PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN KIiMDlKBUD p-----;
ts~'·
rrT!rTt'
--
SURAT EDARAN NOM OR: 23979/A.A3/KUl2013 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN TAHUN 2013
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
I.
Umum 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar segera meneliti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang diterima untuk memastikan kebenaran jumlah dana dan akun yang digunakan; 2. KPA agar melakukan revisi DIPAIPOK yang tidak sesuai dan berkoordinasi
dengan
Bagian
Keuangan
dan
Bagian
Perencanaan Satker masing-masing agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; 3. Apabila dalam diperlukan
pelaksanaan kegiatan
pada tahun berjalan
revisi DIPAIPOK. agar memperhatikan kegiatan-
kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga tidak terjadi pagu minus, dan berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan. 4. Penempatan
akun
pad a
DIPAIPOK
berpedoman
pad a
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER80/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan
dan Penambahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar. Apabila terdapat akun-akun yang
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNCJAWABAN ANGCA1
tidak
diatur
dalam
_ .... _ _. . . . . . . . . .n
-
Peraturan
- - _ ••
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011, tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang
Bagan
Akun
Standar dan
Peraturan
Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar; 5, Agar perencanaan kas dapat dilaksanakan dengan baik. maka perlu ditingkatkan komunikasi antara KPA cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pelaksana kegiatan dengan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran (BP) yang mengatur lalu lintas kebutuhan dana satker; 6. Dalam
melaksanakan
menginventarisir dilaksanakan maupun
anggaran/pencairan,
kegiatan-kegiatan
baik
belanja
berhubungan modal.
apa dengan
saja
Satker
agar
yang
akan
belanja
Kegiatan-kegiatan
yang
barang bisa
dilaksanakan lebih cepat diawal tahun anggaran agar jangan ditunda-tunda. terutama kegiatan pembangunan fisik yang memerlukan waktu lebih panjang dalam persiapan berupa pelelangan barang/jasa hingga pelaksanaan pekerjaan, demi terlaksananya pelaksanaan anggaran yang optimal, tepat waktu, efektif dan efisien. 7. Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran: 1) Belanja Barang; 2) Belanja Modal; 3) Belanja lain-lain.
2
PELAKSANAANDAN PERTANGGUNGjAWABAN ANGCARAN K(iMOIKBUJ)
b. Khusus untuk satker perwakilan/satker atase teknis di luar negeri,
sesuai
dengan
Perbendaharaan
Nomor
Peraturan
Direktur
PER-2/PB/2013
Jenderal
Tanggal
21
Januari 2013 tentang Mekanisme pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, pemberian UP dapat diberikan untuk pengeluaran: 1) 8elanja Pegawai; 2) Belanja 8arang; 3) Belanja Modal; 4) Belanja Bantuan Sosial; dan 5) Belanja Lain-lain; c. Penggantian
UP
dapat
dilakukan
apabila
telah
dipertanggungjawabkan minimal 50% (lima puluh persen); d. UP
harus
sudah
dapat
dipertanggungjawabkan
dan
dimintakan pengajuan penggantian UP paling lambat 2 (dua) bulan setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan; e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, dalam hal 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP; f. Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan kepada KPA belum dilakukan pengajuan penggantian UP, maka Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen); g. Dalam hal 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan KPA tidak memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke kas negara, Kepala KPPN memotong UP
3
PEl AKSi\NAAN [JAN I'lOlnANCGUNGJAWABAN ANC(;ARAN KEMl)IKBlJD •••••
•••
••••••
sebesar
• ••••
50%
~."
•••• ~ ' " '
(lima
puluh
•
persen)
•
.w • •
dengan
cara
menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan
UP dalam SPM dan/atau
menyetorkan ke kas negara. 8. Permintaan
dan
pertanggungjawaban
Tambahan
Uang
Persediaan (TUP) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Permintaan persetujuan Kepala KPPN; b. Untuk kegiatan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda dan dana UP tidak cukup untuk membiayai; c. Pertanggungjawaban
TUP/SPP-Ganti
Uang
Persediaan
(GUP) Nit1il harus sudah dilakukan tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak diterimanya SP2D; d. Pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat dilakukan dengan persetujuan kepala KPPN. 9. Penyampaian SPP-GUP/Nihil di lengkapi dengan dokumen pendukung, sebagai berikut: a. Daftar rincian permintaan pembayaran b. Bukti pengeluaran c. Daftar rekapitulasi pajak (sesuai format pad a lampiran Surat Edaran ini) d. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dikonfirmasi KPPN.
II.
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 1. Ketentuan penggunaan meterai diatur sebagai berikut: a. Bukti
pembayaran
atas
transaksi
sampai
dengan
Rp250.000,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak menggunakan meterai;
4
PELAKSANAAN DAN PERTANCCUN(~JAWAKAN ANCCAR/\N Kf':iVll.J!KBUD --_.. _.... __ ._ ... ,-, ......... _.m __ ._ ......., ..... _ ..., , "',..........';", _.... . ...... _._ ... "iijii;;pjiiii'"
b. Bukti pembayaran atas transaksi di atas Rp2S0.000,OO (dua ratus
lima
puluh
ribu
rupiah)
sampai
dengan
Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) bermeterai Rp3.000,OO (tiga ribu rupiah); c. Bukti pembayaran atas transaksi di atas Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) bermeterai
Rp6.000,OO
(enam ribu
rupiah). 2. Bukti pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa diatur sebagai berikut: a. Pengeluaran sampai dengan RpSO.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah) cukup dengan Kuitansi; b. Pengeluaran di atas Rp50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp200.000.000,OO (dua ratus juta
rupiah) dilengkapi dengan Sural Perintah Kerja (SPK); c. Pengeluaran di atas Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah) dilengkapi dengan Sural Perjanjian/Kontrak; 3. Pengadaan barang alau pekerjaan konstruksi alau jasa lainnya di atas Rp50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah): a. Pelaksana pemilihan penyedia barang dan jasa adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran; b. Penerima/pemeriksa
barang
dan
jasa
adalah
Panitia
Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang dan Jasa. 4. Pengadaan barang alau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya di atas Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah): a. Pelaksana pemilihan penyedia barang dan jasa adalat1 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diangkat oleh
5
Kuasa
Pengguna
Anggaran.
beranggotakan
sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang; b. Penerima/pemeriksa
barang
dan
jasa
adalah
Panitia
Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang/Jasa. 5. Pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi kepada pihak ketiga agar dilaksanakan dengan sistem perjanjian harga satuan sehingga tagihan pembayaran sesuai dengan daftar jumlah orang dan kamar yang akan digunakan sebagai lampiran SPP yang akan diajukan kepada PPSPM; 6. Dalam
hal
pelaksanaan
penyelesaian
tagihan
atas
perjanjian/kontrak yang akan dibayarkan agar memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku; 7. Pejabat
Pembuat
menyusun
laporan
Komitmen
(PPK)
pelaksanaan
bertanggung
kegiatan
jawab
baik keuangan
maupun fisiko
III.
Perjalanan Dinas 1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju. melaksanakan tugas. dan kembali ke tempat
kedudukan
semula
di
dalam
negeri.
Kegiatan
perjalanan dinas meliputi: kegiatan konsultasi, pendampingan. pembinaan. bimbingan teknis. monitoring dan evaluasi. audit. rekonsiliasi. konfirmasi. dan kegiatan lainnya yang sejenis.
6
.. P~LAKSANAAN DAN PERTANGGUNCJAWAHAN ANC;GAf~_~~_~HAD[rs[lUD
Unsur biaya perjalanan dinas terdiri atas: uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota. Pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut: a. Pelaksanaan perjalanan dinas harus memperhatikan halhal berikut: 1) Skala prioritas pada kepentingan yang sangat tinggi terkait
dengan
penyelenggaraan
kegiatan
dan
pencapaian kinerja organisasi; 2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan tujuan dan pencapaian kinerja organisasi; 3) Efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. b. Besarnya uang harian perjalanan dinas sesuai dengan standar
biaya
yang
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; c. Uang representasi perjalanan dinas per hari untuk Menteri sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Eselon I sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan eselon II sebesar Rp130.000,OO (seratus tiga puluh ribu rupiah); d. Biaya transpor dapat dibedakan dalam akun sebagai berikut: 1) Akun 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja biaya transpor dalam kota, dalam rangka kegiatan operasional satker (transport lokal ke KPPN, dan BANK dalam rangka pencairan anggaran dll.), mekanisme pencairannya dapat dilakukan melalui UP/TUP atau LS kepada yang bersangkutan;
7
PELAkSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN KEMDIKBUD •.
--_....
.-'".,~
•• ~.
-~
"," •.• n,.
'-"'~~"'~W'''~~'.''""E7ET-
X=W75~"'-~"'"''
-
~
2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja biaya transpor dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional satker (transpor lokal kegiatan seminar dalam kota dlL), mekanisme pencairannya dapat dilakukan melalui UP/TUP atau LS kepada yang bersangkutan; 3) Akun 524111 Belanja Perjalanan Biasa dan akun 524119 Belanja Perjalanan Lainnya dapat digunakan untuk transport
dalam
rangka
perjalanan
dinas
apabila
perjalanan dinas dimaksud memenuhi kriteria dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (transpor luar kota), mekanisme pencairannya dapat dilakukan melalui UP/TUP atau LS ke pihak ketiga/Bendahara Pengeluaran. e. Biaya transportasi yang menggunakan pesawat udara, kereta api, atau kapal laut dibayarkan secara at cost, sesuai
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
37/PMK.02/2012 Tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; f. Biaya penginapan/hotel dibayar secara at cost dengan
memperhatikan Peraturan
tarif
Menteri
tertinggi Keuangan
penginapan/hotel Nomor
sesuai
37/PMK.02/2012
Tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013. Pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan hotel dapat diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif
8
hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar biaya penginapan; g. Biaya transportasi dari tempat kedudukan di Jakarta ke wilayah disekitar Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang tidak dapat dilakukan secara
at cost agar dilakukan
dengan pembayaran maksimum sebagai berikut: 1) Biaya
transportasi
ke
wilayah
Bogor
sebesar
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 2) Biaya transportasi ke wilayah SukabumilCianjur sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 3) Biaya transportasi ke wilayah Bekasi/Depokl Tanggerang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 4) Biaya
transportasi
ke
wilayah
Bandung
sebesar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 5) Biaya transportasi ke wilayah Serang/Cilegon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 6) Biaya transportasi dalam kota sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah. Pertanggungjawaban
biaya
transportasi
untuk wilayah
Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten tersebut di atas menggunakan bukti pembayaran kendaraan atau dengan Formulir Daftar Pengeluaran Riil (DPR); h. Biaya transportasi dari provinsi di luar Provinsi DKI Jakarta atau
Kantor
Kemdikbud,
ke
kabupaten,
ke
terminal
bus/stasiun kereta api/pelabuhan, diatur oleh masingmasing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setempat; i. Biaya transportasi dalam kota hanya dapat diberikan kepada yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor yang
bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota; j. Biaya
transportasi
dalam
kabupaten/kota
tidak dapat
diberikan sepanjang pelaksanaan kegiatan rapat masih dalam satu komplek perkantoran yang sama atau di luar kantor tetapi memakai kendaraan dinas; k. Biaya transportasi/taksi dapat diberikan dalam perjalanan dinas dari kantor tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandaral pelabuhan yang besarnya disesuaikan dengan Standar Biaya yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
I. Biaya transportasi yang menggunakan mod a transportasi lainnya yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya, dipertanggungjawabkan
dengan
menggunakan
Formulir
Daftar Pengeluaran Riil (DPR); m. Dalam hal perjalanan dinas dalam kat a melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya maka dapat diberikan transpor dalam kota dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari standar biaya uang perjalanan dinas dalam negeri pad a kat a berkenaan dan tidak diberikan penginapan.
2. Perjalanan Dinas Luar Negeri (LN) a. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan ke luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. b. Uang Harian perjalanan dinas luar ilegeri dapat digunakan untuk: uang makan, tranpor lokal, uang saku, dan uang
10
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN KEMDIKBUD T5177 .St··rwyy
_.
__ n._
r.~@----=
penginapan sesuai klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; c. Biaya Tiket perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk: biaya tiket Pulang Pergi (PP) termasuk biaya asuransi, tidak termasuk Airport tax dan biaya retribusi lainnya, sesuai Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
37/PMK.02/2012
Tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; d. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus dilengkapi dengan surat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara.
IV. RapatlPertemuan di Dalam Kantor 1. Rapat/pertemuan di dalam kantor dapat diberikan uang saku sebesar Rp250.000,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila telah memenuhi 6 (enam) kriteria sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: a. Rapat melibatkan eselon 1 lainnya; b. Dilaksanakan 4 jam di luar jam kerja; c. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur; d. Dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon Il/kepala satuan kerja; e. Surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon IlIkepala satuan kerja;
1\
I'ELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN KEMDIKtlUO -..
f.
..-
··~~'r
Surat
---~~"
-
".~.-,--
pernyataan
.-,~~.-.~~~'"~'''
pelaksanaan
..
J5
kegiatan
yang
ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon IlI/kepala satuan kerja). 2. Siaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan
di dalam
untuk rapaUpertemuan
kantor sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Siaya Tahun Anggaran 2013; 3. Peserta rapat di luar komplek perkantoran dapat diberikan transport sebesar Rp110.000,OO (seratus sepuluh ribu rupiah).
V.
Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor diselenggarakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.
Kegiatan
rapaUpertemuan
di
luar
kantor
dapat
dilaksanakan di luar kota atau di dalam kota. Siaya kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor terdiri dari: uang saku/uang harian, biaya transpor, dan biaya paket rapat/pertemuan yang dibagi dalam tiga jenis yaitu paket Fullboard, Paket Fullday, dan Paket Halfday. Pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor
hendaknya
dilakukan
secara
selektif
dan
efisien
dengan
mempertimbangkan kebutuhan kegiatan, penajaman kegiatan, duplikasi
kegiatan,
pemanfaatan
teknologi
komunikasi
dan
informasi, serta pemanfaatan sarana pertemuan milik Kemdikbud. Hal-hal
yang
perlu
diperhatikan
dalam
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban biaya rapat/pertemuan sebagai berikut:
12
PELAKSANfI::'--N DAN PERTANC9l!j\J~;JAWAIlAN ANC9ARAN KliMLJ1KllUD
1. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kota dengan paket Fullboard
Unsur biaya dalam kegiatan rapat/pertemuan di luar kota dengan menggunakan paket Ful/board adalah sebagai berikut: a. Uang harian paket Ful/board di luar kota sesuai dengan Peraturan
Menteri
Keuangan
Tanggal 9 Maret 2012
Nomor
37/PMK.02/2012
tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2013; b. Biaya transportasi kegiatan rapat di luar kota sesuai dengan Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
37/PMK.02/2012
Tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; c. Kegiatan rapaUpertemuan dengan melibatkan unit kerja lain, biaya dapat dibebankan pada unit kerja penyelenggara atau dibebankan bersama; d. Eselon I dan eselon II menggunakan satu kamar untuk satu orang, sedangkan eselon III ke bawah menggunakan satu kamar untuk dua orang; e. Bagi peserta yang karena faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk berangkaUpulang di luar waktu kegiatan rapat, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas satu hari sebelum dan satu hari sesudahnya, sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Kegiatan rapat/pertemuan di dalam kota dengan paket Fullboard
Unsur biaya dalam kegiatan rapat/pertemuan di dalam kota dengan menggunakan paket Ful/board adalah sebagai berikut: a. Uang saku paket Ful/board di dalam kota sesuai dengan Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
37/PMK.02/2012
13
PEIAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN KEMDIKBUD ~"~~
~;,,~--
Tanggal 9 Maret 2012
tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2013; b. Biaya transportasi dalam kota sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); c. Biaya transportasi dari luar kota dibayarkan at cost; f. Kegiatan rapat/pertemuan dengan melibatkan unit kerja lain, biaya dapat dibebankan pada unit kerja penyelenggara atau dibebankan bersama; d. Eselon I dan eselon II menggunakan satu kamar untuk satu orang, sedangkan eselon III ke bawah menggunakan satu kamar untuk dua orang. 3. Kegiatan rapatlpertemuan di dalam kota dengan paket Ful/day
a. Uang saku paket Fu/lday di dalam kota sesuai dengan Peraturan
Menteri
Keuangan
Tanggal 9 Maret 2012
Nomor
37/PMK.02/2012
tentang Standar Biaya Tahu"n
Anggaran 2013; b. Uang transportasi lokal sebesar Rp110.000,OO (seratus sepuluh ribu rupiah); c. Kegiatan rapat/pertemuan dengan melibatkan unit kerja lain, biaya dapat dibebankan pad a unit kerja penyelenggara atau dibebankan bersama. 4. Kegiatan rapatlpertemuan di dalam kota dengan paket Ha/fday
a. Uang saku paket Ha/fday di dalam kota sesuai dengan Peraturan
Menteri
Keuangan
Tanggal 9 Maret 2012
Nomor
37/PMK.02/2012
tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2013;
14
PELAKSANAAN DAN l'ERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN KEMDlKHUD -5"=;=
5V'WP"~
b. Biaya transportasi dalam kota sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); c. Kegiatan rapat/pertemuan dengan melibatkan unit kerja lain, biaya dapat dibebankan pada unit kerja penyelenggara atau dibebankan bersama.
VI. Honorarium
Honorarium
d~pat
diberikan antara lain kepada:
1. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan; 2. PejabaUPanitia Pengadaan Barang/Jasa atau Unit Layanan Pengadaan (ULP); 3. PejabaUPanitia Penerima Hasil Pekerjaan; 4. Pengelola PNBP; 5. Pengelola Sistem Akuntansi Instansi; 6. Pengurus/Penyimpan BMN; 7. Peneliti; 8. Narasumber Seminar/Rakor/Lokakarya/Sosialisasi/Diseminasi; 9. Panitia Seminar/Rakor/Lokakaryal SosialisasilDiseminasi; 10. Penyuluh non Pegawai Negeri; 11. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti; 12. Rohaniwan; 13. Tim Pelaksana Kegiatan; 14. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; 15. Tim Penyusun Jurnal; 16. Tim Penyusun Buletin/Majalah; 17. Tim Pengelola Website; 18. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker yang mengelola Belanja Pegawai.
15
PEI.AK~;ANAAN
DAN _.PERTANGGLJNGjAWMlAN ANCGARANKEMDIKBUD ,,_•.. ~._.
U'~~"2""
-."--.--~.~
"",_r
Besarnya honorarium masing-masing pejabat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.
VII. Bantuan Sosial
Untuk Belanja Bantuan Sosial, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nya sebagai berikut: 1. Langsung ke penerima dilengkapi dengan: a. Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan; b. Fotokopi Rekening Bank; c. Daftar Nominatif bagi Penerima Bantuan. 2. Penyaluran melalui bank pemerintah/kantor pos penyalur dilengkapi dengan: a. SK Penetapan Penerima Bantuan; b. Surat Perjanjian kerja sama penyaluran dana antara KPA/PPK dengan Bank Pemerintah/Kantor Pos; c. Daftar Nominatif. 3. Bantuan Beasiswa dilengkapi dengan: a. SK Penetapan Penerima Bantuan; b. Daftar Nominatif. VIII. Pembebanan Anggaran
Pembebanan anggaran setiap transaksi harus dibebankan pad a jenis belanja dan akun yang tepat. Apabila jenis belanja dan jenis akun tidak tersedia
dalam
Kementrian/Lembaga
(RKAKL),
DIPA/Rencana maka
Kerja Anggaran
sebelum
melakukan
transaksi harus dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16
l'ELAKSANAAN DAN PERTANCC;UNGTAWABAN ANCGARAN KEMJ)II"IlUD •• _ _ . . . . . .
_n
•
r
o
••
-
....
•
i"w,.miiP .......
..........
IX. Pencairan Anggaran Dalam
meningkatkan
efektivitas
dan
efisiensi
pelaksanaan
anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan. Dalam
pelaksanaan
membuka
pembayaran
rekening
atas
pengeluaran
beban
atas
APBN,
nama
KPA
Bendahara
Pengeluaran/BPP dengan perselujuan Kuasa BUN. Proses pencairan anggaran atau penyelesaian tagihan agar mengacu
pada
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
1901PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai berikut: ..
..---,-----.- _.... _ - - - - .
No.
.... ------+-=----.
1.
12.
_.. _ -
-----,-_._.- . _ - - - _ . _ .
Uraian Proses Penyampaian
Jangka Waktu
- - - - . ,.... -- 1---'_--
Dari penerima hak Pejabat kepada Pembuat Komitmen
."
." - - - - - . -
5 hari kerja sejak timbulnya hak bukti tagih
'-
..... _.
- - _ . _.._.
..-
Keterangan .-.----".-----"
Harus dijelaskan Bila melampaui
jangka waktu SPP-UP/TUP-------aan---2 hari kerja setelah --r-Ha ru 5---" PPK SPM
diterimanya permintaan dijelaskan Bila UP/TUP dari Bendahara melampaui Pengeluaran/persetujuan jangka waktu TUP dari Kepala KPPN -.-.. - .-.f-----,,,. '-1-----" ---. _----" 3_ SPP-GUP/Nihil dari 5 hari kerja setelah bukti Harus PPK kepada PPditerima lengkap dan dijelaskan Bila SPM benar melampaui jangka waktu _._-
4.
--_.
-
kepada
PP-
- - - - - - , ...._ - - -
SPP-LS belanja pegawai dari PPK kepada PP SPiVI _._._--."
._---------
_
.........
__ ..
_,
4 hari kerja setelah bukti diterima lengkap dan benar
---_.- - _. - -
Harus dijelaskan Bila melampaui jangka waktu
[7
5.- ---SPP-LS
non-b-e-:-la-n-:ja---r--=5--:-h-a-r:-i kerja setelah bukti pegawai dari PPK diterima lengkap dan kepada PP-SPM benar -- - ---
Pengujian SPPUP/TUP oleh PPSPM
2 hari kerja setelah bukti diterima lengkap dan benar
7.
Pengujian SPPGUP/Nihil oleh PPSPM
4 hari kerja setelah bukti diterima lengkap dan benar
----:-----:-:-:---t--:-:------
-- - --
----
--
Harus dijelaskan Bila melampaui jangka waktu
---,--------1------
Pengujian SPP-LS oleh PP SPM
9_
Pengemballan SPP oleh PP-SPM
2 hari kerja s-e-t-el:---a--=-h--:-b-u-'--k--:-ti-+-H-a-r--u--s
SPM dari PP-SPM kepada KPPN
2 hari kerja setefahSPM terbit
~------
-.--
Harus dijelaskan Bila melampaui jangka waktu
8.
10.
X.
-- --:--:----,-------,----,,----+--
6.
1-----+---
--.--
Harus dijelaskan Bila melampaui jangka waktu
5 hari kerja setelah bukti diterima lengkap dan benar
diterima SPP
Harus dijelaskan Bila melampaui jangka waktu dibuat
alasan tertulis jika melampaui jangka waktu Harus dijelaskan Bila melampaui jangka waktu
-----------'-
------------
Ralat SPM & SP2D dan Pembatalan SPP & SPM KoreksilRalat, Pembatalan SPP, SPM dan SP2D dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Koreksi/ralat SPP, SPM dan SP2D hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan: 1. Perubahan jumlah uang pad a SPP, SPM dan SP2D; 2. Sisa pagu anggaran pad a DIPA/POK menjadi minus; 3. Perubahan Kode Bagian Anggaran, Eselon I dan Satker.
18
I'ELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN KEMDIKBUD _.
"'
- ._- .
"...
"..-
.,
T~"'-'---
b. Dalam hal diperlukan perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I dan Satker
dapat dilakukan dengan terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari Dirjen Perbendaharaan; c. Koreksilralat SPP,SPM dan SP2D dapat dilakukan untuk: 1. Memperbaiki uraian pengeluaran dan kode Bagan Akun Standar (BAS) selain perubahan kode; 2. Pencatuman kode pad a SPM yang meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun
anggaran, jenis
pembayaran,
sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor register; 3. Koreksi/ralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana. d. Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksilralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK; e. Koreksi/ralat kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) pad a ADK SPM dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksilralat ADK SPM secara tertulis dari PPK sepanjang tidak mengubah SPM;
f.
Koreksilralat SP2D hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi SP2D secara tertulis dari PP-SPM dengan disertai SPM dan ADK yang telah diperbaiki;
g. Pembatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh PPK sepanjang SP2D belum diterbitkan; h. Pembatalan SPM hanya dapat dilakukan oleh PP-SPM secara tertulis sepanjang SP2D belum diterbitkan; i.
Dalam hal SP2D telah diterbitkan dan belum mendebet kas negara, pembatalan SPM dapat dilakukan setelah mendapat
19
persetujuan
Dirjen
Perbendaharaan
atau
pejabat
yang
ditunjuk; j.
Koreksi SP2D atau daftar nominatif untuk penerima lebih dari satu rekening hanya dapat dilakukan oleh KPPN berdasarkan permintaan KPA;
k. Pembatalan SP2D tidak dapat dilakukan dalam hal SP2D telah mendebet ke Kas Negara.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. :,',-,;" I, \J~kai1a:, 14 Maret 2013
""::,,
Sekr~ta;i;/Jenderal,
:rembusan: 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan; 3. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
20
PELAKSANAi\K DAN PERTA.l\JGGUNGJA\VABA.,!\f ANGGA~M- KEMDlk'1lUD
Lampiran Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor
239791A.A31KU/2013
Tanggal
14 Maret 2013
DAFTAR REKAPITULASr PAJAK
Uraian
Jumlah Potongan PPh Ps.22
PPN
PPh Ps.23
Jumlah
SSPB
3 Bendahara PengeluaranlBendahara Pengeluaran Pembantu Satker
Nama ..... ' ~~IP.
