Pelaksanaan. Baru Ubah Izin Perusahaan Industri. Baru 1. UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DPRD KAB. PURWOREJO NOMOR : 171.54/4/2014 PERIHAL : PROGRAM LEGISLASI DAERAH / PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015 PROGRAM LEGISLASI DAERAH / PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015 Status No

Tentang

1 1.

2 Izin Perusahaan Industri

2.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada

Materi Pokok 3 i. Maksud dan Tujuan ii. Jenis perizinan iii. penerbitan dan masa berlaku iv. kewenangan pemberian izin v. Tata cara dan Persyaratan Penerbitan Iizn vi. Perubahan, Penggantian dan Pemindahan Lokasi vii. Informasi industri viii. Hak dan Kewajiban ix. Pembinaan dan Pengawasan x. Sanksi administrasi xi. Ketentuan Penyidikan xii. Ketentuan Pidana xiii. Ketentuan Peralihan

i.

Azas, Maksud dan Tujuan; ii. Penyertaan Modal; iii. PD. BPR Bank Purworejo;

Disertai

Baru

Ubah

4 Baru

5

Pelaksanaan 6 1. UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

NA 7 NA

Penjelasan/ Keterangan 8

Unit/Instansi Terkait

Target Penyampaian

9 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata

10 Masa Persidangan Pertama

Bagian Perekonomian Setda Kab. Purworejo

Masa Persidangan Pertama

2. PP Nomor 13 Th1995 tentang Izin Usaha Industri

Baru Mengganti dan mencabut

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M– IND/PER/6/ 2008 ttg Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri 1. UU No. 5 tahun 1962 ttg Perusahaan Daerah; 2. UU No.7 Tahun

1

NA

Ket. 11

Badan Usaha Milik Daerah

iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv.

3.

4.

5.

Kerjasama Antar Desa

Pedoman dan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjaw aban Penyelenggaraa n Pemerintah Desa

Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

PD. BPR BKK Purworejo; PD. BKK Butuh; PDAM Tirtaperwitasari; PD. Aneka Usaha; PD. Graha Husada Medika; PT. Bahari Makmur Mandiri; PT. BPD Bank Jateng; PT. PRPP Jawa Tengah; Penganggaran dan Realisasi Penyertaan Modal; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup

Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pokok Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah

4.

i. Desa dengan Desa dalam suatu Kecamatan ii. Desa dengan Desa dilain Kecamatan iii. Desa dengan pihak ketiga i. Ketentuan Umum ii. LPPD Kepala Desa iii. LKPJ Kepala Desa iv. Informasi LPPD v. Pelaporan Administrasi Keuangan Badan Permusyawaratan Desa vi. Pembinaan dan Pengawasan vii. Ketentuan Lain-lain viii. Ketentuan Penutup i. ii. iii. iv. v. vi.

Bentuk organisasi; Kepengurusan; Hak dan Kewajiban; Permodalan; Bagi Hasil Usaha; Keuntungan dan

3.

1. 2.

1. 2.

Baru

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dg UU No 10 Tahun 1998; Perda No 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No 1 Tahun 2013 tentang Pokok Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah UU nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah RI nomor 43 Tahun 2014 UU nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah RI nomor 43 Tahun 2014

1. UU No.6 Tahun 2014 ttg Desa 2. PP No.43 Tahun 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU

2

NA

NA

NA

 DP2 KAD  Bag.Pem Desa /Kelurahan  Bagian Pemerintahan  Bagian Hukum  DP2KAD  Bag.Pem Desa /Kelurahan  Bagian Pemerintahan  Bagian Hukum


KDH (Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda) Kab.Purworejo



kepailitan; vii. Kerjasama dengan Pihak Ketiga; viii. Mekanisme pertanggung jawaban; ix. Pembinaan dan pengawasan masyarakat; 6.

Pencabutan i. Pencabutan Perda Nomor Atas Perda 14 tahun 2007 tentang Nomor 14 tahun Pelayanan Kesehatan di 2007 tentang Rumah Sakit Umum Pelayanan Daerah Saras Husada Kesehatan di Purworejo Rumah Sakit ii. Pernyataan tidak Umum Daerah berlakunya Perda yang Saras Husada dicabut Purworejo

7.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

I.

Kedudukan, Tugas dan wewenang II. Sekretariat PPNS III. Hak dan Kewajiban IV. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian V. Pelantikan dan Sumpah/Janji VI. Kartu Tanda Pengenal VII. Pelaksanaan Operasional PPNS VIII. Kode Etik PPNS IX. Tata Kerja X. Penegakan Kode Etik PPNS XI. Pengaduan XII. Sanksi XIII. Pelaksanaan Penyidikan XIV. Pembinaan dan Pengawasan

No. 6 Tahun 2014

Cabut

Baru Mengganti dan mencabut Perda No.3 Th.1988 ttg PPNS

1. PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 2. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 1. UU No.8 Tahun 1981 ttg Hukum acara Pidana 2. PP 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dg PP 58 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan KUHAP 3. PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik

3

Penjelasan/ Keterangan

NA

RSUD Saras Husada Purworejo


Satpol PP Kabupaten Purworejo


XV. Pakaian dan Atribut XVI. Pembiayaan

8.

Sistem i. Penanggulangan Bencana ii. iii. iv. v. vi. vii.

Tanggung jawab dan wewenang Kelembagaan Hak dan kewajiban masyarakat Peran lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga masyarakat Penyelenggaraan penanggulangan bencana Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana Pengawasan

Baru

pegawai negeri sipil dan bentukbentuk pengamanan swakarsa. 4. Permenkumham No.M.HH.01.AH. 09.01Tahun 2011 ttg Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS 5. Permendagri No.11 Tahun 2009 ttg Kode Etik PPNS Daerah. 1. UU No.24 Tahun 2007 ttg Penaggulangan Bencana 2. PP No.21 Tahun 2008 ttg Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No.22 tahun 2008 ttg Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan

4

NA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo


9.

10.

viii. Pemantauan dan evaluasi ix. Penyelesaian sengketa x. Ketentuan penyidikan xi. Ketentuan pidana Tata Cara i. Persiapan Pilkades; Pencalonan, ii. Pembentukan Pemilihan, Kepanitiaan; Pelantikan dan iii. Ketentuan Hak Memilih Pemberhentian dan Dipilih; Kepala Desa iv. Pencalonan Kades; v. Pemilihan Kades; vi. Kampanye; vii. Pemungutan Suara; viii. Penghitungan Suara; ix. Penetapan calon Terpilih; x. Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kades; xi. Masa Jabatan Kades; xii. Larangan Kades; xiii. Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kades; xiv. Penjabat Kades; xv. Penyidikan terhadap Kades; xvi. Biaya Pemilihan Kades; xvii. Sanksi Pelanggaran xviii. Mekanisme dan Penyelesaian Masalah; xix. Ketentuan Peralihan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa

i. Pengangkatan Perangkat Desa; ii. Persyaratan; iii. Kepanitiaan; iv. Tatacara Pencalonan; v. Mekanisme pengangkatan; vi. Larangan dan Sanksi Bakal Calon dan Calon;

Bencana

Baru Mengganti dan mencabut Perda No.4 Th.2006 ttg Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhenti an Kepala Desa, sebagimana diubah dg Perda No.14 Th.2011

Baru Mengganti dan mencabut Perda No.7 Th.2008 ttg Tata Cara Pencalonan, Pengangkat

1. UU No.6 Tahun 2014 ttg Desa

NA


Masa Persidangan Kedua

NA

KDH ( Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda )Kab.Purworejo


2. PP No.43 Tahun 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014

1. UU No.6 Tahun 2014 ttg Desa 2. PP No.43 Tahun 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014

5

vii. viii. ix. x. xi. xii.

xiii. xiv. xv. xvi. 11.

Badan Permusyawarata n Desa

xvii. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii.

xiii.

Pelantikan; Masa Jabatan; Biaya pengangkatan; Netralitas Perangkat desa; Larangan Perangkat Desa; Pemberhentian Sementara dan Pemebrehentian Perangkat Desa; Penunjukan pelaksana tugas perangkat desa; Penyidikan terhadap Perangkat Desa; Cuti Perangkat Desa; Mutasi jabatan Perangkat desa; Ketentuan Peralihan Pembentukan; Keanggotaan; Mekanisme musyawarah; Mekanisme Penetapan Anggota; Pengesahan, Sumpah dan Pelantikan; Masa Jabatan; Pengurus; Sekretariat; Kedudukan Keuangan Anggota dan secretariat; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Hak,Kewenangan dan Kewajiban; Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Tata tertib dan

an, Pelantikan dan Pemberhenti an Perangkat Desa

Baru Mengganti dan mencabut Perda No.3 Th.2006 ttg Badan Permusyawar atan Desa

1. UU No.6 Tahun 2014 ttg Desa 2. PP No.43 Tahun 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014

6

NA

KDH ( Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda ) Kab.Purworejo


xiv. xv. xvi. xvii. xviii. 12.

13.

14.

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa

Mekanisme Pengambilan Keputusan; Pemberhentian dan Penggantian Anggota Antar Waktu; Laporan Hasil Kerja; Larangan; Sanksi Adminitratif; Ketentuan Peralihan

i. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa; ii. Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang dan Kewajiban; iii. Tata Kerja; iv. Ketentuan Peralihan

Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa

i. Pernyataan pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa; ii. Ketentuan mulai tidak berlakunya perda yg dicabut

Kerjasama Daerah

i. Ruang Lingkup Kerjasama Daerah ii. Bentuk/Model Kerjasama Daerah iii. Prinsip Kerjasama Daerah iv. Persetujuan DPRD

Baru Mengganti dan mencabut Perda No.2 Th.2006 ttg Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah an Desa

1. UU No.6 Tahun 2014 ttg Desa

NA

2. PP No.43 Tahun 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014

Cabut 1. UU No.6 Tahun 2014 ttg Desa


2. PP No.43 Tahun 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Baru

1. PP No. 50 Tahun 2007 ttg Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

7

NA





Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo


v. Tatacara Kerjasama Daerah vi. Tim Koordinasi Kerjasama Derah vii. Hasil Kerjasama Daerah viii. Penyelesaian Perselisihan ix. Perubahan Kerjasama Daerah x. Berakhirnya Kerjasama Daerah xi. Pembinaan dan Pengawasan xii. Badan Kerjasama 15.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv.

Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian Pemeliharaan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun; Dumping; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Hak, Kewajiban dan larangan; Sistem Informasi Lingkungan Hidup; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan Sanksi administrative; Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Penyidikan; Ketentuan Pidana

Baru

2. Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah; 1. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. PP No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 3. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 15 tahun 2011

8

NA

Kantor Lingkungan Hidup Kab. Purworejo


tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo 16.

Penyelenggara an Administrasi Kependudukan

i.

ii.

iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Hak dan Kewajiban Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Instansi Pelaksana; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil; Data dan Dokumen Kependudukan; Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP; Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil saat Terjadi Keadaan Darurat dan Luar Biasa;

Baru Mengganti dan Mencabut Perda Nomor 2 Th 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependuduka n, Dan Perda Nomor 20 Th 2010 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

1. UU No 23 Th.2006 ttg Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan UU No.24 Th. 2013 2. PP Nomor 37 Tahun 2007 ttg pelaksanaan UU no.23 Thun 2006; 3. Perpres no. 25 tahun 2008 ttg Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil; 4. Perpres No.26 tahun 2009 ttg Penerapan KTP Berbasis NIK

9

NA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


x.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; xi. Perlindungan , Penyimpanan dan Tata Cara untuk Memperoleh Data Pribadi Penduduk; xii. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural; xiii. Pendanaan xiv. Pelaporan; xv. Penyidikan; xvi. Sanksi Administratif; xvii. Ketentuan Pidana; xviii. Ketentuan Peralihan. 17.

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan PurworejoKutoarjo Tahun 2013-2033

i. Bagian Wilayah Perkotaan; ii. Rencana Pola Ruang; iii. Rencana Jaringan Prasarana; iv. Penetapan Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang diprioritaskan penanganannya; v. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; vi. Peraturan Zonasi vii. Jangka Waktu berlakunya RDTR; viii. Ketentuan Pidana; ix. Ketentuan Peralihan

Nasional; 5. Perpres No. 35 Tahun 2010 ttg Perubahan pertama Perpres no.26 Thun 2009; 6. Perpres No.67 Tahun 2011 ttg perubahan kedua Pepres no.26 tahun 2009

Baru

1. UU No 26 Th 2007 tentang Penataan Ruang 2. PP No 15 Th 2010 ttg Penyelenggara an Penataan Ruang 3. Perda No.27 Th 2011 tentang RTRW Kab Purworejo Tahun 2011-2031 4. Permendagri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan 5. Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

10

NA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Purworejo

Masa Persidangan Ketiga

18.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

19.

Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kebupaten Purworejo

20.

i.

Pejabat Pengelolaan barang Milik Daerah ii. Perncanaan Kebutuhan dan Penganggaran; iii. Pengadaan; iv. Penggunaan v. Pemanfaatan; vi. Pengamanan dan Pemeliharaan; vii. Penilaian; viii. Pemindahtanganan; ix. Pemusnahan; x. Penghapusan; xi. Penatausahaan; xii. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; xiii. Barang Milik Daerah berupa Rumah Milik Negara; xiv. Ganti Rugi dan Sanksi; i. Maksud dan Tujuan ii. Sasaran Program dan kegiatan Pemberdayaan; iii. Ruang lingkup Pendampingan Usaha Ekonomi Produktif dan Pengelolaan Dana Bergulir; iv. Permodalan dan Sumber Dana Bergulir Program P2KSM; v. Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir; vi. Ketentuan Sanksi

Baru Mengganti dan mencabut Perda No.3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. PP No.27 tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah

NA

DPPKAD Kab. Purworejo


Baru

1. PP No.23 Tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

NA

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat



Bulan Juni 2015

Mengganti dan mencabut Perda No.10 Th.2008 ttg Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kab.Purworejo

2. Permendagri No.61 Tahun 2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo TA 2014


11

Daftar Komulatif terbuka

21.

Perubahan APBD Kabupaten Purworejon Tahun Anggaran 2015



Bulan Juli 2015


22.

APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016



Bulan Oktober 2015


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO KETUA, TTD LUHUR PAMBUDI MULYONO

12

Pelaksanaan. Baru Ubah Izin Perusahaan Industri. Baru 1. UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Recommend Documents