Pelaksanaan Koordinasi Menciptakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang RONI SALEH dan SUJIANTO Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax(0761) 63277 Abstract: City Health Office as organizers Padang Panjang City Regional Regulation No.. 8 of 2009 concerning the smokeless cigarette smoking and orderly area. The symptoms of the implementation of less Perdako the meeting through coordination meetings by the health department civil service and police force. The purpose of this study was to determine the coordination of the implementation. Theoretical concept used is a combination of several theories of coordination by Henry Fayol and Horold Koontz and Cyrii O'Donel. The indicators in this study, such as: communication, cooperation, division of labor and a meeting / conference. As for the factors that influence the success of the lack of coordination based on the researchers found in the field. The results of the study, it can be concluded that the implementation of coordinated control of smoking in the city of Padang Panjang in the category of less effective. In other words, there are still many problems that arise in its implementation. The factors that affect the implementation of coordination in the implementation of enforcement sanctions cigarettes among other factors, matching time and leadership. Keywords: coordination, implementation, demolition Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan Pembangunan manusia seutuhnya dan Pembangunan masyarakat seluruhnya, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang merupakan salah satu dinas yang membantu pemerintah WaliKota Padang Panjang dalam urusan kesehatan. Adapun tugas pokok dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah “Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan”. Dinas Kesehatan melaksanakan suatu peraturan yang mengatur tentang tertip merokok dan peraturan tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas rokok dan kawasan tertib rokok. Perdako ini awalnya di peruntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, setelah disosialisasikan beberapa bulan dan diundangkan pada tanggal 17 Maret 2009, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009tentang kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok di Kota Padang Panjang mulai berlaku untuk semua masyarakat.
Awal lahirnya Peraturan Daerah No.8 Tahun 2009 tentang kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok di Kota Padang Panjang ini merupakan ide dari Siur Syam yang berprofesi sebagai dokter, mengaku miris melihat kondisi masyarakat yang ketergantungan dengan rokok, sehingga pada tahun 2005, setelah ia menjadi walikota, ia membuat langkah awal dengan menerapkan imbauantertib rokok di kantor pemerintah daerah. Kantor-kantor pemerintahan diminta melaksanakan aturan dilarang merokok dilingkungannya. Kemudian di tahun 2006, dikeluarkan imbauan tertib rokok ditempat-tempat umum, disusul persiapan Raperda tentang rokok,kawasan tertib rokok dan kawasan bebas asap rokok pada tahun 2007. Ia mengatakan, upaya itu tidak begitu saja diterima masyarakatkarena ada berbagai pihak yang menentangnya. Rapeda ditolak DPRD, tetapi di tahun 2008 diajukan kembali, dan berhasil disahkan akhir tahun 2008. Kemudian di awal tahun 2009 keluar Perda No.8/2009 untuk melindungi masyarakat dari akibat rokok. Tabel 1 Pasien klinik rokok pada PUSKESMAS Kota Padang Panjang No. 1 2 3 4
Nama PUSKESMAS PUSKESMAS Gunung PUSKESMAS KB. Sikolos PUSKESMAS Koto Katiak PUSKESMAS Busur Jumlah
Jumlah pasien 89 Org
Remaja 26 Org
Dewasa 63 Org
57 Org 51 Org 35 Org 232 Org
22 Org 18 Org 14 Org 80 Org
35 Org 33 Org 21 Org 152 Org
Sumber : Data olahan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjangtahun 2011 Pada tabel I.1 dapat dilihat angka pasien klinik rokok dari puskemas yang ada di Kota Padang Panjang menunjukkan banyak dari kalangan orang dewasa dan remaja yang masih terkait masalah rokok. Hal ini tentu menjadi tugas bagi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk menanggulangi agar target dari Peraturan Daerah No.8 Tahun 2009 tentang kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok di Kota Padang Panjang tercapai. Dinas Kesehatan masih belum mencapai target dari perda, karna untuk menciptakan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok Dinas Kesehatan masih mendapat hambatan dari masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui bahaya rokok, sosialisasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang terkadang tidak di dengar oleh masyarakat karna tingkat kesadaran masyarakat Kota Padang Panjang terhadap penertiban rokok masih kurang hal ini dapat kita lihat pada wawancara berikut ini: “ Masih Banyak dari kalangan masyarakat yang belum menyadari bahaya dari rokok, disetiap batang rokok mengandung zat : a)Nikotin, kandungan yang menyebabkan perokok merasa rileks, b) Tar, yang terdiri dari lebih dari 4000 bahan kimia yang mana 60 bahan kimia di antaranya bersifat karsinogenik, c) Amonia, dapat ditemukan di manamana, tetapi sangat beracun dalam kombinasi dengan unsur-unsur tertentu, dan banyak zat lain yng mengandung racun dan membahayakan tubuh.” (Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 10 Oktober 2012).
Berdasarkan kutipan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dapat disumpulkan bahwa, keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok sangat diperlukan, jika masyarakat menyadari bahaya dari zat yang dikandung rokok, kemungkinan mengkomsumsi rokok akan berangsur dihilangkan dari keseharian. Koordinasi menunjukkan tindakan-tindakan yang diambil seorang pimpinan / organisasi dalam berlangsungnya kegiatan-kegiatan dari berbagai jenis kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh berbagai orang tersebut harus sesuai dan seimbang kearah hasil akhir yang diinginkan, yaitu tujuan yang hendak dicapai. Untuk melaksanakan koordinasi yang mengarah kepada tercapainya tujuan diperlukan komunikasi yang baik, baik komunikasi antar bagian, antar individu, maupun antar atasan dengan anggota-anggotanya. Menurut Herujito (2001: 121) koordinasi adalah pengaturan yang tertib dari suatu kumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Hukum Kota, Kepolisian dan instansi lain. Koordinasi merupakan syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam organisasai dapat berjalan dengan harmonis dan efesien. Semakin besar ruang lingkup suatu organisasi, semakin terasa betapa penringnya masalah koordinasi, koordinasi menghubungkan kegiatan berbagai macam pekerjaan yang menjamin terlaksananya garis politik yang ditentukan dan menghindarkan perselisihan paham dan kepentingan. (Herujito, 2001:122) Dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah Kota Padang Panjang di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang memerlukan koordinasi yang baik dimana akan memudahkan terciptanya Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok. Dalam berkoordinasi Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan antara sesama anggota dalam organisasi dalam Dinas Kesehatan maupun dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Dan koordinasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri serta beberapa instansi terkait dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok. Sesuai yang tercantum dalam Perdako No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dalam pembantu dalam penertiban di lapangan. Jika ada pelanggaran maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak menindak lanjut pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok, yang lansung kelokasi adalah Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan dimana secara jumlah personil pada Bidang Promosi Kesehatan hanya beberapa orang dan dibantu oleh anggota / pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Koordinasi yang efektif tergantung pada komunikasi yang efektif pula, seperti halnya pemberian informasi – informasi yang dibutuhkan pegawai, informasi tentang pelaksanaan tugas dan penjelasan tugas yang akan dilakukan oleh bawahan yang semuanya dipegang oleh pimpinan, bentuk koordinasi dapat juga dilihat dari
pertemuan melalui rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan baik secara intern maupun ekstern. Pertemuan ini bertujuan agar setiap unit yang berkaitan didalam penyelengaraan program kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tersebut dapat mengetahui segala informasi yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja dan tujuan yang telah disusun dapat dicapai. Namun kenyataan pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang agenda rapat koordinasi yang dilakukan dalam Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sendiri maupun dengan Satuan Polisi Pamong Praja belum tersusun dan teragenda dengan baik. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, maka dapat diketahui mengenai rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2011 hanya dilakukan 1 (satu ) kali dalam sebulan dan itupun dalam beberapa bulan saja tidak berkelanjutan melaksanakan rapat koordinasi. Artinya pelaksanaaan rapat koordinasi belum maksimal untuk membahas masalah-masalah yang terjadi serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan program kerja. Pelaksanaan rapat koordinasi yang tidak efektif yang mengakibatkan sampainya informasi-informasi apa yang terjadi dilapangan. Seperti hasil pengamatan penulis di lapangan masih banyaknya masyarakat Kota Padang Panjang yang merokok di tepi jalan umum, dan masih ada pemasangan spanduk yang bermerek rokok yang di pajang di toko-toko. Dan ini merupakan pelanggaran terhadap Perdako No. 8 Tahun 2009 tentang kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok. Menurut Handayaningrat (1985 : 88), koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda agar kegiatan itu selesai pada waktunya. Sedangkan menurut Brech dalam (Hasibuan, 2007 : 85), koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007 : 85). METODE Menurut Haiman dalam (Manullang, 2008 : 3), manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya menurut Massie dalam (Arsyad, 2003 : 1-2), manajemen adalah suatu proses dimana suatu kelompok secara kerjasama mengarahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut mencakup tehnik-tehnik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktivitas orang-orang lain menuju tercapainya tujuan bersama; para manajer sendiri jarang melakukan aktivitas-aktivitas dimaksud. Manajemen ada dikarenakan adanya pekerjaan individu dan kelompok di dalam organisasi yang harus dikoordinasikan, sedangkan perencanaan merupakan salah satu teknik yang terpenting untuk menjalankan upaya yang dikoordinasikan tersebut (Kusnadi, 2002 : 82). Dalam perencanaan suatu perusahaan atau kegiatan apa pun, perencanaan meliputi berbagai bidang/kegiatan dimana tanpa koordinasi yang baik dapat menimbulkan benturan-benturan yang akibatnya dapat cukup parah. Oleh karen itu koordinasi dalam perencanaan mutlak diperlukan (Nitisemito, 34).
Menurut (Manullang, 2008 : 12), coordinating atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan coaching (pelatihan) dan bila perlu memberi teguran. Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengupayakan agar kegiatan yang ada dalam perusahaan berjalan seirama untuk mencapai tujuan perusahaan (Harahap, 2004 : 5). Sedangkan menurut (Nitisemito, 96), koordinasi adalah tindakan seorang manajer untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas/pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang/bagian yang satu dengan seseorang/bagian yang lain, sehingga diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran, ketidaktepatan, serta dobel pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang ditemui dilapangan. Teory yang dipakai merupakan teori gabungan dari teori Henry Fayol dan Horold Koontz dan Cyrill O’ Donel koordinasi dengan mempengaruhi beberapa indikator seperti kerjasama, mengetahui tugas masing-masing, koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan dan adanya pertemuan rapat. Lokasi dari penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang. Hal ini dikarenakan, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam penciptaan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok, dimana target yang ditetapkan untuk tertib rokok tidak terealisasi dengan baik sehingga salah satu program Dinas Kesehatan tidak bisa tercapai, yaitu “pengembangan lingkungan dan udara sehat”. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dan Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan satu orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2003 : 97). Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang ditemui dilapangan. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu. Langkah-langkah itu adalah dengan mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian digolongkan menurut jenis dan spesifikasinya. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan uraian serta penjelesan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisa ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian.
HASIL Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas rokok dan kawasan tertib rokok diundangkan pada tanggal 17 Maret 2009 dengan tujuan menekan angka perokok dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan linkungan udara yang sehat. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas rokok dan kawasan tertib rokok dilibatkan beberapa instansi / SPKP yang ada di kota padang panjang. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas rokok dan kawasan tertib rokok awalnya diperuntukan hanya bagi pegawai negeri sipil kota padang panjang, seiring jalannya waktu baru diterapkan kepada masyarakat. Adapun pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas rokok dan kawasan tertib rokok yaitu, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Hokum Kota. Pihak- pihak terkait tersebut harus memiliki kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan, memiliki tanggungjawab dan memiliki strategi yang bisa diterapkan. Dalam hal ini pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Rokok dan Kawasan Tertib Rokok salah satu strategi yang diterapkan adlah adanya koordinasi yang baik, dimana koordinasi pada objek kegiatan tertentu agar berjalan dengan baik sesuai tujuan yang sudah direncanakan. Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang merupakan salah satu instansi yang membantu pemerintah dalam pelaksanaan menciptakan kawasan bebas rokok dan kawasan tertib rokok.. Kepala Dinas Kesehatan merupakan perpanjangan tangan dari walikota dalam pelaksanaan tertib rokok. Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan bawahannya dan bagian instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Kota dan instansi lainnya. Koordinasi dalam penelitian ini didefenisikan sebagai pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi sangat dibutuhkan oleh pegawai, sebab tanpa adanya koordinasi setiap pegawai tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri. Untuk itu koordinasi sangat dibutuhkan. Adapun manfaat dari koordinasi yang baik dalam suatu organisasi yaitu, antara lain: 1. Tanpa koordinasi akan dapat menumbuhkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satu bagian atau jabatannya merupakan yang paling penting. 2. Tanpa koordinasi akan dapat mengakibatkan timbulnya pertentangan antar satu bagian dengan bagian yang lainnya. 3. Tanpa koordinasi akan dapat menimbulkan kurangnya tingkat kesadaran diantara bagian untuk saling bekerja sama. 4. Tanpa koordinasi tidak dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar bagian. Dalam melaksanakan koordinasi suatu organisasi dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang harus memiliki pedoman, seperti: a. Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri.
b. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi. c. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya. d. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi instansional, dengan wujud saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindari saling tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lain. Dengan adanya pedoman dalam melaksanakan koordinasi dalam hal ini ini Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang diharapkan koordinasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai. PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan Koordinasi Menciptakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang Kegiatan koordinasi pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok akan penulis tinjau dari beberapa segi dengan menggabungkan beberapa teori yaitu: a. Komunikasi Komunikasi dapat menbantu pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat oleh tim terpadu. Dari komunikasi ini diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan pelaksanaan Perdako No. 8 Tahun 2009 mengerti akan tujuan dari perencanaan yang telah dibuat. Dimana komunikasi merupakan alat untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang. Dari komunikasi ini diharapkan para pihakpihak yang terkait dalam pelaksanaan Perdako mengerti akan pentingnya koordinasi. Agar dalam pelaksanaan koordinasi terdapat keselarasan, keserasian dan kerja sama yang baik, maka seluruh pihak terkait pelaksanaan perdako harus mampu mengkomunikasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Perdako No. 8 Tahun 2009. Komunikasi yang dilakukan dalam koordinasi oleh Dinas Kesehatan Dengan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan beberapa cara. Hal ini didukung oleh wawancara peneliti dengan beberapa sumber, seperti: “Yang pertama secara formal memerlukan rapat, dan secara informal sehari-hari kita bisa ketemu dengan kopi morning misalnya, bisa juga dengan telepon” . (Wawancara dengan Kepala Bidang Promosi Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 17 Desember 2012). Komunikasi dari penjelasan diatas secara formal dilakukan dengan rapat dan sedangkan secara informal dailkukan dengan ketemu kopi morning. Bagaimana komunikasi yang dilakukan diungkap juga oleh Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja:
“baik, cukup baik komunikasi kita dengan Dinas Kesehatan. Biasa dengan telepon saja, itulah yang saya bilang hubungan kita baik, bagaimana kita ketemu bukan aja di kantor, diluar kita juga ketemu membicarakanitu. Gak perlu pakai surat dulu, surat tetap tapi koordinasi kita tetap0 lancar”.( Wawancara dengan Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang, 19 Desember 2012). Hal tersebut juga diungkapkan oleh pegawai Dinas Kesehatan : “Hubungan kami ada macam-macam untuk menyatukan visi dan misi kami dilapangan. Biasa secara pertemuan dilapangan, juga pertemuan - pertemuan apel sebelum terjun kelapangan”. (Wawancara dengan Pegawai Fungsional Umum Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 18 Desember 2012). Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dari segi komunikasinya efektif, dimana untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak terkait tersebut sehingga dengan adanya komunikasi akan member hasil yang baik karena perintah / intruksi, saran-saran, informasi dan sebagainya dapat disampaikan secara cepat dan jelas. b. Kerja sama Kerja sama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain yang mempunyai tugas dan tujuan yang sama. Kerja sama pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kerja sama dibutuhkan adanya saling pegertian dari setiap personil yang bertugas maupun antara instansi yang terkait. Kesatuan tindakan adalah penyatuan tindakan yang diatur oleh pimpinan untuk menciptakan keserasian dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini bisa dilihat dari tanpa adanya kesatuan tindakan antara bagian yang bertugas, usaha pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok akan sulit dilakukan. Jika ada sesuatu yang ingin dilakukan oleh Dinas Kesehatan, satuan polisi pamong praja harus melakukan tindakan yang sama juga. Apakah tindakan yang bapak lakukan telah selaras dengan tujuan yang diinginkan bersama dan kesatuan tindakan diantara yang saling berkoordinasi? “Intinya disitu selaras dan sesuai denagn aturan main dan undangundang juga. Inrinya tidak ada hambatan. Itu yang saya bilang karna kita sudah berkelanjutan dalam pelaksanaan, kecuali dalam pengambilan keputusan, kalau udah rutin dilakukan kan sudah terbiasa” . (Wawancara Kepala Bidang Promosi Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 17 Desember 2012). Pernyataan diatas didukung dengan hasil wawancara berikut ini:
“Tindakan yang dilakukan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah ada seperti ditemukan orang yang merokok ditempat yang telah dilarang kita peringati dulu, mengajak agar mengikuti peraturan”.( Wawancara dengan Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang, 19 Desember 2012). Dan diperjelas dengan keterangan dibawah ini yang menyatakan: “Kalau selama kita turun kelapangan, dilapangan berjalan dengan lancar, karena masing-masing instansi mempunyai pedoman untuk diterapkan.”. (Wawancara dengan Pegawai Fungsional Umum Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 18 Desember 2012). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, untuk mencapai tindakan yang selaras dan kesatuan tindakan setiap anggota instansi yang terkait dituntut untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Tindakan selaras dan kesatuan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan seseuai dengan peraturan dan pedoman yang ada. c. Pembagian Tugas Mengetahui tugas masing-masing dalam hal ini adanya pembagian tugas antara anggota Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan adnya pengetahuan tentang tugas yang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Yang termasuk dalam hal ini adanya rincian atau uraian tugas. Untuk mengetahui apakah setiap anggota yang ikut pelaksanaan mengetahui tugasmya masing-masing dapat dilihat melalui kutipan wawancara dibawah ini: Apakah petugas telah mengetahui tugasnya masing-masing dalam menjalankan tugasnya? “Sudah, hal itu sudah saya bilang dalam tim itu adnya kewenangan, misal dalam pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok anggota saya bertemu orang yang sedang merokok di atas angkutan umum, saya tidak mempunyai kewenangan apa-apa” (Wawancara Kepala Bidang Promosi Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 17 Desember 2012). Pernyataan tentang mengetahui tugas masing-masing diatas juga dijelaskan oleh salah seorang personil Satuan Pamong Praja bagaimana ia mengetahui tugasnya: “Didalam kesatuan terdapat pendidikan umum yang dibrikan kepada setiap pegawai. Setelah itu pembagian satuan akan diberikan pendidikan kejuruan tentang kesatuan masing-masing”. (Wawancara dengan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang, 19 desember 2012).
Penjelasan di atas juga di jelaskan oleh seorang pegawai Dinas Kesehatan: “Kami diberikan pelatihan pada saat masuk disini, nanti kalau yang udah pegawai baru kadang mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, anggota pada bagian ini kebanyakan merupakan honorer dan siswa magang yang dibekali dengan pengetahuan dasar dan pengarahan pada setiap kegiatan” (Wawancara dengan Pegawai Fungsional Umum Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 18 Desember 2012). Dari hasil wawancara dapat disumpulakan bahwa petugas mengetahui tugasnya hanya dari pelatihan dasar diadakan pada awal masuk di kesatuan, masih banyak pegawai baru dan pegawai honorer yang di arahkan setiap kegiatan. Karena koordinasi berjalan dengan baik bila semua pihak mengetahui tugas masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih. d. Pertemuan / Rapat Pertemuan melalui rapat antara pihak Dinas Kesehatan dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja terkait berfungsi sebagai sarana membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi dan usulan-usulan dari tim dapat disampaikan sebagai bahan untuk pertimbangan bagi tim dalam menjalankan tugas. Rapat juga berguna agar hubungan antara anggota tim terpadu tercipta hubungan yang terkait dan jelas secara keseluruhan yang dapat mendorong terjadinya koordinasi yang baik. Selain itu dengan adanya pertemuan melalui rapat-rapat juga dapat mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam koordinasi dibutuhkan rapat yang merupakan tempat penyatuan tugas bersama yang akan dilakukan. Rapat dapat digunakan sebagai pengevaluasian. Pelaksanaan pertemuan penting dilakukan dalam artian pelaksanaan rapat yang berjalan terus menerus dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan yang berguna bagi terciptanya koordinasi yang baik dan melibatkan seluruh unsur yang terkait. Untuk melihat pertemuan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak terkait, dapat dillihat melalui hasil wawancara dibawah ini: Berapa kali pertemuan rapat koordinasi dilakukan dalam memecahkan masalah ketertiban dan siapa aja yang terlibat dalam rapat ? “Kalau kami awalnya diawal tahun, untuk menundudukkan kegiatan sepanjang tahun, udah dibicarakan disitu. Kecuali evaluasi itu informal, lebih banyak informal misalnya masukan dari stockholder. Dalam rapat yang datang pimpinan, bapak-bapak dari bagian hukum kota, kalau memerlukan kebijakan itu datang semua, karena pertanggung jawabannya berat”.( Wawancara dengan Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang, 19 Desember 2012). Rapat yang dilakukan yang diawal untuk menundudukan kegiatan yang dilanjutkan dengan pertemuan secara informal. Juga dijelaskan bagaimana agenda rapat yang dilakukan dipertegas oleh hasil wawancara dengan Kabid Promkes Dinas Kesehatan:
“Begini,, rapat itu tidak terjadwal, kita melihat kebutuhan, kapan dibutuhkan, kapan perlu kita evaluasi kita rapatkan, artinya tidak ditentukan secara pasti. Biasanya setiap kita rapat koordinasi itu mengundang orang yang terlibat dalam pelaksanaan tertib rokok. Kebanyakan undangan dari Dinas Kesehatan” (Wawancara Kepala Bidang Promosi Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 17 Desember 2012). Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pertemuan melalui rapat tidak berjalan dengan baik, itu dilihat dari rapatnya dilakukan pada awal tahun dan apabila dibutuhkan. Bahkan untuk rapat evaluasi kebanyakan dilakukan dengan pertemuan secara informal. 2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Koordinasi Menciptakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang Telah diketahui sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi pelaksanaan tertib rokok di Kota Padang Panjang. Setelah penulis melakukan serangkaian kegiatan berupa observasi dan wawancara, maka penulis akanmenjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tertib rokok pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi pelaksanaan tertib rokok pada Dinas KesehatanKota Padang Panjang adalah sebagai berikut: 1. Sanksi Faktor yang sangat berpengaruh dalam koordinasi pelaksanaan tertib rokok di Kota Padang Panjang yaitu tidak berjalannya sanksi yang dibuat oleh pemerintah, hal ini di dukung melalui hasil wawancara dengan kabid promkes Dinas Kesehatan: Bagaimana sanksi bagi para pelanggar penertiban rokok dan apa bentuk sanksinya ? “Sanksi yang diberikan hanya berbentuk sanksi administrative bagi pegawai yang melakukan pelanggaran, sedangkan bagi masyarakat hanya teguran, belum ada sanksi yang ditetapkan”.(Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 17 Desember 2012). Hal sama juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan : Pelaksanaan tertib rokok di Kota Padang Panjang sudah berlangsung selama tiga tahun, tetapi sanksi bagi para pelanggar belum juga berjalan dengan lancar, keteguran yang kita berikan kepada para pelanggar tidak menbuat masyarakat jera, terkadang masyarakat tersebut tahu akan larangan tetapi tidak juga mengindahkan peraturan tersebut”. (Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas KesehatanKota Padang Panjang, 18 Desember 2012).
Pendapat di atas dikuatkan oleh wawancara dengan pegawai Dinas Kesehatan sebagai berikut : “Susah bagi kami menerapkan sanksi untuk masyarakat karna dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas rokok dan Kawasan Tertib Rokok kelanjutan sanksi tidak dipaparkan dengan jelas”. (Wawancara dengan Pegawai Fungsional Umum Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 18 desember 2012). Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disumpulkan bahwa, terlihat bahwa sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah belum berjalan sepenuhnya dan sanksi tersebut masih lemah sehingga membuat masyarakat senantiasa untuk melanggarnya. 2. Pencocokan Waktu Pelaksanaan koordinasi yang melibatkan beberapa instansi mengakibatkan penyesuaian waktu yang tetap sangat mempengaruhi. Dimana instansi tersebut mempunyai tugas-tugas yang lain harus dikerjakan juga. Hal ini menyebabkan koordinasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan informan, sebagai berikut : “Saya kira untuk hambatan koordinasi tidak ada, cuma mungkin ya gini pencocokan waktu, karena melibatkan beberapa instansi yang terkait” (Wawancara dengan Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang, 19 desember 2012). Pencocokan waktu antara instansi yang terkait menjadi hambatan, juga disampaikan oleh pegawai fungsional umum Dinas Kesehatan : “kita aja di Dinas Kesehatan ada regu-regu atau tim, begitu juga dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak lain. Jadi pencocokan waktu juga sulit dilakukan”(Wawancara dengan Pegawai Fungsional Umum Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 18 desember 2012). Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disumpulkan bahwa, hambatan koordinasi juga datang dari penyesuaian waktu antara instansi yang terkait sehingga mengharuskan mencari waktu yang tepat dalam pelaksanaannya. Dalam mengatasi hal tersebut dasarankan kepada instansi yang terkait supaya saling meluangkan waktunya untuk melakukan koordinasi. Ini berhubungan dengan perencanaan yang sama semakin baik dan terincinya rencana maka akan semakin mudah melaksanakan koordinasi. 3. Pimpinan Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan organisasi. Oleh karena itu, koordinasi merupakan tugas seorang pimpinan. Pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila pimpinan dan bawahan tidak melakukan kerja sama. Oleh karena itu, maka kerja sama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi. Selain kerja sama komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan juga harus diperthankan agar tercipta koordinasi yang baik juga.
Untuk melihat kemampuan seorang pimpinan dalam melakukan koordinasi dilihat dari keberhasilan kerja sama yang dilakukan antara pimpinan dan bawahan. Keterbukaan pimpinan dalam hal ini gaya kepemimpinan, pengertian pimpinan kepada bawahannya dan tanggung jawab pimpinan terhadap tugas-tugas yang dilakukan bawahannya. Ini berhubungan juga untuk menbuat semua kelompok mau bekerja sama dan bergairah untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan dan usahausaha pengorganisasian. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemui di lapangan, baik itu bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait masalah penertiban rokok maupun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan koordinasi dalam menciptakan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang terdapat pada Dinas Kesehatan dan satuan polisi pamong praja kurang terlaksana dengan maksimal. Hal ini di buktikan dengan terencananya agenda rapat koordinasi. Selain itu juga didukung oleh beberapa hal lainnya, seperti dari kerja sama yang serasi masih terdapat ketidakcocokan waktu. Dari segi mengetahui tugas masing-masing yang belum dipahami oleh semua anggota, lemahnya sanksi serta pencocokan waktu diantara pihak yang terkait dalam menciptakan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok. SIMPULAN Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan key informan serta beberapa informan susulan dan dilihat dari kesemua indikator yang telah disajikan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan koordinasi menciptakan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok di kota padang panjang masih “kurang efektif” hal ini bisa dilihat: 1. Pelaksanaan koordinasi menciptakan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok di Kota Padang Panjang dilihat dari indikator komunikasi, kerja sama pembagian tugas, adanya pertemuan rapat masih kurang efektif. Walaupun sudah terdapat pedoman dan rincian tugas dalam menjalankan tugas, tapi masih dapat kekurangan seperti kurang pemahaman petugas dalam pelaksanaan tugas karena hanya sbagian petugas yang diberi pelatihan khusus dan rapat yang dilakukan tidak terjadwal dan terencana. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi menciptakan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok di Kota Padang Panjang, seperti faktor sanksi yang belum berjalan efektif. Faktor pencocokan waktu menentukan lancarnya koordinasi yang dilakukan karena instansi yang terkait juga mempunyai tugas-tugas yang lain. Pencocokan waktu diantara instansi yang terkait akan mempermudah hubungan komunikasi dalam berkoordinasi. Faktor pemimpin, pelaksana koordinasi dalam menciptakan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok akan mudah dicapai jika pemimpin mengayomi bawahannya. Karena hubungan emosional antara pimpinan dengan bawahan yang berimbas pada peningkatan kerja, maka juga dengan itu terwujud sebuah koordinasi yang baik.
DAFTAR PUSTAKA Buku Arsyad, Azhar. 2003. Pokok-Pokok Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinam Dan Eksekutif.yogyakarta:pustaka pelajar. Brantas. 2009. Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta. Handayaningrat, Soewarno. 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen. Jakarta:CV Gunung Agung. Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen Edisi Kedua Cetakan Kedelapanbelas. Yogyakarta: BPFE-yogyakarta. Harahap, Sofyan Syafri. 2004. System Pengawasan Manajemen. Jakarta: PT. Pustaka Quantum. Hasibuan, Melayu S.P. 2007. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi Cetakan Keenam. Jakarta: bumi aksara. Koonzt, Harold dan Cyrill O’donnei. 1989. Managemen. Jakarta : Erlangga. Maleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif Edisirevisi. Bandung: PT Remja Rosdakarya. Manullang, M. 2008. Dasar-dasar Manajemen.Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press. Marnis. 2008. Pengantar Manajemen. Pekanbaru: Unri Press. Sugiono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Sutarto. 1987. Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press. Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2004. 36 Kasus Kebijakan Public Asli INDONESIA. Yogyakarta: BPFE. Terry, George r. 1977. Princply Of Management Eight Edition. Homewood Illinois: Richard D Irwin. (Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan oleh winardi dengan judul asas-asas manajemen). Tahun 2006. Bandung: P.T. Alumni. DOKUMEN Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang. Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang.
