PELABUHAN UPT YANG DAPAT DIJADIKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jakarta, februari 2015
1
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Menteri Keuangan.
2
PENGERTIAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiataya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 3
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU KARAKTERISTIK BLU 1.Berkedudukan sebagai instansi pemerintah (asetnya merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan) 2.Menghasilkan barang/jasa yang seluruh/sebagian dijual kepada masyarakat 3.Tidak mengutamakan mencari keuntungan 4.Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi 5.Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk
FLEKSIBILITAS BLU, a.l.: 1. Pendapatan dapat digunakan langsung, namun tetap melakukan pengesahan ke KPPN 2. Flexible budget dengan ambang batas 3. Investasi jangka pendek untuk pengelolaan kas 4. Melakukan utang jangka pendek 5. Memberikan piutang usaha 6. Surplus dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. 7. Pegawai PNS dan Profesional Non PNS
TUJUAN BLU Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4
INSTITUSI PENYELENGGARA LAYANAN PUBLIK OTONOMI 1. Bukan Badan Hukum 2. Kekayaan Yang Tidak Dipisahkan 3. Not For Profit
BLU Satker
BUMN
PTN BH
1.Badan Hukum 2.Kekayaan Yang dipisahkan 3.Profit
1. Badan Hukum 2.Kekayaan Yang dipisahkan 3.Not For Profit
KEMANDIRIAN 5
PERSYARATAN PENETAPAN SEBAGAI BLU 1. PERSYARATAN SUBSTANTIF Terpenuhi apabila Satker memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi: a. Penyedia Barang/Jasa b. Pengelola Dana Khusus c. Pengelola Kawasan.
2. PERSYARATAN TEKNIS a. Kinerja pelayanan umum layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penetapan BLU. b. Mempunyai kinerja keuangan yang sehat.
3. PERSYARATAN ADMINISTRATIF a. b. c. d. e. f.
Surat Pernyataan Meningkatkan Kinerja Pola Tata Kelola Rencana Strategis Bisnis Standar Pelayanan Minimal Laporan Keuangan Pokok SP Bersedia Diaudit/ Laporan Audit Terakhir
6
PERSYARATAN SUBSTANTIF 1. PENYEDIAAN BARANG DAN/ATAU JASA TERPENUHI, JIKA SATKER
LAYANAN UMUM Pelayanan umum di bidang kesehatan, pendidikan, riset/ penelitian, perbenihan/ perbibitan, telekomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengujian
• menyelenggarakan pelayanan umum yang bersifat 2. PENGELOLA WILAYAH/KAWASAN TERTENTU operasional; Otorita dan KAPET • sebagian besar PELAYANAN UMUM atau seluruhnya dijual kepada 3. PENGELOLAAN DANA KHUSUS masyarakat; Dana investasi, dana bergulir, & pengelolaan • menghasilkan dana abadi Pendidikan pendapatan
7
PELAYANAN UMUM TIDAK DAPAT MENERAPKAN PK BLU ①Penyediaan jasa pelayanan umum yang hanya dapat dilaksanakan oleh dan merupakan tanggung jawab Pemerintah, antara lain: layanan peradilan dan kejaksaan, layanan pertahanan, dan layanan keamanan/kepolisian; dan ②Pelayanan administratif, antara lain: pemberian dokumen Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, paspor, Kartu Tanda Penduduk, surat nikah/rujuk, akta kelahiran, kartu identitas lainnya, sertifikat tanah dan pemberian hak atas tanah, Izin Mendirikan Bangunan, izin pendirian perusahaan, izin usaha dan semua dokumen yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya. 8
PERSYARATAN TEKNIS BLU PENYEDIA BARANG/JASA PNBP Rp.10 /15 Miliar
KRITERIA
BLU PENGELOLA DANA KHUSUS 1. Dana Khusus Yang Akan Dikelola ≤ Rp. 800 Miliar; 2. PNBP per Tahun ≤ Rp. 30 Miliar; 3. Kontinuitas layanan.
BLU PENGELOLA KAWASAN 1. Aset Yang Akan Dikelola ≤ Rp. 2 Triliun; 2. PNBP per Tahun ≤ Rp. 70 Miliar. - Direktorat Jenderal Perbendaharaan -
9
PERSYARATAN ADMINISTRASI 1.
2. 3. 4. 5. 6.
PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA Dibuat oleh pemimpin Satker dan disetujui oleh menteri/pimpinan lembaga. POLA TATA KELOLA : Kelembagaan, pejabat pengelola, dan Kepegawaian. RENCANA STRATEGIS BISNIS: Visi, Misi, Program strategis 5 Tahun ke depan, dan capaian kinerja yang terukur untuk 2 tahun sebelumnya. LAPORAN KEUANGAN POKOK : LRA, Neraca, CaLK. STANDAR PELAYANAN MINIMAL: Ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh BLU yang ditetapkan oleh K/L. LAPORAN AUDIT TERAKHIR DAN/ATAU PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DIAUDIT SECARA INDEPENDEN Laporan audit terakhir merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum diusulkan menjadi BLU Pernyataan bersedia untuk diaudit dibuat oleh Satker yang telah/belum diaudit secara independen 10
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Menyusun Tarif Layanan Menyusun Rencana Strategis Bisnis Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Menyusun Sistem Akuntansi Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan Melakukan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Audit LK SAK oleh Pemeriksa Eksternal Membentuk Dewan Pengawas Menyusun SOP Pengelolaan Keuangan Mengelola Rekening BLU Secara Tertib; dan Mengusulkan Remunerasi
11
PRASYARAT IMPLEMENTASI BLU Pemahaman atas peraturan-peraturan tentang BLU; Pengaturan institusi BLU; Perubahan pola pikir (mindset) dari birokrasi menjadi
government entrepreneur. Pengembangan sistem dan prosedur pelayanan publik (bussiness process) sesuai tujuan dan jenis BLU; Pengembangan SDM terutama di bidang manajemen dan keuangan; Penyediaan sarana dan prasarana layanan/kegiatan; Sistem infomasi keuangan dan kinerja yang memadai; Dukungan dari Kementerian/Lembaga 12
No
PERSYARATAN
A
Memenuhi Persyaratan Subtantif (PP No. 23 Tahun 2005), Yang Menyatakan Bahwa UPT Pelabuhan Merupakan Satker Pemerintah Yang Berfungsi Sebagai :
KEMUNGKINAN DAPAT DIPENUHI OLEH UPT PELABUHAN
KETERANGAN
1.Penyediaan barang dan/atau Dapat Terpenuhi jasa layanan umum. 2.Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. 3.Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
Tidak Terpenuhi
Tidak Terpenuhi 13
No
B
PERSYARATAN
KEMUNGKINAN DAPAT DIPENUHI OLEH UPT PELABUHAN
KETERANGAN
Memenuhi Persyaratan Teknis (PP No. 23 Tahun 2005), Yang Menerangkan Bahwa : 1.Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya Menteri layak dikelola dan Perhubungan ditingkatkan pencapaiannya Telah Dapat Terpenuhi melalui BLU sebagaimana Merekomendasik direkomendasikan oleh an Pengusahaan menteri/pimpinan UPT Pelabuhan lembaga/kepala SKPD sesuai Dengan Pola BLU dengan kewenangannya
2.Kinerja keuangan satuan kerja Pendapatan yang instansi yang bersangkutan Dapat Terpenuhi ada sekarang adalah sehat sebagaimana masih dapat ditunjukkan dalam dokumen ditingkatkan usulan penetapan BLU 14
Lanjutan ............
No
C
PERSYARATAN
KEMUNGKINAN DAPAT DIPENUHI OLEH UPT PELABUHAN
KETERANGAN
Memenuhi Persyaratan Administratif Yang Meliputi : 1.Membuat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibuat oleh pimpinan Satker yang mengajukan usulan untuk menerapkan PK BLU dan disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
Dapat Terpenuhi
Menteri Perhubungan Telah Merekomendasik an Pengusahaan UPT Pelabuhan Dengan Pola BLU
15
Lanjutan ............
No
C
PERSYARATAN
KEMUNGKINAN DAPAT DIPENUHI OLEH UPT PELABUHAN
KETERANGAN
Memenuhi Persyaratan Administratif Yang Meliputi : 2. Memiliki pola tata kelola sebagai berikut : a. Membentuk organisasi dan tata laksana BLU, mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, serta efisiensi biaya. b. Memiliki akuntabilitas mencakup kebijakan, mekanisme/prosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan
c. Menerapkan transparansi, dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan.
Dapat Terpenuhi
Dapat Terpenuhi
Dapat Terpenuhi
Perlu menyediakan atau meningkatkan Kemampuan Pegawai Kementerian Perhubungan agar memiliki jiwa Kewirausahaan Perlu Pendidikan dan Pelatihan terhadap staf yang akan mengelola BLU
Perlu Peningkatan Teknologi dan Sistem Informasi pada UPT yang akan menjadi BLU 16
Lanjutan ............
KEMUNGKINAN DAPAT DIPENUHI OLEH UPT PELABUHAN
KETERANGAN
a. Visi BLU Pelabuhan kedepan yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
Para Penyelenggara UPT Pelabuhan Pada Umumnya Kurang Memiliki Pemahaman Tentang Visi
Perlu Pendidikan dan Pelatihan pada pegawai UPT Pelabuhan tentang manajemen strategi
b. Misi BLU Pelabuhan kedepan yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Para Penyelenggara UPT Pelabuhan Pada Umumnya Kurang Memiliki Pemahaman Tentang Misi
No
PERSYARATAN
C
Memenuhi Persyaratan Administratif Yang Meliputi : 3. Memiliki rencana strategis bisnis yang meliputi :
Perlu Pendidikan dan Pelatihan pada pegawai UPT Pelabuhan tentang manajemen strategi
17
Lanjutan ............
No
C
PERSYARATAN
KEMUNGKINAN DAPAT DIPENUHI OLEH UPT PELABUHAN
KETERANGAN
Memenuhi Persyaratan Administratif Yang Meliputi : 3. Memiliki rencana strategis bisnis yang meliputi : c. Program strategis BLU Pelabuhan kedepan , yaitu program yang bersifat strategis yang terdiri dan program, kegiatan indikatif, serta hasil/keluaran pelayanan, keuangan, Sumber Daya Manusia dan administratif yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. d. Pengukuran capaian kinerja BLU Pelabuhan kedepan, yaitu pengukuran yang menggambarkan hasil/keluaran atas program/ kegiatan tahun berjalan yang dicapai, baik dari aspek kinerja keuangan, pelayanan, administratif, maupun SDM, disertai dengan analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja tahun berjalan serta metode pengukuran yang digunakan.
Para Penyelenggara UPT Pelabuhan Pada Umumnya Kurang Mampu Menjabarkan Program-program Strategis
Perlu Pendidikan dan Pelatihan pada pegawai UPT Pelabuhan tentang manajemen strategi
Para Penyelenggara UPT Pelabuhan Pada Umumnya Kurang Mampu Menjabarkan Pengukuran Capaian Kinerja
Perlu Pendidikan dan Pelatihan pada pegawai UPT Pelabuhan tentang manajemen strategi
18
Lanjutan ............
No
C
PERSYARATAN
KEMUNGKINAN DAPAT DIPENUHI OLEH UPT PELABUHAN
KETERANGAN
Memenuhi Persyaratan Administratif Yang Meliputi :
4.Memiliki laporan keuangan pokok yang meliputi; a. Laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja.
Para Penyelenggara UPT Pelabuhan Pada Umumnya Kurang Memiliki Pemahaman Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi
Perlu Pendidikan dan Pelatihan Tentang penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi
19
Lanjutan ............
No
PERSYARATAN
KEMUNGKINAN DAPAT DIPENUHI OLEH UPT PELABUHAN
KETERANGAN
4. Memiliki laporan keuangan pokok yang meliputi; b. Neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. c. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu dokumen yang menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi, penjelasan per pos laporan keuangan, baik berupa penjelasan naratif, rincian, dan/atau grafik dari angka yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca, disertai informasi mengenai kinerja keuangan.
Para Penyelenggara UPT Pelabuhan Pada Umumnya Kurang Memiliki Pemahaman Tentang Penyusunan Neraca Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi
Perlu Pendidikan dan Pelatihan Tentang penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi
Para Penyelenggara UPT Pelabuhan Pada Umumnya Kurang Memiliki Pemahaman Tentang Pencatatan Atas Pos-pos Pendapatan dan Pengeluaran Sesuai Dengan Standar Akuntansi
Perlu Pendidikan dan Pelatihan Tentang penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi 20
Lanjutan ............
No
Persyaratan
C
Memenuhi Persyaratan Administratif Yang Meliputi : 5.Memiliki standar pelayanan minimal
6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen
Kemungkinan Dapat Dipenuhi Oleh UPT Pelabuhan
Dapat Terpenuhi
Belum Dapat Terpenuhi
Keterangan
Menteri Perhubungan Perlu Menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLU Pelabuhan Perlu Meminta Bantuan Auditor Untuk Menyusun Laporan Keuangan Terakhir Dari UPT Pelabuhan Yang Akan Menjadi BLU
21
KRITERIA PELABUHAN YANG DAPAT DIJADIKAN BLU No
ASPEK
A. SUBSTANTIF
B. Teknis
KRITERIA Pelabuhan Utama, Nasional, dan Pengumpul yang asetnya dikuasai oleh Kementerian Perhubungan namun belum diusahakan 1. PNBP antara 10 – 15 Milyar; 2. Mempunyai kinerja keuangan yang sehat dalam arti pendapatan PNBP mampu membiayai belanja pegawai dan barang. 22
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) JASA TRANSPORTASI LAUT (PP NO 6 Tahun 2009)
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
JASA TRANSPORTASI LAUT A. JASA KEPELABUHAN 1.Jasa Pelayanan Kapal a.Jasa Labuh 1)Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Umum a) Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan Niaga (1)Kapal angkutan laut luar per GT per 15 negeri hari (2) Kapal angkutan laut per GT per 15 dalam negeri hari
TARIF
USD 0,035 Rp 40,00
23
Lanjutan ……………
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
JASA TRANSPORTASI LAUT A. JASA KEPELABUHAN 1.Jasa Pelayanan Kapal a.Jasa Labuh a) Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan Niaga (3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis
per GTper 15 hari
Rp 20,00
(4) Kapal melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan Kapal angkutan laut dalam per GT per negeri Bulan
Rp 70,00
Kapal pelayaran rakyat/Kapal Perintis
Rp 35,00
per GT per Bulan
24
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
(1) Kapal angkutan laut luar Negeri
per GT per 15 hari
USD 0,018
(2) Kapal angkutan laut dalam Negeri
per GT per 15 hari
Rp 20,00
(3) Kapal pelayarrakyat/Kapalperintis
per GT per 15 hari
Rp 10,00
a) Kapal angkutan laut luar negeri
per GT per 15 hari
USD 0,021
b) Kapal angkutan laut dalam negeri
per GT per 15 hari
Rp 25,00
b) Kapal Tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga
2) Kapal Yang Melakukan Kegiatan di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus
25
Lanjutan ……………
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
Ukuran 500 GT s/d 1000 GT
per kapal per gerakan
USD 27,00
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah
kelebihan per gerakan
USD 0,012
b.Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus 1) Kelompok I
Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
26
Lanjutan ……………
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
Ukuran 500 GT s/d 1000 GT
per GT per 15 hari
Rp 33.000,00
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah
per GT per 15 hari
Rp 14,00
per GT per 15 hari
Rp 10,00
Ukuran 500 GT s/d 1000 GT
per kapal per gerakan
USD 30,00
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah
per kapal per gerakan
USD 0,012
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri
2) Kelompok II Pemanduan dengan jarak 10 s/d 20 mil a) Kapal angkutan laut luar negeri
27
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
Ukuran 500 GT s/d 1000 GT
per GT per 15 hari
Rp 33.000,00
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah
per GT per 15 hari
Rp 14,00
per GT per 15 hari
Rp 10,00
Ukuran 500 GT s/d 1000 GT
per kapal per gerakan
USD 30,00
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah
per kapal per gerakan
USD 0,012
Ukuran 500 GT s/d 1000 GT
per kapal per gerakan
Rp 36.000,00
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah
per kapal per gerakan
Rp 14,00
Ukuran 500 GT s/d 1000 GT
per kapal per gerakan
USD 27,00
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah
kelebihan per gerakan
USD 0,012
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri
2) Kelompok II Pemanduan dengan jarak 10 s/d 20 mil
a) Kapal angkutan laut luar negeri
b) Kapal angkutan laut dalam negeri
3) Kelompok III Pemanduan dengan jarak di atas 20 mil
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
28
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
Ukuran 500 GT s/d 1000 GT
per kapal per gerakan
Rp 41.000,00
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah
per kapal per gerakan
Rp 14,00
(1) Kapal s/d 1500 GT
per unit per jam
USD 80,00
(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT
per unit per jam
USD 200,00
b) Kapal angkutan laut dalam negeri
c. Jasa Penundaan di Pelabuhan Umum, di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus 1) Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan umum: a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
29
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
(1) Kapal s/d 1500 GT
per unit per jam
USD 80,00
(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT
per unit per jam
USD 400,00
(4) Kapal 18001 GT s/d 75000GT
per unit per jam
USD 700,00
(5) Kapal diatas 75000 GT
per unit per jam
USD 1.050,00
(1) Kapal s/d 1500 GT
per unit per jam
Rp 100.000,00
(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT
per unit per jam
Rp 250.000,00
(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT
per unit per jam
Rp 500.000,00
(4) Kapal 18001 GT s/d 75000GT
per unit per jam
Rp 900.000,00
(5) Kapal diatas 75000 GT
per unit per jam
Rp1.300.000,0
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri
30
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
1) Apabila menggunakan kapal tunda yang bukan dimiliki pelabuhan umum: a) BUP
20% dari tarif jasa penundaan yang ditetapkan oleh BUP
b) PELSUS 1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (a) Kapal s/d 1500 GT
per unit per jam
USD 16,00
(b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT
per unit per jam
USD 40,00
(c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT
per unit per jam
USD 80,00
(d) Kapal 18001 GT s/d 75000GT
per unit per jam
USD 140,00
(e) Kapal diatas 75000 GT
per unit per jam
USD 210,00
31
Lanjutan ……………
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
(a) Kapal s/d 1500 GT
per unit per jam
Rp 20.000,00
(b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT
per unit per jam
Rp 50.000,00
(c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT
per unit per jam
Rp 100.000,00
(d) Kapal 18001 GT s/d 75000GT
per unit per jam
Rp 180.000,00
(e) Kapal diatas 75000 GT
per unit per jam
Rp 260.000,00
b) PELSUS 2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri
32
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
d. Kontribusi jasa pemanduan dan penundaan pada BUP/PELSUS
TARIF 1,75% pendapatan jasa pemanduan dan penundaan kapal dari BUP
e. Jasa Tambat 1) Kapal yang Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Umum a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu) (1) Kapal Angkutan Luar Negeri
per GT per Etmal
USD 0,035
(2) Kapal Angkutan Dalam Negeri
per GT per Etmal
Rp 30,00
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis
per GT per Etmal
Rp 15,00
33
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
(1) Kapal Angkutan Luar Negeri
per GT per Etmal
USD 0,020
(2) Kapal Angkutan Dalam Negeri
per GT per Etmal
Rp 20,00
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis
per GT per Etmal
Rp 10,00
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
per GT per Etmal
USD 0,005
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam
per GT per Etmal
Rp 10,00
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis
per GT per Etmal
Rp 15,00
e. Jasa Tambat 1) Kapal yang Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Umum b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung
c) Tambatan Pinggiran/Talud
34
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
per GT per Etmal
USD 0,0175
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri
per GT per Etmal
Rp 15,00
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis
per GT per Etmal
Rp 7,50
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
per GT per Etmal
USD 0,010
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri
per GT per Etmal
Rp 10,00
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis
per GT per Etmal
Rp 5,00
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
per GT per Etmal
USD 0,0025
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri
per GT per Etmal
Rp 5,00
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis
per GT per Etmal
Rp 0,00
2) Kapal yang Melakukan Kegiatan di DUKS dan Pelsus a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung
c) Tambatan Pinggiran/Talud
35
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
per ton per M3
Rp 550,00
(1) Garam, Pupuk dan barang Bulog (beras dan gula)
per ton per M3
Rp 175,00
(2) Barang lainnya
per ton per M3
Rp 350,00
(1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya
per ekor
Rp 350,00
(2) Kambing, Babi dan sejenisnya
per ekor
Rp 200,00
2. Jasa Pelayanan Barang a. Jasa Dermaga
1) Barang yang Dibongkar / Dimuat melalui Pelabuhan Umum a) Barang ekspor dan Impor b) Barang antar pulau :
c) Hewan
36
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Lanjutan …………… SATUAN TARIF
2) Barang Yang Dibongkar / Dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Di Pelabuhan Khusus (PELSUS) a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri
per ton per M3
Rp 0,00
per ton per M3
Rp 275,00
(a) Garam, Pupuk dan barang Bulog (beras dan gula)
per ton per M3
Rp 87,50
(b) Barang lainnya
per ton per M3
Rp 175,00
(a) Kerbau, Sapi, Kuda dan Sejenisnya
per ekor
Rp 175,00
(b) Kambing, Babi dan Sejenisnya
per ekor
Rp 100,00
b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri: (1) Barang ekspor dan Impor (2) Barang antar pulau :
(3) Hewan
37
Lanjutan ……………
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
1) Gudang tertutup
per ton per M3 per hari
Rp 80,00
2) Lapangan
per ton per M3 per hari
Rp 60,00
a) Kerbau, Sapi, Kuda, dan sejenisnya
per ekor per hari
Rp 200,00
b) Kambing, Babi, dan sejenisnya
per ekor per hari
Rp 125,00
b. Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum
3) Penyimpanan hewan
38
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
(1) Kosong
per unit per hari
Rp 1.500,00
(2) Isi
per unit per hari
Rp 3.000,00
4) Peti Kemas (Container) a) Ukuran 20'
b) Ukuran 40’ (1) Kosong
per unit per hari
(2) Isi
per unit per hari
Rp 6.000,00
(1) Kosong
per unit per hari
Rp 6.000,00
(2) Isi
per unit per hari
Rp 12.000,00
a) Ukuran 20’
per unit per hari
Rp 750,00
b) Ukuran 40’
per unit per hari
Rp 1.500,00
c) Ukuran di atas 40’
per unit per hari
Rp 3.000,00
c) Ukuran di atas 40’
5) Chasis
39
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
(1) s/d 2 ton
per unit per jam
Rp 5.000,00
(2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton
per unit per jam
Rp 6.500,00
(3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton
per unit per jam
Rp 7.500,00
(4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton
per unit per jam
Rp 13.000,00
(5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton
per unit per jam
Rp 22.000,00
(6) lebih dari 10 ton
per unit per jam
Rp 23.000,00
3. Jasa Pelayanan Alat a. Apabila Menggunakan Alat yang Dimiliki Pelabuhan
1) Alat Mekanik a) Sewa Forklift
40
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
(1) s/d 3 ton
per unit per jam
Rp 5.000,00
(2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton
per unit per jam
Rp 12.000,00
(3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton
per unit per jam
Rp 35.000,00
(4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton
per unit per jam
Rp 45.000,00
(5) lebih dari 25 ton
per unit per jam
Rp 65.000,00
(1) s/d 60 PK
per unit per jam
Rp 22.000,00
(2) lebih dari 60 PK
per unit per jam
Rp 32.000,00
per unit per jam
Rp 500,00
per unit per jam
20% dari pendapatan jasa pelayanan alat
b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)
c) Motor Boat
2) Alat Non Mekanik
Gerobak Dorong b. Apabila Menggunakan Alat yang Bukan Dimiliki Pelabuhan
41
Lanjutan ……………
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
a) Persewaan tanah Pelabuhan
per M2 per tahun
Rp 1.000,00
b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air
per M2 per tahun
Rp 250,00
c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus
per M2 per tahun
Rp 250,00
4. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya a. Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan, Ruangan & Pelayanan Air Bersih 1) Untuk Bangunan-bangunan Industri Galangan dan Dock Kapal
42
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
a) Persewaan tanah Pelabuhan
per M2 per tahun
Rp 1.500,00
b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air
per M2 per tahun
Rp 250,00
c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air pada pelabuhan khusus
per M2 per tahun
Rp 250,00
a) Toko, warung dan sejenisnya
per M2 per tahun
Rp 500,00
b) Perumahan penduduk
per M2 per tahun
Rp 250,00
4) Sewa ruangan pelabuhan
per M2 per tahun
Rp 5.000,00
Per tarif PDAM Setempat
+ 20% dari tarif PDAM
2) Untuk Bangunan-bangunan Industri Perusahaan- perusahaan
3) Untuk kepentingan lainnya
5) Pelayanan air
43
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
per orang
Rp 1.500,00
per orang per sekali masuk
Rp 1.000,00
per orang
Rp 1.000,00
b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut 1) Terminal Penumpang Kelas A a) Penumpang yang berangkat
b) Pengantar/Penjemput 2) Terminal Penumpang Kelas B a) Penumpang yang berangkat
b) Pengantar/Penjemput
per orang per sekali masuk
3) Terminal Penumpang Kelas C a) Penumpang yang berangkat
per orang
Rp 500,00
per orang per sekali masuk
Rp 250,00
1) Pas harian halaman
per orang per sekali masuk
Rp 200,00
2) Pas tetap
per orang per bulan
Rp 3.000,00
per orang per tahun
Rp 30.000,00
b) Pengantar/Penjemput c. Pas Orang
44
Lanjutan ……………
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
a) Trailer, truk gandengan
per unit dan pengemudi + kenek per sekali masuk
Rp 600,00
b) Truk, Bus besar
per unit dan pengemudi + kenek per sekali masuk
Rp 500,00
d. Pas Kendaraan (termasuk uang parkir) 1) Pas Harian
c) Pick Up, Mini Bus, Sedan, dan per unit dan Jeep pengemudi per sekali masuk
Rp 400,00
d) Sepeda Motor
per unit per sekali masuk
Rp 200,00
e) Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda
per unit per sekali masuk
Rp 100,00 45
Lanjutan …………… JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
per unit per bulan
Rp 12.000,00
per unit per tahun
Rp 120.000,00
per unit per bulan
Rp 10.000,00
per unit per tahun
Rp 100.000,00
per unit per bulan
Rp 8.000,00
per unit per tahun
Rp 80.000,00
per unit per bulan
Rp 4.000,00
per unit per tahun
Rp 40.000,00
per unit per bulan
Rp 2.000,00
per unit per tahun
Rp 20.000,00
d. Pas Kendaraan (termasuk uang parkir) 2) Pas Tetap a) Trailer, truk gandengan b) Truk, Bus besar c) Pick Up, Mini Bus, Sedan, dan Jeep d) Sepeda Motor e) Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda
46
PERBANDINGAN TARIF PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN & TARIF PNBP TARIF PELABUHAN
TARIF PNBP
KUALA TANJUNG No
JENIS TARIF
KAPAL DALAM NEGERI (Rp.)
KAPAL LUAR NEGERI ( US $)
KETERA NGAN
0,120
Per GT / Kunjung an
-
Per GT / Kunjung an
KAPAL DALAM NEGERI (Rp.)
KAPAL LUAR NEGERI ( US $)
KETERA NGAN
A. TARIF LABUH 1. Kapal Niaga
2. Kapal Bukan Niaga
86
86
40
20
0,035
0,018
Per GT Per 15 hari
Per GT Per 15 hari
47
Lanjutan …………… TARIF PELABUHAN
TARIF PNBP KUALA TANJUNG No
B.
JENIS TARIF
KAPAL DALAM NEGERI (Rp.)
KAPAL LUAR NEGERI ( US $)
KETERAN GAN
KAPAL DALAM NEGERI (Rp.)
KAPAL LUAR NEGERI ( US $)
KETERAN GAN
TARIF PEMANDUAN
a. Tarif Tetap
b. Tarif Variabel
127.200
47
169
0,059
Per Kapal Per Gerakan
Per GT Per Kapal Per Gerakan
41.000
14
33
Untuk kapal 500 – 1.000 GT dan Jarak Pemandua n di atas 20 mil
0,012
Diatas 1.000 GT, tiap kelebihan GT ditambah 48
N o
JENIS TARIF
C.
TARIF PENUNDAAN
1.
Kapal s.d. 3.500 GT a. Tarif Tetap
b. Tarif Variabel
2.
3.
Lanjutan ............
TARIF SETIAP PELABUHAN KUALA TANJUNG KAPAL DALAM NEGERI (Rp.)
KAPAL LUAR NEGERI (US $)
KETERANGAN
TARIF PNBP KAPAL DALAM NEGERI (Rp.)
KAPAL LUAR NEGERI (US $)
KETERANGA N
Kapal s.d. 1.500 GT 840.000
US $ 0,02
264
Per Kapal / Jam
0,01
Per GT / Kapal / Jam
Kapal 3.501 s.d. 8.000 GT
100.000
-
80
Per Unit Per Jam
-
Per Unit Per Jam
Kapal 1.500 s.d. 8.000 GT
a. Tarif Tetap
1.140.000
564
Per Kapal / Jam
250.000
200
Per Unit Per Jam
b. Tarif Variabel
US $ 0,02
0,02
Per GT / Kapal / Jam
-
-
Per Unit Per Jam
Kapal 8.001 s.d. 14.000 GT
Kapal 8.001 s.d. 18.000 GT
a. Tarif Tetap
1.680.000
840
Per Kapal / Jam
500.000
400
Per Unit Per Jam
b. Tarif Variabel
US $ 0,02
0,02
Per GT / Kapal / Jam
-
-
Per Unit Per Jam
Catatan : Tarif PNBP Menggunakan Kapal Tunda Yang Dimiliki Pelabuhan Umum
49
N o
JENIS TARIF
KAPAL LUAR NEGERI (US $)
a. Tarif Tetap
2.220.000
1.116
b. Tarif Variabel
US $ 0,02
0,02
TARIF PENUNDAAN
4.
Kapal 14.001 s.d. 18.000 GT
6.
KUALA TANJUNG KAPAL DALAM NEGERI (Rp.)
C.
5.
Lanjutan ............
TARIF SETIAP PELABUHAN
TARIF PNBP KAPAL DALAM NEGERI (Rp.)
KAPAL LUAR NEGERI (US $)
Per Kapal / Jam
-
-
-
Per GT / Kapal / Jam
-
-
-
KETERANGAN
Kapal 18.001 s.d. 26.000 GT
KETERANGA N
Kapal 18.001 s.d. 75.000 GT
a. Tarif Tetap
2.940.000
1.740
Per Kapal / Jam
900.000
700
Per Unit Per Jam
b. Tarif Variabel
US $ 0,02
0,02
Per GT / Kapal / Jam
-
-
Per Unit Per Jam
Kapal 26.001 s.d. 40.000 GT
Kapal di atas 75.000 GT
a. Tarif Tetap
3.180.000
1.740
Per Kapal / Jam
1.300.000
1.050
Per Unit Per Jam
b. Tarif Variabel
US $ 0,02
0,02
Per GT / Kapal / Jam
-
-
Per Unit Per Jam
Catatan : Tarif PNBP Menggunakan Kapal Tunda Yang Dimiliki Pelabuhan Umum
50
Lanjutan …………… No
JENIS TARIF
C.
TARIF PENUNDAAN
7.
Kapal 40.001 s.d. 75.000 GT a. Tarif Tetap b. Tarif Variabel
8.
TARIF SETIAP PELABUHAN KUALA TANJUNG KAPAL DALAM NEGERI
KAPAL LUAR NEGERI
KETERANG AN
b. Tarif Variabel
KAPAL DALAM NEGERI
KAPAL LUAR NEGERI
KETERANG AN
Kapal 18.001 s.d. 75.000 GT 3.720.000 US $ 0,02
1.800
Per Kapal / Jam
900.000
700
Per Unit Per Jam
0,02
Per GT / Kapal / Jam
-
-
Per Unit Per Jam
Kapal di atas 75.000 GT
Kapal 75.000 GT ke atas a. Tarif Tetap
TARIF PNBP
4.440.000 US $ 0,02
2.160
Per Kapal / Jam
1.300.000
1.050
Per Unit Per Jam
0,02
Per GT / Kapal / Jam
-
-
Per Unit Per Jam 51
Lanjutan ……………
N o
JENIS TARIF
TARIF SETIAP PELABUHAN
TARIF PNBP
KUALA TANJUNG
D. TARIF TAMBAT
Dermaga 1. (Beton, Besi dan Kayu) Breasting 2. Dolphin dan Pelampung 3. Pinggiran
80
0
0
0,144
Per GT/Etma l
30
0,035
Per GT/Etmal
0
Per GT/Etma l
20
0,020
Per GT/Etmal
0
Per GT/Etma l
10
0,005
Per GT/Etmal
52
Lanjutan …………… No E. 1.
JENIS TARIF TARIF DERMAGA
TARIF SETIAP PELABUHAN
TARIF PNBP
KUALA TANJUNG (Rp.)
KETERANGA N
Barang Dalam Kemasan
TARIF DERMAGA
(Rp.)
KETERANGA N
1. Barang Ekpor Impor
550
Per Ton/M3
175
Per Ton/M3
350
Per Ton/M3
a. Peti kemas di Dermaga Konvensional 2. Barang Antar Pulau
1) Ukuran 20’
- Kosong
26.250
Per Box
a. Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula)
- Isi
52.500
Per Box
b. Barang lainnya
53
Lanjutan …………… No
JENIS TARIF
TARIF SETIAP PELABUHAN
TARIF PNBP
KUALA TANJUNG E.
TARIF DERMAGA
(Rp.)
KETERANGAN TARIF DERMAGA
(Rp.)
KETERANGAN
a. Peti kemas di Dermaga Konvensional
2) Ukuran 40’ - Kosong
39.000
Per Box
a. Kerbau, sapi, dan sejenisnya
350
Ekor
- Isi
78.000
Per Box
b. Kambing, babi dan sejenisnya
200
Ekor
2.250
Per Ton/M3
b. Pallet dan Unitisasi 2.
3. Hewan
Barang Tidak Dalam Kemasan a. Tidak menggunakan alat khusus / mekanik (conveyor)
2.400
b. Menggunakan alat khusus
2.250
c. Hewan
3.000 54
Lanjutan …………… N o
JENIS TARIF
F.
TARIF PENUMPUKAN
TARIF SETIAP PELABUHAN
TARIF PNBP
KUALA TANJUNG
1. Gudang
(Rp.) 600
KETERANGAN Per Ton/M3/Hari
Lapangan Non 2. Petikemas a. Barang Umum/Curah/Pall et/Unitisasi
300
Per Ton/M3/Hari
b. Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi, dan sejenisnya)
1.800
Per Ekor / Hari
N o 1
TARIF PENUMPUKAN Gudang
2
Lapangan
3
Penyimpanan Hewan
(Rp.)
KETERANGAN
80
Per Ton/M3/Hari
60
Per Ton/M3/Hari
a. Kerbau, sapi, dan sejenisnya
200
Per Ekor / Hari
b. Kambing, babi dan sejenisnya
125
Per Ekor / Hari
55
Lanjutan …………… N o
JENIS TARIF
F.
TARIF PENUMPUKAN
3.
Lapangan Petikemas :
TARIF SETIAP PELABUHAN KUALA TANJUNG (Rp.)
KETERANGAN
a. Petikemas ukuran 20′ 1) Kosong
TARIF PNBP
No
TARIF PENUMPUKAN
4.
Peti Kemas
(Rp.)
KETERANGA N
1.500
Per Unit Per Hari
a. Petikemas ukuran 20′ 6.000
Per Box / Hari
1) Kosong
2) Isi
12.600
Per Box / Hari
2) Isi
3) OH/OW/OL
22.800
Per Box / Hari
b. Petikemas ukuran 40′
4) Petikemas Reefer
22.800
Per Box / Hari
1) Kosong
6.000
Per Unit Per Hari
5) Chasis Kosong
9.600
Per Box / Hari
2) Isi
6.000
Per Unit Per Hari
9.600
Per Unit / Hari di tambah nomor 3 1), 2), 3) dan 4)
6) Chasis Bermuatan
c. Petikemas ukuran diatas 40′
3.000
Per Unit Per Hari
56
Lanjutan …………… N o
JENIS TARIF
F.
TARIF PENUMPUKAN
3.
Lapangan Petikemas :
TARIF SETIAP PELABUHAN
TARIF PNBP
KUALA TANJUNG (Rp.)
KETERANGAN
No 4.
b. Petikemas ukuran 40′ 1) Kosong
12.60 0
Per Box / Hari
2) Isi
25.20 0
Per Box / Hari
3) OH/OW/OL
45.60 0
Per Box / Hari
4) Petikemas Reefer
45.60 0
Per Box / Hari
5) Chasis Kosong
19.20 0
Per Box / Hari
6) Chasis Bermuatan
Per Unit / Hari di 19.20 tambah nomor 3 1), 0 2), 3) dan 4)
TARIF PENUMPUKAN
(Rp.)
KETERANGAN
1) Kosong
6.000
Per Unit Per Hari
2) Isi
12.000
Per Unit Per Hari
Peti Kemas
57
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JASA PUP & PUJK PADA 184 UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
No
I
Provinsi / Pelabuhan
Jika Tarif PNBP Dinaikkan
100%
200%
300%
400%
ACEH
1 UPP IDI
2
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
UPP TAPAK TUAN
3 UPP SINGKIL 4 UPP SINABANG 5 UPP CALANG 6 UPP SUSOH
27.446.256
54.892.512
82.338.768 109.785.024 137.231.280
72.771.585
145.543.170 218.314.755 291.086.340 363.857.925
6.455.520
12.911.040
45.778.140
91.556.280 137.334.420 183.112.560 228.890.700
1.907.100
3.814.200
73.765.300
19.366.560
5.721.300
25.822.080
7.628.400
32.277.600
9.535.500
147.530.600 221.295.900 295.061.200 368.826.500 58
No
Provinsi / Pelabuhan
SUMATERA UTARA UPP TELUK 1 DALAM NIAS
II
2 UPP SIROMBU 3 UPP LAHEWA UPP PULAU TELLO UPP PANTAI 5 CERMIN UPP TANJUNG 6 BERINGIN UPP PANGKALAN 7 DODEK 4
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
-
Jika Tarif PNBP Dinaikkan
100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
30.929.500
61.859.000 92.788.500 123.718.000 154.647.500
1.214.000
2.428.000
6.871.500
13.743.000 20.614.500 27.486.000 34.357.500
78.611.200
157.222.400 235.833.600 314.444.800 393.056.000
6.304.800
12.609.600 18.914.400 25.219.200 31.524.000
5.139.740
-
3.642.000
-
4.856.000
-
6.070.000
-
10.279.480 15.419.220 20.558.960 25.698.700 59
No
8
Provinsi / Pelabuhan
UPP TANJUNG TIRAM
9 UPP LEIDONG UPP TANJUNG SARANG ELANG UPP SIKARA KARA 11 NATAL UPP SUNGAI 12 BAROMBANG 10
13 UPP BARUS UPP TANJUNGPURA UPP PULAU 15 KAMPAI
14
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
Jika Tarif PNBP Dinaikkan
100%
200%
300%
400%
13.972.000
27.944.000
41.916.000
55.888.000
69.860.000
32.375.420
64.750.840
97.126.260
129.501.680 161.877.100
11.192.700
22.385.400
33.578.100
44.770.800
55.963.500
868.400
1.736.800
2.605.200
3.473.600
4.342.000
6.015.220
12.030.440
18.045.660
24.060.880
30.076.100
3.052.500
6.105.000
9.157.500
12.210.000
15.262.500
5.765.000
11.530.000
17.295.000
23.060.000
28.825.000
4.292.500
8.585.000
12.877.500
17.170.000
21.462.500
60
No
III
Provinsi / Pelabuhan
SUMATERA BARAT
1 UPP SIUBAN
2
UPP MUARA SIBERUT
3 UPP SIKAKAP
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
Jika Tarif PNBP Dinaikkan
100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
-
36.407.990
72.815.980
109.223.970 145.631.960 182.039.950
64.551.050
129.102.100
193.653.150 258.204.200 322.755.250
444.367.930
888.735.860
1.333.103.790 1.777.471.720 2.221.839.650
61
Penerimaan 2014 No Provinsi / Pelabuhan (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
IV RIAU 1 UPP KUALA GAUNG 2 UPP SINABOI 3 UPP TANJUNG MEDANG 4 UPP PANIPAHAN 5 UPP BATU PANJANG 6 UPP SUNGAI GUNTUNG
-
Jika Tarif PNBP Dinaikkan
100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
163.449.400 326.898.800 490.348.200 653.797.600 817.247.000
30.609.550
61.219.100
91.828.650
63.013.568
126.027.136 189.040.704 252.054.272 315.067.840
21.405.700
42.811.400
64.217.100
122.438.200 153.047.750
85.622.800
107.028.500
104.361.940 208.723.880 313.085.820 417.447.760 521.809.700 687.665.490 1.375.330.980 2.062.996.470 2.750.661.960 3.438.327.450
62
No
Provinsi / Pelabuhan
V
KEPULAUAN RIAU
1
UPP TANJUNG UBAN
2
UPP DOBO SINGKEP
3
UPP TANJUNG BATU KUNDUR
4
UPP TAREMPA
5
UPP SENAYANG
VI JAMBI 1
UPP NIPAH PANJANG
2
UPP KUALA MENDAHARA
VII SUMATERA SELATAN 1
UPP SUNGAI LUMPUR
Jika Tarif PNBP Dinaikkan
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
-
3.621.613.375
7.243.226.750 10.864.840.125 14.486.453.500 18.108.066.875
469.424.400
938.848.800
1.408.273.200
1.877.697.600
2.347.122.000
1.396.519.000
2.793.038.000
4.189.557.000
5.586.076.000
6.982.595.000
4.491.002.134
8.982.004.268 13.473.006.402 17.964.008.536 22.455.010.670
141.052.455
282.104.910
423.157.365
564.209.820
705.262.275
-
-
-
-
-
12.705.225
25.410.450
38.115.675
50.820.900
63.526.125
59.731.100
119.462.200
179.193.300
238.924.400
298.655.500
-
-
-
-
-
335.636.383
671.272.766
1.006.909.149
1.342.545.532
1.678.181.915 63
No
Provinsi / Pelabuhan
VIII BANGKA BELITUNG 1 UPP MANGGAR 2 UPP TOBOALI IX BENGKULU
1 KSOP BENGKULU/P. BAAI 2
UPP MALAKONI ENGGANO
3 UPP LINAU / BINTUHAN
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
-
Jika Tarif PNBP Dinaikkan
100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
1.800.250.450 3.600.500.900 5.400.751.350 7.201.001.800 9.001.252.250 1.014.437.100 2.028.874.200 3.043.311.300 4.057.748.400 5.072.185.500 -
-
-
-
-
244.547.244 489.094.488 733.641.732 978.188.976 1.222.736.220 8.277.000
16.554.000
24.831.000
33.108.000
41.385.000
135.138.250 270.276.500 405.414.750 540.553.000 675.691.250
64
No
Provinsi / Pelabuhan
X
LAMPUNG
1
KSOP PANJANG
2
KSOP BAKAUHENI
3
UPP MENGGALA
4
UPP KOTA AGUNG
5
UPP MARINGGAI
6
UPP MESUJI
7
UPP TELUK BETUNG
XI DKI JAKARTA XII JAWA BARAT 1
UPP PELABUHAN RATU
2
UPP PANGANDARAN
3
UPP PAMANUKAN
4
UPP INDRAMAYU
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009) -
Jika Tarif PNBP Dinaikkan 100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
2.173.448.591 4.346.897.182 6.520.345.773
8.693.794.364 10.867.242.955
2.795.000
5.590.000
8.385.000
11.180.000
13.975.000
53.645.700
107.291.400
160.937.100
214.582.800
268.228.500
6.315.259.376
7.894.074.220
1.578.814.844 3.157.629.688 4.736.444.532 13.844.706
27.689.412
41.534.118
55.378.824
69.223.530
2.197.700
4.395.400
6.593.100
8.790.800
10.988.500
20.262.941.095 40.525.882.190 60.788.823.285 81.051.764.380 101.314.705.475 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
198.826.806
397.653.612
596.480.418
795.307.224
994.134.030
1.653.100
3.306.200
4.959.300
6.612.400
8.265.500
102.005.030
204.010.060
306.015.090
408.020.120
510.025.150
2.186.098.184 4.372.196.368 6.558.294.552
8.744.392.736 10.930.490.920 65
No
Provinsi / Pelabuhan
XIII BANTEN
1 UPP ANYER LOR
2 UPP LABUHAN
3
UPP KARANGANTU
4
UPP BOJONEGARA
Penerimaan 2014 (Berdasarka n Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
Jika Tarif PNBP Dinaikkan
100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
-
1.512.950
3.025.900
4.538.850
6.051.800
7.564.750
381.816.855
763.633.710 1.145.450.565 1.527.267.420 1.909.084.275
1.062.207.620 2.124.415.240 3.186.622.860 4.248.830.480 5.311.038.100
314.957.950
629.915.900
944.873.850 1.259.831.800 1.574.789.750
66
No
Penerimaan 2014 Provinsi / Pelabuhan (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
XIV JAWA TENGAH 1
UPP PEKaALONGAN
2
UPP BREBES
3
UPP JEPARA
4
UPP KARIMUN JAWA
5
UPP JUWANA
6
UPP REMBANG
7
UPP BATANG
Jika Tarif PNBP Dinaikkan 100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
-
8.084.250
16.168.500
24.252.750
32.337.000
40.421.250
5.997.500
11.995.000
17.992.500
23.990.000
29.987.500
871.885.514 1.743.771.028 2.615.656.542 3.487.542.056 4.359.427.570 54.211.650
108.423.300
162.634.950
216.846.600
271.058.250
98.229.120
196.458.240
294.687.360
392.916.480
491.145.600
475.263.270
950.526.540 1.425.789.810 1.901.053.080 2.376.316.350
15.161.725
30.323.450
45.485.175
60.646.900
75.808.625
67
No
Provinsi / Pelabuhan
XV JAWA TIMUR UPP 1 SANGKAPURA/BA WEAN UPP TELAGA 2 BIRU 3 UPP BRANTA 4 UPP SAPUDI 5 UPP SAPEKEN 6 UPP KALBUT 7 UPP MASALEMBO 8 UPP BRONDONG 9 UPP KETAPANG
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
Jika Tarif PNBP Dinaikkan 100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
-
162.496.027
324.992.054
487.488.081
649.984.108
812.480.135
575.967.711
1.151.935.422 1.727.903.133 2.303.870.844 2.879.838.555
138.001.322
276.002.644
414.003.966
552.005.288
690.006.610
11.659.100
23.318.200
34.977.300
46.636.400
58.295.500
99.486.700
198.973.400
298.460.100
397.946.800
497.433.500
1.535.194.801
21.079.513 5.485.393.510 16.888.375
3.070.389.602 4.605.584.403 6.140.779.204 7.675.974.005
42.159.025
63.238.538
84.318.050
105.397.563
10.970.787.020 16.456.180.530 21.941.574.040 27.426.967.550 33.776.750
50.665.125
67.553.500
84.441.875
68
No
Provinsi / Pelabuhan
KALIMANTAN BARAT UPP TELUK 1 MELANO UPP 2 PALOH/SAKURA UPP 3 KENDAWANGAN
XVI
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
Jika Tarif PNBP Dinaikkan 100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
-
248.018.100
496.036.200
744.054.300
992.072.400
1.240.090.500
7.106.448
14.212.896
21.319.344
28.425.792
35.532.240
2.218.170.670 4.436.341.340 6.654.512.010 8.872.682.680 11.090.853.350
XVII
KALIMANTAN TENGAH
-
1
UPP KERENG BENGKIRAI
826.871.925
-
-
-
-
1.653.743.850 2.480.615.775 3.307.487.700 4.134.359.625
69
No
XVIII
Provinsi / Pelabuhan KALIMANTAN SELATAN
1 UPP SEI DANAU
2
UPP TANJUNG BATU
3 UPP SEBUKU
4 UPP KINTAP
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009) -
Jika Tarif PNBP Dinaikkan 100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
29.548.700.290 59.097.400.580 88.646.100.870 118.194.801.160 147.743.501.450
930.143.030
1.860.286.060 2.790.429.090
3.720.572.120
4.650.715.150
7.716.674.361 15.433.348.722 23.150.023.083 30.866.697.444 38.583.371.805
15.585.647.193 31.171.294.386 46.756.941.579 62.342.588.772 77.928.235.965
70
Penerimaan 2014 No Provinsi / Pelabuhan (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009) XIX KALIMANTAN TIMUR 1 UPP TANJUNG LAUT 2 UPP LHOK TUAN 3
UPP TANAH GROGOT
4
UPP TANJUNG SANTAN
-
Jika Tarif PNBP Dinaikkan
100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
18.897.074.648 37.794.149.296 56.691.223.943 75.588.298.591 94.485.373.239
4.524.762.130
9.049.524.259 13.574.286.389 18.099.048.518 22.623.810.648
10.340.653.088 20.681.306.176 31.021.959.264 41.362.612.352 51.703.265.440
602.352.293
1.204.704.586 1.807.056.879 2.409.409.172 3.011.761.465
71
Penerimaan 2014 No Provinsi / Pelabuhan (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009) XIX KALIMANTAN TIMUR
1 UPP TANJUNG LAUT 2 UPP LHOK TUAN 3 UPP TANAH GROGOT 4
UPP TANJUNG SANTAN
5 UPP SANGATTA 6 UPP SANGKULIRANG
-
Jika Tarif PNBP Dinaikkan 100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
18.897.074.648 37.794.149.296 56.691.223.943 75.588.298.591 94.485.373.239 4.524.762.130
9.049.524.259 13.574.286.389 18.099.048.518 22.623.810.648
10.340.653.088 20.681.306.176 31.021.959.264 41.362.612.352 51.703.265.440 602.352.293
1.204.704.586
1.807.056.879 2.409.409.172
3.011.761.465
24.691.543.472 49.383.086.944 74.074.630.416 98.766.173.888 123.457.717.360 1.079.519.950
2.159.039.900
3.238.559.850 4.318.079.800
5.397.599.750
7
UPP TANJUNG REDEP
13.897.472.475 27.794.944.950 41.692.417.425 55.589.889.900 69.487.362.375
8
UPP KUALA SEMBOJA/SEBULU
1.538.760.083
3.077.520.166
4.616.280.249 6.155.040.332
7.693.800.415
72
No
Penerimaan 2014 Provinsi / Pelabuhan (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
XX GORONTALO 1
UPP KWANDANG
2
UPP TILAMUTA
3
UPP ANGGREK
XXI SULAWESI UTARA
1
UPP TAHUNA
2
UPP LIRUNG
3
UPP ULU SIAU
4
UPP BELANG
5
UPP KOTABUNAN
6
UPP LABUAN UKI
7
UPP LIKUPANG
Jika Tarif PNBP Dinaikkan
100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
-
13.606.095
27.212.190
40.818.285
54.424.380
68.030.475
103.905.600
207.811.200
311.716.800
415.622.400
519.528.000
1.160.945.194 2.321.890.388
3.482.835.582
4.643.780.776 5.804.725.970
-
-
-
-
-
286.869.000
573.738.000
860.607.000
1.147.476.000 1.434.345.000
245.026.600
490.053.200
735.079.800
980.106.400 1.225.133.000
208.906.200
417.812.400
626.718.600
835.624.800 1.044.531.000
88.372.650
176.745.300
265.117.950
353.490.600
441.863.250
34.238.800
68.477.600
102.716.400
136.955.200
171.194.000
247.749.330
495.498.660
743.247.990
990.997.320 1.238.746.650
33.205.000
66.410.000
99.615.000
132.820.000
166.025.000
73
No
Penerimaan 2014 Provinsi / Pelabuhan (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
XXII SULAWESI TENGAH 1
UPP POSO
2
UPP LEOK
3
UPP OGOAMAS
4
UPP PARIGI
5
UPP AMPANA
6
UPP BUNTA
7
UPP PAGIMANA
8
UPP BANGGAI
9
UPP KOLONEDALE
10 UPP LUWUK 11 UPP WANI
Jika Tarif PNBP Dinaikkan 100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
-
21.577.800
43.155.600
64.733.400
86.311.200
107.889.000
33.947.950
67.895.900
101.843.850
135.791.800
169.739.750
51.065.250
102.130.500
153.195.750
204.261.000
255.326.250
39.897.000
79.794.000
119.691.000
159.588.000
199.485.000
170.475.064
340.950.128
511.425.192
681.900.256
852.375.320
89.936.091
179.872.182
269.808.273
359.744.364
449.680.455
193.654.572
387.309.144
580.963.716
774.618.288
968.272.860
148.420.740
296.841.480
445.262.220
593.682.960
742.103.700
3.676.185.527 7.352.371.054 11.028.556.581 14.704.742.108 18.380.927.635 1.120.740.300 2.241.480.600 3.362.220.900 4.482.961.200 5.603.701.500 436.033.200
872.066.400 1.308.099.600 1.744.132.800 2.180.166.000 74
No
Provinsi / Pelabuhan
XXIII 1
UPP PALOPO
2
UPP MALILI
3
UPP AWARANGE
4
UPP BULUKUMBA
5
UPP JENEPONTO
6
UPP SELAYAR
7
UPP JAMPEA
8
UPP SINJAI
9
UPP BAJOE
10 UPP SIWA 11
UPP PATTIRO BAJO
12 UPP BIRINGKASI
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
Jika Tarif PNBP Dinaikkan 100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
275.372.023
550.744.046
826.116.069
225.495.140
450.990.280
676.485.420
289.965.480
579.930.960
869.896.440
55.698.425
111.396.850
167.095.275
222.793.700
278.492.125
83.177.113
166.354.226
249.531.339
332.708.452
415.885.565
115.684.560
231.369.120
347.053.680
462.738.240
578.422.800
27.420.250
54.840.500
82.260.750
109.681.000
137.101.250
71.334.433
142.668.866
214.003.299
285.337.732
356.672.165
69.790.340
139.580.680
209.371.020
279.161.360
348.951.700
117.973.100
235.946.200
353.919.300
471.892.400
589.865.500
10.721.700
21.443.400
32.165.100
42.886.800
53.608.500
-
1.101.488.092 1.376.860.115 901.980.560
1.127.475.700
1.159.861.920 1.449.827.400
844.839.919 1.689.679.838 2.534.519.757 3.379.359.676 4.224.199.595
75
No
Provinsi / Pelabuhan
XXIV
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009) -
1
UPP BAU - BAU
2
UPP POMALAA
3
UPP RAHA
4
UPP KOLAKA
5
UPP LANGARA
Jika Tarif PNBP Dinaikkan 100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
2.024.765.998
4.049.531.996 6.074.297.994 8.099.063.992
10.123.829.990
516.485.342
1.032.970.684 1.549.456.026 2.065.941.368
2.582.426.710
215.467.255
430.934.510
646.401.765
861.869.020
1.077.336.275
859.903.698
1.719.807.396 2.579.711.094 3.439.614.792
4.299.518.490
1.940.751.444
3.881.502.888 5.822.254.332 7.763.005.776
9.703.757.220
76
No
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif Provinsi / Pelabuhan PNBP PP No. 6 / 2009)
XXV
-
1
UPP NAMLEA
2
UPP TULEHU
3
UPP TUAL
4
UPP SAUMLAKI
5
UPP DOBO
6
UPP AMAHAI
7
UPP GESER
8
UPP LEKSULA
9
UPP WONRELI
10
UPP WAHAI
11
UPP WAISARISA
263.047.442 257.668.450 476.927.150
346.027.950 309.061.132 132.333.375 96.890.500 177.149.150 151.960.200 259.402.645 31.965.895
Jika Tarif PNBP Dinaikkan 100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
526.094.884
789.142.326
1.052.189.768
1.315.237.210
515.336.900
773.005.350
1.030.673.800
1.288.342.250
953.854.300
1.430.781.450
1.907.708.600
2.384.635.750
692.055.900
1.038.083.850
1.384.111.800
1.730.139.750
618.122.264
927.183.396
1.236.244.528
1.545.305.660
264.666.750
397.000.125
529.333.500
661.666.875
193.781.000
290.671.500
387.562.000
484.452.500
354.298.300
531.447.450
708.596.600
885.745.750
303.920.400
455.880.600
607.840.800
759.801.000
518.805.290
778.207.935
1.037.610.580
1.297.013.225
63.931.790
95.897.685
127.863.580
159.829.475
77
No
Provinsi / Pelabuhan
XXVI 1
UPP TOBELO
2
UPP SANANA
3
UPP LABUHA/BABANG
4
UPP LAIWUI
5
UPP SOA SIAU
6
UPP JAILOLO
7
UPP DARUBA
8
UPP BULI
9
UPP GEBE
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009)
Jika Tarif PNBP Dinaikkan
100%
200%
300%
400%
-
-
-
-
-
423.948.000
847.896.000
89.971.613
179.943.226
410.206.440
820.412.880
315.431.000
630.862.000
946.293.000
104.979.815
209.959.630
314.939.445
419.919.260
524.899.075
115.271.570
230.543.140
345.814.710
461.086.280
576.357.850
133.223.540
266.447.080
399.670.620
532.894.160
666.117.700
599.643.799 37.518.997
1.271.844.000 1.695.792.000 2.119.740.000 269.914.839
359.886.452
449.858.065
1.230.619.320 1.640.825.760 2.051.032.200 1.261.724.000 1.577.155.000
1.199.287.598 1.798.931.397 2.398.575.196 2.998.218.995 75.037.994
112.556.991
150.075.988
187.594.985
78
XXVII BALI 1
UPP NUSA PENIDA
2
UPP GILIMANUK
3
UPP BULELENG
XXVII NUSA TENGGARA I BARAT 1
UPP LABUHAN LOMBOK
2
UPP SAPE
3
UPP CALABAI
4
UPP BENETE
5
UPP PEMENANG
-
-
-
-
-
256.326.074
512.652.148
768.978.222
11.248.820
22.497.640
33.746.460
44.995.280
56.244.100
14.818.950
29.637.900
44.456.850
59.275.800
74.094.750
-
-
-
-
-
41.442.095
82.884.190
124.326.285
165.768.380
207.210.475
19.120.804
38.241.608
57.362.412
76.483.216
95.604.020
1.721.310
3.442.620
5.163.930
6.885.240
8.606.550
1.025.304.296 1.281.630.370
1.129.636.886 2.259.273.772 3.388.910.658 4.518.547.544 5.648.184.430
112.551.374
225.102.748
337.654.122
450.205.496
562.756.870 79
XXIX NTT 1
UPP LARANTUKA
2
UPP REO
3
UPP WAIKELO
4
UPP ATAPUPU
5
UPP BARANUSA
6
UPP BA'A
7
UPP SEBA
8
UPP MARAPOKOT
9
UPP LABUHAN BAJO
-
-
-
-
-
268.355.800
536.711.600
805.067.400
1.073.423.200
1.341.779.000
253.402.720
506.805.440
760.208.160
1.013.610.880
1.267.013.600
118.330.392
236.660.784
354.991.176
473.321.568
591.651.960
572.696.020
1.145.392.040
1.718.088.060
2.290.784.080
2.863.480.100
2.407.000
4.814.000
7.221.000
9.628.000
12.035.000
61.519.000
123.038.000
184.557.000
246.076.000
307.595.000
112.410.250
224.820.500
337.230.750
449.641.000
562.051.250
51.320.200
102.640.400
153.960.600
205.280.800
256.601.000
691.093.100
1.382.186.200
2.073.279.300
2.764.372.400
3.455.465.500 80
XXX PAPUA
-
-
-
-
-
1
UPP AMAMAPARE 1.786.984.769 3.573.969.538 5.360.954.307 7.147.939.076 8.934.923.845
2
UPP SERUI
3
UPP AGATS
4
UPP BADE
5
UPP WAREN
6
UPP NABIRE
7
UPP POMAKO
8
UPP KORIDO
9
UPP SARMI
629.799.700 1.259.599.400 1.889.399.100 2.519.198.800 3.148.998.500 106.581.650
213.163.300
319.744.950
426.326.600
532.908.250
613.262.550 1.226.525.100 1.839.787.650 2.453.050.200 3.066.312.750 -
-
-
-
-
1.373.537.600 2.747.075.200 4.120.612.800 5.494.150.400 6.867.688.000 1.120.955.580 2.241.911.160 3.362.866.740 4.483.822.320 5.604.777.900 1.440.900
2.881.800
4.322.700
5.763.600
7.204.500
76.060.700
152.121.400
228.182.100
304.242.800
380.303.500 81
XXXI PAPUA BARAT 1
UPP ORANSBARI
2
UPP WASIOR
3
UPP TEMINABUAN
4
UPP SAONEK
5
UPP KOKAS
6
UPP BINTUNI
7
UPP KAIMANA
-
-
-
-
-
26.823.200
53.646.400
80.469.600
107.292.800
134.116.000
131.417.000
262.834.000
394.251.000
525.668.000
657.085.000
191.902.500
383.805.000
575.707.500
767.610.000
959.512.500
48.971.485
97.942.970
146.914.455
195.885.940
244.857.425
112.512.950
225.025.900
337.538.850
450.051.800
562.564.750
6.791.637.686 13.583.275.372 20.374.913.058 27.166.550.744 33.958.188.430
360.135.170
720.270.340
1.080.405.510 1.440.540.680 1.800.675.850
82
XXXII SULAWESI BARAT 1
UPP MAMUJU
2
UPP MAJENE
3
UPP POLEWALI
4
UPP BELANGBELANG
XXXIII KALIMANTAN UTARA 1 2 3
UPP TANJUNG SELOR UPP SUNGAI NYAMUK UPP PULAU BUNYU
Jumlah Pelabuhan Yang Memiliki PNBP ≥ Rp. 10 Miliar
-
-
-
-
-
31.268.000
62.536.000
93.804.000
125.072.000
156.340.000
8.009.925
16.019.850
24.029.775
32.039.700
40.049.625
33.844.640
67.689.280
101.533.920
135.378.560
169.223.200
324.901.108
649.802.216
974.703.324
-
-
-
1.299.604.432 1.624.505.540 -
-
1.788.921.943 3.577.843.886 5.366.765.829 7.155.687.772 8.944.609.715 234.187.430
468.374.860
702.562.290
936.749.720
1.170.937.150
2.584.934.388 5.169.868.776 7.754.803.164 10.339.737.552 12.924.671.940
7
10
13
14
18
83
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN 7 PELABUHAN YANG MEMILIKI PNBP DI ATAS Rp. 10 Miliar No
Provinsi / Pelabuhan
I
LAMPUNG
1
UPP TELUK BETUNG
II
KALIMANTAN SELATAN
2
UPP SEI DANAU
3
UPP KINTAP
III
KALIMANTAN TIMUR
4
UPP TANJUNG LAUT
5
UPP TANAH GROGOT
6
UPP SANGATTA
7
UPP TANJUNG REDEP
Penerimaan 2014 (Berdasarkan Tarif PNBP PP No. 6 / 2009) (Rp.)
Pengeluaran (Rp.)
20.262.941.095
2.517.641.481
29.548.700.290
2.053.546.025
15.585.647.193
3.274.781.408
18.897.074.648
2.605.528.702
10.340.653.088
2.364.273.956
24.691.543.472
1.717.340.350
13.897.472.475
2.228.906.563
Surplus / Defisit (Rp.)
17.745.299.614
27.495.154.265 12.310.865.785
16.291.545.946
7.976.379.132 22.974.203.122 11.668.565.912 84
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UPP KELAS I KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I
KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN PELAYANAN JASA
KEPALA SEKSI FASILITAS PEABUHAN DAN KETERTIBAN
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KEPALA SEKSI KESYAH BANDARAN 85
ORGANISASI BLU PEMIMPIN BLU
KEPALA SEKSI TEKNIK DAN OPERASIONAL
KEPALA SEKSI USAHA DAN KERJASAMA
KEPALA SEKSI KEUANGAN
KEPALA SEKSI PELAYAN ADMINISTRASI
86
PERMASALAHAN Pelabuhan yang tidak diusahakan memiliki fungsi pengusahaan dan keselamatan, sehingga perlu diskusi lebih mendalam dengan Kementerian Keuangan, apakah kedua fungsi ini dapat terus melekat bilamana UPT Pelabuhan dijadikan Badan Layanan Umum (BLU).
87
TERIMA KASIH