PE |UNJUKPELAKSANAANPEMTURAN DAEMH I(ABUPATENKARANGANYAR NOMOR 12.TAHUN 2OO9TENTANG IZINLOKASI DENGAN RAHI\4ATTUHANYANG [4AHA ESA BUPATIKARANGANYAR.
M e n i m b a n g : a . bahwa dengan di{etapkannya Peratur-an Daerah Kabupaten KaranganyarNomor 12 Tahun 2009 tentang lzin Lokasi,maka dipandangperlumenetapkanpetunjukpelaksanaannya; b Mengingat
bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalam hurufa, perludiaturdan ditetapkandenganPeraturanBupati.
1. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerahKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah; Nomor5 Tahun 1960tentangPeraturanDasar 2 . Undang-Undang Pokok-pokokAgraria (LembaranNegara Republik Indonesia Talrun1960 Nomor104,TambahanLembaranNegaraRepublik fndonesiaNomor2043); Undang-Undang Nomor20 Tahun1961tentangPencabutan HakHak Atas Tanah dan Benda-bendayang ada di Atasnya (LembaranNegaraRepubliklrrdonesia Tahun 1961 Nomor258, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor2106); 4 . Undang-Undang Nomor I Tahun 1997 tentang Dokumen (LembaranNegaraRepublikIndonesia Perusahaan Tahun1997 Nomor 18, TambahanLembaranNegara Republiklndonesia Nomor367Q; 5 . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentarrgPembentukan (LembaranNegara Republik PeraturanPerundang-undangan lndonesiaTahun2004 Nomor53, TambahanLembaranNegara Republik lndonesia Tahun2004Nomor4389); ?
Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan 6 . Undang-Undang Tahun2004 Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia NegaraRepublikIndonesia Nomor125,TambahanLembaran Nomor4437),sebagaimana telahbeberapakalidiubahterakhir denganUndang UndangNomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun2004tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepubliklndonesia Nomor4844, Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 7 . Undang-Undang
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. 15.
16.
Ruang (LembaranNegara RepubliklnrlonesiaTahun 2007 Nonror68, TambahanLernbaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4725); Nomor28 Tahun2009tentangPajakDaerah Undang-Undang dan RetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2C09 Nomor 130, TambahanLembaranNegara Republik lrrdonesia Nomor5049); Nomor32 Tahun2009tentangPerlindungan Undang-UnCang dan PengelolaanLingkunganHidup (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun 2009 Nornor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5059); PeraturanPemerintah Nomor27 Tahun1999tentangAnalisis MengenaiDampakLingkungan(LembaranNegaraRepublik lndcnesiaTahun1999 Nomor59, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor3838); Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun2001tentangRetribusi Daerah(LembaranNegaraRepubtiklrrdonesiaTahun 2001 Nomor119,Tarnbahan Lemharan NegaraRepubliklndonesia N o mo r4 1 39) ; Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsidan PemerintahanDaerah Kabupaten/ Kota(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomora737); Peraturan Pemerintah Nomor26 Tahun2008tentangRencana Tata RuangWilayahNasional(LembaranNegaraRepublik -fambahan lndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4833); KeputusanPresidenNomor34 Tahun2003 tentangKebijakan Nasional di BidangPertanahan; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentangPenyidikPegawaiNegeriSipil Daerah (LembaranDaerah KabupatenKaranganyarTahun 2007 Nomor12); Peraturan Daerah Kabupaten KaranganyarNomor 12 Tahun2009tentanglzin Lokasi(Lembaran DaerahKabupaten Karanganyar Tahun2009Nomor12). MEMUTUSI(AN :
Menetapkan
PERATURANBUPATI TENTANG PETL.'NJUK PEI-AKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR12TAHUN2OO9 TENTANG IZINLOKASI.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Bupatiiniyangdimaksud dengan: 1. DaerahadalahKabupaten Karanganyar; 2. PemerintahDaerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten l(aranganyar; 3. BupatiadalahBupatiKaranganyar; 4. Pejabatyang ditunjukadalah pegawaiyang diberi tugas tertentudi bidangretribusidaerahsesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan yangberlaku; 5. Badanadalahbentukbadanusahayang meliputiPerseroan terbatas,Perseroankomanditer,Perserc'anlainnya,Badan UsahaMilikNegara/Daerah dengannamadan bentukapapun, persekutuan, perkumpulan,firma, kongsi,koperasi,yayasan yang atau organisasi sejenis,lembagadana pensiun,bentuk usahatetapsertabentukbadanusahalainnya; 6. lzin Lokasiadalahizinyangdiberikankepadaperorangan atau badanuntukmemperoleh tanahyangdiperlukan dalamrangka penanaman modalyangberlakupulasebagaiizinpemindahan hak, dan untukmenggunakan tanahtersebutguna keperluan usahapenanaman modal; 7. Penanamanmodaladalahusahamenanamkan modalyang menggunakanmaupun yang tidak menggunakanfasilitas perundang-undangan yangberiaku; sesuaidenganperaturan 8. Rencanatata ruangadalahhasilperencanaan tata ruang; 9. Sife Plan (rencanatapak) adalah gambaran/petarencana peletakan bangunan/kaplingdengan segala unsur penunjangnya dalamskalabatas-batas luaslahantertentu; 10 Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakanuntuk . kepentingan umum; 11 Fasilitas sosial adalah fasilitas yang disecliakanoleh . pemerintah atauswastauntukmasyarakat; 12 Perizinanantertentuadalah kegiatantertentu pemerintah . daerah dalam rangkapemberianizin kepada orang pribadi ataubadanyangdimaksudkan pengaturan, untukpembinaan, pengendalian, dan pengawasanatas kegiatanpemanfaatan ruang,penggunaan sumberdaya alam, barang,prasarana, sarana dan fasilitastertentugrrna melindungikepentingan umumdanmenjagakelestarian lingkungan; 13 Wajibretribusi adalahorangpribadiataubadanyangmenurut pc'raturanperundang-undangan retribusi diwajrbkanuntuk melakukanpembayaranretribusitermasuk pemungutatau pemotongretribusitertentu; 14 Masa retribusiadalah suatu jangka waktu tertentuyang merupakanbatas waktu wajib retribusiuntuk memanfaatkan jaseidan perizinan tertentudaripemerintah daerah; 15. Daluwarsa adalahlewatwaktu.
BAB II IZINLOKASI
Pasal2 (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkanlokasi tanah atau pembebasantanah untuk penanamanmodal,wajib mendapatkan lzin Lokasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalahKepalaBadanPelayananPerizinanTerpadu; (3) lzin lokasi dengan luas lahan lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meterpersegi)menjadikewenanganBupati; (4) lzin lokasidengan luas lahan sampaidengan5.000 m2 llima ribu meter persegi)kewenangandilimpahkankepada Kepala BadanPelayananPerizinanTerpadu; (5) Lokasi tanah yang dapat diberikan izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaanpenanamanmodalyang akan dilaksanal
Pasal4 (1) Pernrohonanizin lokasidiajukansecaratertuliskepadaBupati, melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar; 'Bentuk (2) dan isi formulirpermohonanizin lokasisebagaimana tersebutdalam LampiranI Peraturanini;
(3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meneliti berkas pelmohonandan melakukan penelitianlapangan bersama denganTim KerjaTeknisPerizinanuntukmengeceklokasi; (4) Tim Kerja Teknis sebagaimanadimaksudpada ayat (3) terdiri dari unsur-unsur Bappeda,BadanPertanahan, BagianHukum, Bagian PemerintahanUmum, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, DPU, Badan LingkunganHidup, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunandan Kehutanan,Satpol PP, Inspektorat; (5) Penelitiandan PemeriksaanPermohonanlzin Lokasidilakukan oleh Tim KerjaTekrrisyang dibentukoleh Bupati; Pasal5 ( 1 ) Apabila setelah dilakukan penelitiandan pemeriksaanTim, permohonantidak memenuhi persyaratanlnaka Bupati atau Kepala Badan PelayananPerizinanTerpadu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, menyatakanpenolakannya ; (2) A,pabilaberdasarkanpenelitian,pemeriksaandan pengkajian Tim Kerja Teknis, permohonanizin dapat dikabulkan,maka Bupati atau Kepala Badan Pelayanan Ferizinan Terpadu menerbitkanKeputusanBupatiatau KeputusanKepala Badan Pefayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati tentang Pemberianlzin Lokasipaling lambat 12 (dua belas)hari kerja sejak permohonan diterima lengkap sesuai dengan kewenanganpenandatangananizin berdasarkanluas lahan yangdimohonkanizin;
(3) Bupati atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar wajib memberitahukan kepada pemohon tentang pemberianlzin Lokasi segera setelah izin ditetapkan. Pasal6 ( 1 ) lzin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaantanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang penilaianfisikwilayah,penggunaan bersangkutan, tanah,serta kemampuantanah;
(2) Pemberianlzin lokasiditandatanganioleh Bupati,apabilaluas lahan yang dimohonkanlebih dari 5.000 nr' (lima ribu meter persegi);
(3) Pemberian izin lokasi ditandatanganioleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, apabilq luas lahan yang dimohonkan sampai dengan 5.000 m' (lima ribu meter persegi).
Pasal7 yang harusdipenuhidalam pengajuanpermohonanizin Syarat-syarat lokasisebagalberikut: a.
Fotocopy akte pendirian perusahaan/ Badan Usaha yang dilegalisiroleh Pejabatyang berwenang;
b.
FotocopyKTP pemohonatau buktikewarganegaraan;
c.
FotocopyNPWP;
d.
FotocopyBuktikepemilikan/penguasaantanah;
e.
Denah lokasi atau peta lokasi tanah yang disahkan pejabat yang berwenang. lzin lokasi lama bila permohonan Perluasan/Balik Nama/Pemecahan/Alih Usaha;
f. g. h.
t.
Gamtrarsituasikelilingcalon perusahaan/perumahan; Surat Pernyataankesanggupanakan memberikanganti rugi dan/ atau menyediakantempat penampunganbagi pemilik tanah/yang berhakatastanah; Surat Pernyataantidak keberatandari pemiliktanah dan tanah tidak dalamkeadaansengketa;
j
Surat persetujuanBKPM bagi perusahaanPMDNdan PMA;
k.
Telah menjadi anggota Real Estate Indonesia (REl) bagi perusahaan pengembang perumahanyang berbadanhukum;
t.
Surat Pernyataanpemohonlzin Lokasisanggupmelaksanakan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
BAB IV HAK DAN KEWAJIBANPEMEGANGIZIN LOKASI
Pasal8 (1) Pemegangizin lokasi diizinkanuntuk membebaskantanah dalam areal lzin lokasi dari hak dan kepentinganpihak lain berdasiarkankesepakatandengan pemeganghak atau pihak yang lnempunyaikepentingantersebutdengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasitanah atau cara lain sesuraiketentuanyang berlaku. (2) Sebelumtanahyang bersanglcutan dibebaskanoleh pemegang izin lokasi sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentinganpihak lain yang sudah ada atas tanah Vang bersangkutantidak berkurang dan tetap diakui, termasukkewenangannyayang menuruthrrkumdipunyaioleh pemeganghak atas tanah untuk memperolehtanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkantanahnyabagi keperluanpribadiatau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untukmengalihkannya kepadapihaklain. (3) Pemegangizin lokasi wajib menghormatikepentinganpihakpihak lain atas tanah yang belum dibebaskansebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitasyang dimiliki masyarakatdi sekitar lokasi, dan menjagasertamelindungikepentinganumum. (4) Sesudah tanah yang bersangkutandibebaskandari hak dan kepentinganlain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanyauntuk menggunakantanah tersebutsesuaidengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.
Pasal9 ( 1 ) Permohonanizin lokasi untuk perumahan yang luasnya di bawah 50.000 (lima puluh ribu) meter persegi diwajibkan menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dituangkan dalam site plan (rencana tapak) perumahan sebagai bagian dari persyaratan permohclnanizin lokasi perumahan
(2) Tata cara penyediaandan penyerahanfasilitas umum dan fasilitas sosial diatur berdasarkan ketentrran peraturan perundang-undangan yang berlaku.
P a s a l1 0 ( 1 ) Permotronanizin lokasiuntuk perumahanyang sesuaidengan rencanatata ruangdenganluas lahan 50.000(lima puluh ribu) rneter persegi atau lebih, diwajibkan membiayai dan/ atau membangun rumah sangat sederhana beserta fasilitasnya seluas 2.0 % (dua puluh persen) dari areal manfaat secara komersial.
(2) Pemohonberkewajibanmenggantiprasaranadan sarana kota yang ada di dalam lokasi lahan/ lahan yang dimohon berdasarkanperhitungansesuai dengan ketentuanperaturan perunciang-undangan yang berlakumelaluiinstansiteknisyang sesuaidengantugas pokokdan fungsinya. benruenang
(3) Pemegangizin lokasiwajib membayarretribusisesuaidengan perhitunganyang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan PerizinanTerpadu.
BAB V STRUKTUR DANBESARNYA TARIFRETRIBUSI
P a s a l1 1 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin lokasi ditetapkan sebagaiberikut: untuklokasilndustrisebesarQ,5o/o(nol koma lima persen) dari hargatanah (NJOP)dikalikanluastanah; b. untuk lokasi perdagangandan usaha jasa sebesar0,4 o/o (nol koma empat persen) dari harga tanah (NJOP) dikalikanluastanah; a.
c.
untuk Lokasi Perumahantipe menengah keatas i Real estate sebesar 0,5 oh (nol koma lima persen)dari harga tanah(NJOP)dikalikanluastanah; d. untuk LokasiPariwisatadan Perhotelansebesar0,5 % (nol koma dua lima persen)dari hargatanah (NJOP)dikalikan luastanah; e. untuk lokasiperumahanRumah Sangat Sederhana(RSS) sebesar 0,3 o/o(nol koma tiga persen) dari harga tanah (NJOP)dikalikanluastanah; f . untuk Lokasi Sektor Perkebunan, Perikanan dan Peternakansebesar 0,25 o/o(nol koma dua puluh lima persen)dari hargatanah(NJOP)dikalikanluastanah.
(2) Perpanjanganizin lokasi dikenakan retribtrsisebesar 25 % (drraprrluhlima persen)dari tarif sebagairnanadimaksudpada a y a t( 1 ) .
(3) Balik nama izin lokasi dikenakantarif sebesar 10 % (sepuluh persen)dari tarif sebagaimanadimaksudpada ayat (1).
Pasal 12 secaraberkala izirrlokasiberkewajiban untukmelaporkan Pemegang tanahyang setiap3 (tiga)bulankepadaBupati,mengenaipe.olehan pelaksanaan Lokasi dan lzin berdasarkan sudah dilaksanakannya penggunaan tanahtersebut. BABV] DANPEMBEBASAN KERINGANAN TATACARAPENGURANGAN, RETRIBUSI
P a s a l1 3 ( 1 ) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi:
(2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secaratertuliskepadaBupatimelaluiKepalaBadan Pelayanan PerizirranTerpadu KabupatenKaranganyar;
(3) Pengurangansebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada wajib retribusi untuk kepentinganibadah, sosial, pendidikandan kebudayaanyang tidak dimaksudkan urrtukmemperolehkeuntungan; (4) Keringanan retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikansesuaidengankepentingan dan kondisipemohon;
(5) Pembebasanretribusisebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikanhanya kepadawajib retribusiuntuk keperluanDinas PemerintahPusat dan PemerintahPropinsiserta Pemerintah Daerahatau karenaterl<enamusibahbencanaalam sehingga tidak mampumelunasiretribusisama sekali; (6) Permotronansebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus sudahdiberikanjawabanapakahditolakatau dikabulkanpaling lambat14 (empatbelas)hari sejaktanggalpermohorran.
BAB VII SANKSI
Pasal14 Bupati dan atau Kepala Badan PelayananPerizinanTerpadu dapat memberikansanksi berupapencabutanizin lokasiapabilapemegang ketentuanPasal8,9,10,11dan 12 Peraturan izintidakmelaksanakan Daerah ini sesuai dengan ketentuanPeraturanPerundang-undangan yang berlaku.
BABVIII KETEN'FUAN PENUTUP
Pasal15 Peraturan Bupatiini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahl
Karanganyar
8 Rbnlan' aolo YAR t)
tnrutrucslH, s.Pd., M.Hum Diundangkan di Karanganyar . padatangsal B EAbrUOn SEKRET
DAERAH.
KA
,./ (7.
:p,FruIn-"
DS ll
AERAHKABUPATEI'I TAHUN2O1ONOMOR MRANGANYAR
It
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATIKARANGANYAR N O M O R : 1 1T A H U N2 0 1 0 TANGGAL : 8 FEBRUARI2010 IZINLOKASI BERKASPERMOHONAN lzinLokasi Perihal: Permohonan Kepada: Yth.BupatiKaranganyarl BupatiKaranganyar c.q. KepalaBadanPelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar BerdasarkanPeraturarr Daerah Kabupaten KaranganyarNomor 12 permolronan lzin Tahun2009 tentanglzin Lokasibersama ini kami mengajukan Lokasisebagaiberikut: I.
DATAPEMOHON 1. Nama lahir : 2. Tempat/tanggal : 3. Pekerjaan 4. Kewarganegaraan :
5. Alamatrumah
:
6. NomorTelp. II,
DATA PERUSAHAAN 1. Nama
2. Alamatdan Lokasi Perusahaan Dusun Kel./Desa Kecamatan
: :
3. Tanahdan Bangunan: a . L u a sT a n a hK e s e l u r u h a n : .............. b . L u a sT a n a hy a n gd i m o h o n k al zni n: . . . . . . . . . . . . . . c. JenisTanah
^ . . . . .m . ' . . . . .m . 2
: SawahI Tegal / Pekarangan
III. FASILITASYANG DISEDIAKAN Sebutkan fasilitas yang disediakan(rnisalnyajalan, saluran, fasilitas sosial, tempatparkir,air bersih,listrik,telepon,dll)
IV. PERMODALAN 1. PMA/ PMDN,NonFasilitas / BTN/ Dll ( pilihsalahsatu) (di Nilai lnvestasi 2. luartanahdan bangunan) Rp........................... ...........(.... V.
. . . .)
PERSYARATAN YANGDILAMPIRKAN : 1. Fotocopyakte pendirianperusahaan/ Badan Usaha yang disahkanatau dilegalisir olehPejabatyangberwenang; 2. FotocopyKTPpemohonataubuktike'ararganegaraan; 3. FotocopyNPWP; penguasaan 4. FotocopyBuktikepemilikan/ tanah; peta 5. Denahlokasiatau lokasitanahyangdisahkanpejabatyangberwenang.
'
6. lzin lokasi lama bila permohonanPerluasan/Balik Nama/Pemecahan/Alih Usaha; 7. Gambarsituasikeliling calonperusahaantperumahan; 8. Surat Pernyataankesanggupanakdn memberikanganti rugi dan/ atau menvediakan tempat penampunganbagi pemiliktanah/ yang berhakatas tanah; 9. SuratPernyataan tidakkeberatan dari pemiliktanahdan tanahtidakdalam keadaansengketa; 10. Suratpersetujuan BKPMbagiperusahaan PMDNdan PMA; 11. Telah menjadianggota Real Estate Indonesia(REl) bagi perusahaan perumahan pengembang yangberbadanhukum; 12. Surat Pernyataanpemohonlzin Lokasisanggupmelaksanakan peraturan perundang-undangan yangberlakrr. Pemohon.
SURATPERNYATAAN
Yangbertandatangandi bawahini : Nama TempaUlanggal lahir
:
Pekerjaan Alamatrumah
:
Bertindak untukdan'atas Nama NamaPerusahaan
:
Alamat
l
r
"':""""""
"":"""""'
Menyatakan bahwakamibersediauntuk: gantirugisesuaikesepakatan 1. Memberikan denganpemiliktanah. 2. Mengusahakantempat penampunganbagi para pemilik tanah yang dipergunakanuntukrencanakegiatanusahayang terlgtakdi Desa/Kelurahan Kabupaten Karanganyar. , Derrikiansuratpernyataanini dipuatuntukdapatdipergunakan sebagaimana nrestinya.
YangMembuatPernyataan Meterai Rp.6.000,(,"':""""'
SURATPERNYATAAN Yangbertandatangandi bawahini : Nama TempaVtanggal lahir Pekerjaan Kewarganegaraan Alarrat rumah Bertindakuntukdan atas Nama Nama Perusahaan Alamat
Menyatakan dengan sesungguhnyabahwa sehubungandengan permohonan lzin Lokasi untuk u s a h a / k e g i a t a n .........i......
yangberlokasidi Dusun Kelurahan/Desa K e c a m a t a n. . . . . . . . . . . . Ka b u p a t e n Ka ra n g a n yase r, l u a s+..............
....m ,
Maka saya bersedia: 1. Menyediakan fasilitasumumdan fasilitassosial( bagi perusahaanperumahan). 2. MematuhisegalaperaturanPerundang- undanganyang berlaku. 3. Memenuhiketentuanyang brerkait denganketenagakerjaan yang berlaku. Demikianpernyataanini saya buat dengansebenarnya,apabiladikemudianhari ternyata saya tidak melaksanakanyang telah saya nyatakan di atas, saya bersedia menerimasanksisesuaiperaturanperundanganyang berlaku.
YangMembuatPernyataan Meterai Rp.6.000,-
PEMILIKTANAH SURATPERNYATAAN Yangbertandatangandi bawahirri: Nama Alamat Pekerjaan Dengani;rinrenyatakan : , 1. Tidakkeberatan dengan / tlak Guna tanah sertitikat HakMilik/ HakGunaBang,.rnan seluas ,,,......... U s a h aN o m o r: . . . . . . . +......, . . . . . . . . , , , m 2a t a s n a n r a yangl terletak di Desa / Kelurahan Kecarnatan k e q i a l ai r oleh Sdr y a n g b era l a ma td i
Digunakanuntuk usaha/
Desa/Kelurahan Kecarnatan........ Kabupaten/Kota 2. Bahwatanahtersebutdi atastidakdalamkeadaansengketa. Demikianpernyataanini saya buat derrgansebenarnyatanpa ada paksaandari pihak m a n a p u nd an a p a b i l ad i ke mu d i a nhar i saya mengingkarSur i at Per nyataanini m al
Yang MembuatPernyataan
