PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PAKAR PKN DAN PAKAR PENDIDIKAN POLITIK (Model Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Media Pendidikan Politik bagi Kader Partai dalam Meningkatkan Kesadaran Politik)
Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimanakah realitas pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik terhadap para kadernya dipahami dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan? a.
Bagaimana persepsi, pendapat/argumentasi bapak berkaitan dengan konsep Pendidikan Politik?
2.
b.
Bagaimanakah keterkaitan antara pendidikan politik dengan PKn?
c.
Bagaimana hubungan antara partai politik dengan PKn?
d.
Jelaskan posisi kewarganegaraan dan masyarakat sipil dalam politik?
Bagaimanakah peranan Pendidikan
Kewarganegaraan
sebagai
media
pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik kader partai? a.
Bagaimana persepsi, pendapat/argumentasi bapak berkaitan dengan Peran, fungsi, dan tujuan PKn?
b.
Bagaimana persepsi, pendapat/argumentasi bapak berkaitan dengan fungsi dan tujuan pendidikan politik?
c.
Bentuk-bentuk pendidikan politik seperti apa yang diisyaratkan oleh PKn?
322
d.
Bagaimanakah model pendidikan politik yang ideal menurut tinjauan PKn?
e.
Bagaimana persepsi, pendapat/argumentasi bapak berkaitan dengan makna kesadaran politik?
f.
Bagaimana persepsi, pendapat/argumentasi bapak berkaitan dengan pentingnya kesadaran politik?
g.
Cara, metode atau teknik apakah yang dilakukan untuk mencapai kesadaran politik?
h.
Adakah konsep PKn/Kompetensi PKn yang dapat diaplikasikan dan berguna bagi peningkatan kesadaran politik?
3.
Bagaimana konstruksi pendidikan politik yang dibutuhkan bagi peningkatan kesadaran politik kader partai? a.
Bagaimanakah realitas pelaksanaan pendidikan politik yang terjadi sekarang?
b.
Kurikulum pendidikan politik seperti apa yang dipakai oleh partai politik yang ada sekarang?
c.
Kurikulum pendidikan politik seperti apa yang ideal bagi peningkatan kesadaran berpolitik?
4.
Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran politik kader partai dan usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? a.
Bagaimana realitas pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Politik yang selama ini berjalan?
323
b.
Bagaimana hasil yang dicapai dari pelaksanaan pendidikan politik yang sudah berjalan?
c.
Adakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik?
d.
Usaha-usaha apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?
324
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGURUS PARTAI POLITIK (Model Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Media Pendidikan Politik bagi Kader Partai dalam Meningkatkan Kesadaran Politik)
Pertanyaan penelitian 1.
Bagaimana konstruksi pendidikan politik yang dibutuhkan bagi peningkatan kesadaran politik kader partai? a.
Bagaimanakah peran dan fungsi partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
b.
Apakah yang dimaksud dengan pendidikan politik?
c.
Bagaimanakah realitas pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik yang terjadi sekarang?
d.
Kurikulum pendidikan politik seperti apa yang selama ini dipakai oleh partai politik yang ada sekarang?
e.
Apakah landasan yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik?
f.
Apakah urgensi pendidikan politik bagi partai politik?
g.
Apasajakah bentuk-bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik?
h.
Apakah hubungan antara pendidikan politik dengan kesadaran politik?
i.
Bentuk-bentuk aktivitas apasajakah yang mengarah kepada perilaku yang sadar politik?
325
j.
Apasajakah yang menjadi ukuran kesadaran politik?
k.
Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh partai politik untuk mencapai kesadaran politik
l.
Kurikulum pendidikan politik seperti apa yang ideal bagi peningkatan kesadaran berpolitik?
2.
Apasajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran politik kader partai dan usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? a.
Bagaimana relitas pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik yang selama ini sudah berjalan?
b.
Kapan pendidikan politik dalam partai politik itu dilaksanakan?
c.
Melalui bentuk apasajakah pendidikan politik itu dilaksanakan oleh partai politik?
d.
Bagaimana hasil yang dicapai dari pelaksanaan pendidikan politik yang sudah berjalan?
e.
Adakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik?
f.
Upaya apa sajakah yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut?
326
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
Identitas Narasumber Nama
: Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA.
Jabatan
: Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
Pewawancara : Bagaimanakah realitas pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik terhadap para kadernya dipahami dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan? Narasumber : Saya ingin memberikan pandangan tentang konseptualnya. Kalau kita lihat partai politik adalah alat demokrasi. Alat demokrasi disitu bukan alat dalam arti benda mati. Tetapi partai politik itu adalah kendaraan yang ada sopirnya, ada mesinnya, ada orangnya, untuk membawa orang-orang ke tujuan politik sebuah negara. Karena itu tugas partai politik adalah memberikan pengentasan pemikiran, pembiasaan, dan perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, atau dalam bahasa biasanya disebut sebagai pendidikan politik, tapi pengertian itu terlalu gede bungkusnya. Jadi tugas partai politik adalah itu. Sebab tanpa pendidikan pengentasan kesadaran berpolitik warga negara, saya kira partisipasi warga negara itu tidak akan meaningful, tidak akan bermakna. Sebab harus kita tahu bahwa partisipasi politik itu harus didasari oleh kesadaran berbangsa dan bernegara, bukan
327
karena kepentingan bisnis. Misalnya seorang pembuat sablon berpartisipasi dalam pembuatan kaos-kaos kampanye, tapi mungkin motifnya itu motif bisnis mencari keuntungan. Partisipasi warga negara itu bisnisnya itu harus bisnis pemikiran tentang bagaimana kehidupan bernegara ini bisa dijalankan bersama-sama dengan baik. Karena itu inti dari partisipasi politik warga negara adalah kesadaran dan tanggungjawab politik, jadi political awareness dan political responsibility. Kita tahu bahwa partai politik itu adalah kumpulan aneka orang didalamnya yang mungkin historis, cara berfikir, lingkungannya pun berbeda. Karena itu tahap pertama adalah partai politik itu meyakinkan bahwa tujuan politik dari partai politik itu konsisten dengan tujuan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi kalau tujuan bernegara ada pada alinea keempat, melindungi dan seterusnya…. maka partai politik itu harus konsisten dibangun dan diadakan untuk mencapai tujuan itu melalui upaya mengentaskan warga negara supaya mengerti bahwa negara itu harus dibangun dengan cara itu. Nah, apa yang terjadi sekarang partai politik itu dikesankan seperti kendaraan untuk mencapai kekuasaan saja. Buktinya banyak orang-orang dipartai politik ketika kecewa di partai politik yang satu maka dia pindah ke partai politik lain. Atau ketika tidak mendapat kedudukan dipartai politik satu maka dia rame-rame mendirikan parpol politik baru. Jadi kalau begitu
328
partai politik yang ditinggalkannya itu kurang memberikan keyakinan bahwa belum konsisten dengan tujuan berbangsa bernegara ini. Disitulah sebenarnya peran, jadi partai politik itu bukan mendidik warganya untuk fanatik politik, bukan juga developing political fanaticism tapi juga developing political responsibility. Selama ini saya melihat adanya kesan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik itu adalah pendidikan politik untuk whole to win the game bagaimana whole to game power. Bagaimana aggota-anggota partai itu supaya pokoknya salah benar partai sendiri, sehingga tertutuplah nurani yang mulia nya itu tertutup oleh kepentingan politik yang semu. Mestinya partai politik itu melakukan pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan meletakan partai politik itu sebagai kendaraan, bukan sebagai alat. Sebab kalau alat suatu saat tidak perlu dia dibuang, tapi kalau kendaraan dengan mesin, dengan sopir, dengan penumpang jadi satu, karena itu kalau kita lihat partai politik sekarang itu ada partai politik sebagai partai kader ada partai-partai yang musiman. Misalnya ada partai politik kader itu adalah partai politik yang konsisten dari dulu sampai sekarang dengan ideologinya itu, kemudian tokoh-tokohnya juga tidak beranjak dari situ, kalah menang tetap ada disitu, itu satu hal yang menjaga konsisten. Jadi sekali lagi secara konseptual partai politik harus menjadi vehicle, wall political education kata
329
kuncinya vehicle, bukan tools kalau tools itu kan seperti obeng tapi harus merupakan vehicle, kendaraan untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Barangkali secara konseptual seperti itu. Pewawancara : Bagaimana hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dengan partai politik? Narasumber : Pendidikan kewarganegaraan adalah wahana pendidikan. Wahana pendidikan
itu
dicirikan
dengan
ada
tujuan
dan
ada
keterstrukturan pengetahuan. Jadi pendidikan kewarganegaraan dalam arti mata pelajaran, dalam arti pengetahuan dia memiliki body of knowledge, kestrukturan. Sekarang kita lihat pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang pengetahuan maka tugas dia adalah memberikan inspiransi akademik terhadap orang-orang bagaimana menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai proses pendidikan dia berusaha untuk mengembangkan kemampuan, jadi political awareness kemudian mengembangkan political behavior, political attitude yang dikemas didalam satu proses pendidikan yang kita sering sebut civic competence jadi jembatannya adalah pendidikan kewarganegaraan mendidik orang supaya punya civic competence, civic competence itu adalah ingredient yang utama bagi warga negara yang utama untuk menjalankan fungsinya sebagai warga negara yang baik. Partai politik kan tidak punya pendidikan kewarganegaraan dalam arti
330
formal, tetapi dia menjalankan pendidikan kewarganegaraan dalam arti non formal. Pewawancara : Berdasarkan pembahasan tadi mengenai kesadaran berpolitik maka komponen pendidikan kewarganegaraan manakah yang bisa diaplikasikan oleh partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik kadernya? Narasumber : Kalau dia sebagai resources, sebagai academic resources, sebagai sumber-sumber inspiransi akademik. Yang kedua sebagai educational vehicle sebagai sarana pendidikan, ketiga sebagai vehicle modification sebagai sarana perubahan perilaku, yang berikutnya sebagai sarana habituasi atau political habits untuk membangun kebiasaan politik. Dengan cara itu kita harap pendidikan
kewarganegaraan
menjadikan warga negara itu.
331
bisa
berperan
baik
didalam
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
Identitas Narasumber Nama
: DR. Sunatra, SH, MS
Jabatan
: Dosen Pendidikan Politik pada Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung
Pewawancara : Sejauh mana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai tersebut dalam menjalankan fungsinya dalam pendidikan politik?
Narasumber : Jadi begini pilar negara itu ada Birokrasi, Militer, Partai politik, Media massa. Sebetulnya dulu awalnya pilarnya itu adalah militer, birokrasi, dan partai politik. Berarti dalam suatu negara partai politik itu merupakan suatu posisi yang sangat strategis, nah di Undang Undang kita, terakhir Undang Undang 2008 kebelakangnya kan ada Undang Undang yang menyangkut fungsi partai itu ada fungsi pendidikan politik, agregasi, melakukan aspirasi masyakat, baru kekuasaan. Mengapa fungsi partai di pendidikan politik sebab si partai ini sebagai pilar bangsa, harus mencerdaskan bangsanya, harus melek politik, harus menggiring warga negara mengetahui hak dan kewajibannya, warga negara harus tahu hak konstitusionalnya, warga negara harus tau hak-hak politiknya, warga negara harus tahu kewajibannya. Nah fungsi pendidikan di partai politik pengamatan saya saat ini relatif sangat kurang. di partai mana pun juga di partai-partai besar apa di
332
Golkar, PDIP, Demokrat, PKS, termasuk di Gerindra sangat minim. Semua partai ini masih mengejar kekuasaan belaka. Yang jelas saya diberbagai kesempatan sebagai aktifis partai, saya menyampaikan rasa keprihatinan bahwa partai politik kita ini dilihat dari fungsi yang pertama sebagai pendidikan politik masih lemah belum menunjukan jati diri sebagai partai, padahal, contoh di Amerika ini ketika anak usia 17 tahun oleh sekolah sudah digiringkan si siswa nanti kalau sudah dewasa mau pilih mana demokrat atau republik. Karena pendidikan itu sudah jalan. Nah jadi di kita kan masih tabu dalam sosialisasi partai politik, dianggapnya kampanye tapi disana tidak. Kalau memang dia masuk di usia 17 tahun, kelas 2 atau 3 SMA ada beberapa partai nih, nah kalian ini kan warga negara indonesia. Kalian mau masuk mana? Nah disitulah barangkali fungsi pendidikan publik, kenapa partai perlu? Nah ini lah fungsi partai sebagai pilar negar, karena suatu negara kan tidak mungkin, bisa ancur! partai politik dikita belum memuaskan. Jadi partai politik secara praktis dilapangan, partai manapun juga sudah menjalankan unsur pendidikan politik. Yang ada hanya mengejar kekuasaan belaka dan uang! Pewawancara : Bagaimana Partai Politik menjalankan pendidikan politik pada kadernya? Narasumber
: Jadi disetiap partai atau diseluruh partai peserta pemilu 2009, saya amati program umumnya, saya amati program kerjanya, saya amati AD dan ART semuanya memerintahkan pengurus partai ini harus mendidik
333
kadernya, ada diklat. Sebagai contoh yang saya tahu di Gerindra sekarang ada latihan khusus diklat itu sebagai kader-kader yang dilakukan oleh DPP untuk usia 18 atau 23 tahun. Satu angkatan sampai 200 orang, itu di diklat selama kurang lebih 20 hari di bogor, saya melihat diberbagai partai belum dapat menjalankan fungsi itu. itu sebetulnya sudah di perintahkan oleh AD/ART, oleh program umumnya bahwa setiap partai itu harus memiliki kadernya setelah kadernya baru warga yang umum. Minimal kadernya, contohnya Kita lihat secara kasat mata partai mana yang melakukannya diklat secara struktural. Tidak ada. Zaman orde baru ada, zaman orde lama ada. Di zaman orde lama di PNI itu ada diklat rutin bagi pengurus namanya penyegaran bagi anggota ya dikpol namanya. Zaman orde baru di golkar misalnya, dulu ada diklat karakter desa (Karakterdes), ada juga kasional (kader fungsional) itu dulu pernah berjalan dikita ini walaupun dulu itu kondennya dianggap doktrinasi sebetulnya kalau di partai sah-sah saja ada doktrin partai. Tapi setelah reformasi itu hilang karena semuanya mengejar kekuasaan, nah itulah saya katakan tadi kelemahan partai, oleh karena itu sekarang partai tidak ideologis lagi partai sekarang sangat pragmati, jadi kekuasaan cukup di beli dengan uang tidak dengan idiologi. Nah, itu kelemahannya padahal sudah diperintahkan tapi tidak dijalankan fungsi tersebut. Jadi ada inkonsistensi partai politik untuk melaksanakan konstitusi dan konstitusi partai, jangan kan ke masyarakat umum ke kader-kadernya pun tidak dididik jadi partai itu tidak mungkin bisa berkembang, padahal suatu partai bisa kokoh bila itu jalan. Contohnya di Malaysia mesin partai itu kaderisasinya berjalan.
334
Sehingga dia militan. Ditanya semua partai jawabannya sama. Malaysia harus maju ditingkat dunua minimal di asean. Pewawancara : Urgensi pendidikan khususnya untuk partai politik itu seperti apa? Narasumber
: Urgensinya yang pertama Agar warga atau anggota partai melek politik, dia harus mengetahui seluk-beluk masalah sistem politik yang berlaku di Indonesia, di harus mengetahui tentang sistem kepartaian, kedua harus mengetahui konstitusi kepartaian, begitu dia di partai politik dia harus tahu platform partai politiknya idialismenya, programnya, sasarannya, tujuannya partai tersebut harus dibawa kemana. Idealnya seperti itu. Nanti kan orang-orang yang masuk ke partai politik itu harus betul-betul orang militan yang mengerti wawasan kebangsaannya kuat. mengapa bangsa ini lemah karena wawasan kebangsaan tidak ditanamkan di partai politik. Sehingga masyarakat berpikiran mau partai apa saja sama saja. Apa bedanya misalnya di partai gerindra, golkar, demokrat, dan hanura bedanya dimana? Apalagi sekarang PKS menjadi partai terbuka, dimana bedanya? Dulu masyarakat berharap PKS ini yang menjadi partainya itu orang islam yang terkuat setelah PPP, PBR, PKB,dan PAN. Walaupun PAN abu-abu, begitu hasil munas dua PKS menjadi partai yang terbuka maka abu-abu lagi. Sama saja dengan partai lain. Jadi platform perjuangannya apa? Azasnya islam tapi terbuka ada orang non islam bisa masuk. Kacamata akademis enggak bener juga. Jangan azasnya inklusif tapi kelakuannya eksklusif.
Pewawancara : Asumsi saya jika pendidikan politik dilaksanakan kepada seluruh kader maka akan meningkatkan kesadaran politik kader tersebut. Realitasnya seperti apa ?
335
Narasumber : Kalau partai politik menjalankan fungsinya dengan baik minimal ke kadernya, misalkan kita itu mempersiapkan orang untuk duduk di legislatif dan untuk duduk di eksekutif, atau juga untuk duduk di ormas, LSM. Nah, karena tidak ada pendidikan politik untuk kadernya, jadi etika dan moral politiknya yaris tidak jalan, karena memang tidak diberikan atau diajarkan. Coba kalau diajarkan mungkin agak sedikit ngerem lah, tapi karena sekarang politiknya pragmatis, setidaknya calon akan berfikir nanti modalnya bisa kembali atau tidak. Ada dikotomi antara ideologis dan pragmatis. Inilah yang membuat kita prihatin. Pewawancara : Bentuk-bentuk pendidikan politik yang seharusnya diberikan terhadap para pengurus partai itu seperti apa? Narasumber : Secara umum yang pertama pimpinan partai harus memberikan pembekalan pada seluruh pengurus secara berjenjang, dari mulai tingkat pusat sampai provinsi atau tingkat kecamatan. Bahkan oleh Undang Undang nomor dua ini sampai desa kan? Sebetulnya saya termasuk kurang sependapat, idealnya partai politik itu sampai tingkat kecamatan di tingkat desa itu sebetulnya dijadikan masa mengambang, jadi tidak ada pengurus ranting. Jadi idealnya ada pembekalan kepada pengurus partai berjenjang ke mulai DPP pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Yang ke dua perlu adanya latihan-latihan, semacam training karena sampai sekarang nyaris tidak ada, makanya fungsi partai itu jadi lemah. Pewawancara : Bagaimana aktivitas politisi dikaitkan dengan pembekalan yang didapat melalui pendidikan kader yang mereka miliki?
336
Narasumber
: Dalam orde baru proses pencalonan dilakukan secara screning karena ada tiga jalur, yaitu Jalur A) ABRI, Jalur B) Birokrasi, dan Jalur C) Golkar, ketiga jalur tersebut mengadakan screning. Nah, kalau screning menjadi calon begitu masuk itu ada pembekalan sebagai calon. Dan setelah terpilih maka dilaksanakan pembekalan dari Menteri Negara Urusan Khusus. Pembekalan tersebut berupa sistem kenegaraan, sistem politik, sistem kepartaian, sampai bagaimana tata cara menyusun peraturan perundang-undangan, bagaimana etika politik di DPR, bagaimana kinerja di DPR, bagimana cara memimpin rapat, bertanya, menyusun risalah dan sebagainya. Namun sekarang sejak era reformasi sudah tidak diterapkan lagi pembekalan baik itu dari pemerintah, ataupun dari partai sendiri. Padahal seharusnya hal-hal yang baik yang dilakukan pada masa orde baru harus tetap dilakukan. Pada kenyataannya sekarang setiap anggota dewan yang terpilih begitu masuk ke dewan menjadi bengong, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena memang tidak dibelaki. Dari partainya tidak ada bekal dari pemerintah juga tidak ada bekal. Mungkin hanya sebagaian partai saja yang berinisiatif melakukan pembekalan untuk para kadernya ataupun para dewan yang duduk di kursi DPR. Tapi kemarin pada periode 2009, sekjen DPR berinisiatif untuk memberikan pembekalan yang namanya adalah orientasi. Jadi sebetulnya kalau memang ingin benar-benar ingin menjadi anggota dewan maka anggota dewan tersebut harus memahami fungsi dewan, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Apabila fungsi ini dijalankan dengan baik maka tidak mungkin ada anggota dewan yang santai, tapi kenyataan
337
kemarin banyak anggota dewan yang tidak mengikuti rapat paripurna pembukaan masa sidang karena malamnya nonton final piala dunia. Jadi di dewan itu harus dikenakan disiplin seperti dulu ada PD2LT yaitu Partisipasi, Dedikasi, Disiplin,
Loyalitas, dan Tidak Tercela.
Seharusnya sekarangpun masih dijalankan disiplin seperti itu. Sehingga tidak ada anggota dewan yang malas, korup dan sebagainya. Jadi idealnya kalau terpilih sebagai calon yang duduk di legislatif dia harus tahu fungsi sebagai anggota legaslatif apa, Mengetahui regulasi tentang kelegislatifan, Paham dan menjiwai tata tertib DPR, Mengetahui tugas dan fungsi pokok dalam legislatif. Pewawancara : Berarti pendidikan politik itu penting ya pak? Narasumber
: Penting sekali. Makanya fungsi ini diletakan pada fungsi partai yang pertama. Di kita pendidikan politik itu masih di anggap indoktrinasi, Jadi saat ini pendidikan politik bagi warga hanya mengajak untuk menjelang pemilu. Sehingga di kurikulum PKn sesungguhnya perlu ada pokok bahasan khusus menyangkut partai politik. Sehingga begitu dia masuk di usia 17 tahun oleh gurunya disarankankan, kamu mau ikut partai mana? Seperti di Amerika sudah ditanya hal itu sejak disekolah. Kalau dia masuk ke partai demokrat, dia harus pandai berdiplomasi. Kalau masuk partai republik dia harus sedikit heroik. Jadi kalau partai demokrat yang berkuasa diplomasi dimana-mana, sementara kalau partai republik berkuasa perang dimana-mana. walau pun nilainya sama saja sebetulnya, negara menjadi tergencet.
338
Pewawancara : Menurut pandangan bapak pendidikan politik yang ideal yang harus dilaksanakan itu seperti apa pak? Narasumber
: Partai politik melaksanakan pendidikan politik, baik untuk pengurusnya, untuk kadernya, untuk anggotanya, dan untuk masyarakat. Jadi itu idealnya, materinya dari mulai sistem kenegaraan, sistem pemerintahan, sistem politik, sistem kepartaian, sampai ke platform partai, tujuan partai, sasaran partai, program partai, ideologi partai. Baru pada hal-hal yang bersifat teknik misalnya, teknik mimpin rapat, teknik berbicara. Jangan sampai ada pengurus partai yang tidak bisa pidato. Seperti dulu golkar mengadakan lomba pidato. Dan pemenangnya direkrut menjadi pengurus. Jadi disana ada prestasi, akhirnya begitu dia masuk partai, begitu dilepas jadi anggota legislatif, atau eksekutif atau memimpin apapun di masyarakat akan jalan. Kan masuk partai tidak selamanya akan menjadi anggota legislatif, bisa saja jadi pengurus RT, LSM atau lembaga masyarakat apapun yang seideologi dengan Partai.
339
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
Identitas Narasumber Nama
: Mayjen TNI (Pur) Iwan Sulanjana
Jabatan
: Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat
Pewawancara
: Salah satu fungsi partai politik itu untuk pendidikan politik. Bagaimana partai demokrat menjalankan fungsi itu pak?
Narasumber
: Kalau untuk masyarakat yang pertama disetiap partai itu sudah punya icon-icon masing-masing, dimana kita harus berpolitik yang santun, itu icon nya demokratif. Itu yang kita pakai sehingga kita kalau menerapkan kepada semua anggota partai kita terutama di dewan berlakulah seperti itu, itu juga yang kita tekankan. Kita coba lakukan yang seperti itu, itu kepada orang-orang yang di dewan, di anggota partai yang lain juga sama seperti itu. Kemudian dia harus datang pada konstituen masing-masing supaya masyarakat itu melihat bahwa inilah berpolitik orang yang benar itu kita memilih dia, dia datang kepada kita. Apa sih keluhan-keluhan masyarakat kita terima, kita tampung. Dia bawa lari ke dewan, dia programkan. Kita berfikir seperti itu kemudian kita upayakan bahwa apa yang benar itu harus benar, yang salah ya salah. Supaya orang berpolitik itu berpolitik yang santun berpolitik yang beretika sehingga kalau kita upayakan dalam berpolitik ini harus ikuti aturan-aturan hukumnya. Itu yang harus kita tekankan terus menerus. Karena pengaruh lingkungan itu sangat kuat akan dapat mempengaruhi pola
340
pikir seseorang dan itu yang menjadi tantangan yang berat saya rasakan. Pewawancara
: Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan agar kader partai demokrat ini awet sampai nanti pak SBY lengser pun tetap ada militansi dari kader-kadernya?
Narasumber
: Yang kita lakukan, di kita ada pendidikan politik yang dilakukan oleh pusat, oleh pusat itu dilakukan seperti yang kemarin yang lalu pendidikan yang kita lakukan di Cisarua-Cianjur, selama 2 minggu itu disitulah kita diberikan tentang bagaimana berpolitik, bagaimana juga termasuk disiplin itu dilatih. Itu mereka-mereka itu yang sudah kita latih itu adalah pada level sekretaris ke atas, jadi ada ketua, sekretaris, bendahara, ketua BAPILU, nah itu mereka-mereka kita latih. Sehingga harapannya adalah mereka mengerti tentang berpolitik. Seperti nya kemarin anggota dewan kita latih juga tentang bagaimana tugas anggota dewan, tugas-tugas apa, bekerjanya apa? Karena kami banyak yang baru, partai baru banyak orangnya begitu masuk juga bingung! Nah, itu kita lakukan untuk tingkat nasional. Tingkat Jawa Barat sendiri kami kemarin melakukan pelatihan yang kita sebut dengan yang pertama kita lakukan dengan psikotest kepada mereka-mereka anggota dewan, kemudian kita lakukan kegiatan out bond. Outbond dilapangan ini dilakukan oleh lembaga psikologi. Jadi materi-materi yang diberikan semua menyangkut dengan psikologi untuk mencari siapa yang jadi pemimpin, sehingga nanti ada rangking. Ke depan juga kita akan melakukan hal yang sama lagi nanti kita akan upayakan programnya seperti itu, akan kita
341
turunkan pada level yang lebih bawah. Karena itu semua membutuhkan data. Kalau masalah pengurus ini memang untuk di partai politik ini agak sulit, sulitnya begini kita tidak bisa mempersiapkan si-A, si-B untuk menjadi pengurus. Karena itu akan berubah setelah siapa yang akan jadi pemimpin. Contohnya, pusat yang menang adalah Pak Anas, artinya orang yang kita kira-kira akan masuk justru tidak masuk. Jadi kita tidak mempersiapkan seseorang itu untuk menjadi ini, itu. Yang bisa kita lakukan adalah ayo kamu bantu saya bekerja disini. Nah, pengkaderan itu begitu waktunya belum tentu, Pak Anas kan HMI, makanya HMI lebih menonjol, padahal bagus bisa dikatakan lah ini HMI jelek bisa masuk, jadi artinya pengkaderannya dimana? Kadang-kadang saya juga berfikir. Seperti saya sendiri kan memenangkan Jawa Barat ini kan 50% suara. orang-orang mengatakan “Bapak pantas jadi ketua umum, bapak pantas jadi sekjen” kata orang, tapi politik beda. Tetap saja saya disini, jadi kalau disebut pengkaderan saya tidak melihat itu sebagai salah satu hal yang pasti yang jelas dikepengurusan orang melihat ini faktor calon, kalau dia mencalonkan diri, nah itu paling enak. Kita lihat saja dari Golkar, kita lihat waktu kemarin dari PDI itu sudah bisa dilihat apa yang menjadi ambisi. Kepengurusan itu kan dibikin oleh formatur, nah kalau sudah formatur, saya kenal anda pasti saya ambil. Tapi ada bagusnya orang itu dipikir dulu gimana latar belakangnya. Legislatif dari pusat, Jawa Barat itu sekarang belum masih coradi, kita masih, istilahnya mengumpulkan dana kan! Karena di partai ini tanpa dana tidak bisa bergerak. Bisa
342
jadi kita istilahnya maju tanpa dana itu relatif, militansinya itu berbeda dengan partai-partai seperti, kalau misalnya PKS dengan jihadnya itu orang sudah mau bekerja, Tapi kalau di partai lain tidak mungkin. Sementara ini partai demokrat masih campur jadi bisa dikatakan masih figure. Sekarang ini sudah dibentuk organisasi baru di demokrat dalam rangka menghadapi ke depan, organisasi baru ini disesuaikan dengan kebutuhan kedepan. Contohnya jabatan kabinet itu ada didalam partai sekarang, jadi ada kepala departemen pemuda dan olahraga, ada kepala departemen agama. Tujuan mereka itu adalah supaya konsennya ke situ saja. Maka semua program-program itu saya ikuti sampai ke daerah, mengawal kita supaya program pemerintah ini jangan ada yang menyimpang. Seperti pemerintahan bayangan tetapi tujuannya adalah mensuport kebijakan pemerintah, kalau ternyata dinilainya baik bisa jadi menteri, sehingga orang bisa merasakan keberadaan dia. Kemudian sekarang ada fraksi yang namanya direktur eksekutif, direktur eksekutif ini adalah orang yang bukan partai jadi orang yang memang ditugaskan untuk mengelola partai. Contohnya urusan administrasi, surat-menyurat, keuangan, untuk kebutuhan apapun ke direktur eksekutif, partai itu sekarang cuma mikirin bagian nego, bagian pembuatan bendera jadi tidak usah mikir lagi cuma untuk mengelola bidang politik saja, direktur eksekutif ini juga yang membuat program. Dia cuma mikir bagai mana partai ini berjalan.
343
Pewawancara
: Kalau begitu diperlukan juga pendidikan politik bagi para politisi yang sudah duduk dijabatan-jabatan tertentu ?
Narasumber
: Konsep itu sudah kita siapkan, sementara kita lakukan pencerahan satu bulan sekali kita kumpul, kemudian mereka suruh bicara. Kalau yang tidak biasa bersosialisasi disini berat, kalau di partai tidak megang aturan susah. Disini saya hanya akan menyetujui mereka yang di KPUD, seperti kemarin kita milih gubernur dari artis, nah dari situlah orang di indonesia ini karena belum bagus pendidikan politiknya. Kalau saya pribadi lebih baik tidak ada partai. Karena kan indonesia negara kesatuan, jadi diharapkan sebetulnya yang ada adalah organisasi-organisasi. Contohnya dosen milih sendiri, tentara milih sendiri, polisi milih sendiri, guru pilih sendiri, agama pilih sendiri. Kita dihimpun dalam satu majelis permusyawaratan. Pilih presiden yang diantara mereka-mereka itu yang terbaik menjadi presiden, filosofinya negara kesatuan tapi kok malah dibikin partai sebanyak mungkin. Dulu saya duduk di MPR, di MPR adalah harus duduk semua golongan dari guru, dari agama, semua yang ada didalam organisasi indonesia ini semua ada. Disitulah wakil rakyat, menentukan negaranya itu. Kalau kita milih ada ketua KNPi ya jatahnya disana menjadi anggota MPR, ketua forum rektor atau rektor-rektor dari setiap kabupaten punya hak, ketua agama dari setiap kabupaten punya hak, dari seluruh indonesia dialah wakil. Atau kalau memang mau dibikin tadi dari anggota DPRD tidak dari partai, tapi juga dari perwakilan rakyat. Karena kenapa? Negara kita dari kesatuan kok, indonesia dulu kan dari kerajaan. Ada gitu partai
344
dari kerajaan? Tidak ada! Yang ada kan cuma penasihat-penasihat, sekarang TNI tidak boleh ada di MPR, padahal politik tentara adalah politik negara. Bagaimana mungkin politik terhadap negara sementara negara ini ditentukan oleh orang lain, kan yang bisa mengamankan ini tentara. Itu pendidikan politik itu seperti itu. Pewawancara
: Jadi yang seharusnya dilakukan partai politik dalam pendidikan politik ini seperti apa pak?
Narasumber
: Ya itu tadi, ada suatu pelantikan-pelantikan politik itu apa sih? Bagaimana kita mempercayai orang politik itu seperti apa. Itu ada sekolahnya walaupun negara yang menyiapkan. Kalau politik sekarang kan Cuma ambil kuliah jurusan politik, yang harusnya memang disiapkan suatu lembaga yang khusus pembelajaran politik. Harusnya satu lembaga yang dikeluarkan oleh negara ada lembaga khusus pendidikan partai, setiap partai dikirimkan ke situ. Sehingga dia nanti terpilih, tidak terpilih pun berpolitiknya begini, sekarang kan tidak. Ada orang gelar sih boleh tinggi tapi tidak ngerti, menurut saya mesti ada defakmen dalam menteri dapat mempersekolahkan. Jadi nantinya kedepan yang bisa masuk ini adalah mereka yang lulusan sekolah politik, baru itu salah satu syarat untuk mencalonkan. Jadi nantinya kedepan syarat untuk menjadi anggota dewan adalah melampirka ijazah sekolah politik dari departemen dalam negeri. Sekarang ya sudah orang yang dekat sama saya saya kasih rekomendasi saya jadikan calon, terpilih lagi. misalnya anggota dewan satu lulusan ini, kedua apa gitu, bisa sarjanakah. Walikota cirebon dulu seorang guru SD yang belum tentu entah
345
kapan jadi kepala sekolah SD sekarang dia jadi walikota, salah siapa? Karena tidak memiliki aturan, pokoknya sebanyak-banyak mungkin agar politik menang, makanya tadi bagaimana pengkaderan syaratnya? Tidak ada syarat saya bilang! Sekarang juga mau daftar sama saya, saya kasih bikin kartu anggota, Jadi seperti itu. Kecuali PKS tidak boleh non muslim, cuma itu. Sekarang kan sudah diralat jadi terbuka, berarti cuma ekslusif saja. Kalau di demokrat mau maling, mau apa saja, yang penting suaranya menang. Baru itu klasnya sampai kapan? Sampai nanti ada yang merubah aturanaturan.
346
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
Identitas Narasumber Nama
: Drs. H. Uu Rukmana, M.Si
Jabatan
: Dewan Pembina Partai Golkar Provinsi Jawa Barat
Pewawancara : Begini pak, salah satu fungsi dari partai politik adalah untuk pendidikan politik. Bagaimana partai Golkar menjalankan fungsi partai politik tersebut? Narasumber
: Organisasi politik apapun didunia ini pesan politiknya hanya satu, kita berpolitik itu semata-mata untuk pelayanan demi rakyat. Jadi bagaimanapun juga golkar pesan politiknya bagaimana kita berjuang sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dan dalam langkah-langkahnya harus berpihak pada rakyat. Rakyat dalam hal ini adalah rakyat kecil bukan rakyat yang borjuis. Jadi pesan politik kita adalah golkar harus tetap berpihak kepada rakyat kecil, karena di Indonesia ini lebih banyak rakyat kecil dari pada rakyat yang sudah mapan.
Pewawancara : Kalau proses pendidikan politik terhadap kader-kader itu seperti apa pak? Narasumber
:
Proses pendidikan politik yang dilakukan itu, mereka harus mengetahui fungsi kelegislatifan. Sebab didalam dunia politik kita, kita ini untuk sepertinya DPR RI dengan DPRD tingkat 1
347
beda. Misalkan DPR RI bagaimana posisinya, kemudian DPRD tingkat 1 kadang-kadang yang dekat dengan sama pemerintah itu adalah DPRD dan gubernur kan bersama-sama. Jadi pendidikan politik ini mereka harus mengerti tugas masingmasing dalam menjalankan aktivitas politiknya. Dalam mlihat kesejahtraan masyarakan kita dapat melihat pendapatan income per kapitanya aja yang jadi ukuran, kemudian yang paling baik lagi kondisi kehidupan masrakatnya bagaimana. Jadi apakah misalkan kita ini termasuk negara yang hanya
banyak
cakap
saja
atau sudah
berjuang
untuk
mensejahterakan rakyat. Dan yang ke tiga kecil-kecilan kita ini mengsukseskan apa yang diisyaratkan oleh pendiri bangsa pendahulu kitacontohnya dunia pendidikan, 20% anggaran pendidikan. Itu kan amanat Undang-Undang Dasar itu aja udah dasar-dasar kesejahteraan rakyat jadi tugas politisi disini itu melaksanakan apa yang diinginkan oleh partai yaitu harus menjalankan fungsi untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pewawancara : Menurut bapak apakah proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai golkar ini sudah maksimal? Narasumber
:
Belum….belum… justru politisi kita masih berfikir ego dan berfikir diri sendiri, para politisi kita masih berfikir bagaimana kehidupan dia lebih baik dari kemaren, jujur aja.
Pewawancara : Seharusnya pola pendidikan politik yang ideal itu seperti apa?
348
Narasumber
: Pendidikan politik ideal itu bagaimana langkah maksimal kita untuk kepentingan masyarakat.
Pewawancara :
Bagaimana bapak menanggapi fenomena tentang namyaknya kader yang mencalonkan diri untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bandung?
Narasumber
: Berkaitan dengan pilkada kabupaten bandung banyak sekali calon-calon yang bermunculan dari partai golkar sebetulnya yang mana yang benar-benar diusung oleh golkar? Sebetulnya saya jadi ketawa, sebetulnya bagusnya ada, jeleknya juga ada. Bagusnya jadi ternyata kader golkar itu banyak dan banyak yang berambisius ingin jadi bupati, jadi ada yang punya ambisi jadi bupati tapi tidak berfikir bahwa kesatuan partai itu diatas segalagalanya. Saya senang karena banyak kader yang ingin jadi bupati, tapi saya prihatin toh ladangnya semua dari golkar. Saat ini golkar punya calon lima, otomatis suara terpecah dulu kalau ada suara dua saya tentukan satu kalau yang lainnya nyeleneh ingin maju sendiri saya pecat. Karena kesatuan diatas segalagalanya. Makanya saya minta DPD golkar tingkat dua kabupaten bandung tegas, yang mana sih yang bener-bener golkar? Umumkan jangan didiamkan!!! Semuanya mengaku kami
direstui.
Jadi
kan
bingung
masyarakat, terutama
masyarakat golkar. Kalau masyarakat umum kan tidak bingung tenang aja, jadi kalau dilihat dari kepentingan lain masyarakat
349
golkar senang paling sedikit warga golkar mendapat kaos lima. Kan kalau mereka membagikan kaos ke golkar dulu, lima kan..!! tapi kalau dilihat dari kans kemenangan golkar pasti sakit. Saya kira harus ada langkah ini kan persatuan dan kesatuan itu diatas segalanya, yang terpenting buat golkar adalah siapa saja yang menjadi, tapi bagaimana mau jadinya kalau sudah lima begini mah. Hal ini sudah mengarah ke perpecahan, karena bagaimanapun juga mereka kan bersaing dan bersaing itu tentu saja dalam pemilihan ini menghalalkan segala cara supaya mereka menang, dan ini yang berbahaya buat partai nanti kedepan. Jadi saya bahagia karena kader golkar itu banyak tapi saya sedih kenapa ko mereka tidak kompak, tentukan saja oleh DPD tingkat dua nya ini nih satu nih laporkan ke atas selelsaikan! Trus yang diatas itu kan DPR RI dipanggil oleh tingkat nasional, DPRD tingkat 1 ditentukan oleh DPD tingkat 1. Berkumpul bagaimana nih yang penting menang dulu! Kalau caranya begini maka orang lain akan menenrtawakan, hebat golkar benyak kader yang semuanya penuh ambisi unutk jadi bupati, tapi tidak bersatu karena ambisi diatas segala-galanya, ambisi mengalahkan persatuan dan kesatuan, saya perihatin.
350
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
Identitas Narasumber Nama
: Drs. Cecep Muchtar Soleh, MM
Jabatan
: Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Cianjur (Bupati Ciajur)
Pewawancara : Dari apa yang bapak sampaikan dari sambutan tadi ada satu hal yang menarik tentang pembinaan dalam rangka suksesi pemilihan Kepala Daerah nanti, terutama hal ini dikaitkan dengan kaderisasi. Langkah-langkah apa saja berkenaan dengan kaderisasi yang bapak lakukan selaku ketua DPC? Narasumber
: Yang pertama adalah penataan organisasi, mulai DPC, PAC, sampai ke tingkat ranting, karena sampai sekarang rantingpun kelihatannya masih gimana gitu, ranting harus ada 348 ranting. Padahal setelah itu kebawahnya masih ada struktur anak ranting sampai ke tingkat RW dan RT yang pertama kita konsulidasi itu dulu dan inventarisasi. Yang kedua yang paling penting pembinaan ideologis karena saat sekarang ini partai-partai sifatnya fragmatis, ada uang jalan tidak ada uang tidak jalan, nah itu harus dihilangkan. Berarti harus kita bina ideologinya seperti PDI itu kuat, ada istilah biar gepeng yang penting banteng itu ideologi. Demokrat karena memang partai baru terus masuk dari
351
beberapa partai akhirnya pembinaan ideologi kurang. Yang ke tiga adalah harus mempersiapkan dana partai karena apapun program tanpa dana tidak akan jalan, setelah ke tiga ini beres maka insya allah pembinaan partai akan berjalan lancar. Pewawancara : Berkaitan dengan pola kaderisasi ini hal butuh pelatihanpelatihan untuk menerapkan ideologi sudah ada rencana untuk melaksanakanya? Narasumber
: Sudah, jadi kita didalam program kerja itu sudah ditentukan tentang perlunya pembinaan ideologi, dan ini dilakukan bertahap. Pertama pengurus DPC, ke dua pengurus PAC sampai ke pengurus ranting dan ini sudah ada didalam program.
Pewawancara
: Kalau bentuk-bentuk politik menurut persepsi bapak sesuai apa?
Narasumber
: Bentuk pendidikan politik terhadap kader paling tidak harus menyadari bahwa kita dibentuk partai politik itu adalah untuk mencapai suatu kekuasaan melalui partai politik, yang ke dua harus disadari bahwa kita itu merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat, berarti kita juga harus siap menerima aspirasi, yang ke tiga pembinaan politik pun kita harus mengakui bahwa kita itu diberi kekuasaan termasuk juga menyalurkan aspirasi harus mempertanggung jawabkan terhadap masyarakat. Mudahmudahan kalau misalkan pembinaan yang disebut kaderisasi kalau misalkan hal yang tiga ini sudah di jiwai pada mereka insya allah partai politik ini akan maju.
352
Pewawancara : Kalau berkaitan dengan pilkada sekarang disitu ada kesempatan partai demokrat untuk menunjukan atau mempersilahkan kadernya ikut dalam pemilihan. Nah, bapak kan sudah dipastikan akan diusung oleh partai demokrat dalam posisi calon bupati. Untuk pencalonan wakil bupati sendiri apakah akan tetap dari kader atau tidak? Narasumber
: Kalau lihat partai demokrat tanpa koalisi pun sudah cukup untuk mengusung calon, tapi kita juga menginginkan adanya koalisi karena lebih banyak koalisi lebih bagus, karena kita berfikir paska pilkada didewan ini harus punya kekuatan. Makanya kita tetap juga mencari wakil dari pihak luar yang mereka pun harus didukung partai-partai. Sehingga ada kekuatan nanti di dewan, tetapi saya tidak mengharapkan bahwa wakil itu dari satu partai karena di khawatirkan nanti kedepan dia bisa menjadi bupati dan membesarkan partai yang bersangkutan. Makanya kita cari kirakira dari yang non partai tapi ada partai yang mendukung dia, tapi bukan dari kader partai. Tapi bukan dari demokrat, karena kalau dari demokrat suara akan tetap segitu. Jadi kita cari kader non partai tapi juga didukung oleh partai lain, dia sendiri harus cari pendukung partai-partai, jadi dia tidak punya niat untuk membesarkan partai yang lain. Yang terpenting sekarang ini kita menang dulu, setelah menang baru kita mengkaderkan kader partai. Memang disini kita harus ada khusus yang dikaderkan
353
yang bisa mengimbangi wakil bupati kalau boleh nanti dia bisa masuk kader kita. Karena non partai kita bisa tarik nanti ke partai kita. Pewawancara : Dalam rangka konsulidasi untuk pemenangan pilkada nanti, apa yang sudah dilakukan oleh bapak terutama terhadap penguruspengurus tingkat bawah? Narasumber
: Yang pertama itu bahwa saya harus mendapatkan dukungan dari DPP dan DPD, yang kedua ada konsulidasi didalam. Setelah konsulidasi
didalam
maka
kita
konsulidasi
ke
luar.
Alhamdulillah sekarang sudah mulai mengkrucut walaupun awal-awalnya banyak calon yang ingin ke demokrat, kadangkadang mereka juga banyak bermain dibawah, Tapi sekarang sudah kelihatan. Insya allah berdasarkan survei saya berada diatas, karena demokrat sekarang berbeda dengan demokrat yang dulu. Kalau dulu itu rekomendasi tidak didasari oleh survei, tapi sekarang setiap rekomendasi harus didasari oleh hasil survei, sekalipun dia itu ketua DPC kalau hasil surveinya jelek tetap dia tidak akan bisa menjadi calon. Pewawancara
: Kalau untuk F2 sendiri tidak dibuka penjaringan calon?
Narasumber
: Kita juga nanti akan survei khusus untuk wakil, karena wakil itu ditentukan oleh bupati. Karena DPP menganggap calon bupati lebih tahu siapa yang berhak mendampinginya. Tapi yang paling penting kedepanya bahwa wakil bupati itu adalah orang yang
354
taat kepada bupatinya, karena khawatir apabila ditetapkan sembarangan maka nantinya akan ada bentrok antara bupati dan wakilnya dalam menjalankan tugas.
355
