PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI DALAM MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Oleh: Tjutju Fatimah*
ABSTRACT Solution to overcome the unemployment problems can be done by the way of making someone who expert in entrepreuneur. Because an entrepreuneur hardly assists government in chartered investment counsel recovery. Because they stand in adding national production, creates job activity opportunity, assists government to lessen unemployment, assists government in development averaging, adds resource of stock-exchange for government, adds source of national income with paying tax, and assists government in enriching nation. Keywords: Street trader, poorness, unemployment.
perlawanan fisik dari PKL sendiri. Bersama
Pendahuluan perkembangannya,
dengan komponen masyarakat lainnya,
keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di
tidak jarang para PKL pun melakukan
kawasan perkotaan Indonesia seringkali
unjuk rasa.
Dalam
dijumpai masalah-masalah yang terkait
Pada
hal,
sejatinya
bila
dengan gangguan keamanan dan ketertiban
keberadaannya dipoles dan ditata dengan
masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak
konsisten, keberadaan PKL ini justru akan
keindahan, seakan sudah menjadi label
menambah eksotik keindahan sebuah lokasi
paten yang melekat pada usaha mikro ini.
wisata di tengah-tengah kota. Hal ini bisa
Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-
terjadi apabila PKL dijadikan sebagai
taman kota, di jembatan penyebrangan,
bagian dari solusi (part of solution). Dalam
bahkan di badan jalan. Pemerintah kota
konteks penumbuhan enam juta unit usaha
berulangkali menertibkan mereka yang
baru sebagai wujud komitmen pemerintah
ditengarai menjadi penyebab kemacetan
dalam memberdayakan usaha mikro dan
lalu lintas ataupun merusak keindahan kota.
usaha kecil, maka sasaran utama program
PKL
dari
seyogyanya ditujukan kepada PKL; dan
masalah (part of problem) dalam ketertiban.
sudah teruji sebagai bibit entrepreneur
Upaya
sering
untuk diberdayakan menjadi unit usaha
diekspose oleh media televisi acapkali
baru yang tangguh serta mampu mengatasi
berakhir dengan bentrokan dan mendapat
pengangguran.
dipandang
penertiban,
sebagai
bagian
sebagaimana
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
stakeholders di atas sudah ada dan dapat
Kemitraan Publik dan Swasta Stakeholders mendukung perlunya
dilihat misalnya di tepi pantai Kota
dilakukan penataan Pedagang Kaki Lima
Makassar yang dikenal dengan lokasi
(PKL) secara sistemik. Pemerintah ingin
Pantai Losari. Usulnya adalah bagaimana
kotanya tertata apik, bersih, rapih, tertib,
hal ini dijadikan sebagai gerakan nasional.
dan memperoleh Pendapatan Asli Daerah
Payung hukum sebagai dasar berpijak dari
(PAD)
PKL
kemitraan publik dan swasta ini dapat
mendambakan kenyamanan berusaha tanpa
diturunkan dari UU No.9 tahun 1995
digusur-gusur
agar
tenang
dalam
tentang Usaha Kecil.
menjalankan
usahanya
untuk
mencari
Program konkrit kemitraan dapat
nafkah. Sektor formal (swasta, usaha besar,
dielaborasi dari jiwa pesan UU No.9/1995
usaha menengah, usaha kecil, BUMN,
tersebut
BUMD,
menginginkan
menumbuhkan 6 juta unit usaha baru yang
pengelolaan usaha dan pemerintah yang
berkualitas. Jika ada kepastian seperti itu
baik tanpa diganggu oleh PKL. Aparat
maka para sarjana baru akan berlomba
Satpol
pernah
menjadi pelaku usaha yang berawal dari
mengharapkan bentrokan fisik dengan PKL.
PKL. Di sanalah dia akan menimba
Untuk itu, penulis menawarkan konsep
pengalaman bagaimana cara berwiraswasta
kemitraan publik dan swasta. Kerangka
yang baik. Alam dan lingkungan akan
berpikirnya sangat sederhana. Pemerintah
menjadi dosen mereka. Dengan demikian
Kabupaten/Kota/Propinsi
menetapkan
pada
lokasi,
mengawasi,
menyaksikan para sarjana berlomba jadi
mengendalikan, dan mempromosikan lokasi
pengusaha-pengusaha mikro bukan berarti
PKL tersebut. Pemerintah pusat membantu
mendapatkan formulir sebagai pegawai
akses pendanaannya baik melalui APBN
negeri.
yang
dan
dan
tinggi.
lain-lain)
Trantibpun
meregistrasi,
Di
sisi
tidak
untuk
suatu
penataan
saat
PKL
nanti
kita
dalam
akan
maupun skim perkreditan yang didesain untuk usaha mikro atau sektor informal.
Kemiskinan dan Alternatif Solusi
Sedangkan swasta, BUMN, BUMD, Usaha
Pengangguran
Besar, dan UKM menjadikan lokasi PKL
Masalah yang menerpa masyarakat
tersebut sebagai sarana promosi produknya.
dan pemerintah bisa dikatakan tidak akan
Konsepsi ini sebenarnya bukanlah hal yang
pernah usai. Permasalahan sosial, politik,
baru. Kemitraan yang melibatkan semua
ekonomi,
bahkan
teknologi,
semuanya
masih berkelanjutan hingga kini. Ada satu
dalam
permasalahan
karena
Yudhoyono terus meningkat. Dalam survai
permasalahan tersebut belum terselesaikan
BPS periode Agustus 2004 sampai Februari
secara menyeluruh, yaitu permasalahan
2005 jumlah angkatan kerja telah mencapai
tentang
105,8
yang
menarik
pengangguran
yang
semakin
pemerintahan
juta
jiwa.
Susilo
Bambang
Sementara
jumlah
meningkat. Permasalahan ini tergolong
penduduk yang bekerja dalam enam bulan
kepada permasalahan sosial ekonomi. Pasca
yang sama hanya bertambah 1,2 juta orang,
krisis, bahkan hingga sekarang secara
dari 93,7 juta menjadi 94,9 juta orang. Ini
nasional angka pengangguran di negeri ini
berarti menambah jumlah pengangguran
memang sangat tinggi. Permasalahan ini
baru 600 ribu orang atau rata-rata seratus
merupakan
ribu per-bulan. Dengan demikian, tingkat
bom
waktu
bila
tidak
pengangguran terbuka pada Februari 2005
diselesaikan segera. Pengangguran, bila dibiarkan terus,
mencapai 10,3 % lebih tinggi dibandingkan
ini akan jadi bom waktu dan tidak sedikit
tingkat pengangguran Agustus 2004 sebesar
pula
9,9%.
orang
yang
nekad
hidup
yang
Pengangguran
pengangguran
anak dan isterinya serta nekad melakukan
pemborosan sumberdaya yang ada, menjadi
tindak kriminal karena tidak mempunyai
beban keluarga dan masyarakat, sumber
penghasilan. Jumlah pengangguran terbuka
utama
pada tahun 2003 meningkat satu juta jiwa
keresahan sosial dan kriminal serta dapat
dibandingkan tahun 2002. Bila di tahun
menghambat pembangunan jangka panjang.
2002 pengangguran 8 juta jiwa maka tahun
Angka pengganguran terkait dengan
2003 menjadi sekitar 9 juta jiwa; ini berarti
pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan
sekitar 9% dari seluruh angkatan kerja.
ekonomi membaik, otomatis penyerapan
Angkatan
tenaga
sekarang
100
juta.
tinggi
setengah
menyerempet dunia kekerasan demi nafkah
kerja
yang
dan
kemiskinan
kerja
juga
dan
merupakan
mendorong
meningkat.
Setiap
Demikian dikatakan oleh Ketua BPS,
pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga
Soedarti Soerbakti, di Istana Negara usai
yang terserap bisa mencapai 400 orang. Jika
peluncuran buku Perencanaan Tenaga Kerja
pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-
Nasional
Megawati
4%, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta
Soekarnoputri Januari 2004. Angka 9 juta
tenaga kerja, sementara pencari kerja
itu tidak termasuk data pengangguran
mencapai rata-rata 2,5 juta orang per tahun.
terselubung. Angka pengangguran tersebut
Ketidakstabilan
oleh
Presiden
politik
dan
keamanan
kemungkinnan besar juga memperparah dan
masyarakat jika sudah dihadapkan kepada
menggangu
faktor kebutuhan tersebut.
sendi-sendi
pembangunan
Pengangguran merupakan keadaan
lainnya. Bila hal ini benar-benar terjadi, Indonesia
akan
berada
pada
bibir
dari seseorang yang mengalami hambatan
kehancuran yang sulit dihindarkan. Sampai
dalam
kapan Indonesia dapat bertahan dalam
pekerjaan. Pengangguran itu merupakan
situasi seperti ini? Di negara maju seperti
pemborosan sumberdaya dan potensi yang
Amerika
ada.
Serikat
dan
Jepang,
tingkat
usahanya
Selain
itu
untuk
memperoleh
pengangguran
juga
pengangguran pada angka 6%, saja sudah
merupakan beban keluarga dan masyarakat
menimbulkan
serta
kegoncangan.
Dengan
merupakan serta
sumber dapat
utama
dari
demikian tingginya angka pengangguran
kemiskinan
dapat menjadi malapetaka bangsa yang
pembangunan
tiada lain merupakan pelanggaran hak-hak
panjang. Pembangunan nasional ke depan,
asasi manusia oleh negara.
sangat
nasional
membutuhkan
menghambat dalam
Sumber
jangka
Daya
Tingkat pengangguran di Indonesia
Manusia (SDM) yang sehat secara mental
semakin tinggi dapat dikarenakan arus
dan fisik serta mempunyai keterampilan,
globalisasi
pesat.
keahlian dan kekreatifan sehingga mampu
Permasalahan tentang pengangguran sudah
membangun keluarga yang berkecukupan.
merajalela dari masyarakat mampu sampai
Karena dari keterampilan dan keahlian
masyarakat
mampu.
tersebut, setiap orang bisa menciptakan
Pengangguran itu biasanya mempunyai
lapangan kerja dan mempunyai penghasilan
peluang
tindakan
yang layak. Masalah pengangguran tidak
yang
hanya menerpa masyarakat kalangan bawah
menganggur, sama dengan yang lainnya
saja. Masyarakat yang dirasa berkecukupan
mempunyai suatu kebutuhan baik sandang,
pun mengalami permasalahan tersebut.
pangan dan papan. Apabila kebutuhan itu
Banyak faktor yang mendukung terhadap
belum terpenuhi, maka setiap orang akan
permasalahan pengangguran, antara lain:
yang
yang
untuk
kriminal.
semakin
kurang
melakukan
Karena
seseorang
melakukan hal apapun agar segala sesuatu yang
diinginkan
tercapai.
Apalagi
Faktor Kemiskinan. Banyaknya jumlah pengangguran itu dari kalangan
kebutuhan akan pangan yang tak ada
masyarakat
kompromi,
mendapatkan pekerjaan itu membutuhkan
apapun
akan
dilakukan
miskin.
Karena
untuk
biaya yang sangat besar. Contohnya: di
suatu
pabrik,
untuk
menjadi
seorang
tersebut bisa menciptakan lapangan kerja
karyawan di suatu pabrik tersebut, harus
sendiri.
Contohnya:
Membuat
kue,
ada orang dalam yang membantunya dan
membuat prakarya, dan lain-lain. Tetapi,
menjamin pekerjaan dapat diraih; selain itu
masyarakat Indonesia pada umumnya malas
juga orang yang ingin masuk pabrik
untuk bekerja keras, bekerja dari nol, maka
tersebut harus memakai jasa seorang calo
karena itu pula pengangguran tercipta.
dengan memberikan uang jerih payah.
Faktor Budaya. Telah disebutkan
Nominal uang tersebut tidak sedikit; jadi
bahwa sindrom pengangguran tidak hanya
kesimpulannya
terjadi di kalangan bawah saja. Namun,
orang
yang
tidak
kalangan ataspun ada. Ini dikarenakan
mempunyai uang dia tidak bisa kerja. Faktor
Pendidikan.
Banyaknya
faktor budaya. Orang yang senantiasa hidup
anak putus sekolah juga merupakan salah
berkecukupan, ingin memperoleh pekerjaan
satu faktor yang menunjang pengangguran.
yang layak. Sedangkan segala sesuatu itu
Karena untuk bekerja di zaman sekarang,
harus
harus bisa ‘calistung’ (baca, tulis,hitung)
Kebanyakan
dari
minimal tamatan SLTP. Itupun hanya
menginginkan
kerja
pekerjaan
melakukan proses.
berkisar
Pembantu
Rumah
Tangga (PRT), Baby Sitter, dan lain-lain.
mengalami
Faktor
proses
yang
orang enak
Pasaran.
jelas. tersebut
saja
tanpa
Kurangnya
Namun, di era globalisasi sekarang sudah
lapangan kerja, banyaknya masyarakat yang
ada agen baby sitter dan PRT. Jadi semakin
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
sulit
itu
dikarenakan krisis ekonomi yang melanda
yang
negeri ini, juga rendahnya kualitas SDM
juga
yang kurang memenuhi standar di lapangan
anak
yang
mendapatkan berpenghasilan belum
ada
putus
sekolah
pekerjaan layak.
Pendidikan
kurikulum
yang
mampu
kerja tersebut.
mengembangkan
Data menyebutkan bahwa sejumlah
kemandirian Sumber Daya Manusia yang
36,7 persen dari penganggur terbuka ini
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
berusia muda antara 15-24 tahun (Kompas,
menciptakan
dan
Faktor Keahlian. Untuk zaman
Sabtu 12 Februari 2005). Penganggur usia
sekarang, diperlukan manusia yang kreatif
muda ini seharusnya adalah generasi muda
dan inovatif. Meskipun hanya lulusan
yang masih duduk di bangku sekolah. Maka
SLTA, jika seseorang itu mempunyai
telah terbukti, pembangunan nasional di
keahlian dan keterampilan, maka orang
indonesia tergolong sangat lamban. Menteri
Tenaga
Kerja
mengungkapkan, mendatang
Bomer hingga
masalah
Pasaribu 10
tahun
pengangguran
di
ekonomi bangsa Indonesia itu sendiri yang masih belum mapan. Untuk
mengatasi
masalah
Indonesia belum bisa dituntaskan, hanya
pengangguran pemerintah telah membuat 5
bisa dikurangi. Penciptaan lapangan kerja
kebijakan (Kompas, Sabtu 20 Februari
sekarang ini hanya berkisar 1,5 juta sampai
2000); antara lain:
dua juta per tahun. Padahal di samping
1. Mengubah
kebijakan
politik
jumlah pengangguran sekitar 36 juta jiwa,
ekonomi makro, agar merangsang
setiap tahun ada sebanyak 2,5 juta sampai
pertumbuhan
3,5 juta pekerja baru yang masuk pasar
kemudian
tenaga kerja. (Kompas, Sabtu 24 Februari
lapangan kerja baru. 2. Membuat
2000). Pengangguran
terbuka
bukanlah
persoalan final yang mesti dihadapi. Masih
ekonomi bisa
yang
menciptakan
kebijakan
fiskal
dan
moneter yang juga ramah terhadap tenaga kerja.
ada angka pengangguran setengah terbuka,
3. Membangkitkan kembali kegiatan di
yakni tenaga kerja yang bekerja kurang dari
sektor riil terutama yang bergerak di
35 jam per bulan. Menurut prediksi
sektor Usaha Kecil dan Menengah
Lembaga
(UKM).
Ilmu
Pengetahuan
Indonesia
(LIPI) jumlah penganggur setengah terbuka
4. Melakukan reformasi di bidang
tahun 2004 mencapai 28,93 juta orang atau
pertanahan. Selama ini tanah untuk
27,5 persen dari total angkatan kerja.
kegiatan produksi lebih banyak
(Kompas,
dikuasai
Sabtu
12
Februari
2004).
Permasalahan pengangguran ini berdampak buruk
bagi
pemerintah.
Karena
secara
terbatas
oleh
kalangan terbatas pula. 5. Kebijakan
kelima
yang
secara
menghambat program pemerintah dalam
khusus sedang digarap Depnaker
pemerataan
sekarang,
pembangunan,
juga
ujar
Pasaribu,
menghambat program pemerintah untuk
melipatgandakan usaha peningkatan
memakmurkan bangsa Indonesia. Maka
tenaga kerja di lingkungan keluarga
dari itu pemerintah membuat solusi-solusi
yang berpendapatan kecil. Hal itu
untuk
dilakukan
mengurangi
pengangguran.
melalui
kerja
sama
Pengangguran tidak bisa dihilangkan tetapi
dengan kelompok pengusaha kecil
hanya bisa dikurangi. Mengingat keadaan
dan menengah dari Jepang.
Pemulihan ekonomi juga merupakan
lapangan
kerja
alternatif utama yang dilakukan pemerintah.
penganggur
Namun
maupun tingkatan.
belum
terlihat
hasilnya,
dikarenakan keadaan ekonomi Indonesia
di
dapat
Pemerintah juga mengajukan 2 (dua)
penganggur.
untuk
pengangguran,
mengatasi
yaitu
kebijakan
para
berbagai
jenis
3) Membangun lembaga sosial yang
juga yang terlibat hutang dengan luar negri.
kebijakan
bagi
menjamin
kehidupan
masalah
4) Menyederhanakan perizinan karena
makro
dewasa ini terlalu banyak jenis
(umum) dan kebijakan mikro (khusus).
perizinan
Kebijakan makro
berkaitan erat dengan
investasi baik Penanamaan Modal
pengangguran, antara lain kebijakan makro
Asing (PMA), Penanaman Modal
ekonomi seperti moneter berupa uang
Dalam
beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan
investasi
nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia
perorangan maupun berkelompok.
(Bank
Sentral),
fiskal
(Departemen
yang
Negeri
menghambat
(PMDN)
masyarakat
dan secara
5) Mengaitkan secara erat (sinergi)
Sedangkan
masalah
pengangguran
menjadi
masalah
di
beberapa poin (Suara Pembaruan Daily, 7
lainnya,
September 2004); antara lain:
pengendalian banjir, dan lingkungan
Keuangan)
dan
lainnya.
kebijakan
Mikro
dijabarkan
1) Pengembangan wawasan dari
kesadaran
manusia
terdiri dari bahan organik yang
setiap memiliki
menyadari
dan
dapat dijadikan kompos dan bahan non-organik
pengembangan
yang
dapat
didaur
ulang. 6) Mengembangkan antar
mengembangkan secara optimal. 2) Melakukan
sampah,
berangkat
potensi dalam dirinya namun sering tidak
seperti
yang tidak sehat. Sampah, misalnya
bahwa
sesungguhnya
perkotaan
dan
mindset
penganggur,
wilayah
dengan
kerja
Lembaga
itu
suatu
secara
lembaga
profesional.
dapat
disebutkan
kawasan-kawasan, khususnya yang
sebagai job center dan dibangun
tertinggal dan terpencil sebagai
serta
prioritas
profesional
dengan
membangun
dikembangkan sehingga
secara dapat
dan
membimbing dan menyalurkan para
komunikasi. Ini akan membuka
pencari kerja. Menyeleksi Tenaga
fasilitas
transportasi
Kerja Indonesia (TKI) yang akan
Indonesia perlu dikelola lebih baik
dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi
supaya dapat menciptakan lapangan
lebih ketat terhadap pengiriman TKI
kerja
ke
remuneratif.
luar
negeri.
Sebaiknya
yang
produktif
dan
diupayakan tenaga-tenaga terampil (skilled).
Pemberdayaan PKL Melalui Koperasi disempurnakan
Pada umumnya Pedagang Kaki
kurikulum dan sistem pendidikan
Lima (PKL) adalah self-employed, artinya
nasional
Sistem
mayoritas PKL terdiri dari satu dan atau
pendidikan dan kurikulum sangat
beberapa tenaga kerja. Modal yang dimiliki
menentukan kualitas pendidikan.
relatif kecil dan terbagi atas modal tetap
7) Segera
harus
(Sisdiknas).
8) Upayakan
untuk
perselisihan
hubungan
mencegah
berupa peralatan dan modal kerja. Dana
industrial
tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga
(PHI) dan Pemutusan Hubungan
keuangan
Kerja (PHK). PHK dewasa ini
mendapatkan dana atau pinjaman dari
sangat banyak berperan terhadap
lembaga atau perorangan yang tidak resmi.
penutupan perusahaan, penurunan
Atau
produktivitas,
penurunan
memasok barang dagangan. Sedangkan
industri
sumber dana yang berasal dari tabungan
tertentu dan seterusnya. Akibatnya,
sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya
bukan
mampu
sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan
menciptakan lapangan kerja baru,
hasil usahanya. Hal ini sangat mudah
justru sebaliknya bermuara pada
dipahami
PHK yang berarti menambah jumlah
keuntungan PKL dan cara pengelolaan
penganggur.
uangnyapun sangat sederhana. Sehingga
permintaan
produksi
hanya
tidak
9) Mengembangkan potensi kelautan.
resmi.
bersumber
karena
Biasanya
dari
supplier
rendahnya
PKL
yang
tingkat
kemungkinan untuk mengadakan investasi
Republik
modal maupun ekspansi usaha sangat kecil.
Indonesia (NKRI) mempunyai letak
Perlu ditambahkan, secara umum PKL
geografis yang strategis, sebagian
termasuk dalam kategori yang mayoritas
besar berupa lautan dan pulau-pulau
berada dalam usia kerja utama (prime-age)
yang
(Soemadi, 1993). Dalam pemberdayaan
Negara
Kesatuan
sangat
potensial
sebagai
negara maritim. Potensi kelautan
PKL,
masing-masing
pemerintah
kabupaten/kota mempunyai kebijakan yang
kapasitas usahanya. Pemberdayaan tersebut,
berbeda
Misalnya
di sisi lain juga diiringi oleh kemudahan
pemerintah daerah Kotamadya Yogyakarta
prosedur formalisasi kegiatan usaha oleh
menyerahkan sepenuhnya pengelolaan PKL
Pemerintah Daerah setempat. Kemudian
yang di Malioboro kepada PKL itu sendiri
model
(Pengelolaan Malioboro Diserahkan ke
diperagakan oleh pemerintah DKI Jakarta
PKL, Harian Bernas: 4 November 1999:3).
juga salah satu contoh yang memiliki
Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan
keunikan tersendiri. Pola PKL Blok S,
usahanya PKL menggunakan konsep dari
dimana
PKL, oleh PKL, dan untuk PKL yang
memodernisasi lokasi, sarana usaha, dan
tampak dalam pembentukan organisasi PKL
mempromosikannya
yang
untuk
membuat sentra PKL tersebut menjadi
mengorganisir PKL di Kawasan Malioboro.
lokasi yang lebih elite. Pola lainnya juga
Keberadaan organisasi pedagang kaki lima
ada yang disebut ‘Lokbin’ alias lokasi
sangat diperlukan di Kawasan Malioboro
binaan. Para PKL dihimpun dalam suatu
mengingat
lokasi tertentu; dengan demikian mereka
satu
bersifat
banyaknya
sama
lain.
bottom
luasnya pedagang
up
areal
usaha
yang
dan
mencari
pemberdayaan
PKL
Pemerintah
yang
DKI
ke
Jakarta
masyarakat
memiliki kepastian lokasi berusaha. Mencermati
penghidupan di kawasan tersebut. Selain
fenomena
PKL
di
itu, organisasi tersebut sekaligus dilibatkan
perkotaan, pedagang kaki lima sebagai
untuk ikut menciptakan ketertiban dan
individu warga masyarakat seyogyanya
keamanan di Kawasan Malioboro. Contoh
dipahami
lain, model pemberdayaan PKL yang
perkotaan.
dilakukan oleh Pemerintah Surakarta dalam
bukanlah
tahun
masyarakat yang gagal masuk dalam sistem
2006
bekerjasama
dengan
Kementerian Koperasi dan UKM. Upaya
ekonomi
pemberdayaan
komponen
PKL
dilakukan
dengan
dalam
konteks
Pada
transformasi
hakekatnya
semata-mata
perkotaan.
perkotaan
yang
menjadi
yang diiringi dengan upaya transformasi
perkotaan. PKL adalah salah satu pelaku
sektor informal menjadi sektor formal.
dalam transformasi perkotaan yang tidak
Upaya
terpisahkan dari sistem ekonomi perkotaan.
tersebut
tentunya
mereka
bagi
bukanlah
pendekatan pengembangan sarana usaha
transformasi
beban
kelompok
Mereka
ekonomi
mereka
perkembangan
melibatkan upaya pemberdayaan pelaku
Bagi
mengembangkan
sektor informal untuk mengembangkan
kewirausahaannya adalah lebih menarik
ketimbang menjadi pekerja di sektor formal
dari
kelas
Kementerian
bawah.
Masalah
yang
muncul
pemerintah.
Dalam
konteks
Koperasi
dan
ini, UKM
berkenaan dengan PKL ini lebih banyak
menawarkan kerjasama dengan pemerintah
disebabkan oleh kurangnya ruang untuk
kota/kabupaten/propinsi program penataan
mewadahi kegiatan PKL di perkotaan.
&
Konsep perencanaan tata ruang perkotaan
melalui pendekatan kelembagaan Koperasi.
yang
Jadi
tidak
didasari
oleh
pemahaman
pemberdayaan PKL yang dilakukan
kelompok
PKL
berhimpun
menyatu dengan sistem perkotaan akan
kelompok atau sentra diarahkan menjadi
cenderung mengabaikan tuntutan ruang
lembaga yang berorientasi peningkatan
untuk sektor informal termasuk PKL.
kesejahteraan ekonomi.
perkotaan
bentuk
tadinya
informalitas perkotaan sebagai bagian yang
Kegiatan-kegiatan
dalam
yang
paguyupan,
didominasi
oleh sektor-sektor formal yang memiliki
Penutup
nilai ekonomis yang tinggi. Alokasi ruang
Wirausaha pada sektor informal
untuk sektor-sektor informal termasuk PKL
seperti Pedagang Kaki Lima(PKL), lebih
adalah ruang marjinal. Sektor informal
mulia dibandingkan dengan lulusan sarjana
terpinggirkan dalam rencana tata ruang kota
yang tidak jelas kerjanya. Menciptakan
yang
SDM
tidak
didasari
pemahaman
(Sumber
Daya
Manusia)
yang
informalitas perkotaan. Selanjutnya, PKL
berkualitas dan mempunyai keterampilan
sering dipandang sebagai sektor informal
serta
yang berada di luar kerangka hukum dan
persaingan global juga mampu mengatasi
pengaturan.
perngangguran; hal ini bisa dilakukan
Akibatnya, kepastian
usaha
penataan dan
berupa
tempat
menjadi
terabaikan. Apabila kita dapat menerima alur pikir dan fakta yang disajikan di atas bahwa PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan nasional
dari sistem perekonomian
khususnya
dalam
penyerapan
tenaga kerja, maka PKL sangat berhak memperoleh kenyamanan berusaha berupa penciptaan iklim berusaha yang kondusif
dengan
daya
saing
yang
membangun
tinggi
semangat
kekreatifan akan memulai bekerja.
dalam
dan
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (BPS) 2004-2005. Damanhuri, Didin S., SDM Indonesia Dalam Persaingan Global, Jakarta: Duniaesai, 2006. “Dinamika UMKM”, Media BPR, No. 11, Agustus-September 2006. Gunawan, “Pengangguran Hanya Bisa Dikurangi”, Kompas, 2000. Hidayati, Nur, “Menghitung Angka Pengangguran dan Harapan Yang Raib”, Kompas, 2005. Ismawan, Bambang, Merajut Kebersamaan dan Kemandirian Bangsa Melalui Keuangan Mikro untuk Menanggulangi Kemiskinan dan Menggerakkan Ekonomi Rakyat, 2003. Mubyarto, “Tantangan Ilmu Ekonomi dalam Menanggung Kemiskinan”, Jurnal Ekonomi Rakyat, 2003. Rahardjo, M. Dawam, Menuju Indonesia Sejahtera: Solusi Konkret Pengentasan Kemiskinan, Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006. Rustiadi, Ernan, dkk., Agropolitan Strategi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pada Kawasan Pedesaan, Bogor: Crestpent Press, 2008. Sinuraya, Daulat, “Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia”, Suara Pembaruan, 2004. Sudarma dan Suryana, Yuyus, “Perilaku Membeli Pengaruhi Pengangguran”, Pikiran Rakyat, 2004.
Susanto, Agus, “Penganggur Bermasalah Sejak Definisi”, Kompas, 2001. Zaki, “Pengangguran di Indonesia 11 Juta Orang”, Tempo, 2005.
