Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
BAB V
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
PENUTUP
(MTKI) Pedoman Uji Kompetensi ini diharapkan dapat memberikan acuan kepada MTKP serta pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan Uji Kompetensi terhadap tenaga kesehatan. Pedoman pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan pedoman yang bersifat umum. Untuk pengaturan lebih rinci dalam bentuk petunjuk teknis dibuat bersama-sama dengan oganisasi profesi terkait.
PEDOMAN UJI KOMPETENSI DRAFT- Jum’at, 27 Mei 2011
PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
32
1
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
BAB IV
DAFTAR ISI Sambutan Kepala Badan PPSDM Kes Sambutan Ketua MTKI Kata Pengantar …………………………………………………………… Daftar Isi …………………………………………………………………... BAB I PENDAHULUAN …………………………………………… Latar Belakang ……………………………………………… A. Tujuan ……………………………………………………….. B. Ruang lingkup ………………………………………………. C. Dasar Hukum ……………………………………………….. D. Sasaran ……………………………………………………… E. F. Pengertian – Pengertian BAB II ORGANISASI MTKI DAN MTKP Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) A. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi B. BAB III UJI KOMPETENSI A. Standar Kompetensi B. Peserta Uji Kompetensi C. Penguji Kompetensi D. Metode Uji Kompetensi E. Materi Uji Kompetensi F. Tempat Uji Kompetensi G. Jadwal Uji Kompetensi H. Biaya Uji Kompetensi I. Sertifikat Kompetensi BAB IV PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI A. Prinsip-Prinsip Uji KompetensI B. Pelaksana Uji Kompetensi C. Prosedur Pelaksanaan Uji Kompetensi BAB IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring.. B. Evaluasi ….. C. Pelaporan ….. BAB V. PENUTUP
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pengkajian dan pembinaan terhadap pelaksanaan uji kompetensi agar sesuai dengan
ii 1 1 2 2 2 4 4
pedoman. A. Monitoring Monitoring
merupakan
proses
pengamatan
dan
data yang dilakukan pada saat berlangsungnya kegiatan uji kompetensi tenaga kesehatan. Aspek kegiatan yang dimonitoring meliputi persiapan, pelaksanaan, hasil uji kompetensi serta pendokumentasian serta materi uji kompetensi B. Evaluasi Evaluasi adalah proses analisis untuk melakukan penilaian yang bertujuan untuk pembinaan dan peningkatan proses pelaksanaan uji kompetensi. Hasil dari evaluasi ini untuk diseminasi informasi atau feedback (umpan balik) terhadap pelaksanaan uji kompetensi. MTKP melaporkan hasil pelaksanaan dan evaluasi uji kompetensi tenaga kesehatan serta rekomendasi ke MTKI. C. Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh MTKP setelah pelaksanaan uji kompetensi kepada MTKI. (Format terlampir).
2
31
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
BAB I
Diagram Alir Proses Uji Kompetensi (Hubungan MTKI-MTKP-Penguji)
PENDAHULUAN
MULAI A. Latar Belakang MTKI Memberi Informasi
Globalisasi dalam bidang kesehatan merupakan suatu peluang
MTKP Menyebarkan Informasi
untuk
MTKP Menerima Pendaftaran
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas tenaga
meningkatkan kualitas
tenaga kesehatan
sehingga dapat
kesehatan agar mampu bersaing dengan tenaga kesehatan asing yang MTKP Melaporkan Jumlah Peserta Uji per Profesi
akan bekerja di Indonesia maupun di pasar global. Hal ini sesuai dengan
Divisi Standarisasi MTKI Menyiapkan Materi Uji Kompetensi
rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) kesehatan tahap ke II (tahun 2010-2014) yaitu antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan.
Sekretariat MTKI Mengirim Materi Uji Kompetensi
Tujuan RPJMN 2010-2014 Kesehatan dalam Subsistem SDM Divisi Uji MTKP Menggandakan Materi Uji Kompetensi, Menugaskan Penguji & Menyiapkan Tempat Uji Kompetensi Sekretariat MTKP Menyerahkan Dokumen Uji Kepada Penguji
ialah tersedianya SDM Kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan yang terdistribusi secara adil dan merata serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
Pelaksanaan Uji Kompetensi
tingginya. Penguji Melaporkan Hasil Uji Kompetensi
Namun demikian, permasalahan yang ada pada saat ini antara lain masalah kualitas tenaga kesehatan yang masih perlu ditingkatkan,
MTKP Rapat Penetapan Hasil Uji
khususnya perkuatan sistem akreditasi institusi kesehatan dan sertifikasi Sekretariat MTKP Memproses Sertifikat
hasil lulusan untuk menjamin kompetensi dalam menjalankan tugas Sekretariat MTKP Mengajukan Sertifikat Sdh di tandatangan MTKI
profesi. Upaya tersebut perlu didukung dengan perbaikan regulasi ketenagaan kesehatan.
Sekretariat MTKP Menyerahkan Sertifikat
Dalam Divisi Evaluasi MTKP Melakukan Evaluasi Uji Kompetensi
Undang-Undang
nomor
36
tahun
2009
tentang
Kesehatan pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah mengatur perencanaan,
pengadaan,
pendayagunaan,
pembinaan
dan
MTKP Melaporkan Kegiatan Uji Kompetensi
pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Divisi Evaluasi Memberi Feedback
SELESAI
30
3
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
tenaga pelayanan kesehatan, sedangkan pada pasal 23 ayat 3
11. MTKI menyerahkan Sertifikat Kompetensi
& STR yang sudah
disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan,
ditanda tangani MTKI ke MTKP sesuai permintaan (jumlah sesuai
tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Ketentuan
daftar kelulusan )
mengenai perizinan tersebut diatur dalam peraturan menteri.
12. Sekretariat MTKP melakukan pencatatan dan pelaporan hasil
Pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 161
penetapan hasil uji kompetensi tenaga kesehatan.
tahun 2010 tentang registrasi tenaga kesehatan pasal 1,2 dan 3
13. Sekretariat MTKP memberikan informasi bagi peserta yang lulus
disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan
dan kompeten, diproses penerbitan sertifikat komptensinya. Bagi
pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki surat tanda registrasi (STR).
peserta yang belum kompeten, diberikan kesempatan untuk uji
Untuk
kompetensi ulang maksimal 2 kali.
memperoleh
STR
tenaga
kesehatan
harus
mengajukan
permohonan dengan melampirkan persyaratan antara lain foto copy sertifikat
kompetensi
yang
diperoleh
melalui
uji
14. Sekretariat MTKP menyerahkan sertifikat kompetensi kepada
kompetensi.
peserta uji kompetensi tenaga kesehatan yang kompeten
dan
Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh MTKP di setiap provinsi
tenaga kesehatan yang kompeten tersebut menandatangani surat
yang ada di Republik Indonesia. Dengan demikian, untuk mengatur tata
pernyataan untuk tidak menyalah gunakan sertifikat kompetensi. 15. MTKP menyerahkan STR (yang sudah ditanda tangani MTKI
cara uji kompetensi, perlu disusun pedoman uji kompetensi.
)Kepada lulusan /Nakes B. Tujuan
16. Divisi Evaluasi MTKP melakukan evaluasi yang terdri dari mengkaji Tujuan dari diterbitkannya pedoman uji kompetensi ini ialah
ulang materi uji kompetensi, pelaksanaan uji, penguji, tempat uji
sebagai panduan bagi MTKP dalam melaksanakan uji kompetensi
kompetensi dan hasil uji kompetensi
tenaga kesehatan di Indonesia.
17. MTKP melaporkan hasil pelaksanaan dan evaluasi uji kompetensi tenaga kesehatan serta rekomendasi ke MTKI
C. Ruang Lingkup Ruang
lingkup
18. Divisi Evaluasi MTKI melakukan kajian dan umpan balik terhadap pedoman
uji
kompetensi
ini
terdiri
dari
laporan MTKP dan melaporkan kepada MTKI untuk dilakukan alternatif
perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi uji
tindak lanjutnya.
kompetensi.
Diagram alir hubungan MTKI-MTKP-Penguji dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi adalah sebagai berikut :
4
29
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
kerahasiaan
materi
uji
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
kompetensi,
menugaskan
penguji
D. Dasar Hukum
dan
menyiapkan TUK sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh MTKI. 7.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
MTKP melaksanakan uji kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
pedoman uji kompetensi dan petunjuk teknis uji kompetensi setiap
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
profesi. Pelaksanaan uji kompetensi dikoordinir oleh Divisi Uji MTKP
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
sebagai berikut :
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
a.
Divisi uji MTKP menyiapkan dokumen/perangkat perencanaan uji
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
kompetensi (jadwal teknis pelaksanaan uji kompetensi, ceklis pra
Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
uji, dll.) dan materi uji kompetensi.
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
b.
c.
Divisi Uji MTKP menugaskan penguji sesuai jadwal teknis
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
pelaksanaan Standar Setting uji kompetensi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Sekretariat MTKP menyerahkan materi uji kompetensi yang telah
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
disiapkan oleh divisi uji MTKP kepada penguji di tempat uji
d.
3. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
kompetensi.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Pengelola & Penguji melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
metoda yang telah ditetapkan dan materi uji kompetensi yang telah
e.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
disiapkan.
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Hasil uji berdasarkan dan rekomendasi keputusan uji dilaporkan
Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
oleh pengelola kepada devisi uji MTKP melalui sekretariat MTKP
3637)
untuk dip roses oleh Penguji. 8.
9.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
MTKP bersama dengan Penguji melakukan proses hasil uji
Urusan
kompetensi tenaga kesehatan yang dikoordinir oleh Divisi Uji MTKP
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
MTKP melakukan rapat yang dipimpin oleh ketua MTKP untuk
Pemerintah
6. Peraturan
menetapkan kelulusan Uji kompetensi peserta uji kompetensi tenaga
Menteri
antara
Pemerintah,
Kesehatan
Repulik
Pemerintah
Indonesia
Daerah
Nomor
161/Menkes/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
kesehatan berdasarkan ketentuan MTKI.
7. Peraturan
10. MTKP menyampaikan permohonan Serifikat Kompetensi dan STR
Menteri
317/MENKES/PER/III/
ke MTKI bagi peserta yang telah lulus.
Kesehatan 2010
Republik
tentang
Indonesia
Nomor
Pendayagunaan
Tenaga
Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia.
28
5
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
D. Hubungan MTKI – MTKP – Penguji dalam Pelaksanaan Uji
8. Kepmenkes Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah
Kompetensi
Daerah 1.
Kabupaten/Kota.
kompetensi tenaga kesehatan.
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 2.
tentang Standar Profesi Bidan.
pihak-pihak
terkait/institusi
maupun penjelasan secara langsung atau melalui website.
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 371/MENKES/SK/III/2007
Peserta uji mempelajari, mempertimbangkan dan menyiapkan
tentang Standar Profesi Teknisi Elektromedis.
kelengkapan
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 372/MENKES/SK/III/2007
persyaratan
yang
harus
dipenuhi
untuk
dapat
mengikuti uji kompetensi sesuai profesinya.
tentang Standar Profesi Teknisi Gigi.
Peserta Uji Exit Exam mempersiapkan diri untuk Uji Tulis di Institusi
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 373/MENKES/SK/III/2007
yang di tunjuk MTKP
tentang Standar Profesi Sanitarian. 3.
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/MENKES/SK/III/2007
Sekretariat MTKP memberikan nomor peserta uji kepada pendaftar, dan melaporkan jumlah peserta berdasarkan jumlah dan jenis
tentang Standar Profesi Gizi.
profesinya
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 375/MENKES/SK/III/2007
MTKI
secara
tertulis
serta
mengajukan
tempat uji kompetensi
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 376/MENKES/SK/III/2007 4.
tentang Standar Profesi Fisioterapi.
metode uji kompetensi tenaga kesehatan yang akan digunakan dan
tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.
sesuai permintaan MTKP.
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 378/MENKES/SK/III/2007 5.
tentang Standar Profesi Perawat Gigi. RI
Divisi standarisasi MTKI menyiapkan materi uji kompetensi, menetapkan penguji, dan tempat uji kompetensi sesuai dengan
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 377/MENKES/SK/III/2007
Kesehatan
kepada
permohonan materi uji kompetensi, mengusulkan penguji dan
tentang Standar Profesi Radiografer.
Menteri
kepada
pendidikan/masyarakat, baik secara tertulis (brosur, leflet, dll)
tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan.
Keputusan
MTKP menyebarkan informasi pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 370/MENKES/SK/III/2007
19.
MTKI memberikan informasi kepada MTKP tentang pelaksanaan uji
Sekretariat MTKI mengirim materi uji kompetensi kepada Ketua MTKP dengan menjaga kerahasiaan materi uji kompetensi tersebut.
Nomor 6.
547/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Terapis Wicara.
Divisi Uji MTKP melakukan penggandaan materi uji kompetensi (?) sesuai
6
jumlah
peserta
dan
jenis
profesinya
dengan
menjaga
27
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
3. Diagram Alir Penatalaksanaan STR
20.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
571/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Okupasi Terapis. MULAI
21.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
572/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Refraksionis Nakes lulus UK
Optisien. 22.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 221/Menkes/SK/II/2011 Tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
Sekretariat MTKP Melakukan Pemeriksaan Kelengkapan Adm Nakes LULUS.
Tidak Lengkap
E. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai pada penyusunan pedoman uji
Lengkap Permohonan STR kepada MTKI Sesuai jumlah Nakes LULUS
kompetensi
ini
adalah
kesehatan
sesuai
terlaksananya
dengan
uji
prinsip-prinsip
kompetensi uji
kompetensi
tenaga serta
terstandar di seluruh MTKP di masing-masing provinsi seluruh Indonesia.
Administrasi dan pemberian nomor registrasi di Sekretariat MTKI Berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi nakes LULUS
F. Pengertian - Pengertian 1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
Sekretariat MTKP menerima Dok STR dari MTKI
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
MTKP, Div registrasi
2. Kompetensi tenaga kesehatan ialah spesifikasi dari setiap sikap,
mengisi Serifikat STR yg sudah ditandangani MTKI
pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian tenaga kesehatan serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaannya sesuai dengan standar profesi yang telah di sahkan oleh Menteri
Penyerahan STR kepada Lulusan
Kesehatan.
SELESAI
26
7
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
2. Diagram Proses Uji Kompetensi
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif
maupun
rehabilitatif
yang
dilakukan
MULAI
oleh
Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
MTKI Memberi Informasi
4. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar
MTKP Menyebarkan Informasi
profesi. 5. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap
Peserta Exit Exam &Tenaga Kesehatan didaftar
kompetensi seorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi yang dikeluarkan oleh MTKP.
Sekretariat MTKP & Inst Diknakes Melakukan Pemeriksaan Lengkap Kelengkapan Adm.
6. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk
Pemberian Nomor psrt Uji Kompetensi (Exit Exam)
menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya. 7. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan
Pemberian Informasi Jadwal, TUK, & Penguji
yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.
Pengelola UK Memberikan Penjelasan ttg Rencana Uji
8. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga
Pelaksanaan Uji Kompetensi ( Exit Exam)
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. 9. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang
Pemeriksaan Hasil Uji kompetensi (Exit Exam )
melaksanakan uji kompetensi di
daerah dalam rangka proses registrasi. 10. Tempat Uji Kompetensi adalah wadah / sarana yang digunakan
Pengumuman Hasil Uji Kompetensi
untuk pelaksanaan uji kompetensi baik disarana pendidikan maupun
Pemberian Sertifikat UK
8
Dokumentasi di MTKP & Institusi selesai
25
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
C. MEKANISME UJI KOMPETENSI DALAM DIAGRAM
sarana pelayanan yang telah terakreditasi atau tempat lain yang
1. Diagram proses sertifikasi
ditunjuk oleh MTKI. 11. Peserta Uji Kompetensi adalah peserta yang telah menyelesaikan
MULAI
pendidikan tenaga kesehatan atau peserta yang akan melakukan uji kompetensi ulang. 12. Tim Penguji adalah sekelompok orang yang telah mengikuti
TENAGA KESEHATAN
pelatihan penguji dan teruji kompetensinya serta telah memiliki DAFTAR
sertifikat dari MTKI atas nama Menteri 13. Kepala
PROSES ADMINISTRASI
MTKP
Badan
adalah
Kepala
Badan
Pengembangan
dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
UJI KOMPETENSI
HASIL UJI KOMPETENSI
BK
MENGULANG KEMBALI 2X
DIKLAT
K SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI
BAHAN PROSES REGISTRASI & PERIZINAN
24
9
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
BAB II
h. Hasil uji dan rekomendasi keputusan uji dilaporkan oleh
ORGANISASI MTKI DAN MTKP
Pengelola Uji kepada devisi uji MTKP melalui sekretariat MTKP i.
A. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)
Sekretariat MTKP merekap laporan hasil uji kompetensi dari TIM Penilai sebagai bahan untuk rapat penetapan Kelulusan &
1. Susunan Organisasi MTKI
pencapaian kompetensi peserta uji. j.
MTKI merupakan unit fungsional yang bertanggung jawab kepada
MTKP melakukan rapat yang dipimpin oleh ketua MTKP untuk
Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan yang
menetapkan
dipimpin oleh seorang ketua.
kesehatan berdasarkan ketentuan MTKI. k.
MTKI terdiri dari:
kompetensi
peserta
uji
kompetensi
tenaga
Sekretaris MTKP melakukan pencatatan dan pelaporan hasil
a.
Ketua;
penetapan hasil uji kompetensi Lulusan Institusi Diknakes
b.
Divisi Profesi;
tenaga kesehatan .
c.
Divisi Standarisasi;
d.
Divisi Evaluasi;
kompeten, dan diproses penerbitan sertifikat kompetensinya.
e.
Sekretariat;
Bagi peserta yang belum kompeten, diberikan kesempatan
f.
Tim Ad hoc.
untuk uji kompetensi tenaga kesehatan ulang maksimal 2
l.
&
Sekretariat MTKP memberikan informasi kepada peserta yang
kali dengan memproses kembali permohonan uji kompetensi 2.
Tugas Pokok dan Fungsi MTKI MTKI mempunyai tugas melaksanakan
tenaga penyusunan kebijakan
kesehatan
nya.
Peserta
yang
belum
kompeten,
dianjurkan untuk mengikuti pelatihan di institusi yang berwenang
operasional, pembinaan dan pengawasan uji kompetensi dan
yang dikoordinir oleh divisi diklat dan pembinaan MTKP.
registrasi tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu
m. Sekretariat MTKP menyerahkan sertifikat kompetensi kepada
tenaga kesehatan.
peserta uji kompetensi tenaga kesehatan yang kompeten dan tenaga kesehatan yang kompeten tersebut menandatangani
MTKI menyelenggarakan fungsi: a.
Penyusunan kebijakan operasional
surat pernyataan untuk tidak menyalah gunakan sertifikat di bidang registrasi
kompetensi.
tenaga kesehatan; b.
Upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan;
c.
Penyiapan kaji banding mutu tenaga kesehatan;
10
23
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
mengajukan permohonan materi uji kompetensi, mengusulkan
d.
Menandatangani Sertifikat uji kompetensi & STR
penguji dan tempat uji kompetensi
e.
Penerbitan nomor registrasi tenaga kesehatan;
8. MTKP melaksanakan uji kompetensi tenaga kesehatan sesuai
f.
Pencabutan surat tanda registrasi;
dengan pedoman uji kompetensi dan petunjuk teknis uji kompetensi
g.
Penyusunan
setiap profesi. Pelaksanaan uji kompetensi dikoordinir oleh Divisi Uji
tata
cara
uji
kompetensi,
penguji
dan
monitoring MTKP;
MTKP sebagai berikut :
h.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan registrasi;
a. Divisi uji MTKP menyiapkan dokumen/perangkat perencanaan
i.
Pelaksanaan administrasi MTKI.
uji kompetensi (jadwal teknis pelaksanaan uji kompetensi, ceklis pra uji, dll.) dan materi uji kompetensi. b. Penguji
c.
memberikan
penjelasan
3. /
breefing
rencana
Tugas Divisi a.
pelaksanaan uji kompetensi kepada calon peserta uji di tempat
standar operasional prosedur, materi uji kompetensi, materi
uji kompetensi minimal satu hari sebelum pelaksanaan uji
pelatihan tim penguji, kriteria penguji serta tempat uji kompetensi
kompetensi baik secara individu maupun secara kolektif.
bagi tenaga kesehatan.
Sekretariat MTKP menyerahkan materi uji kompetensi yang b.
telah disiapkan oleh divisi uji MTKP kepada penguji di tempat uji
penguji, penetapan penguji dan tempat uji kompetensi serta
d. Pengelola Uji bersama dengan Penguji melaksanakan uji
pemberian nomor registrasi bagi tenaga kesehatan.
kompetensi sesuai dengan metoda yang telah ditetapkan dan materi uji kompetensi yang telah disiapkan oleh MTKI. e. Hasil uji kompetensi
diperiksa
c.
Divisi Evaluasi mempunyai tugas monitoring dan evaluasi
oleh Tim sesuai Standar
pelaksanaan uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan, penelitian
Setting atau diperiksa secara kolektif yang dikoordinir divisi uji
dan pengembangan, pengawasan penyelenggaraan registrasi
MTKP.
serta pencabutan surat tanda registrasi tenaga kesehatan.
Hasil uji kompetensi setiap peserta uji dinilai & disimpulkan dan 4.
dibuatkan rekomendasi keputusan ketercapaian kompetensinya. g.
Divisi Standardisasi mempunyai tugas penyusunan standar operasional prosedur, materi uji kompetensi, materi pelatihan tim
kompetensi.
f.
Divisi Profesi mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan
Tugas Sekretariat MTKI Sekretariat MTKI mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis
(Bila perlu), Peserta uji kompetensi diberikan umpan balik
administrasi di lingkungan MTKI.
oleh penguji dengan cara diberi informasi hasil uji dan rekomendasi keputusan uji kepada peserta uji kompetensi.
22
11
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
5.
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
2. MTKP menyebarkan informasi pelaksanaan uji kompetensi tenaga
Tugas Tim Ad Hoc Tim Ad hoc mempunyai tugas membantu divisi standardisasi dalam
kesehatan
melaksanakan penyusunan materi uji kompetensi tenaga kesehatan
pendidikan/masyarakat, baik secara tertulis (brosur, leflet, dll)
Tim Ad hoc terdiri dari anggota-anggota profesi.
maupun penjelasan secara langsung atau melalui website. Peserta
kepada
pihak-pihak
terkait/institusi
uji mempelajari, mempertimbangkan dan menyiapkan kelengkapan
Struktur Organisasi MTKI
persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti uji
M.T.K.I
kompetensi sesuai profesinya. 3. Peserta Uji (2Calon Lulusan Diknakes ) secara kolektif yang dilakukan oleh masing2 Institusi Diknakes sesuai program
Sekretariat
M.T.K.P
Studi profesi mengajukan permohonan Uji Exit Exam ke MTKP . 4.
Tenaga Kesehatan yg sudah bekerja mengajukan permohonan uji kompetensi kepada
MTKP, baik secara individu maupun secara
kolektif dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan
Divisi Profesi
Divisi Standardisasi
kelengkapan persyaratan uji kompetensi tenaga kesehatan sesuai
Divisi Evaluasi
petunjuk teknis uji kompetensi bidang profesinya sesuai metoda yang berlaku : Portofolio atau Uji Tulis.
B. 1.
5. Sekretariat MTKP & Organissai profesi melakukan pemeriksaan
Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) MTKP merupakan unit fungsional dari Badan Pengembangan dan
kelengkapan persyaratan uji kompetensi bagi kedua calon peserta
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementrian
Uji Kompetensi ( Lulusan & tenaga kesehatan ) dengan meneliti
Kesehatan dibawah koordinasi MTKI.
kelengkapan berkas, hasil Yudisium, kualifikasi pendidikan, status baru/ulang, serta persyaratan lain yang ditentukan.
Susunan organisasi MTKP terdiri dari :
6. Apabila
persyaratan
tidak
lengkap,
sekretaris
MTKP
a.
Ketua
menginformasikan
b.
Divisi Registrasi
kompetensi tenaga kesehatan .
c.
Divisi Uji
d.
Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan; dan
peserta uji kepada pendaftar, dan melaporkan jumlah peserta
e.
Divisi Evaluasi.
berdasarkan jenis profesinya kepada MTKI secara tertulis serta
dan
menunda
proses
permohonan
uji
7. Apabila persyaratan lengkap, sekretaris MTKP memberikan nomor
12
21
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
BAB III
2.
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
Tugas MTKP a.
Melakukan rekruitmen calon peserta uji kompetensi;
b.
Meneliti kelengkapan dan keabsahan terhadap persyaratan
A. Prinsip-Prinsip Uji Kompetensi
calon peserta Uji Kompetensi;
Uji kompetensi harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip uji
c.
Melaksanakan uji kompetensi
kompetensi yaitu terstandar , Realiable, Valid dan adil.
d.
Menyiapkan sertiifikat Uji Kompetensi yang sudah ditandatangani Ka MTKI
1. Terstandar e.
Pelaksanaan uji kompetensi harus menggunakan standar yang
Memberikan rekomendasi kepada institusi pendidikan yang
sama secara nasional, yang meliputi penguji, materi uji, tempat uji,
terakreditasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi
penilaian hasil uji, dan penetapan hasil uji.
peserta yang belum kompeten; dan
2. Adil Dalam uji kompetensi tidak boleh ada diskriminasi terhadap peserta.
f.
Melaksanakan kebijakan Uji Kompetensi; dan
g.
Mempublikasikan hasil Uji Kompetensi.
Semua peserta harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada. Struktur Organisasi MTKP
3. Valid Uji kompetensi menggunakan perangkat Uji yang Validitasnya
M.T.K.I
sudah diuji
serta hasil Uji harus valid
4. Reliable Uji Kompetensi
adalah proses mengukur kompetensi seseorang
sesuai standar
dan materi Uji yang di berikan sesuai untuk
peserta uji, serta
konsistensi
dalam
pelaksanaan
Dinkes Provinsi
M.T.K.P
Uji
Kompetensi Sekretariat B. Prosedur Pelaksanaan Uji Kompetensi 1. MTKI memberikan informasi kepada MTKP tentang pelaksanaan uji
Divisi Registrasi
kompetensi tenaga kesehatan.
20
Divisi Uji
Divisi
Diklat&Bin
Divisi Evaluasi
13
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
BAB III
pengelolaan biaya uji kompetensi dilakukan sesuai perundang-undangan
UJI KOMPETENSI
Uji Kompetensi merupakan
dan aturan yang berlaku.
I. Sertifikat Kompetensi dan Surat Tanda Registrasi (STR)
suatu proses untuk mendapatkan
pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan
dalam
menjalankan
profesinya
dengan
cara
Sertifikat Kompetensi dan STR disiapkan oleh MTKI (di Cetak) dan
mengukur
telah ditandatangani oleh ketua MTKI
pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan
Sertifikat kompetensi dan STR di serahkan kepada MTKP sesuai
standar profesinya.
jumlah dan Nama tenaga kesehatan yang telah dinyatakan lulus Uji
Adapun hal-hal yang terkait dalam pelaksanaan uji kompetensi,
kompetensi dan diberikan oleh MTKP kepada peserta uji yang kompeten.
sebagai berikut:
Sertifikat Kompetensi dan STR berlaku selama 5 tahun. Sertifikat Kompetensi dan STR akan diperpanjang dan diperbaharui setelah 5 tahun
A. Standar Kompetensi Standar kompetensi
berlaku melalui mekanisme yang berlaku. merupakan bagian dari standar profesi,
digunakan sebagai acuan dalam membuat dan mengembangkan materi uji dalam pelaksanakan uji kompetensi., standar kompetensi berlaku secara Nasional & internasional atau didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku. Standar kompetensi yang digunakan dalam menyusun materi uji kompetensi dijabarkan dalam petunjuk teknis uji kompetensi masing-masing profesi.
B. Peserta Uji Kompetensi Dalam
Permenkes
Nomor
161/MENKES/PER/I/2010
registrasi tenaga kesehatan, peserta uji kompetensi
tentang
terdiri dari peserta
yang telah menyelesaikan pendidikan tenaga kesehatan atau peserta yang akan melakukan uji kompetensi ulang. Yang dimaksud dengan peserta yang telah menyelesaikan pendidikan tenaga kesehatan adalah
14
19
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
kebutuhan. Selanjutnya materi uji kompetensi yang sudah terstandar
tenaga kesehatan yang baru lulus dan tenaga kesehatan yang sudah
disimpan, didokumentasikan, dan dijaga kerahasiaannya.
bekerja namum belum memiliki sertifikat kompetensi, sedangkan yang
Pada saat pelaksanaan uji kompetensi, soal-soal yang diberikan
dimaksud dengan peserta yang akan melakukan uji kompetensi ulang
akan diambil secara random dari seluruh soal yang ada di bank soal dan
adalah peserta yang telah memiliki STR dan telah habis masa
didistribusikan oleh MTKI.
berlakunya. Uji kompetensi juga wajib diikuti oleh tenaga kesehatan warga
F. Tempat Uji Kompetensi (TUK)
negara asing (TK-WNA) dan /atau lulusan luar negeri yang akan bekerja di
Uji kompetensi dilakukan di institusi pendidikan tenaga kesehatan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang,dan atau tempat lain yang
Untuk
ditunjuk oleh MTKP dan ditetapkan oleh MTKI. Masa berlaku penetapan
mengikuti
uji
kompetensi,
tenaga
kesehatan
harus
mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan, meliputi:
sebagai TUK adalah 3 tahun, yang berikutnya dapat ditetapkan kembali
1. Fotocopy
sesuai aturan yang berlaku. Masa berlaku dapat dicabut bila tidak sesuai
ijazah
yang
dilegalisir
(atau
keterangan
sudah
menyelesaikan pendidikan).
dengan kondisi awal penilaian.
2. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai izin praktek
G. Jadwal Uji Kompetensi
3. Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga)
Waktu pelaksanaan Uji Kompetensi Exit Exam dan Re-Registrasi
lembar;
disesuaikan dengan jadwal uji kompetensi nasional dan tempat Uji C. Penguji Kompetensi
Kompetensi yang tersedia di setiap daerah yang ditetapkan oleh MTKI. Masing-masing profesi dapat melakukan uji kompetensi lebih dari 1
Dalam
(satu) kali dalam setahun.
Permenkes
Nomor
161/Menkes/PER/I/2010
Registrasi tenaga kesehatan, disebutkan bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi, MTKP membentuk tim penguji.
H. Biaya Uji Kompetensi
Tim penguji terdiri dari
sekelompok orang yang telah mengikuti pelatihan menguji dan teruji kompetensinya, serta telah memiliki sertifikat dari MTKI atas nama
Biaya uji kompetensi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD), atau peran serta masyarakat.
tentang
Menteri
Besarnya biaya uji
Penugasan tenaga penguji untuk melakukan uji kompetensi
kompetensi akan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan. Penetapan dan
dilakukan oleh divisi uji MTKP. Ketentuan penguji akan diatur dalam pedoman penguji uji kompetensi. (Pengawas??)
18
15
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
Draf PEDOMAN UJI KOMPETENSI
4. Portofolio Adapun persyaratan untuk Penguji /Asesor adalah sbb :
Ditujukan bagi tenaga kesehatan yang melakukan sertifikasi
1.
Penguji adalah berasal anggota profesi
ulang Bentuk dokumen portofolio berupa: ijazah, sertifikat, rekomendasi,
2.
Berpendidikan satu tingkat diatas atau sejajar dengan tenaga
dan pengalaman kerja (log book/catatan kerja), diperuntukkan untuk
kesehatan yang diuji;
peserta uji yang sudah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
3.
Pengalaman
minimal 5
(lima)
tahun
berturut-turut
dibidang
Untuk metode yang akan dilaksanakan, disesuaikan dengan
profesinya bagi yang pendidikannya setara dengan peserta uji,
kebutuhan dan kesiapan masing-masing profesi.
sedangkan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun bagi penguji yang memiliki pendidikan minimal satu tingkat di atas peserta uji. 4.
Memiliki Sertifikat Penguji dari MTKI atas nama Menteri
5.
Memiliki Surat Penunjukan dari MTKP.
E. Materi Uji Kompetensi Materi uji kompetensi disusun mengacu kepada standar kompetensi yang tercantum dalam standar profesi. Materi Uji Kompetensi dikembangkan dan disusun oleh divisi
D. Metode Uji Kompetensi
standarisasi MTKI berkoordinasi dengan Dirjen DIKTI Kementerian
Metode yang digunakan dalam uji kompetensi ada beberapa bentuk
Pendidikan Nasional dan LPUK serta Tim Ad-hock di MTKI yang
yang dapat dipilih, yaitu :
berasal dari masing-masing organisasi profesi .
1. Uji Tulis
(Usulan untuk materi uji kompetensi disiapkan oleh tim penguji
Uji Exit Exam ditujukan bagi lulusan tenaga kesehatan baru. Soal
masing-masing profesi serta dari institusi pendidikan yang di koordinir
Uji Tulis bentuk Multiple Choice Questions (MCQ) ,berdasarkan Blue Print
oleh divisi profesi MTKI.
masing masing profesi.
Materi uji kompetensi yang terstandar dan berlaku di seluruh
2. Uji lisan
Indonesia, ditetapkan dan divalidasi oleh divisi standarisasi MTKI sesuai
Ditujukan bagi tenaga kesehatan yang melakukan sertifikasi ulang
dengan blueprint masing-masing profesi.
Bentuk ujian dengan memberikan pertanyaan secara lisan kepada peserta
Tata cara penyusunan materi uji kompetensi mengacu pada
uji dengan menggunakan panduan.
pedoman penyusunan materi uji kompetensi dan petunjuk teknis uji
3. Uji praktik
kompetensi yang telah disusun oleh profesi masing-masing dan ditetapkan
Ditujukan bagi tenaga kesehatan yang melakukan sertifikasi ulang.
oleh MTKI.
Bentuk uji praktik meliputi: demonstrasi; simulasi dengan menggunakan alat
Materi uji kompetensi harus dijaga kerahasiannya, dikaji ulang,
bantu atau media; observasi .
diperbaharui dan dikembangkan secara berkala atau sesuai dengan
16
17