Volume10, Nomor1, Maret2006
ISSN : 1410-3133 '4i /:>
)
Pctr'* {f } {"t
KebijakanJurnaIMasalah-masalah
Reformasi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Menuiu SeyAssesneat S! stefi ItidturIIerrySisuanto Aplikasi Statistik Dalan Kajian Ilmu Komunikasi Bnsuki Mendekatkan Lembaga Keuangan Dengan Masyarakat : Altelnatif Untuk Menanggulangi Kemiskinan DidlkIiidnt.,s)tla Llnr',rLl Huurrrr S,rrtL,ir KekerasanEtnisDi KalimantanBarat: K e[.ij. J L . rn O rd e B a ru ] - - Kon fl i k Ftn i. \tau K eB JF,rlJn V tr tt,,,1 Kajian Empiris Atas Jenis Kelamin Dan Peran Jenis Terhndap KecerdasanEmosional PadaMahasiswa Akuntasi Sucahyallctry lmasSuldstri Peran Komunikasi Dalam Meningkatkan Penerapan Hasil Litbang (Hasil Penelitian di Balai BesarKetajinan Kerarnik Yogyakarta setta di SentraKeraiinan Gerabah Kasongan Bantul) Pujit,estari PoppvRuliann Citra Perempuan Dalam Iklan Bias Gender Di Radio (Studi Semiotik tentang Citra Pelempuan dalam Iklan Radio Bias Gender yang Disiarkan oleh Radio di Wilayah Eks-Kalesidenan Surakafi a) Zae nlAtif n lsbtutli Sufri.tN Analisis Br.rnd Loyalty PenggunaHdrllPft orreNOKIA Zntttal:\rifin
Fakultasllmu Soslal dan llmu Folitik UniversitasPembansunanNasional'Veteran" Yogyakarta
KEKERASAN ETNIS DI KALIMANTAN BARAT: KONFLIK ETNIS ATAU KEGAGALAN KEBIJAKAN ORDE BARU? Pra''udi ILmu Komuniksai FISIP UPN "Veteran" Yogayakarta Jurusan
Absfiak EthnicmnJlictocctlrs10tunthereirediferencestuthephysirAlch&acEristicsand ltudbehsuioi, behoee groups.Howet)erthesediferencesuill not lead to oiolence nlessthev orelolloued by tht doninahon af o e ethnic groltp o1)era otherin social,ecotumic,md political a-spects. Mea whtl. political canfLictoccursroha therc is domitation jlom onegro p uho holdspolitical pouel ort s11otfurardusesarepressioeapfoflchtolegitiniseitsp&mr.misparyrexiani esoaiou$aryument thit erplain how eth icuiolencei theFraoitce ofwest Kalimantan,Indonesiahasocatneil and t: uhatertefit theNeo Ordrr gonernnzntpolittls cotrtrib tedto theoiole ce. I
ci : kekerosan ehis. O e Baru
Pendahuluan Sentmlisasi kekuasaan rejim Orde Baru di tangan Suharto dipengaruhi oleh konsep kekuasaan dalam budaya Jawa. Hal ini menginspirasi Suharto untuk menjaiankan pemerintahan Indonesia sepeti s€buah Kerajdan Jawa. Walaupun kebiiakan pembanguran nasional dimaksudkan untuk membangun Indonesia setelah tumban$ya rejim orde Lama, kebitakan ini telah digunakan oleh Suharto, melalui rgimnya yang autoritarian dengan pendekatan milit€ristik, untuk mempertahankan kekuasaannya dan menguntungkan keluarga serta kroninya- Kebijakan SAR,A diterapkan untuk memastikan bahwa orang hanya mendiskusikan sisi positif da isu yang berhubungan dengan suku, agama,ras dan antar golongan. Bukannya menciptakan harmonisasididalammasyarakat, kebijakan ini telah menciptakan eksklusivisme €tnis tertentu 0awa) atasetnis yang lainnya (nonlawa). Krisnamurthi (2002) menjelaskan bahwa poltik SARA yang diperkenalkan melalui kekuartan represif, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan politik isolasi t€rhadap elemm etnis, agama, ras dan antar golongan dalam kehidupan negara dan bangsa. Lebih jaul,
konsep SARA itu sendiri bertentangan dengan pfinsip demokrasi karena menolal pemhamall pluralitas dan menuntut adaN a keseragaman dai masyarakat yant pluralistik (Mukhan 2002). Artikel ini memunculkan klaim ban\aa sesungguhnya konJlil( etnis yang te4adi antara suku Dayak dan Madura di propinsi Kalimantan Barat, baik pada era Orde baru maupun era reformasi, bukanlah kerusuhan yang berlatar belakang etnis.Oleh karma itu, penulis menggunakan terminologi kekemsan ehris daripada kerusuhan etnis, karena pada p nsipnya kedua suku yang berkon{lik sama-sama dirugikan 6ebagai akibat kebijakan politik darl ekonomi Orde Baru Klaim ini diperkuat dengan memuncuikan bukti berupa beragam argumen yang mendasari munculnya kekerasan etnis. Secara spesifik, tulisan ini mencermati bagaimana politik pembangunan Orde Baru yang meliputi iuga politik etnisitas telah menciptakan kekerasan etds yallg mmelan ratusan iiwa manusia dall hancumva dbuan harta benda masvarakat. Perhatian orroKusKanpaoa KeKeras,an eBfy4rg-retad pada tahlrn 197 dan 1999y4[g-IneErp.akan' kasus \ekerasan etnis terbaqdan terbesar VolMe
10, Nomor 1, Mar€t ?006
k@1
Fg kai
Etnis di Ktlitunbn
....
pemah te4adi di Propinsi Kalimantan
Llim.ntan Bant Tiniauan Kritie Meskipun kekerasanehris di Iclimantan ]rat melibatlGn suku Dayak dall Madura, tasitiwa ini tidal bisa serrata dilihat sebagai lnflik etnis antara kaum pendatang dengan pdbund. Walau p€rbedaan etnis Fdudul nrn kultural dapat menyebabkan dskomunikasi merekatidal secaraotomads a€mic1r tetidaksukaan antaretnis atau Ergarah pada kekemsan.'Perbedaanetnis' d.patFga merrciptakans€buahpemahaman 'rrru antara dua etnis iika mereka memiliki daj-nilai yang diakui bersama dan hidup Llam kondisi yang setara.Menurut Kleden :m1), hubuwan antarehis akan memicu i.*emsan iika perHaan ehis diikuti denSan lominasi satu kelompok ehjs tertentu atas f€bmpok etni! lainnya, baik secaraekonomi naupun politik. Jika dominasi ini diikuti J€rtgan tekanan politjs da kelompok yang L$ih kuat, atau ketimpangan yang tinggr &Iam pengguiaan aset dan sumber daya ekonomi, maka akan memunculkan Flawanan dad kelompok yang tertekan dan lelaniutnya memicu kekerasan. Dalam konteks ketidakseimbangan, Jumber daya alam propinsi Kalimantan Barat teiah dieksploitasi untuk kepentingan iransial kroni Sularto dan elit tertentu di i.tarta. Akibatnya, penduduk pdbumi (suku Dayak) termaiinalisasi. Setelah frustasi .kibat diabaikan oleh pemerintah, penduduk pflbuni masih harus menghadapi kenyataan lahwa orang Madum, s€bagai migran yang dbpnsorioleh pemerint h, dilayani dengan baik oleh pemerintah melalui program h-ansmigrasi Mereka secaraperlahan mulai mengambil alih lahary sumber daya dan p€keiaan yang biasadiSarap oleh penduduk pribumi Sehingga orang Madura dianggap setragairepresentasi'kekuasaan ekternall rang berupaya mengambil alih apa yang ditlaim oleh penduduk pribumi sebagai tara[ sumber daya dan lingkungan mereka. Dalam konteks inilah upaya menganalisis volume 10, N@or 1, Maret ?]06
dan menjelaskan latar belakang historis politis kekerasan etnis di Kalimantan Barat dilakukan. Kalimantan merupakan tempat ringgal suku Dayak. Di propinsi Kalimantan Barat, populasi suku Dayak mmcapai 41 persen dari total populasi 9 iuta iiwa. Sl1h Da)'ak terdiri dari lebih 200 sub suku dengan beragam budaya, adat istiadat dan bahasa. Banyak diantara mereka tinggal di pedalaman dan belum tersentuh proses modemjsasi. Suku Dayak memiliki sistem manajemen hutan yang baik. Sistem mercka didasarkan pada keberlaniutan dan respek pada keberagaman ta]lama]l, tidak sematamata nilai ekonomis.Mereka bercocoktanam padi namun iuga menggantungkan diri pada hasil hutan, khususnya buah dan karet. Suku Madura, disi lain, memiliki sbati{ikasi sosialyang kuat. Mereka mengenal empat kelas:burulr pedagan& pegawai sipil, dan aristokrat. Kondisi geografis pulau Madura yang gersang membuat banyak warganya beke4a sebagai buruh garam di tepi pantai, sementara angka buta huruf mencapai 57,5 persen (Sudagung 2001). Kenyataanhidup yang kems lnemaka olang Madura merantau ke pulau lain demi hidup yang lebih baik. Hal ini juga yang membuat banyak warga Madura memilih ikut program transmigrasi pemerjntah. Tingginya buta huruf dan r€ndahnya tingkat pendidikan mcnyebabkan keterbatasan pemahaman suku Madura atas daerah barunya. Kekerasar etnis yang melibatkan suku Dayak dan miBran dad pulau Madura te4adi di Kalimantan Barat pada akhir Desember 1996 dan berlangsung enam minggu lamanya. Beberapa laporan menyatakan bahwa semua bermula dari perselisihan antara remaia Dayak dan Madura. Segera setelah dua oiang Dayak ditikam dan laporan pihak keluarga ke polisi tidak mendapatkan respon positif, suku Dayak menyelenggarakan ritual perang melarvan komunitas Madura, membunuh penduduk dan melakukan perbuatan sadisme tcrhadap korban yang sudal tidak bemlrawa. Sekitar
K.tunsnn l|l1is dt knl1lkanttut . .
20.000orangdiungsilar dan 500orangyang keban]akan suku Nladura meninggal,dan 3 05.1rumah dibakar dan dihancurkarl (HRWRcport1994.B€berapaorangMadura memilih kenbali ke pulau Madura, pindah ke tempat kerabat mereka di Kalimantan Barat clansisanyaditenpatkan di bark-barak cjan tempat penampungandi Kota Pontianak. Pada bulan Maret 1999,kekerasanetnis yang juga besar kenbali pecah di pesisir pantai KabupatenSambas.SukuDayak dar| Melayu menyerang suku Madura. Kerusuhanbcrawal ketika seorangMadura menolakmembayarbeayaangkutankepada seorangsopir Melayu yang sclanjutnya pecah menjadi perkelahian. Kerusuhan mengakibatkanbanyalnya nyasa manusia yang n€layang dan harta benda yang hancur. Angka kematial resmi yang tercatat nenunjukkan 186 orang (154 diantaranya adalahorang Madura), sementara81 orang terluka dan 53 diantaranyatcrluka sangat parah.Sementaraitu, sebanyak2.161ruman dibakar, 2.022 diantaranya rumah milik orang Madura (IDPPrqcdDocument2000). Sebetumkedua kekerasanetnis teiadi, sebenarnya sudah beberapa kali teriadi kerusuhan etnis di Kalimantan Barat, ktLususnya scjaktahun1967.Perlodipahami bahwa kckelasan ernis di Kalimantan Barat tidak bcrhubungandenganseparatisme atau instabilitassebagaimanaterjadi di propinsi lainnya di Indonesias€pertiNangroeAceh Ddrussalam dan I'apua. Selain itu, pandanganyang menyeclerhanakan konflik yang teiadi antaraka(mlslam dan Kristen atau Katolik mengaburkansurnberkek€rasan yang s€sungguhnya.Mengapa konflik antara suku Dayak dan Madura begitu gampang tcljadi di Propinsi Kalinantan Barat? Mengapakonflik hanyaterjadiantarakedua suku jni saja? Faktor-Iaktor apa yang menyebabkankonflik ini menjadi konflik laten? Akar Kek€rasanEtnis Sebagaimanadijelaskandenganringkas di bagian pendahuluan, penulis berargumen
bahwa jni semua bcrhubungan dengan tindakan-tindakan penerintah Ordc Barr yang secarapolitjs ekonomisnremanipuiasl isu etnisitas sebagai strategi mempertahankan Mempcrtinbangkan kekerasanetnis yang berlangsung sejak tahun 1967 dan sudah lebih dari 10 kali terjadi, adalah terlalu menyederhanakan jika mcnjelaskan kekerasanini sebagaiakibat pcrbedaan €tnis Dalam konteksini, penulis uengajukai empat argumen untuk menjelaskar kekerasanetnis di Kalimantan Barat lioulil. trcses ntjlitatisnsi, proynm tnns,rigrasi dan kthi|lrkan kch a n . Argumen Politik Ada b€berapa isu penting yang berhubungan dengan argumcn politik P?,'ldnd,sebelumterbentuknyarejim Orde Baru, scjarah menunjukkan banyak orang Dayak 1,angmenduduki jabatan penting dalam struktur p€mcrintahan lokal KotamadyaPontianakpemahdipimpin oleh AgustnrusDjaelani(1958-1963), Kabupaten sangSau oleh MrM Djaman (11958,1963), dan Kabupaten Sintang olch GP Dtaoeng ('1958-1967J. I.C. Oevang Oeray menjadi Gubernur Kalimantan Barat (1959-1967) Namun sejak Suharto terpilih menjadi presidenpadatahun196Ztidak adasatupun tokoh Dayak yang mcnduduki jabaran panting dalan sistempemerintahan(Berita Bnana 6/ 2/ 1997). Plmpinan pemerintahan daerah ditentukan olch pemerintah pusat yang notabenenya orans 'lawa' yans memiliki latar belakang setia tcrhadaF Suharto. Secara politis, ini m€nandakan melenahnya rcpresentasikcpentingar. politik suku pribumi (Dayak). Irerubahanslruktur pemcrhtahan lokal nerupakan bagiar penting dari sFategi rcjinl Orde Baru . Konftontasi dcngan pemerinralr Malaysiadi ara'altahun 1960-andan operasr 'pemb€rsihan'yang menggusuretnisChina ke kota kota pesisir pantai di tahun 1967telah menyadaikan elit di Jakartaalan pentingnya posisi strategis propinsi ini Untul Volme
10, Nornor 1, Maret 200t
sr daeral perbatasan, Pemeintah patkan tentara di semuadaerah :\alasanlangsung dengan Malaysia. hatal dan markas militer dibangun distrlk Sambas,San88au, sintang Le-ras Hulu. Seial saat itu, orang-ornng ditunjuk dari iaka a menduduki semua tabatan penting dalam Fmerintaian. Merupakan hal yang f3da era Suharto dimana pejabat i ditunjuk menjadi gub€rnur ata'r walaupun peme ntah mengklaim r rEnempatan militer di Kalimantan untuk mengamankan Perbatasan, kI: rn rt mungkin alasan lainnya adalah mengamankan kePentingan nr:a Orde Baru di proPinsi ini. FEmtah !--gumen politik yang kedua adalah lE-(embangnya Lembaga Swadaya (lSM) yanS berodentasi Pada x6aJalat suku Dayal. tSM dip€rcaya r-j-,tingan r€:1b€ri kontdbusi ba8i meningkatnya €rdaran politik diantara suku Dayak. Hal f, misalnya, disampaikan oleh Davidson :IrB), -{though thes€Nms neither incited not =dn€€red the violenca tl€se activists fosEed a complicat€d yet tangible aware.ness i leprivation among disparatecommunities. :rpping into a consciousnessof Dayak Srievm.e, they encouraged, facilitated and PrG .lded the mearrsby which ftustration could productively moulded, articulated and ul:filately, could confront state authority t.SM LSM ini mengadakan penelitian, i€minar dan menerbitkan iuJnal dan hku vang pada prinsipnya membawa k€ p€rmukaan isu-isu politik, ekonomi dan $sial yang telah memariinalisasikan suku Dayak. B€rbaSaiaktivitas ini menumbul*an kesadaran dikalangan warga Dayak untuk mengartikulasikan kepentinga nnya kepada p€merintah. Ketika pemerintah tidak merespon dengan baik dan cenderung menggunakan kekerasan dan implementasi kebijakan yang timpang, aka suku Dayak sebagai kelompok yang tertindas bangkit memberikan perlawanan. Perkembangan Volme 10 Nomor 1, Mmt 2006
pemahaman ini bisa jadi memberikan kontribusi pada iuang lingkup kekerasan etnis 1997 dan 1999 yang jauh lebih besar daripada kekemsanehis seb€lunnya. Lebih jauh, ketika euforia reformasi mencapai Kalimantan Barat, tidak menutup kemungkinan suku Dayak menemukan momen yang sangat tepat untuk mengekspresikan keberlindasannya. Isu politik lainnya berhubungan dengan pemilihan umunl dan upaya rejim Orde Baru untuk memobilisasi masyarakat agai memilih Golongan Karya, kendaraan Politik reiim Orde Baru Suharto. Saat Yang bersamaanwarga desa harus mcndukung pemerintah denganmemilih Colonga]l Karya karena warga desa dianggap sebagaimassa men8ambang vdnStidaLbolehterlibatparta poliliL. Kondi5i ini meniddj bcnit ketidaksukaan terhadap pemerintah. Semenlaraitu. hdrga Vadurd vdng pengikutNanddthulUlama(NU) suddnPd
l:
r' I'ra\an Et|)' dt Knhrarhr
mempermudah pemerintah menjalankan ProSram Pembangunan dan proses modelnisasi. Motif lainnya adahn dengan menyatukan warga suku Dayak ke dalam beberapa desa,maka dilarapkan mobilsasi massa untuk pemili}lan umum akan lebih Program ini secarasignifkan merubah pola dan shuktur kepenimpinan tradisional dimana kekuasaan pemimpin kelompok etnis dirampas dan dibeikan pada kepala desa yang secara administratif merupakan kepanjangan tangan pemerintah. Para pemimpin kelompok etnis ini hanya menjalankan peran simbolik dalam komunitas mereka. Kebijakanni merusak sh'uktur kesukuanpenduduk pribuni dan kekuatanhukum tradisional Pada tahun 1960, penerintah mengeluarkan Urdang-UndangAgraria No. 5 yang ditujukan untuk merubah dominasi negara atas kepemiliten tanah (IDRD 1998). Tujuan utamanya untuk reformasi lahan dengan membatasi kepemilikan tahan. Undang undang ini seharusnya netindungi hak tanah adat penduduk pribumiKenyataannya,pemerintah Orde Baru nendeklarasjt€n banwa semua tanah yang tidak memiliki seritifikat menjadi rnilik negara. Kebijakan ini secara efektif menghilangkattananadat suku Dayak. Melatui Undang-undang Agararia dan programrestrukturisasidaerahpedalaman, pemerintah Orde Baru telah secara politis mengambil alih tanah dan hutan dimana kehidupanpenduduk pribumi bergantung. Kebijakan ini dapat dilihat dengan pembangunanjalan Trans-Kalimantan, dimana lahan penduduk dianbil alih tanpa ada kompensasi. Dengan demikian, penduduk pribumi dimarginalisasi oleh prosespen'$angunan Orde Baru yang dalam penerapannyatelah mengabaikanhak-hak penduduk pribumi. Walau dalam kenyataannya pembanSunan jalan ini sarat dengan masalah karena beaya pembangunannya yang salgat mahal. Kenyataan ini membuat kristalisasi
keben.ian terhadap pemerintah semakin menSuat. Progam Transmigrasi Sejak awal tahun 1970 an, propinsi Kalimantan Barat oleh pemerintah pusat dijadikan daerah tujuan utama program transnigrasi bersama dengan beberapa propinsi lain di Sumateradan Papua.Program ini diciptakan oleh pemerintal Orde Baru sebagai konsekuensi pertumbuhan populasi yan8 p€sat dan tidak meratanya penyebaranpenduduk Jawa-luar jawa. Timpan$ya penyebaranpopulasi ini s€dikit banyak berhubungan dengan k€cenderunganp€nerintahanSuhartoyang m€ngadopsi pola pcmcrintahan kerajaan Jawa dimana sistem ekonotni, sosial dan pemcrintahan cenderungterpusat. S€hingga pembangunan lebih dominan darl pesat di pulauJawadaripadapulau-pulauluarlawa. HaI ini menjadi daya taril tersendiri bagi or, ang-orarlguar Jawa untuk mengadu nasib mereka di Pulau Jawa. Ketika akhirnya tingkat kepadatanpenduduk semakin tinggi, maka yang tetadi adatah transmigrasi penduduk asli lawa keluar la$'a. Hal ini menimbulkan pemahaman adanya 'imperialisme' masyarakatJavra terhadap nasyaralat lua r lawa. Denganpola kebijalan yang cenderung top tloun dan bergaya militeristik, maka tidak ada alternati bagi penduduk lua r Jawauntuk menerturakondisi ini. Untuk mendl*ung warga masyarakat yang baru tiba di daerah transmigrasi, pemerintah lokal menyediakan rumah, tallah untuk bercocok tanam dan ternak. Pemerintah juga membangun fasilitas pendukungsepertisekolat! pusk€smasdan koperasi,namun tidak ada atau sangatkecil sekali kompensasiyang dibedkan kepada penduduk pribumiKondisi ini menimbulkan emosi kecewa dan narah penduduk pribumi. Walaupun pada akhimya mereka dilibatkan dalam proyek transmigrasiini, semuanya tidak be4alan dengan baik karena mereka tidal dibekali Volme
10, Nomor 1, Maret m06
,s&n
Elnis di Yrlnnditdn ...
:-.:rgetahuandan pelatihan yang bisa .:mbantu mereka berubah dari praktek ::disional bercocoktanam berpindah:.rdah ke bercocok tanam dan bertani di aian yang sama.Arhnya bahwa ketertibatan -.r semata untuk meredam emosi warga r:rbumi dan bukan sebuah skenario untuk r:njadikan warga pribumi sebagaibagian :rn proyek besar transmigrasi ini. Disampingitu, adahal krusialyang tidak ::pe.timbangkan pemerintah yakni para ::.nsmigran tidak dibekali informasi rengenai daerah dimana mereka dkan -,nggaldan mereka tidak dilengkapi dmgan -Jormasi yang cukup mengenaiwilayah, trasyarakatlokal kultur dan norma sosial. ,.bih jauh, banyak dari merekayang berasal :ari keluarga miskin dan berpendidikan :.ndah. Yang ada di benak pemerintah :nhwa mereka bisa mendapatkan tenaga \eia murah untuk proyek infrashuktur yang =]ah direncanakan,sedangkanpenduduk rribumi tidak dilibatkan. Karakteristik :ransmigran seperh suku Madura yan8 :enderung eksklusif, tidak menjadi \epedulian pemerintah- Konsekuensinya, ronflik sering teiadi antara migran dengan lpnduduk lokal karena rendalnya upaya rcmahami penduduk pdbuni dengansegala iarakteristiknya, yang memang tidak liupayakan olehrejim yang berkuasa. Faktor lain yangiuga bcrpengaruh adalalr 3darlyajenistransmigrasi'bedoldcsa',yakni pemindahan seluruh warga satu desa di pulau Jawa ke lokasi hansmigasi di pulau lain. HaI ini secarapsikologis sesungguhnya b€rdampal tidak bait bagi perkembangan lehidupan sosial masyarakat tersebut. lvarga desayang dipinda]&a4 karenasudah jaling mengenal satu sama lain akhirnya menciptakan ekslusivisme di kalangan nereka. Mereka enggan berbau dengan
kekuasaanpeme ntah pusat.
Kebiiakan Kehutanan Rejim Orde Baru melalui kebijakan yang seharusnyamelindungi tanah adat, telah menggunakan kekuasaannya untuk mengambil alih tanah adat tersebut untuk keuntunganfinansialelit diJakarta dengan memberikan ijin eksploitasi sumber daya alam. Banyak dari elit ini merupakan anggota keluarga Suharto, rekan bisnis atau perusahaan yang berhubungan dengan militer. Untuk melegalkan tindakannya, pemerintah mengeluarkanUndang-Undang Kehutanan No. s/1967 yang mengakui keberadaantanahnegaradan pdbadi. Pada bagian penjelasan ditekankan bahwa tanah negara termasuk tanal adat yang dimiliki oleh kelompok etnis (IDRD 1998).Dsengan dileluarkarlrya undang undang ini maka secara otomatis warga pribumi tidak memiliki hak atas tanah adat. Lebih jauh, masalahmuncul karena sangatsusahbagi penduduk pribumi untuk mencari sertifikat tanah karena tanah tersebut diwariskan secara turun temurun. Undang-undang tersebutjelastidak mengakli tanal adat yang dimiliki kelompok etnis. Sebagianbesar lahan dikonversi menjadi perkebunan karet minydk sawit dan kayu atau diatokasikan untuk perusahaan tambang asing. Sekitar 2,3ju ta hektar lahan dialokasikan oleh pemedmtah Orde Baru untuk perkebunan komersial, menjadikan Kalimantan Barat sebagai wilayah perkebunan kedua terb€sarsetalah Riau (the l^kattaPost,2/ 3/ 1997).Ironi dibalik semua ini adalah setelahtanah adat mereka diambil dan sumberdaya alam merekadieksploitasi untuk kesejahteraankelompok tertentu di lakata, para pemilik perkebunan lebih memilih menggunakan orang Madura yang sebagaiburuh di indust mereka dengan pribumi termaiinalisasikan karena lahan mereka alasanmerekamembutuhkanuang setelah diambil secara'paksa' oleh pemerintah. Hal baru saja tiba dari pulau Madura dan iniberdampakmenimbulkankecemburuan bersediadibayar murah. Dampak dari proyek yang didasarkan sosial dan akhimya warga pribumi melihat narga pendatang sebagai representasi dad pada p€ngelolaan hutar telal penicu bagi \'olume 10, Nomo. 1, Mdet 2006
l9
k.k rasd, Lhlis nl Kal'rnntni .. .
mengakibatkantidak hanya kerusakan lingkungan, tapi juga memotong sumber ckononli pcnduduk pribumi. Proyek pembangunan di Kalimantan ini telah menga bil alih tanahpertaniansuku Dayak dan menebangpohon karet, kopi dan buah yang rnenjadi tanaman ckonomis suku Dayak. Terlcbin hgi tuduhan pemerintah Orde Raru bahwa sistem bercocok tanarn dengan b€rpindah-pindah yang dilakulan masyarakatDayak telah menyebabkan kebakaran yang menghanguskanareal hutan. Padahalfakta menunjukkkan bahwa pola berpindah lahan yang dilakulan oleh masyarakatDayak temyata juga diba,rengi dengan pelcstarian hutan. Hal ini patut diingat karenamasayarakatpibumi sudalr melakukannya dari generasi ke gcnrasi. DavidBo)ce, konsultanpertanjandari Australia percayabahwa sebenarnyapenduduk pribumi merupakan korban utama dari adanya proyek Lehutananpem€rintah ini. Sedangkanlembaga swadaya masyarakat menyalahkanperusahaanperkebunandan perkalaran scbagaisunber uta a kerusakan hutan. Mcreka percayabahwa api barasal dari pembersihanlahan dengan pembakaran unnrk kepenlingan perkebunanminyak sawit (lCE CaseSstudics94. Kitikan pemerintah telah neningkatkan solidaritasdi kalangan masyarakatDayak s€bagaikelompok yang tcrmarjinalisasj. Argumentasi kebijakan bahwa menunjukan kehutanan pemerintahan Orde Baru Suharto nengeksploitasi sumber daya alam di KalimantanBarattanpamempertimbangkan keberadaan penduduk pribumi yang hidupnya sangatbergantungpada hutan. Berdasarkankeempatisu diatassebagai argumentasi,bisa .{isimpulkanbahwa rqim Orde Baru secarapolitjs dan kultural telah Drenggunakankonsep SAITA sebagaibagjan strateginya untuk memPertahankan kekuasaandi lJropinsi Kalimantan Baral Konsep tersebut disebarluaskan melalui beragam kebijakan politik atas nama pembangunan nasional. Kebijakan pelnl]rintah untuk tetap mengirimkan 10
transmigrandad pulau Maclurakepropnlsl Kalimantan Barat dan antisipasi yang lamban atas pccahnya kerusuhan menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah Orde Baru sungguh-sung$h ingin menghentikan kekerasan etnis yang terjadi. Dengan membiarkan kekerasan te4adi, sangat mungkin pemeintah ingin agar penduduk pribumi mengalihkan perhatian pada isu kerusuhan daripada eksploitasi pemerintah atas sumber daya alanl. Sementarakonflik antarasuku Dayak .Ian Madura dapat dicermati sebagaiupaya masyarakatpribunri melawan penindasan yang dilakukan oleh pemcrintah pusat. Warga Madura nenjadi sasarankarena dianggap scbagai representasi dari penerintah pusat baik melalui progra transmigrasi, penggunaan tenaga warga Madura pada perusahaanperusahaanyang berbasisdi Jakata dan rendahnya upaya pemcdntah urltul memberikan pernahaman terhadap warga p€rdatang (suku Madura) akan pentingnya m€njunjung tinggi adat istiadat masyarakatdaerah tujuan dan menghilangkankebiasaankekerasan(carok) yang menjadi ciri khas warga Madura. Sehingga konflik yang tcrjadi lebih t€pat dikatakan kekerasan ctnis daripada kerusulan ehis karena konflik teiadi bukan karenafaltor ehisitas hpi lebih karenafaktor kebijalan politik ekononj Ordc Baru yang meliba&an isu SARA didalamnya. Kesimpulan D€ngan demikian, kekerasanctnis atau kekcrasanbernuansaSARA yang teiadi di Kali antan Barat dan Indonesia pada umunnya selamapemerintahanOrde Baru dan setelahnya,tidak s€lalu berhubungan dengan isu ernisitas.Scbaliknya hal ini justru berkorelasi dengan hubungan kekuasaan ekonomidan politik. Dominasinegarayang berlebihan atas satu kelompok etris tertentu tanpa mempertimbangkan dan m€ngakui keberadaan kelompok ehris tersebut secara €konomi, politik dan kultural memb€rikan Vollne 10, Nomor 1, Marel 2006
*kt/tsm
Etnis di Kabnantan ....
IDRD, 1$8, Are the Dayakon thL Way to Er munculnya ketegangan.Kelompok migran bail tr,chio' ?lonline]. Available at b$pfl \ladura yang didukung dengan sangat /www.gn.apc.orq/davakologv/ oleh pemerintah akhimya dianggap sebagai August 311 11.hhl 12001, ancaman dan repres€ntasikekuasaan dominan, yakni negard. Kekerasanantar Klede& Ignas,2001,Menulis Politik: Indonelelompok etnis yanS athtunya te4adi tidak sia Sebagai Utopia, Penerbit buku seharusnya dilihat dalam konteks konflik Kompas:Jakarta. antar etnjs, namun sebagaip€rlawanan atns dominasi politik dan ekonomi yang telah Krisn murdri Indra 2002,Kerus ha , Stisma menekanpenduduk gibumi, suku Dayal. SARA,ddnPartar,lonline]. Available aL httD:/ / w w.bubu.com/ LamDus/ Daftar Pustaka Bedta Buana, KrsahMdngkokMeruh dtn Or [2002, D€cember is!i9E4p!!$@ 201 an8 Daydk yang Tefinnpit, 6 Febtluaty 1997. Mukhan, Abdul M.ulr.'I, 2002, Etika Kebangsian Dalam Pluralitas Sosi,'l Davidsor! JamieS.,2003,'The Politics of VioD M Keagamaan, lence on an lndonesian Periphery', lornj'j.el. Available at: httprl J{]{]{.qi!!e!.!9.!U irch I onrr.al, V ol. South EastAsiaRese index.htrn [2002,December 20] 11No.-1. HRW Report Vol.9 No- L0,7997,Com unal Viobncein WestKliinintm, lonli'r.el. Availablq htto:/ /wl^'w.hrw.orq/re-
Sudagun& Hendro Suroyo, 2001, Mengurai PsrlrkiridnElnit Institut Studi Arus lnformasi: Jakarta.
06.htn [2001,S€ptember3]
The JakartaPosl ?tnl'e7EstatrsThreah Nah. ral Forest,lo od.abet 7997.
pe!:EJ-1992J-v!2!/E! !se9z-4:
ICE Case Studies, Ethnic Conflict In Kalimantan, lonline]. Available at: http: / / www.american. edu / Droiects/ mandala /TED/ ice/ kaliman.htm [2001,S€ptember4] ICG AsiaReportNo. 19,2{n1,Comn ruMolence i lnilonesia: Lessonsfrolt| Kdlima tan, Ionlinel. Availabl€: http: / /www.crjsisweb.org [2001, October 5l IDP ProjectDocument Ethrric Violincein West Kalirunta Has CausedMassi,eDestructiontaProperties, lo^linel. A\tartrhttot / / able
www. db. i dpprqi€qLlr_8:lsile!-l
I d p!---j-s.6s.6.b-altz-4 618b2s 1255970004fa4cd?OpenDocument [2001,September4 ', olue
10 Nmo.
1, Maret 2006
.11
