PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN LKM-A TA. 2016

PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN LKM-A TA. 2016

DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2016

KATA PENGANTAR

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dari tahun 2008 sampai dengan 2015. Kegiatan program ini adalah penyaluran dana sebesar Rp. 100 juta kepada petani melalui Gapoktan PUAP yang digunakan untuk penguatan modal usaha. Dana yang telah disalurkan sebesar Rp 5,2 Triliun kepada 52.186 Gapoktan/Desa di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Tahun 2016 Kementerian Pertanian melakukan moratorium terhadap Program BLM-PUAP, namun pembinaan terhadap program ini tetap dilakukan baik oleh pusat maupun daerah penerima program. Pembinaan, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan Gapoktan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan, agar potensi yang dimiliki baik potensi Sumberdaya Manusia yang ada maupun sumberdaya lainnya dapat dimaksimalkan dengan berbagai pendekatan. Indikator keberhasilan dari pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan adalah terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), sebagai lembaga yang berfungsi untuk membantu kebutuhan modal usaha bagi petani di perdesaan. Pedoman Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Pokja LKM-A Pusat dengan Otoritas Jasa Keuangan Pusat , BBP2TP dan Instansi terkait lainnya. Pedoman ini terdiri dari 6 Bab, Bab pertama sebagai pendahuluan, dua Bab membahas topik utama dan diakhiri dengan Bab enam sebagai penutup. Pedoman ini dibuat sebagai acuan bagi Pokja LKM-A PUAP Provinsi dan Pokja LKM-A Kabupaten/Kota serta instansi teknis lainnya dalam melaksanakan pembinaan dan menumbuh kembangkan LKM-A sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A, namun demikian sudah barang tentu pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu diharapkan masukan dan sumbang sarannya untuk penyempurnaan pedoman ini.

Jakarta,

2016

Direktur Pembiayaan Pertanian,

Ir. Mulyadi Hendiawan, MM.

Pedoman Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A TA. 2016

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR.............................................................................................. i DAFTAR ISI........................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR......... ...................................................................................... v I. PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 1 1.2. Tujuan .................................................................................................... 2 1.3. Sasaran .................................................................................................. 2 II. RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PENGERTIAN ................................... 3 2.1. Ruang Lingkup Kegiatan.... .................................................................... 3 2.2. Dasar Hukum ........................................................................................ 3 2.3. Pengertian .............................................................................................. 3 III. PELAKSANAAN PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN LKM-A ...................................................................................... 6 3.1. Pembentukan Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A ................................................................................. 6 3.2. Identifikasi LKM-A .................................................................................. 7 3.3. Validasi Profil Gapoktan ......................................................................... 8

IV.

V.

VI.

3.4. Transformasi LKM-A .............................................................................. 8 3.5. Implementasi dan Pemberdayaan LKM-A .............................................. 9 3.6. Fasilitasi Pemberdayaan LKM-A ............................................................ 9 ORGANISASI LKM-A ..................................................................................... 11 4.1. Struktur Organisasi................................................................................. 11 4.2. Pendiri, Pengawas dan Pengelola.......................................................... 12 4.3. Persyaratan LKM-A ................................................................................ 13 4.4. Sistem Pelayanan LKM-A ...................................................................... 13 PENGURUSAN ADMINISTRASI BADAN HUKUM LKM-A ........................... 14 5.1. Menyiapkan Proposal Permohonan Pengajuan badan hukum Koperasi ................................................................................................. 14 5.2. Menyiapkan Permohonan Akta Notaris .................................................. 14 5.3. Badan Hukum LKM-A............................................................................. 15 5.4. Bentuk Badan Hukum ............................................................................ 15 5.5. Manfaat Badan Hukum LKM-A ............................................................... 15 5.6. Izin Usaha LKM-A .................................................................................. 16 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ............................................. 17 6.1. Monitoring dan Evaluasi ......................................................................... 17 6.2. Pelaporan ............................................................................................... 17 6.3. Bentuk dan Materi Pelaporan ................................................................. 17 Pedoman Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A TA. 2016

ii

VII. PENUTUP ....................................................................................................... 18 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 19


iii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Gambar 2.

Struktur Organisasi LKM-A/Gapoktan PUAP ................................................. Struktur Organisasi Gapoktan PUAP yang sudah memiliki LKM-A..........


11 11

iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi usaha agribisnis berskala mikro di perdesaan. Lembaga ini merupakan pemberdayaan dari Gapoktan Penerima dana BLM PUAP dan atau salah satu unit usaha LKM-A yang berada didalam Gapoktan, LKM-A dibentuk dalam rangka memberikan solusi bagi petani agar dapat lebih mudah akses dan mendapatkan pelayanan keuangan dalam rangka meningkatkan usaha mereka. Pemberdayaan LKM-A merupakan upaya Kementerian Pertanian dalam menjalankan amanat dari point 3 Nawacita pada Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Selain itu Pemberdayaan LKM-A merupakan exit stategi dari program PUAP, karena mulai tahun 2016 program PUAP telah berakhir, oleh sebab itu sebagai tindak lanjut dari Program tersebut maka Penumbuhan LKM-A ini merupakan program berkesinambungan dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). sebagaimana diketahui bahwa program PUAP telah dimulai dari tahun 2008 – 2015 dana yang telah disalurkan sebesar Rp.5,2 Triliun, atau 52. 186 Desa/Gapoktan. Sesuai dengan Undang Undang Nomor : 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, maka Pemberdayaan LKM-A akan dikembangkan sesuai dengan ke 2 (dua) Undang tersebut. Dimana dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu juga masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, juga untuk memberikan kepastian hukum. Dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian termaktub bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemeintah dan seluruh rakyat. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan LKM-A ini sangat diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Komponen pendukung yang tidak kalah pentingnya adalah peran Pendampingan di lapangan yang dilaksanakan oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dalam rangka Pemberdayaan LKM-A. PMT berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan LKM-A dan Pedoman Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A TA. 2016

1

antara lain membangun kapasitas organisasi, mendampingi dalam aspek manajemen keuangan, pengurusan badan hukum dan izin usaha dan sistem pelaporan serta linkage program dengan lambaga keuangan. Pedoman Pemberdayaan dan penguatan LKM-A disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat (stake holder) dalam persiapan dan pelaksanaan penumbuhan LKM-A dilapangan. 1.2. Tujuan Tujuan Pedoman Pemberdayaan dan penguatan LKM-A adalah : 1. Memberikan arah dan pokok-pokok kebijakan teknis pemberdayaan Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani di perdesaan; 2. Mendorong dan mempercepat penumbuhan LKM-A agar dapat memberikan pelayanan keuangan kepada petani sebagai anggotanya. 1.3. Sasaran 1. Tumbuh dan berkembangnya LKM-A yang berbadan hukum; 2. Peningkatan kinerja Penyelia Mitra Tani (PMT) dalam pendampingan LKM-A.


2

BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PENGERTIAN

2.1 Ruang Lingkup kegiatan Ruang lingkup kegiatan Pemberdayaan LKM-A antara lain: (1) Pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan, dan Penguatan LKM-A; (2) Organisasi LKM-A; (3) Pengurusan Administrasi Badan Hukum LKM-A; dan (4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 2.2 Dasar Hukum Dasar hukum pemberdayaan LKM-A adalah : 1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro (LKM); 2. Undang Undang Koperasi Nomor : 25 tahun 1992 tentang perkoperasian; 3. Keputusan Bersama :Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor 351.1/KMK.010/2009; Nomor 900-639A tahun 2009; Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009; dan Nomor 11/43A/KEP.GBI/ 2009 tanggal 7 September 2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani; 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Kerangka hukum dan pengaturan dibutuhkan dalam rangka:

pelayanan

keuangan

mikro/LKM-A

1. Melindungi kepentingan petani dan masyarakat tani yang meminjam dan menyimpan uang di LKM-A; 2. Sebagai azas legalitas dalam upaya melindungi operasionalisasi LKM-A; 3. Sebagai azas legalitas mengembangkan pola linkages (jejaring) usaha dengan lembaga keuangan lainnya; dan 4. Penguatan serta pengembangan usaha LKM-A.

2.3 Pengertian Beberapa pengertian yang berkaitan dengan penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis adalah : 1. Aset adalah kekayaan Kelompoktani yang masih dikelola untuk kepentingan kelompok, baik yang berasal dari dana swadaya kelompok, bantuan pemerintah, maupun program yang ditujukan untuk pemberdayaan Kelompoktani.


3

2. Kelompoktani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas kebutuhan bersama yang mempunyai struktur organisasi dan mempunyai basis tujuan bersama. 3. Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompoktani yang bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 4. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Lembaga Keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. 6. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. 7. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. 8. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian. 9. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM-PUAP dalam bentuk LKM guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan. LKM-A akan melaksanakan fungsi pelayanan kredit/pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis sesuai dengan prinsip-prinsip LKM. 10. Magang adalah proses pematangan kelompok yang telah dilatih melalui kegiatan belajar sambil bekerja dalam waktu tertentu di Lembaga Keuangan Mikro yang sudah berhasil melayani petani. 11. Nasabah adalah petani atau masyarakat desa yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis baik sebagai penabung maupun peminjam dana untuk berusaha agribisnis. 12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan atau Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pelaku usaha pertanian sehingga dapat mandiri dalam mencapai tujuan yang dikehendaki sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. 13. Pendampingan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk membantu, mengarahkan dan mendukung individu/kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi dalam mengembangkan organisasi yang dilakukan oleh masyarakat dan berorientasi pada kemajuan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kelompok. 14. Resiko adalah kondisi/kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian kepada para pihak yang terikat dalam pinjam meminjam atau antara petani sebagai nasabah dengan lembaga keuangan. 15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi Pedoman Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A TA. 2016

4

aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 16. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu satunya usaha. 17. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. 18. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 19. Notaris menurut Pasal 1 ayat 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, menyebutkan bahwa pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah: “pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi wewenang antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi”. 20. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. 21. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.


5

BAB III PELAKSANAAN PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGUATAN LKM-A

Pada prinsipnya LKM-A yang diberdayakan berasal dari Gapoktan penerima dana BLM PUAP dari tahun 2008 – 2015, dengan modal awal bersumber dari pendiri dan anggota. Untuk modal usaha dapat bersumber dari pihak luar terutama dana BLMPUAP, selain itu untuk mempercepat penambahan modal LKM-A dapat menghimpun dana melalui simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela atau saham dari pihak lainnya. Pemberdayaan dan penguatan LKM-A dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; 1. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A; 2. Identifikasi Unit Simpan Pinjam/LKM-A pada Gapoktan PUAP; 3. Validasi profil USP/LKM-A, dan; 4. Implementasi dan penumbuhan USP/LKM-A. 3.1

Pembentukan Kelompok kerja (Pokja) Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A Kelompok kerja (Pokja) terdiri dari Pokja LKM-A Pusat, Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/Kota. 3.1.1 Pokja LKM-A Pusat Pokja Pusat ialah Kelompok Kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, yang terdiri dari pengarah dan pelaksana. Pokja pusat bertugas melakukan koordinasi baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/Kota dalam rangka merencanakan, mempersiapkan kebijakan umum untuk penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP. Pembinaan LKM-A yang ditumbuhkan dari Gapoktan PUAP dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat sampai ke Kabupaten/Kota dan terkoordinasi di bawah kendali pokja LKM-A pusat cq. Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 3.1.2 Pokja LKM-A Provinsi Pokja Provinsi ialah Pokja yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi (Sekretaris Pokja adalah Kepala BPTP), bertugas melakukan validasi, membina LKM-A pada Gapoktan PUAP dan melaksanakan koordinasi dengan Pokja Pusat maupun dengan instansi terkait (OJK, Dinas Koperasi dan UKM, dan Notaris) di tingkat Provinsi dan Pokja Kabupaten/Kota. Pembinaan Kelembagaan LKM-A dan persiapan badan hukum serta Pembinaan kelembagaan keuangan dalam rangka pengembangan pola Pedoman Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A TA. 2016

6

Linkage atau jejaring bisnis dengan lembaga keuangan bank dan non bank dilaksanakan oleh Pokja LKM-A Provinsi. 3.1.3.

Pokja LKM-A Kabupaten/Kota

Pokja LKM-A Kabupaten/Kota ialah Pokja yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (Pejabat yang menangani PUAP diutamakan), susunan Pokja LKM-A Kabupaten/Kota terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dan salah satu ialah Penyelia Mitra Tani (PMT). Tugas Pokja LKM-A Kabupaten/Kota sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi dengan Pokja LKM-A Pusat, Pokja Provinsi maupun dengan instansi terkait (OJK, Dinas Koperasi dan UKM, dan Notaris) di tingkat Kabupaten/Kota; b. Membina keberlanjutan LKM-A yang sudah terbentuk; c. Melakukan Identifikasi calon LKM-A pada Gapoktan PUAP; d. Membuat Profil LKM-A; e. Menyiapkan registrasi LKM-A. Registrasi dinyatakan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Hasil registrasi LKM-A dilaporkan kepada Pokja LKM-A Provinsi dan Pokja LKM-A pusat; f. Mendorong dan mengawal LKM-A memiliki status badan hukum. Pembinaan teknis manajemen Keuangan LKM-A dan penyiapan registrasi serta pembinaan teknis proses pembuatan badan hukum dilakukan oleh Pokja LKM-A Kabupaten/Kota Dinas Pertanian dan Penyelia Mitra Tani (PMT) bersama Instansi teknis lainnya.

3.2 Identifikasi LKM-A Identifikasi LKM-A merupakan tahapan untuk menentukan kapasitas Gapoktan yang mempunyai prospek untuk diberdayakan sebagai LKM-A dan atau unit usaha LKM-A yang merupakan salah satu unit dalam Gapoktan PUAP. Untuk melakukan identifikasi Gapoktan PUAP ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai alat bantu antara lain yaitu : 3.2.1 Aspek Organisasi Kapasitas organisasi Gapoktan yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah; (a) aturan (AD/ART) yang sudah dimiliki; (b) pelaksanaan dan pengorganisasian rapat-rapat; (c) peningkatan jumlah anggota; (d) pendidikan pengurus; dan (e) mekanisme pengawasan dan pengendalian. 3.2.2 Pembukuan Gapoktan Penilaian terhadap pembukuan yang dilakukan oleh Gapoktan merupakan salah satu persyaratan yang sangat penting untuk menentukan layak atau tidaknya diberdayakan menjadi LKM-A dan atau Pedoman Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A TA. 2016

7

unit usaha LKMA yang ada pada Gapoktan PUAP, ukuran penilaian pembukuan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan adalah minimal memiliki: (a) buku kas umum (b) buku simpan pinjam tentang pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM- PUAP. 3.2.3 Kinerja Gapoktan PUAP Kapasitas dan kinerja Gapoktan yang dijadikan bahan pertimbangan adalah: (a) Dana keswadayaan; (b) sarana dan prasarana kantor/tempat usaha; (c) kemampuan Gapoktan dalam mengoptimalkan dana masyarakat; (d) kemampuan dalam menghasilkan laba. 3.3 Validasi Profil Gapoktan Tahap validasi profil Gapoktan merupakan tahap lanjutan setelah tahap identifikasi. Format profil LKM-A pada Gapoktan PUAP disiapkan Oleh Pokja LKM-A Pusat, sedangkan data dan informasi tentang profil Gapoktan disiapkan oleh Pokja LKM-A Kabupaten/Kota dengan mengisi format yang disiapkan oleh Pokja LKM-A pusat. Data profil tersebut disampaikan kepada Pokja LKM-A Provinsi untuk dilakukan validasi. Pengambilan data profil Gapoktan dilakukan oleh Pokja Kabupaten/Kota LKM- A bersama dengan Penyelia Mitra Tani (PMT) sebagai anggota Pokja LKM-A. Melakukan kunjungan lapangan (site visit). Hal ini sangat penting dilaksanakan untuk memastikan apakah data yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dilapangan. Pada saat site visit juga ditanyakan pengetahuan kelompok (pengurus dan anggota) mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan LKM-A. 3.4 Transformasi LKM-A Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan setelah Gapoktan yang memenuhi persyaratan dan layak untuk diberdayakan menjadi LKM-A dan atau unit usaha LKM-A yang ada pada Gapoktan PUAP layak diberdayakan, maka perlu adanya langkah-langkah sebagai berikut: 3.4.1 Sosialisasi LKM-A Pokja Penumbuhan LKM-A Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi kepada pengurus dan anggota Gapoktan PUAP, dengan menitikberatkan pada pemahaman tentang pentingnya pengelolaan aset dari dana BLMPUAP secara berkelanjutan dan transparan dalam bentuk unit usaha otonom yaitu LKM-A. 3.4.2 Musyawarah/Rapat Anggota Pokja Penumbuhan LKM-A Kabupaten/Kota memfasilitasi pertemuan/musyawarah anggota Gapoktan PUAP dalam menentukan aturan-aturan untuk mencapai kesepakatan dalam hal antara lain :


8

a. Penggunaan dana dari aset Gapoktan serta penetapan besaran dan pengumpulan dana keswadayaan anggota, serta penyediaan dana (saham) dari calon pendiri sebagai dana awal pendirian LKM-A; b. Menyusunan aturan pengelolaan LKM-A dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKM-A secara musyawarah; c. Menentukan dan menetapkan struktur organisasi LKM-A serta menentukan pendiri, pengawas dan pengurus/pengelola LKM-A; d. Persiapan untuk membentuk badan Hukum dan ijin usaha LKM-A 3.5 Implementasi dan Pemberdayaan LKM-A Pada tahapan ini merupakan tahap dari sebuah proses pemberdayaan untuk pendirian LKM-A. Terdapat beberapa kegiatan kunci dalam proses pemberdayaan dan kemampuan operasional LKM-A yaitu : 3.5.1 Pendampingan Untuk memberikan efek kepercayaan bagi anggota Gapoktan maka aspek pendampingan sangat menentukan, untuk memberikan informasi, maksud dan tujuan serta pemahaman megenai langkahlangkah dan tatacara pembentukan LKM-A termasuk struktur organisasi serta kegiatan usaha LKM-A, Pendampingan ini dilakukan oleh Pokja Penumbuhan LKM-A PUAP Kabupaten/Kota bersama PMT selaku anggota. 3.5.2 Magang Magang yaitu proses belajar teori dan praktek langsung tentang pengelelolaan keuangan yang dilakukan oleh calon pengelola LKM-A kepada LKM-A yang sudah maju, hal ini merupakan salah satu langkah yang diperlukan bagi pengurus dan pengelola untuk meningkatkan pengetahuan. 3.5.3 Penguatan dan peningkatan likuiditas/modal. Dalam menjalankan LKM-A diperlukan modal tambahan dari pihak luar (linkages) baik dari lembaga perbankan maupun Non bank. 3.5.4 Pengurusan Badan Hukum dan izin usaha sesuai dengan UndangUndang Koperasi nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang LKM. 3.6 Fasilitasi Pemberdayaan LKM-A Pemerintah memfasilitasi pemberdayaan LKM-A melalui : 3.6.1 Menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus dan pengelola LKM-A oleh

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelatihan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Konsultan yang bergerak dibidang Pemberdayaan kelembagaan Keuangan Mikro dan Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga terkait lainnya. Pedoman Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A TA. 2016

9

Pelatihan ini difokuskan pada substansi pembelajaran tentang pemahaman pengurus/pengelola LKM-A tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, transparansi dan akuntabilitas serta proses pembuatan badan hukum dan izin usaha LKM-A yang mencakup : a. Kebijakan Penghimpun Dana sesuai standar lembaga keuangan mikro; b. Produk Penghimpun Dana; c. Prosedur Penghimpunan Dana; d. Penghitungan distribusi SHU/bagi hasil. e. Proses pembuatan badan hukum dan izin usaha KLM-A 3.6.2 Pendampingan bagi pengurus/pengelola LKM-A, Pemerintah Pusat melaksanakannya melalui tenaga Penyelia Mitra Tani (PMT) dengan melakukan kontrak kerja. Pendampingan yang dilaksanakan dititikberatkan pada substansi : a. Aspek Manajemen Keuangan Pengelolaan managemen keuangan harus dilakukan dengan baik dan transparan, khususnya bagi pengelola (Manajer) LKM-A harus profesional. Sehingga mampu meningkatkan kinerja LKM-A yang mereka pimpin serta mampu meningkatkan partisipasi anggota serta membangun kerjasama yang sinergis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga resiko usaha dapat diminimalisir. b. Aspek Teknis Lembaga Untuk membangun pola dan budaya kerja LKM-A yang standar. Untuk itu diperlukan proses magang pada LKM yang sudah berhasil.

Hasil yang harus dicapai dari pendampingan adalah sebagai berikut : 

Terbentuknya Visi, Misi dan Tujuan lembaga;

 

Terbentuknya sistem akuntabilitas pengelolaan lembaga; Terbangunnya saling ketergantungan antara LKM-A dengan petani sebagai anggota; Terbentuknya sistem pelaporan keuangan LKM-A.




10

BAB IV ORGANISASI LKM-A Pemberdayaan dan penguatan kepada LKM-A merupakan amanat dari UndangUndang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UndangUndang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Oleh sebab itu LKM-A yang dikembangkan berasal dari Gapoktan penerima dana BLM PUAP dari tahun 2008 – 2015. 4.1 Struktur Organisasi Struktur Organisasi LKM-A dapat digambarkan dalam diagram 1 dan 2 alur dibawah ini:

Gambar 1.Struktur Organisasi LKM-A/Gapoktan PUAP Sumber : Permentan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007, dimodifikasi.

Gambar 2.

Struktur Organisasi Gapoktan PUAP Yang Sudah memiliki unit usaha LKM-A Pedoman Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A TA. 2016

11

4.2 Pendiri, Pengawas dan Pengelola 4.2.1 Pendiri Pendiri LKM-A diperlukan beberapa kriteria yang digunakan antara lain : a. Tokoh–tokoh masyarakat, pemuda, ulama dan petani sebagai anggota Gapoktan penerima BLM-PUAP yang memiliki kesetiakawanan kelompok yang tinggi (solidaritas kelompok yang tinggi), dilandasi oleh rasa persaudaraan dan kebersamaan serta semangat untuk membela kepentingan petani kecil (mikro); b. Mempunyai usaha dibidang Agribisnis dan memiliki kemampuan ekonomi cukup sehingga dapat menitipkan dana sebagai tambahan modal awal pendirian LKM-A; c. Mempunyai kedudukan pada satu wilayah desa dimana Gapoktan penerima dana BLM-PUAP berada. 4.2.2 Pengawas Pengawas LKM-A adalah pengurus Gapoktan yang diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota (RAT). Prinsip dasar dari pengawas adalah : a. Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan LKM-A; b. Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada anggota LKM-A; c. Pengawas LKM-A dilarang merangkap sebagai Pengurus. 4.2.3 Pengurus (Pengelola LKM-A). Pengurus LKM-A diangkat dan diberhentikan oleh Pengawas LKM-A dengan persyaratan antara lain : a. Memiliki kemampuan mengelola LKM-A secara profesional, mempunyai komitmen penuh dalam waktu dan sepenuh hati untuk mengembangkan LKM-A; b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan yang berkaitan dengan sektor keuangan; c. Memiliki sikap dan perilaku yang dapat diterima oleh anggota maupun masyarakat sekitar; d. Jujur dan amanah, serta mampu mengayomi semua kepentingan anggota dalam mengembangkan usaha pertanian.


12

4.3 Persyaratan LKM-A Persyaratan yang harus dipenuhi adalah : 1. Mempunyai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga LKM-A dan peraturan lainnya. 2. Pengelolaan LKM-A memiliki pembukuan dan neraca laporan keuangan. 3. Mempunyai anggota yang terdaftar dan berusaha dibidang agribisnis 4. Memiliki kantor/tempat usaha dan kelengkapan, antara lain papan nama LKM-A, stempel LKM-A. 5. Apabila telah memenuhi 4 (empat) persyaratan di atas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat menyiapkan registrasi LKM-A. Registrasi dinyatakan dalam bentuk Keputusan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

4.4 Sistem Pelayanan LKM-A Sistem pelayanan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) kepada anggota LKM-A dapat menentukan sistem pelayanan yang cocok dan sesuai dengan kondisi setempat, antara lain adalah: 4.4.1 Sistem/pola Pelayanan Keuangan Syariah Sistem/pola Pelayanan keuangan syariah atau bagi hasil antara LKM-A dengan anggota atau para pihak yang terkait dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan yang dinyatakan dengan sistem/pola syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan dengan penyertaan modal (Musyarakah) dan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah) dll. 4.4.2 Sistem Pelayanan Keuangan Konvensional Sistem Pelayanan keuangan menggunakan prinsip konvensional adalah pelayanan pemberian pinjaman/kredit dan penyediaan jasa-jasa terkait dengan pelayanan kebutuhan anggota dengan menggunakan sistem bunga (persentase). Penentuan sistem pelayanan keuangan yang dilakukan oleh LKM-A ditentukan melalui musyawarah antara pengurus dengan anggota, tentu dengan memilih sistem mana yang terbaik dan mudah dilaksanakan oleh LKM-A dan dapat dipahami oleh anggota.


13

BAB V PENGURUSAN ADMINISTRASI BADAN HUKUM LKM-A

Tata cara pengurusan badan hukum LKM-A sebagai berikut : 5.1 Menyiapkan Proposal Permohonan pengajuan badan hukum Koperasi Proposal pengajuan badan hukum disiapkan oleh Pengurus/Pengelola LKM-A Kabupaten/Kota dapat dibimbing dan didampingi oleh Pokja LKM-A Kabupaten/Kota. Adapun proposal yang harus disiapkan adalah: a. Surat permohonan badan hukum koperasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/ Kota; b. Notulen Rapat Pembentukan Koperasi; c. Daftar hadir Pembentukan Koperasi; d. Daftar nama-nama pendiri minimal 20 orang ; e. Daftar Simpanan anggota; f. Neraca awal g. Daftar susunan pengurus dan pengawas; h. Program kerja; i. Data Akta Pendirian Koperasi j. Surat kuasa usulan badan hukum koperasi. 5.2 Menyiapkan Permohonan Akta Notaris Penyiapan Pembuatan akta Notaris, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Penyelia Mitra Tani melakukan koordinasi dengan Notaris setempat untuk membantu Memfasilitasi LKM-A dalam pembuatan akta notaris, adapun isi dari akta notaris antara lain memuat : a. Nama dan tempat kedudukan LKM-A; b. Landasan, asas dan prinsip; c. Maksud dan tujuan; d. Jangka waktu berdirinya LKM-A e. Jenis LKM-A f. Keanggotaan LKM-A g. Modal LKM-A h. Alat Kelembagaan/Perangkat organisasi; i. Pengawasan Internal; j. Usaha k. Pembagian SHU; l. Pengelolaan; m. Akuntansi Keuangan LKM-A; n. Penggabungan dan Peleburan LKM-A; o. Pembubaran; p. Sanksi; q. Ketentuan Penutup.


14

5.3 Badan hukum LKM-A Pembuatan Badan hukum LKM-A, Pokja LKM-A Kabupaten/Kota dan Notaris melakukan koordinasi dengan Dinas Koparasi UKM untuk membantu Memfasilitasi LKM-A dalam pembuatan badan hukum LKM-A, adapun yang dipersiapkan adalah kelengkapan persyaratan yang terdapat pada poin 5.1 secara keseluruhan. Setelah seluruh kelengkapan tersebut dipenuhi Kementerian Koparasi akan menerbitkan Keputusan tentang pengesahan akta pendirian Koperasi LKM-A. 5.4 Bentuk badan hukum Bentuk Badan Hukum LKM-A sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terdiri dari: a. Koperasi; atau b. Perseroan Terbatas (PT). Untuk LKM-A berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) maka izin usahanya dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Untuk LKM-A berbadan hukum Koperasi LKM (Koperasi Jasa Keuangan) maka izin usahanya dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Apabila LKM-A menginginkan badan hukumnya PT maka beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah: a. Sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah kabupaten/kota atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan; b. Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh WNI dan/atau Koperasi; c. Kepemilikan setiap WNI atas saham Perseroan Terbatas paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen). 5.5 Manfaat Badan Hukum LKM-A Dengan LKM-A memiliki badan hukum maka akan didapat beberapa kemudahan, diantaranya : a. Membangun kredibilitas lembaga; b. Membangun kepercayaan menjadi lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan; c. Membuka peluang adanya kerjasama atau kemitraan dengan lembaga lain (linkage program); d. Lebih terjamin keberlanjutan program PUAP dalam rangka pengembangan usaha agribisnis di perdesaan.


15

Dalam rangka mempercepat proses pengurusan badan hukum dan izin usaha LKM-A, Pokja LKM-A Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penyelia Mitra Tani (PMT) agar membantu dan mendampingi pengurus/pengelola LKM-A dalam proses percepatan pengurusannya.

5.6 Izin Usaha LKM-A Penyiapan izin Usaha LKM-A adalah tindak lanjut dari setelah dikeluarkannya badan hukum oleh Dinas Koperasi hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah : a. Akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar LKM-A; b. Struktur Organisasi; c. Sistem dan prosedur kerja; d. Rencana kerja 2 tahun pertama; e. Bukti pelunasan modal disetor atau sempanan pokok, wajib dan hibah; f. Bukti kesiapan operasional; g. Proyeksi laporan posisi dan kinerja keuangan 2 tahun pertama; h. Laporan keuangan 2 tahun terakhir; i. Laporan posisi keuangan penutupan dan pembukaan; j. Laporan kinerja pembiayaan 2 tahun terakhir.


16

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.1. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi difokuskan pada pengelolaan administrasi dan keuangan terutama perkembangan aset yang dikelola oleh LKM-A dan Gapoktan. Kegiatan monev dilakukan melalui mekanisme pelaporan, kunjungan kerja dan pertemuan koordinasi yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Pelaksanaan kegiatan monev dilakukan minimal dua kali dalam setahun oleh Tim Pokja LKM-A. 6.2. Pelaporan Laporan perkembangan kinerja USP/LKM-A dibuat oleh PMT yang dikoordinir oleh BPTP setiap bulan sekali (format laporan sesuai dengan laporan excel PMT), serta dilaporkan secara berjenjang dan berkala ke Pusat cq Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alamat Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung D lantai 8, Jl Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasarminggu, Jakarta Selatan 12550 pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. 6.3. Bentuk dan Materi Pelaporan Bentuk laporan yang disampaikan adalah berupa matrik isian sesuai dengan data yang tersedia. Materi pelaporan berisi antara lain : a. Identitas Gapoktan :  Nama Gapoktan,  Nama Desa,  Nama Kecamatan,  Nama Kabupaten, dan  Nama Provinsi b. Tahun penerimaan dana BLM PUAP oleh Gapoktan; c. Aset awal Gapoktan; d. Aset saat laporan; e. Penyaluran dana PUAP terbesar; f. Pembentukan LKM-A; g. Aktifitas Gapoktan; dan h. Nama PMT yang bersangkutan.


17

BAB VI PENUTUP

Petani hingga saat ini masih belum mendapatkan layanan permodalan usaha dari lembaga keuangan formal secara memadai. Untuk itu lembaga ekonomi petani seperti USP/LKM-A fungsinya agar lebih ditingkatkan guna mengurangi kendala kesulitan pembiayaan usaha. Kementerian Pertanian dalam mengatasi permasalahan tersebut telah menyalurkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 5,2 Triliyun atau kepada lebih dari 52.186 Gapoktan. Dalam upaya untuk pengembangan modal dan kemitraan usaha maka lembaga ekonomi petani perlu memiliki badan hukum. Pada tahun 2016 direncanakan akan dilakukan exit strategy program PUAP berupa keberlanjutan pembinaan dan pengendalian Gapoktan penerima PUAP kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Khusus untuk keberlanjutan lembaga ekonomi petani yang memiliki status berbadan hukum diperlukan pembinaan dan pendampingan dari Pokja LKM-A Kabupaten/Kota dan Pokja LKM-A Provinsi. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan yang harus disampaikan oleh PMT dan dikoordinir BPTP diteruskan ke Pusat secara rutin setiap bulan. Pedoman ini merupakan acuan bagi Pokja LKM-A Kabupaten/Kota dan Pokja LKM-A Provinsi dalam keberlanjutan pembinaan dan pengendalian serta pemberdayaan dan penguatan LKM-A di wilayah masing-masing. Pedoman ini merupakan acuan bagi Pokja LKM-A Kabupaten/Kota dan Pokja LKMA Provinsi dalam keberlanjutan pembinaan dan pengendalian serta pemberdayaan dan penguatan LKM-A di wilayah masing-masing.


18

DAFTAR PUSTAKA 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2015;


19

PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN LKM-A TA. 2016

Recommend Documents