100
Satker yang menjadi objek penelitian, yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran. Hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mendapatkan tema yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya dari hasil dokumentasi dan wawancara, disusunlah suatu simpulan dari hasil penelitian dengan mengemukakan keterbatasan penelitian. Selain itu, penulis mencoba memberikan rekomendasi kepada pemerintah, dalam hal ini Satker terkait dalam mengatasi permasalahan pencairan anggaran maupun instansi pemerintah yang terkait dengan perumusan kebijakan pencairan anggaran.
7.2. Simpulan Hasil analisis dan diskusi pada Bab VI di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: a.
Pola pencairan anggaran belanja pemerintah pusat pada Satker di wilayah bayar KPPN Purwokerto tahun anggaran 2013 masih menunjukkan terjadinya kecenderungan penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun.
b.
Kecenderungan penumpukan pencairan anggaran belanja pemerintah pusat di tahun anggaran disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini: 1) Perencanaan Anggaran Masalah dalam perencanaan anggaran antara lain pemblokiran anggaran, ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dalam RKA-KL dan DIPA yang disahkan, adanya APBN Perubahan yang menimbulkan kegiatan fisik baru, maupun kendala administrasi.
101
2) Pelaksanaan Anggaran Beberapa kendala dalam pelaksanaan anggaran antara lain adanya kegiatan yang memerlukan revisi DIPA, keterlambatan penerimaan DIPA, Satker kurang disiplin dalam mengikuti jadwal kegiatan dalam DIPA, dan rencana penarikan dana tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 3) Pengadaan Barang/Jasa Permasalahan terkait pengadaan barang/jasa adalah kurangnya pejabat pengadaan yang mempunyai sertifikat, kekhawatiran pejabat pengadaan terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa, keterlambatan proses pelelangan, kegagalan pelelangan, adanya petugas baru yang menjadi pejabat lelang akibat proses mutasi pejabat lama. 4) Sumber Daya Manusia Permasalahan sumber daya manusia Satker yang mengelola keuangan di antaranya adalah kurangnya jumlah pegawai, adanya perangkapan pekerjaan, kurangnya kompetensi pegawai, kerja sama pegawai yang kurang baik, pola mutasi, dan kebiasaan menunda pencairan. 5) Regulasi Pengelolaan Anggaran Beberapa hal yang dapat menyebabkan adanya penumpukan pencairan anggaran belanja pemerintah pusat di akhir tahun anggaran adalah aturan tentang revisi DIPA yang terlambat diterbitkan dan selalu berubah setiap tahun, pedoman pelaksanaan pencairan anggaran yang bersifat khusus, dan tidak adanya sanksi atas peraturan tentang perencanaan kas.
102
c.
Faktor yang paling mempengaruhi penumpukan pencairan anggaran belanja pemerintah pusat di akhir tahun adalah faktor perencanaan anggaran. Hal tersebut dikarenakan perencanaan anggaran adalah tahap awal Satker dalam memulai mengelola anggarannya, sehingga permasalahan dalam perencanaan anggaran akan menyebabkan timbulnya faktor lain yang mengakibatkan penumpukan pencairan anggaran.
d.
Pola pencairan anggaran belanja pemerintah pusat pada Satker di wilayah bayar KPPN Purwokerto dipengaruhi oleh coercive isomorphism, yaitu pemblokiran anggaran dan belum adanya aturan pencairan anggaran, seperti aturan tentang petunjuk pencairan anggaran yang bersumber dari dana khusus seperti dana PNBP, pinjaman, SBSN, maupun hibah. Hal tersebut memaksa Satker untuk menunda melakukan pencairan anggaran. Selain coercive isomorphism, pola pencairan anggaran belanja juga dipengaruhi oleh normative isomorphism yang dibuktikan dengan adanya komitmen Satker untuk mengikuti perencanaan pencairan anggaran maupun IKU yang telah ditetapkan di awal tahun.
7.3. Keterbatasan Penelitian Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a.
Penelitian ini hanya mengevaluasi terjadinya kecenderungan penumpukan pencairan anggaran belanja pemerintah pusat di akhir tahun anggaran, sehingga tidak mengevaluasi tentang pencairan transfer ke daerah maupun anggaran belanja daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah.
103
b.
Penelitian ini menggunakan anggaran belanja pemerintah pusat secara total, tidak dirinci menurut jenis belanja, karena penulis kesulitan dalam melakukan pengumpulan data.
c.
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terbatas pada empat Satker di wilayah bayar KPPN Purwokerto, yaitu KPPN Purwokerto, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Pengadilan Agama Banyumas, dan Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya, dan lebih menekankan pencairan anggaran tahun anggaran 2013.
7.4. Rekomendasi Berdasarkan dengan simpulan penelitian di atas, peneliti memberikan rekomendasi kepada Satker, DJA, dan DJPBN. 1. Rekomendasi kepada Satker a. Menyusun perencanaan anggaran dengan akurat sesuai skala prioritas dan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan dalam pengesahan DIPA agar tidak terjadi pemblokiran anggaran. b. Menyusun rencana kegiatan dan rencana pencairan anggaran dengan baik, mengikuti dan mematuhi setiap rencana yang telah disusun. c. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, terutama untuk kegiatan yang memerlukan pelelangan, segera setelah menerima DIPA. d. Menambah jumlah pegawai pengelola keuangan atau tidak membebaninya dengan memberikan perangkapan pekerjaan lain.
104
e. Memberikan kesempatan kepada para pejabat pengelola keuangan untuk selalu meningkatkan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara. f. Selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait pengelolaan keuangan. g. Mempunyai komitmen dan integritas tinggi dalam mengelola anggaran secara ekonomis, efektif, dan efisien. 2. Rekomendasi kepada DJA a. Lebih teliti dalam proses pengesahan DIPA agar tidak terjadi kesalahan, terutama kesalahan administratif. b. Segera menerbitkan aturan revisi DIPA setelah adanya pengesahan DIPA. c. Menyusun aturan tentang revisi DIPA yang dapat diberlakukan tidak hanya untuk satu tahun anggaran saja. 3. Rekomendasi kepada DJPBN a. Menyusun kebijakan yang lebih tegas tentang rencana penarikan dana dengan mempertimbangkan kondisi Satker. b. Segera menerbitkan aturan tentang petunjuk pencairan anggaran yang menggunakan sumber dana yang belum ada regulasi yang mengaturnya karena sebelumnya tidak ada penggunaan sumber dana tersebut. c. Menyusun kebijakan tentang pencairan anggaran di akhir tahun yang lebih
bisa diterima oleh semua pihak.
