PELAKSANAAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM PEMBERANTASAN TRAFFICKING IN PERSONS DITINJAU DARI UN TRAFFICKING PROTOCOL TAHUN 2000 (STUDI KASUS MALAYSIA DAN SINGAPURA)
ARTIKEL
Oleh: Reza Novandi 1210012111320 Program Kekhususan Hukum Internasional
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
PELAKSANAAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM PEMBERANTASAN TRAFFICKING IN PERSONS DITINJAU DARI UN TRAFFICKING PROTOCOL TAHUN 2000 (STUDI KASUS MALAYSIA DAN SINGAPURA) Reza Novandi1 Narzif, SH., MH.2 Dwi Astuti Palupi, SH., MH.1 Prodi Ilmu Hukum1 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta1 Prodi Ilmu Hukum2 Fakultas Hukum Universitas Andalas2 (Email:
[email protected])
ABSTRACT Trafficking in persons is one kind of transnational crime that has a special attention in ASEAN. There are no legally binding instrument about overcome the trafficking in persons problem that has been agreed by ASEAN Member States. Consequently, operational mechanism among ASEAN Member States to overcome the trafficking in persons problem is more dominated by informal mechanism, because there are no legal based agreement between them. Based on UN Trafficking Protocol mandate, to establish and promote international cooperation in addition to prevent and combat trafficking in persons, protect and assist the trafficking in persons victims, ASEAN was developing ACTIP. In the process of establishing the ACTIP, ASEAN found some problem such as unable to achieving a consensus decission in ACTIP discussion. This research did by socio-legal methods, which is focusing its analyze by primary data and supported by secondary data. The conclusion from this research is the mechanism of ASEAN cooperation in overcome the trafficking problem is dominated by informal mechanism. There are no provision in the protocol that require the state party to establish the cooperation in formal form. However, in order to promote the cooperation, as well as providing a legal based in any international cooperations, ACTIP is becoming needed in ASEAN region. Keyword: Trafficking in persons, ASEAN Cooperation, UN Trafficking Protocol sebagai kekuasaan yang agung dan mulia.
Pendahuluan Sejak dahulu di berbagai belahan dunia
telah
mengenal
Sehingga banyak orang yang berharap
perdagangan
kelurganya mempunyai keterkaitan dengan
manusia, yaitu dalam bentuk jual beli
keluarga istana. Tidak sedikit orang yang
budak untuk dijadikan pekerja maupun
menyerahkan
budak seksual. Terlebih di belahan dunia
menyerahkan putrinya untuk dijadikan
penganut sistem feodal yang sangat kental
selir raja baik dengan tujuan meningkatkan
dimana kekuasaan raja tidak terbatas,
status keluarganya bagi masyarakat kecil,
perbudakan ataupun perdagangan manusia sangat mudah ditemui. Pada masa itu kekuasaan
raja
digambarkan
sebagai
ataupun
dipaksa
maupun
para
bangsawan
yang ingin
menunjukkan kesetiaannya pada raja1. Apa yang terjadi pada masa feodal tidaklah
menunjukkan
keberadaan
memberantas, atau memerangi kejahatan transnasional dan terorganisasi termasuk kejahatan trafficking in persons adalah dengan
melakukan
kerjasama
dengan
perdagangan manusia seperti yang terjadi
negara lain baik secara bilateral maupun
di era modern ini, namun apa yang
multilateral5.
dilakukan pada masa itu telah memberikan
Perhatian masyarakat internasional
landasan bagi perkembangan perdagangan
terhadap
manusia
terorganisir
yang
ada
pada
masa-masa
kejahatan
transnasional
maupun
kejahatan
selanjutnya hingga kini2. Pengeksploitasian
perdagangan manusia saat ini terbukti
manusia untuk tujuan-tujuan perbudakan
dengan
seksual maupun kerja paksa seperti yang
Convention Against Transnational Crime
dilakukan
masih
pada tahun 2000 di Palermo, Italia yang
merupakan tujuan terbesar dalam tindakan
salah satu protokolnya adalah Protocol to
perdagangan manusia pada saat ini.
Prevent, Suppres, and Punish Trafficking
pada
masa
lalu,
Saat ini hampir semua negara di
in
disepakatinya
Persons,
United
Especially
Women
Children
manusia, baik sebagai negara asal, negara
Tujuan dibentuknya Konvensi tersebut
transit, maupun sebagai negara tujuan
adalah untuk memajukan kerjasama dalam
manusia3.
rangka mencegah dan memerangi secara
Semakin mudahnya melintasi batas-batas
efektif kejahatan tersebut6. Untuk itu
negara pada era globalisasi ini juga
diperlukan
merupakan salah satu faktor yang membuat
nasional masing-masing negara pihak,
perdagangan manusia kian marak4. Cara
tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan dan
yang
masyarakat
keutuhan wilayah negara7.
mencegah,
Kerjasama
korban
perdagangan
ditempuh
internasional
oleh untuk
Trafficking
and
dunia bersentuhan dengan perdagangan
untuk
(UN
Nations
harmonisasi
Protocol).
dalam
internasional
hukum
dalam
lingkup organisasi internasional regional 1
Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1 2
Ibid., hlm. 2
3
United Nations Office on Drugs and Crime, Human Trafficking, https://www.unodc.org/unodc/en/humantrafficking/what-is-human-trafficking.html, diakses tanggal 15 Oktober 2014. 4
Farhana, op.cit., hlm. 4
yang cukup menjadi perhatian saat ini adalah Association of Southeast Asian 5
Iman Santoso, Hukum Pidana Internasional, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013, hlm. 111 6
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Article 1 7
Iman Santoso, op.cit., hlm. 112-113
Nations
(ASEAN)
organisasi
yang
internasional
merupakan di
tersebut sangat memprihatinkan mengingat
kawasan asia tenggara. ASEAN akan
negara-negara ASEAN akan menyongsong
berintegrasi
ASEAN Community pada akhir tahun 2015
total
antar
regional
Thailand merupakan negara Tier 38. Hal
negara-negara
anggotanya dalam ASEAN Community pada akhir 2015 mendatang. Salah satu dampak
negatif
dari
keterbukaan
di
mendatang. Berdasarkan
latar
belakang
tersebut, penulis merumuskan beberapa
lingkup regional tersebut yaitu dalam hal penanggulangan
perdagangan
manusia.
Dengan semakin mudahnya masyarakat negara-negara anggota ASEAN melintasi batas-batas
negaranya
kepada
manusia
sebagai berikut: 1. Bagaimanakah mekanisme kerjasama
negara
anggota lainnya, dapat membuat kejahatan perdagangan
permasalahan dalam penelitian ini, yaitu
semakin
rentan
terjadi diantara sesama negara anggota
antara
Indonesia
dengan
negara
anggota
ASEAN
Negaradalam
pemberantasan trafficking in persons?
ASEAN. Dalam United States Department of State’s 2014 Trafficking in Persons Report, dilakukan
penggolongan
bagi
negara-
2. Bagaimanakah pelaksanaan kerjasama antara
Indonesia
dengan
negara
anggota
ASEAN
Negaradalam
negara yang memberikan pengaturan yang memadai
dalam
perlindungan
pemberantasan korban
dan
perdagangan
manusia. Dalam hal ini, negara-negara
pemberantasan trafficking in persons jika ditinjau dari ketentuan pada UN Trafficking Protocol?
ASEAN sama sekali tidak ada yang tergolong sebagai negara Tier 1. Pada Tier 2 terdapat lima negara ASEAN yaitu Brunei, Indonesia, Filipina, Singapura, dan
3. Apakah yang menjadi tantangan dan hambatan Indonesia
pada
kerjasama
dengan
antara
Negara-negara
Vietnam yang dinilai telah memberikan upaya
yang
pemberantasan Selain
lima
signifikan
dalam
perdagangan
manusia.
negara
tersebut
anggota
ASEAN
dalam
pemberantasan trafficking in persons?
yaitu
Myanmar, Kamboja, dan Laos berada pada Tier 2 Watch list, bahkan Malaysia dan
8
United State Department of State, 2014 Trafficking in Persons Report, www.state.gov/documents/organization/226844.p df, diakses tanggal 15 Oktober 2014, Hlm. 58
Resort
Metode Penelitian Penelitian
hukum
ini
adalah
Kriminal
Indonesia.
Kepolisian
Sedangkan
data
Republik sekunder
penelitian hukum yuridis sosiologis atau
diperoleh melalui studi dokumen, yaitu
socio-legal research yang menekankan
dengan
penelitian
langkah-langkah
kepustakaan atau literatur-literatur yang
penelitian data primer9. Penelitian yuridis
berkaitan dengan objek yang diteliti.
sosiologis menitik beratkan penelitian
Dalam
dalam mengkaji data primer dengan
dilakukan
didukung Berdasarkan
pada
oleh
sekunder10.
data
sifatnya,
penelitian
merupakan penelitian deskriptif
ini yang
mempelajari
penelitian
ini
pada
bahan-bahan
studi
dokumen
dilakukan
pada
Perpustakaan Universitas Bung Hatta, Perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri,
Perpustakaan
Mochtar
merupakan penelitian untuk melukiskan
Kusumaatmadja Universitas Padjadjaran,
tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan
Perpustakaan Universitas Andalas, Buku-
pada saat tertentu11.
buku Pribadi, dan Internet.
Data primer dalam penelitian ini diperoleh Kementerian
melalui Luar
wawancara Negeri
Dalam penelitian ini analisis data
di
yang digunakan adalah analisis kualitatif,
Republik
yaitu berupa uraian terhadap data yang
Indonesia khususnya Direktorat Politik
terkumpul
Keamanan
Dalam
ASEAN
dan
Direktorat
tidak
analisis
berupa ini
angka-angka.
landasan
teori
Perlindungan Warga Negara Indonesia dan
dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus
Badan Hukum Indonesia, serta Badan
penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.
9
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-13, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 14 10 11
Ibid., hlm. 53
Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 47
upaya memberantas trafficking in persons
Pembahasan A. Kerjasama
ASEAN
Pemberantasan
dalam
Trafficking
di kawasan Asia Tenggara13. Perdagangan
in
manusia
semakin
dianggap penting di ASEAN dengan
Persons Isu mengenai trafficking in persons
disetujuinya ASEAN Vision 2020 pada
telah masuk dalam agenda ASEAN dan
informal ASEAN Summit kedua pada tahun
negara-negara anggotanya sejak sejak awal
1997. ASEAN Vision 2020 merupakan
1990-an, dimana laporan yang pertama kali
dasar atas rencana aksi dan deklarasi-
dilaporkan
deklarasi
dan
diangkat
di
kawasan
mengenai
penanggulangan
ASEAN yaitu mengenai kasus wanita dan
trafficking berikutnya di kawasan Asia
anak-anak perempuan yang dipindahkan
Tenggara14.
baik di dalam wilayah negara maupun
Setelah disetujuinya ASEAN Vision
melintasi batas-batas negara dengan tujuan
2020, pada tahun 1997 negara-negara
untuk eksploitasi seksual dan pernikahan
anggota ASEAN juga menyetujui ASEAN
paksa12. Negara-negara anggota ASEAN
Declaration
sepakat bahwa sebagai kejahatan yang
Dalam deklarasi tersebut juga para anggota
serius, trafficking berhak diprioritaskan
ASEAN
dan membutuhkan penanganan khusus dari
ASEAN
negara-negara anggota ASEAN berupa
Transnational Crime (AMMTC) sekurang-
koordinasi dan kolaborasi secara efektif
kurangnya satu kali dalam dua tahun15.
on
sepakat
Transnational
untuk
Ministerial
Crime.
mengadakan Meeting
on
yang melintasi batas-batas negara dalam 13
Ibid.
14
12
Association of Southeast Asian Nations, Progress Report on Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons in the ASEAN Region, Jakarta: ASEAN, 2011, hlm. 1
Ranyta Yusran, Trafficking in Women and Children and an Observation to ASEAN Counter-Trafficking Efforts, hlm. 19-20, Makalah, disampaikan pada: 8th Asian Law Institute Conference: Law in Sustainable Asia, 26-27 Mei 2011, Kyushu, Jepang 15
Lihat ASEAN Declaration on Transnational Crime 1997
Pada pertemuan AMMTC yang
yang berorientasi kepada perlindungan
kedua di tahun 1999, AMMTC membentuk
korban,
ASEAN
Combat
mengamanatkan negara anggota ASEAN
Transnational Crime. Dalam Plan of
untuk melakukan tindakan pencegahan
Action
Officials
terhadap pemulangan korban trafficking
Crime
yang rentan untuk menjadi korban kembali
Plan
ini
Meeting
of
Action
dibentuk on
to
Senior
Transnational
deklarasi
(SOMTC) untuk mengimplementasikan
setibanya
kebijakan
tersebut
dan
disetujui
rencana-rencana
oleh
yang
AMMTC
dan
melaporkannya kepada AMMTC16.
ASEAN
Declaration
menyetujui
lebih
memfokuskan
deklarasi kepada
korban ke negara asal korban19.
ASEAN
Trafficking
Bersamaan Anti-Trafficking
dengan
disetujuinya
Declaration,
negara-
in
negara anggota ASEAN juga menyetujui
Persons, Particularly Women and Children
terbentuknya Treaty on Mutual Legal
/
Assistance in Criminal Matters among Like
2004
Against
asal18,
negara
belum
ketentuan-ketentuan mengenai pemulangan
Pada tahun 2004 negara-negara anggota
di
tersebut
Anti-Trafficking
Walaupun
deklarasi
Declaration.
tersebut
bukan
Minded
ASEAN
Member
Countries
merupakan instrumen yang legally binding,
(ASEAN MLAT). Hingga saat ini ASEAN
namun
merupakan
MLAT telah diratifikasi oleh kesepuluh
deklarasi ASEAN pertama yang ditujukan
negara anggota ASEAN. ASEAN MLAT
secara spesifik kepada isu perdagangan
memberikan ketentuan mengenai dasar
manusia, terutama wanita dan anak-anak17.
kerjasama
Meskipun
Declaration
negara anggota ASEAN untuk dapat
memiliki kelebihan dalam pendekatannya
meminta dan memberikan bantuan satu
deklarasi
tersebut
Anti-Trafficking
dengan
internasional
yang
16
ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime, Section D (a) 4 17
Ranyta Yusran, op.cit., hlm. 21
18
Ibid., hlm. 22
19
Ibid., hlm. 21-22
antar
lainnya
negara-
dalam
mengumpulkan
bukti-bukti
terkait
SOMTC WG on TIP menyelesaikan
penyelidikan dan penuntutan terhadap
ASEAN
tindak pidana termasuk trafficking in
Criminal Justice Responses to Trafficking
persons20.
in Persons pada 25 Juni 2007 yang
ASEAN
MLAT
merupakan
instrumen ASEAN pertama yang sifatnya
kemudian
trafficking21.
pelaku
Namun
sejak
disahkan
masih
belum
tingkat
dalam
yang
on
pertemuan
Practitioner
Guidelines oleh SOMTC WG on TIP
mekanisme
transnasional
pada
Diselesaikannya
berlakunya ASEAN MLAT, walaupun kejahatan
Guidelines
SOMTC pada tanggal 27 Juni 200723.
legally binding dalam kerjasama di bidang penyelidikan dan penuntutan terhadap
Practitioner
dapat
kerjasama
memberikan yang
pemberantasan
mengikat
trafficking
in
dilaporkan di kawasan Asia Tenggara kian
persons di regional ASEAN. Negara-
meningkat, permintaan bantuan hukum
negara anggota ASEAN cenderung lebih
timbal balik di antara negara-negara
banyak
anggota
ASEAN
termasuk
jumlah
Laos
informal antara satu negara dengan negara
permintaan
bantuan
lainnya dengan mengandalkan diskresi dari masing-masing
pada
tahun
Trafficking in Persons (WG on TIP). 20
Association of Southeast Asian Nations, Progress Report..., op.cit., hlm. 2 22
Ranyta Yusran, loc.cit.
Gerard Smith, The Criminal Justice Response to Human Trafficking: a Recent Developments in the Greater Mekong Sub-Region, Strategic Information Response Network (SIREN), 2010, hlm. 13, dalam Ranyta Yusran, loc.cit.
aparat
penegak
hukumnya24.
2007,
didirikanlah SOMTC Working Group on
21
secara
sedikit
Pada pertemuan SOMTC yang di
kerjasama
cenderung
hukum dalam kejahatan trafficking22.
ketujuh
melakukan
Dalam mewujudkan suatu konvensi di
tingkat
regional
ASEAN,
pada
23
Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Responses to Trafficking in Persons: Supplement and Update (2007): Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims, Jakarta: ASEAN, 2008, Hlm. 2 24
Wawancara dengan Bapak Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Direktur, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Direktorat Jenderal Protokol Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 11 Desember 2014
pertemuan SOMTC WG on TIP yang
beroperasi sejak 2004 dan melibatkan
kedua
seluruh negara anggota ASEAN, yang
direkomendasikan
untuk
mengadakan pertemuan pertama Experts’
merupakan
Meeting untuk mempelajari kemungkinan
negara
dikembangkannya ASEAN Convention on
mengembangkan
Trafficking in Persons (ACTIP) yang
memerangi trafficking28. Sejak tahun 2007,
diadakan di Manila pada 15 Juli 201125.
HSU menyediakan laporan perkembangan
Mengingat tidak seluruh perwakilan dari
kepada SOMTC, dan SOMTC diundang
negara
disetiap pertemuan HSU29.
anggota
ASEAN
pertemuan
tersebut,
keputusan
mengenai
maka
menghadiri tidak
disetujui
bentuk anggota
komitmen
negara-
ASEAN
dalam
kerjasama
dalam
ada atau
tidaknya ACTIP untuk dikembangkan26. Selain mewujudkan ACTIP sebagai payung hukum dalam upaya membangun
B. Mekanisme Kerjasama Indonesia dengan
Malaysia
Pemberantasan
dalam
Trafficking
in
Persons
kerjasama pemberantasan trafficking in
Kondisi geografis negara Indonesia
persons di ASEAN, mekanisme lain yang
yang
telah didirikan oleh negara-negara anggota
Malaysia, membuat korban trafficking dari
ASEAN adalah melalui Heads of Specialist
Indonesia sangat rentan diselundupkan ke
Trafficking Units (HSU). HSU didirikan
Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian dari
berdasarkan mandat dari ASEAN Anti-
para pejabat kepolisian di Perguruan
Trafficking Declaration, UNTOC, serta
Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang
UN Trafficking Protocol27. HSU telah 25
ASEAN Secretariat, ASEAN’s Efforts in Combating Trafficking in Persons via AMMTC and SOMTC, Information Paper, 2012, hlm. 1-2 26
Ibid.
27
Ibid., hlm. 2
berbatasan
28
langsung
dengan
United Nations Office on Drugs and Crime, 2009 ASEAN Workshop on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases, https://www.unodc.org/unodc/en/humantrafficking/2009/asean-workshop-on-internationallegal -cooperation-in-trafficking-in-personscases.html, diakses tanggal 23 Januari 2015 29
Ibid.
disampaikan pada Focus Group Discussion
informal antara Indonesia dan Malaysia
mengenai
dalam
dilakukan mengingat hingga saat ini belum
Pidana
terdapat instrumen hukum yang mengikat
Berdimensi
untuk mengatur kerjasama bilateral dalam
Kerjasama
Penanggulangan Perdagangan
Polri
Tindak Orang
Transnational Organized Crime, tindak
memberantas
pidana perdagangan manusia yang terjadi
diantara negara-negara anggota ASEAN.
di
daerah-daerah
perbatasan
antara
trafficking
Dengan
belum
in
persons
adanya
payung
Indonesia dengan Malaysia berada pada
hukum yang melandasi kerjasama dalam
tingkat yang sangat memprihatinkan30.
bidang
Setidaknya terdapat 67 pelabuhan ilegal di
Indonesia
sepanjang Provinsi Riau dan Kepulauan
mekanisme kerjasama diantara keduanya
Riau yang digunakan pelaku kejahatan
masih menggunakan mekanisme yang
trafficking untuk mengirimkan korban-
disepakati di tingkat ASEAN. Di tingkat
korban
ASEAN setidaknya terdapat
trafficking
dari
Indonesia
ke
Malaysia31.
trafficking
in
dengan
persons
antara
Malaysia,
maka
beberapa
mekanisme kerjasama yang disepakati baik
Hingga saat ini kerjasama antara
dalam Practitioner Guidelines, maupun
negara Indonesia dan Malaysia lebih di
melalui
dominasi oleh kerjasama yang berbentuk
Guidelines maupun HSU, mekanisme yang
informal
dan
diamanatkan adalah melalui pertukaran
kerjasama operasional lain antar masing-
informasi dan bantuan secara teknis antar
masing
antara
penegak
police-to-police
hukum32.
Kerjasama
HSU.
Melalui
Practitioner
penegak hukum negara-negara anggota ASEAN, maupun melalui INTERPOL dan
30
Irdayanti, “Kejasama IndonesiaMalaysia dalam Menangani Kejahatan Transnasional”, Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1, 2013, hlm. 920 31 32
ASEANAPOL.
Ibid.
Wawancara dengan Ibu Lidya Nuriyana, Penyidik Pembantu, Sub Direktorat III, Direktorat
Tindak Pidana Umum, Unit Trafficking in Persons, Bareskrim Polri, Jakarta, 10 Desember 2014
C. Mekanisme Kerjasama Indonesia dengan
Singapura
Pemberantasan
dalam
Trafficking
in
(DPR-RI)
dikarenakan
Singapura menggandengkan kesepakatan ekstradisi
tersebut
dengan
perjanjian
pertahanan35. Dalam perjanjian pertahanan,
Persons Singapura
Indonesia
telah
meratifikasi
Singapura
meminta
Indonesia
UNTOC pada tahun 2007 dan ASEAN
menyediakan zona latihan perang untuk
MLAT pada tahun 2005, namun hingga
mereka, sehingga DPR-RI menolak untuk
saat ini Singapura belum menyetujui UN
meratifikasi paket kesepakatan tersebut36.
Trafficking Protocol dan Singapura sempat
Dengan perjanjian ekstradisi yang
tidak mendukung adanya perundingan dan
juga gagal disepakati oleh kedua belah
negosiasi
di
pihak, maka hingga saat ini belum ada satu
dengan
pun kesepakatan yang mengikat diantara
pertemuan formal seperti perundingan
kedua negara dalam upaya pemberantasan
ACTIP, dalam berbagai forum informal
trafficking
seperti
mekanisme kerjasama antara Indonesia
regional
pengembangan ASEAN33.
workshop
ACTIP
Berbeda
dan
pertemuan-
in
persons.
dilakukan
itu,
pertemuan untuk berbagi pengalaman serta
dengan
best practices, Singapura justru sering
informal yaitu dalam bentuk kerjasama
hadir34.
operasional antar para penegak hukum. Indonesia dengan Singapura pernah
Singapura
Untuk
secara
Dalam Practitioner Guidelines disebutkan
menandatangani perjanjian ekstradisi pada
bahwa
27 April 2007 di Istana Tapak Siring, Bali.
ekstradisi,
Namun perjanjian tersebut tidak disahkan
dengan menerapkan ketentuan-ketentuan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
33 34
ASEAN Secretariat, loc.cit.
Wawancara dengan Bapak Lalu Muhammad Iqbal, Jakarta 11 Desember 2014
jika
tidak
maka
35
terdapat alternatif
perjanjian lain
yaitu
Viva News, “Menhan RI: Jangan Tukar Perjanjian Ekstradisi dengan Pertahanan”, http://m.news.viva.co.id/news/read/438209menhan-ri--jangan-tukar-perjanjian-ekstradisidengan-pertahanan, diakses pada 24 Januari 2015 36
Ibid.
dalam
UNTOC,
berdasarkan
Dalam lingkup kerjasama antara Indonesia
instrumen internasional lain, baik pada
dengan negara-negara anggota ASEAN
tingkat regional, bilateral, maupun kasus
lainnya,
per kasus37. Practitioner Guidelines juga
ketentuan mengikat yang mengatur tentang
menegaskan bahwa jaringan kerja para
kerjasama secara formil dalam penanganan
penegak hukum merupakan komponen
kasus trafficking in persons. Namun terkait
yang
upaya
kerjasama yang dilakukan antara Indonesia
penanggulangan trafficking di kawasan,
dengan negara anggota ASEAN lainnya
sehingga kolaborasi antara para penegak
selama ini, protokol tidak mengharuskan
hukum melalui mekanisme HSU harus
adanya kerjasama yang bersifat legally
dipertahankan38.
binding, dan tidak satupun ketentuan
sangat
atau
penting
dalam
hingga saat
ini
belum
ada
dalam protokol yang mengamanatkan para antara
negara pihak untuk melakukan kerjasama
Indonesia dengan Negara-negara
baik bilateral maupun multilateral dalam
Anggota
bentuk
D. Pelaksanaan
Kerjasama
ASEAN
dalam
formil39.
Protokol
hanya
in
mengamanatkan setiap negara pihak untuk
dari
melakukan kerjasama termasuk kerjasama
Ketentuan pada UN Trafficking
operasional dan teknis antara para penegak
Protocol
hukum,
Pemberantasan
Trafficking
Persons
Ditinjau
Jika
petugas
imigrasi,
dan
lain
Protokol mengamanatkan agar para
sebagainya dalam upaya mencegah dan
negara pihak melakukan dan memperkuat
memberantas tindak pidana trafficking in
kerjasama dengan negara lain dalam
persons, serta memberikan bantuan dan
menanggulangi
kejahatan
trafficking.
37
ASEAN Practitioner Guidelines on Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons, Part Two, C, Point 2 38
Ibid., Part Two,E, Point 1 and 2
39
Wawancara dengan Bapak Lalu Muhammad Iqbal, Jakarta, 11 Desember 2014
perlindungan
terhadap
para
korban
trafficking in persons40.
relevan dengan ketentuan-ketentuan di dalam protokol secara garis besar, namun
Kerjasama antara Indonesia dan
belum
sepenuhnya
ketentuan
dalam
negara anggota ASEAN lain yang telah
protokol tersebut diimplementasikan dalam
dibangun dapat menjadi pemacu untuk
kerjasama antara Indonesia dengan negara-
terbentuknya kerjasama yang lebih serius
negara anggota ASEAN.
dan lebih formal. Untuk itu protokol juga menyebutkan bahwa selain kerjasama yang telah
terbangun
antara
negara-negara
E. Tantangan dan Hambatan pada Kerjasama antara Indonesia dengan
pihak, diamanatkan pula bagi masing-
Negara-negara
masing
dalam Pemberantasan Trafficking in
negara
untuk
memperkuat
kerjasamanya41. Upaya negara Indonesia
Anggota
ASEAN
Persons
dengan negara anggota ASEAN lainnya
Dalam kerjasama antara Indonesia
untuk terus berupaya melakukan kerjasama
dengan negara-negara anggota ASEAN,
dalam penanggulangan trafficking dapat
masalah utama yang terjadi adalah tidak
dilihat sebagai suatu upaya penguatan
adanya kerjasama dalam bentuk formil
kerjasama
yang spesifik menangani penanggulangan
antar
negara
sebagaimana
diamanatkan oleh protokol. Mekanisme
trafficking in persons. Tidak adanya masih
kerjasama dalam bentuk yang formil ini
dipertahankan di ASEAN dalam upaya
disebabkan oleh tidak adanya payung
pemberantasan
persons
hukum yang mengatur kerjasama dalam
Meski
tujuan
pemberantasan trafficking baik di tingkat
melalui
HSU
adalah
melalui
mekanisme 40
yang
trafficking HSU.
kerjasama
in
Ibid.
regional
ASEAN
maupun
perjanjian
bilateral antara Indonesia dengan negara
41
Lihat Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children
anggota ASEAN. Sehingga kerjasama
yang dilakukan selalu bersifat informal dan berdasarkan kasus
per kasus
dengan
Dalam
upaya
pengembangan
ACTIP di regional ASEAN, juga dihambat
mengandalkan kerjasama dan diskresi
oleh
antara para penegak hukum di negara
anggotanya. Singapura dan Brunei sering
masing-masing.
tidak
Kerjasama dalam bentuk informal
kurangnya
menghadiri
menegosiasi pengembangan
kepastian hukum. Tidak adanya kepastian
awalnya
hukum
menyetujui
penanggulangan
negara
pertemuan
dan
tentunya tidak dapat memberikan suatu
dalam
komitmen
untuk
mendiskusikan
ACTIP.
negara
Bahkan,
pada
Singapura
akan
tidak
adanya
rencana
perdagangan manusia antara Indonesia
pengembangan ACTIP sebagai instrumen
dengan negara anggota ASEAN lainnya
yang
justru dapat menyulitkan para penegak
penanggulangan trafficking di ASEAN42.
hukum untuk melindungi WNI korban
Tindakan yang tidak kooperatif serta
perdagangan manusia yang berada di
kurangnya komitmen dari negara-negara
negara lain, dan akan merugikan banyak
anggota
pihak terutama para korban trafficking.
menghambat
Kurangnya anggota trafficking
komitmen
lain
dalam
in
persons
negara
legally
binding
tersebutlah dan
dalam
yang
justru
memperlambat
rampungnya pengaturan yang mengikat
pemberantasan
dalam
juga
ASEAN, mengingat prinsip pengambilan
menjadi
penanggulangan
tantangan dan hambatan tersendiri dalam
keputusan
dalam
mewujudkan kerjasama yang efektif antara
adalah
Indonesia dengan negara anggota ASEAN
konsensus,
lain, terutama negara yang secara geografis
terbanyak43.
mekanisme
berdasarkan bukan
trafficking
ASEAN
konsultasi berdasarkan
bersebelahan dengan Indonesia seperti Singapura dan Malaysia.
di
42
ASEAN Secretariat, loc.cit.
43
Lihat ASEAN Charter, Article 20 (1)
dan suara
tidak dapat memberikan kepastian hukum,
Kesimpulan Kerjasama antara Indonesia dan negara-negara
anggota
ASEAN
karena hanya didasarkan oleh kepercayaan
lebih
dan diskresi dari masing-masing penegak
didominasi oleh kerjasama yang bersifat
hukum, sehingga justru dapat menyulitkan
informal, dikarenakan hingga saat ini
dalam upaya pencegahan dan perlindungan
belum terdapat instrumen yang mengikat
terhadap korban trafficking in persons.
dalam mengatur pemberantasan trafficking in persons antara Indonesia dengan negara
Daftar Pustaka
anggota ASEAN lainnya baik secara
A. Buku
bilateral maupun multilateral. Meskipun demikian, tidak satupun ketentuan di dalam UN Trafficking Protocol maupun UNTOC yang mengharuskan para negara pihak untuk bekerjasama satu dengan yang lainnya dalam bentuk formal dan mengikat untuk
mencegah
dan
memberantas
trafficking in persons, serta memberikan perlindungan dan bantuan terhadap para korban trafficking in persons. Kurangnya komitmen dari beberapa negara anggota ASEAN menjadi hambatan dalam bersifat
mewujudkan lebih
formal
kerjasama antara
yang negara
Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya. kerjasama yang bersifat informal
Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Responses to Trafficking in Persons: Supplement and Update (2007): Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims, Jakarta: ASEAN, 2008. __________________________________, Progress Report on Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons in the ASEAN Region, Jakarta: ASEAN, 2011. Association of Southeast Asian Nations Secretariat, ASEAN’s Efforts in Combating Trafficking in Persons via AMMTC and SOMTC, Information Paper, 2012. Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Gerard
Smith, The Criminal Justice Response to Human Trafficking: a Recent Developments in the Greater Mekong Sub-Region, Strategic Information Response Network (SIREN), 2010.
Iman
Santoso, Hukum Pidana Internasional, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
Irdayanti, “Kejasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Kejahatan Transnasional”, Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1, 2013. Ranyta Yusran, “Trafficking in Women and Children and an Observation to ASEAN Counter-Trafficking Efforts”. Makalah disampaikan pada 8th Asian Law Institute Conference: Law in Sustainable Asia, Kyushu, Jepang, 26-27 Mei 2011. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-13, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2013.
B. Peraturan Perundang-undangan ASEAN Charter. ASEAN Declaration 1967. ASEAN
Plan of Action to Transnational Crime.
Combat
ASEAN
Practitioner Guidelines on Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons.
Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime 2000.
United
Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.
C. Sumber Lain United Nations Office on Drugs and Crime, “Human Trafficking”, https://www.unodc.org/unodc/en/h uman-trafficking/what-is-humantrafficking.html, diakses tanggal 15 Oktober 2014. United Nations Office on Drugs and Crime, “2009 ASEAN Workshop on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases”, https://www.unodc.org/unodc/en/h uman-trafficking/2009/aseanworkshop-on-international-legalcooperation-in-trafficking-inpersons-cases.html, diakses tanggal 23 Januari 2015. United State Department of State, “2014 Trafficking in Persons Report”, www.state.gov/documents/organiza tion/226844.pdf, diakses tanggal 15 Oktober 2014. Viva News, “Menhan RI: Jangan Tukar Perjanjian Ekstradisi dengan Pertahanan”, http://m.news.viva.co.id/news/read/ 438209-menhan-ri-jangan-tukarperjanjian-ekstradisi-denganpertahanan, diakses tanggal 24 Januari 2015.
