, tidak menantang kuasai persoalan, waspada atas kharismanya. 2. Jungle Fighter (Tukang Pukul) Ciri-ciri jungle fighter, yaitu flamboyan, ulet, cerdas, optimis, suka perang, curang/licik, mau menang sendiri, mengumbar janji, kerja keras, tidak setia) Cara menghadapi jungle fighter, yaitu persiapan yang matang, tegas, tenang, waspada/jangan terperangkap, jangan menantang, konsisten. 3. Shooter (Bayang-bayang) Ciri-ciri shooter, yaitu mentolerir keadaan, ragu-ragu, pemalas, penjilat, mengelak dari tanggung jawab, menghargai, suka menolong, memperhatikan, janji tidak ditepati, suka harmonis.
li
Cara menghadapi shooter, yaitu tetapkan goal, jelaskan maksud secara rinci, beri batas waktu, konsisten. 4. Big Daddy/mama (Kebapakan/Keibuan) Ciri-ciri big daddy/mama, yaitu manipulator, suka mengancam, terlalu melindungi, menyalahkan diri, suka membantu, suka bekerja, baik hati, tenang, suka ikut campur urusan orang lain. Cara menghadapi big daddy/mama, yaitu serius, konsisten, tetapkan goal. 5. Shilhoutte (Orang Terlalu Baik) Ciri-ciri shilhoutte, yaitu motivasi tinggi, kompeten, hati-hati, kreatif, setia, tekun, dapat dipercaya, menghindar/menjaga jarak, tidak komunikatif. Cara menghadapi shilhoutte, yaitu dengan to the point, sabar, beri batas waktu, konsisten. 6. Win-win (Menang-menang) Ciri-ciri win-win, yaitu memperhatikan, mencari alternatif penyelesaian masalah, meminta pendapat orang lain, memberi kesempatan orang lain untuk maju, berusaha memahami, dapat dipercaya, fleksible, humoris) Cara menghadapi win-win, yaitu memberi masukan, kuasai persoalan, pertimbangan usulan dengan serius, ikut iramanya.
lii
BAB III PEMBAHASAN
A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 1. Sejarah Perusahaan
liii
PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo didirikan oleh Yusak Kereh, Koentjahjono Tanto dan Drs. Himayana Jonathan. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Raya Solo Baru, Komplek Plaza HB 01, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo. Ide mendirikan usaha perusahaan ini mencul setelah melihat peluang dalam kegiatan membantu memberikan modal bagi para usahawan yang masih potensial untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 1992 dihadapan pada Notaris Pujiastuti, S.H, di Karangayar, Akte Pendirian Bank Perkreditan Rakyat ini dibuat dan dicatat dengan Akte No.15 Tanggal 23 April 1993, sehingga pada tanggal itulah PT. BPR GROGOL JOYO resmi didirikan. Sedangkan yang menjabat sebagai Dewan Komisarisnya adalah Yusak Kareh, Koentjahjono Tanto dan Drs. Himayana Jonathan (Sumber: Profil Perusahaan PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo). Dalam Akte pendirian tersebut, disebutkan bahwa modal dasar dalam pendirian perusahaan ini sebesar Rp 500.000.000,00. Sedangkan disetor sebesar Rp 300.000.000,00 tersebut atas saham-saham PT. BPR GROGOL JOYO, dan memulai kegiatan operasional sejak tanggal 5 Agustus 1998 setelah melengkapi beberapa persyaratan sebagai berikut: a. Ijin Menteri Keuangan RI No.40 Kep.5.692/MK.17/1992 tanggal 17 Desember 1992. b. Ijin
Usaha
Keputusan
Menteri
Kep.144/KM/17/1993 tanggal 16 Juli 1998.
liv
Keuangan
RI
No.40
c. Surat Ijin Tempat Usaha dari PEMDA Sukoharjo No.507/6034/93 tanggal 3 Juli 1998 Oleh karena itu, PT. BPR GROGOL JOYO Sukoharjo memiliki tujuan yang hendak dicapai atas berdirinya badan keuangan tersebut. Tujuan pokok didirikannya PT. BPR GROGOL JOYO Sukoharjo antara lain: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. b. Memberikan kredit kepada pengusaha/masyarakat umum. c. Menunjang kelancaran penyedia sarana produksi, terutama permodalan. d. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi pengusaha ekonomi lemah. e. Mendorong masyarakat agar gemar menabung melalui Tabungan Joyo dan Deposito Berjangka. f. Menumbuhkan perkembangan wiraswasta di pedesaan, sehingga secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan. 2. Visi Dan Misi Perusahaan Visi : Menjadi BPR yang sehat dan terpercaya. Misi : Menjadi BPR pilihan masyarakat dengan produk-produk yang terbaik dan layanan yang terbaik. 3. Perkembangan Perusahaan PT. BPR GROGOL JOYO GROGOL JOYO Sukoharjo didirikan oleh Yusak Kareh, Koentjahjono Tanto dan Drs. Himayana Jonathan.
lv
Perusahaan ini berlokasi di Jalan Raya Solo Baru, Kompleks Plaza HB 01, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo. Ide mendirikan usaha perusahaan ini muncul setelah melihat peluang dalam kegiatan membantu memberikan modal bagi para usahawan yang masih potensial untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 1992 dihadapkan pada Notaris Pujiastuti, S.H, di Karangayar, Akte Pendirian Bank Perkreditan Rakyat ini dibuat dan dicatat dengan Akte No.15 Tanggal 23 April 1993, Sehingga pada tanggal itulah PT. BPR GROGOL JOYO resmi didirikan. Sedangkan yang menjabat sebagai dewan Komisarisnya adalah Yusak Kareh, Koentjahjono Tanto dan Drs.Himayana Jonathan. Dalam akte pendirian tersebut, disebutkan bahwa modal dasar dalam pendirian perusahaan ini sebesar Rp 500.000.000,00. Sedangkan disetorkan sebesar Rp 300.000.000,00 tersebut atas saham-saham PT BPR GROGOL JOYO, dan memulai kegiatan operasional sejak tanggal 5 Agustus 1998. Perkembangan sampai saat ini, produk-produk pelayanan yang dipasarkan oleh PT. BPR GROGOL JOYO antara lain, sebagai berikut: a. Tabungan Jenis tabungan yang masih ada di PT. BPR GROGOL JOYO saat ini adalah Tabungan Joyo. Adapun ketentuan-ketentuan Tabungan Joyo Sebagai berikut: 1) Yang berhak menjadi penabung adalah semua lapisan masyarakat.
lvi
2) Sebagai bukti tabungan, BPR GROGOL JOYO menerbitkan Buku Tabungan Joyo atas nama nasabah. 3) Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada Buku Tabungan Joyo dengan saldo yang tercatat pada pembukuan di BPR, maka sebagai patokannya adalah yang ada pada pembukuan BPR. 4) BPR dibebaskan dari segala kerugian yang timbul karena kehilangan atau pemalsuan, dan atas penyalahgunaan Buku Tabungan Joyo Ada pula ketentuan penyetoran, penarikan, perhitungan bunga dan penutupan rekening Tabungan Joyo sebagai berikut: a) Penyetoran dan Penarikan Tabungan Joyo: (1) Besar setoran awal minimal Rp 25.000,00. (2) Saldo mengendap sekurang-kurangnya Rp 25.000,00. (3) Setiap penyetoran dan penarikan harus disertai dengan Buku Tabungan Joyo. (4) Penyetoran dan penarikan bisa dilakukan setiap saat pada jam kerja selama kas buka. (5) Penarikan tabungan tidak bisa dilakukan dengan Cek, Bilyet Giro atau perintah pembayaran lainnya. b) Perhitungan Bunga dan Penutupan Rekening Tabungan Joyo: (1) Perhitungan bunga dilakukan atas dasar saldo harian. (2) Apabila terjadi perubahan tingkat bunga, maka perubahan tersebut akan segera dilakukan oleh pihak BPR tanpa harus diberitahukan dahulu kepada penabung.
lvii
(3) Penutupan rekening Tabungan Joyo dilakukan sebelum saldo mengendap satu bulan terhitung sejak tanggal setoran pertama. b. Deposito Berjangka Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Deposito Berjangka antara lain: 1) Setoran deposito antara Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 tiap nasabah. 2) Jangka waktu yang diberikan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. 3) Bunga yang dikenakan bersifat fluktuatif (berubah-ubah) tergantung dari keputusan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). c. Kredit atau Pinjaman Kredit atau pinjaman yang diberikan PT. BPR GROGOL JOYO ada 3 jenis, yaitu:
1) Kredit biasa Ada 2 macam kredit yang biasanya diberikan: a) Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) Pinjaman yang diberikan dengan pembayaran angsuran wajib tiap bulan, yaitu angsuran pokok pinjaman ditambah bunga. Bunga yang dikenakan ada 2 macam, yaitu bunga Tetap/Flat (1,75% tiap bulan) dan Menurun/Effective (2,75% tiap bulan). Jangka waktu yang diberikan antara 6 bulan sampai 24 bulan dengan jaminan BPKB atau Sertifikat Hak Milik. Apabila lebih dari 3 hari dari tanggal angsuran tidak mengangsur, maka dikenakan denda.
lviii
Jumlah hari keterlambatan x Pokok x 6% 30 hari
Perhitungan denda (PTA) kurang dari 1 bulan: Pokok x 6%
b) Pinjaman Bayar Bunga (PBB) Pinjaman yang diberikan dengan pembayaran angsuran tiap bulan adalah bunga saja, sedangkan pokok dibayar bebas sampai jangka waktu yang diberikan (bisa dicicil). Jangka waktu yang diberikan hanya
6
bulan.
Bunga
yang
dikenakan
sebesar
2,75%
Menurun/Effective tiap bulan dengan jaminan BPKB atau Sertifikat Hak Milik. Apabila lebih dari 3 hari dari tanggal angsuran tidak mengangsur, maka dikenakan denda. Perhitungan denda (PBB) kurang dari 1 bulan: Jumlah hari keterlambatan x Pokok x 6% 30 hari
Perhitungan denda (PBB) lebih dari 1 bulan: Bunga x 6 %
Adapun kelebihan, kelemahan dan kemudahan dari masing - masing produk pinjaman biasa dalam table berikut: Table 3.1. Perbedaan jenis pinjaman Jenis pinjaman
Kelebihan
lix
Kelemahan
Kemudahan
PTA Flat
Jumlah bunga Jika dilunasi lebih kecil. kurang dari jatuh tempo maka akan dikenai finalti.
Jumlah angsuran tetap sama tiap bulannya.
PTA Effective
Jumlah bunga setiap bulannya semakin kecil. Setiap bulannya hanya membayar bunga saja dulu.
Dapat membayar bunganya saja terlebih dahulu. Jika jatuh tempo belum bisa melunasi, maka dapat diperpanjang maksimal 6 bulan.
PBB
Pembanyaran angsuran tidak tetap setiap bulannya. Jangka waktu terlalu pendek.
Sumber: PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo 2) Kredit paket pernikahan Paket pinjaman yang diberikan khususnya untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, pinjaman bisa digunakan sebagai bantuan biaya-biaya pernikahan. Pinjaman tidak dikenakan bunga (bunga 0%) jika pelunasan dilakukan pada bulan pertama, artinya jika pada angsuran bulan pertama langsung melunasi, maka pinjaman tidak dikenai bunga. Jika angsuran bulan pertama belum pelunasan, maka bulan pertama tersebut bunga 0% (Nol Persen), selanjutnya dikenakan bunga 2,75% tiap bulannya. Provisi yang dibebankan lebih besar dari pinjaman biasa, karena administrasinya lebih banyak. 3) Kredit paket persalinan
lx
Paket pinjaman yang diberikan khusus untuk pasangan yang akan melangsungkan persalinan istri, pinjaman bisa digunakan sebagai bantuan biaya-biaya persalinan bayi mereka. Pinjaman tidak dikenakan bunga (bunga 0%) jika pelunasan dilakukan pada bulan pertama, artinya jika pada angsuran bulan pertama langsung melunasi, maka pinjaman tidak dikenai bunga. Jika angsuran bulan pertama belum pelunasan, maka bulan pertama tersebut bunga 0% (Nol Persen), selanjutnya dikenakan bunga 2,75% tiap bulannya. Provisi yang dibebankan lebih besar dari pinjaman biasa, karena administrasinya lebih banyak. Saat ini, wilayah pemasaran yang dijangkau PT. BPR GROGOL JOYO untuk memasarkan produk-produk pelayanannya meliputi daerah seeks Karisidenan Surakarta, antara lain Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali. Untuk hal kredit, apabila nasabah berasal dari luar wilayah Karisidenan Surakarta, maka harus ada seorang referator yang bertanggung jawab atas kredit dari BPR, yang mana orang tersebut telah dipercaya oleh PT. BPR GROGOL JOYO. 4. Struktur Organisasi Struktur
organisasi
yang
baik
perlu
diterapkan
untuk
mempermudah dalam pengawasan manajemen agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Penetapan struktur organisasi yang
lxi
jelas sangat diperlukan sesuai dengan bagian masing-masing. Adapun tujuan disusunnya struktur organisasi adalah sebagai berikut: a. Mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, b. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan, c. Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, d. Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Adapun susunan organisasi PT. BPR GROGOL JOYO adalah sebagai berikut: 1) Dewan Komisaris 2) SPI 3) Direksi 4) Staf Personalia dan Umum 5) Penerapan dan Pelayanan Kredit 6) Administrasi Kredit 7) Pemasaran dan Penagihan Kredit 8) Staf Tabungan 9) Staf Deposito 10) Staf Kas 11) Staf Pembukuan
lxii
STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR GROGOL JOYO SUKOHARJO Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan
lxiii
Sumber: PT. BPR Grogol Joyo Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Bagian: Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing karyawan harus memiliki sifat-sifat yang ulet, supel, cakap dan tangkas serta tanggung jawab, sehingga masing-masing bagian mempunyai rasa kerjasama yang baik untuk memperoleh prestasi kerja yang maksimal. Berikut ini tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian: 1) Dewan Komisaris Fungsi : Melaksanakan supervise terhadap direksi Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris: a) Menetapkan visi dan misi bank
lxiv
b) Mengesahkan rencana kerja dan anggaran c) Menyetujui rencana pengembangan anggaran d) Menganalisa dan menerima hasil pencapaian tujuan bank 2) SPI Rincian tugas pokok pengawasan intern a) Kasir: (1) Jumlah uang harus sama dengan neraca (2) Kartu pengaman harus ditulis, setelah dicocokan saat membuka Brankas harus dua orang (3) Pembukaan Brankas harus dua orang (4) Rekening administrasi (5) Penitipan BG atau Cek harus dicatat keluar masuknya, jumlahnya harus sama (6) Dalam Brankas harus bersih dari barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan operasional perbankan (7) Pembayaran atau penerimaan harus dilakukan sesuai dengan batas kewenangan bayar/terima b) Deposito: (1) Deposito dua orang pejabat (2) Lembar regrestasi untuk pembayaran bunga harus diparaf oleh pejabat (3) Nominal harus sama dengan neraca (4) Bilyet yang sudah cair harus dicap (telah dibayar/Lunas)
lxv
(5) Tanda tangan deposan harus dicocokan dan apabila sudah cocok petugas harus diparaf (6) Bilyet asli harus selalu dimonitori jumlah yang tersisa harus sama dengan fisiknya (7) Pastikan bahwa pemotongan pajak telah dilakukan c) Tabungan: (1) Lembar aplikasi tabungan harus lengkap mengenai tanda tangannya (2) Identitas penabung (3) Saldo harus sama dengan neraca (4) Buku-buku yang sudah tutup rekening supaya di arsip (5) Pastikan bahwa nasabah yang jumlah saldonya pernah Satu Juta Rupiah (Rp 1.000.000,00) telah dilakukan pemotongan pajak d) Personalia sekretaris logistik: (1) Surat keluar/masuk harus di file dan di kelompok-kelompokan sesuai dengan urut tanggalnya (2) Pastikan bahwa setiap pengeluaran biaya harus persetujuan dengan pimpinan dan didukung oleh bon-bon/kwitansi atau bukti-bukti lainnya (3) Rekening-rekening transistor RRA/K21/RRP harus sama dengan neraca (4) Administrasi untuk materai harus jelas dan benar
lxvi
(5) Pendataan inventaris harus jelas mengenai keluar masuknya, jumlah barangnya e) Pembukuan (1) Tiket jurnal harus diarsip dengan baik, lalu dimasukan ke dalam kotak (dus) dan ditulis tanggal dari sekian s/d sekian (2) Memastikan bahwa tiket-tiket biaya dan pembelian inventarisasi sudah ditanda tangani oleh Pimpinan (3) Perikasa kembali mengenai kelengkapan tanda tangan baik pada tiket, jurnal seksi , dll yang terkait dengan itu (4) Cocokan nominal : Deposito, Pinjaman, Saldo Tabungan (5) Tersedianya informasi manajemen dengan akurat (MIS) : ATM, CAR, Rekonsiliasi, Neraca, Laporan Rugi-Laba, dll (6) Pastikan rekening-rekening transistoris/RRA/RRP/K2L sudah sama dengan bagian yang terkait (7) Pastikan bahwa jumlah angka pada ledger maupun sub ledger sudah sama f) Kredit (1) Meneliti dokumen perkreditan (2) Harus ada bukti yang mengatur kedudukan hukum dari penerima kredit (3) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti perorangan (KTP, Kartu Keluarga)
lxvii
(4) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti sebagai Badan Hukum (Akte Pendirian dan perubahannya dan bentuk perusahaannya) (5) Harus ada bukti-bukti tertulis tentang adanya suatu akad kredit antara Bank dan Debitur (6) Pemeriksaan terhadap perjanjian kredit (secara intern) (7) Pemeriksaan terhadap perjanjian kredit (secara Notariil) (8) Harus ada bukti-bukti tertulis yang menunjukan hak pemilikan atas benda-benda (9) Barang barang yang diserahkan Debitur, atau pihak yang menyerahkan benda/barang-barang Bank untuk dijadikan jaminan kredit (10) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti barang tidak bergerak, misal : Sertifikat Tanah (11) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti barang bergerak, misal : BPKB, dsb (12) Pemeriksaan akte-akte bukti benda-benda yang tidak termasuk f.1 dan f.2 (13) Harus ada bukti tertulis tentang cara pengikatan dan penyerahan barang (14) Pemeriksaan atas batas-batas pemberian kredit dari pihak yang berwenang memberikan keputusan kredit (15) Meneliti rekening pinjaman (16) Apabila rekening pinjaman telah jatuh tempo belum dilunasi
lxviii
(17) Apabila rekening selalu menunjukan “Saldo Debet” yang lebih tinggi karena pembebanan bunga (18) Periksa rekening pinjaman yang selalu menunggak baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga (19) Meneliti cara Penyimpanan dan administrasi
Dokumen asli
Perkreditan dan file kredit (20) Melakukan pemeriksaan fisik jaminan (Pemeriksaan setempat) (21) Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang jaminan yang ada betul-betul telah sesuai dengan data-data yang terkait pada bukti pemiliknya (22) Melakukan Penilaian atas tingkat kesehatan kredit 3) Direksi Fungsi: Memaksimalkan keuntungan, kelestarian dan pertumbuhan bank. Tugas dan tanggung jawab Direksi: a) Menyusun rencana bank b) Menyusun rencana pengembangan usaha c) Melaksanakan
pengamatan
pasar
sekaligus
memanfaatkan
kesempatan pasar secara optimal d) Menyetujui aplikasi dan rekomendasi proposal kredit e) Mendayagunakan seluruh tenaga secara optimal f) Menyampaikan laporan secara periodik atas usaha bank kepada dewan komisaris
lxix
g) Menilai performance manajer operasional, manajer kredit, dan staf 4) Staf Personalia dan Umum Fungsi: Melaksanakan administrasi dan lain-lain yang berkaitan dengan keputusan intern prusahaan. Tugas dan tanggung jawab: a) Melaksanakan administrasi dan korespondensi untuk keperluan bank b) Melaksanakan pembayaran gaji dan biaya untuk keperluan bank c) Melaksanakan pengawasan absensi pegawai d) Menghitung pajak penghasilan karyawan yang ada hubungannya dengan kesejahteraan karyawan e) Membuat penilaian performance satpam, sopir, dan pramubakti 5) Penerapan dan Pelayanan Kredit Fungsi : Melaksanakan koordinasi dan supervise kegiatan kredit Tugas dan tanggung jawab: a) Melaksanakan tujuan kredit b) Melakukan evaluasi terhadap calon debitur c) Memperhitungkan bunga dan angsuran pokok serta aktif dalam hal penagihan d) Bertanggung jawab terhadap kredit yang telah dicairkan e) Bertanggung jawab langsung terhadap atasan 6) Administrasi Kredit Fungsi: Melaksanakan administrasi pinjaman yang diberikan Tugas dan tanggung jawab:
lxx
a) Melaksanakan pencatatan atas mutasi pinjaman yang diberikan b) Memperhitungkan bunga c) Proving posisi pinjaman dan membuat perjanjian kredit d) Membuat laporan rekomendasi kredit untuk direksi dan bank e) Membuat voucher atas transaksi pinjaman 7) Pemasaran dan Penagihan Kredit Fungsi : Melaksanakan evaluasi dan kelayakan aplikasi kredit. Tugas dan tanggung jawab: a) Mencari calon nasabah b) Memproses pemberian kredit c) Memonitor pembayaran angsuran dan melaksanakan penagihan d) Mengkoordinasi pelaksanaan kredit e) Melaksanakan pemblokiran atas barang-barang jaminan debitur kepada instansi bersangkutan 8) Staf Tabungan Fungsi: Melayani pembukuan simpanan dan penutupan rekening. Tugas dan tanggung jawab: a) Melaksanakan proses pembukuan sampai penutupan rekening b) Melaksanakan posting saldo c) Memelihara dan menyimpan specenmin d) Membuat voucher mutasi tabungan e) Menghitung tabungan dan pajak 9) Staf Deposito
lxxi
Fungsi: Melayani pembukuan sampai pencatatan deposito. Tugas dan tanggung jawab: a) Melakukan posting atas transaksi harian b) Menyusunan laporan neraca dan daftar rugi/laba c) Memonitor dan daftar ulang atas transaksi yang benar d) Membukukan transaksi tunai dari nasabah e) Menghitung pajak perusahaan, laporan bulanan dan pengeluaran hutang 10) Staf Kas Fungsi: Melayani transaksi tunai dari nasabah. Tugas dan tanggung jawab: a) Memelihara persediaan uang tunai dalam box cash b) Menerima setoran tunai dari nasabah c) Melaksanakan pembayaran tunai dari nasabah d) Mencatat transaksi kedalam daftar mutasi kas dan membuat rekapitulasi e) Bertanggung jawab langsung terhadap nasabah 11) Staf Pembukuan Fungsi: Membuat laporan yang autentik dan konsisten. Tugas dan tanggung jawab: a) Membuat jurnal harian dan membukukan ke dalam buku besar b) Membuat rencana harian dan akhir bulan
lxxii
c) Membuat laporan likuiditas mingguan ke Bank Indonesia dan kantor pusat d) Menyimpan berkas mutasi dengan bank e) Membuat
rencana
akhir
tahun,
penilaian
rugi/laba,
daftar
penyusutan inventaris dan perincian pos-pos aktiva administrasi
B. LAPORAN MAGANG KERJA 1. Pengertian Magang Kerja Magang kerja merupakan kegiatan penunjang perkulihan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa dengan diterjunkan secara langsung ke dunia kerja dengan tujuan agar mahasiswa dapat melihat secara langsung aplikasi dari berbagai teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan. 2. Tujuan Magang Kerja Tujuan magang bukan semata-mata hanya mencari data untuk diolah sebagai acuan Tugas Akhir, tetapi diharapkan benar – benar mampu menjadi sarana pelatihan masahasiswa untuk mengetahui kenyataan di dunia
kerja
sebagaimana
mahasiswa
mampu
menerapkan
dan
membandingkan dengan materi yang telah didapatkan di perkuliahan. Selain itu juga untuk mengetahui kinerja yang sesungguhnya
didalam
perbankan, khususnya pada PT. BPR GROGOL JOYO. Sehingga setelah
lxxiii
magang diharapkan mampu langsung bekerja sesuai dengan bidangnya, dan mampu menjadi bankir yang baik dan lebih percaya diri, yang dapat diterima dengan baik oleh lingkungan bisnis dan dunia kerja.
3. Manfaat Magang Kerja Manfaat yang dapat diambil dari Kegiatan Magang Kerja adalah: a. Bagi Mahasiswa 1) Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang kinerja perbankan pada PT.BPR GROGOL JOYO. 2) Menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan di dunia kerja. 3) Menumbuhkan semangat kerja mandiri penulis dengan kesibukan yang ada dalam dunia kerja. 4) Meningkatkan rasa solidaritas terhadap rekan Kegiatan Magang Kerja 5) Menciptakan kreativitas dan ketelitian dalam setiap menyelesaikan pekerjaan. b.. Bagi Instansi Terkait 1) Menjalin kerjasama antara peserta Magang Kerja dengan karyawan pada instansi yang terkait.
lxxiv
2) Sebagai salah satu acuan bagi kepentingan Kegiatan Magang Kerja yang akan datang. 3) Instansi mendapat bantuan tenaga dan pikiran dari peserta Magang Kerja yang bisa digunakan untuk meringankan kegiatan operasional harian.
c. Bagi Program Diploma Keuangan Dan Perbankan UNS 1) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait sebagai acuan tempat Kegiatan Magang Kerja berikutnya. 2) Program Diploma Keuangan Dan Perbankan dapat menganalisa data yang diperoleh mahasiswa selama Kegiatan Magang Kerja. 3) Lebih mantap dalam menerapkan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa sebagai kader berjiwa membangun etos kerja. 4. Divisi Tempat Magang PT. BPR GROGOL JOYO, khususnya divisi Administrasi Kredit (back office) dan Angsuran Kredit (front office) adalah pilihan tempat untuk magang karena di PT. BPR GROGOL JOYO, khususnya divisi Administrasi Kredit dan Angsuran Kredit bisa mengetahui seperti apa dan bagaimana
proses pengajuan kredit sampai dengan keputusan kredit dan
untuk mengetahui urutan pelayanan pembayaran angsuran kredit debitur beserta perhitungan pokok, bunga dan denda. Sehingga setelah lulus nanti diharapkan mampu dalam bekerja dan lebih percaya diri dalam mencari
lxxv
pekerjaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan, dengan bekal yang diteladani dari tempat magang tersebut. Selain itu, di PT.BPR GROGOL JOYO khususnya di divisi Administrasi Kredit dan Angsuran Kredit bisa memperluas pengetahuan tentang Analisis Kredit sebagaimana yang telah dipelajari di perkuliahan, karena kegiatan di PT. BPR GROGOL JOYO khususnya divisi Administrasi Kredit dan Angsuran Kredit merupakan tempat Magang yang tepat untuk penerapan materi yang dipelajari di bangku kuliah. 5. Pelaksanaan Magang Kerja Pelaksanaan Magang Kerja dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu mulai tanggal 01 April 2010 sampai dengan 01 Mei 2010. Pelaksanaan Magang Kerja dilaksanakan di PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo. Bentuk kegiatan magang antara lain: pengamatan, praktik kerja, pengambilan data, pencatatan data, membaca dokumen-dokumen dan wawancara dengan karyawan dan staf perusahaan. Tempat dan pelaksanaan magang kerja: a. Tempat : PT. BPR Grogol Joyo b. Alamat : Jl. Raya Solo Baru, Komplek Plaza I HB 01, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo c. Waktu : 01 April 2010 s/d 01 Mei 2010/ (08.00 – 16.00 WIB) 6. Aktivitas / Kegiatan Magang Kerja
lxxvi
Kegiatan Magang Kerja yang dilaksankan selama 1 bulan dari tanggal 1 April 2010 sampai dengan 1 Mei 2010, penulis ditempatkan pada 2 bagian. Dua minggu pada bagian administrasi kredit, dua minggu terakhir pada bagian angsuran kredit. Pada minggu pertama administrasi
kredit,
dan kedua saat ditempatkan di bagian
kegiatan
yang
penulis
lakukan
antara
lain,
memfotokopi , yaitu fotokopi KTP, STNK, BPKB, Sertifikat, KK, Buku Nikah, dan berkas kredit nasabah lainnya. Selain itu juga mengkopi SPK (Surat Perjanjian Kredit), mencari map dalam brankas (filling cabinet) sesuai dengan inisial nama nasabah yang biasanya akan mengajukan kredit baru, minta fotokopi berkas, dll. Apabila ada yang akan mengajukan kredit baru dan sudah pernah menjadi nasabah (nasabah lama), maka tinggal mencari kartu pinjaman lunas pada map order sesuai dengan bulan lunasnya. Penulis juga mulai diajari membuat kelengkapan surat-surat kredit, salah satunya LRK (Lembar Rekomendasi Kredit). LRK dibuat
yaitu
untuk kredit yang sudah cair dan sudah diinput. Dari data-data yang ada pada map, dimasukkan ke format dalam komputer, sesuai yang telah diajarkan. Setelah pengerjaan itu selesai kemudian dikoreksi oleh karyawan, barulah data di komputer tersebut dicetak ke kertas printer. Selain kegiatan tersebut penulis juga mengetik perlengkapan pencairan kredit, yang terdiri dari kwitansi, tanda serah terima jaminan, dan kartu
lxxvii
angsuran. Pengetikannya sesuai dengan SPK (Surat Perjanjian Kredit) dengan menggunakan mesin ketik manual. Pada hari-hari berikutnya penulis juga melakukan hal yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Rutinitas sama, hanya karena tumpukan map yang akan dimintakan tanda tangan pimpinan, dan LRKnya sudah dibuat makin banyak menumpuk maka berkas map tersebut susunannya dirapikan. Dua minggu terakhir, penulis di pindah pada bagian angsuran kredit. Kegiatan yang dilakukan, saat ada nasabah yang mengangsur, langkah yang dikerjakan mencari kartu pinjaman sesuai data yang tertulis pada kartu angsuran, menuliskan slip setoran, besarnya pokok, bunga, dan denda (jika ada), kemudian bukti setoran diinput ke dalam sistem komputer oleh karyawan dan penulis mengetik pada kartu pinjamannya. Setiap hari kas tutup pukul 14.00 WIB, karyawan bagian angsuran mengetell slip setoran, barulah penulis mengurutkan dan mencocokan slip dengan kartu pinjaman. Selain itu, kartu pinjaman yang lunas hari itu, difotokopi dan kopiannya diberikan kepada bagian administrasi kredit. Sedangkan kartu pinjaman yang diproses hari-hari sebelumnya dan sudah diperiksa pimpinan dimasukkan ke brankas, jika nasabah kantor dimasukkan map sesuai tanggal cairnya, yang nasabah AO dimasukkan map sesuai nama AO-nya. Demikian tadi seluruh Kegiatan Magang Kerja yang penulis lakukan selama satu bulan di PT.BPR GROGOL JOYO SUKOHARJO.
lxxviii
C. PEMBAHASAN MASALAH 1. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Table 3.2 Penyebab kredit bermasalah JUMLAH NASABAH Gagal Karakter Pindah Meninggal Usaha Jelek 1 2007 46 31 22 99 2 2008 42 38 25 105 3 2009 54 45 15 114 Sumber: PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo NO
TAHUN/ PERIODE
Dari data diatas dapat diketahui faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada PT.BPR Grogol Joyo dari sisi nasabah (debitur) adalah gagal usaha, karakter jelek, pindah alamat dan meninggal dunia. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut: a. Gagal usaha dikarenakan: 1) Proyek debitur dalam tahap pembangunan (belum selesai). 2) Perusahaan debitur masih beroperasi tetapi mengalami kerugian. 3) Perusahaan debitur sudah tidak lagi beroperasi lagi, terutama debitur yang telah digolongkan macet. 4) Kelemahan dalam manajemen perusahaan debitur. 5) Debitur masih dalam tahap pengembangan usaha.
lxxix
6) Biaya produksi yang meningkat dan kesulitan bahan baku yang dihadapi perusahaan debitur. 7) Kelemahan pada produksi, yaitu kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan tidak sesuai. 8) Hambatan perusahaan debitur dalam kegiatan pemasaran. 9) Persaingan usaha yang semakin ketat. b. Karakter jelek dikarenakan: 1) Penyalahgunaan dana kredit oleh nasabah (debitur) yang diperoleh dari pihak bank (kreditur). 2) Kurangnya kesadaran debitur dalam pengembalian kredit. 3) Menunda jadwal pengangsuran bunga maupun pokok kredit yang dilakukan oleh pihak debitur. Kredit bermasalah akan merugikan bank namun tidak semua kesalahan itu bersumber dari pihak debitur (nasabah), karena sebelum bank memberikan kredit kepada debitur telah terjadi kesepakatan antara pihak kreditur (bank) dengan pihak debitur (nasabah). Kreditur telah setuju pada permohonan kredit yang diberikan sebelum debitur menerima uang. Pihak kreditur harus lebih teliti dan lengkap dalam meneliti data pemohon atau crosscheck, serta kreditur harus bersikap tegas dan cepat jika ada kredit yang bermasalah dalam arti tidak menutup-nutupi dan segera menindaklanjuti. Terjadinya kredit bermasalah akibat beberapa kesalahan dari pihak kreditur, yaitu kelemahan didalam penilaian usaha dan pengawasan oleh kreditur (bank) yang disebabkan antara lain:
lxxx
a. Informasi usaha dari pemohon kurang crosscheck. b. Jangka waktu kredit tidak didasarkan atas cashflow yang nyata. c. Frekuensi peninjauan usaha di lapangan kurang memadai disebabkan banyaknya usaha yang harus diawasi. d. Sistem
administrasi
bank
pelaksana
kurang
memadai
untuk
mengidentifikasikan kredit yang bermasalah atau melakukan peringatan secara cepat dan tepat kepada debiturnya. e. Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring kredit.
2. Penanganan Kredit Bermasalah Sebelum
terjadinya
kredit
bermasalah,
langkah-langkah
yang
dilakukan oleh PT. BPR Grogol Joyo dalam pencegahan kredit bermasalah, antara lain: a. Mentaati prosedur dan persyaratan pemberian kredit. b. Tidak bersikap subyektif dalam pemrosesan proposal kredit. c. Tidak bertindak spekulatif dalam pengambilan keputusan kredit. Upaya yang ditempuh oleh PT. BPR Grogol Joyo dalam penanganan kredit bermasalah, yaitu: a. Teguran secara lisan dan tulisan (Pendekatan secara persuasif) Mengadakan pendekatan persuasif kepada debitur, yaitu jalan ini ditempuh oleh kedua belah pihak apabila masalah masih bisa diselesaikan antara kreditur (bank) dengan debitur (nasabah) dapat mencari jalan keluarnya dan tidak harus menempuh jalur hukum.
lxxxi
b. Rescheduling (Penjadwalan Kembali) Penjadwalan kembali, yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya, yang meliputi: 1) Memperpanjang jangka waktu kredit. 2) Memperpanjang jarak waktu angsuran. 3) Menurunkan jumlah angsuran. Penanganan kredit bermasalah dengan metode rescheduling, yaitu untuk kolektibilitas kredit yang kurang lancar, diragukan dan macet. Jumlah efektivitas penanganan kredit bermasalah dengan metode rescheduling sebesar 50% yang berhasil menjadi lancar. Kolektibilitas dapat menjadi lancar apabila tidak terjadi tungakan pokok atau tunggakan bunga selama 3 (tiga) kali periode angsuran secara berturutturut. c. Reconditioning (Persyaratan Kembali) Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syaratsyarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit, yang meliputi: 1) Kapitalisasi bunga. 2) Penundaan pembayaran bunga. 3) Penurunan suku bunga. 4) Pembebasan bunga.
lxxxii
5) Mengkonversi kredit jangka pendek menjadi jangka panjang. Penanganan kredit dengan metode reconditioning pada BPR Grogol Joyo jarang digunakan.
d. Restructuring (Penataan Kembali) Penataan kembali, yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut: 1) Penambahan dana/kredit. 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan menjadi pokok kredit baru. 3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. 4) Perubahan jenis fasilitas kredit Penanganan
dengan
metode
restructuring,
yaitu
untuk
kolektibilitas kredit yang kurang lancar, diragukan dan macet. Jumlah efektivitas penanganan kredit bermasalah dengan metode restructuring sama dengan metode, rescheduling, yaitu sebesar 50% yang berhasil menjadi lancar. Kolektibilitas dapat menjadi lancar apabila tidak terjadi tunggakan pokok atau tunggakan bunga selama 3 (tiga) kali periode angsuran secara berturut-turut. e. Melakukan peneguran atau peringatan kepada nasabah (debitur) Peringatan adalah suatu permintaan bank kepada debiturnya untuk segera membayar hutang/penyelesaian kredit yang sudah jatuh tempo.
lxxxiii
Peringatan ini baru dilakukan bank, apabila usaha pendekatan persuasif yang dilakukan oleh bank terhadap debitur tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Biasanya peringatan ini dilakukan oleh pihak bank beberapa kali (3 kali), yaitu Surat Peringatan I, SP II, SP III dan apabila tidak memperoleh tanggapan dari debitur, maka menentukan langkah berikutnya. f. Mencari informasi atas kepindahan debitur dan tetap menindaklanjuti kredit yang bermasalah tersebut. g. Berkonsultasi pada keluarga debitur terhadap ahli warisnya tentang kesanggupan membayar kreditnya, bagi debitur yang telah meninggal dunia. h. Penjualan jaminan oleh nasabah (debitur). Bank dapat membantu debitur dengan cara mencarikan calon pembeli, namun dalam hal bank bertindak hati-hati dan tidak menangani secara langsung melakukan jual beli dengan pembeli. Hal tersebut penting untuk menghindarkan tuntutan debitur bahwa penjualan barang jaminan tersebut di bawah hal umum.Dalam melakukan tindakan ini, memegang prinsip “Bank tidak menjamah transaksi dan debitur tidak menjamah uang” yang berarti bahwa dalam transaksi jual beli barang jaminan tersebut tidak jatuh ke tangan debitur tetapi disetorkan kepada bank untuk diperhitungkan dengan hutang debitur. i. Penarikan jaminan.
lxxxiv
Bank akan menarik jaminan dari debitur, apabila debitur tidak mau menjual jaminan sendiri, dan bank melakukan penarikan jaminan untuk dijual berdasarkan surat kuasa dari debitur. j. Pengajuan sita eksekusi di Pengadilan Negeri. Pengajuan sita eksekusi, apabila upaya penyelamatan/penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan jalan damai/kekeluargaan tidak dapat lagi diusahakan/tidak memberi hasil dan nasabah (debitur) tidak menunjukan itikad baiknya, maka penyelesaian ditempuh melalui saluran hukum. Jalan yang ditempuh dengan melakukan sita benda jaminan di pengadilan (eksekusi). k. Penghapubukuan kredit Penyelesaian kredit bermasalah yang tidak dapat diatasi, apabila penyelamatan/penyelesaian kredit bermasalah sudah diupayakan secara maksimal belum memberikan hasil dan tidak dapat ditagih maka dilakukan penghapusbukuan kredit, yaitu dengan cara: 1) Pengusulan penghapusbukuan kredit kepada direksi dengan mencantumkan alasan penghapusbukuan (daftar nama, agunan dan penjelasan singkat). 2) Penghapusbukuan kredit tidak membatalkan perjanjian sehingga bank masih berhak menagih dan dan debitur masih wajib membayar sampai lunas. 3) Penghapusbukuan kredit bersifat rahasia sehingga hanya diketahui oleh bank saja.
lxxxv
Penghapusbukuan kredit (hapus buku) adalah tindakan administrasi bank untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur. Penghapus hak tagih kredit (hapus tagih) adalah tindakan bank menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan. Jadi penanganan kredit bermasalah yang sering digunakan oleh BPR Grogol Joyo adalah metode Rescheduling dan metode Restructuring. Metode ini hanya menjembatani debitur supaya agunannya tidak diproses dalam eksekusi di Pengadilan Negeri apabila debitur mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Metode Rescheduling dan metode Restructuring dapat dilakukan apabila: 1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit 2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah ada Restructuring atau Rescheduling. Metode Rescheduling dan metode Restructuring dilarang apabila: 1) Penurunan kualitas kredit 2) Peningkatan pembentukan PPAP 3) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akkrual.
BAB IV PENUTUP
lxxxvi
A. Kesimpulan Berdasarkan analisis hasil penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo Periode 2007-2009”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Faktor yang mempengaruhi munculnya kredit bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam perusahaan perbankan, yaitu kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pihak bank setelah menyalurkan kredit. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari pihak debitur yang meliputi kegagalan usaha debitur, karakter jelek debitur, alamat debitur pindah, dan debitur meninggal dunia. 2. PT. BPR Grogol Joyo perlu melakukan tindakan penyelamatan kredit bermasalah agar kinerja perusahaan membaik. Tindakan penyelamatan kredit bermasalah di kelompokan menjadi 3 (tiga), yaitu pertama melalui teguran secara lisan dan tulisan (pendekatan personal dan organisasi). Kedua melakukan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kemampuan bayar debitur kepada perusahaan dengan kebijakan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali yang disesuaikan dengan kondisi debitur. Ketiga adalah melakukan kebijakan pengambil alihan jaminan jika dua kebijakan sebelumnya tidak berhasil. Sebelum melakukan pengambil alihan jaminan, PT. BPR Grogol Joyo terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, jika tidak ada itikad baik dari debitur maka bank melakukan
lxxxvii
kebijakan pengambil alihan jaminan yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.Keempat, apabila penyelamatan/penyelesaian kredit bermasalah sudah diupayakan secara maksimal belum memberikan hasil dan tidak dapat ditagih maka dilakukan penghapusbukuan kredit. Apabila penyelamatan/penyelesaian kredit bermasalah sudah diupayakan secara maksimal belum memberikan hasil dan tidak dapat ditagih maka dilakukan penghapusbukuan kredit. 3. Kebijakan penanganan kredit bermasalah yang sering digunakan pada BPR Grogol Joyo adalah dengan metode penjadwalan kembali (Rescheduling) dan penataan kembali (Restructuring) karena lebih efektif dari pada metode lainnya dan mampu meningkatkan kinerja bank, yaitu dengan penurunan angka NPL pada laporan keuangan PT. BPR Grogol Joyo dari periode 2007, 2008, 2009 secara berturut-turut sebesar 13,50%, 8,65%, 5,33%.
B. Saran Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo Periode 2007-2009”, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:
lxxxviii
1. Saran untuk penguatan faktor internal, yaitu dalam prosedur pemberian kredit, analisis kelayakan kredit dan proses pencairan dilakukan dengan baik sesuai dengan azas kehati-hatian dalam pemberian kredit bank. Untuk itu dalam memperoleh hasil yang baik, maka perlu dilakukan kegitan peningkatan mutu SDM Perusahaan melalui program pelatihan dan pengembangan khususnya pada pelatihan tentang kredit,yaitu tentang pengelolaan dan penanganan kredit yang baik secara kontinu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Saran untuk faktor eksternal, yaitu pertama melalui program pendampingan, pembinaan dan pengembangan usaha debitur. Kedua, meningkatkan kualitas hubungan yang baik dengan lingkungan debitur. Ketiga, menjalain hubungan yang baik dengan pihak ahli waris debitur. Keempat, memperkuat surat jaminan dan pengikatan jaminan antara pihak kreditur dengan pihak debitur.
2. Saran untuk mencegah dan mengurangi kredit bermasalah, yaitu dengan melakukan pembinaan kepada debitur. Pembinaan kredit dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: a.
Pembinaan Secara Administratif Pembinaan yang dilakukan di belakang meja berdasarkan pada laporanlaporan yang diterima dari nasabah (debitur), mengambil langkah-langkah
lxxxix
untuk bahan kegiatan dilapangan, memberikan informasi perkembangan kreditnya dan meminta tindakan segera, dan sebagainya. b.
Pembinaan di Lapangan Pembinaan yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan ketempat usaha debitur (on the spot), yang meliputi penelitian apakah kredit yang diberikan telah dipergunakan sesuai dengan syarat dan tujuan yang telah disepakati, mengadakan pengamatan apakah manajemen perusahaan terpelihara dengan baik, meneliti sampai berapa jauh kemungkinan pengembangan perkreditan di sektor usaha nasabah yang bersangkutan.
3. Membuat kebijakan sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah, yaitu mengenai jangka waktu kredit yang didasarkan pada cash flow debitur yang nyata dan tidak menutup-nutupi adanya kredit bermasalah dan segera mengatasinya dengan menyusun daftar kolektibilitas kredit serta melakukan penanganan secara cepat dan tegas kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,M.Faisal. 2003. Manajemen Perbankan. Edisi Pertama. Malang: UMM (Universitas Muhammadiyah Malang)
Hermanto. 2006. Faktor-faktor Kredit Macet Pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang. (http://google.com/TugasAkhir, 02/01/2010,16:05 WIB)
xc
Hidayah,Nur. 2007. Analisis Kredit Pada PD. BPR-BKK Lasem. (http://google.com/ Tugas Akhir, 24/04/2010, 16:07 WIB)
Indriasari,Erna. 2005. Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Karangayar. (http://google.com/Tugas Akhir, 24/04/2010, 16:00 WIB)
Kasmir. 2005. Pemasaran Bank. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Kuncoro,Mudrajat,Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
Mangani,Ktut Silvanita. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Penerbit Erlangga Martono. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Kampus Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Swastiana,Andi Arif. 2004. Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. (http://google.com/Thesis, 02/05/2010, 15:00 WIB)
.2008. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bank Indonesia. Jakarta . Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR Tahun 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif. (http://google.com/ Skdir Tentang Kualitas Aktiva Produktif, 28/03/2010, 14:30 WIB)
xci
