PEDOMAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

PEDOMAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif  Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama

 Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4802 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam

DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2015

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. Shalawat dan salam disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan strategis yang dikembangkan oleh Kabinet Kerja untuk memberikan afirmasi kepada setiap anak usia sekolah agar dapat mengenyam layanan pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Program ini sesungguhnya pengembangan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jika BSM hanya menyasar pada anak usia sekolah yang terdaftar pada layanan pendidikan formal melalui sekolah atau madrasah, maka PIP diperluas kepada anak usia sekolah yang mengikuti pada layanan pendidikan nonformal, di antaranya melalui pondok pesantren. Dalam konteks ini, sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, pesantren dapat menyelenggarakan sebagai satuan pendidikan dan sebagai penyelenggara pendidikan sehingga mendapatkan momentum yang tepat untuk mendapatkan afirmasi program ini. Sebagai satuan pendidikan, pesantren yang hanya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kitab kuning dan santri yang hanya mengaji kitab memiliki hak yang sama atas manfaat program ini. Demikian juga, pesantren sebagai penyelenggara pendidikan dalam bentuk program kesetaraan, satuan pendidikan diniyah formal, dan satuan pendidikan mu’adalah pun berhak atas manfaat program tersebut. Sadar atau tidak sadar, patut diakui penyelenggaraan pendidikan keagamaan melalui pondok pesantren seringkali dipandang sebelah mata. Padahal, kontribusi yang diberikan

iii

Pedoman Program Indonesia Pintar

pondok pesantren dalam melahirkan generasi yang memiliki pengetahuan keagamaan dan akhlak karimah tidak sedikit— untuk tidak mengatakan tidak kalah—dari pada kontribusi yang diberikan oleh layanan pendidikan formal. Untuk itu, afirmasi kesetaraan terutama pada kesetaraan anggaran serta kesetaraan program dan kegiatan antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal terutama pondok pesantren patut lebih diperkuat dan diimplementasikan secara nyata. Dalam konteksini, afirmasi secara nyata itu benar-benar ditunjukkan dalam Program Indonesia Pintar ini.

Selaku pimpinan di lingkungan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jerih payah kawan-kawan yang telah menghadirkan buku pedoman ini. Buku ini terdiri atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4802 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam. Diharapkan, buku ini senantiasa dijadikan pedoman, acuan, serta kerangka pelaksanaan PIP sehingga pada gilirannya dapat berjalan dengan lancar.

iv

Kata Pengantar

Atas segala kekurangan, kami sampaikan mohon maaf. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua untuk menghadirkan karya-kontributif bagi masyarakat dan bangsa. Semoga. Jakarta, Agustus 2015

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Dr. H. Mohsen, MM NIP: 19650306 198903 1 001

v

Daftar Isi

DAFTAR ISI Kata Pengantar................................................................................................iii Daftar Isi...........................................................................................................vii 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif................................................................................... 1

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama.................................................................. 15 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama.............................. 48 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4802 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam.......................................................... 59

vii

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA, PROGRAM INDONESIA PINTAR, DAN PROGRAM INDONESIA SEHAT UNTUK MEMBANGUN KELUARGA PRODUKTIF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program perlindungan sosial melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat, dengan ini menginstruksikan: Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

1


Untuk PERTAMA

2

4. Menteri Dalam Negeri; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Kesehatan; 7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Menteri Sosial; 9. Menteri Agama; 10. Menteri Komunikasi dan Informatika; 11. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 12. Jaksa Agung; 13. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 15. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 16. Kepala Badan Pusat Statistik; 17. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 18. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 19. Para Gubernur; 20. Para Bupati/Walikota. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.


KEDUA

Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

a. meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat; b.

penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat, dengan melibatkan Menteri terkait, Para Gubernur, Para Bupati/ Walikota, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

c. meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat pada Kementerian/ Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan.

d. melaporkan kepada Presiden atas pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.

3


2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:

a. meningkatkan koordinasi kebijakan politik, hukum, dan keamanan terkait dengan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat; b. meningkatkan koordinasi dan evaluasi perkembangan politik, hukum, dan keamanan terkait dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan perencanaan dan pengang garan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. 4. Menteri Dalam Negeri:

a. meningkatkan pemberian fasilitasi dan dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat;

4


b. mendorong Gubernur dan/atau Bupati/ Walikota untuk berperan aktif menjalan kan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat di daerahnya masingmasing.

5. Menteri Keuangan menyediakan, mengalo kasikan, dan melakukan pengendalian ang garan untuk pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Menteri Kesehatan: a. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Direktur Utama Badan Penye lenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam: 1) menetapkan sasaran Program Indo nesia Sehat yang juga merupakan Penerima Bantuan luran;

2) membayarkan iuran Penerima Ban tuan Iuran kepada Badan Penye lenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan 3) menyediakan dan memperbaiki fasili tas kesehatan dalam rangka pelaksa naan Program Indonesia Sehat.

5


b. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Sehat;

c. menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan

d. melaporkan pelaksanaan Program Indo nesia Sehat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

a. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar,

b. menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah Penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan;

c. membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa Penerima Program Indonesia Pintar yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6


d. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar; e. menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan f. melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

8. Menteri Sosial:

a. meningkatkan koordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera; b. menyediakan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera sejumlah penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera;

c. mendorong Dinas Sosial Kabupaten/ Kota untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data Kartu Perlindungan Sosial sebelumnya;

7


d. menyalurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera melalui mekanisme penggunaan Layanan Keuangan Digital dan Rekening Giro Pos;

e. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera;

f. menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera; dan

g. melaporkan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

9. Menteri Agama:

a. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar;

b. menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah;

8


c. membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima Program Indonesia Pintar yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Agama;

d. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar; e. menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di lingkup Kementerian Agama; dan

f. melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

10. Menteri Komunikasi dan Informatika:

a. meningkatkan koordinasi dengan badan regulasi dan penyelenggara jasa teleko munikasi untuk menjamin:

1) penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan pendaftaran masal nomor dan Kartu SIM (Subscriber Indentity Module) pra bayar untuk Program Simpanan Keluarga Sejahtera melalui Layanan Keuangan Digital; dan

9


2) memberlakukan nomor dan Kartu SIM (Subscriber Indentity Module) pra bayar selama pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera melalui Layanan Keuangan Digital berjalan.

b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan sosialisasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat secara nasional.

11. Menteri Badan Usaha Milik Negara:

a. menugaskan Bank Badan Usaha Milik Negara menjadi pelaksana penyaluran bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan Layanan Keuangan Digital;

b. menugaskan PT. Pos Indonesia (Persero) menjadi pelaksana penyaluran bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan Giro Pos.

12. Jaksa Agung:

a. memberikan advokasi kepada Kemen terian/Lembaga terkait pelaksanan Pro gram Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk menghindari terja dinya penyimpangan dan penyelewengan;

10


b. mempercepat penyelesaian proses perkara penanganan dan yang berhubungan dengan penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.

13. Panglima Tentara Nasional Indonesia mem berikan dukungan dan bantuan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. 14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

a. meningkatkan kegiatan kepolisian bersifat pre-emptif (bimbingan dan penyuluhan) kepada masyarakat khususnya penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk menghindari ter jadinya penyimpangan dan penyel e wengan; b. mempercepat penanganan dan penyele saian proses hukum bagi pelaku pe nyimpangan dan penyelewenangan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.

11


15. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan serta mengambil langkah-langkah pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atas penyelenggaraan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. 16. Kepala Badan Pusat Statistik melaksanakan pemutakhiran Basis Data Terpadu melalui pendataan rumah tangga penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indo nesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. 17. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah:

a. melaksanakan advokasi kepada Kemen terian/Lembaga dalam proses pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat;

b. merumuskan prosedur penugasan langsung kepada pihak terkait pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat; dan

12


c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga.

18. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:

a. menyediakan Kartu Indonesia Sehat sejumlah Penerima Bantuan Iuran; b. meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Peme rintah berkaitan dengan penyediaan Kartu Indonesia Sehat; dan c. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terkait pelak sanaan Program Kartu Indonesia Sehat.

19. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan penga wasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat di daerah masing-masing.

20. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya mem berikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat di daerah masingmasing.

13


KETIGA Pembiayaan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat yang pelak sanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KEEMPAT Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. KELIMA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Kabinet RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Surat Indrijarso

14

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum KEDUA angka 9 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Kelu arga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, perlu menetapkan Keputus an Menteri Agama tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

15


2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penye lenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

16


6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Orga nisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kemen terian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri

17


Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1891);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

18

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);


14. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972); 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Budha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384);

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740); 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA KEMENTERIAN AGAMA. KESATU

: Menetapkan Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

19


KEDUA

KETIGA

: Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama. : Dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Eselon I Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan dan Kuasa Pengguna Anggaran atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat menetapkan Petunjuk Teknis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2015 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

20

Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program unggulan pemerintah saat ini. Sebagai program unggulan, pemerintah berkewajiban memberikan rambu-rambu yang jelas agar program ini berjalan efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran yang diharapkan. Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada beberapa Menteri, Kepala Lembaga Tinggi Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program

21


Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Kementerian Agama sebagai salah satu Kementerian yang terkait dengan Program Indonesia Pintar segera merespon dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden dimaksud. Langkahlangkah tersebut adalah: (1) meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar; (2) menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah; (3) membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima Program Indonesia Pintar yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Agama; (4) melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar; (5) menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di lingkup Kementerian Agama; dan (6) melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga

22


kurang mampu, dengan maksud untuk menjamin agar seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah.

Secara bertahap cakupan peserta akan diperluas menjangkau masyarakat kurang mampu yang mencapai 24 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang selama ini tidak dijamin. KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, di panti asuhan, dan difabel. KIP berlaku juga di pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Balai Latihan Kerja (BLK). KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah.

Dalam rangka menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dimaksud, perlu menyusun Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama bagi semua pihak yang terkait.

23


2. Tujuan Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama bertujuan untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama ini meliputi: 1. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kemen terian Agama; dan 2. Pengawasan, Pengendalian, dan Layanan Pengaduan Masyarakat.

D. Asas

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kemen terian Agama ini berdasarkan asas sebagai berikut: 1. Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kemen terian Agama mengutamakan adanya landasan per aturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Asas Kemanfaatan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kemen terian Agama diharapkan memberikan kemanfaatan yang seimbang kepada semua penerima manfaat.

24

3. Asas Ketidakberpihakan Penentuan keputusan dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama memper timbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.


4. Asas Kecermatan Keputusan yang diambil dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan Pengambil Keputusan dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama agar tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan serta tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, ketika menentukan suatu keputusan. 6. Asas Keterbukaan Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama memastikan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. 7. Asas Kepentingan Umum Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama memastikan agar pengambil keputusan untuk mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. 8. Asas Pelayanan Yang Baik Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama memastikan adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25


E. Pengertian Umum 1. Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu pada satuan pendidikan/program pendidikan yang merupakan binaan dari Kementerian Agama.

2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. 3. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pen didikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. 5. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

26


6. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. 7. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesan tren adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menye lenggarakan Satuan Pendidikan Pesantren dan/atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. 8. Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. 9. Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang selanjutnya disebut satuan pendidikan muadalah adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada pada Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan Pesantren dengan basis kitab kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Agama. 10. Pendidikan Keagamaan Kristen adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen dan mengamalkan ajaran agama Kristen.

27


11. Sekolah Menengah Agama Katolik yang selanjutnya disingkat SMAK adalah lembaga pendidikan keagamaan Katolik setingkat Sekolah Menengah Atas.

12. Pendidikan Keagamaan Buddha adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Buddha dan/atau menjadi ahli ilmu agama Buddha dan mengamalkan ajaran agamanya. 13. Pendidikan Keagamaan Hindu adalah jalur pendidikan formal dan non formal dalam wadah Pasraman.

14. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidik an nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.

15. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disingkat PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. 16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

28


17. Pengguna Anggaran Kementerian Agama yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri Agama sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.

19. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

29


BAB II PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA KEMENTERIAN AGAMA A. Program Indonesia Pintar Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama bertujuan untuk:

1. menghilangkan hambatan ekonomi bagi anak untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah pada satuan/program pendidikan dibawah binaan Kementerian Agama;

2. mencegah anak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi; 3. menarik anak/peserta didik/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah;

4. membantu anak/peserta didik/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran; dan 5. mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun).

B. Pengelolaan Program Kementerian Agama

Indonesia

Pintar

pada

1. Pengelolaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat pusat dilaksanakan oleh Unit Eselon I Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar di tingkat pusat yang ditetapkan oleh

30


KPA atau Pelaksana Tugas KPA pada Unit Eselon I Pusat.

2. Tugas Pengelola Program Indonesia Pintar di tingkat Pusat: a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memastikan ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama; b. menyediakan data calon penerima manfaat Pro gram Indonesia Pintar pada Kementerian Agama; c. menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah calon penerima Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama; d. menyediakan dan mendistribusikan anggaran manfaat Program Indonesia Pintar beserta tam bahan manfaat lainnya kepada anak/peserta didik/ siswa penerima Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama; e. menyelenggarakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu kepada Menteri Agama. 3. Pengelolaan Program Indonesia Pintar pada Kemen terian Agama di tingkat wilayah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar di tingkat Wilayah yang ditetapkan oleh KPA atau

31


Pelaksana Tugas KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

4. Tugas Pengelola Program Indonesia Pintar di tingkat Wilayah: a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, serta pihak lain yang terkait dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama; b. menyediakan data calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada wilayah masingmasing; c. mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar kepada sejumlah calon penerima Program Indonesia Pintar pada wilayah masing-masing; d. melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya untuk disalurkan kepada anak/ peserta didik/siswa penerima Program Indonesia Pintar pada wilayah masing-masing; e. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar pada wilayah masing-masing; dan f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu kepada Pengelola Program di tingkat pusat.

32


C. Alokasi Anggaran 1. Anggaran manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama beserta tambahan manfaat lainnya dialokasikan dalam DIPA Unit Eselon I Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan serta dalam DIPA Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi pada setiap tahun anggaran selama berlangsungnya Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama. 2. Anggaran pencetakan kartu, leaflet, berikut pengiriman Kartu Indonesia Pintar pada Kementerian Agama dialokasikan dalam DIPA Unit Eselon I Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan pada setiap tahun anggaran selama berlangsungnya Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama.

3. Anggaran Biaya Operasional Kegiatan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama meliputi biaya tim operasional, biaya pengelolaan, biaya pelaporan, biaya penyaluran dana manfaat, biaya koordinasi, biaya sosialisasi, biaya monitoring, evaluasi, dan pengawasan, biaya pengendalian program, dan biaya pengadaan barang dan jasa dialokasikan berdasarkan kebutuhan unit Eselon I Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan dan Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi pada setiap tahun anggaran selama berlangsungnya Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama. 4. Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33

4.


D. Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat 1. Sasaran Sasaran penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama adalah peserta didik/ siswa/santri/brahmacari pada Madrasah, Pendidikan Keagamaan Islam, Pendidikan Keagamaan Kristen, Pendidikan Keagamaan Katolik, Pendidikan Keagamaan Hindu, dan Pendidikan Keagamaan Buddha, yang meliputi:

a. Sasaran penerima manfaat pada Madrasah, meliputi: 1) Peserta didik/siswa pada Madrasah Ibtidaiyah (MI); 2) Peserta didik/siswa pada Madrasah Tsana wiyah (MTs); dan 3) Peserta didik/siswa pada Madrasah Aliyah (MA) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). b. Sasaran penerima manfaat pada Pendidikan Keagamaan Islam, meliputi: 1) Santri Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren; 2) Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada Pesantren; 3) Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C pada Pesantren; 4) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren; 5) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan 6) Santri hanya mengaji, yaitu Santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan

34


umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/ MTs/MA/MAK), dan/atau satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud pada nomor 1) sampai dengan nomor 5).

c. Sasaran penerima manfaat pada Pendidikan Keagamaan Kristen, meliputi: 1) Peserta didik/siswa Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK); 2) Peserta didik/siswa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK); dan 3) Peserta didik/siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) atau Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK).

d. Sasaran penerima manfaat pada Pendidikan Keagamaan Katolik yaitu peserta didik/siswa Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK). e. Sasaran penerima manfaat pada Pendidikan Keagamaan Hindu, meliputi: a. Brahmacari Adi Widya Pasraman; b. Brahmacari Madyama Widya Pasraman; dan c. Brahmacari Utama Widya Pasraman.

f. Sasaran penerima manfaat pada Pendidikan Keagamaan Buddha, meliputi: a. Peserta didik/siswa Mula Dhammasekha; b. Peserta didik/siswa Muda Dhammasekha; dan c. Peserta didik/siswa Uttama Dhammasekha atau Uttama Dhammasekha Kejuruan.

2. Kriteria Kriteria penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama meliputi:

35


a. Kriteria Umum, yaitu: 1) berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau memenuhi salah satu dari kriteria berikut: a) orang tua peserta didik/siswa/santri terdaftar sebagai peserta Program Ke luarga Harapan (PKH); b) orang tua peserta didik/siswa/santri pemegang Surat Keterangan Rumah Tang ga Miskin (SKRTM) sebagai pengganti KKS; c) peserta didik/siswa/santri korban musi bah bencana alam; d) peserta didik/siswa/santri yang memiliki hambatan ekonomi sehingga terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan; e) peserta didik/siswa/santri yatim dan/ atau piatu; atau f) pertimbangan lain, seperti kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan/belum pulih dari dampak musibah tersebut, korban konflik sosial, peserta didik/siswa/ santri dari keluarga miskin terpidana, peserta didik/siswa/santri dari keluarga miskin yang hidup di panti asuhan/rumah singgah, atau peserta didik/siswa/santri yang berasal dari keluarga hampir/rentan miskin yang memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. 2) berada pada usia sekolah.

36


b. Kriteria Khusus Selain kriteria umum sebagaimana dimaksud pada huruf a juga berlaku kriteria khusus sebagai berikut: 1) Peserta didik/siswa/santri pada Pendidikan Keagamaan Islam, Pendidikan Keagamaan Kristen, Pendidikan Keagamaan Katolik, Pen didikan Keagamaan Hindu, dan Pendidikan Keagamaan Buddha tidak berstatus sebagai peserta didik/siswa pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK) dan/atau peserta didik/siswa pada madrasah (MI/MTs/MA/ MAK). 2) Santri Pesantren pada Pendidikan Keagamaan Islam wajib bermukim di Pesantren.

E. Besaran Manfaat

1. Besaran manfaat ditentukan berdasarkan kategori jenjang pendidikan yang diikuti dan ditetapkan pada setiap tahun anggaran serta berlaku secara nasional. 2. Kategori jenjang pendidikan yang diikuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi: a. Kategori Kesatu, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut: 1) Peserta didik/siswa pada Madrasah Ibtidaiyah. 2) Santri pada Pendidikan Keagamaan Islam, yaitu: a) Santri pada Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah tingkat Ula; b) Santri pada Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket A pada Pesantren;

37


c) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Ibtidaiyah; d) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ula; atau e) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/ SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d ) yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun. 3) Peserta didik/siswa Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK). 4) Brahmacari Adi Widya Pasraman. 5) Peserta didik/siswa Mula Dhammasekha.

b. Kategori Kedua, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut: 1) Peserta didik/siswa Madrasah Tsanawiyah. 2) Santri pada Pendidikan Keagamaan Islam, yaitu: a) Santri pada Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah tingkat Wustha; b) Santri pada Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket B pada Pesantren; c) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Tsana wiyah;

38


d) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Wustha; atau e) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pe santren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/ SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. 3) Peserta didik/siswa Sekolah Menengah Per tama Teologi Kristen (SMPTK). 4) Brahmacari Madyama Widya Pasraman. 5) Peserta didik/siswa Muda Dhammasekha.

c. Kategori Ketiga, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut: 1) Peserta didik/siswa Madrasah Aliyah atau Madrasah Aliyah Kejuruan; 2) Santri pada Pendidikan Keagamaan Islam: a) Santri pada Pesantren peserta Program Menengah Universal (PMU) pada Pesan tren Salafiyah tingkat Ulya; b) Santri pada Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Pesantren; c) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Aliyah; d) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ulya; atau

39


e) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesan tren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimak sud pada huruf a) sampai dengan huruf d) yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. 3) Peserta didik/siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) atau Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK). 4) Peserta didik/siswa Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK). 5) Brahmacari Utama Widya Pasraman. 6) Peserta didik/siswa Uttama Dhammasekha atau Uttama Dhammasekha Kejuruan.

F. Penggunaan Dana

1. Dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Kemen terian Agama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan peserta didik/siswa/ santri/brahmacari seperti: a. pembelian buku/kitab dan alat tulis; b. pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan pendidikan, seperti tas, sepatu, dan sejenisnya; c. biaya transportasi; d. uang saku; e. iuran bulanan; f. biaya kursus/pelatihan tambahan; dan g. keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan.

40


2. Dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama tidak diperkenankan untuk: a. dikembalikan kepada pemberi/penyalur dana manfaat; atau b. diambil hasilnya oleh pemberi/penyalur dana manfaat.

G. Penyaluran dan Penggunaan Manfaat Kartu Indonesia Pintar 1. Penyaluran Kartu Indonesia Pintar a. Disalurkan kepada peserta didik/siswa/santri yang memenuhi kriteria. b. Jumlah Kartu Indonesia Pintar yang disalurkan berdasarkan daftar calon penerima manfaat Pro gram Indonesia Pintar pada Kementerian Agama. c. Daftar calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar ditetapkan oleh KPA atau Pelaksana Tugas KPA pada Unit Eselon I Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan. d. Teknis penyaluran Kartu Indonesia Pintar ditetap kan oleh KPA atau Pelaksana Tugas KPA pada Unit Eselon I Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan.

2. Penggunaan Manfaat Kartu Indonesia Pintar a. Manfaat Program Indonesia Pintar pada Kemen terian Agama beserta tambahan manfaat disalurkan peserta didik/siswa/santri/brahmacari yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kemen terian Agama.

41


b. Anggaran Manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama beserta tambahan manfaat yang disalurkan kepada peserta didik/siswa/santri penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama berdasarkan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA Unit Eselon I Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan, serta dalam DIPA Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. c. Daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama ditetapkan oleh KPA atau Pelaksana Tugas KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk setiap tahun anggaran. d. Teknis Penggunaan Manfaat Kartu Indonesia Pintar ditetapkan oleh KPA atau Pelaksana Tugas KPA pada Unit Eselon I pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan dan/atau KPA atau Pelaksana Tugas KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

H. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama disusun oleh Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat pusat.

2. Laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama paling sedikit memuat: a. laporan eksekutif yang berisi deskripsi, tahapan, target dan realisasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama;

42


b. daftar definitif atau daftar sementara calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama; c. target dan realisasi penyediaan Kartu Indonesia Pintar bagi Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama; d. distribusi, target dan realisasi anggaran manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada peserta didik/siswa/ santri penerima Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama; e. laporan pelaksanaan koordinasidan sosialisasi yang telah dilakukan; dan f. pengaduan Masyarakat.

3. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat pusat dapat meminta bahan laporan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah.

I.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan ang garan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem Informasi dan Manajemen

1. Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama bertujuan untuk: a. menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama; b. menyediakan informasi yang dipergunakan dalam pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan perbaikan berkelanjutan; dan

43


c. menyediakan informasi untuk pengambilan kepu tusan dan/atau kebijakan.

2. Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama diselenggarakan secara terpadu dengan sistem informasi dan manajemen pendidikan pada Unit Eselon I Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan.

3. Teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama mengikuti ketentuan yang berlaku pada Unit Eselon I Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan.

44


BAB III PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT A. Pengawasan dan Pengendalian 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KPA atau Pelaksana Tugas KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama yang berada dalam penguasaannya.

3. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama, KPA atau Pelaksana Tugas KPA dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional.

B. Layanan Pengaduan Masyarakat

1. Layanan pengaduan masyarakat bagi Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama dimaksudkan untuk: a. membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam rangka pelaksanaan public accountability dan mewujudkan good governance pada Kemen terian Agama; b. meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk pengawasan melekat oleh masyarakat; dan c. mengetahui deteksi dini terhadap penyimpangan dan mencari solusi terbaik.

45


2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung, menyampaikan secara tertulis, menyampai kan melalui portal pengaduan pada website Kemen terian Agama dan/atau menyampaikan melalui akun media sosial resmi Kementerian Agama sesuai keten tuan peraturan perundang-undangan. 3. Setiap pengaduan harus didasarkan fakta dan disertai bukti-bukti pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Pengaduan masyarakat dilampirkan sebagai pelengkap/ pendukung laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama. 5. Teknis Layanan Pengaduan Masyarakat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama ditetapkan oleh KPA atau Pelaksana Tugas KPA pada Unit Eselon I Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan dan KPA atau Pelaksana Tugas KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

46


BAB IV PENUTUP Dengan adanya Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama diharapkan akan tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama bagi semua pihak pihak yang terkait. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


47


KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pene rima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

48


2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng garaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

49


6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Orga nisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kemen terian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273); 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

50


9. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1891);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

51


14. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972); 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384);

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740); 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959);

18. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA KEMENTERIAN AGAMA.

52


Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan dalam Diktum KETIGA diubah sebagai berikut: Diktum KETIGA : Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pendidikan.

2. Ketentuan dalam Lampiran BAB II huruf D nomor 2 huruf b diubah sebagai berikut: b. Kriteria Khusus Selain kriteria umum sebagaimana dimaksud pada huruf a juga berlaku kriteria khusus, yaitu peserta didik/ siswa/santri/brahmacari pada Pendidikan Keagamaan Islam, Pendidikan Keagamaan Kristen, Pendidikan Keagamaan Katolik, Pendidikan Keagamaan Hindu, dan Pendidikan Keagamaan Buddha tidak berstatus sebagai peserta didik/siswa pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK) dan/atau peserta didik/siswa pada madrasah (MI/MTs/MA/MAK). 3. Ketentuan dalam Lampiran BAB II huruf E nomor 2 diubah sebagai berikut: 2. Kategori jenjang pendidikan yang diikuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:

a. Kategori Kesatu, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1) Peserta didik/siswa pada Madrasah Ibtidaiyah. 2) Santri pada Pendidikan Keagamaan Islam, yaitu:

53


a) Santri pada Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah tingkat Ula; b) Santri pada Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket A pada Pesantren; c) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Ibtidaiyah; d) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ula; atau e) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/ SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

3) Peserta didik/siswa Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK). 4) Brahmacari Adi Widya Pasraman.

5) Peserta didik/siswa Mula Dhammasekha.

b. Kategori Kedua, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut: 1) Peserta didik/siswa Madrasah Tsanawiyah. 2) Santri pada Pendidikan Keagamaan Islam, yaitu: a) Santri pada Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah tingkat Wustha;

54


b) Santri pada Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket B pada Pesantren; c) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Tsanawiyah; d) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Wustha; atau e) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesan tren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/ SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

3) Peserta didik/siswa Sekolah Menengah Per tama Teologi Kristen (SMPTK). 4) Brahmacari Madyama Widya Pasraman.

5) Peserta didik/siswa Muda Dhammasekha.

c. Kategori Ketiga, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut: 1) Peserta didik/siswa Madrasah Aliyah atau Madrasah Aliyah Kejuruan;

2) Santri pada Pendidikan Keagamaan Islam: a) Santri pada Pesantren peserta Program Menengah Universal (PMU) pada Pesan tren Salafiyah tingkat Ulya;

55


b) Santri pada Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Pesantren; c) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Aliyah; d) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ulya; atau e) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/ SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.

3) Peserta didik/siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) atau Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK). 4) Peserta didik/siswa Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK). 5) Brahmacari Utama Widya Pasraman.

6) Peserta didik/siswa Uttama Dhammasekha atau Uttama Dhammasekha Kejuruan.

4. Ketentuan dalam Lampiran BAB II huruf G nomor 2 diubah sebagai berikut: 2. Penggunaan Manfaat Kartu Indonesia Pintar

56


a. Manfaat Program Indonesia Pintar pada Kemen terian Agama beserta tambahan manfaat diutama kan untuk disalurkan kepada peserta didik/siswa/ santri/brahmacari pemegang Kartu Indonesia Pintar sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama. b. Manfaat Program Indonesia Pintar pada Kemen terian Agama beserta tambahan manfaat dapat disalurkan kepada peserta didik/siswa/santri/ brahmacari yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar sebagai penerima manfaat Program Indo nesia Pintar pada Kementerian Agama dengan ketentuan:

1) memenuhi ketentuan sasaran dan kriteria pene rima manfaat sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf D; dan 2) berdasarkan usulan/pengajuan dari pimpinan satuan/lembaga penyelenggara pendidikan, dan pimpinan satuan/lembaga penyelenggara pendidikan bertanggung jawab secara mutlak atas usulan/pengajuan tersebut.

c. Anggaran Manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama beserta tambahan manfaat, disalurkan kepada peserta didik/siswa/santri/ brahmacari penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama, berdasarkan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA Unit Eselon I Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan, serta dalam DIPA Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

57


d. Daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama ditetapkan oleh KPA atau Pelaksana Tugas KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk setiap tahun anggaran. e. Petunjuk Teknis Penggunaan Manfaat Kartu Indonesia Pintar ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pendidikan. Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


58

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4802 Tahun 2015

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4802 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan ke ten tuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Kepu tusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pro gram Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015;

59


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar padaPendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

60


5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

61


9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif; 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

62


14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972); 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740); 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDI DIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PEN DIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2015.

63


KESATU

KEDUA

KETIGA

: Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pendi dikan Islam Nomor 932 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di Lingkungan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015. : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan acuan bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam tahun anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2015. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2015 DIREKTUR JENDERAL

KAMARUDDIN AMIN

64

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4802 Tahun 2015

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4802 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program unggulan pemerintah saat ini. Sebagai program unggulan, pemerintah berkewajiban memberikan rambu-rambu yang jelas agar program ini berjalan efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran yang diharapkan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada beberapa Menteri, Kepala Lembaga Tinggi Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

65


Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Kementerian Agama sebagai salah satu Kementerian yang terkait dengan Program Indonesia Pintar segera merespon dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden dimaksud. Langkahlangkah tersebut adalah: (1) meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar; (2) menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah; (3) membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima Program Indonesia Pintar yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Agama; (4) melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar; (5) menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di lingkup Kementerian Agama; dan (6) melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

66

Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar


(KIP) kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan maksud untuk menjamin agar seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah.

Secara bertahap cakupan peserta akan diperluas menjangkau masyarakat kurang mampu yang mencapai 24 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang selama ini tidak dijamin. KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, di panti asuhan, dan difabel. KIP berlaku juga di pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Balai Latihan Kerja (BLK). KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah.

Cakupan penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama meliputi (1) Santri Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren, (2) Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada Pesantren, (3) Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C pada Pesantren, (4) Santri Satuan Pendidikan

67


Muadalah pada Pesantren, (5) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal, serta (6) Santri hanya mengaji, yaitu Santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/ SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan formal/program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh pesantren.

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dimaksud untuk tahun anggaran 2015, ketentuan dalam Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama memerlukan penjabaran lebih lanjut, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut di lingkungan Pendidikan Keagamaan Islam. Oleh sebab itu, perlu menyusun Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dimaksudkan untuk memberikan penjabaran lebih lanjut atas ketentuan dalam Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama tahun anggaran 2015 sehigga dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait.

68

2. Tujuan Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam bertujuan untuk menja min efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam.


C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam ini meliputi tujuan Program Indonesia Pintar, pengelolaan Program Indonesia Pintar, alokasi anggaran, sasaran dan kriteria penerima manfaat, besaran manfaat, penggunaaan dana, penyaluran dan penggunaan manfaat Kartu Indonesia Pintar, pelaporan dan pertanggungjawaban, sistem informasi dan manajemen, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, serta layanan pengaduan masyarakat. D. Asas Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam disusun berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam mengutamakan adanya landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan.

2. Asas Kemanfaatan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pen didikan Keagamaan Islam diharapkan memberikan kemanfaatan yang seimbang kepada semua penerima manfaat. 3. Asas Ketidakberpihakan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

69


4. Asas Kecermatan Keputusan yang diambil dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam harus didasarkan atas informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan Pengambil Keputusan dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam agar tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/ atau tidak mencampuradukkan kewenangan serta tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, ketika menentukan suatu keputusan. 6. Asas Keterbukaan Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam memastikan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. 7. Asas Kepentingan Umum Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam memastikan agar peng ambil keputusan untuk mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. 8. Asas Pelayanan Yang Baik Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam memastikan adanya

70


pelayanan yang tepat waktu, prosedur yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pengertian Umum

1. Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu pada satuan pendidikan/program pendidikan yang merupakan binaan dari Kementerian Agama.

2. Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam; 3. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendi dikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. 5. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas

71


(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

6. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). 7. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Pesantren dan/ atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

8. Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. 9. Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang selanjutnya disebut satuan pendidikan muadalah adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan, oleh dan berada pada Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan Pesantren dengan basis kitab kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Agama.

72


10. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.

11. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

13. Pengguna Anggaran Kementerian Agama yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri Agama sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.

15. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

73


BAB II PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM A. Tujuan Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam bertujuan untuk:

1. menghilangkan hambatan ekonomi bagi anak untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik melalui jalur pendidikan formal dan nonformal di tingkat dasar dan menengah pada satuan/program pendidikan pada layanan Pendidikan Keagamaan Islam. 2. mencegah anak dari putus pendidikan akibat kesulitan ekonomi. 3. menarik anak yang putus sekolah agar kembali mengakses pendidikan.

4. membantu anak kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.

5. mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun) pada layanan Pendidikan Keagamaan Islam. B. Pengelolaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam 1. Pengelolaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan

74


Keagamaan Islam yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

2. Tugas Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam:

a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memastikan ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam; b. menyediakan data calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Ke agamaan Islam; c. menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah calon penerima Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;

d. menyediakan dan mendistribusikan anggaran manfaat Program Indonesia Pintar beserta tam bahan manfaat lainnya kepada santri penerima Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;

e. menyelenggarakan sosialisasi kepada penerima Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu kepada Menteri Agama, melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

75


3. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam berbentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, unsur Pegawai Negeri Sipil pada unit organisasi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, serta unsur Non-Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis.

4. Pengelolaan Program Indonesia Pintar pada Kemen terian Agama di tingkat wilayah diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar di tingkat wilayah yang ditetapkan oleh KPA/Pelaksana Tugas KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 5. Tugas Pengelola Program Indonesia Pintar di tingkat wilayah:

a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, serta pihak lain yang terkait dalam pene tapan sasaran Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama; b. menyediakan data calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada wilayah masingmasing; c. mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar kepada sejumlah calon penerima Program Indonesia Pintar pada wilayah masing-masing; d. melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran manfaat

76


Program Indonesia Pintar beserta tambahan man faat lainnya untuk disalurkan kepada peserta didik/santri penerima Program Indonesia Pintar pada wilayah masing-masing; e. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar pada wilayah masing-masing; dan f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu kepada Pengelola Program di tingkat pusat.

6. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam berkoordinasi dengan Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah.

C. Alokasi Anggaran

1. Anggaran manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam beserta tambahan manfaat lainnya dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, serta dalam DIPA Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, pada setiap tahun anggaran selama berlangsungnya Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama. 2. Anggaran pencetakan kartu, leaflet, berikut pengiriman Kartu Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, pada setiap tahun anggaran selama berlangsungnya Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam.

77


3. Anggaran Biaya Operasional Kegiatan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang meliputi biaya tim operasional, biaya pengelolaan, biaya pelaporan, biaya penyaluran dana manfaat, biaya koordinasi, biaya sosialisasi, biaya monitoring, evaluasi, dan pengawasan, biaya pengendalian program, serta biaya pengadaan barang dan jasa, dialokasikan ber dasarkan kebutuhan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, pada setiap tahun anggaran selama berlangsungnya Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam.

4. Untuk lebih menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam, Anggaran Manfaaat sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan/ atau Anggaran pencetakan kartu, leaflet, berikut pengiriman Kartu Indonesia Pintar sebagaimana dimaksud pada nomor 2, dapat di realokasi DIPA Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan sebaran santri pada masing-masing wilayah. 5. Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat

1. Sasaran Sasaran penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam adalah: a. Santri Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren;

78


b. Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada Pesantren; c. Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C pada Pesantren; d. Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren; e. Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan f. Santri hanya mengaji, yaitu Santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/ MA/MAK), dan/atau satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

2. Kriteria Kriteria penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama meliputi: a. berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau memenuhi salah satu dari kriteria berikut: 1) orang tua peserta didik/siswa/santri terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 2) orang tua peserta didik/siswa/santri peme gang Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) sebagai pengganti KKS. SKRTM dapat diterbitkan oleh Pemerintah Desa asal orang tua peserta didik dan/atau pimpinan pesantren tempat belajar santri; 3) peserta didik/siswa/santri korban musibah bencana alam;

79


4) peserta didik/siswa/santri yang memiliki hambatan ekonomi sehingga terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan; 5) peserta didik/siswa/santri yatim dan/atau piatu; atau 6) pertimbangan lain, seperti kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan/belum pulih dari dampak musibah tersebut, korban konflik sosial, peserta didik/siswa/santri dari keluarga miskin terpidana, peserta didik/ siswa/santri dari keluarga miskin yang hidup di panti asuhan/rumah singgah, atau peserta didik/siswa/santri yang berasal dari keluarga hampir/rentan miskin yang memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

b. berada pada usia sekolah. c. Santri tidak berstatus sebagai peserta didik/siswa pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/ SMK) dan/atau peserta didik/siswa pada madrasah (MI/MTs/MA/MAK).

E. Besaran Manfaat

1. Besaran manfaat ditentukan berdasarkan kategori jenjang pendidikan yang diikuti, yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran, dan berlaku secara nasional. 2. Kategori jenjang pendidikan yang diikuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:

a. Kategori Kesatu, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

80


1) Santri pada Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah tingkat Ula; 2) Santri pada Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket A pada Pesantren; 3) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Ibtidaiyah; 4) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ula; atau 5) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/ MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

b. Kategori Kedua, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut: 1) Santri pada Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah tingkat Wustha; 2) Santri pada Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket B pada Pesantren; 3) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Tsanawiyah; 4) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Wustha; atau 5) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus

81


sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/ MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Kategori Ketiga, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut: 1) Santri pada Pesantren peserta Program Menengah Universal (PMU) pada Pesantren Salafiyah tingkat Ulya; 2) Santri pada Pesantren peserta Program Pen didikan Kesetaraan Paket C pada Pesantren; 3) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Aliyah; 4) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ulya; atau 5) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/ MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Besaran Manfaat untuk Tahun Anggaran 2015 ditetap kan sebagai berikut: a. Kategori Kesatu, sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun.

82


b. Kategori Kedua, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun. c. Kategori Ketiga, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun.

F. Penggunaan Dana

1. Dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendi dikan Keagamaan Islam digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan santri seperti: a. pembelian buku/kitab dan alat tulis; b. pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan pendidikan, seperti tas, sepatu, dan sejenisnya; c. biaya transportasi; d. uang saku; e. iuran bulanan; f. biaya kursus/pelatihan tambahan; dan g. keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan.

2. Dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendi dikan Keagamaan Islam tidak diperkenankan untuk: a. dikembalikan kepada pemberi/penyalur dana manfaat;dan/atau b. diambil hasilnya oleh pemberi/penyalur dana manfaat.

G. Pendataan Calon Penerima Manfaat

1. Pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dilakukan dengan cara:

83


a. Pendataan secara sinergis melalui Kementerian/ Lembaga terkait melalui Basis Data Terpadu (BDT); b. Pendataan melalui Format Usulan Pesantren (FUP);

2. Pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam, baik melalui Kementerian/Lembaga terkait melalui Basis Data Terpadu (BDT) maupun Format Usulan Pesantren (FUP), harus memenuhi sasaran dan kriteria yang telah ditentukan;

3. Pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam melalui Kementerian/Lembaga terkait melalui Basis Data Terpadu (BDT) disusun dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam di tingkat pusat menginformasikan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah perihal pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam. b. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kemen terian Agama di tingkat wilayah melakukan sosia lisasi pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Ke agamaan Islam kepada pesantren di wilayahnya, melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. c. Pesantren menghimpun data calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang terdiri dari:

84


1) Santri yang telah memiliki Kartu Indonesia Pin tar dan sedang mengikuti layanan pendidikan keagamaan Islam pada pesantren tersebut. 2) Santri yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar, berdasarkan pengajuan dari santri/ keluarga santri/masyarakat, dengan memper hatikan ketentuan sasaran dan kriteria pene rima manfaat yang telah ditetapkan. 3) Anak usia sekolah yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar dan mendaftar untuk mem peroleh layanan pendidikan keagamaan Islam pada pesantren tersebut, dengan mem perhatikan ketentuan sasaran penerima manfaat yang telah ditetapkan. 4) Anak usia sekolah yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar dan mendaftar untuk memperoleh layanan pendidikan keagamaan Islam pada pesantren tersebut, berdasarkan pengajuan dari keluarga/masyarakat/Peme rintah Daerah, dengan memperhatikan keten tuan sasaran dan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan.

d. Pesantren membuat pengajuan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dengan melampirkan data dan/ atau dokumen pendukung, kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

85


e.

Data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sekurangnya salah satu dari: 1) Salinan Kartu Indonesia Pintar. 2) Salinan KKS/SKRTM/Kartu PKH, berikut salinan Kartu Keluarga. 3) Surat keterangan dari Pemerintah Desa/ Kelurahan/pesantren setempat yang menyatakan bahwa santri/peserta didik yang bersangkutan sebagai calon penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar, dengan memperhatikan ketentuan sasaran dan kriteria yang telah ditetapkan.

f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap pesantren pengusul dengan memastikan bahwa pesantren pengusul adalah pesantren yang telah terdaftar dan memiliki tanda daftar/izin operasional pesantren yang masih berlaku.

g. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dengan memastikan bahwa calon penerima manfaat yang diusulkan oleh pesantren telah memenuhi ketentuan sasaran dan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan, berda sarkan data dan/atau dokumen pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan. h. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pendataan santri calon penerima

86


manfaat yang diusulkan oleh pesantren melalui aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (Education Management Information System/EMIS), Pendidikan Islam.

i. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat Surat Rekomendasi terhadap pengajuan yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g, serta meneruskan pengajuan beserta Surat Rekomendasi kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah pada provinsi masing-masing. j. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah menyusun Daftar Calon Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam untuk masing-masing provinsi, berdasarkan pengajuan yang diteruskan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. k.

l.

Daftar Calon Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam disampaikan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Pusat.

Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pen didikan Keagamaan Islam Tingkat Pusat meng himpun Daftar calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dari masing-masing provinsi sebagai Daftar calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam.

87


m. Himpunan daftar calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang dibuat oleh Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Pusat dilakukan validasi data dan pemadanan (matching) dengan Kementerian/Lembaga terkait.

n. Hasil validasi data dan pemadanan (matching) oleh Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Pusat diserahkan kembali kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Wilayah untuk dilakukan verifikasi ulang berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

4. Hasil pendataan calon penerima manfaat melalui Kementerian/Lembaga terkait melalui Basis Data Terpadu (BDT) akan diterbitkan Kartu Indonesia Pintar;

5. Pendataan calon penerima manfaat melalui Format Usulan Pesantren (FUP) dilakukan untuk mengakomodir calon penerima manfaat yang memenuhi sasaran dan kriteria, tetapi belum termasuk dalam hasil pendataan calon penerima manfaat melalui Kementerian/Lembaga terkait melalui Basis Data Terpadu (BDT); 6. Pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam melalui Format Usulan Pesantren (FUP) disusun dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam di tingkat pusat

88


b.

meng informasikan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah perihal pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam melalui Format Usulan Pesantren (FUP). Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kemen terian Agama di tingkat wilayah melakukan sosialisasi pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Ke agamaan Islam melalui Format Usulan Pesantren (FUP) kepada Kantor Kementerian Agama Kabu paten/Kota dan pesantren di wilayahnya.

c. Pesantren menghimpun data calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang terdiri dari: 1) Santri yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar, berdasarkan data dari santri/keluarga santri/masyarakat, dengan memperhatikan ketentuan sasaran dan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan. 2) Anak usia sekolah yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar dan mendaftar untuk memperoleh layanan pendidikan keagamaan Islam pada pesantren tersebut, berdasarkan pengajuan dari keluarga/masyarakat/Peme rintah Daerah, dengan memperhatikan keten tuan sasaran dan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan. d. Pesantren membuat pengajuan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan

89


e.

Keagamaan Islam dengan melampirkan data dan/ atau dokumen pendukung, kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf d, di antaranya sebagai berikut: 1) Surat usulan yang ditandatangani pimpinan pesantren/ penanggung jawab mutlak usulan 2) Biodata santri 3) Salinan KKS atau SKRTM dari Pemerintah Desa dan/atau surat keterangan dari pimpinan pesantren atas santri sebagai calon penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar, dengan memperhatikan ketentuan sasaran dan kriteria yang telah ditetapkan. 4) Rekap usulan penerima manfaat.

f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap pesantren pengusul dengan memastikan bahwa pesantren pengusul adalah pesantren yang telah terdaftar dan memiliki tanda daftar/izin operasional pesantren yang masih berlaku.

g. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dengan memastikan bahwa calon penerima manfaat yang diusulkan oleh pesantren telah memenuhi ketentuan sasaran dan kriteria penerima

90


manfaat yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan/atau dokumen pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan.

h. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pendataan santri/peserta didik calon penerima manfaat yang diusulkan oleh pesantren melalui aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (Education Management Information System/EMIS), Pendidikan Islam.

i. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat Surat Rekomendasi terhadap pengajuan yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g, serta meneruskan pengajuan beserta Surat Rekomendasi kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah pada provinsi masing-masing. j. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah menyusun dan menetapkan Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam untuk masing-masing provinsi, berdasarkan pengajuan yang diteruskan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. k.

Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kemen terian Agama di tingkat wilayah menyampaikan daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pen didikan Keagamaan Islam Tingkat Pusat.

91


l. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Pusat menghimpun penetapan penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dari masing-masing provinsi sebagai bahan untuk disampaikan kepada pihakpihak yang berkepentingan.

7. Hasil pendataan calon penerima manfaat melalui Format Usulan Pesantren (FUP) tidak diterbitkan Kartu Indonesia Pintar.

H. Penyaluran Kartu Indonesia Pintar

1. Penyaluran Kartu Indonesia Pintar kepada calon penerima manfaat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam menginventarisir calon penerima manfaat berdasarkan hasil pen dataan calon penerima manfaat melalui Kementerian/Lembaga terkait melalui Basis Data Terpadu (BDT). b.

92

Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pen didikan Keagamaan Islam memastikan ketersediaan Kartu Indonesia Pintar sesuai hasil pendataan calon penerima manfaat melalui Kementerian/Lembaga terkait melalui Basis Data Terpadu (BDT) yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar, sampai dengan distribusi Kartu Indonesia Pintar kepada calon penerima manfaat, melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku.


2. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam tingkat Pusat saling berkoordinasi dengan Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam tingkat wilayah dan/atau kementerian/lembaga terkait.

I. Penggunaan Manfaat Program Indonesia Pintar

1. Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam beserta tambahan manfaat disalurkan kepada santri/peserta didik baik berdasarkan hasil pendataan melalui Kementerian/Lembaga terkait melalui Basis Data Terpadu (BDT) maupun Format Usulan Pesantren (FUP), berdasarkan ketercukupan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, serta dalam DIPA Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 2. Daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama ditetapkan oleh KPA/ Pelaksana Tugas KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk setiap tahun anggaran. 3. Pelaksanaan anggaran dana manfaat Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam tahun anggaran 2015 yang dialokasikan sebagai Belanja Bantuan Sosial mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga. 4. Penyaluran dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

93


a.

Penyaluran dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dilaksanakan oleh Satker Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran manfaat Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam;

b. Penyaluran dana manfaat Kartu Indonesia Pintar dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga pada bagian pencairan dana belanja bantuan sosial dalam bentuk uang, melalui Bank/ Pos penyalur;

c. Pemilihan Bank/Pos penyalur dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ten tang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga atau berdasarkan prosedur penugasan langsung kepada pihak terkait pengadaan barang/ jasa untuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar; d. Bank/Pos menyalurkan dana manfaat Kartu Indonesia Pintar kepada Penerima Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dalam Surat Keputusan Penerima Bantuan Sosial; e.

94

Pencairan dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam disalurkan kepada penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar sebagai penerima bantuan sosial dengan cara pemberian uang tunai kepada penerima bantuan sosial melalui petugas Bank/Pos Penyalur atau


berdasarkan kesepakatan bentuk kerjasama penya luran dengan Bank/Pos penyalur tersebut;

5. Penggunaan dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a.

Surat Keputusan Penerima Bantuan Sosial, berikut waktu pengambilan dana manfaat Program Indonesia Pintar diteruskan kepada pesantren pengusul untuk diinformasikan kepada santri penerima manfaat Program Indonesia Pintar;

b. Waktu pengambilan dana manfaat Program Indonesia Pintar ditentukan berdasarkan konfir masi bahwa dana manfaat yang harus disalurkan telah diterima oleh Bank/Pos penyalur; c.

Orang tua/wali dari santri penerima manfaat atau yang bersangkutan langsung datang pada Bank/ Pos penyalur untuk mengambil dana manfaat Program Indonesia Pintar dengan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar atau dokumen identitas diri, sekurangnya salah satu dari: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 2) Akte Kelahiran; atau 3) Kartu Keluarga.

d. Apabila tidak dapat menunjukkan dokumen identitas diri sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat menggunakan Surat Pernyataan dari Pimpinan Pesantren yang berisi pernyataan tanggung jawab secara pribadi dari pimpinan pesantren atas kebenaran data identitas santri

95


e. f.

dan kesediaan untuk pengembalian dana manfaat Kartu Indonesia Pintar apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan tersebut tidak benar;

Kartu Indonesia Pintar dan dokumen identitas diri sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d adalah syarat untuk Bank/Pos penyalur dapat menyalurkan dana manfaat Kartu Indonesia Pintar; Orang tua/wali dari santri penerima manfaat atau yang bersangkutan menandatangani Tanda Terima Dana Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;

g. Bank/Pos penyalur melakukan penatausahaan Tanda Terima Dana Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam untuk diteruskan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam.

J. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam disusun oleh Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam. 2. Laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam sekurangnya memuat:

a. laporan eksekutif yang berisi deskripsi, tahapan, target dan realisasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam; b.

96

daftar definitif atau daftar sementara calon pene rima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;


c. target dan realisasi penyediaan Kartu Indonesia Pintar bagi Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam; d. distribusi, target dan realisasi anggaran manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada santri/peserta didik penerima Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam; e. laporan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi yang telah dilakukan; dan f.

pengaduan Masyarakat.

3. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dapat meminta bahan laporan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah. 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Sistem Informasi dan Manajemen

1. Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam bertujuan untuk:

a. menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam; b.

menyediakan informasi yang dipergunakan dalam pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan; dan

97


c. menyediakan informasi untuk keputusan dan/atau kebijakan.

pengambilan

2. Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam diseleng garakan secara terpadu dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (Education Management Information System/EMIS), Pendidikan Islam. 3. Teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem informasi dan manajemen Sistem Informasi dan Mana jemen Pendidikan (Education Management Information System/EMIS), Pendidikan Islam mengikuti ketentuan yang berlaku pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

98


BAB III MONITORING DAN EVALUASI, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, SERTA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT A. Monitoring dan Evaluasi Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam 1. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan/program/kegiatan dan menganalisis perma salahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja. 2. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui:

a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana melingkupi pernyataan yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan situasi pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan meliputi deskripsi proses yang terjadi, review berdasarkan siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa, deskripsi latar belakang kebijakan/program/kegiatan, serta deskripsi organisasi pelaksana dan pihak yang terkait; b. Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Kinerja melalui pembandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan (metode gap analysis);

c. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Strategis/ Program Besar yang dilakukan untuk menunjukkan klarifikasi hubungan sebab-akibat keberhasilan/

99


kegagalan rencana, meliputi keseluruhan aspek: relevansi, efektifitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan program.

3. Hasil evaluasi berupa data dan informasi mengenai efisiensi, efektifitas, kebutuhan, manfaat, ketepatan sasaran, dan kegunaan dari kebijakan/program/ kegiatan yang dapat digunakan sebagai masukan dalam proses pengambilan kebijakan serta proses perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

B. Pengawasan dan Pengendalian

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. KPA/Pelaksana Tugas KPA Satker Kementerian Agama tingkat pusat dan/atau tingkat wilayah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan pengendalian internal terha dap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang berada dalam penguasaannya. 3. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam, KPA/Pelaksana Tugas KPA yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional.

100


C. Layanan Pengaduan Masyarakat 1. Layanan pengaduan masyarakat bagi Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dimaksudkan untuk: a. membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam rangka pelaksanaan public accountability dan mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Agama; b. meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk pengawasan melekat oleh masyarakat; dan c. mengetahui deteksi dini terhadap penyimpangan dan mencari solusi terbaik.

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung, menyampaikan secara tertulis, menyam paikan melalui portal pengaduan pada website Kementerian Agama, portal pengaduan pada website Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengen dalian Pembangunan, dan/atau menyampaikan melalui akun media sosial resmi Kementerian Agama, sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Penyampaian pengaduan secara langsung dan/atau penyampaian secara tertulis disampaikan kepada: Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Gedung Kementerian Agama Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta Pusat – DKI Jakarta

101


4. Penyampaian pengaduan melalui portal pengaduan pada website Kementerian Agama disampaikan melalui: a. http://itjen.kemenag.go.id/dumas/ b. http://ditpdpontren.kemenag.go.id/pengaduanpd-pontren/ 5. Penyampaian pengaduan melalui portal pengaduan pada website Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan disampaikan melalui: http://lapor.ukp.go.id 6. Penyampaian pengaduan melalui akun media sosial resmi Kementerian Agama disampaikan melalui: a. Twitter : @Kemenag_RI b. Fan Page Facebook : Kementerian Agama RI

7. Setiap pengaduan harus menyertakan data diri, didasari pada fakta dan disertai bukti-bukti pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai ketentuan yang berlaku. 8. Pengaduan masyarakat dilampirkan sebagai pelengkap/ pendukung laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam.

102


BAB IV PENUTUP Dengan adanya Pedoman Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam ini, diharapkan akan tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam bagi semua pihak yang terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan lebih dalam secara khusus disusun berdasarkan ketentuan dalam petunjuk teknis ini. DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

103


Lampiran 1:

Instrumen Verifikasi Data melalui Basis Data Terpadu (BDT) 1. 2. 3. 4.

Pengantar Pimpinan Pondok Pesantren (Form: BDT-1) Form Biodata Santri Pondok Pesantren (Form: BDT-2) Data Individual Santri Pondok Pesantren (Form: BDT-3) Rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Form: BDT-4) 5. SK Penetapan Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar (Form: BDT-5)

104


1. Pengantar Pimpinan Pondok Pesantren (Form: BDT-1)

KOP PESANTREN

Nomor : ........ Lamp. : ........ Hal : Pemutakhiran Data BDT

Kab/Kota, ...........

Kepada yang terhormat Bapak/Ibu Kepala Kankemenag Kab/Kota ....... Di tempat Assalamualaikum Wr. Wb. Menindaklanjuti data calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar yang bersumber dari BDT (Basis Data Terpadu), pondok pesantren yang kami kelola: Nama Pondok Pesantren : ............................................. Alamat Pondok Pesantren : ............................................. Nomor Statistik Pondok Pesantren : .............................................

menyampaikan daftar usulan penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang bersumber dari BDT (Basis Data Terpadu), sesuai dengan sasaran dan kriteria yang telah ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4802 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015. Adapun rekap pemutakhiran penerima manfaat Program

105


Indonesia Pintar bersumber dari BDT (Basis Data Terpadu) berdasarkan kategori besaran manfaat adalah sebagai berikut: No

Jenis Kelamin

Kategori I

Kategori II

Kategori III

1 Laki-laki

2 Perempuan Jumlah

Jumlah Total

Untuk melengkapi data dimaksud, kami sertakan Form Biodata Santri Pondok Pesantren (Form: BDT-2) yang telah diisi dan Data Individual Santri Pondok Pesantren (Form: BDT-3) (print out dan soft copy program excel) sebagaimana terlampir. Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih. Pimpinan

Nama lengkap Jabatan

106


2. Form Biodata Santri Pondok Pesantren (Form: BDT-2)

107


108


3. Data Individual Santri Pondok Pesantren (Form: BDT-3)

109


110


111


112


113


114


4. Rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota (Form: BDT-4) KOP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA .....

Nomor : ........ Lamp. : ........ Hal : Rekomendasi

Kab/Kota, ...........

Kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi....... Di ............ Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti hasil pemutakhiran data calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar yang bersumber dari BDT (Basis Data Terpadu) dari pondok pesantren di daerah kami, dengan ini disampaikan daftar usulan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang bersumber dari BDT (Basis Data Terpadu), sesuai dengan sasaran dan kriteria yang telah ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4802 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015. Adapun rekap pemutakhiran penerima manfaat Program Indonesia Pintar bersumber dari BDT (Basis Data Terpadu) berdasarkan kategori besaran manfaat adalah sebagai berikut:

115


Jenis Kelamin

No

Kategori I

Kategori II

Kategori III

1 Laki-laki

2 Perempuan Jumlah

Jumlah Total

Untuk melengkapi data dimaksud, kami sertakan salinan Form Biodata Santri Pondok Pesantren (Form: BDT-2) yang telah diisi dan Data Individual Santri Pondok Pesantren (Form: BDT-3) (print out dan soft copy program excel) sebagaimana terlampir.

Berdasarkan data di atas, kami merekomendasikan kiranya Bapak/Ibu dapat menetapkannya sebagai Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015. Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih. Kepala,

Nama lengkap NIP:

116


5. SK Penetapan Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar (Form: BRT-5)

KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ................ NOMOR ............................ TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT (TAHAP PERTAMA) PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI PROVINSI ……………………. TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ................ Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan penerima manfaat bersumber BDT (Basis Data Terpadu) Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam di Provinsi …………. dipandang perlu menetapkan

117


Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam di Provinsi ………….. Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir telah memenuhi syarat serta mekanisme yang ditentukan sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4802 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi …….. tentang Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keaga maan Islam Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

118


Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah

119


dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng garaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif; 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita

120


Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972); 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740); 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama;

121


18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4802 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH KEMEN TERIAN AGAMA PROVINSI ................ TENTANG PENETAPAN PENERIMA MAN FAAT (TAHAP PERTAMA) PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI PROVINSI …………………….TAHUN ANGGARAN 2015. : Menetapkan nama-nama sebagaimana ter cantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Ke agamaan Islam di Provinsi ……………………. Tahun Anggaran 2015. : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berhak mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dengan besaran manfaat sebagai berikut: Kategori I Kategori II Kategori III

122

RP. 450.000,-/Tahun RP. 750.000,-/Tahun RP. 1.000.000,-/Tahun


KETIGA

KEEMPAT

: Segala pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi …. Tahun Anggaran 2015.

: Keputusan ini ditetapkan.

berlaku

pada

tanggal

Ditetapkan di .................. pada tanggal........................... KEPALA, Nama Lengkap NIP. Tembusan: 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta; 2. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Jakarta; 3. Arsip.

123


Lampiran:

KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ................ NOMOR ............................ TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT (TAHAP PERTAMA) PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI PROVINSI ……………………. TAHUN ANGGARAN 2015

A. Kategori I No

1 2 3 4 5

Nama Santri

Nama Ayah

Orang Tua Pondok Pesantren Nama Nama Keca- KabuAlamat Desa Ibu Pesantren matan paten

Dst

B. Kategori II No

1 2 3 4 5

Nama Santri

Dst

124

Nama Ayah



C. Kategori III No

1 2 3 4 5

Nama Santri

Nama Ayah


Dst

125


Lampiran 2:

Instrumen Pendataan melalui Format Usulan Pesantren (FUP) 1. 2. 3. 4. 5.

Usulan Pimpinan Pondok Pesantren (Form: FUP-1) Surat Keterangan Pimpinan Pondok Pesantren (Form: FUP-2) Form Biodata Santri Pondok Pesantren (Form: FUP-3) Data Individual Santri Pondok Pesantren (Form: FUP-4) Rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Form: FUP-5) 6. SK Penetapan Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar (Form: FUP-6)

126


1. Usulan Pimpinan Pondok Pesantren (Form: FUP-1)

KOP PESANTREN Nomor : ........ Kab/Kota, ........... Lamp. : ........ Hal : Usulan Pimpinan Pondok Pesantren Kepada yang terhormat Bapak/Ibu Kepala Kankemenag Kab/Kota ....... Di tempat Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti informasi mengenai Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam, pondok pesantren yang kami kelola: Nama pondok pesantren : .............................................. Alamat pondok pesantren : .............................................. Nomor Statistik Pondok Pesantren : ..............................................

menyampaikan daftar usulan penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang bersumber dari Format Usulan Pesantren (FUP). Adapun rekap usulan penerima manfaat Program Indonesia Pintar bersumber dari Format Usulan Pesantren (FUP) berdasarkan kategori besaran manfaat adalah sebagai berikut: Jenis Kelamin 1 Laki-laki 2 Perempuan Jumlah Jumlah Total

No

Kategori I Kategori II Kategori III

127


Perlu kami sampaikan bahwa: 1. Nama santri dalam daftar usulan ini tidak termasuk dalam daftar pemutakhiran calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar melalui BDT (Basis Data Terpadu); 2. Nama santri dalam daftar usulan ini telah memenuhi sasaran dan kriteria, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4802 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015. 3. Jika di kemudian hari ternyata usulan ini menyalahi atas ketentuan yang telah ditetapkan, maka kami bersedia untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melengkapi data dimaksud, kami sertakan: 1. Surat Keterangan Pimpinan Pondok Pesantren (Form: FUP-2), bagi santri yang tidak memiliki SKRTM dari Pemerintah Desa asal orang tua santri; 2. Form Biodata Santri Pondok Pesantren (Form: FUP-3) yang telah diisi; 3. Data Individual Santri Pondok Pesantren (Form: FUP-4) (print out dan soft copy program excel). Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih. Pimpinan Nama lengkap Jabatan

128


2. Surat Keterangan Pimpinan Pondok Pesantren (Form: FUP-2) (Bagi santri yang tidak memiliki SKRTM dari Pemerintah Desa asal orang tua santri) KOP PESANTREN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama lengkap : .......................................................................... Pimpinan Pondok Pesantren : .......................................................................... Alamat Pondok Pesantren : .......................................................................... Menerangkan bahwa:

Nama santri Nama orang tua santri Pekerjaan orang tua santri Alamat orang tua santri

: .......................................................................... : .......................................................................... : .......................................................................... : ..........................................................................

Benar adanya nama tersebut merupakan santri pada pesantren kami dan yang bersangkutan berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kab/Kota, ................... Pimpinan Pondok Pesantren, Nama Jelas

129


3. Form Biodata Santri Pondok Pesantren (Form: FUP-3)

130


131


4. Data Individual Santri Pondok Pesantren (Form: FUP-4)

132


133


134


135


136


137


5. Rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota (Form: FUP-5)

KOP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA .....

Nomor : ........ Lamp. : ........ Hal : Rekomendasi

Kab/Kota, ...........

Kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi....... Di ............ Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti usulan pimpinan pondok pesantren tentang calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar yang bersumber dari FUP (Format Usulan Pesantren), dengan ini disampaikan daftar usulan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang bersumber dari FUP (Format Usulan Pesantren), sesuai dengan sasaran dan kriteria yang telah ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4802 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015. Adapun rekap usulan penerima manfaat Program Indonesia Pintar bersumber dari FUP (Format Usulan Pesantren) berdasarkan kategori besaran manfaat adalah sebagai berikut:

138


Jenis Kelamin

No

Kategori I

Kategori II

Kategori III

1 Laki-laki

2 Perempuan Jumlah

Jumlah Total

Untuk melengkapi data dimaksud, kami sertakan: 1. Surat Keterangan Pimpinan Pondok Pesantren (Form: FUP-2), bagi santri yang tidak memiliki SKRTM dari Pemerintah Desa asal orang tua santri; 2. Form Biodata Santri Pondok Pesantren (Form: FUP-3) yang telah diisi; 3. Data Individual Santri Pondok Pesantren (Form: FUP-4) (print out dan soft copy program excel).

Berdasarkan data di atas, kami merekomendasikan kiranya Bapak/Ibu dapat menetapkannya sebagai Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015. Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih. Kepala,

Nama lengkap NIP:

139


6. SK Penetapan Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar (Form: FUP-6)

KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ................ NOMOR ............................ TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI PROVINSI ……………………. TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ................

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan penerima manfaat bersumber FUP (Format Usulan Pesantren) Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam di Provinsi …………. dipandang perlu menetapkan

140


Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam di Provinsi ………….. Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir telah memenuhi syarat serta mekanisme yang ditentukan sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4802 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi …….. tentang Penerima Manfaat Program Indo nesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

141


Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah

142


dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng garaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif; 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita

143


Negara Republik Indo nesia Tahun 2015 Nomor 348);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972); 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740); 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama;

144


18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4802 Tahun 2015tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH KEMEN TERIAN AGAMA PROVINSI ................ TEN TANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI PROVINSI ……………………. TAHUN ANG GARAN 2015. KESATU

KEDUA

: Menetapkan nama-nama sebagaimana ter cantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagama an Islam di Provinsi ……………………. Tahun Anggaran 2015. : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berhak mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dengan besaran manfaat sebagai berikut: Kategori I Kategori II Kategori III

RP. 450.000,-/Tahun RP. 750.000,-/Tahun RP. 1.000.000,-/Tahun

145


KETIGA

KEEMPAT

: Segala pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi …. Tahun Anggaran 2015. : Keputusan ini ditetapkan.

berlaku

pada

tanggal

Ditetapkan di .................. pada tanggal........................... KEPALA, Nama Lengkap NIP. Tembusan: 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta; 2. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Jakarta; 3. Arsip.

146


Lampiran:

KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ................ NOMOR ............................ TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI PROVINSI ……………………. TAHUN ANGGARAN 2015

A. Kategori I No

1 2 3 4 5

Nama Santri

Nama Ayah


Dst

B. Kategori II No

1 2 3 4 5

Nama Santri

Orang Tua Pondok Pesantren Nama Nama Nama Keca- KabuAlamat Desa Ayah Ibu Pesantren matan paten

Dst

147


C. Kategori II No

1 2 3 4 5

148

Nama Santri

Dst

Nama Ayah


PEDOMAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

Recommend Documents