PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pelaksanaan Peran dan Fungsi embaga Saksi dan Korban di Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Fachri Bey1, Dian2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2 Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta Kampus Universitas Indonesia, Depok 16424 [email protected] 1

Abstract In the process of disclosure of a criminal case from evidentiary court stage, the existence and role of the witness is expected. Even be the deciding factor and success in uncovering the criminal case. Without the presence and role of the witness or victim, you can bet a case would be a dark number of the crime. Indonesia despite having the Witness Protection Act and the Victims was enacted on August 11, 2006. But formally, this law is still considered to be maximal in regulating the protection of witnesses and Victims? How the position and role of statutory Act No.13 year 2006 about Protection of Witnesses and Victims? Are the barriers of protection of witnesses and crime victims in Indonesia according to Law 13 Year 2006 about Protection of Witnesses and Victims? In writing this research methode, the authors use the methode of empirical legal research and normative legal research methodes. The end result of this research was the discovery of the fact that the provision of witness protection and victim assistance crime by police and prosecutors are still lacking in practice. This is caused by several factors such as the protection is not known specifically in these two institutions. The absence of the unit that works specifically to provide protection to witnesses and victims in the structure in the structure of the Police and Prosecutor’s so protective measures undertaken by these two institutions is not optimal. Keywords: Witness, Protection, Victims

yang adil dan obyektif berdasarkan fakta-fakta hu-

Pendahuluan Fakta mengenai perlindungan saksi dan kor-

kum yang diungkapkan. Rumusan dalam kitab un-

ban di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa

dang-undang

hukum pidana (KUHP), dan Kitab

perhatian dan perlindungan yang diberikan terhadap

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

hak-hak saksi dan korban sangat kecil dibandingkan

serta jumlah peraturan perundang-undangan lainnya

dengan perhatian yang dicurahkan terhadap perlin-

dalam proses penanganan kejahatan mulai dari pe-

dungan hak dari tersangka/terdakwa. Saksi adalah

nyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan

mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri ber-

pelaksanaan hukum, hak-hak saksi dan korban ham-

dasarkan apa yang dialami, dilihatnya dan/atau di-

pir tidak mendapatkan per-hatian secara propsional

dengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya sua-

(Syahrial, 2005).

tu tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut tidak

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang

mustahil, saksi juga korban pihak yang dirugikan

No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

dari peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat men-

Korban dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai

jelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan

dengan Pasal 68 hanya mengatur perlin-dungan ter-

sebuah peristiwa yang menjadi obyek pemeriksaan

hadap tersangka atau terdakwa terhadap kemung-

dimuka persidangaan. Saksi bersama alat bukti lain,

kinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka

akan membantu hakim untuk menjatuhkan pu-tusan

(Syahrial, 2005). Maka berdasarkan asas kesamaan

18

Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010


di depan hukum (equality before law) dalam penje-

Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak

lasan umum itu saksi dan korban dalam proses pe-

azasi manusia yang berat berhak mendapatkan per-

radilan pidana harus diberikan jaminan perlindu-

lindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan,

ngan hukum. Dalam proses pengungkapan suatu ka-

terror dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindu-

sus pidana mulai dari tahap pembuktian dipersi-

ngan sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) wajib

dangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah diha-

dilaksanakan oleh penegak hukum dan aparat kea-

rapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan keber-

manan secara cuma-cuma. Ketentuan- ketentuan

hasilan dalam mengungkap kasus pidana tersebut.

mengenai tata cara perlindungan terhadap korban

Tanpa kehadiran dan peran saksi maupun korban,

dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan peme-

dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi Dark

rintah.

Number of the Crime. (Sahetapy, 1982). Dark Num-

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut

ber of the Crime atau disebut juga kriminalitas yang

dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Ten-

tersembunyi, dalam statik kriminil disusun berda-

tang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan

sarkan kriminalitas yang tercatat ini terdiri dari ke-

Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, yaitu sebagai

jahatan yang sampai pada petugas yang berwenang,

berikut :

baik karena laporan masyarakat maupun karena

Pasal 4 :

diketahui dicatat oleh petugas-petugas tersebut. Kri-

Perlindungan terhadap korban atau saksi dalam Pe-

minalitas yang tercatat ini hanya merupakan suatu

langgaran HAM yang berat, meliputi:

contoh dari seluruh kriminalitas yang ada. Jumlah kriminalitas ini tidak pernah diketahui. Bagian kri-

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman Fisik dan Mental;

minalitas yang tidak diketahui (baik karena korban

b. Perahasiaan identitas korban atau saksi

tidak mengetahui ataupun ia mengetahui tetapi se-

c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan

gan untuk melaporkan) disebut kriminalitas yang

disidang pengadilan tanpa bertatap muka de-

tersembunyi (Dark Number of the Crime). Meng-

ngan tersangka.

ingat sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari para penegak hukum adalah

Dalam sebuah proses peradilan pidana, sak-

Testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi

si adalah kunci untuk memperoleh kebenaran mate-

atau ahli hal tersebut berbeda dengan sistem hukum

riil. Ini terdapat teorinya di dalam pasal 184-185

yang berlaku di Amerika yang lebih mengedepan-

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KU-

kan Silent Evidence (Barang Bukti). Memahami

HAP) UU No. 8 Tahun 1981, Secara tegas meng-

akan pentingnya posisi seorang saksi (termasuk juga

gambarkan hal tersebut. Pasal 184 KUHAP menem-

ahli), Pembuat undang-undang sesungguhnya telah

patkan keterangan saksi diurutan pertama di atas

memikirkan tentang perlunya memberikan perlindu-

Alat Bukti lain berupa Keterangan Ahli, Surat, Pe-

ngan terhadap saksi, misalnya dalam pasal 34 Un-

tunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Pasal 185 ayat

dang-undang No.26 Tahun 2000 Tentang Penga-

(2) menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi

dilan HAM, disebutkan sebagai berikut:

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa

Pasal 34 :

bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepaLex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010

19


danya.” Pasal 185 ayat (3) berbunyi: “ketentuan

persoalan.

Persoalan

hanya

terdapat

dalam

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku

ketentuan umum Undang-undang Perlindungan

apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.”

Saksi dan Korban (pasal 1) menyebutkan bahwa

hal ini dapat dibuktikan bahwa keterangan lebih dari

LPSK, adalah Lem-baga yang bertugas

1 (satu) orang saksi dan disertai alat bukti lain, di-

berwenang untuk membe-rikan perlindungan dan

anggap tidak cukup untuk membuktikan apakah se-

hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana

seorang terdakwa bersalah atau tidak.

diatur dalam undang-undang, sedangkan pasal 12

dan

Terhadap saksi dan korban tersebut dilak-

menyebutkan LPSK bertanggung jawab untuk

sanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat hu-

menangani pemberian per-lindungan dan bantuan

kum. Berdasarkan uraian dari beberapa pasal ter-

pada saksi dan korban berda-sarkan tugas dan

sebut, sepertinya sudah menjadi karakter dari pera-

kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-

turan perundang-undangan yang dikeluarkan peme-

undang Perlindungan Saksi dan Kor-ban. Namun

rintah dan DPR untuk memuat pasal-pasal yang ti-

jika ditelusuri kembali, kenyataannya tugas dan

dak implementatif. Dalam peraturan mengenai per-

kewenangan LPSK dalam undang-undang ini tidak

lindungan terhadap saksi dan korban ini tidak diatur

diatur secara spesifik dalam ketentuan atau Bab

tentang bagaimana cara penegak hukum, khususnya

sendiri, serta apa yang dimaksud dengan tugas dan

jaksa dalam memberikan perlindungan terhadap

kewenangan LPSK terbatas dan tersebar di beberapa

saksi dan korban, mengingat jaksa sendiripun dalam

Pasal. (Supriyadi, 2007)

kenyataannya juga mengalami kesulitan untuk me-

Dengan adanya Undang-undang Perlindu-

ngamankan dirinya sendiri dan keluarganya, apalagi

ngan Saksi dan Korban, timbul begitu banyak per-

untuk memberikan perlindungan terhadap orang

tentangan pendapat antara para ahli hukum me-

lain.

ngenai batas ruang lingkup saksi dan korban yang Indonesia walaupun telah memiliki Un-

nantinya akan berada dibawah Perlindungan LPSK,

dang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang

karena dengan melihat ketentuan pasal 1 ayat (1)

diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006. Namun

dan (2) Undang-undang Perlindungan Saksi dan

secara formal, Undang-undang ini masih dinilai ti-

Korban tidak disebutkan secara spesifik saksi dan

dak maksimal dalam mengatur perlindungan terha-

korban dalam tindak pidana apa yang nantinya akan

dap saksi dan korban. Hal tersebut disebabkan oleh

dicakup LPSK.

sempat terhentinya proses pembahasan Undang-un-

Apabila Saksi dan Korban yang dimaksud-

dang Perlindungan Saksi dan Korban di DPR sekitar

kan adalah seluruh saksi dan korban pada semua

5 (Lima) tahun dan hanya terkesan untuk memenuhi

tindak pidana umum maupun khusus. Maka LPSK

tuntutan masayarakat. (Supriyadi, 2007).

sebagai lembaga baru sudah diberikan tugas yang

Salah satu amanat dari undang-undang Per-

sangat berat bahkan sebelum lembaga ini dibentuk.

lindungan Saksi dan Korban adalah Pembentukan

Hal yang menjadi pertanyaan adalah keefektivitasan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

dari LPSK sebagai lembaga baru yang independen

Pengaturan lembaga ini dalam Undang-undang Per-

menangani saksi dan korban dari seluruh tindak pi-

lindungan

dana yang ada di Indonesia karena sebagi lembaga

20

Saksi

dan

Korban

juga

terdapat



baru, LPSK masih harus banyak belajar dan ber-

dengan cara meneliti langsung kelapangan yang da-

benah baik dalam urusan intern maupun ekstern. Ji-

lam hal ini penulis akan melakukan penelitian ke

ka yang dimaksudkan oleh Undang-undang Perlin-

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

dungan Saksi dan Korban hanya saksi dan korban

serta instansi-instansi terkait dalam penelitian ini.

tindak pidana khusus saja, maka bagaimana dengan

Sedangkan metode penelitian hukum normatif yaitu

perlindungan saksi dan korban tindak pidana umum,

dengan mengkaji dan meneliti kaidah-kaidah hukum

Mengingat perlindungan saksi dan korban tindak pi-

yang ada didalam kedudukannya sebagai hal yang

dana umum pada saat ini sangatlah tidak memadai.

otonom (menggunakan pendekatan-pendekatan nor-

Dari hal-hal tersebut di atas, beberapa po-

matif) dan deskriptif yaitu penulisan yang bersifat

kok permasalahan yang akan dibahas pada peneli-

menggambarkan (mendeskripsikan) suatu fenomena

tian ini adalah sebagai berikut:

utama tertentu.

1. Bagaimanakah kedudukan dan peranan LPSK

Jenis data yang digunakan yaitu data sekun-

sesuai undang-undang no.13 Tahun 2006 Ten-

der yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan,

tang Perlindungan Saksi dan Korban?

dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yang

2. Apakah hambatan-hambatan perlindungan sak-

meliputi (Seorjono, 1985):

si dan korban tindak pidana di Indonesia sesuai

a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hu-

Undang-undang No.13 tahun 2006 Tentang

kum yang mengikat seperti peraturan perun-

Perlindungan Saksi dan Korban?

dang-undangan, hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang no.13 tahun 2006

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk

tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

memberikan gambaran yang jelas dari lembaga pe-

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hu-

negak hukum di Indonesia yang berkaitan erat hu-

kum yang memberikan penjelasan mengenai

bungannya dengan perlindungan hak-hak saksi dan

bahan hukum primer, dalam hal ini penulis

korban dalam tindak pidan umum baik yang sudah

memperoleh data dari buku-buku yang berkai-

ada saat ini maupun LPSK yang sudah dibentuk. Se-

tan dengan ini yaitu buku-buku tentang hukum

lain itu, tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

pidana serta saksi dan korban, artikel lain yang

1.Mengetahui kedudukan dan peran LPSK di

berkaitan dengan penelitian yang terdapat da-

Indonesia sesuai UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

lam jurnal, majalah dan internet. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang

2.Mengetahui Hambatan - Hambatan perlindungan

memberikan petunjuk melalui internet, seperti

saksi dan korban dalam tindak pidana di

wikipedia yang berhubungan dengan penelitian

Indonesia sesuai Undang-undang No.13 Tahun

ini.

2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam penulisan metode penelitian ini, pe-

Pembahasan

nulis menggunakan metode penelitian hukum empi-

Untuk lebih memahami definisi perlindu-

ris dan metode penelitian hukum normatif. Metode

ngan, maka dibawah ini ada beberapa unsur yang

penelitian empiris adalah metode yang dilakukan

perlu diperhatikan. Diantaranya adalah:


21


a. Memberikan rasa aman

serta dalam penyembuhan psikis bagi si korban.

Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran hu-

g. Memberikan keberanian

kum, maka si korban maupun saksi diharapkan

Untuk menghindari Korban ataupun Saksi tidak

mendapatkan perlindungan dari pemerintah

bisa memberikan keterangan yang diperlukan

sehingga korban dan saksi mendapatkan kenya-

karena tidak memiliki keberanian atau merasa

manan dalam memberikan informasi kepada

takut terhadap dampak yang akan dialaminya

pihak-pihak yang berwenang tanpa adanya in-

nantinya, maka pemerintah harus menjamin ke-

terfensi dari pihak manapun.

amanan supaya korban dan saksi memiliki ke-

b. Memberikan kebutuhannya

beranian dalam setiap proses hukum dan meng-

Untuk melanjutkan kehidupannya, maka kebu-

hadapi masayarakat.

tuhan si korban maupun sakis perlu diperha-

h. Melindungi diri sendiri

tikan, karena kebutuhan tersebut tidak mungkin

Saksi maupun korban harus bisa melindungi

didapatkan lagi tanpa campur tangan pemerin-

diri, mesipun mereka mendapatkan perlindu-

tah.

ngan dari pemerintah. Karena merekalah yang

c. Memberikan hak-haknya

paling mengetahui kapan mereka terasa teran-

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban,

cam ataupun mendapatkan gangguan dari pihak

dimana saksi ataupun korban memiliki hak-hak

lain.

yang sudah diatur dalam perundang-undangan

i.

Tidak menelantarkan

sehingga hak-hak tersebut haruslah terpenuhi

Setiap aduan yang diberikan oleh masyarakat

dan diberikan kepada yang membutuhkan.

secepatnya harus direspon dan ditangani oleh

d. Memberitahukan kewajibannya

pejabat yang berwenang, sehingga demikian

Saksi dan korban belum tentu mengerti apa

masyarakat, merasa diperhatikan dan tidak di-

yang menjadi kewajibannya, sehingga mereka

telantarkan.

perlu diberitahukan apa yang harus diperbuat

j.

Tidak menyalahgunakan

dalam pemenuhan kewajibannya dan diberita-

Ketika seseorang mendapatkan kesulitan atau-

hukan oleh pejabat yang berwenang.

pun pelanggaran terhadap hak-haknya, seharus-

e. Memberikan naungan hukum/ bantuan hukum

nya pemerintah, keluarganya maupun masyara-

Untuk menjamin kenyamanan dan keamanan

kat tidak ikut serta merta menyalahkan dia dan

saksi dan korban, maka pemerintah diharapkan

menuduh dialah penyebab kejadian tersebut,

memberikan naungan hukum bagi mereka pada

karena hal tersebut bisa mengganggu kejiwaan

saat yang dibutuhkan.

dan rasa tidak percaya diri.

f.

22

Memberikan rasa percaya diri

k. Tidak menjadikan korban

Untuk menumbuhkan mental yang kuat dan

Apapun yang menjadi permasalahannya, sese-

rasa percaya diri dalam menghadapi masyara-

orang tidak bisa dijadikan korban karena terse-

kat dan proses hukum ditingkat manapun,

but adalah pelanggaran dan ada aturan yang je-

maka pemerintah dan keluarga diharapkan ikut

las atas perbuatan tersebut.



Pengertian Saksi diatur di dalam Pasal 1

atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui

Angka 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Ten-

per-buatan-perbuatan

tang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan

(omis-sions) yang melanggar hukum pidana yang

bahwa:

berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi

”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyelidikan, Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu Perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

juga

Pengertian saksi sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada dasarnya sama dengan pengertian saksi pada Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini yang membedakannya hanyalah di dalam rumusan KUHAP, status saksi dimulai dari tahap penyidikan dalam KUHAP sedangkan Undang undang Perlindungan Saksi dan Korban status saksi

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka keterangan seseorang yang hanya merupakan pendapat ataupun rekaan yang diperolehnya dari hasil pemikirannya maupun keterangan yang diperolehnya dari orang yang melihat, mendengar, atau mengalami suatu tindak pidana tidak dapat digolongkan

Di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau Kerugian ekonomi

penyalahgunaan kekua-saan yang bisa dikenai pidana. (Wiryawan, 2007). Sedangkan pengertian korban menurut Arif Gosita adalah orang yang mengalami penderitaan baik secara jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Arif, 1993). Ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa korban pada dasarnya: a. Korban dari suatu tindak pidana tidak hanya se-

sama-sama, b. Mengalami penderitaan jasmaniah, rohaniah, fisik, mental, penderitaan emosi, kerugian emosi, dan/atau pengurangan substansial hak-hak asasi. c. Penderitaan yang dialami oleh korban diakibat-

pembiaran (omissions) yang melanggar hukum

mana tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain.

yang dilakukan oleh suatu tindak pidana.”

Principlea of Justice for Victims of

melarang

pidana dan/atau penyalahgunaan kekuasaan, di-

Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan :

Declaration

yang

kan oleh perbuatan-perbuatan atau pembiaran-

kedalam alat bukti keterangan saksi.

“The

hukum

pembiaran-pembiaran

orang tapi bisa juga secara kolektif atau ber-

sudah dimulai ditahap penyelidikan.

Menurut

pera-turan

atau

of

Basic

crime and

abuse of Power”, Perserikatan bangsa-bangsa tahun 1985, yang dimaksud dengan korban adalah orangorang yang secara individual ataupun kolektif, telah meng-alami penderitaan, meliputi penderitaan fisik

Istilah korban (victim) disini meliputi juga keluarga langsung korban, orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimasi. Untuk lebih memahami pengertian korban maka penulis mengutip dari berbagai undang-undang ataupun dari

atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010

23


berbagai peraturan perundang-undangan, diantara-

Penggolongan Saksi

nya adalah:

1. Saksi Korban

1. Korban adalah seseorang yang mengalami pen-

Saksi Korban adalah saksi yang dimintai ketera-

deritaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi

ngannya dalam perkara pidana karena ia menjadi

dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana

korban langsung dari tindak pidana tersebut. Saksi

perdagangan orang.

korban pada dasarnya sama dengan korban di-

2. Korban adalah orang yang mengalami kekera-

mana ia mengalami penderitaan fisik atau mental,

san dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup

dan/atau kerugian ekonomi yang mengakibatkan

rumah tangga.

oleh suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh

3. Korban adalah seseorang yang mengalami pen-

tersangka/terdakwa. Kesaksian dari saksi korban

deritaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekono-

sangat dibutuhkan oleh pengadilan dalam hal-hal

mi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

yang berhubungan dengan keadaan yang dialami

4. Korban bencana adalah orang atau sekelompok

dan diderita oleh korban, latar belakang, serta ter-

orang yang menderita atau meninggal dunia ka-

jadinya suatu pidana tersebut, dengan adanya ke-

rena bencana.

terangan dari saksi ini dapat diperoleh pemahaman

5. Korban adalah orang perseorangan atau kelom-

yang lebih mendalam tentang posisi kasus yang

pok orang yang mengalami penderitaan baik fi-

sebenarnya.

sik, mental maupun emosional, kerugian eko-

2. Saksi Pelapor

nomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan

Seorang digolongkan sebagai saksi pelapor apa-

atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai aki-

bila dia yang melaporkan terjadinya suatu peris-

bat pelanggaran hak asasi manusia yang berat,

tiwa pidana baik yang ia lihat atau alami sendiri,

termasuk korban adalah ahli warisnya.

namun ia tidak harus menjadi korban dari peris-

6. Korban adalah orang perseorangan atau ke-

tiwa pidana tersebut. Pengertian laporan diatur di

lompok orang yang mengalami penderitaan

dalam pasal 1 angka 24 KUHAP yaitu:

sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan

yang berat memerlukan perlindungan fisik dan

oleh seseorang karena hak dan kewajiban berda-

mental dari ancaman, gangguan, terror, dan ke-

sarkan undang-undang kepada pejabat yang ber-

kerasan dari pihak manapun.

wenang tentang telah atau sedang atau di duga

7. Pengertian korban deklarasi PBB: “victims” means persons who, individually or collectively,

akan terjadinya peristiwa pidana tersebut. 3. Saksi A Charge

have suffered harm, including physical or men-

Saksi A Charge adalah saksi yang memberi kete-

tal injury, emotional suffering, economic loss,

rangan di dalam persidangan, di mana keterangan

or substansial impairment of their fundamental

yang diberikannya mendukung surat dakwaan dari

rights, through acts or omissions that are viola-

jaksa penuntut umum (selanjutnya disingkat JPU)

tion of criminal laws proscribing criminal

atau memberatkan terdakwa atau penasehat hu-

abuse of power.

kumnya (Darwin, 1998). Berdasarkan pengertian tersebut maka dapatlah diketahui bahwa saksi ini

24



di hadirkan kepersidangan oleh JPU. Saksi A

menghadirkan D sebagai saksi yang meringankan

Charge diatur dalam pasal 160 ayat (1) huruf c

bagi terdakwa.

KUHAP. Contoh saksi a charge adalah A meru-

Saksi a de charge yang tercantum dalam Surat pe-

pakan terdakwa dalam kasus tindak pidana peng-

limpahan perkara pemanggilannya dilakukan oleh

aniayaan kepada B yang menjadi korban. C me-

Penuntut Umum. Akan tetapi saksi a de charge

lihat kejadian penganiayaan ini secara langsung.

yang dimintakan oleh terdakwa atau Penasehat

Dalam persidangan, JPu dapat menghadirkan B

Hukumnya, pemanggilannya dilakukan oleh ter-

dan C sebagai saksi yang memberatkan bagi ter-

dakwa atau Penasehat Hukum itu sendiri (Luhut,

dakwa A.

2005).

4. Saksi A de Charge

5. Saksi Mahkota

Saksi a de charge adalah saksi yang memberi ke-

Saksi Mahkota adalah terdakwa dari suatu tindak

terangan di dalam persidangan, dimana kete-

pidana dimana pelakunya lebih dari satu orang

rangan yang diberikannya meringankan terdakwa

dan kesaksiannya dipakai untuk memberatkan pe-

atau dapat dijadikan dasar bagi nota pembelaan

laku lainnya. Dalam KUHAP tidak terdapat pe-

(pledoi) dalam praktek adalah surat resmi yang di-

ngertian dari saksi mahkota ini.

buat, dibacakan, dan disampaikan oleh terdakwa

Saksi Mahkota muncul karena tidak adanya saksi

atau penasehat hukumnya dalam persidangan ke-

yang dapat dijadikan untuk memeriksa suatu per-

pada hakim.isinya mengenai apakah pernyataan

kara pidana. Sesuai penjelasan yang dikemukakan

fakta itu telah memenuhi semua unsure delik,

Yahya Harahap, adanya saksi Mahkota agar ke-

menghilangkan sifat pidana, dan faktor-faktor

terangan seorang terdakwa dapat dipergunakan se-

yang meringankan dari terdakwa atau penasehat

bagai alat bukti yang sah terhadap lainnya. Cara-

hukumnya. Saksi a de charge dihadirkan ke persi-

nya dengan menempatkan terdakwa yang lain itu

dangan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.

dalam kedudukan sebagai saksi (Harahap, 2000).

Ketentuan mengenai saksi ini diatur dalam pasal

Syarat utama diajukan saksi mahkota adalah harus

yang sama dengan a charge, yaitu pasal 160 ayat

dalam tindak pidana yang ada unsur penyerta-

(1) huruf c KUHAP (Luhut, 2005:67).

annya seperti pada pasal 55 KUHP menerangkan

Contoh saksi a de charge adalah A terdakwa da-

bahwa yang dihukum sebagai pelaku penyertaan /

lam kasus tindak pidana pembunuhan kepada B

Deelneming dalam arti sempit dibagi atas 4 ma-

dengan menggunakan sebuah pisau. C sebagai

cam, yaitu orang yang melakukan (Pleger), orang

keluarga dari B melaporkan A ke pihak kepoli-

yang menyuruh melakukan (doen plegen), orang

sian. D melihat awal kejadian pembunuhan terse-

yang turut melakukan (medepleger),dan orang

but, dari keterangannya diketahui bahwa pada

yang dengan pemberian salah memakai kekua-

awalnya B yang memegang pisau tersebut dan

saan, atau memakai kekerasan dengan sengaja

hendak membunuh A, sehingga A membela diri

membujuk melakukan perbuatan pidana tersebut

dan tidak sengaja membunuh B. Dalam persi-

(uitlokker) dan berkas perkaranya harus dipisah

dangan terdakwa atau Penasehat Hukumnya dapat

(split/splitzing) (Harahap, 2000). Split/ splitzing merupakan suatu pemisahan suatu berkas perkara


25


menjadi dua atau lebih. Splitzing hanya bisa di-

oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-

lakukan apabila pelaku tindak pidana lebih dari

kenyataan dan hal-hal yang di dengar, dilihat atau

satu orang. Dengan dilakukannya Splitzing, maka

dialami sendiri oleh orang lain tersebut.

setiap pelaku tindak pidana akan diperiksa oleh

Contoh : A mendengar keterangan dari B yang

pengadilan secara terpisah.

menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Menurut doktrin orang yang dapat menjadi saksi

Dalam hal ini, A adalah testimonium de auditu.

mahkota adalah terdakwa yang peranannya paling

Dengan demikian A tidak memenuhi persyaratan

kecil di dalam suatu tindak pidana. Contohnya

untuk dapat digolongkan sebagai saksi yaitu harus

adalah A, B, dan C melakukan tindak pidana pen-

melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri

curian. A berperan masuk ke dalam rumah dan

suatu tindak pidana. Keterangan saksi seperti ini

mengambil harta benda korban, B membuka pintu

tidak bernilai sebagai alat pembuktian yang sah

rumah secara paksa sehingga A bisa masuk, dan C

dan tidak berkekuatan pembuktian. Oleh karena

berjaga-jaga di luar rumah untuk melihat-lihat

itu di dalam sistem peradilan pidana Indonesia,

keadaan. Berdasarkan contoh diatas maka me-

testimonium de auditu tidak digolongkan sebagai

nurut doktrin, C sebagai pelaku dengan peran pa-

alat bukti.

ling kecil yang dapat di jadikan saksi mahkota un-

Prinsip Umum tentang testimonium de au-

tuk kasus ini. Atas kesediaan C untuk menjadi

ditu:

saksi maka negara memberikan kompensasi ke-

a. Oleh karena keterangan yang berbentuk testi-

pada yang bersangkutan untuk tidak dapat ditun-

monium de auditu, bukan keterangan tentang

tut dalam kasus tersebut Akan tetapi di dalam

apa yang diketahuinya secara personal, tapi me-

praktek, mereka bertiga saling memberikan ke-

ngenai apa yang diceritakan orang lain kepa-

saksian untuk memberatkan terdakwa lainnya.

danya, atau apa yang didengarnya dari orang

6. Testimonium de Auditu

lain:

Di dalam KUHAP tidak disebutkan pengertian

1. Lebih besar kemungkinan tidak benarnya.

dari testimonium de auditu atau hearsay evidence,

2. Alasannya, keterangan yang diberikannya

begitu juga dengan peraturan-peraturan lainnya. Satu-satunya peraturan tentang testimonium de

tidak berasal dari orang yang pertama. b.

Sehubungan dengan itu, testimonium de auditu

auditu ada di dalam penjelasan pasal 185 ayat (1)

berada di luar alat bukti, karena isi keterangan

KUHAP.

hanyalah repetisi atau penanggulangan dari apa

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang arti

yang di dengarnya dari orang lain.

testimonium

de

auditu

maka

ahli

hukum

c. Termasuk juga keterangan yang dibuat atau

memberi-kan definisi tentang hal tersebut. S.M.

diberikan di luar proses persidangan. (Harahap,

Amin me-nyebutkan bahwa kesaksian de auditu

2000)

adalah:

26

Keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenya-

Sebagai bahan perbandingan testimonium de

taan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau di-

auditu juga diatur di dalam Common Law Sys-tem.

alami bukan oleh saksi sendiri yang disampaikan

Di dalam sistem hukum ini testimonium de au-ditu



juga dikeluarkan dari alat bukti karena kemung-

bahwa di dalam KUHAP sendiri tidak diatur tentang

kinan besar mengandung ketidakbenaran. Dalam hal

penger-tian dari testimonium de auditu. Tentunya

ini terdapat kesamaan anatar sistem hukum di

hal inin sangatlah menyulitkan bagi setiap aparat

Indonesia dengan Common Law System. Akan tetapi

hukum de-ngan sebaik-baiknya di Indonesia di

di dalam Common Law System terdapat penge-

karenakan tidak adanya pegangan yang kokoh

cualian terhadap prinsip testimonium de auditu

tentang hal tersebut.

yaitu:

Mengenai keabsahan dari testimonium de

a. Testimonium de auditu tersebut diakui oleh terdakwa.

auditu di dalam hukum Acara Pidana di Indonesia dapat dilihat di dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP

b. Pernyataan yang dibuat diluar sidang oleh se-

dimana dinyatakan bahwa baik pendapat maupun

seorang dapat diterima sebagai alat bukti, apa-

rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja,

bila hal itu merupakan dokumen tentang peta

bukan merupakan keterangan saksi. Hal ini dikuat-

potograf, disket, tape, dan film.

kan kembali dengan rumusan di dalam penjelasan

c. Pernyataan tertulis yang di buat saksi mata

pasal 185 ayat (5) dikatakan:

dapat diterima sebagai bukti apabila ketidak-

“Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan

hadirannya di persidangan disebabkan :

yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de

1. Pembuat pernyataan meninggal atau karena

auditu “.

kondisi jasmani dan mental menyebabkan meninggal dan ia tidak dapat hadir,

Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang

2. Pembuat pernyataan berada di luar negeri.

lain bukanlah alat bukti yang sah (Andi, 2001).

3. Pembuat pernyataan tidak dijumpai, meski-

Memberikan daya bukti kepada kesaksian de auditu

pun telah dilakukan daya upaya untuk me-

berarti bahwa terjadi pelanggaran terhadap syarat-

nemukannya.

syarat dimana saksi diharuskan untuk mendengar,

4. Tidak terjamin keselamatan pembuat pernyataan untuk hadir di persidangan.

melihat, dan/atau mengalami sendiri suatu kejadian pidana. (Djoko, 1998)

5. Pernyataan telah dibuat kepada pejabat pe-

Akan tetapi, kesaksian dari testimonium de

nyidik yang bertugas melakukan penyidi-

auditu perlu juga didengar oleh hakim, walaupun ti-

kan.

dak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksiaan, tetapi dapat memperkuat keyakinan Hakim yang ber-

Pengecualian diatas hanyalah sebagian kecil

sumber kepada dua alat bukti yang lain. Berhubung

dari yang diatur sebenarnya di dalam Common Law

dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim

System tentang testimonium de auditu. Pengecua-

sebagai alat bukti dalam pasal 184 KUHAP, maka

lian-pengecualian ini sangatlah penting mengingat

kesaksiaan de auditu tidak dapat dijadikan alat bukti

terkadang tidak terdapat saksi lain di dalam suatu

melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat

kasus kecuali testimonium de auditu tersebut.

bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangan-

Dalam hal ini, Indonesia masih harus

nya diserahkan kepada Hakim (Andi, 2001).

belajar banyak dari negara-negara lain mengingat Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010

27


Tidak diakui sebagai Hearsay misalnya ke-

da Pasal 169 Ayat (1), maka dapat dilihat bahwa la-

terangan terdakwa bahwa seseorang telah mengaku

rangan untuk menjadi saksi tersebut tidak mutlak

kepadanya bahwa orang itulah yang melakukan ke-

sifatnya, melainkan lebih tepat jika disebut fakul-

jahatan tersebut. Misalnya Mr.George didakwa telah

tatif. Pada satu pihak mereka tidak diperkenankan

membakar rumahnya sendiri untuk mendapatkan

didengar keterangannya sebagai saksi, tetapi pada

asuransi. Dalam hal ini pegawai asuransi menga-

sisi lain dapat mengundurkan diri sebagai saksi, te-

takan bahwa sheriff telah mengatakan kepadanya

tapi pada sisi lain dapat mengundurkan diri.

bahwa Mr.George mengakui perbuatan tersebut. (Alan, 1971).

Berdasarkan uraian dari ketentuan Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP dapatlah sebagai berikut: 1. Mereka tidak dapat dipaksa untuk bersumpah

Pengecualian Menjadi Saksi Secara umum, undang-undang menganut bahwa menjadi saksi dalam perkara pidana meru-

atau memberi keterangan sebagai saksi, tetapi mereka harus hadir, kalau dipanggil menghadap di pengadilan.

pakan kewajiban hukum bagi setiap orang, akan te-

2. Jika mereka tidak bersedia untuk memberi ke-

tapi KUHAP sendiri memberikan beberapa penge-

saksiaan, maka hakim tidak boleh mendengar

cualian. Ada beberapa orang yang dibebaskan dari

mereka ditas sumpah, tetapi hanya memberi ke-

kewajiban tersebut. Pada dasarnya pengecualian ini

terangan.

dikaitkan dengan faktor hubungan kekeluargaan (se-

3. Jika mereka mendengar terdakwa serta Jaksa

darah ataupun terjadi krena adanya perkawinan), ja-

sama-sama menyetujui, maka didengar sebagai

batan, inkompetensi seseorang untuk bertindak

saksi diatas sumpah, persetujuan mereka terse-

menjadi saksi. (Darwan, 1998)

but harus dinyatakan dalam berita acara persidangan. 4. Tanpa persetujuan dari mereka, terdakwa, dan

Pengecualian Relatif Pengecualian yang relatif di dalam KUHAP

jaksa, maka hakim dapat memerintahkan untuk

dapat dilihat pada rumusan Pasal 168 jo.169 yaitu

mendengarkan keterangan mereka tanpa disum-

tentang orang yang dapat mengundurkan diri se-

pah. Orang yang dapat Minta Dibebaskan Men-

bagai saksi dan Pasal 170 yaitu tentang orang yang

jadi Saksi

dapat minta dibebaskan menjadi saksi. a. orang yang dapat mengundurkan diri sebagai

Berdasarkan rumusan didalam Pasal 170 Ayat (1) KUHAP, terdapat sekelompok orang yang

saksi. Mengenai orang yang dapat mengundurkan diri se-

dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk mem-

bagai saksi, diatur di dalam pasal 168 jo. Pasal 169

beri keterangan sebagai saksi. Mengenai hal pembe-

KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsip-

basan diri menjadi saksi, tidak mutlak sifatnya, hal

nya mereka tidak dapat didengar keterangannya dan

ini terlihat pada rumusan kalimat “dapat minta di-

dapat mengundurkan diri sebagai saksi. akan tetapi

bebaskan dari kewajiban untuk memberikan ketera-

jika melihat ketentuan pelarangan yang diatur di

ngan sebagai saksi”. Oleh karena itu, Pasal 170 Ayat

dalam Pasal 168 dan dikaitkan dengan ketentuan pa-

(1) KUHAP digolongkan kedalam pengecua-lian

28



menjadi saksi yang relatif. Pada diri mereka tetap

harkat martabat, pekerjaan, maupun jabatan adalah

melekat kewajiban untuk menjadi saksi, na-mun

alasan yang tidak relevan sehingga ia tetap

undang-undang memberikan hak kepada mere-ka

berkewajiban untuk memberi keterangan sebagai

untuk mengajukan permintaan kepada Hakim agar

saksi.

dibebaskan dari kewajiban tersebut. (Harahap, 2000).

Kewajiban menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHAP ditentukan

Adapun alasan-alasan yang dicantumkan di

oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada

dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHAP adalah sebagai

ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, maka

berikut:

diserahkan kepada Hakim untuk menentukan sah

1. Karena pekerjaan,

atau tidaknya alasan yang dikemukakan saksi untuk

2. Karena martabat, dan

membebaskan diri dari kewajiban memberikan ke-

3. Jabatannya dijawibkan menyimpan rahasia.

terangan saksi (Pasal 170 Ayat (2) KUHAP). (Ramelan, 2006)

Mengenai rumusan dari Pasal 170 Ayat (1) KUHAP tersebut, A. Karim Nasution memberikan contoh tentang orang-orang yang masuk da-

Pengecualian Absolut Kelompok yang termasuk dalam pengecua-

lam kriteria tersebut, yaitu sebagai berikut:

lian absolut adalah mereka yang termasuk didalm

1. Orang yang akan martabatnya dapat meminta

rumusan Pasal 171 KUHAP yaitu:

untuk mengundurkan diri sebagai saksi, misalnya Pastor Katolik Roma. Dalam Agama

a. Anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah menikah.

Katholik dikenal adanya pengakuan dosa yang

b. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meski-

dilakukan jemaat kepada Pastor dan Pastor itu

pun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

harus menyimpan rahasia jemaat yang telah dipercayakan kepadanya.

Hak-Hak Saksi Dan Korban

2. Orang yang karena pekerjaannya dapat meminta

Menjadi saksi yang memberi keterangan di

untuk mengundurkan diri sebagai saksi, mi-

persidangan merupakan hal yang berbeda dengan

salnya pengacara, penasehat hukum, advokat,

menjadi saksi pada tingkat penyidikan, karena men-

notaris, akuntan, dokter, tentara, apoteker, bidan

jadi saksi dipersidangan keterangan tersebut diambil

dan dokter.

dalam sidang terbuka untuk umum (kecuali dalam

3. Orang yang karena jabatannya dapat meminta

perkara-perkara tertentu sidang tetutup untuk umum,

untuk mengundurkan diri sebagai saksi, misal-

yakni terdakwa masih anak dibawah umur dan

nya banker terhadap keuangan nasabahnya.

dalam perkara kesusilaan), tetapi intinya mem-beri keterangan

dipersidangan

diberikan

dihadapan

Jika yang hendak diterangkan oleh mereka

banyak pihak sehingga hal ini memerlukan penge-

sebagai saksi tidak berhubungan dengan harkat mar-

tahuan yuridis yang cukup. Dan dengan demikian

tabat, pekerjaan maupun jabatannya, maka alasan

maka si saksi memiliki hak yang tidak dapat di-

untuk membebaskan diri sebagai saksi karena Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010

29


ganggu gugat, hak-hak saksi tersebut di dalam

2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku

KUHAP antara lain:

(tidak mau diberi restitusi karena tidak memer-

1. Berhak untuk mengajukan laporan kepada pe-

lukannya).

nyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis. (pasal 108 ayat (1)) 2. Berhak memperoleh surat tanda penerimaan la-

3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meniggal dunia karena tindakan tersebut.

poran atau pengaduan dari penyelidik atau pe-

4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.

nyidik. (pasal 108 ayat (6))

5. Mendapatkan hak miliknya kembali.

3. Berhak dipanggil dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu

6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.

yang wajar antara penerimaan panggilan dan

7. Mendapat bantuan penasihat hukum.

pemenuhan panggilan tersebut. (pasal 112 ayat

8. Mempergunakan upaya hukum. (Arif,1993:53)

(1)) 4. Berhak untuk tidak memenuhi surat panggilan

Di bawah ini hak-hak korban menurut UU

menjadi saksi apabila ada alasan yang patut dan

No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Keke-

wajar yang menyebabkan saksi tidak datang

rasan dalam Rumah Tangga Pasal 10 korban berhak

menghadiri pemeriksaan tersebut. (pasal 113)

mendapatkan:

5. Berhak memberikan keterangan kepada penyi-

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian,

dik tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk

kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial

apapun. (pasal 117 ayat (1))

atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari

Yang menjadi pertimbangan penentuan hak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dalam suatu peraturan perundang-unda-

pengadilan. b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasian korban.

ngan harus mudah, dapat dimengerti oleh banyak

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan

orang, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan

yuridis ilmiah, dimana hak-hak korban diantaranya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

adalah:

undangan.

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan-

e. Pelayanan bimbingan rohani.

nya, pemberian ganti kerugian tersebut harus

Untuk melengkapi hak-hak saksi dan korban, maka

se-suai dengan kemampuan memberi ganti

didalam UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindu-

keru-gian pihak pelaku dan taraf keterlibatan

ngan Saksi dan Korban telah mengatur hak-hak

pihak korban dalam terjadinya kejahatan.

saksi dan korban. Dimana pasal 5 ayat (1) mengatakan, seorang saksi berhak:

30



a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pri-

diresmikannya un-dang-undang perlindungan saksi

badi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas

dan korban maka partisipasi dari masyarakat dalam

dari ancaman yang berkenaan dengan kesak-

membantu

siaan yang akan, sedang, atau telah diberikan-

membongkar tindak-tindak pidana di Indonesia akan

nya.

semakin meningkat. Adapun hak-hak saksi dan

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menen-

aparat

penegak

hukum

untuk

korban di dalam undang-undang perlindungan saksi

tukan bentuk perlindungan dan dukungan kea-

dan korban adalah se-bagai berikut:

manan.

1. Pasal 5 mengatur tentang hak-hak saksi dan

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.

korban dalam tipikor, narkotika atau psikotro-

d. Mendapat penterjemah

pika, terorisme, dan tindak pidana lain yang

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

mengakibatkan posisi mereka dihadapkan pada

f.

Mendapatkan informasi mengenai perkemba-

situasi yang sangat membahayakan jiwanya,

ngan kasus.

hak-hak tersebut yaitu :

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

a. Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, serta dari

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

ancaman yang berkenaan dengan yang akan,

i.

Mendapatkan identitas baru.

sedang, atau yang telah diberikan. Perlindu-

j.

Mendapatkan tempat kediaman baru.

ngan terhadap saksi dan korban diberikan

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. l.

sebelum, selama, dan sesudah pemikiran perkara.

Mendapatkan nasihat hukum, dan/atau

b. Ikut serta dalam proses memilih dan

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara

menentukan bentuk perlindungan dan duku-

sampai batas waktu perlindungan berakhir.

ngan keamanan. Dasar pemikiran pemberian hak ini adalah fakta bahwa subjek dari se-

Pasal 6 mengatur hak lain diluar pasal 5

buah perlindungan adalah saksi dan korban

ayat (1), yaitu kepada korban pelanggaran hak asasi

itu sendiri. Oleh karena itu sudah selayak-

yang berat. Hak-hak tersebut adalah:

nya mereka diberikan peran untuk menen-

a. bantuan medis, dan

tukan bentuk perlindungan dan dukungan

b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

keamanan yang akan mereka terima. c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.

Perlindungan Saksi dan Korban Menurut

Tekanan psikologis tersebut bisa datang da-

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang

ri berbagai pihak dan kondisi. Contoh yang

Perlindungan Saksi Dan korban

sangat nyata terjadi di dalam kasus Persida-

Kurangnya perlindungan terhadap saksi dan

ngan pelanggaran HAM di Timor-Timur

korban di Indonesia menjadi dasar adanya undang-

yang dilangsungkan di pengadilan HAM Ad

undang no.13 tahun 2006 tentang perlindungan

Hoc Jakarta. Saksi dan korban yang dihadir-

saksi

kan kedalam ruang sidang mengalami te-

dan

korban.

Diharapkan

dengan


31


kanan oleh penasehat hukum terdakwa

praktek hukum Indonesia, terutama dalam

maupun para pendukung terdakwa yang bi-

lingkup pidana.

sa dengan bebas mencemooh saksi selama saksi memberikan keterangan.

pidana pengadilan. Sebagai pihak yang ber-

d. Mendapat penterjemah, karena tidak semua saksi

di

Indonesia

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan

mengerti

partisipasi di dalam sebuah kasus maka su-

Bahasa

dah selayaknya saksi dan korban menge-

Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini

tahui hasil akhir dari kasus yang mereka

disebabkan oleh keadaan Indonesia yang

ikuti. Hal ini merupakan sebuah bentuk

terdiri dari bermacam-macam kebudayaan

penghargaan terhadap peran aktif saksi da-

dan tidak semua penduduk negara kita

lam upaya penegakan hukum.

menggunakan bahasa Indonesia di dalam kehidupan

sehari-harinya

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebas-

(kebanyakan

kan. Hal ini sangatlah penting karena dikha-

menggunakan bahasa daerah masing-ma-

watirkan terpidana akan membalaskan den-

sing).

damnya kepada saksi (termasuk korban).

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. Per-

Tindakan balas dendam tersebut dapat

tanyaan menyertai ini bisa diberikan oleh

membahayakan keselamatan mereka (terma-

JPU maupun terdakwa atau penasehat hu-

suk keluarganya) apabila saksi tidak menge-

kumnya untuk menjamin pelaksanaan hak

tahui tentang bebasnya seorang pelaku tin-

ini, diperlukan peran dari hakim secara aktif

dak pidana. Dengan adanya informasi be-

untuk menilai pertanyaan-pertanyaan yang

basnya terpidana, diharapkan dapat berhati-

diajukan oleh kedua pihak kepada saksi

hati dalam melakukan sesuatu.

(termasuk korban). Apabila ada pertanyaan

i. Mendapat indentitas baru. Hak saksi dan

yang menjerat yang diajukan kepada saksi,

korban untuk mendapatkan identitas baru

maka hakim harus memerintahkan pihak

merupakan adopsi dari bentuk perlindungan

yang memberi pertanyaan tersebut untuk

yang diberlakukan di negara-negara lainnya.

menggantinya.

Identitas baru dibutuhkan, terutama bagi

f. Mendapatkan informasi mengenai perkem-

saksi kunci dari sebuah kasus pidana yang

bangan kasus, saksi (termasuk korban) se-

terorganisasi, dimana hukuman pidana ter-

bagai pihak yang berperan penting didalam

hadap seorang pelaku tidak dapat menjamin

pengungkapan suatu kasus haruslah di-

bahwa keselamatan saksi bisa terjamin, ka-

berikan informasi tentang perkembangan

rena mungkin masih ada pihak-pihak yang

kasus yang diikutinya. Praktek hukum di

ingin mencelakai saksi. Oleh karena itu di-

Indonesia sering memperlakukan saksi se-

harapkan dengan adanya identitas baru,

bagai sebuah alat dan bukan sebagai manu-

Akan sulit bagi pihak yang ingin mence-

sia yang membantu pengungkapan sebuah

lakai saksi untuk mengenali saksi tersebut.

kasus. Hal inilah yang harus diubah dalam

j. Mendapatkan tempat kediaman yang baru. Saksi (termasuk korban) yang terancam ke-

32



amanan berhak untuk dipindahkan keling-

(termasuk korban) kedalam perlindungan,

kungan yang baru. Tidak hanya sampai

secara oto-matis kehidupannya tidak akan

disitu, saksi juga harus diberikan suatu tem-

seperti dulu. Dalam artian dia bisa saja

pat tinggal yang layak (seperti tempat ting-

kehilangan

gal saksi dilingkungan rumahnya).

karena itu, penting bagi pemerintah untuk

mata

pencahariannya.

Oleh

k. Memperoleh penggantian biaya transaksi

memberikan bnatuan biaya hidup selama

sesuai dengan kebutuhan. Begitu banyak

saksi berada di dalam perlindungan atau

saksi (termasuk korban) yang mengeluhkan

sampai dengan saksi ber-hasil mendapatkan

tentang tidak adanya penggantian biaya dari

pekerjaan baru.

aparat penegak hukum. Penggantian biaya

2. Pasal 9 mengatur hak saksi dan korban untuk

yang diberikan kepada saksi ini sangatlah

tidak hadir langsung didepan pengadilan tempat

penting, mengingat saksi tidak dipanggil

perkara tersebut sedang diperiksa apabila ia

sekali atau dua kali untuk memberikan kete-

merasa dirinya berada dalam ancaman yang

rangan disemua tingkat pemeriksaan. Seba-

sangat besar jika mereka tetap menghadirinya.

gai contoh apabila saksi didalam tingkat

Untuk mendapatkan hak ini, hakim harus ter-

penyidikan dan pemeriksaan dipengadilan

lebih dahulu memberikan persetujuannya.

dipanggil sebanyak 15 kali, maka biaya

3. Pasal 10 ayat (1) dan (3) tentang hak saksi, kor-

yang harus dikeluarkan saksi untuk sekali

ban dan pelapor untuk tidak dapt dituntut se-

memenuhi panggilan sebesar Rp.20.000,-.

cara hukum baik pidana maupun perdata atas

Maka total biaya yang harus dikeluarkan

pelaporan, kesaksian yang akan, sedang atau te-

saksi adalah Rp. 300.000,-. Jika saksi hanya

lah dilakukannya. Tuntutan pidana yang sering

berprofesi sebagi pedagang keliling, maka

digunakan oleh pelaku adalah dengan menggu-

Rp. 300.000,- bukanlah biaya yang kecil

nakan pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), pasal 311

bagi mereka. Permasalahan biaya merupa-

ayat (1), pasal 317 ayat (1) KUHP. Akan tetapi

kan suatu hal yang sensitif terutama dalam

hak ini tidak diperoleh oleh saksi yang mem-

kondisi ekonomi negara kita saat ini. Oleh

berikan keterangan dengan itikad baik.

karena itu, sangatlah penting bagi aparat

4. Pasal 10 ayat (2) mengatur tentang hak saksi

penegak hukum untuk menjamin terlaksa-

yang merupakan tersangka dalam kasus yang

nanya hak saksi ini.

sama (saksi mahkota) dimana keterangannya

l. Mendapatkan nasihat hukum. Saksi dan

dapat meringankan pidana yang akan dijatuh-

kor-ban berhak untuk mendapatkan nasehat

kan kepadanya. Perlu diingat bahwa ketera-

hu-kum yang pantas dalam mengatasi suatu

ngan tersebut tidak dapat membebaskannya

keadaan yang dialaminya (terutama bagi

dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara

saksi dan korban yang awam hukum).

sah dan menyakinkan bersalah.

m.Memperoleh

bantuan

biaya

hidup

sementara sampai batas waktu perlindungan

Hak-hak yang hanya bisa diperoleh oleh

berakhir. Dengan masuknya seorang saksi

korban diatur secara khusus dalam pasal 6 dan pasal


33


7. Terjadi pembedaan antara korban tindak pidana

sampaikan dihadapan pejabat yang berwenang

pelanggaran HAM berat dan korban dalam tindak

dan membubuhkan tanda tangannya pada berita

pidana lainnya. Korban dalam tindak pidana HAM

acara yang memuat tentang kesaksiaan tersebut

berat berhak untuk mendapatkan:

atau bisa juga memberikan keterangan melalui

1. Bantuan medis, dalam hal korban mengalami

sarana elektronik (pasal 9)

luka-luka baik ringan maupun berat akibat tindak pidana HAM yang menimpanya. Bantuan medis harus diberikan kepada korban secara Cuma-cuma (biaya ditanggung oleh LPSK).

3. Penggantian identitas saksi (pasal 5 ayat (1) huruf i) 4. Dipindahkan kelingkungan baru (pasal 5 ayat (1) huruf j)

2. Bantuan Rehabilitasi psiko-sosial. Tindak pida-

5. Diberikan bantuan biaya hidup sementara sam-

na yang terjadi tidak jarang menimbulkan trau-

pai dengan berakhirnya perlindungan (pasal 5

ma atau masalah kejiwaan lainnya terhadap kor-

ayat (1) huruf m).

ban dari tindak pidana tersebut. Korban yang mengalami trauma atau masalah kejiwaan lain-

Syarat yang harus dipenuhi oleh saksi dan

nya akan sangat sulit untuk diminta bekerja sa-

korban untuk mendapatkan perlindungan diatur di

ma dalam membongkar suatu kejahatan. Untuk

dalam pasal 28 yaitu sebagai berikut:

mengatasi hal ini, maka pemerintah wajib mem-

1. Sifat pentingnya keterangan saksi. Sebelum

berikan fasilitas konsultasi kepada psikolog

memasukan saksi kedalam perlindungan harus-

yang dapat membantu untuk memulihkan kea-

lah diteliti terlebih dahulu tentang nilai kete-

daan jiwa korban tersebut. Biaya yang dikeluar-

rangan saksi tersebut dan dilakukan evaluasi

kan selama kosultasi haruslah ditanggung oleh

terhadap kemungkinan ada atau tidaknya saksi

LPSK.

lain dalam kasus yang sama.

3. Mendapatkan kompensasi yang diberikan oleh

2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi.

negara. Adapun korban dalam tindak pidana

Saksi yang diberikan perlindungan haruslah be-

HAM berat hanya berhak untuk mendapatkan

nar-benar merupakan saksi yang terancam ke-

restitusi.

selamatannya. Oleh karena itu, LPSK haruslah menilai tingkat ancaman yang diterima saksi

Bentuk-bentuk perlindungan saksi dan korban yang diatur didalam undang-undang perlindu-

tersebut. 3. Hasil analisis Tim medis atau Psikolog terha-

ngan saksi dan korban adalah:

dap saksi. Haruslah dilakukan sebuah tes terha-

1. Perlindungan dalam semua tahap proses per-

dap saksi yang akan dilindungi. Tes tersebut

adilan pidana dalam lingkungan pengadilan (pa-

meliputi tes medis dan psikolog. Tujuan dari

sal 2).

tes medis adalah untuk melihat kejahatan saksi

2. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesak-

pada saat ini, sedangkan tes psikologis dapat

sian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat

digunakan untuk melihat apakah saksi dapat

perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dapat

menimbulkan bahaya atau tidak bagi komuni-

memberikan keterangan secara tertulis yang di-

tas keamanan mereka akan dipindahkan kelak.

34



4. Rekam jejak kejahatan (criminal records) yang pernah dilakukan oleh saksi. Ada kalanya seorang saksi dan atau korban merupakan mantan terpidana. Oleh karena itu perlu dilihat rekam jeja kejahatan saksi selama hidupnya, dengan diperolehnya data tersebut, maka LPSK dapat menilai apakah ada kemungkinan saksi menjadi residis atau tidak.

saksi-saksi tersebut juga mengalami kekerasan, ancaman dalam suatu tindak pidana, hal ini mengakibatkan kasus-kasus yang mereka alami itu tidak tertangani dengan baik ataupun tidak terselesaikan. Karena kasus-kasus tersebut tidak dapat terselesaikan mengakibatkan korban-korban merasa dirugikan karena mereka adalah korban kejahatan, dimana para pelakunya tidak di proses sehingga keadilan bagi korban tidak terpenuhi dengan baik, termasuk kerugian-kerugian materil yang tidak dapat diambil kembali oleh para korban tersebut”. Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Sak-

Cara yang harus dilakukan untuk seseorang

si dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai

yang menjadi saksi dan korban agar mendapatkan

dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 2006

perlindungan menurut pasal 29 huruf a yaitu sebagai

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka ma-

berikut:

syarakat sangat merespon ataupun berdampak posi-

1. Saksi dan korban mengajukan permohonan

tif bagi kelangsungan peradilan di Indonesia. Karena

kepada LPSK

keberadaan Undang-Undang tersebut tidak hanya di-

2. Inisiatif pembuatan permohonan dapat datang

inginkan oleh masyarakat tapi pemerintah juga sa-

dari saksi dan/atau korban, maupun atas per-

ngat menginginkan terbentuknya Undang-Undang

mintaan pejabat yang berwenang.

tersebut. Karena apabila kita lihat dalam kenyata-

3. Permohonan tersebut haruslah dibuat secara tertulis.

annya bahwa pembentukan undang-undang tersebut tidak terlepas dari kerja sama antara Masyarakat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dimana

Permohonan perlindungan yang diterima

masing-masing pihak memiliki Draf pembentukan

oleh LPSK harus segera diperiksa, dipertimbang-

undang-undang perlindungan saksi dan korban ter-

kan, dan diputuskan apakah perlindungan terhadap

sebut.

permohonan dapat diberikan atau tidak. Keputusan

Apabila LPSK memutuskan untuk mem-

LPSK (baik menerima atau tidak) mengenai per-

berikan perlindungan maka saksi dan/atau korban

mohonan tersebut disampaikan kepada pemohon pa-

diwajibkan untuk menandatangani pernyataan kese-

ling lambat 7 hari sesudah permohonan tersebut di-

diaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan

terima oleh LPSK. Menurut hasil wawancara penu-

saksi dan korban. Kemudian dibuatlah suatu perjan-

lis dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan

jian antara LPSK dengan saksi tersebut. Syarat per-

Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai pada

nyataan tersebut berisi tentang:

tanggal 1 September 2009 menerangkan bahwa:

1. Kesediaan saksi (termasuk korban) untuk mem-

”Sebelum Undang-Undang No 13 Tahun 2006 itu ada korban Pelanggaran HAM tidak terungkap, korban juga tidak mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Tidak hanya mendapatkan hak-haknya seba-gai korban, tetapi hak-haknya sendiripun tidak di-akui di dalam hukum kita. Mengenai saksi kadang-kadang dijadikan menjadi korban oleh pihak pe-nyidik dan tidak menutup kemungkinan bahwa

berikan kesaksiaan dalam proses pengadilan, inti dari sebuah perlindungan adalah agar saksi dapat memberikan kesaksiaan dipersidangan. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa dengan adanya perlindungan yang diberikan terhadap


35


saksi, maka mereka akan bersedia untuk mem-

1. Apabila permohonan perlindungan atas inisiatif

bantu pengungkapan sebuah kasus, yaitu de-

saksi dan/atau korban, maka perlindungan da-

ngan cara memberikan keterangan dipersida-

pat dihentikan atas permintaan mereka

ngan.

2. Apabila permohonan perlindungan diajukan

2. Kesediaan saksi (termasuk korban) untuk mena-

atas inisiatif pejabat yang berwenang, maka

ati aturan yang berkenaan dengan keselamatan-

atas permintaan pejabat yang berwenang terse-

nya. LPSK akan memberikan sejumlah aturan

but, perlindungan dihentikan.

yang diperlukan untuk menjamin keselamatan saksi dan peraturan tersebut. Haruslah dipatuhi

3. Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian.

oleh saksi. Tanpa adanya kepatuhan dari saksi

4. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau kor-

untuk mengikuti peraturan yang telah diberikan

ban tidak lagi memerlukan perlindungan berda-

oleh LPSK, maka perlindungan terhadapnya ju-

sarkan bukti-bukti yang menyakinkan.

ga akan sia-sia. 3. Kesediaan saksi (termasuk korban) untuk tidak

Beberapa kelemahan perlindungan saksi da-

berhubungan dengan Cara apapun dengan orang

lam rumusan undang-undang perlindungan saksi dan

lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia be-

korban:

rada dalam perlindungan LPSK. Rumusan ini

1. Rumusan pasal 6 dan 7 ayat (1) hanya mem-

memberikan batasan kepada saksi dalam meng-

bereskan hak kepada korban dalam tindak pida-

gunakan media komunikasi yang dapat diguna-

na pelanggaran HAM berat. Ketentuan dalam

kannya untuk berhubungan dengan orang lain.

kedua pasal ini terkesan sangat diskriminatif,

4. Kewajiban saksi (termasuk korban) untuk tidak

mengingat korban dari tindak-tindak pidana

memberitahukan kepada siapapun mengenai

lainnya juga terkadang mengalami luka fisik

keberadaannya dibawah perlindungan LPSK.

maupun trauma, seperti korban dari tindak pi-

Keberadaan saksi selama dalam perlindungan

dana percobaan pembunuhan, penganiayaan,

akan sangat dirahasiakan, oleh karena itu saksi

kejahatan terhadap kesusilaan dan tindak-tin-

harus berperan aktif untuk menjaga kerahasiaan

dak pidana lainnya yang diikuti dengan kekera-

tersebut. Salah satunya dengan tidak membe-

saan.

ritahukan tentang perlindungan yang sedang di-

2. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Kor-

jalaninya kepada orang-orang yang telah atau-

ban membedakan pengertian antara saksi dan

pun tidak dikenal oleh saksi sebelumnya.

korban dengan pelapor (whistleblower). Hal ini

5. Hal-hal yang dianggap perlu oleh LPSK.

terlihat dari rumusan pasal 1 angka 1 dan pen-

Setelah saksi dan/atau korban menandatangani

jelasan pasal 10 ayat (1). Dengan adanya pem-

perjanjian tersebut, maka LPSK secara penuh

bedaan ini, maka setiap kata “saksi” di dalam

berkewajiban untuk memberikan perlindungan.

rumusan undang-undang perlindungan saksi dan korban tidak dapat diartikan mencakup

Perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban dapat dihentikan berdasarkan alasan: 36

“saksi dan whistleblower”. Beberapa anggota PANJA menyatakan kepada beberapa media



nasional ketika pengajuan Rancangan undang-

penting. Seharusnya whistleblower mem-

undang perlindungan saksi dan korban, bahwa

peroleh perlindungan dan hak yang berim-

walaupun tidak secara tegas dinyatakan, tetapi

bang dengan saksi dan/atau korban.

pelapor juga telah dilindungi yaitu terlihat dari

3. Rumusan didalam Pasal 29 Ayat (1) mewajib-

adanya perkataan kepentingan penyelidikan “di

kan saksi dan/atau korban untuk mengajukan

dalam pasal 1 angka 1, sehingga para perumus

permohonan perlindungan secara tertulis, dan

berkeyakinan bahwa pelapor sudah tercakup

Pasal 29 Ayat (3) menyatakan bahwa permoho-

dalam wilayah penyelidikan. Jika memang be-

nan tersebut diputuskan oleh LPSK paling lam-

nar adanya maka seharusnya perumus undang-

bat 7 hari. Rumusan dalam undang-undang ini

undang tidak mencantumkan pengertian pela-

mempunyai satu kekurangan fatal yaitu tidak

por atau whistleblower didalam penjelasan pa-

adanya ketentuan perlindungan terhadap saksi

sal 10 ayat (1). Oleh karena itu penulis tetap

dalam situasi yang sangat mendesak. Ada kala-

berpendapat bahwa undang-undang perlindu-

nya dalam situasi yang darurat, tidak dimung-

ngan saksi dan korban membedakan pengertian

kinkan bagi saksi untuk membuat permohonan

“saksi” dan “pelapor” atau whistleblower yaitu

tertulis atau menunggu keputusan perlindungan

sebagai berikut:

dari LPSK selama 7 hari. Oleh karena itu, perlu

a. Tidak adanya perlindungan yang diberikan

diatur sebuah ketentuan pengecualian tentang

terhadap whistleblower hal ini terlihat dari

pemberian perlindungan terhadap saksi dan/

rumusan Pasal 1 Angka 6 tentang definisi

atau korban yang berada dalam situasi seperti

dari “perlindungan “menurut Pasal 1 Ang-

ini.

ka 6 hanya memuat saksi dan/atau korban

4. Tidak diaturnya tentang Perlindungan terhadap

sebagai subjek hukumnya. Dengan demi-

saksi ahli, padahal keterangan seorang ahli juga

kian dapat diartikan LPSK tidak mempu-

merupakan suatu alat bukti yang sering diguna-

nyai kewajiban untuk memberikan perlin-

kan

dungan terhadap whistleblower.

Indonesia. Seorang ahli juga tidak jarang men-

dalam

praktek

peradilan

pidana

di

b. Satu-satunya pasal yang mengatur tentang

dapatkan tekanan, ancaman dan/atau kekerasan

hak whistleblower adalah Pasal 10 Ayat (1),

dari pihak-pihak yang tidak menginginkannya

dimana mereka berhak untuk tidak dapat di-

memberikan kesaksian dipersidangan.

tuntut baik secara pidana maupun perdata atas laporan yang mereka berikan. Jika kita

Perlindungan Saksi Dan Korban Oleh Lem-

bandingkan Undang-Undang perlindungan

baga- Lembaga Negara di Indonesia

saksi dan korban dengan Undang-Undang

Kepolisian Republik Indonesia

No.15 tahun 2002, maka terlihat ada suatu

Sebelum

diresmikannya

Undang-undang

kemunduran yang terjadi dalam pemberian

Perlindungan Saksi dan Korban oleh pemerintah,

perlindungan terhadap whistleblower, pada-

perlindungan saksi dan/atau korban di Indonesia di-

hal peran seorang whistleblower dalam pe-

lakukan oleh POLRI didasari oleh beberapa pera-

ngungkapan kasus dewasa ini sangatlah

turan perundang-undangan seperti:


37


a. Pasal 117 jo pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP

Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan

didalam pasal 117 dinyatakan bahwa “ketera-

oleh POLRI terhadap Saksi menurut Peraturan Pe-

ngan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik

rundang-undangan:

diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau

a. Perlindungan dilakukan sebelum, pada saat, dan

dalam bentuk apapun “dan didalam pasal 6 ayat

sesudah proses pemeriksaan (pasal 2 ayat (1) PP

(1) huruf a dinyatakan bahwa Pejabat Polisi me-

No.57 tahun 2003 Jo. Pasal 2 ayat (2) PP No. 2

rupakan penyidik. Jika kita hubungkan dan ana-

tahun 2002 Jo. Pasal 5 PP No.24 tahun 2003 Jo.

lisa kedua rumusan pasal tersebut maka dapat

Pasal 4 ayat (4) Perkapolri No. Pol: 17 tahun

dilihat bahwa POLRI diwajibkan untuk melin-

2005.

dungi hak saksi dalam dalam memberikan kete-

b. Perlindungan atas keamanan pribadi saksi, kor-

rangan tanpa tekanan. Tindakan menjamin ter-

ban dan pelapor (mencakup keluarganya) dari

laksananya hak saksi merupakan salah satu ben-

ancaman fisik dan mental. Ancaman fisik meli-

tuk perlindungan.

puti: unjuk penghadangan, perampokan, pencu-

b. Pasal 13 huruf c Undang-undang no.2 tahun

likan, penganiayaan, dan pembunuhan; gang-

2002 tentang Kepolisian Negara Republik

guan kendaraan serta sabotase. Ancaman mental

Indonesia didalam struktur organisasi Polri ti-

meliputi: terror dan/atau intimidasi. Hal ini se-

dak dikenal Perlindungan Saksi dan Korban se-

suai dengan ketentuan di dalam pasal 5 huruf a

cara khusus Perlindungan terhadap Saksi dan

PP No. 7 Tahun 2000 Jo. Pasal 4 huruf a PP

Korban didasari pada ketentuan pasal ini, bah-

No.2 tahun 2002 Jo. Pasal 3 huruf a PP No. 24

wa salah pengayoman, dan pelayanan kepada

tahun 2003 Jo. Pasal 5 Perkapolri No. Pol: 17

masyarakat dalam arti luas. Dari pasal ini dapat

tahun 2005.

dilihat bahwa Polri bertugas memberikan per-

c. Perlindungan terhadap harta saksi, korban dan

lindungan, dalam arti luas perlindungan tersebut

pelapor yang meliputi benda bergerak maupun

diberikan untuk semua orang yang ada dimasya-

tidak bergerak, terutama yang paling memung-

rakat termasuk orang yang menjadi saksi.

kinkan menjadi sasaran gangguan pihak-pihak

c. Pasal 2 ayat (2) PP No.57 tahun 2003 dan

tertentu (pasal 5 huruf b PP No. 57 tahun 2003

ditegaskan kembali oleh Perkapolri No. Pol: 17

jo. Pasal 2 PP No.24 tahun 2003 Jo. Pasal 7

tahun 2005.

Perkapolri No. Pol 17 tahun 2005).

d. Pasal 6 PP No. 71 Tahun 2000, yaitu dalam Tipikor

si, korban dan pelapor (pasal 5 huruf c PP No.

e. Pasal 2 PP No. 2 Tahun 2002, yaitu dalam Tin-

f.

d. Merahasiakan atau menyamarkan identitas sak-

57 tahun 2003 Jo. Pasal 6 ayat (1) PP No.71 ta-

dak Pidana Pelanggaran HAM Berat.

hun 2000 jo. Pasal 4 huruf b PP No. 2 tahun

Pasal 4 PP No. 24 Tahun 2003, yaitu dalam

2002 Jo. Pasal 3 huruf b PP No. 24 tahun 2003

Tin-dak Pidana Terorisme.

Jo. Pasal 7 Perkapolri No. Pol: 17 tahun 2005). e. Menjamin bahwa saksi dan korban dapat memberikan keterangan tanpa harus bertatap muka dengan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat

38



pemeriksaan (pasal 5 huruf d PP No. 57 tahun

muskan mengenai hal tersebut, diantaranya adalah

2003 Jo. Pasal 4 huruf c PP No. 2 tahun 2002

sebagai berikut:

Jo. Pasal 3 huruf c PP No. 24 tahun 2003 Jo.

a. Pasal 30 ayat (3) huruf b dan pasal 35 huruf c

Pasal 2 huruf d Perkapolri No. Pol: 17 tahun

undang-undang no.16 tahun 2004 tentang Ke-

2005).

jaksaan Republik Indonesia didalam pasal 30

f. Melakukan pengamanan terhadap tempat atau

ayat (3) huruf b dirumuskan tentang partisipasi

lokasi saksi, korban dan pelapor yang meliputi :

kejaksaan dalam bidang ketertiban dan keten-

1. Rumah / tempat tinggal / penginapan ;

traman umum untuk menyelenggarakan kegia-

2. Tempat kerja / kantor / tempat persidangan ;

tan pengamanan kebijakan penegakan hukum.

3. Rute / sarana transportasi ; dan

Berpijak pada ketentuan pasal ini, seorang JPU

4. Tempat-tempat kegiatan lainnya. (Pasal 4

dapat memintakan atau memberikan status sak-

ayat (3) Perkapolri No. POL: 17 tahun

si kepada seseorang sesuai dengan petunjuk da-

2005).

ri penyidik. JPU juga dapat digolongkan keda-

g. Apabila dibutuhkan, dapat dilakukan evakuasi

lam kebijakan untuk memanggil saksi. Hal ini-

terhadap saksi, korban dan pelapor ketempat

lah yang dapat digolongkan kedalam kebijakan

yang aman (pasal 11 ayat (1) huruf e Perkapolri

untuk memanggil saksi. Hal inilah yang dapat

No. Pol: 17 tahun 2005).

digolongkan kedalam kebijakan demi penegakan hukum. Sedangkan didalam pasal 35 huruf

Akan tetapi, rumusan didalam Peraturan

c dinyatkan tentang tugas dan wewenang Jaksa

Undang-undang belum sepenuhnya dijalankan oleh

Agung untuk mengesampingkan perkara demi

POLRI dalam praktek adalah:

kepentingan hukum (hak oportunitas). Hal yang

a. Mengetahui alamat rumah saksi

dimaksudkan oleh pasal ini baik (sebagai tuntu-

b. Memonitor rumah saksi

tan balik dari terdakwa atau tersangka kepada

c. Menempatkan petugas untuk berjaga-jaga di-

saksi dan/atau pelapor) karena alasan untuk ke-

luar rumah dalam batas tertentu.

pentingan umum atau kasus yang menyangkut

Tidak maksimalnya perlindungan terha-

hajat hidup orang banyak seperti korupsi. De-

dap saksi, korban dan pelapor ini menyebabkan ku-

ngan kata lain, JPU diharuskan untuk mem-

rangnya rasa percaya dari para saksi, korban dan

prioritaskan penanganan perkara korupsi yang

pelapor untuk masuk kedalam perlindungan yang

dilaporkan oleh saksi dan/atau pelapor dari pa-

di-sediakan oleh POLRI. Kekerasan ini semakin

da penanganan kasus pencemaran nama baik

diper-parah dengan fakta seringnya kekerasan dan

yang dilaporkan oleh terlapor.

anca-man oleh aparat penegak hukum.

b. Pasal 6 PP No. 71 tahun 2000 sekarang No. KEP-1 11212005, No. KEP-IAIJ. A11212005

Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, hal ini terlihat dari be-

tahun 2005, yaitu dalam tipikor. c. Pasal 5 PP No. 24 tahun 2003, yaitu dalam Tindak Pidana Terorisme.

berapa perturan perundang-undangan yang meruLex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010

39


d. Pasal 3 PP No.2 tahun 2002 yaitu dalam Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat.

b. Meminta kepolisian menempatkan anggotanya dirumah saksi. c. Melindungi saksi dengan cara Perlindungan

Bentuk-bentuk perlindungan saksi yang dilakukan oleh kejaksaan menurut peraturan perun-

Hukum, seperti kompensasi tidak dijadikan tersangka.

dang-undangan: a. Perlindungan diberikan sebelum, selama, dan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

sesudah proses pemeriksaan perkara (Pasal 2

Sesuai dengan amanat Undang-undang Per-

ayat (1) PP No. 57 tahun 2003 Jo. Pasal 2 ayat

lindungan Saksi dan Korban, dibentuklah sebuah

(2) PP No.2 tahun 2002 Jo. Pasal 5 PP No. 24

lembaga khusus yang bertugas dan berwenang untuk

tahun 2003).

memberikan perlindungan terhadap saksi dan

b. Perlindungan atas keamanan pribadi saksi, kor-

korban yaitu LPSK.

ban dan pelapor (mencakup keluarganya) dari

LPSK merupakan sebuah lembaga mandiri,

ancaman fisik dan mental (pasal 5 huruf a PP

dalam artian lembaga ini independen dimana dia ti-

No.71 tahun 2000 Jo pasal 4 huruf a PP No.24

dak berada dibawah lembaga negara lainnya sehing-

tahun 2003).

ga tidak dimungkinkan intervensi (campur tangan)

c. Perlindungan atas harta benda saksi, korban

dari pihak manapun. Sampai dengan saat ini, di

dan pelapor (pasal 5 huruf b PP No.57 tahun

Indonesia sendiri sudah begitu banyak lembaga

2003 jo. Pasal 2 PP No. 24 tahun 2003).

yang bersifat independen terbentuk dan banyak dari

d. Perahasiaan dan penyamaran identitas saksi

lembaga-lembaga tersebut tidak efektif atau mem-

dan/atau pelapor (pasal 5 huruf c PP No.57

punyai tugas yang tumpang tindih dengan lainnya.

tahun 2003 jo. Pasal 3 huruf b PP No.24 tahun

Lembaga-lembaga yang tidak efektif tersebut kini

2003).

terancam dilikuidasi. Oleh karena itu, Pemerintah

e. Pemberian keterangan disetiap tingkat pe-

sebaiknya memberikan suatu pondasi dasar yang ku-

meriksaan tanpa harus berhadapan dengan ter-

at untuk pembentukan LPSK agar lembaga ini ter-

sangka/terdakwa (pasal 5 huruf d PP No.2 ta-

hindar dari ketidakefektifan seperti yang sudah me-

hun 2002 jo. Pasal 3 huruf c PP No. 24 tahun

nimpa lembaga-lembaga sebelumnya.

2003).

Sebelum diresmikannya Undang-undang Perlindu-

Seorang saksi dan/atau pelapor yang dituntut

ngan Saksi dan Korban, begitu banyak perdebatan

oleh terlapor dikesampingkan perkaranya (pa-

yang muncul mengenai kemandirian yang dianut

sal 35 huruf c undang-undang no.16 tahun

oleh LPSK, ada pendapat yang mendukung dengan

2004).

sifat mandiri LPSK dan ada juga yang menentang.

f.

Beberapa pendapat dari ahli hukum sebelum disahBentuk perlindungan saksi, korban dan pelapor oleh kejaksaan didalam praktek adalah: a. Mengantar saksi dari dan kepengadilan.

40

kannya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, diantaranya menyebutkan: 1. LPSK sebagai lembaga yang mandiri



2. LPSK mandiri selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian dipindahkan dibawah kepolisian

dah berkurangnya rasa percaya dari masyarakat terhadap kedua lembaga neagara tersebut. Oleh karena

3. LPSK berada dibawah kepolisian

itu, Pembuat undang-undang memutuskan untuk

4. LPSK berada dibawah kejaksaan

merumuskan LPSK sebagai sebuah lembaga negara yang mandiri (independen).

Pendapat yang tidak setuju dengan keman-


dirian LPSK pada dasarnya mempunyai alasan yang

Perlindungan Saksi dan Korban dinyatkan bahwa

sama. Salah satunya sesuai dengan pendapat dari

LPSK berkedudukan di Ibukota Negara Republik

Rudy Satriyo yaitu:

Indonesia. Mengingat keadaan geografis Indonesia

1. Kemandirian LPSK akan membebani keuangan

yang cukup luas dan terdiri dari kepulauan, maka

negara, mengingat begitu banyak lembaga-lem-

pembuat undang-undang memberikan kewenangan

baga negara yang sudah terbentuk sebelum

kepada LPSK untuk membentuk perwakilannya

LPSK. Keberadaan LPSK dikhawatirkan negara

didaerah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan

mengingat biaya operasional yang akan dike-

pemberian bantuan perlindungan terhadap saksi dan

luarkan oleh LPSK dalam menjalankan tugas-

korban yang berada jauh dari ibukota negara.

nya tidaklah sedikit. Masalah biaya operasional

Undang-undang Perlindungan Saksi dan

merupakan hal yang sangat sensitif, karena sa-

Korban tidak membatasi banyaknya perwakilan

lah satu yang menunjang keefektifan sebuah

LPSK didaerah. Banyaknya cabang tersebut di-

lembaga yang independen adalah masalah Da-

sesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, LPSK

na. Apabila LPSK berada dibawah lembaga

berhak untuk membuat perwakilan di setiap propinsi

yang sudah ada, maka biaya operasional dari

ataupun kabupaten. Mengingat tidak adanya batasan

LPSK akan ditanggung oleh lembaga yang me-

perwakilan yang diberikan oleh Undang-undang

naunginya tersebut.

Perlindungan Saksi dan Korban, Ada baiknya jika

2. LPSK sebagi sebuah lembaga yang baru diang-

LPSK melakukan penelitian (survey) terlebih dahulu

gap belum mempunyai struktur dan infrastruk-

tentang tingkat pelanggaran hak saksi dan korban di

tur yang jelas, sehingga dikhawatirkan akan me-

setiap wilayah negara Indonesia. Dengan adanya pe-

nyebabkan ketidakefektifan lembaga ini. Hal ini

nelitian tersebut, LPSK akan bisa mengambil

bisa diatasi, apabila LPSK berada dibawah lem-

kebijakan yang tepat tentang pendirian suatu perwa-

baga negara yang sudah ada.

kilan di daerah (disesuaikan dengan tingkat kerawanannya).

Walaupun alasan-alasan diatas bisa diterima

Hak dari LPSK untuk mendirikan perwa-

oleh logika, Akan tetapi perlu didasari bahwa Kepo-

kilan didaerah memberikan suatu masalah baru, yai-

lisian dan Kejaksaan di Indonesia pada saat ini me-

tu dibutuhkannya sumber daya manusia yang ba-

rupakan lembaga negara yang bisa disebut “ber-

nyak dan pembiayaan yang besar dari Pemerintah

masalah”. Dikhawatirkan, apabila LPSK berada di

baik untuk penyiapan infrasruktur maupun pengga-

bawah Kepolisian dan Kejaksaan, maka saksi akan

jian sumber daya manusia yang ada. Untuk menga-

tetap takut untuk memberikan kesaksian, karena su-

tasi hal tersebut, Maka LPSK haruslah menyiapkan


41


sebuah rencana kerja jangka panjang, standar kerja, indikator kebutuhan dan standar prioritas pendirian

8. Memberikan keputusan terhadap permintaan bantuan yang diajukan korban (pasal 35)

perwakilan. Disamping itu, Pemerintah juga harus

9. Bekerjasama dengan instansi terkait yang ber-

menyiapkan Dana yang cukup untuk pendirian per-

wenang dalam melaksanakan pemberian perlin-

wakilan LPSK tersebut sehingga masalah adminis-

dungan dan bantuan (pasal 39)

trasi tidak akan membebani kinerja LPSK di kemudian hari.


Di dalam Undang-undang Perlindungan

Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa

Saksi dan Korban, tugas dan kewenangan dari

LPSK bertanggungjawab kepada presiden. Dalam

LPSK tidak diatur di dalam suatu bagian atau bab

hal ini, maka dapat dikatakan bahwa Presiden ber-

tersendiri, melainkan tersebar di beberapa pasal.

tanggungjawab kepada masyarakat Indonesia terha-

Adapun tugas dan kewenangan dari LPSK adalah:

dap kinerja dari LPSK maka Presiden harus mela-

1. Memberikan perlindungan dan hal-hal lain ke-

kukan pengawasan terhadap lembaga ini. Selain itu,

pada saksi dan/atau korban (pasal 1 angka 1)

Presiden juga perlu untuk memberi dukungan secara

2. Mengajukan tuntutan kompensasi (bagi korban

penuh terhadap LPSK, baik dari segi penyediaan fa-

dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat)

silitas maupun biaya operasional. Hal ini bertujuan

dan restitusi (ganti kerugian yang menjadi tang-

untuk menghindari ketidakefektifan LPSK sebagai

gung jawab pelaku tindak pidana) ke Penga-

sebuah lembaga baru yang independen.

dilan. Tuntutan ini harus didasarkan pada keinginan dari korban (pasal 7)

LPSK juga diwajibkan untuk membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya

3. Menerima dan melakukan pemeriksaan terha-

kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling

dap permohonan perlindungan yang diajukan

sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, hal ini diatur di

saksi dan/atau korban dalam bentuk tertulis (pa-

dalam pasal 13 ayat (2) Undang-undang Perlin-

sal 29 ayat (2))

dungan Saksi dan Korban. Dari ketentuan ini dapat

4. Memberikan keputusan tertulis tentang pem-

dilihat bahwa DPR sebagai perwakilan rakyat

berian perlindungan kepada saksi dan/atau kor-

Indonesia memiliki fungsi kontrol dan pengawasan

ban (pasal 29 ayat (3).

terhadap LPSK. Peran aktif DPR juga sangat dibu-

5. Menghentikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban (pasal 32)

tuhkan dalam memberikan rekomendasi kepada LPSK, karena sebagai pengawas maka DPR dapat

6. Menerima permintaan bantuan tertulis yang di-

menganalisa dan mengetahui kelemahan-kelemahan

ajukan oleh korban atau orang yang mewaki-

LPSK dalam pelaksanaan tugasnya. Diharapkan de-

linya (pasal 33)

ngan adanya peran aktif dari Presiden dan DPR ma-

7. Menentukan kelayakan, jangka waktu, dan besaran biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian bantuan terhadp korban yang memintanya (pasal 34)

ka LPSK dapat mengembangkan program perlindungan saksi dan/atau korban di masa mendatang. Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang Pemajuan, Pemenuhan,

42



Perlindungan, Penegakan Hukum dan HAM. Repre-

ambil kesimpulan sebagai berikut bahwa Pemberian

sentasi yang berhak menjadi anggota dari lembaga

bantuan perlindungan saksi dan korban tindak pi-

ini yaitu dari Kepolisian, Kejaksaan, Departemen

dana oleh kepolisian dan kejaksaan masih kurang di

Hukum dan HAM, Akademisi, Advokat, atau LSM.

dalam praktek. Hal ini disebabkan oleh beberapa

Diharapkan dengan adanya representasi tersebut

faktor seperti: Tidak dikenalnya perlindungan se-

maka LPSK dapat lebih mudah berkoordinasi de-

cara khusus di dalam kedua lembaga ini. Perlin-

ngan lembaga negara, penegak hukum maupun ma-

dungan terhadap saksi dan korban yang dilakukan

syarakat sipil.

oleh kedua lembaga ini hanya sebatas karena adanya

Representasi anggota LPSK tersebut ma-

tugas untuk menegakkan hukum dan memberikan

sihlah belum berimbang mengingat unsur yang ber-

perlindungan kepada warga masyarakat dalam arti

asal dari lembaga negara masih menjadi mayoritas,

yang sangat luas. Hal ini terlihat dari tidak adanya

sehingga terkesan bahwa anggota LPSK hanyalah

bagian dari Polri atau Kejaksaan yang secara khusus

merupakan perwakilan dari institusi yang ada. Se-

bertugas untuk memberikan perlindungan kepada

baiknya pemilihan anggota LPSK didasarkan pada

saksi. Tidak adanya unit yang bekerja secara khusus

latar belakang keahlian anggotanya yang dilihat dari

untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan

kepentingan atau kinerja kerja LPSK kedepannya.

korban di dalam struktur Polri dan Kejaksaan

Program perlindungan terhadap saksi dan/atau kor-

sehingga tindakan perlindungan yang dilakukan oleh

ban memerlukan biaya operasional yang tidak se-

kedua lembaga ini sangatlah tidak maksimal. Per-

dikit, karena mencakup perubahan identitas saksi,

lindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh

pemindahan ke lingkungan baru, bantuan biaya hi-

Polri biasanya ditangani oleh Bareskim, sedangkan

dup sementara, dll. Oleh karena itu perlu penanga-

Kejaksaan perlindungan dilakukan oleh JPU yang

nan yang serius dari pemerintah mengenai hal itu.

menangani kasus tersebut. Pada dasarnya PP tentang

Jangan sampai masalah Dana menjadi penyebab ti-

Tindak pidana khusus yang telah diresmikan sebe-

dak berjalannya program perlindungan, seperti yang

lum adanya UU Perlindungan saksi dan korban se-

sudah terjadi terhadap beberapa lembaga indepen-

erti Tipikor, Terorisme, Pelanggaran HAM Berat te-

den lainnya. Peran pemerintah, terutama pihak-pi-

ah mengamanatkan kepada Polri dan Kejaksaan

hak yang terkait dengan anggaran juga harus men-

untuk melakukan perlindungan terhadap saksi, akan

dukung penjadwalan anggaran dari LPSK terkait

tetapi tindak lanjut dari Polri dan Kejaksaan itu

dengan waktu penjadwalan pengajuannya dan

sendiri tidak maksimal. Hal ini terlihat di dalam

harus-lah dihindari suatu keadaan dimana LPSK

prakek perlindungan terhadap saksi dan korban yang

sudah berdiri namun anggaran belum turun.

sangat kurang pada saat ini. Banyaknya kasus ancaman dan kekerasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari

Kesimpulan Atas segala uraian sebelumnya kedudukan

Polri dan Kejaksaan.

dan peran saksi dan korban yang telah dijabarkan

Di lain pihak, pemberian bantuan perlin-

sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2006

dungan saksi dan korban oleh LPSK berdasarkan

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat di-

UU Perlindungan saksi dan korban belumlah berada


43


dalam tahap pembentukan. Oleh karena itu, perlin-

bertujuan melengkapi kekurangan yang ada di da-

dungan saksi dan korban oleh LPSK hanya dapat di-

lam ketentuannya, atau membuat peraturan pemerin-

lihat dari isi UU Perlindungan saksi dan korban.

tah yang mengatur secara detail tentang perlindu-

Apabila ditinjau dari ketentuan UU Perlindungan

ngan saksi dan korban. Hal ini bertujuan untuk me-

saksi dan korban, maka dapatlah disimpulkan bah-

mudahkan LPSK dalam melaksanakan tugasnya dan

wa LPSK menghadapi kesulitan pada awal terben-

memperluas cakupan saksi dan korban yang berhak

tuknya. Mengingat kurangnya ketentuan di dalam

atas perlindungan. Faktor LPSK dan lembaga lain-

UU Perlindungan saksi dan korban tentang kewe-

nya. Sebagai sebuah lembaga independen yang be-

nangan dari lembaga ini. Sebuah lembaga yang in-

lum lama, LPSK harus mampu berkoordinasi de-

dependen, LPSK dikhawatirkan akan mengalami

ngan lembaga lainnya yang sudah ada sebelumnya.

masalah yang sama dengan lembaga-lembaga inde-

LPSK juga harus menjadi sebuah lembaga baru

penden lainnya seperti masalah SDM (sumber daya

yang mampu menerima kritik dan saran dari lemba-

manusia) dan financial (keuangan) serta masalah

ga lain atau warga masayarakat yang bersifat mem-

lain yang sulit dipecahkan yaitu benturan antara ke-

bangun.

wenangan LPSK dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang menyangkut kepada eksistensi lem-

Daftar Pustaka

baga.

Adami Chaazawi, “Pelajaran Hukum Pidana 1”, Perlindungan saksi dan korban tindak pi-

dana di Indonesia pada saat ini tidak maksimal karena disebabkan oleh beberapa kelemahan seperti: ti-

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia“, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

dak adanya perlindungan terhadap whistleblower.

Arif Gosita Arif. Masalah Korban Kejahatan.

Hak-hak saksi sebagaimana yang diatur di dalam

Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

peraturan perundang-undangan tidak dijamin oleh

Djoko Prakoso, ”Alat Bukti dan Kekuasaan

aparat penegak hukum, hal ini dapat dilihat perumu-

Pembuktian di Dalam Proses Pidana”,

san tentang hak saksi untuk memperoleh penggan-

Liberty, Yogyakarta, 1998.

tian biaya pada saat dia dipanggil disetiap tingkat

E.Y Kanter dan Sianturi S.R, ”Asas-Asas Hukum

pemeriksaan dimana dalam penerapannya hal ini

Pidana di Indonesia dan Penerapannya”,

tidak pernah dilaksanakan. Tidak detailnya keten-

Storia Grafika, Jakarta, 2002.

tuan tentang bentuk dan tata cara perlindungan yang

Eddyono,Widodo Supriyadi, “Sebuah Pemetaan

dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan da-

Awal“, Cet.1, Indonesia

pat menyebabkan tidak maksimalnya penjamin ke-

Watch, Jakarta, 2007.

Corruption

selamatan saksi dan korban (termasuk keluarga).

Indonesia, “Undang-Undang Tentang Pengadilan

Hal-hal yang harus menjadi pokok perhatian untuk

Hak Asasi Manusia”, UU No 26 Tahun

suksesnya perlindungan saksi dan korban di

2000, LN No. 208,TLN No.4026.

Indonesia adalah Faktor perundang-undangan, Pemerintah harus dengan segera membuat perubahan

________, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

terhadap UU Perlindungan saksi dan korban yang 44



________, ”Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana”, UU No.24 Tahun 2007, LN No. 66 Tahun 2007, TLN No. 4723. ________, “Undang-Undang Tentang Penghapusan

Prinst Darwan, “Hukum Acara Pidana Dalam Praktik”, Cet 2, Djambatan, Jakarta, 2008. Question

Dempster,

Pengungkap

« Whistleblower Fakta »,

Para

(Whistleblower).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, UU No

diterjemahkan oleh Tim penerjemah EL

23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004,

SAM, Jakarta, 2006.

TLN No. 4419

R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Acara

________, “Undang-Undang Tentang Saksi Dan Korban”, UU No 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635 ________,

“Undang-Undang

Tentang

Pidana (KUHP). Bogor: Politeia, 1996. ------------. ”Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus”, Politeta,

Tindak

Bogor, 1984.

Pidana Perdagangan Orang”, UU No 21

Sahetapi dan Reksodiputro Mardjono, “Parados

Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN

dalam Kriminologi”, Ed. 1, Rajawali,

No. 4720.

Jakarta, 1982.

Leden Marpaung, ”Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. ------------, ”Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)”, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

------------. ”Pidana Mati Dalam Negara Pancasila”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Soekanto Soerjono, ”Pengantar Penelitian Hukum”, Rajawali Press, Jakarta, 1985. Wiryawan Martanto Syahrial dan Melly Setyoeati,

Luhut M.Pangaribuan, ”Hukum Acara Pidana”, Surat-surat Resmi di

Pengadilan Oleh

Advokat, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori

”Perlindungan Saksi dan Korban: sebuah Observasi”,

Awal

Cet.

1.

Indonesia

Corruption Watch, Jakarta, 2007.

Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali. Cet. Ke-2, Ed. Revisi, Djambatan, Jakarta, 2005. Moeljatno, ”Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan”, Rajawali Pers, Jakarta, 2003. Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Yang Berat. PP. No.3 Tahun 2002, LN No. 7 Tahun 2002, TLN No. 4172. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pe-langgaran HAM Berat. PP. No.2 Tahun 2002, LN No. 5 Tahun 2002, TLN No. 4171.


45

PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Recommend Documents