PEDOMAN KODE ETIK BPJS KETENAGAKERJAAN

PEDOMAN

KODE ETIK BPJS KETENAGAKERJAAN

DASAR HUKUM KODE ETIK BPJS KETENAGAKERJAAN  UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;  UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  UU Republik Indonesia No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;  UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;  PP No. 88/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;  Keputusan Presiden No.161/M/2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

KEBIJAKAN UMUM Fungsi Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan  Panduan bagi seluruh Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.  Panduan bagi seluruh Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan interaksi dengan pihak lain.  Etika kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.  Upaya pencapaian tujuan BPJS Ketenagakerjaan harus sesuai dengan etika kerja.

KEBIJAKAN UMUM

Menuju Visi “Menjadi BPJS Berkelas Dunia, Terpercaya, Bersahabat dan Unggul dalam Operasional dan Pelayanan”

TATA NILAI IPTIK: Iman, Profesional, Teladan, Integritas , Kerjasama

ZERO FRAUD

ETOS KERJA TOPAS: Teamwork, Open Mind, Passion, Action , Sense

PENGAKUAN

APRESIASI

TATA NILAI BPJS KETENAGAKERJAAN IMAN  Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME  Selalu Berpikiran Positif

 Memberikan pelayanan tulus ikhlas  Senantiasa mensyukuri anugerah dan karunia Tuhan  Bersikap amanah  Bekerja bagian dari ibadah kepada Tuhan YME  Memiliki kesabaran dalam bekerja dan berkarir

PROFESIONAL

TELADAN

 Selalu mengupayakan hal yang terbaik dalam bekerja

 Harus menjaga perilaku dan menjadi panutan yang baik

 Kompeten dan bertanggung jawab

 Menghormati sesama serta saling memberi bantuan, dukungan dan bimbingan

 Proaktif, tangguh dan pantang menyerah  Selalu mengasah diri agar siap menghadapi perubahan

 Satunya kata dan perbuatan

INTEGRITAS  Harus dapat dipercaya  Memiliki komitmen dan menjunjung tinggi kode etik profesi

 Berani mengmukakan pendapat untuk kebaikan institusi  Tidak mudah tergoda atau melakukan halhal yang melanggar moralitas dan integritas

KERJASAMA  Mengutamak an keberhasilan organisasi  Selalu menjaga kebersamaan dan kekompakan  Membangun komunikasi dan kolaborasi untuk tercapainya sinergi  Menghargai perbedaan pendapat dan selalu berupaya membangun konsensus

ETOS KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN TEAM WORK Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan. OPEN MIND Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima gagasan-gagasan baru yang lebih baik. PASSION Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan. ACTION Segera melaksanakan rencana/pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. SENSE Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggungjawab dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah BPJS Ketenagakerjaan.

KODE ETIK KELEMBAGAAN

Kode Etik Kelembagaan adalah sekumpulan norma atau nilai yang tertulis dan tidak tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan yang diyakini sebagai standar perilaku berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika kerja.

 Kode Etik Kelembagaan berisi tentang:  Patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan keuangan.  Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.  Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.  Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.  Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.  Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluargan.  Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra BPJS Ketenagakerjaan.

ETIKA KERJA Etika Kerja

adalah norma-norma yang berlaku bagi seluruh Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang mengatur sikap dan tindakan dalam berhubungan dengan pihak eksternal maupun internal terkait dengan tugas, jabatan dan kewenangannya.

Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan BERKEWAJIBAN :

Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan DILARANG:

1. Memenuhi hak-hak peserta sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Tanggap terhadap keluhan dan menyelesaikannya dengan cepat dan tuntas. 3. Melayani peserta dengan sepenuh hati.

1. Melakukan pekerjaan lain pada jam kerja. 2. Mengaitkan bisnis pribadi dan keluarganya dengan aktivitas BPJS Ketenagakerjaan. 3. Mengikuti pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan. 4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga atau pihak-pihak lain.

ANTI KORUPSI Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya menghargai dan menjunjung tinggi etika kerja untuk tidak melakukan korupsi, suap, gratifikasi. 1. Wajib melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. 2. Dilarang menerima, memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga/gratifikasi. 3. Wajib mengembangkan mekanisme penyampaian informasi mengenai indikasi ataupun pelanggaran terhadap kecurangan melalui sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system).

PAKTA INTEGRITAS DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN PAKTA INTEGRITAS BPJS KETENAGAKERJAAN Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1.

Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.

2. 3. 4. 5.

Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan bertanggung jawab. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain. Seluruh jajaran Direksi wajib melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten dan bertanggung jawab.

6.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan bersedia menerima sanksi jika melakukan pelanggaran. Jakarta,

Juli 2015

Yang Menyatakan, (..............................................) Direksi

PAKTA INTEGRITAS KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

PAKTA INTEGRITAS MITRA KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN

KOMITE INTEGRITAS Struktur  Ketua : Direktur Umum dan SDM  Sekretaris : Kepala Satuan Pengawas Internal  Anggota : Kepala Divisi Kepatuhan & Hukum  Anggota : Kepala Divisi SDM  Anggota : Ketua Serikat Pekerja BPJS TK

Wewenang dan Tanggung Jawab  Mensosialisasikan kepada insan BPJS TK  Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas informasi laporan pelanggaran  Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut laporan pelanggaran kepada Direktur Utama  Menetapkan petugas pelaksana untuk mengakses dan melakukan pengelolaan SPP  Membuat laporan bulanan atas pengelolaan saluran pelaporan pelanggaran kpd Dirut

Tugas Pokok Membantu terlaksananya Pakta Integritas secara baik dilingkungan BPJS Ketenagakerjaan

Fungsi  Secara proaktif memantau sistem pelaporan pelanggaran  Mendorong dilaksanakannya analisis rencana tindak pencegahan korupsi  Monitoring tindak lanjut penanganan atas laporan pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh Insan BPJS TK  Menjamin kerahasiaan identitas saksi /pelapor pelanggaran Pakta Integritas