LAPORAN PENELITIAN SOCIO LEGAL ANALYSIS POTENSI HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (STUDI MENGENAI PERAN MAJELIS DESA PAKRAMAN DI PROVINSI BALI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL)
TIM PENELITI/PELAKSANA
1.
ANAK AGUNG ISTRI ARI ATU DEWI, SH, MH. (KETUA)
2.
NI LUH GEDE ASTARIYANI, SH, MH.
3.
I GUSTI NGURAH PARIKESIT WIDIA TEDJA, SH, MHum, LLM.
4.
Dr. JIMMY Z USFUNAN, SH, MH.
DIBIAYAI DARI DANA DIPA DPD RI TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DN.160/34F/DPD/VIII/2015
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2015
i
ii
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala karunia-Nyalah laporan penelitian yang berjudul Socio Legal Analysis Potensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Hukum Nasional (Studi Mengenai Peran Majelis Desa Pakraman Di Provinsi Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional) dapat kami susun. Adapun penyusunan laporan penelitian ini dilakukan sebagai proses lanjutan setelah proposal yang kami ajukan dan mendapat penadanaan dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menunjang kajian di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), khususnya dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada DPD RI terkait dengan peran Majekis Desa Pakraman dalam pembangunan hukum nasional. Dengan demikian melalui hasil penelitian ini kami berharap semoga Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hukum adatnya melalui kelembagaan Adat dalam konteks ini Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali senantiasa dapat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional.
Denpasar, 21 November 2015 Tim Peneliti/Pelaksana
4
DAFTAR ISI FAKTA INTEGRITAS…………………………………………………………………..
ii
HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………………….
iii
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………..
iv
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………..
v
DAFTAR TABEL………………………………………………………………………..
vii
ABSTRAK……………………………………………………………………………….
viii
ABSTRACT………………………………………………………………………………
ix
BAB I
PENDAHULUAN…………………………………………………………
1
1.1
Latar Belakang …………………………………………………………………
1
1.2.
Rumusan Masalah ……………………………………………………………..
4
1.3.
Tujuan Penelitian……………………………………………………………….
4
1.4.
Manfaat Penelitian……………………………………………………………..
4
1.5.
Metode Penelitian………………………………………………………………
5
1.6.
Lokasi Penelitian……………………………………………………………….
7
TINJAUAN PUSTAKA……………………………………………………
8
2.1.
Pemahaman Konsep……………………………………………………………
8
2.2.
Relevansi Teori…………………………………………………………………
18
BAB II
BAB
III
POTENSI
HUKUM
ADAT
BALI
DALAM
PELAKSANAAN 22
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL…………………….………...... 3.1.
Hukum Adat Bali dalam kerangka pluralisme hukum…………………………
3.2.
Potensi Hukum Adat Bali dalam Pelaksanaan Pembangunan Hukum 5
22
Nasional…………………………………………………………………………
32
BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI MAJELIS DESA PAKRAMAN DI PROVINSI BALI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL…... 4.1.
46
4.2.
Kedudukan dan fungsi Majelis Desa Pakramana (MDP) dalam Pembentukan Produk Hukum ………………………………………………………………...
46
Kedudukan dan fungsi Majelis Desa Pakraman (MDP) dalam Penyelesaian
55
Kasus-Kasus Adat……………………………………………………………… BAB VI PENUTUP ……………………………………………………………………
66
5.1.
Simpulan………………………………………………………………………...
66
5.2.
Saran…………………………………………………………………………….. 67
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………… 69 DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………………………. 73 1. Panduan Wawancara 2. Nama Informan 3. Surat Ijin Penelitian
6
DAFTAR TABEL
Tabel 1 :
Penjabaran Tri Hita Karana Dalam Awig-Awig
Desa Pakraman
Pakudui…………………………………………………………………..
31
Tabel 2 :
Potensi hukum dalam tatanan masyarakat ………………………………
37
Tabel 3 :
Potensi hukum adat diatur dalam Peraturan Daerah……………………..
39
Tabel 4:
Tri Hita Karana dalam Perda 3 Tahun 2001……………………………..
40
Tabel 5 :
Hukum adat (Kearifan Lokal) menjadi substansi Perda………………….
42
Tabel 6 :
Data Jumlah Desa Pakraman Kabupaten/ Kota Se Bali Tahun 20002015………………………………………………………………………. 48
Tabel 7 :
Peran MDP dalam pembentukan RUU dan Ranperda…………………… 51
Tabel 8:
Keterlibatan MPD dalam penyelesaian Kasus Adat……………………...
58
Tabel 9 :
Peran MDP dituangkan dalam Keputusan MDP………………………...
61
7
ABSTRAK Penelitian ilmiah ini berjudul “ Socio Legal Analysis Potensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Hukum Nasional (Studi Mengenai Peran Majelis Desa Pakraman Di Provinsi Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional) Ini Membahas 2 ( Dua) Masalah Pokok Yakni : 1) .Bagaimanakah Potensi Hukum Adat Bali dalam Pelaksanaan Pembangunan Hukum Nasional? Dan 2). Bagaimanakah Kedudukan dan Fungsi Majelis Desa Pakraman Di Provinsi Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional? Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Socio Legal, dalam artian bersumberkan pada bahan hukum dan data hukum serta dianalisis dengan menggunakan perangkat analisis hukum berupa hermeneutika hukum, serta berlandaskan pada teori pluralisme hukum, teori sistem hukum dan teori pembangunan hukum. Pembahasan sampai simpulan membahas potensi hukum adat Bali dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional adalah bahwa hukum adat yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat tidak terlepas akan pengaruh dan mempengaruhi hukum nasional, potensi hukum adat bali dalam pembangunan nasional adalah karakter norma yang merupkan pedoman dasar dalam bertingkah laku baik dalam konteks hukum nasional, hukum adat maupun perkembangan hukum dalam konteks sosio legal. Kedudukan dan fungsi Majelis Desa Pakraman Di Provinsi Bali dalam Pembangunan Hukum Nasional adalah bahwa kedudukan MDP berada diluar sistem Pemerintah Daerah Provinsi Bali (sebagai lembaga Independen yang mewadahi 1488 desa pakraman yang ada di Bali). MDP sebagai lembaga independen yang dibentuk Pemerintah Provinsi Bali berfungsi untuk melakukan koordinasi baik dengan Pemerintah dan desa pakraman dalam rangka melakukan penguatan, pemberdayaan dan pembinaan hukum adat dan budaya Bali. Dalam konteks pembentukan Produk Hukum baik itu produk hukum nasional maupun produk hukum daerah, kedudukan dan fungsi MDP adalah sebagai masyarakat yang berfungsi untuk memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan dalam proses pembentukan produk hukum sebagai amanat Pasal 96 ayat (1) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara sosiologis MDP senantiasa dilibatkan dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan daerah. Selanjutnya dalam konteks penyelesaian kasus adat, kedudukan dan fungsi MDP Bali adalah : pertama, berkedudukan sebagai Sabha Kerta (Hakim Perdamain Desa) yang berfungsi memutus kasus adat dengan tatacara dan mekanisme yang telah ditentukan. Kedua, MDP berkedudukan sebagai mediator (penengah) dan berfungsi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dengan menganalisis potensi hukum adat, kedudukan dan fungsi MDP maka memberi arah pada peran MDP Bali dalam pembangunan Hukum Nasional.
Kata Kunci : Pembagunan Hukum Nasional dan Majelis Desa Pakaraman
8
ABSTRACT This research is titled “Socio Legal Analysis of the Potency of Customary Law in the Implementation of National Law Development (Study Concerning the Role of Village Councils Assembly (Majelis Desa Pekraman) in Bali Province in National Law Development”. Two main problems that are discussed namely: 1) How is the potency of Balinese customary law in the implementation of national law development?; 2) How are the position and function of the Village Councils Assembly in Bali Province in the development of national law? This is a socio legal research. This research is sourced in legal materials and legal data as well as employs legal hermeneutics as a tool to analyze them. The theories of legal pluralism, legal system and legal development are using as the basis for this research. Basically, the customary law which was born, later on grows and develops in the customary communities cannot be separated from the influence of national law, as well as, it also influences the national law. The potency of Balinese customary law in national development is as character of norm that forms as basic guideline in conducts oneself both in the context of national law, customary law and socio legal with regard to the development of law. Furthermore, it is noted that the position of Village Councils Assembly in Bali Province (as an independent institution which embodies 1488 of Village Councils (Desa Pekraman) in Bali) is outside the system of Bali Provincial Government. Village Councils Assembly as an independent institution established by Bali Provincial Government has function to do a well coordination with the government and the Village Councils in order to strengthen, empower and develop the Balinese customary law and culture. The position and function of Village Councils Assembly in the context of law establishment (both national laws and local regulations) is as society that serves to provide input whether in writing or orally in the process of establishing laws as mandated by Article 96 (1) of the Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations. Sociologically, Village Councils Assembly is always involved in the discussion process of the draft of laws and regulations as well as the draft of local regulations. Furthermore, in the context of customary cases settlement, the position and function of the Village Councils Assembly are: 1. as Sabha Kerta (the Village Peacekeeping Judge) which serves to decide customary cases with procedures and mechanisms that already determined; 2. as Mediator that serves to reconcile the conflicting parties. By analyzing the potency of customary law as well as the position and function of Village Councils Assembly, therefore, those lead to the role of Bali Village Councils Assembly in the development of national law. Keywords: National Law Development, Village Councils Assembly.
9
