PBB DI INDONESIA Maret 2014

Maret 2014

PBB DI INDONESIA

Mendokumentasikan Penderitaan Kaum Rohingya Tanpa Kewarganegaraan Foto: Greg Constantine, “Exiled to Nowhere”, 2013

EDISI INI: Pelayanan Kesehatan Universal Indonesia Deforestasi: dapatkah tujuan 2020 terlaksana? Krisis Pendidikan Global: Indonesia berhasil melalui badai? Pulse Lab Jakarta: Big Data for Development

Jakarta - Semenjak fotografer asal Amerika Serikat, Greg Constantine pertama kali memulai proyek yang kemudian menjadi Nowhere People delapan tahun yang lalu, dia telah mendokumentasikan secara visual penderitaan sedikitnya dua belas kelompok tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia, termasuk di Sabah (Malaysia), Sri Lanka, Nepal, dan Ukraina

Kantor UNHCR di Indonesia mempromosikan pameran Exiled to Nowhere di Jakarta, yang dibuka pada 6 Februari di Galeri Cemara 6 di Jakarta.

Pamerannya yang terbaru, Exiled to Nowhere berfokus kepada penderitaan kaum Rohingya Myanmar, kelompok minoritas muslim yang kehilangan kewarganegaraannya. Pameran ini mengeksplorasi dampak dari tak berkewarganegaraan terhadap mereka, dan perjuangan mereka setelah kekerasan pada tahun 2012.

"Pameran ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia supaya mereka dapat memiliki pemahaman mendalam mengapa orang-orang ini meninggalkan tempat asal mereka dan alasan mengapa sebagian dari mereka kini bermukim di Indonesia," ujar Kevin Pospos, staf UNHCR yang hadir dalam malam pembukaan.

Situasi ini telah menarik perhatian badan PBB untuk urusan pengungsi, UNHCR, yang berkomitmen untuk "meningkatkan pemahaman nasional dan pengakuan terhadap orang-orang tak berkewarganegaraan di Myanmar dan mempromosikan upaya-upaya untuk menghindari dan mengurangi jumlah orang dalam situasi ini."

Penderitaan kaum Rohingya ini menarik perhatian opini publik di Indonesia semenjak merebaknya kekerasan dan penganiayaan dimulai, bersamaan dengan surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Myanmar Thein Sein yang mendesak untuk segera menemukan resolusi dari konflik ini.

1

Ada sekitar 1,400 pengungsi Rohingya di Indonesia yang ditempatkan di negara ketiga atau menunggu keputusan atas permintaan suaka mereka dari pemerintah.

PBB DI INDONESIA Maret 2014

“Ini adalah masalah regional, Indonesia merupakan kekuatan besar di kawasan, Indonesia dapat membantu mengatur kerangka kerja untuk melindungi orang-orang ini." Greg Constantine, fotografer

Indonesia memainkan peran aktif dalam mendukung Myanmar dan mendorong transisi dari pemerintahan diktator ke pemerintahan yang demokratis. Beberapa pengamat percaya bahwa Indonesia dapat menggunakan pengaruhnya untuk memberi perlindungan yang lebih besar bagi kaum Rohingya. "Saya merasa sangat terhormat pameran ini bisa diadakan di sini," kata Constantine, berbicara mengenai pentingnya mengadakan pameran ini di Jakarta. "Bagi kebanyakan orang di dunia, orang-orang ini tidak terlihat. Mereka tidak dianggap," ujarnya. Kaum Rohingya tidak memiliki akses ke berkas-berkas kewarganegaraan, mereka harus meminta izin khusus dan membayar biaya khusus untuk menikah dan memiliki anak serta seringkali menjadi korban dari penyitaan tanah dan penggusuran paksa. "Saya adalah seorang fotografer, namun proses dari fotografi itu tidak semata-mata menjadi prioritas saya. Melainkan 'apa yang dapat fotografi lakukan? Apa yang dapat kita capai?'", kata Constantine. Salah satu tujuan utama rangkaian pameran ini adalah agar para organisasi lokal dan internasional dapat menggunakan Foto oleh Greg Constantine Exiled to Nowhere 2013

2

pameran ini sebagai acuan bagi program-program lainnya," ujarnya lagi. Banyak kelompok pembela hak sipil dan LSM menggunakan Exiled to Nowhere untuk tujuan ini, terlebih dengan diskusi panel yang diadakan di galeri dan di universitas-universitas untuk memberikan berbagai ide dan strategi baru. Constantine berharap diskusi ini nantinya tidak hanya berpusat pada kaum Rohingya saja melainkan pada isu-isu statelessness yang lebih luas dan hak berkewarganegaraan. "Saya melihat proyek ini dapat menjadi sesuatu yang membangun pandangan kritis dalam melihat bagaimana masyarakat diatur dan dikelola saat ini, serta seberapa besar kekuatan suatu negara dalam menentukan siapa saja yang memiliki hak dan siapa yang tidak. Bagaimana kita dapat mendefinisikan hak asasi manusia sekarang ini ketika pemberi hak tersebut adalah negara?" katanya. "Responnya sejauh ini sangat baik," ujar Constantine mengenai pameran tersebut, yang juga telah diadakan di London, Canberra, Washington DC dan Parlemen Eropa di Brussels sebelum diadakan di Jakarta.


UNFPA & Angsamerah: Kerja Sama Baru Dalam Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Menyebarluaskan Pelayanan Kesehatan Universal

Jakarta - Meskipun terdapat pergeseran sikap yang lebih liberal dalam menangani masalah seksualitas diantara kaum muda Indonesia, persepsi tradisional dan stereotip usang mengenai kaum muda yang aktif secara seksual masih besar dan tak tertandingi. Ini menghasilkan lingkungan yang beresiko untuk mengabaikan bahaya dan menyembunyikan perilaku mereka, kata para ahli. Tahun ini menandakan dimulainya kerja sama baru di Indonesia antara UN Population Fund (UNFPA) dan Yayasan Angsamerah untuk menerapkan suatu model layanan kesehatan reproduksi oleh sektor swasta untuk kaum muda di Yogyakarta. Untuk dapat melibatkan sektor swasta (sektor layanan kesehatan swasta) dalam menyediakan layanan kesehatan untuk kaum muda secara efektif, pendekatan waralaba sosial (social franchising) akan diterapkan. Selain itu, Angsamerah juga mengoperasikan dua klinik di Jakarta; klinik model Angsamerah di Menteng, yang didanai sendiri oleh Angsamerah, dalam menyediakan layanan kesehatan reproduksi oleh dokter umum; dan Klinik Yayasan Angsamerah di daerah Blok M Jakarta, yang berfokus untuk menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi rendah biaya bagi mereka yang membutuhkan. Lembaga ini juga menyajikan penelitian, asistensi teknis dan pelatihan kepada klinik-kinik lain, badan pemerintah, dan LSM di seluruh Indonesia, termasuk Yayasan Inter Medika, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Australasian Society for HIV Medicine. Angsamerah didirikan pleh Dr. Nurlan Silitonga pada tahun 2007. Dr. Nurlan melihat adanya jarak yang besar dalam kualitas sistem pelayanan yang tersedia bagi penderita HIV dan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS). Dia mengembangkan klinik pertamanya dari tingkatan bawah, tetapi tidak berhenti disana. "Tujuan pribadi saya adalah untuk membuat institusi, visi saya adalah untuk meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia dan juga untuk memberikan pelayanan yang ramah dan penanganan berkualitas untuk kesehatan seksual dan reproduksi. Klinik-klinik ini hanyalah salah satu cara saja"

Dokter dan suster sedang merawat penderita malaria Foto oleh ©IRIN Jakarta - Meskipun informasi telah disebarkan, masyarakat masih mencari jawaban terkait dengan dikeluarkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sistem Pelayanan Kesehatan Universal terbaru di Indonesia. Meskipun program ini masih dini, menurut situs Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), lebih dari 80 juta penduduk Indonesia telah terdaftar. Pemerintah berharap paling tidak sebanyak 220 juta orang dapat terdaftar di dalam sistem pada tahun 2019. JKN akan menyediakan akses untuk seluruh masyarakat Indonesia ke pelayanan kesehatan dasar dan memastikan tidak ada masyarakat termiskin sekalipun yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah akan menanggung biaya bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya bulanan. Keuntungannya sudah jelas, namun bukan berarti program ini tidak memiliki masalah. Saat ini terdapat 1,700 rumah sakit di seluruh Indonesia yang sudah siap untuk mulai menjalankan program ini. 600 rumah sakit baik rumah sakit umum maupun swasta masih belum terdaftar. Namun Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, mengindikasikan bahwa negosiasi masih berlangsung dan jumlah rumah sakit yang berpartisipasi dalam program ini akan terus bertambah. United Nations Development Programme (UNDP) dan Kementerian Kesehatan bersama-sama turut serta dalam kemitraan strategis dalam pengembangan JKN, kerja sama ini akan terus berlanjut hingga sistem ini dimplementasikan.

3

UNDP baru-baru ini juga menyediakan komunikasi dan dukungan jangkuan untuk peluncuran JKN ini. Evaluasi terbaru dari program penjangkauan pemerintah yang dilakukan oleh Sigma Research menemukan bahwa lebih dari 80 persen target peserta JKN senang dengan adanya program ini, namun masih banyak orang yang bingung tentang hal-hal spesifik. Responden yang telah diwawancarai baik yang tidak mendapatkan subsidi biaya maupun yang mendapatkan subsidi biaya mengatakan mereka membutuhkan informasi yang lebih jelas. Responden yang mayoritas berusia 18 sampai 65 tahun ini memandang JKN sebagai program menguntungkan yang memberikan akses yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimanapun, banyak orang yang bingung mengenai cara untuk menerima JKN, biaya-biaya yang terlibat, dan luasnya cakupan dari JKN. Hal ini berbeda dengan para pemangku kepentingan seperti rumah sakit dan puskesmas yang memiliki pengetahuan lebih luas mengenai program tersebut karena terkait dengan pekerjaan mereka. Seluruh pemangku kepentingan tersebut melaporkan bahwa mereka 100% bersedia untuk membantu menyebarkan informasi penting mengenai JKN ke masyarakat luas, selama mereka diberi penjelasan sebelumnya mengenai teknis prosedur dan ekspektasi.


Indikator Pembangunan Manusia di Gorontalo Meningkat Gorontalo, Sulawesi - Gorontalo telah memperlihatkan peningkatan ranking pada hampir semua kunci utama Indikator Pembangunan Manusia (HDI) sejak terpilih menjadi salah satu dari 3 provinsi pilot, bersama Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Timur, untuk skema Dr. Nurlan Silitonga, pendiri Desa Siaga. Provinsi-provinsi ini terpilih Angsamerah Institution & karena nilai yang rendah dalam Indeks Foundation Pembangunan Manusia pada tahun Dr. Nurlan dan koleganya sangat 2007, sebuah statistik gabungan dari terbuka dan mudah diakses juga harapan hidup, edukasi, dan bekerja sebagai konsultan untuk penghasilan. Bagian dari Program proyek-proyek NGO yang Penguatan Pemerintahan Provinsi memastikan visi Indonesia yang (PGSP), Desa Siaga merupakan kerja lebih sehat dapat tercapai sama antara UNDP dengan Pemerintah Proyek terbaru -- yang bersamaan Provinsi yang mendukung pemerintah dengan program USAID SUM II dan lokal untuk memberikan pelayanan Yayasan Inter Medika -- menyajikan Konseling dan Tes HIV (HCT) gratis kesehatan pada tingkat provinsi.

Penggunaan Peta Kesehatan Desa akan dimonitor oleh Dinas Kesehatan Pohuwato, dan nantinya akan digunakan sebagai kebijakan di tingkat kabupaten. Hasil sementara terlihat menjamin, kata Rama Tobuhu, 47 tahun, seorang kader kesehatan di Gorontalo. “Sekarang, pelayanan kesehatan mudah untuk diakses di Puskesmas secara gratis dan layanannya cukup efisien,” katanya. Ia

dan tes STI untuk masyarakat di Jakarta selama Festival Film Q! di Jakarta.

Manajer Proyek PGSP Mellyana Frederika mengatakan bahwa Desa Siaga telah berperan penting untuk Lebih dari 140 orang telah mengakses pelayanan HCT, dan 31 meningkatkan standar pelayanan kesehatan dengan memetakan kondisi orang diantaranya positif HIV, atau sekitar 23% dari yang mengikuti tes kesehatan pada tingkat desa. Peta tersebut. Semua yang positif HIV Kesehatan Desa, yang menyediakan tersebut mendapat konseling informasi mengenai kondisi kesehatan profesional dan penwaran untuk tes setiap rumah tangga di Gorontalo dan perawatan CD4 di klinik. kabupaten Pohuwato, memberikan "Masyarakat seharusnya administrator lokal alat penting untuk mendapatkan kebebasan dalam mengalokasikan sumber daya dimana memilih dan mengekspresikan mereka dapat membuat perubahan seksualitasnya. Kita harus dalam kehidupan masyarakat. melibatkan mereka, mengedukasi, dan memberikan kepercayaan diri akan kesehatan seksual dan reproduksi mereka, sehingga membuat pelayanan kesehatan tersebut lebih mudah diakses," kata Dr. Nurlan.

Pekerja kesehatan bekerja di Gorantalo Pukesmas ©UNDP

senang dengan peningkatan pelayanan kesehatan di desanya -- termasuk malnutrisi, malaria, dan kebersihan lingkungan yang buruk -- di mana kebanyakan masalah berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak.

Norwegia akan terus mendanai kerja UNODC bersama badan pemerintah dan kelompok masyarakat untuk memperkuat penegakan hukum bagi kejahatan hutan (demi mendukung implementasi REDD++) dan melawan korupsi. Pengumuman ini dibuat pada akhir 2013 pada Hari Anti-Korupsi.

Sambil terus optimis, meskipun begitu ia tahu sikap masyarakat terhadap seksualitas dan kesehatan reproduksi tidak akan berubah seketika dalam satu malam, "Kami butuh strategistrategi baru," ujar Dr. Nurlan.

BERGANDENGAN TANGAN: Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK, Stig Traavik, Duta Besar Norwegia dan Troels Vester, UNODC Country Manager

Global Pulse Mengembangkan Tim di Jakarta Jakarta - Derval Usher baru saja bergabung dengan kantor UN Resident Coordinator sebagai Advisor Global Pulse, mendukung pekerjaan Pulse Lab di Jakarta. Derval sebelumnya berkerja sebagai konsultan untuk WFP dan Mercy Corps, juga bekerja dengan Komisi Eropa dan Kamar Dagang Eropa di Jakarta.

4

PBB DI IINDONESIA Maret 2014

Big Data For Development di Indonesia tweet yang berhubungan dengan harga pangan dan BBM dalam periode dua tahun. Hasilnya membuktikan bahwa terdapat korelasi yang jelas antara percakapan menyangkut harga pangan dan BBM, statistik resmi Indeks Harga Konsumen (CPI) menyangkut inflasi dan fluktuasi harga komoditas pangan global, seperti kedelai.

Jakarta - Big Data For Development Indonesia atau BD4D adalah sebuah konsep pintar yang menggunakan data yang dihasilkan oleh masyarakat secara online untuk membantu pemerintah dan LSM menentukan apa yang paling dibutuhkan masyarakat, dan di mana mereka paling membutuhkan. Di sinilah Pulse Lab Jakarta berperan. Daripada berfungsi sebagai fasilitas riset yang berdiri sendiri, Pulse Lab Jakarta memiliki tujuan utama untuk bekerja sama dengan cabang-cabang PBB lainnya dan Pemerintah Indonesia untuk membantu menemukan jawaban atas pembangunan yang mereka cari. “Pada dasarnya, rekan kerja potensial datang pada kami dengan pernyataan masalah, lalu bersama-sama kami memeriksa bagaimana informasi digital secara real-time dapat membantu memberikan wawasan baru bagi mereka,” kata Derval Usher, Global Pulse Advisor di Pulse Lab Jakarta. “Ini bukan hanya sebuah program, tetapi merupakan sebuah tes -menganjurkan pertanyaan, menjembatani orang-orang dari latar belakang yang berbeda meneliti isu,” kata Tanti Liesman, Koordinator Kemitraan Nasional. Menggunakan data yang dianonimisasi yang diperoleh dari media sosial dan jejak digital lainnya, Pulse Lab membantu

memantau kekhawatiran masyarakat secara real-time untuk memetakan persepsi publik atas isu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat: misalnya meningkatnya harga pangan, atau imunisasi kesehatan, atau keamanan sosial dasar.

Juga ditemukan bahwa ada hubungan signifikan antara potensi kenaikan harga BBM dan harga pangan, menunjukkan bahwa harga BBM langsung mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap ketahanan pangan.

Tidak serupa dengan survei tradisional, menganalisa percakapan media sosial Menurut temuan penelitian di tahun memungkinkan pembuat kebijakan 2011-2013 mengenai kekhawatiran untuk melihat secara real-time publik menyangkut inflasi dan persepsi dan pengaruh dari kerawanan pangan, percakapan kebijakan yang diajukan -- dalam media sosial secara mengejutkan hal ini kekhawatiran publik ternyata merupakan indikator yang menyangkut pangan dan stress dapat diandalkan mengenai apa pangan dalam rumah tangga. yang sebenarnya masyarakat alami Dengan menyaring data lebih jauh di kehidupannya. dan memasukkan geolokasi, pembangunan peta secara realMenjaring Tweet Masyarakat time dari harga pangan dan stress Indonesia Untuk Memahami Krisis pangan akan memungkinkan, Harga Pangan akan segera dirilis menyediakan informasi penting secara publik. Penelitian ini kepada area yang paling rawan dilakukan dengan bantuan dari dan makanan pokok apa yang Badan Perencanaan Pembangunan paling dibutuhkan. Nasional (BAPPENAS) dan World Food Program (WFP) dalam upaya Tim Global Pulse saat ini sedang untuk mengukur sentimen publik bekerja dengan BAPPENAS, World menyangkut ketahanan pangan Health Organization (WHO), dan dan menentukan faktor apa saja UNICEF untuk memahami persepsi yang mempengaruhi persepsi orang tua mengenai imunisasi dan tersebut. pengaruh dari kampanye advokasi sosial. Mereka juga memiliki proyek Laporan tersebut menggunakan yang sedang berlangsung dengan klasifikasi algoritma untuk ILO mengenai diskriminasi dalam mengumpulkan dan menganalisa tempat kerja dan memiliki sasaran tweet yang berhubungan dengan untuk menekuni proyek yang harga pangan dan bahan bakar terkait dengan deteksi wabah minyak (BBM) serta penyakit menular secara real-time. mengategorikannya sebagai positif, negatif, ragu, atau netral. Kemungkinan penelitian di bidang Percakapan dalam media sosial itu ini dibatasi oleh pertanyaanbermanfaat karena Pulse Lab pertanyaan yang ingin ditanyakan Jakarta mengkaji sekitar 100,000 pembuat kebijakan dan pekerja

5


bidang pembangunan, dan juga dapat dipergunakan untuk organisasi dan pemerintah yang beroperasi dalam ekonomi berpendapatan tinggi. “Global Pulse mengeskplorasi ide tren perilaku berbahaya seperti merokok, minuman beralkohol, makanan yang sebabkan obesitas dapat dipantau melalui data media

sosial dan data search engine yang dianonimisasi,” kata Usher. BD4D merupakan data yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan pintar -- ilmu sosial yang sedang berkembang dengan lab pertama di Indonesia. Informasi mengenai Pulse Lab Jakarta dan aktivitasnya, silakan

hubungi Derval Usher di [email protected] atau Tanti Liesman di [email protected]

“Kemungkinan untuk riset dibatasi oleh pertanyaanpertanyaan dari pembuat kebijakan yang ingin ditanyakan” -Pulse Lab Jakarta

UNHCR: Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Internasional dan Hukum Islam Kiri ke kanan: Ketua Delegasi ICRC Indonesia, Andrew Bartles-Smith, Perwakilan UNHCR untuk Indonesia Manuel Jordao, dan Assistant Protection Officer UNHCR Nurul Rochayati di UIN “International Seminar on the practice of Islamic Law in the Modern World”

Jakarta - Pencarian suaka dan pengungsian selalu menjadi topik penting dalam sejarah Islam. Sejak awal, hukum Islam telah memberi perhatian terhadap masalah suaka dan melindungi jati diri, harga diri, dan kehormatan para pencari suaka (al mustamin). Kewajiban moral masyarakat selalu termasuk dalam respon kemanusiaan kepada pencari suaka. Dalam Hukum Islam, ekstradisi al mustamin dilarang dengan tegas. Ini adalah prinsip yang sama yang dikenal dalam hukum internasional dengan sebutan “non-refoulment” -- prinsip dasar yang mengatur perlakuan terhadap pengungsi. Isu ini didiskusikan dalam “International Seminar on the practice of Islamic Law in the Modern World” yang diadakan baru-baru ini di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Fakultas Syariah dan Hukum, dengan partisipasi dari Perwakilan UNHCR untuk Indonesia, Manuel Jordao. Seminar tersebut menghasilkan banyak pertukaran ide, dimana Jordao menegaskan bahwa hubungan fundamental antara hukum Islam tradisional dan prinsip internasional terhadap perlindungan pengungsi saat ini menjadi sangat penting karena dunia menghadapi peningkatan jumlah pencari suaka dan pengungsi, karena kebanyakan yang mencari perlindungan dari UNHCR di Indonesia berasal dari komunitas Muslim di negara lain.

6


Krisis Pendidikan Global

Apakah Indonesia berhasil melalui badai? Program Pelatihan Disiplin Positif adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghentikan kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan di Papua. Pelatihan termasuk membantu guru sekolah mempelajari keterampilan dalam disiplin positif sebagai alternatif dari hukuman fisik. ©UNICEF Indonesia/2013/Esteve

Jakarta - Kebijakan pendidikan dan penyampaian yang buruk menghabiskan biaya pemerintah sebanyak US$129 juta per tahun dan satu dari empat anak muda di negara miskin tidak dapat membaca sebagian atau bahkan sebuah kalimat. Statistik suram ini terungkap dalam Laporan Pemantauan Global Pendidikan untuk Semua (EFA) barubaru ini. Direktur Laporan Pemantauan Global EFA, Pauline Rose mengatakan bahwa tingginya angka tuna aksara pada anakanak dan kaum muda menunjukkan perlunya tindakan segera. “Apa gunanya pendidikan apabila anak-anak keluar setelah sekolah bertahun-tahun tanpa keterampilan yang mereka butuhkan?” kata Rose. Melatih guru yang baik adalah kunci untuk membalikkan efek dari krisis ini. Laporan tersebut juga menyoroti kekerasan berbasis gender sebagai rintangan utama bagi penyediaan pendidikan berkualitas.

bulan November tahun lalu dan diikuti oleh 28 guru dari seluruh wilayah Papua. Program tersebut membantu para guru untuk mengembangkan program disiplin bersama-sama dengan murid mereka, membuat peraturan positif dan ekspektasi perilaku. Pendekatan ini mendorong anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan belajar, di mana guru tidak dipandang sebagai musuh tetapi mentor yang dipercaya. “Murid-murid biasanya takut dengan saya” ingat Naki Sogho, salah satu partisipan program ini. “Ketika saya berbicara, mereka menjadi sangat tegang. Sekarang mereka terlihat menikmati kelas saya.”

Dalam rangka membantu para guru mendapatkan keterampilan yang mereka butuhkan, UNICEF bekerja sama dengan para ahli pendidikan dan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Program Disiplin Positif.

Pada level global, pemerintah perlu fokus tidak hanya untuk menyediakan guru-guru dalam jumlah tertentu, tetapi juga menjamin bahwa mereka diberikan pelatihan yang relevan dan menugaskan mereka ke area yang paling membutuhkan. “Kita membutuhkan 5,2 juta guru untuk direkrut pada tahun 2015, dan kita perlu memberikan hak anak atas pendidikan yang universal, bebas,, dan berkualitas,” kata Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova.

Program tersebut diperkenalkan di Papua pada akhir tahun 2012 dan menyoroti pentingnya bagi guru untuk menahan diri dari memilih metode hukuman fisik untuk mendisiplinkan anak-anak di dalam kelas.

Masalah yang dihadapi pendidikan tidak terbatas pada negara berpendapatan rendah atau menengah. Negaranegara berpendapatan tinggi juga gagal memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak mudanya.

Program tersebut melengkapi para guru dengan cara-cara baru untuk mengatasi masalah yang muncul dan menanamkan kepercayaan kepada siswa, yang memungkinkan mereka untuk beraksi secara akademis. Pelatihan ini dilakukan di Jayapura pada minggu ketiga

Di New Zealand hanya dua pertiga anak-anak dari latar belakang berpendapatan rendah yang meraih nilai standar mínimum. Di Perancis, kurang dari 60 persen anak-anak imigran mencapai tolak ukur dalam membaca, mengilustrasikan bahwa kekayaan suatu negara tidak selalu menjamin pendidikan yang berkualitas.

7


Bappenas & PBB Menetapkan Tujuan Tahun 2020 Bappenas dan UN Country Team memulai tahun dengan forum pertama tentang kerja sama pembangunan di bulan Januari. Diskusi tersebut membahas akses layanan sosial, mata pencaharian yang berkelanjutan, tata kelola, pengurangan resiko bencana, dan perubahan iklim -- dengan tujuan untuk merencanakan siklus kerja sama pembangunan berikutnya.

Perdagangan Emisi meningkatkan kebutuhan untuk Menyelamatkan Hutan

sementara pemerintah berkontribusi sekitar US$ 1,1 miliar untuk menghentikan deforestasi, biaya ekonomi bagi masyarakat dapat diperkirakan sekitar US$ 135 miliar. “Ini bukanlah perbandingan yang seimbang,” kata Mitchell.

Jakarta - Potensi permintaan emisi karbon saat ini sangat kecil yaitu 253 metrik ton, hanya 3% dari total emisi karbon global. Untuk secara efektif mencapai tujuan target 50% penurunan deforestasi global pada tahun 2020 permintaan ini harus mencapai 9900 metrik ton, menurut seorang partisipan dalam Interim Forest Finance Workshop yang diadakan oleh UNORCID.

Laporan yang dikeluarkan oleh Proyek Interim Forest Finance (IFF) menyoroti berbagai dana dan mekanisme berbeda yang dapat membentuk kerangka kerja untuk intervensi strategi deforestasi. Hal ini termasuk dana dengan skala yang lebih besar dari pemerintahpemerintah dan juga insentif yang ditargetkan pada sektor swasta dan negara-negara hutan -- seperti pembayaran yang ditawarkan pada saat penyampaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi REDD+ oleh negara-negara hutan dan kemitraan investasi swasta atau publik dalam REDD+ melalui penggunaan Perjanjian Pembelian Reduksi Emisi (ERPAs).

Berfokus pada sisi permintaan emisi karbon dan mencari jalan untuk memberi insentif perdagangan emisi merupakan tujuan dari lokakarya ini yang dihadiri oleh para ahli dari Global Canopy Program, Amazon Environmental Research Institute (IPAM), Fauna & Flora International, UNORCID, dan UNEP. “Bumi tidak akan merespon pada perubahan sebesar 3%,” kata Duta UNEP Pavan Sukhdev, menambahkan bahwa acara tersebut diselenggarakan dengan maksud menantang ide-ide yang terbentuk mengenai isu deforestasi. Sukhdev menyarankan perlunya untuk mengalihkan pembicaraan dari masalah finansial tradisional dengan membangun dialog baru berdasarkan hak dan kewajiban yang membuat perusahaan mengungkapkan ukuran total emisinya dalam dolar dan sen kepada masyarakat. “Dari pengungkapan tersebut muncul kesadaran publik, dan dari kesadaran publik terdapat permintaan,” prediksinya. Direktur Eksekutif Global Canopy Program, Andrew Mitchell, menekankan pentingnya mendapatkan pasar ekuitas terlibat skema REDD+. Menyoroti bahwa

8


Kalendar UN

MARET 1 " Konferensi Kerja Sama Antarnegara Asia Tenggara "untuk Pembangunan " Palestina 2014 (CEAPAD II), di Jakarta dengan partisipasi Komisaris " Jenderal UNRWA Awal Maret " Dialog Pertahanan Internasional Jakarta (JIDD) ke-4 4" Peluncuran Laporan Tahunan International Narcotics Control Board 16 " Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise 20 " Hari Kebahagiaan Internasional 21 " Hari Internasional untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial 21" Latihan Bantuan Kemanusiaan ASEAN+8 di Batam, Riau 22" Hari Air Sedunia 24" Hari Tuberkulosis Sedunia APRIL 4" Hari Internasional untuk Kesadaran Ranjau Darat dan Bantuan dalam " Tindakan 6" Hari Internasional Olahraga untuk Pembangunan dan Perdamaian 7" Hari Kesehatan Sedunia; Hari Memperingati Korban Genosida " Rwanda 9" Pemilu Legislatif di Indonesia 16" Dialog Nasional Tentang Pekerja Rumah Tangga, ILO 25 " Hari Malaria Sedunia MEI 3" 21" 29" 31"

Hari Kebebasan Pers Dunia Hari Keberagaman Budaya untuk Dialog dan Pembangunan Hari Internasional untuk Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Hari Tanpa Tembakau Sedunia

JUNI 5" 20" 23" 26" "

Hari Lingkungan Hidup Sedunia Hari Pengungsi Sedunia Hari Pelayanan Publik PBB Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Obat dan Perdagangan Gelap; Peluncuran Laporan Narkoba Dunia

TAHUKAH KAMU? WFP membeli lebih dari US$ 210 juta komoditas dari Indonesia selama periode 2010-2013 demi mendukung komunitas rawan nutrisi di Asia dan Afrika -- menjadikan Indonesia sebagai pemasok kedua terbesar dalam jumlah dolar kepada WFP di seluruh dunia!

Pandangan-pandangan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan resmi atau kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Informasi dalam dokumen ini dapat direproduksi secara bebas. PBB DI INDONESIA diterbitkan elektronik oleh United Nations Information Centre, Jakarta. e-mail: [email protected]

9

PBB DI INDONESIA Maret 2014

Recommend Documents