PELAKSANAAN KONSTRUKSI III

PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project BAB II LATAR BELAKANG PROYEK II.1.

URAIAN UMUM Langkah pertama dalam menyusun Konsep Perencanaan sebuah

proyek adalah untuk mengetahui segala aspek dari proyek tersebut yang nantinya dibutuhkan dalam proses perencanaan. Dan untuk menjabarkan apa saja aspek yang diperlukan dalam perencanaan proyek ini, penulis menggunakan sistem ‘4W = 1W + 1H’ , yaitu sebagai berikut : 1. What /Apa  Apa proyek yang akan direncanakan ?  Apa saja dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar dari pelaksanaan proyek tersebut ?  Apa saja jenis Perizinan yang perlu diurus dalam proyek tersebut ? 2. When /Kapan  Kapan Proyek tersebut dimulai ?  Kapan Proyek tersebut selesai ? 3. Where /Dimana  Dimana Proyek tersebut akan dilaksanakan ? 4. Who /Siapa  Siapa saja pihak yang terkait dalam Proyek tersebut ? Dari

4W

diatas

maka

penulis

sebagai

Konseptor

Perencana

mendapatkan 1W + 1H, yaitu : 5. Why /Kenapa  Kenapa proyek tersebut layak untuk dilaksanakan ? 6. How /Bagaimana  Bagaimana caranya agar proyek tersebut dapat terlaksana dengan se-efisien mungkin ? Dalam hal ini, ‘4W’ merupakan gambaran besar dari apa yang akan dibahas dalam bab 2 (dua). Penulisan bab 2 (dua) adalah sebagai usaha

ISTN / FTSP / ANGKATAN 2012

PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project dari penyusun untuk mengerti dan mengetahui tentang MRA-MMJ Pipeline Project secara keseluruhan dan dalam konteks yang diperlukan untuk proses perencanaan.

II.2.

GAMBARAN UMUM PROYEK Nama proyek yang menjadi studi kasus laporan kerja praktek ini adalah MRA-MMJ

Pipeline Project. PT PHE ONWJ berencana memasang pipa baru berupa Main Oil Line untuk memastikan kontinuitas proses produksi. Terdapat pipa 8 inchi yang telah terpasang diantara Platform MRA dan Platform MMJ yang akan beralih fungsi menjadi penyalur gas dari Production Separator 6.6 MMSCFD dan pipa crude oil baru yang akan mentransfer crude oil dari 5500 BFPD Production Separator dengan 10% water cut menuju Atmospheric Separator pada MMF. Saat ini, produksi fluid berada dalam angka 2700 BOPD dan 140 MMSCFD yang berasal dari pipa 8 inchi MRA-MMJ dengan panjang 6.8 km. Produksi di masa depan direncanakan akan mencapai angka 4500 BOPD (5000 BFPD dengan pengurangan air sebesar 10%) dengan menambah sumur baru dan mengembangkan oil residu di reservoir menuju gas lift field wide implementation. Untuk menyesuaikan dengan strategi penaikan produksi, PHE ONWJ akan melakukan pemasangan production separator pada platform MRA untuk memisahkan gas dan liquid untuk disalurkan ke pipa masing-masing.

II.3.

LINGKUNGAN PROYEK Dengan mengetahui lingkungan dimana Offshore Pipeline akan

diletakkan maka konseptor perencana dapat mengumpulkan informasi mengenai letak geografis, keadaan perairan, iklim & cuaca, keadaan lalu lintas, serta keadaan sosial ekonomi lingkungan tersebut. Informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan berbagai jenis prosedur pelaksanaan, yaitu diantaranya adalah : 1. Prosedur pelaksanaan transportasi kapal tongkang (barge) 2. Prosedur pelaksanaan instalasi Offshore Pipeline 3. Prosedur AMDAL


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project 4. Prosedur Pengurusan Izin Lingkungan 5. Perencanaan Keuangan (Cash Flow) II.3.1. Lingkungan Fisik 1. Letak Geografis Area kerja dari PHE-ONWJ terbentang dari cirebon di sebelah timur dan membentang hingga kepulauan seribu di sebelah barat, sekitar 50 mil dari pantai. Lokasi MRA berada di bagian barat dari lokasi Lepas Pantai Utara Jawa Barat/Offshore North West Java (ONWJ) Lapangan ini telah berproduksi dari 1984, memiliki 6 sumur dengan 5 sumur yang berproduksi secara aktif. Platform jenis MRA adalah instalasi tanpa awak (unmanned installation) dengan struktur tripod. Infrastruktur ini terdiri dari kepala sumur dan manifold, sump tank, sump pump, pig launcher gas lift system (in situ) dan fasilitas terkait seperti sistem pengeringan, sistem instrumen gas dan sebagainya. Fluida berbagai fase dari produser secara kontinu bercampur di production header dan dikirim ke platform MMJ untuk pemisahan berlanjut antara gas dengan liquid.

Gambar 2.1. Lokasi Area Mike-Mike, Lepas Pantai Utara Jawa Barat 2. Kondisi Hidro-Oseanografi

a. Bathimetri


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project Kedalaman perairan di sekitar lokasi rencana kegiatan adalah 20 m dicapai pada jarak kurang lebih 100 m hingga 250 m dari garis pantai. Topografi garis pantai sepanjang lokasi studi secara umum landai.

Tabel 2.1. Kedalaman dan Koordinat Area Platform b. Pasang surut Pasang surut di perairan pantai calon lokasi kilang memiliki beda tinggi air pasang dan air surut berkisar antara 100 sampai 120 cm. Tipe pasang surut daerah tersebut adalah semidiurnal dengan dua kali pasang dan dua kali surut dalam satu hari. c. Gelombang Kondisi gelombang di lokasi studi relatif kecil dan sangat tenang. Gelombang terlihat antara 0,1 m sampai 0,5 m terjadi di sekitar sore hari. Gelombang maksimum mencapai ketinggian >1,7 m. Gelombang tersebut terjadi pada saat angin musim Timur dan Tenggara atau terjadi pada bulan April sampai bulan Agustus (Atlas Wilayah Pesisir Jawa Barat Utara, 2014). d. Arus Secara umum arus di daerah studi relatif kecil berkisar antara 0,1 sampai 0,9 m/detik. e. Kualitas air laut Kualtias air laut di beberapa lokasi sekitar rencana kegiatan mempunyai kualitas yang relatif baik, namun beberapa parameter melebihi ambang batas baku mutu yaitu sulfide, cadmium, tembaga dan timbal. f.

Sedimentasi melayang dan sedimentasi pantai

Kondisi sedimen melayang di lokasi studi secara umum terlihat sangat jernih yang berarti tidak mengandung sedimen.


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project

3. Biota Air Laut

a. Ikan Pemanfaatan sumber daya alam utama di wilayah lepas pantai utara jawa barat adalah bidang perikanan laut, meliputi perikanan tangkap maupun budidaya laut dan air payau (tambak). Jenis-jenis yang dimanfaatkan tidak hanya ikan saja tetapi juga biota laut berkulit keras seperti udang-udangan, biota laut berkulit lunak seperti cumi, dan rumput laut.

b. Terumbu Karang Sebaran dan luas ekosistem terumbu karang di pesisir utara Jawa Barat hanya terbatas pada beberapa tempat di Kabupaten Karawang, Subang dan Indramayu (Tabel 7.1). Di Indramayu terumbu karang ditemukan di daerah Majakerta dan Pantai di Kecamatan Indramayu serta pulau-pulau yang terdapat di sebelah utara Kota Indramayu seperti Pulau Biawak (Pulau Rakit), P. Gosong, dan Candikia (Rakit Utara) dengan luas 1.235 Ha. Terumbu karang di Kabupaten Karawang terdapat di gugus karang Sedulang dan Sedari yang tersebar berupa gosong karang (patch reefs) dengan kedalam antara 4-12 meter di perairan pesisir sekitar Cilamaya. Sedangkan di Kabupaten Subang terumbu karang tersisa terdapat di daerah Brobos.

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Ciamis 2008;SLHD Kabupaten Karawang, Indramayu 2007; Laporan Profil Pulau-Pulau Kecil : Pulau Biawak, Pulau Rakit Utara, dan Pulau Gosong, Indramayu 2004; Atlas Pesisir Selatan Jawa Barat 2007 Tabel 2.2. Sebaran Terumbu Karang, Lepas Pantai Utara Jawa Barat Kondisi terumbu karang di pesisir utara Jawa Barat secara umum telah rusak, hanya sekitar 5% dalam kondisi sangat baik (BPLHD, 2007). Terumbu karang di Karawang misalnya,


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project sebagian besar telah mati akibat tingginya sedimentasi dan pengambilan karang oleh penduduk setempat sebagai sumber kapur, dan hiasan akuarium. Sementara kerusakan karang di Pulau Biawak dan sekitarnya terjadi akibat penangkapan ikan dengan cara tidak ramah lingkungan yaitu mengunakan bom dan alat tangkap bubu. Dari terumbu karang yang tersisa di pesisir utara, baru ada satu lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah, yaitu Pulau Biawak dan sekitarnya di Kabupaten Indramayu (lihat kotak 1). Berdasarkan UU no. 27 tahun 2007 mengenai Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dimungkinan untuk menetapkan kawasan konservasi laut untuk melindungi sumber daya ikan, tempat persinggahan atau alur migrasi biota laut, wilayah yang diatur adat tertentu dan ekosistem pesisir yang unik atau rentan terhadap perubahan. 4. Iklim dan Cuaca Jawa Barat beriklim tropis dengan curah hujan tinggi, rata-rata curah hujan dalam sebulan adalah 161 milimeter dan 7 hari hujan.Iklim demikian menunjang adanya lahan subur yang berasal dari endapan vulkanis serta banyaknya aliran sungai menyebabkan sebagian besar dari luas tanah yang ada dipergunakan sebagai lahan pertanian. Suhu 90 C di Puncak Gunung Pangrango dan 340 C di Pantai Utara, curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun 5. Kegempaan dan Kemungkinan Tsunami Lokasi Mike Mike Field

terdapat di Zona Gempa Wilayah 2 dengan

kegempangan rendah. Seperti di wilayah Indonesia yang lain dan dari peta kegempaan (seismicity) sejak tahun 1900, wilayah jawa terdapat jalur kegempaan yang cukup padat. Di daerah tersebut pernah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 3 - 7 skala Richter mengingat di daerah tersebut dijumpai sesar-sesar minor. Tsunami bisa terjadi jika terdapat gempa bumi dangkal (pada kedalaman antara 0-33 km) di dasar laut dengan magnitudo > 6,5 skala Richter. Mengingat gempabumi yang terjadi bermagnitudo ≦ 7 skala Richter, maka kemungkinan terjadi tsunami kecil, walaupun daerah tersebut termasuk daerah rawan tsunami (Badan Geologi, 2007).



Gambar 2.2. Wilayah Gempa Indonesia dengan percepatan puncak batuan dasar dengan perioda ulang 500 tahun. II.3.2. Lingkungan Non Fisik 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan usaha migas antara lain pemboran sumur, pengembangan lapangan, pembangunan fasilitas produksi/transmisi dan pengoperasiannya, perawatan sumur dan eksploitasi migas serta pengolahan minyak dan gas yang merupakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Evaluasi kinerja lingkungan untuk kegiatan usaha migas dilakukan dengan mengevaluasi volume tumpuhan minyak yang terjadi, kualitas limbah cair, kualitas udara dan kebisingan serta perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB), perkembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat di daerah operasi kegiatan usaha migas. Mengingat hal di atas, maka perlu dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan seperti yang dirumuskan dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL).


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project Pemantauan dilakukan terhadap tumpuhan minyak, kualitas limbah cair meliputi: kandungan minyak dan lemak, konsentrasi H 2S, konsentrasi COD, dan kandungan amoniak bebas dalam air. Parameter kualitas udara dan kebisingan meliputi: kandungan SO2, kandungan H2S, kandungan NOx , dan tingkat kebisingan yang ditimbulkan dari aktivitas migas tersebut.

a. Tumpahan Minyak Pelaksanaan kegiatan usaha migas, pada hakekatnya merupakan kegiatan yang memiliki standar operasional prosedur (SOP), dimana setiap rangkaian kegiatan memiliki prosedur yang baku, mulai tahap persiapan hingga pasca operasi, begitu juga kondisi emergency. Pelaksanaan kegiatan migas terdiri dari empat tahapan baik di darat maupun di laut yakni: 1) tahap pra konstruksi, 2) tahap konstruksi, 3) tahap operasi dan 4) tahap pasca operasi. Pada beberapa tahapan kegiatan, berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti dari limbah hasil proses produksi yang dihasilkan maupun dari kejadian emergency. Bahan-bahan yang menjadi limbah dari sisa hasil produksi dan emergency tersebut dapat menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Pada tahap operasi potensi tumpahan minyak dapat terjadi melalui kebocoran pipa dan semburan liar sewaktu pengeboran sumur produksi. Sedangkan pada tahap pasca operasi, tumpuhan minyak dapat terjadi sewaktu pengapalan dan pengangkutan. Tumpahan minyak tersebut dapat berdampak secara langsung terhadap ekosistem dan lingkungan hidup serta manusia yang ada disekitarnya. Besaran dampak akibat tumpahan minyak sangat ditentukan oleh volume dan frekuensi tumpahan yang terjadi. Potensi tumpahan minyak juga dapat terjadi pada operasi hilir atau pemasaran/niaga, baik dari transportasi melalui pipa maupun kapal. Sesungguhnya tumpuhan minyak yang terjadi, umumnya merupakan kejadian emergency, yang terjadi karena kebocoran atau pecahnya tanker. Tumpahan minyak dapat menimbulkan dampak pencemaran bahkan kerusakan lingkungan hidup bila tidak ditanggulangi dengan segera, karena lapisan minyak yang menutupi permukaan air dapat menyebabkan kurangnya cahaya yang masuk kedalam perairan, sehingga fotosintensis


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project tidak terjadi dan berdampak terhadap matinya berbagai biota perairan, termasuk matinya terumbu karang. Jika tumpuhan minyak menutupi akar mangrove serta tumbuhan hijau di daratan. Tumpahan minyak tersebut menutupi akar nafas dari mangrove, sehingga mangrove mengalami kekurangan oksigen dan akhirnya mengalami kematian (Dahuri et al.,1996).

b. Kualitas Limbah Cair Salah satu hasil sampingan dari kegiatan industri migas adalah limbah cair dengan kadar minyak yang tinggi, limbah cair ini dapat mencemari terhadap perairan di sekitarnya, dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas air apabila dibuang secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Untuk mengurangi kadar minyak yang tinggi tersebut maka diperlukan suatu sistem pengolahan (Effendi, 2003). Kualitas air digunakan baku mutu kualitas air limbah untuk kegiatan usaha migas yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan menteri negara lingkungan hidup No. 42 tahun 1996 tentang baku mutu limbah bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas serta panas bumi. Parameter kualitas limbah cair yang dianalisis yakni minyak dan lemak, COD, sulfida dan amoniak

 Minyak dan Lemak Kandungan minyak dan lemak dalam perairan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain: pembersihan dan pencucian kapal tangker (water blase), pengeboran minyak di dekat perairan, kebocoran kapal pengangkut minyak serta sumber-sumber lainnya seperti buangan pabrik. Hal tersebut, disebabkan karena minyak tidak larut dalam air, sehingga apabila terjadi tumpahan minyak di perairan maka, minyak akan mengapung dan dalam beberapa hari akan mengalami penguapan dan mengalami emulsifikasi yang akhirnya air dan minyak dapat bercampur.

 Hidrogen Sulfida


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project Senyawa hidrogen sulfida (H2S) merupakan senyawa yang terbentuk dari

penguraian anaerobik terhadap senyawa yang mengandung

belerang. Senyawa ini akan menimbulkan bau dan warna terhadap badan air dimana H2S ini bersifat racun terhadap biota perairan. Baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH No. 42 tahun 1996 untuk bahan pencemar adalah 1,0 mg/l.

 Kebutuhan Oksigen Kimiawi Kebutuhan

oksigen

kimiawi/chemical

oxygen

demand

(COD)

menunjukkan kandungan bahan organik dan anorganik yang dapat didegradasi dan dinyatakan dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses degradasinya. Makin tinggi nilai COD pada badan air (air permukaan) dan air limbah maka kualitas air tersebut makin buruk. COD menggambarkan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi,

baik yang dapat

didegradasi secara biologi (biodegradable) maupun yang sukar didegradasi secara non biologi (non biodegradable) menjadi CO2 dan H2O (Effendi, 2003).

 Amoniak Bebas Amoniak dalam air permukaan (badan air) dapat berasal dari hasil degradasi

baik secara aerobik maupun anaerobik, bahan yang

mengandung unsur nitrogen misalnya protein. Adanya amoniak dalam air permukaan dapat menimbulkan bau. Batas maksimum amoniak yang diperbolehkan berdasarkan Kepmen LH No. 42 tahun 1996 adalah 10 mg/l.

c. Kualitas Udara dan Kebisingan Udara adalah media pencampur untuk limbah gas. Limbah gas atau asap yang diproduksi dari sisa pembakaran dan kendaraan bermotor, gas buangan keluar menempati ruang atmosfir yang selanjutnya bercampur dengan asap hasil pembakaran dan udara. Secara alamiah


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project udara mengandung unsur kimia seperti O 2, N2, NO2, CO2, H2 dan lainlain. Penambahan gas kedalam udara melampaui kandungan alami akibat kegiatan manusia khususnya

dalam pembukaan lahan,

pertambangan dan kegiatan migas dapat menimbulkan polusi yang akan menurunkan kualitas udara. Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu partikel dan gas. Partikel adalah butiran halus yang masih mungkin terlibat dengan mata telanjang seperti uap air, debu, asap, kabut dan fume, namun yang dikaji dalam penelitian ini hanya partikel debu. Sedangkan pencemaran berbentuk gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman (untuk gas tertentu) atau akibat langsung antara lain SO 2, Nox, CO, CO2, hidrogen dan lain-lain.

 Kandungan SO2 Kandungan SO2 di udara diduga berasal dari bocoran gas alam pada SKG, bocoran dari separator minyak pada stasiun pengumpul, sisa pembakaran pada flare dan genset.

 Kandungan H2S Kandungan SO2 di udara diduga berasal dari bocoran gas alam pada SKG, bocoran dari separator minyak pada stasiun pengumpul, sisa pembakaran pada flare dan genset. Kandungan H2S dapat berasal dari sisa pembakaran pada

flare atau pada genset dan sisa tumpahan

minyak mentah yang tercecer maupun pada oil catcher yang menguap akibat dari penguapan oleh panas matahari.

 Kandungan NOX Sumber pembentuk NOx dari kegiatan penambangan minyak dapat berasal dari flare pada gas buangan di daerah pengeboran maupun pada stasiun pengumpul dan dapat berasal dari aktivitas kendaraan operasional dari dan menuju lokasi.



 Kebisingan Pengukuran kualitas udara dan kebisingan dilakukan pada lokasi lapangan minyak dan gas yang sudah beroperasi. Analisis terhadap data kualitas lingkungan yang diperoleh dari lapangan akan selalu didasarkan pada baku mutu lingkungan (BML) yang telah ditetapkan. Sumber bising pada lokasi pemantauan berasal dari kompresor gas pada booster dan SKG, selain dari genset dan pompa. Pemantauan dilakukan hanya untuk kawasan industri (pusat) dengan baku mutu bising (>70 dBA) berdasarkan keputusan menteri LH No. 48 tahun 1996 untuk kawasan industri.

d. Aspek Sosial Ekonomi Aspek sosial ekonomi di dalam penyusunan dokumen AMDAL didasarkan

pada keputusan menteri No. 229 tahun 1996 tentang

pedoman kajian aspek sosial ekonomi. Di dalam keputusan menteri tersebut, salah satu parameter untuk mengukur aspek sosial adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Perkembangan PDRB merupakan salah satu kriteria penilaian keberhasilan pembangunan daerah. Keadaan ekonomi makro regional suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan PDRB, baik dari besaran nilainya maupun perkapita. Distribusi PDRB suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya sumbangan yang diberikan oleh tiap-tiap sektor yang terbagi dalam beberapa sub sektor. Indikator lain yang digunakan untuk mengukur aspek sosial ekonomi pada enam kegiatan usaha migas adalah aspek pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek tersebut merupakan aspek sosial masyarakat yang umumnya banyak digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi sosial masyarakat. Aspek pendidikan dapat diidentifikasi berdasarkan perkembangan jumlah gedung sekolah maupun taraf pendidikan (lamanya sekolah), sedang aspek kesehatan diidentifikasi berdasarkan perkembangan jumlah gedung kesehatan dan tingkat kesehatan masyarakat.



Daerah operasi kegiatan migas oleh PT. PHE ONWJ ; Area Mike-Mike Field berlokasi di Jawa Barat. Maka dari itu perlu dilakukan studi mengenai PDRB, Pendidikan dan kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Ibu kotanya adalah Bandung. Pada tanggal 17 Oktober 2000, sebagian wilayah Jawa Barat dibentuk sebuah provinsi tersendiri, yaitu Provinsi Banten.

Gambar 2.3. Wilayah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat  Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I - 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku

mencapai

Rp

364,53

triliun.

Sementara

pengukuran

berdasarkan harga konstan Rp 292,13 triliun. Ekonomi Jawa Barat triwulan I - 201 5 terhadap triwulan I - 2014 tumbuh 4,93 persen (y-ony) meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 4,55 persen. Badan Pusat Statistik mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada Triwulan I 2015 melampaui nasional. Nasional 4,71 persen sedangkan Jawa Barat 4,93 persen.


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project  Aspek pendidikan Pendidikan di daerah Provinsi Jawa Barat cukup maju diukur oleh banyaknya jumlah Fasilitas Pendidikan yang tersedia, dari mulai Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan tinggi negeri maupun swasta. Telah terdapat 19 (sembilan belas) Perguruan tinggi negeri dan 52 (lima puluh dua) Perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap kondisi SMA di Jawa Barat, pada awal tahun 2015, diketahui ada sekitar 159 kecamatan yang belum memiliki SMA negeri. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat

melaksanakan

pembangunan sekolah SMA baru pada lokasi-lokasi tersebut. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat merupakan hal yang sangat diprioritaskan oleh pemerintahan saat ini, terdapat 10 commond gold yang disusun oleh pemerintah jawa barat dan salah satunya adalah untuk memperluas dan mempermudah akses dan kualitas pendidikan.  Aspek kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau lebih tepatnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terus berupaya setiap tahunnya agar anggaran kesehatan sejumlah 10 persen dari APBD dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya dalam memperbaiki kondisi kesehatan di jawa barat. Dalam rangka mensinergikan program kerja antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota, serta seluruh stakeholder di bidang kesehatan di seluruh Jabar, Dinkes Jabar menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) 2015. Kegiatan ini hakekatnya sebagai media untuk evaluasi kebijakan dan program, koordinasi, sinkronisasi, serta mensinerjikan pembangunan di bidang kesehatan untuk perumusan perencanaan pembangunan bidang kesehatan di Jawa Barat yang berkualitas dan akuntabel, yang pada akhirnya Masyarakat Jawa Barat Sehat Untuk Semua. 2. Hubungan Instansi Terkait

A. Perusahaan Pemilik Proyek



Nama Perusahaan

: PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ)

Alamat Perusahaan

: PHE Tower, Lantai 10 Jl. TB Simatupang Kav. 99, Jakarta-12520

Perwakilan Perusahaan : Untuk Urusan Teknis

Edim Toto Sinulingga/ Ato Suyanto Project Lead/ Project Manager PHE Tower, Lantai 7 Nomor Telepon (+62-21) 7854-3817/3916 Faksimili (+62-21) 7854-3175

Untuk Urusan Kontrak

Rudhi Fuadi Procurement Supply Chain Management PHE Tower, Lantai 5 Nomor Telepon (+62-21) 7854-3432 Faksimili (+62-21) 7854-3094

B. Satuan

Kerja

Khusus

Pelaksana

Kegiatan

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMIGAS)

Alamat Institusi

: Kantor Pusat SKK Migas Gedung Wisma Mulia Lantai 35 Jl. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 PO BOX 4775

Telepon/Fax

: (021) 29241607 / (021) 29249999

Email Humas Peranan Institusi –

Memberikan


: [email protected] : pertimbangan

kepada

Menteri

PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project Energi

dan

Sumber

kebijaksanaannya

Daya

Mineral

atas

hal

penyiapan

dan

dalam

penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama. –

Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama

–

Memberikan

persetujuan

rencana

pengembangan –

Memberikan

persetujuan

rencana

kerja

dan

anggaran –

Melaksanakan

monitoring

dan

melaporkan

kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Dokumen yang harus disiapkan untuk diajukan kepada SKKMIGAS : –

Dokumen berkaitan jumlah anggaran yang diajukan

–

AFE (Approved for Expenditure)

C. PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

Alamat Perusahaan Priok, Telepon

: Jl. Yos Sudarso No. 38-40, Tanjung Jakarta Utara, DKI Jakarta 14320

: (021) 4301017 / (021) 4301703

Peranan Perusahaan : Biro Kiasifikasi secara umum penyediaan jasa untuk kepentingan pihakpihak yang terkait (pemilik, pemerintah, asuransi, bank, dll) didunia kemaritiman/kelautan dengan penilaian tenting kondisi teknis bangunan maritim (kapal, offshore) untuk tercapainya tingkat keselamatan di laut, baik manusia, barang dan pencemaran Iingkungan. Untuk itu, sertifikat kelas yang dikeluarkan oleh biro klasifikasi berperan penting dalam


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project menentukan kelayakan bangunan maritim.

D. Kementrian

Energi

Sumber

Daya

Mineral

Provinsi Jawa Barat

Alamat Institusi

: Jl. Soekarno-Hatta No. 576 Bandung Jawa Barat 40286, Indonesia

Telepon

: +62-22-756-2049

Fax

: +62-22-750-696

Email

: [email protected]

E. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat

Alamat Institusi

: Jl. Naripan No. 25, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111

Telepon

: (022) 4204871

Email

: www.bplhdjabar.go.id

F. Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Barat Alamat Institusi

:

GKN Bandung Jl. Asia Afrika No. 144, Bandung. Telepon / Fax

:

(022) 4230161 Email [email protected]


:


G. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI Alamat Institusi : Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt. 3 Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10207 Telepon

:

021-5704501-04 / 021-5730191 Email

:

[email protected]

H. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut R I

Alamat Institusi

: Jalan Medan Merdeka Barat No. Jakarta Pusat, 10110

I.

Telepon

: 021-3811876

Fax

: 021-3811308

Kementerian Perindustrian

Alamat Institusi

: Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Telepon

: 021-5255509 ext 2737

Fax

J.

: 021-5255609

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Alamat Institusi

:

Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project Website

:

Naker.go.id

K. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Alamat Institusi

: Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telepon

: (021) 34833507

L. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Alamat Institusi

:

Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat 10020 Email

:

[email protected]

M. Kementerian

Hukum

&

HAM

Republik

Indonesia (Kantor Wilayah Jawa Barat) Alamat Institusi : Jalan Jakarta No. 27, Bandung 40272 Telepon

:

(022) 7272185 / (022) 7273898 Website

:

http://jabar.kemenkumham.go.id/

N. TNI Angkatan Laut Alamat Institusi : Jl. Pantai Kuta V No.1 Ancol Timur Jakarta Utara Indonesia Telp / Fax

:

(021) 64714810 / (021) 64714819


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project Email

:

[email protected] id

O. Polri Alamat Institusi : Jl. Soekarno-Hatta, 40613, Indonesia Telepon

:

+62 22 7806392

P. Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Prov. Jawa Barat Alamat Institusi

:

Jl. [email protected] No. 586 Telepon

:

(022) 7562056 Email

:

[email protected]

Q. Badan Koordinasi Penanaman Modal Alamat Institusi

:

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190, P.O. Box 3186, Indonesia Telepon

:

0807 100 2576 (Contact Center) Fax +62 21 5252 008

3. Regulasi dan Perizinan Proyek

A. REGULASI  Peraturan Pemerintah


:

PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project Adapun Peraturan Pemerintah yang terkait dengan usaha minyak dan gas bumi adalah: 1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang analisis 2)

mengenai dampak lingkungan. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang badan

3)

pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum provinsi atau upah

4)

minimum kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 kegiatan usaha hulu

5)

minyak dan gas bumi. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

 Peraturan Menteri Adapun Peraturan Menteri yang terkait dengan usaha minyak dan gas bumi adalah : 1) Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.011/2007 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan 2)

usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi. Peraturan Menteri Keuangan No. 179/PMK.011/2007 tentang penetapan tarif bea masuk atas impor platform pengeboran

3)

atau produksi terapung atau di bawah air. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0008 Tahun 2005 tentang insentif pengembangan lapangan

4)

minyak bumi marginal. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 20 Tahun 2008 tentang pemberlakuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang kegiatan usaha minyak dan gas

5)

bumi secara wajib. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 6 Tahun 2010 tentang pedoman kebijakan peningkatan produksi

6)

minyak dan gas bumi. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

 Keputusan Presiden


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project Adapun Keputusan Presiden yang terkait dengan usaha minyak dan gas bumi adalah : 1) Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1995 tentang 2)

pengikutsertaan tenaga kerja asing di Indonesia. Keputusan Presiden RI No. 46 Tahun 2000 tentang badan koordinasi penempatan tenaga kerja Indonesia.

 Peraturan Presiden Adapun Peraturan Presiden yang terkait dengan usaha minyak dan gas bumi adalah: 1) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 tentang pengalihan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu minyak 2)

dan gas bumi. Peraturan Presiden

No.

9

Tahun

2013 tentang

penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

 Undang-Undang Adapun Undang-Undang yang terkait dengan usaha minyak dan gas bumi adalah: 1) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 2)

konsumen. Undang-undang

RI

No.

28

Tahun

1999

tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, 3)

kolusi, dan nepotisme. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat

4)

Pekerja/Serikat Buruh. Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan

5)

gas bumi. Undang-undang

6)

ketenagakerjaan. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2003 tentang pengesahan

RI

No.

13

Tahun

2003

tentang

ILO Convetion No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce.

 Keputusan Menteri Adapun Keputusan Menteri yang terkait dengan usaha minyak dan gas bumi adalah : 1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3135 K/08/MEM/2012 tentang pengalihan tugas, fungsi, dan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project 2)

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3136 K/73/MEM/2012.

 SKK MIGAS : Pedoman Tata Kerja (PTK) PTK ini memiliki empat tujuan utama, yaitu meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian SKK Migas terhadap rencana kerja pelaksanaan proyek migas; menerapkan tata cara pengajuan usulan proyek migas yang jelas dan terperinci; menerapkan proses evaluasi dokumen usulan pelaksanaan proyek migas yang lebih efektif dan efisien; dan membekali seluruh fungsi di SKK Migas dan Kontraktor KKS dengan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan proyek migas. Berikut beberapa PTK yang diperlukan dalam proyek konstruksi pengembangan MRA-MMJ Pipeline Project : 1) PTK 059/SKKO0000/2015/S0 Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama 2) PTK 007 Revisi Tahun 2015 3) PTK 060 Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan 4) PTK-0043/BP00000/2011/S0

tentang

Prosedur

Perizinan dan Sertifikasi Kegiatan Kebandaran dan Kemaritiman 5) PTK

045_2011_Environmental

Baseline

Assessment (EBA) 6) PTK 044_2012_ Pengelolaan Asuransi BPMIGAS dan K3S

B. PERIZINAN  Izin

Surat

Keterangan

Terdaftar

(SKT)

MIGAS SKT MIGAS adalah Surat Keterangan Terdaftar Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh Ditjen Migas kepada badan usaha yang telah mendaftarkan bidang usahanya sebagai Penunjang Migas di Ditjen Migas. SKT Migas dipersyaratkan kepada badan usaha yang akan mengikuti lelang / tender pemerintah maupun swasta sebagai badan usaha penunjang Migas. Dasar hukum bahwa badan usaha agar


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project terdaftar / mendaftar ulang sebagai Penunjang Migas di Ditjen Migas adalah mengacu pada Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral No. 27 Tanggal 22 Agustus Tahun 2008 Tentang “Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi”.

 Izin AMDAL Proses AMDAL kemudian bersifat wajib (mandatory) untuk dilakukan bagi setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting. AMDAL terdiri atas 4 dokumen , yaitu : 1)

Kerangka acuan (KA), KA adalah dokumen pertama yang berisi pedoman penyusunan ANDAL.

2)

Analisis dampak lingkungan (ANDAL), ANDAL adalah kajian utama tentang dampak besar dan penting dari suatu usaha atau kegiatan.

3)

Rencana pengelolaan lingkungan (RKL), RKL adalah dokumen alternatif solusi yang dibuat dalam pengelolaan dampak lingkungan dari suatu kegiatan.

4)

Rencana pemantuan lingkungan (RPL), RPL adalah dokumen yang berisikan alternatif pemantauan dampak dari suatu kegiatan.

Untuk menghasilkan keempat dokumen tersebut, dilakukan prosedur pelaksanan AMDAL yakni : 1)

Penapisan (screening),

2)

Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat,

3)

Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL, dan penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL (Hendartomo, 2001).

Secara lebih rinci prosedur teknis penyusunan dokumen AMDAL di Indonesia sebagaimana termaksud dalam PP No. 27 tahun 1999 terdiri atas : 1)

Pemrakarsa kegiatan menyampaikan ke instansi yang bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan.

2)

Instansi yang bertanggung jawab berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2001 yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006 tentang kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL.


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project 3)

Pemrakarsa diwajibkan melakukan pengumuman masyarakat dalam waktu 30 hari kerja dan selanjutnya menunggu tanggapan dari masyarakat.

4)

Pemrakarsa menyusun kerangka acuan (KA-ANDAL).

5)

Kerangka acuan dinilai oleh tim teknis, pakar pada sidang komisi.

6)

Komisi AMDAL menerbitkan surat keputusan kelayakan dalam waktu 75 hari kerja.

7)

Pemrakarsa menyusun AMDAL bersama dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemrakarsa.

8)

Dokumen AMDAL dinilai oleh tim teknis dan para pakar pada sidang komisi (sidang komisi 1 dan sidang komisi 2).

9)

AMDAL disetujui dalam jangka 75 hari kerja.

 Izin Ditjen Perhubungan Laut Berikut beberapa kegiatan dalam proyek konstruksi fasilitas migas offshore yang membutuhkan izin dari Ditjen Perhubungan Laut : 1)

Pengangkatan/salvage

2)

Penyelaman/diving

3)

Pengerukan/dredging

4)

Penggelaran pipa, kabel

5)

Anchor Handling

 Izin Khusus Offshore Pipeline 1) Izin lokasi instalasi dan Izin penggelaran pipa lepas pantai, Perusahaan mengirimkan surat kepada DIRJEN MIGAS cq. SUSMAR MIGAS ( Staff Khusus Urusan MARITIM ) dengan melampirkan data lokasi ( bathymetri, latitude, dll ). SUSMAR MIGAS akan melakukan koordinasi dengan HUBLA dan DISHIDROS TNI AL. DIRJEN MIGAS kemudian mengeluarkan izin lokasi platform dan izin penggelaran pipa lepas pantai.SKKP ( Sertifikat Kelayakan Konstruksi PLATFORM ), 2) SKPP ( Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan ) dan SKPI ( Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi ),


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III MRA-MMJ Pipeline Project Perusahaan

mengirimkan

surat

permohonan

untuk

mendapatkan SKPP dan/ kepada DIRJEN MIGAS cq. DIREKTUR TEKNIK MIGAS.


PELAKSANAAN KONSTRUKSI III

Recommend Documents