TALREV
Volume 1 Issue 1, June 2016: pp. 94-107. Copyright © 2016 TALREV. Faculty of Law, Tadulako University, Palu, Central Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2527-2985 | e-ISSN: 2527-2977. Open acces at: http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/index
PERTIMBANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG DI KABUPATEN KLATEN THE POLICE CONSIDERATIONS IN HANDLING TRAFFIC ACCIDENT CASE WHICH RESULT IN SOMEONE’S DEATH IN KLATEN DISTRICT Bayu Adi Wicaksana Faculty Of Law Muhammadiyah Surakarta University Jl. A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan KartasuraJawa Tengah 57102, Indonesia Telp./Fax: +62-271-717417/714448 Email:
[email protected] Submitted: Jun 05, 2016; Reviewed: Jun 17, 2016; Accepted: Jun 21, 2016
Abstrak Dewasa ini kasus yang sering mengalami pro dan kontra di bidang hukum adalah kasus yang berkaitan dengan kealpaan. Kealpaan biasanya dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yakni dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Kepolisian yang bertugas dalam menetapkan status tersangka harus paham mengenai perumusan tindak pidana, karena kekurang pahaman dalam memaknai suatu rumusan tindak pidana tentu akan berpengaruh dalam menunjukkan ada tidaknya hubungan rangkaian perbuatan dengan akibatnya. Masalah yang hendak dikaji adalah pertimbangan Kepolisian dalam memproses perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaanUntuk membuktikan terkait dengan dugaan Tersangka adalah dari aspek olah TKP, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan unsur-unsur pasal. Aspek-aspek tersebut disesuaikan. Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam memproses kecelakaan lalu lintas adalah berhubungan dengan saksi dan tersangka. Kata kunci: Kepolisian, Kecelakaan Lalu Lintas, Kealpaan Abstract The case that often gain pros and cons in the legal field in today’s world are cases related to negligence. Negligence is usually done by most people that in case of a traffic accident. The Police must have the understanding about the formulation of the crime in relation to their duty in determine the status of the suspect, because the lack of understanding on the formulation of criminal offense would be influential in revealing the relationship of an action and its consequence. The issue to be examined is the Police consideration in dealing with traffic accident which resulted in someone’s death due to a negligence. In order to prove the alleged suspect several things must be done such as investigating the crime the crime scene, listening to witnesses and choosing applicable legal articles. The obstacle faced by the police to process the traffic accident case is related to the witness and the suspect. Keywords : Police, Traffic Accident, Negligence
□ 94
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
kesengajaan, sikap batin orang yang
PENDAHULUAN D. Simons membedakan unsur-
melakukannya adalah berbeda. Dalam
unsur tindak pidana menjadi unsur
kesengajaan, sikap batin orang yang
objektif dan unsur subjektif. Unsur
melakukannya
objektif dalam tindak pidana meliputi;
larangan. Dalam kealpaan, orang yang
(1) perbuatan orang; (2) akibat yang
melakukannya kurang mengindahkan
kelihatan
(3)
larangan sehingga tidak berhati-hati
mungkin ada keadaan tertentu yang
dalam melakukan suatu perbuatan yang
menyertai perbuatan itu. Sementara itu,
objektif kausal menimbulkan keadaan
unsur subjektif dalam tindak pidana itu
yang dilarang. 2
dari
perbuatan
itu;
mencakup : (1) orang yang mampu bertanggungjawab;
(2)
adanya
kesalahan (dolus ataupun culpa).1
adalah
menentang
Dewasa ini kasus yang sering mengalami pro dan kontra di bidang hukum adalah kasus yang berkaitan
Salah satu yang harus dipenuhi
dengan
kealpaan.
Kealpaan
yang
dalam tindak pidana adalah unsur
biasanya dilakukan oleh kebanyakan
subjektifnya,
masyarakat
yakni
culpa),
kecelakaan
lalu
perbedaan
kecelakaan
kesalahan
yaitu tentang adanya
(dolus
ataupun
adapun
persamaan
antara
kesengajaan
kealpaan
(culpa)
dan
(dolus)
sebagai
dan
dalam lintas
kasus apalagi
tersebut
sampai
korban
meninggal
mengakibatkan
berikut,
dunia. Di dalam Kitab Undang-Undang
“Kesengajaan mengandung kesalahan
Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia
yang berlainan jenis dengan kealpaan,
seseorang
tetapi dasarnya adalah sama, yaitu : 1)
kealpaannya sebagaimana diatur dalam
adanya perbuatan yang dilarang dan
pasal
diancam dengan pidana; 2) adanya
kelalaian atau kealpaan dalam pasal
kemampuan
3)
359 KUHP dikatakan sifatnya lebih
tidak adanya alasan pemaaf. Akan
umum atau ruang lingkupnya luas.
tetapi
Memang semua tindakan kelalaian
bertanggungjawab;
bentuknya
berbeda.
Dalam
359
dapat
dipidana
KUHP.
Dalam
karena
unsur
yang bisa menyebabkan orang lain 1
Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.115.
2
Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana Di Indonesia Bandung : CV Pustaka Setia, hal. 89 □ 95
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
meninggal dasarnya bisa dijerat dengan
sendiri dan dilaporkan pada tahun 2013
pasal 359 KUHP. Akan tetapi dengan
mencapai
lahirnya Undang-Undang Nomor 22
WHO
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
kecelakaan terbesar pada pengendara
Angkutan Jalan, segala sesuatu yang
sepeda motor dan kendaraan roda tiga,
berkaitan
yaitu
dengan
kelalaian
yang
26.416, mencapai
36
persen,
namun
estimasi
38.279.Korban
pengemudi
dan
berhubungan dengan lalu lintas maka
penumpang bus mencapai 35 persen,
sudah diatur lebih khusus di dalam
dan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
persen.Sedangkan jumlah kendaraan di
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Indonesia mencapai 104 juta lebih
Jalan tersebut. Jadi unsur kelalaian atau
untuk semua jenis. 4
pejalan
kaki
mencapai
21
kealpaan yang ada di dalam pasal 359
Hal tersebut membuktikan bahwa
KUHP mengatur mengenai kelalaian
angka kecelakaan hari demi hari selalu
yang sifatnya umum dan ruang lingkup
mengalami peningkatan apalagi yang
yang luas bukan mengenai kelalaian
sampai
yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu
meninggal. Tersangka yang menjadi
lintas. 3
penyebab
Kecelakaan lalu lintas dijalan raya
yang
menyebabkan
mengakibatkan
korban
kecelakaan
hingga
matinya
seseorang
menyebabkan kematian
selalu di dakwa dengan Pasal 310 ayat
sekitar 1,25 juta mausia setiap tahun di
(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
seluruh dunia. Demikian laporan yang
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
dirilis Organisasi Kesehatan Dunia
Jalan yang berkaitan dengan kealpaan
(World
Oganitation/WHO).
seseorang kecuali orang yang secara
Kasus kecelakaan lalu lintas jalan yang
jelas bermaksud untuk membunuh
mematikan yang terjadi di Indonesia
orang lain. Ironisnya tidak semua orang
Health
yang terlibat dalam kecelakaan tersebut 3
Sufyan Tsauri, et al, “Analisis Yuridis Kelalaian dalam kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)”, dalam artikel ilmiah hasil penelitian mahasiswa, 2013, http://reporsitory.unej.ac.id/bitstream/handle/12 3456789/57174/Sufyan%20Tsauri.pdf?sequenc e=1 diunduh 28 September 2012, pukul 16:00.
4
Satuharapan.com, Selasa 20 Oktober 2015: WHO: Tiap Tahun 1,25 juta Manusia Mati di Jalan raya, dalam http://www.satuharapan.com/readdetail/read/who-tiap-tahun-1,25-juta-manusiamati-di-jalan-raya, diunduh 20 Januari 2016, pukul 20.30 WIB. □ 96
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
murni bersalahtetapi tetapsaja dijadikan
tersebut atau tidak. Aparat penegak
sebagai tersangka.
hukum dalam hal ini kepolisian dan
Kepolisian yang bertugas dalam
kejaksaan harus mampu membuktikan
menetapkan status tersangka harus
sehingga fakta-fakta terhadap unsur
paham mengenai perumusan tindak
kealpaan dapat dibuktikan di dalam
pidana,
pahaman
proses persidangan. Jangan sampai
dalam memaknai suatu rumusan tindak
pelaku yang sudah ditetapkan menjadi
pidana, tentu akan berpengaruh dalam
tersangka belum jelas mampu dan
menunjukkan ada tidaknya hubungan
sanggup memenuhi kualifikasi unsur
rangkaian perbuatan dengan akibatnya,
atau persyaratan yang telah ditetapkan
dan barang bukti yang diajukan di
oleh
persidangan
tersangka tersebut.
karena
kekurang
serta
yang
tercantum
dalam BAP berbeda dengan yang
Kepolisian
Namun
atas
penetapan
dalam
kenyataan
terungkap dalam persidangan tersebut
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
benar
sangat
Kabupaten Klaten bahwa terdakwa
proses
dinyatakan
adanya,
ini
memprihatinkan
jelas
dalam
bersalah
melakukan
penegakan hukum, karena pada saat
kealpaan yang mengakibatkan matinya
aparat melaksanakan penegakan hukum
seseorang oleh Hakim dan divonis
atau bertugas melaksanakan hukum
hukuman
demi tegaknya hukum, dan pada saat
kronologinya terdakwa tidak murni
itu pula terjadi pelanggaran hukum
bersalah melakukan tindak pidana yang
yang
didakwakan dan unsur kealpaan yang
dilakukan
petugas
(aparat
penegak hukum).5 Dalam
menentukan
membuat unsur
kealpaan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya
matinya
penjara.
sehingga seseorang
Padahal
dalam
mengakibatkan itu
juga tidak
terbukti dilakukan olehnya. Berkaitan dengan apa yang telah
seseorang aparat penegak hukum harus
dikemukakan
selektif menentukan apakah tersangka
tersebut, maka masalah yang hendak
tersebut benar murni memenuhi unsur
dikaji adalah pertimbangan Kepolisian
5
dalam memproses perkara kecelakaan
Sigid Suseno, Nella Sumika Putri, 2013, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 254.
pada
latar
belakang
□ 97
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
lalu lintas yang mengakibatkan matinya
yang lain adalah ketika dua orang
seseorang karena kealpaan.
berboncengan
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pertimbangan Kejaksaan
Kepolisian
Dalam
dan
Memproses
Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang
Mengakibatkan
Matinya
yang
di
SP3
oleh
Penyidik salah satunya adalah perkara kecelakaan
lalu
lintas
yang
Tersangkanya meninggal dunia. Kanit Laka Lantas Polres Klaten Iptu Edy Prasetyomemberikan orang
yang
contoh
ditetapkan
bahwa menjadi
Tersangka dalam kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia misalnya A
kecelakaan
akan mendahului Truk di depannya yang berada di posisi kiri jalan. Karena terburu-buru dan tanpa melihat kondisi sekelilingnya, A mendahului Truk dari sisi kiri jalan. Pada saat mendahului Truk, A terpeleset dan masuk di kolong Truk karena di sisi kiri jalan terdapat banyak pasir. Truk yang tidak tau tibatiba merasakan melindas sesuatu dan ternyata itu adalah A. A meninggal dan
ditetapkan
menjadi
Tersangka karena kejadian tersebut. Selain itu perkara kecelakaan lalu lintas
mereka
lalu
mengalami
lintas
yang
mengakibatkan pembonceng meninggal dunia. Kecelakaan tersebut diakibatkan pembonceng sendiri yang melakukan maka
menjadi
yang
ditetapkan
Tersangka
adalah
pemboncengi. Namun berbeda dengan apa
yang
penulis
temukan
yakni
adanya putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang yang seharusnya perkara tersebut dapat di SP3 oleh pihak Kepolisian tetapi justru dilanjutkan hingga proses persidangan. Perkara kecelakaan lalu lintas
seorang pengendara sepeda motor yang
dunia
dijalan
kealpaan,
Seseorang Karena Kealpaan Perkara
motor,
menggunakan sepeda
yang
mengakibatkan
matinya
seseorang yang terjadi di Kabupaten Klaten tidak sedikit diselesaikan hingga proses
persidangan.
Perkara
yang
dilanjutkan hingga proses persidangan tidak luput dari peran Penyidik yang menentukan apakah perkara tersebut layak dilimpahkan ke Kejaksaan atau tidak.Karena
apabila
sudah
dilimpahkan ke Kejaksaan maka proses penanganan
perkara
tidak
dapat
berhenti kecuali dari Penuntut Umum menolak
berkas
perkara
untuk □ 98
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
dilanjutkan.
Dari
hasil
penelitian,
Aparat
Penegak
Hukum
dalam
penulis menemukan tiga perkara tindak
menangani perkara kecelakaan lalu
pidana kecelakaan lalu lintas yang
lintas yang mengakibatkan matinya
mengakibatkan
seseorang. Sedangkanguna memahami
matinya
seseorang
dengan karakteristik yang berbeda-
perbandingannya,
penulis
akan
beda. Guna memahami lebih lanjut
menguraikannya terlebih dahulu dalam
mengenai perkara tersebut, penulis
bentuk tabel. Perbandingan perkara-
akan memaparkan di pertimbangan
perkara tersebut sebagai berikut:
Nomor
Nomor: 11 / Pid.Sus /
Nomor: 39 / Pid.Sus /
Nomor: 59 / Pid. Sus
Putusan
2014 / P.Kln
2014 / PN.Kln.
/2014/ PN.Kln
Terdakwa
Sariono Siswoyo
Terdakwa
Pardi
yang
mengemudikan
Kronologi
Eko Priyono Bin Sutomo
Terdakwa yang
sedang
Ngateman Als Bondot
Terdakwa
yang
bus
mengemudikan truk tiba-
mengemudikan
akan mendahului dua
tiba melihat ada korban
kendaraan Truk sedang
mobil
di
yang akan menyebrang
berjalan di bagian kiri
depannya, pada waktu
dari arah kiri. Pada saat
jalan. Terdakwa yang
yang bersamaan
sudah
menemui persimpangan
yang
ada
dari
dekat,
korban
arah yang berlawanan
tersebut
ada pengemudi sepeda
menyeberang
motor.
Tiba-tiba
berbalik arah, Terdakwa
akan lewat atau tidak,
sepeda
yang kaget dan sudah
setelah melihat kedepan
motor tersebut jatuh di
membanting stir ke kiri
lagi tiba-tiba ada sepeda
aspal jalan lalu terlindas
mengenai tubuh korban,
motor
(korban)
yang
oleh bus dan akhirnya
akhirnya korban tertabrak
oleng,
karena
kaget
meninggal.
truk
korban
pengemudi
tidak
dan
jadi
jalan
melihat
dan
ada
kendaraan
luka-luka
kemudian meninggal.
apakah yang
tersebut
tertabrak oleh Terdakwa dan
akhirnya
meninggal karena
korban
di
tempat
terlindas
oleh
ban truk.
□ 99
Apabila
Perkara
berkendara di depan Terdakwa tanpa
Nomor: 59 / Pid. Sus /2014/ PN.Kln
ada sebabnya tiba-tiba oleng. Karena
dan Perkara Nomor: 39 / Pid.Sus / 2014
oleng dan Terdakwa tidak sempat
/
melakukan
PN.Kln.
dilihat
sesuai
dari
dengan
proses
pengereman
mengingat
penanganan perkara kecelakaan lalu
jarak yang sangat dekat pada akhirnya
lintas dan dari teori yang ada untuk
korban tertabrak. Jika dilihat dari
membuktikan
seseorang
kondisi seperti tersebut diatas, maka
apakah
seseorang yang ada di posisi Terdakwa
menggunakan
tidak menutup kemungkinan juga akan
prinsip kehati-hatian atau tidak, melihat
menabrak korban karena posisinya
bagaimana
yang
adalah
kealpaan
dengan
seseorang
itu
melihat telah
orang
pada
umumnya
tiba-tiba
oleng.
Selain
itu
melakukan tindakan apabila dalam
kendaraan yang Terdakwa kemudikan
kondisi seperti yang dialami oleh
adalah kendaraan jenis truk yang belum
pelaku dan apakah seseorang itu sudah
tentu akan langsung berhenti apabila
melakukan tindakan yang seharusnya
dilakukan
dilakukan atau belum.6 Bahwa dalam
Disinilah terlihat bahwa sebenarnya
perkara nomor 59 tersebut kealpaan
korban
yang dilakukan oleh Terdakwa tidak
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
terbukti karena unsur untuk memenuhi
terjadi.
pada
justru
pembuktian kealpaan juga terbukti
terbukti ada pada diri korban sendiri.
telah dilakukan oleh korban sendiri
Ditambah fakta yang diperoleh dalam
karena
persidangan
berkendara
pembuktian
kealpaan
Terdakwa
sudah
menggunakan prinsip penghati-hatian
jalan
sebagai
orang
Unsur
dia
untuk
tidak yang
mendadak.
yang
memenuhi
hati-hati
dalam
mengakibatkannya
oleng.
sebagaimana dia pada saat melintas di persimpangan
pengereman
Tidak lain dengan perkara nomor
memperhatikan
59 bahwa kejadian yang hampir sama
kondisi sekelilingnya dan Terdakwa
terjadi pada perkara nomor 39. Bahwa
juga sudah benar dalam memposisikan
menurut fakta-fakta yang diperoleh
laju kendaraannya. Tetapi korban yang
selama persidangan Terdakwa juga
6
tidak
Lihat juga Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori Hukum dan Pembuktian, Jakarta: Erlangga, hal. 96.
terbukti
dalam
melakukan
kealpaan dalam berkendara. Kealpaan
□ 100
tersebut dilakukan oleh korban sendiri.
Selain itu apabila kita melihat
Karena dalam kronologinya Terdakwa
melalui unsur-unsur kealpaan7 bahwa
sudah
Terdakwa dalam perkara nomor 59 dan
mengendarai
kendaraannya
dengan benar dan menerapkan prinsip
perkara
kehati-hatian. Sebagaimana awalnya
mengendari
truk
Terdakwa
benar dan kemungkinan besar tidak ada
sedang melintas dijalan tiba-tiba di
akibat yang timbul dari dia berkendara
depan terdapat korban yang sedang
karena sudah dalam posisi yang benar.
menyeberang dari arah kiri. Karena
Hal ini juga sudah menghindarkan diri
korban kaget
tertabrak
dari
ketempat
Terdakwa tidak dapat dipersalahkan
semula atau tidak jadi menyeberang
atas apa yang dilakukan. Melihat dari
jalan. Terdakwa pada saat kaget dan
sini bahwa unsur-unsur kealpaan sudah
sudah mengantisipasi kejadian agar
tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan
tidak
langsung
justru dipenuhi oleh korban sebagai
membanting stir truk ke kiri. Akibat
syarat adanya pemidanaan.8 Maka dari
korban yang tidak jadi menyeberang
itu
tadi
oleh
melakukan tindak pidana adalah korban
Terdakwa yang sudah membanting stir
sendiri. Karena yang terbukti menjadi
ke arah kiri. Dalam unsur untuk
Tersangka adalah korban yang sudah
memenuhi
meninggal,
yang
akhirnya
dikemudikan
dan takut
berbalik
menabrak
justru
korbanlah
arah
korban
malah
tertabrak
pembuktian yang
kealpaan
memenuhi
nomor
sifat
yang
39
disini
kendaraannya
melawan
dapat
di
hukum
sudah dengan
serta
persangkakan
Penyidik
harus
unsur
tersebut. Korban disini adalah orang yang
melakukan
kealpaan
sendiri 7
sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan dirinya meninggal dunia.
Lihat J.E. Jonkers, 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta: PT Bna Aksara, hal. 96. Lihat juga Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 67. 8 Lihat RB Budi Prastowo, Juli 2006, Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korporasi, Volume 24 No.3, http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/ article/viewFile/1157/1124, 9 Februari 2016.
□ 101
mengeluarkan SP3 atau disebut sebagai surat penghentian Penyidikan.
9
Menurut penulis, Penyidik dalam
sudah penulis paparkan diatas. Apabila hanya melihat dari ukuran kendaraan hal tersebut tidak mencerminkan suatu
hal ini sebagai pintu awal proses
keadilan
dalam
penegakan
hukum
penanganan perkara harus lebih selektif
karena belum tentu kendaraan yang
dan teliti lagi untuk menetapkan status
lebih besar adalah penyebab terjadinya
karena menurut fakta yang ada bahwa
kecelakaan dan yang membuat banyak
ternyata proses penanganan kecelakaan
korban jiwa.
lalu lintas di Kepolisian tidak lebih dari
Selain itu sesuai dengan fakta-
7 hari.10 Itu adalah waktu yang sangat
fakta yang ada dalam persidangan,
singkat karena disini kealpaan adalah
menurut penulis pada perkara nomor
salah satu delik yang memang cukup
59
sulit dalam membuktikannya. Sulit
seharusnya tidak terbukti melakukan
yang dimaksud adalah mengenai sangat
kealpaan, tetapi karena Tersangka tidak
tipisnya perbedaan apakah itu tindak
memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi)
pidana atau bukan tindak pidana. Maka
maka tetap harus diancamkan Pasal
dari itu perlu adanya beberapa tahap
281 Undang-undang No.22 Tahun
yang harus memang dipenuhi seperti
2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan
bahwa
Angkutan
Terdakwa
Jalan
dengan
memang
ancaman
9
Lihat juga Pasal 73 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Bahwa penghentian Penyidikan kecelakaan lau lintas deng an alasan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, (a) Tersangka meninggal dunia, (b) Perkara telah melampaui masa kadalaursa dan (c) nebis in idem. 10 Lihat juga Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa batas waktu penyelesaianperkara dihitung mulai diterbitkannya surat perintah Penyidikan yang meliputi, (a) 120 hari untuk Penyidikan perkara sangat sulit, (b) 90 hari untuk Penyidikan perkara sulit, (c) 60 hari untuk Penyidikan perkara sedang dan (d) 30 hari untuk Penyidikan perkara mudah.
kurungan paling lama 4 bulan dan dilakukan penyitaan kendaraan oleh petugas Kepolisian sebagaimana pada Pasal
232
ayat
(6)
Peraturan
Pemerintah No.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berbeda dengan perkara nomor 39 bahwa Terdakwa sudah memenuhi syarat berkendara dengan memiliki surat-surat lengkap. Menurut penulis
□ 102
pada perkara nomor 59 dan nomor 39
diperoleh
Penyidik pada perkara tersebut tidak
sedang
menggunakan
bahwa
Terdakwa
mengemudikan
bus
yang akan
pertimbangan
asas
mendahului dua mobil yang ada di
dengan apa
yang
depannya. Pada waktu yang bersamaan
disampaikan oleh Kanit Laka Lantas
dari arah berlawanan ada korban
Polres Klaten Iptu Edy Prasetyo.
sebagai
Karena terlihat jelas bahwa Penyidik
Tiba-tiba korban tersebut jatuh di aspal
hanya melihat dari satu sisi yang
jalan lalu terlindas oleh bus dan
menyatakan bahwa Tersangkalah yang
akhirnya meninggal dunia. Apabila
bersalah dan harus bertanggungjawab
dilihat fakta lainnya, korban tersebut
dengan
kaget dan jatuh karena disebabkan oleh
manfaat
sesuai
ganti
rugi
dan
pengemudi
Terdakwa
pidana. Padahal apabila dilihat dari sisi
memperhatikan kondisi sekelilingnya.
yang lain Tersangka juga mengalami
Jelas tidak ada prinsip kehati-hatian
tekanan psikis karena telah membuat
yang
orang lain meninggal dunia yang itu
sehingga membahayakan pengendara
bukan disebabkan oleh kesengajaan
lainnya.
maupun kealpaannya.
tersebut sudah termasuk dalam unsur
dilakukan
Prinsip
kealpaan,
ugal-ugalan
motor.
bertanggungjawab dari segi hukum
Berbeda dengan perkara Nomor:
yang
sepeda
oleh
tanpa
Terdakwa
ketidakhati-hatian
ditambah
lagi
syarat
11 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kln.,
pemidanaaan adalah seseorang yang
meskipun kronologi kasusnya yang
melakukan tindakan melawan hukum.
terdapat pada fakta-fakta persidangan
Oleh karena itu, Terdakwa sudah
hampir sama dengan perkara nomor 39
semestinya wajar ditetapkan menjadi
dan nomor 59, tetapi apabila kita lihat
Tersangka.
dari sisi yang lain bahwa Terdakwa
Penyidik
Kepolisian
dalam
benar sebagai orang yang melakukan
melakukan pembuktian terkait dengan
kealpaan
juga
dugaan bahwa Tersangka melakukan
Tetapi
kealpaan dilakukan dengan melihat
disamping
korban
melakukan
kealpaan.
Terdakwalah
yang
lebih
dulu
olah TKP
misalnya
posisi
mobil
menyebabkan terjadinya kecelakaan
apakah sudah pada jalur yang benar
lalu lintas. Sebagaimana fakta yang
atau belum. Tidak hanya olah TKP saja
□ 103
Penyidik
juga
apakah
Penyidik untuk perkara kecelakaan lalu
menggunakan
lintas yang mengakibatkan matinya
atau
belum.
seseorang yaitu Pasal 310 ayat (4)
Menurut Edy Prasetyo, ukuran hati-hati
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
ini dilihat dari jarak pengendara dengan
2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan
pengendara lainnya, kecepatan yang
Jalan. Karena unsur yang terpenting
digunakan oleh pengendara, apakah
adalah unsur kealpaan maka apabila
pengendara sudah mematuhi rambu-
tidak dipenuhinya unsur tersebut maka
rambu lalu lintas atau belum serta
seseorang
adakah perhatian yang dilakukan oleh
menjadi Tersangka.
pengendara prinsip
melihat
sudah
kehati-hatian
tidak
dapat
ditetapkan
di
Menurut Edy Prasetyo 11 dalam
sekelilingnya. Apabila tidak terdapat
menangani suatu perkara kecelakaan
prinsip kehati-hatian yang dilakukan
lalu
oleh pengendara yang mengakibatkan
matinya seseorang apabila Penyidik
kecelakaan lalu lintas dan Sket TKP
sudah menetapkan seseorang menjadi
menggambarkan pengendara tersebut
Tersangka tidak langsung dilimpahkan
salah,
ke
pengendara
terhadap
maka
situasi
Penyidik
dengan
lintas
hingga
Kejaksaan.
mengakibatkan
Penyidik
masih
kesempatan
untuk
pertimbangannya menetapkan menjadi
memberikan
Tersangka.
dilakukan proses penyelsesaian perkara
Penyidik
yang
sudah
menetapkan Tersangka dalam perkara
di
kecelakaan
sedikit
musyawarah
kemungkinan untuk tidak melimpahkan
kesepakatan
berkas perkara ke Kejaksaan. Penyidik
Musyawarah atau mediasi ini bertujuan
dalam menentukan seseorang menjadi
untuk memberikan ganti rugi kepada
Tersangka harus di dasari dengan
pihak korban yang diberikan oleh pihak
bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti
Tersangka dengan tidak melakukan
yang dimaksud selain melihat dari Sket
penuntutan pidana. Meskipun ganti
TKP dan keterangan saksi, Penyidik
rugi ini wajib diberikan oleh pihak
juga melihat dari pemenuhan unsur-
Tersangka dengan tidak menggugurkan
unsur Pasal yang dikenakan kepada
11
lalu
lintas
Tersangka. Pasal yang digunakan oleh
luar
Pengadilan
dengan
jalan
atau
mediasi
atas
kedua
belah
pihak.
Edy Prasetyo, Kanit Laka Lantas Polres Klaten, Wawancara Pribadi,Jum’at 8April 2016, Pukul 15.15 WIB.
□ 104
tuntutan
pidana,12
perkara
tetapi
menyelsesaikan perkara tersebut di luar
Penyidik dapat mengesampingkan itu
Pengadilan dengan jalan musyawarah
dengan dasar asas manfaat. Asas
atau mediasi.
manfaat ini digunakan agar tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebih atas kejadian kecelakaan lalu lintas, karena tidak sedikit kecelakaan
lalu
juga perkara lintas
yang
mengakibatkan pihak Tersangka juga merasakan kerugian baik itu kerugian fisik
atau kerugian psikis.
Dapat
diambil contoh misalnya ada kejadian kecelakaan lalu lintas antara A dengan B yang mengendarai sepeda motor. A melakukan
kealpaan
yang
mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut B meninggal dunia dan A mengalami patah tulang. Apabila berlandasakan
pada
yang
mempunyai
tidak
kemanusiaan dipidana.
maka
Tetapi
undang-undang
jelas
prinsip A
Penyidik
akan dengan
kesepakatan kedua belah pihak dapat menggunakan 12
asas
manfaat
untuk
Lihat Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Bahwasanya Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak mengugurkan tuntutan perkara pidana.
PENUTUP Hasil pembahasan masalah dalam penulisan hukum yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada pertimbangan Kepolisan, untuk membuktikan terkait dengan dugaan bahwa Tersangka melakukan kealpaan dilakukan dengan melihat olah TKP dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, serta melihat dari pemenuhan unsur-unsur pasal yang dikenakan kepada Tersangka. Adanya berbagai temuan dari penelitian di atas, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat sebagai berikut: Bagi Kepolisian, sebaiknya harus lebih teliti lagi dalam memeriksa perkara kecelakaan lalu lintas, karena dalam perkara kecelakaan lalu lintas sering ditemukan hal-hal yang tipis apakah perkara yang terjadi merupakan tindak pidana kealpaan atau bukan.
□ 105
BIBLIOGRAFI
hp/projustitia/article/viewFile/11
Buku
57/1124.
Hartono.
2010.
Penyidikan
dan
Prasetyo,
Edy
interview.
2016.
Penegakan Hukum Pidana. Jakarta:
Pertimbangan Kepolisian. Satuan
Sinar Grafika.
Lalu Lintas Polres Klaten
Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori Hukum
Sabar Subekti. (2015, 20 Oktober).
dan Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
WHO: Tiap Tahun 1,25 juta
Jonkers, J.E.. 1987. Buku Pedoman
Manusia Mati di Jalan raya.
Hukum Pidana Hindia Belanda.
Satuharapan.com.
Jakarta: PT Bina Aksara.
Tersedia:
[Online].
Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2005.
http://www.satuharapan.com/read
Buku Pegangan Kuliah Hukum
-detail/read/who-tiap-tahun-1,25-
Pidana.
juta-manusia-mati-di-jalan-raya,
Surakarta:
Hukum
Fakultas Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
[20 Januari 2016]. Sufyan Tsauri, et al, (2013). Analisis
Suseno, Sigid & Nella Sumika Putri.
Yuridis
Kelalaian
dalam
2013. Hukum Pidana Indonesia.
kecelakaan Lalu Lintas Yang
Bandung
Mengakibatkan
:
PT
Remaja
Rosdakarya.
Meninggal
Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana
Pengadilan
Orang
Dunia Negeri
Lain
(Putusan Jember
Di Indonesia. Bandung : CV
Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr).
Pustaka Setia.
[Online].
Tersedia:
http://reporsitory.unej.ac.id/bitstr Jurnal, Website dan Wawancara: Prastowo,
RB Budi.
2006.
eam/handle/123456789/57174/Su
Delik
Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum
Formil/Materiil
Pertanggungjawaban
fyan%20Tsauri.pdf?sequence=1. [8 September 2012].
dan Pidana
Undang-Undang:
Dalam Tindak Pidana Korporasi.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Volume
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
24
No.3,
http://journal.unpar.ac.id/index.p
tentang Hukum Acara Pidana
□ 106
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
Tahun 2009 Tentang Pengawasan
2009 tentang Lalu Lintas dan
dan Pengendalian Penanganan
Angkutan Jalan
Perkara Pidana di Lingkungan
Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012
tentang
Pemeriksaan
Tata
Cara
Kendaraan
Bermotor
di
Jalan
Penindakan
Pelanggaran
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara
dan
Republik Indonesia Nomor 15
Lalu
Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Lintas dan Angkutan Jalan
Penanganan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Kecelakaan
Lalu
Lintas
Republik Indonesia Nomor 12 ***
□ 107
