Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Nagari Pesisir Tangguh (RPDP) Nagari Pasia Pelangai. Rencana Pengembangan Nagari Pesisir merupakan rencana yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari). Dalam penyusunannya Rencana Pengembangan Nagari Pesisir Tangguh mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Nagari. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu adanya upaya mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Hal tersebut dalat dilakukan mulai dengan lingkup wilayah terkecil, yaitu Nagari yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Nagari Pesisir. Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembagunan yang ada di Nagari kami, yakni yang dimulai dengan sosialisi, pembentukan tim penyusun, pengkajian keadaan Nagari dengan metode P3MD, penyusunan draf, pembahasan draf dan legitimasi terhadap dokumen RPDP
Nagari Sungai Pasia Pelangai, serta penguatan
ii
kelembagaan di tingkat Nagari, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Nagari, lembaga setingkat Nagari, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan terhadap hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan karena telah dilegalisasi melalui
Peraturan Nagari untuk menjadi acuan pelaksanaan
pembangunan di tingkat Nagari. Terimakasih kasih kami ucapkan kepada perangkat Nagari, lembaga setingkat Nagari dan elemen masyarakat, serta Fasilitator dan Assisten Rencana Pengembangan Nagari Pesisir Tangguh, Kordinator Tenaga Pendamping dan Pendamping yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen ini, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan RPDP Nagari yang akan datang.
Pasia Pelangai, September 2012
Tim Penyusun
iii
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang
Bab 2
Bab 3
Bab 4 Bab 5
Bab 6
1.2
Sejarah Nagari
1.3
Dasar Hukum
1.4 Pengertian 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Ruang Lingkup Gambaran Umum wilayah 2.1 Deskripsi Umum 2.1.1 Letak Geografis dan Administrasi 2.1.2 Topografi dan Penggunaan Lahan 2.1.3 Sosial Ekonomi 2.2 Dampak Perubahan Iklim di Nagari Pasia Pelangai 2.3 Permasalahan Metode Penyusunan Rencana Pengembangan Nagari Pasia Pelangai 2012 – 2016 3.1 Kerangka Perencanaan 3.2 Fokus 3.3 Pendekatan 3.4 Unit Analisis 3.5 Alur Proses Keterkaitan Dengan Rencana Lain Rencana Pengembangan Nagari Pasia Pelangai 5.1 Fokus 5.2 Spirit Perencanaan 5.3 Perencanaan Pengembangan Nagari Pasia Pelangai 5.3.1 Perencanaan Program Bina Manusia 5.3.2 Perencanaan Program Bina Usaha dan Sumbernya 5.3.3 Perencanaan Program Bina Lingkungan dan Infrastruktur 5.3.4 Perencanaan Program Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Pemantauan dan Evaluasi 6.1 Konsep dan Definisi Pemantauan dan Evaluasi 6.2 Rantai Pemantauan dan Evaluasi 1
6.3 6.4
Pengukuran Kinerja Evaluasi Substansi Rencana Pengembangan Pasia Pelangai 2012 - 2016 Lampiran – lampiran
Bab 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pertengahan tahun 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis program Pengembangan Nagari Pesisir Tangguh yang disingkat PDPT yang didasarkan atas realitas persoalan yang dihadapi Nagari Nagari pesisir di Indonesia, yakni: (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir. Tercatat, pada tahun 2010 kemiskinan di Nagari-Nagari pesisir mencapai angka 7 juta jiwa; (2) tingginya kerusakan sumberdaya pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial Nagari dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan (4) rendahnya infrastruktur Nagari dan kesehatan lingkungan pemukiman. Atas dasar tersebut, maka tidak heran jika NagariNagari pesisir di Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Keberadaan PDPT sebagai perwujutan dalam rangka: (1) menata dan meningkatkan kehidupan Nagari pesisir/nelayan berbasis masyarakat; (2) kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) secara fisik yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat; (3) pembelajaran secara tidak langsung kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat menemukan cara-cara pemecahan masalah dan kebutuhannya sendiri dengan memberdayakan segenap potensi yang ada; dan (4) masyarakat sebagai agen pembangunan. Tentunya, agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan pendekatan yang
melibatkan
masyarakat
atau
kelompok-kelompok
masyarakat
melalui
perencanaan pengembangan Nagari yang bersifat partisipatif. Pentingnya keterlibatan warga dikarenakan merekalah sebagai pelaku (aktor) utama yang dapat mewujudkan ketangguhan Nagarinya.
Disamping itu Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Nagari Pesisir (RPDP) sebagai upaya mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola PDPT ke dalam sistem reguler (Musrenbang), serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif, pada dasarnya memiliki dua agenda besar: peningkatan kapasitas k e l o m p o k
masyarakat dan penguatan
pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan. Hasil Perencanaan ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Nagari, kecamatan dan kabupaten serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBD. Proses dimaksud, memunculkan berbagai isu penting: keselarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang (nagari dan kecamatan), akomodasi usulan
masyarakat
dalam
Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta dukungan Peraturan Daerah (Perda) terkait isu-isu di atas. 1.2.
Sejarah Nagari Dengan menindak lanjuti Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2007 dan Peraturan
Bupati Pesisir Selatan No. 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemekaran Pemerintah Nagari Pelangai. Berdasarkan surat kesepakatan Musyawarah Nagari pada hari Minggu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sepuluh Yang bertanda tangan adalah Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak pandai, Bundo Kanduang dan Generasi Muda telah mengadakan Musyawarah untuk memekarkan Pemerintahan Pelangai. Berdasarkan dialog musyawarah mufakat di mekarkan menjadi 7 (tujuh) Pemerintahan Nagari. Jumlah Penduduk di Nagari Pasia Pelangai Berjumlah 3702 orang. Di Nagari Pasia Pelangai ini Pemerintahan Pemekaran belum dibentuk, masih Pejabat Sementara yang memimpin Nagari Pasia Pelangai
1.3 Dasar Hukum Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPDP Nagari antara lain: 1. Undang-Undang Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan
Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis UndangUndang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Insonesia tahun 2000 nomor 206) 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Nagari; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Nagari / Kelurahan; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009. 18. Surat
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
414.2/1408/PMD
tanggal
31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari.
1.4 Pengertian 1. Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk nagari, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui
bersama
oleh
pemerintah
nagari
dan
Badan
Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari. 3. Desentralisasi adalah
penyerahan
wewenang
pemerintahan
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian
terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. 5. Fasilitator
adalah
tenaga
terlatih
atau
berpengalaman,
memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan keterampilan menerapkan
berbagai
menunjang efektivitas pelaksanaan pemerintah
teknik
yang
teknis serta memiliki dan
instrumen
tugas memandu masyarakat
untuk dan
nagari melaksanakan tugas-tugasnya.
6. Forum SKPD (Forum yang berhubungan dengan
fungsi/sub
fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar
pelaku pembangunan untuk membahas
pembangunan
prioritas kegiatan
hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau
gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. 7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan. 10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka
menyusun
rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. 11. Musrenbang Nagari adalah
forum
musyawarah
stakeholder nagari (pihak yang berkepentingan
tahunan
untuk mengatasi
permasalahan nagari dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. 12. Musrenbang Kecamatan stakeholder kecamatan kegiatan
dari
adalah
untuk
forum
mendapatkan
musyawarah masukan
prioritas
nagari serta menyepakati kegiatan lintas nagari di
kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya.
13. Partisipasi adalah membuka
kesempatan
yang
seluas-luasnya
bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. 14.
Partisipatif
adalah
mendorong
dan
memberi
ruang
bagi
pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan. 15. Pengintegrasian
adalah
penyatupaduan
proses
perencanaan
partisipatif kedalam mekanisme reguler. 16. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. 17. Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki,baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak
lanjut
serta
pengendalian
maupun
dalam
pelestarian
pembangunan. 18. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan
pada
identifikasi
masalah, pemetaan wilayah dan analisis para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan. 19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 20. Rencana
Kerja
Pembangunan
Nagari
(RKP-Nagari)
adalah
dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari
yang
memuat
rancangan
kerangka
ekonomi
nagari, dengan mempertimbangkan
kerangka
pendanaan
yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Nagari. 21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
(RKPD),
adalah
dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkatRPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat
arah kebijakan
pembangunan
Nagari,
arah
kebijakan
keuangan Nagari, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 24. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. 26. Sinergi adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat. 27. Strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi.
1.5 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Pengembangan nagari Pasia Pelangai yang untuk selanjutnya disebut Nagari Pasia Pelangai 2012 – 2016 adalah untuk mewujudkan peningkatan kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir melalui pengembangan Nagari pesisir tangguh. Tujuan umum Rencana Pengembangan Nagari Pasia Pelangai 2012 - 2016, adalah panduan program Nagari dalam rangka mewujudkan Nagari pesisir yang tangguh. Sementara itu, tujuan khusus dari Rencana Pengembangan Nagari Pasia Pelangai, sebagai berikut: a. Teridentifikasinya kebutuhan dan harapan warga Nagari Pasia Pelangai terkait dengan pengembangan Nagari pesisir tangguh; b. Terbentuknya program berdasarkan lima bina program, meliputi: manusia, usaha, sumberdaya, lingkungan dan infrastruktur, serta siaga bencana dan perubahan iklim; dan c. Tersusunya program secara sistematis dalam jangka lima tahun yang akan dijalankan oleh warga.
1.6 Ruang Lingkup Dokumen Rencana Pengembangan Nagari Pasia Pelangai 2012 – 2016 terdiri dari enam bab sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, arahan perencanaaan dan pemanfaatan, serta ruang lingkup perencanaan. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah, mengulas tentang deskripsi umum Nagari (letak geografis dan administrasi, topografi dan penggunaan lahan, dan kondisi sosialekonomi), dampak perubahan iklim yang dirasakan, serta permasalahan yang ada.
Bab 3 Metode Penyusunan Rencana Pengembangan Nagari Pasia Pelangai 2012 – 2016, yang menjelaskan mengenai kerangka perencanaan yang disusun, pendekatan yang digunakan, unit analisis, serta alur proses penyusunannya. Bab 4 Keterkaitan dengan Rencana Lain, mengurai tentang hubungan antara Rencana Pengembangan Nagari Pasia Pelangai 2011 – 2014 dengan RPJP Kabupaten Pesisir Selatan. Bab 5 Rencana Pengembangan Nagari Pasia Pelangai, menjelaskan fokus perencanaan, spirit nilai yang dijadikan dasar dalam perencanaan, serta rencana pengembangan itu sendiri yang terdiri lima rencana program, yaitu rencana program bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim. Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi, membahas tentang konsep, definisi dan rantai proses pemantauan dan evaluasi, serta pengukuran kinerja.
Bab 2. GAMBARAN UMUM WILAYAH 2.1
Deskripsi Umum
2.1.1
Letak Geografis dan Administrasi Nagari Pasia Pelangai merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan
Ranah Pesisir, yang terdiri dari 2 (dua) kampung, yaitu Kampung Padang Laban dan Kampung Labuhan. Nagari yang memiliki luas wilayah ± 5000 ha, dengan batas-batas wilayah: Sebelah Barat Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Utara
: : : :
Lakitan Koto Salapan Nyiur Melambai Pelangai / Samudera Hindia Batang Pelangai
Nagari adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendaht, serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Gambar 1. 1 Struktur Pemerintahan Nagari Pasia Pelangai
2.1.2
Topografi dan Penggunaan Lahan dan Kelautan Jenis dan kesuburan tanah yang ada di Nagari Pasia Pelangai sebagian besar
berwarna kuning/merah/hitam dan abu-abu. Nagari Pasia Pelangai memiliki tekstur tanah berpasir dengan tingkat kemiringan tanah relatif datar. Perairan umum mempunyai posisi yang strategis dan berfungsi multi guna, selain dimanfaatkan sektor perikanan, juga dimanfaatkan oleh sektor perindustrian, pariwisata, perhubungan, pemukiman dan sebagainya. Perairan umum terdiri dari danau, waduk, rawa, lebak, sungai serta genangan lainnya, merupakan salah satu sumberdaya perairan yang potensial untuk lebih dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia, khususnya kebutuhan protein hewani dari ikan. Pemanfaatan perairan umum tersebut umumnya dilakukan melalui kegiatan penangkapan ikan, namun dengan semakin berkembangnya teknologi dan keterampilan masyarakat, maka perairan umum telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha budidaya perikanan secara intensif. Produksi perikanan perairan umum sebagian besar didominasi oleh produksi penangkapan, kini terjadi pergeseran ke arah sektor budidaya. Selain dari sektor pemanfaatan lahan dibidang perikanan, dapat juga dilihat pada tabel pemanfaatan lahan yang ada di Nagari Pasia Pelangai Tabel 1.1. Jenis dan Luas Peruntukan Lahan di Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir No. Peruntukan Lahan Luas (±Ha) Keterangan 1.
2.
Areal Budi Daya: a. Sawah beririgasi teknis b. Sawah beririgasi ½ teknis c. Sawah tadah hujan d. Perkebunan/perladangan e. Kolam/tambak/telaga Areal Pemukiman
3.
Hutan Negara (hutan lindung)
4.
Hutan Rakyat
106 665 1645 3 489 550
5.
Areal Sosial Ekonomi: a. Pasar b. Jalan c. Kantor/sekolah d. Lapangan olah raga e. Tempat ibadah Areal peruntukan lainnya
6.
2 6 2 5 3 -
Jumlah Sumber: Kantor Wali Nagari Pelangai
3476
Tabel 1.2. Jumlah Sungai di Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir No.
Nama Sungai
Panjang Sungai (± Km)
1.
Batang Pelangai
4
2.
-
-
Keterangan
Sumber: Kantor Wali Nagari Pelangai
Tabel 1.3. Jumlah Telaga/Danau di Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir No.
Nama Telaga/Danau
1.
Telaga Pulau Pudung
2.
-
Lokasi
Keterangan
Pulau Pudung -
Sumber: Kantor Wali Nagari Pelangai
2.1.3 Kependudukan dan Sosial Ekonomi a. Monografi Penduduk Penduduk merupakan faktor utama penggerak dan pelaksana pembangunan. Dengan demikian potensi penduduk merupakan modal dasar dalam proses pembangunan bila segenap potensi penduduk tersebut dapat diaktualisasikan menjadi gerak langkah bersama sesuai dengan cita-cita pembangunan Nagari.
Berdasarkan data monografi Nagari Pasia Pelangai tahun 2010, jumlah penduduk adalah 3701 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1823 jiwa dan perempuan sebanyak 1878 jiwa. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 1.4 Tabel 1.4. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur penduduk di Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir No.
Kelompok Umur
Jumlah (jiwa)
Persentase (%)
1.
0–5
tahun
280
7.57
2.
6 – 10 tahun
350
9.46
3.
11 – 15 tahun
398
10.75
4.
16 – 20 tahun
345
9.32
5.
21 – 25 tahun
308
8.32
6.
26 – 55 tahun
1452
39.23
7.
> 55
568
15.35
3701
100.00
tahun Jumlah
Sumber : perhitungan dilapangan b. Pendidikan Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukkan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya, yakni pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Jumlah penduduk Nagari Pasia Pelangai menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel.1.5
Tabel 1.5. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok pendidikan penduduk di Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Jumlah Penduduk (jiwa) Persent No Pendidikan Terakhir Padang Labuhan Jumlah ase (%) Laban 1.
Belum Sekolah
354
203
557
15.05
2.
Tidak Tamat SD
405
255
660
17.83
3.
Tamat SD/Sederajat
618
238
856
23.13
4.
Tamat SLTP/Sederajat
337
243
580
15.67
5.
Tamat SLTA/Sederajat
473
381
854
23.08
6.
Perguruan Tinggi
95
99
194
5.24
JUMLAH
2282
1419
3701
100.00
Sumber : perhitungan dilapangan c. Peranan Kaum Perempuan Kaum perempuan juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Di nagari Pasia Pelangai kaum perempuan berperan khususnya dalam bidang perikanan sebagai tenaga pengolah hasil tangkapan nelayan. Hasil tangkapan ikan diolah menjadi ikan asin yang kemudian dapat langsung mereka jual kepasar. d. Kearifan Lokal Kearifan lokal atau kebiasaan masyarakat yang masih diyakini sampai saat sekarang ini adalah berupa larangan/pantangan melaut apabila ada dari masyarakat setempat yang meninggal dunia, dan setiap hari jumat nelayan pun tidak diperbolehkan melaut. Kearifan lokal seperti ini masih dilakukan oleh penduduk di Nagari Pasia Pelangai
e. Perekonomian Nagari Kurangnya lembaga keuangan yang menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang dapat memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan
dana
tersebut
dalam
bentuk
pinjaman
utang
kepada
yang
membutuhkan. Rendahnya perekonomian masyarakat terutama nelayan dapat disebabkan juga karena sistem pemasaran yang kurang tertata. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Definisi ini berdasarkan pada konsep inti, yaitu : kebutuhan, keinginan dan permintaan; produk, nilai, biaya dan kepuasan; pertukaran, transaksi dan hubungan; pasar, pemasaran dan pemasar (Sugito, 2007). f. Pertanian Pasia Pelangai memiliki potensi besar di bidang pertanian selain bidang perikanan. Hal ini dapat dilihat dari areal pertanian terutama sawah yang cukup luas dan juga dialiri dua buah sungai yang dapat menjadi sumber pengairan bagi kegiatan pertanian. Namun ketidak tersediaaan saluran irigasi membuat sistem pertanian terutama sawah hanya menggunakan sistem tadah hujan. Pembuatan bendungan dan saluran pengairan akan meningkatkan produksi pertanian. g. Perikanan Penambahan armada/kapal penangkap ikan, alat-alat penangkapan ikan, mesin untuk armada penangkapan ikan, peningkatan SDM, dan manajemen masyarakat nelayan dalam menjalankan koperasi/ kelompok-kelompok nelayan
merupakan hal penting guna menunjang perekonomian masyarakat Nagari Pasia Pelangai disektor perikanan tangkap. Pembuatan hangar berguna untuk memudahkan nelayan menangkap ikan karena kondisi ombak yang cukup besar di tepi pantai. Peningkatan kualitas dan kuantitas kapal penangkap ikan merupakan salah satu solusi melihat potensi perikanan tangkap Nagari Pasia Pelangai yang masih terbilang under fishing. Koperasi dan kelompok nelayan juga memiliki peranan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan. Nelayan penangkap dapat terlepas dari para tengkulak dan pedagang pengumpul yang nakal, koperasi dapat juga mengontrol hasil pemasaran sehingga pada musim-musim panceklik atau pada bulan terang nelayan tetap memiliki penghasilan. h. Infrastruktur Isu lainnya yang tidak kalah penting dan perlu penanganan cepat di bidang Infrastruktur adalah pembuatan dan pengaspalan jalur evakuasi tsunami selain juga jalan nagari yang kondisinya banyak yang rusak dan tidak layak.
2.1.4 PERMASALAHAN UTAMA a. Lingkungan Kurang memadainya pemenuhan kebutuhan akan air bersih merupakan salah satu isu utama di bidang lingkungan di Nagari Pasia Pelangai. Masyarakat hanya menggunakan sumur sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kualitas air sumur semakin lama semakin menurun dengan adanya pencemaran air sungai dan rembesan air laut, ditambah lagi dasar tanah yang berpasir sehingga menyebabkan air sumur menjadi keruh. Bau menyengat di sepanjang jalan Nagari Pasia Pelangai disebabkan oleh banyaknya kotoran ternak sapi milik masyarakat. Selain kotoran, sapi-sapi tersebut juga berkeliaran di sepanjang jalan sehingga mengganggu pengguna jalan.
b. Status Lahan Lahan yang ada di nagari Pasia Pelangai yang digunakan untuk pemukiman, peternakan, persawahan, perkantoran, areal kuburan dan yang lainnya berstatus lahan milik perorangan (pribadi), adat, dan milik Negara. c. Pertanian Tidak adanya saluran irigasi menjadi faktor utama sektor pertanian di Nagari Pasia Pelangai kurang berkembang. Lebih dari 70 % kegiatan pertanian terutama sawah menggunakan sistem tadah hujan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan sawah dengan metode pergiliran tanaman palawija apabila musim kemarau datang. d. Perikanan Sebagian besar mata pencarian masyarakat Pasia Pelangai adalah nelayan yang terdiri dari perairan darat (rawa, tambak) dan perairan laut. Jenis kegiatan usaha masyarakat di bidang perikanan adalah penangkapan ikan, budidaya udang, pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan. e. Penangkapan Alat yang digunakan untuk penangkapan ikan pada perairan laut maupun perairan umum masih tradisional. Alat tangkap yang digunakan berupa pancing, jaring insang dan pukat tarik. Armada yang beroperasi di perairan Nagari Pasia Pelangai berupa perahu tanpa motor, perahu boliang dan perahu motor tempel. Jumlah perahu/kapal yang beroperasi di Nagari Pasia Pelangai dapat dilihat pada Tabel 1.6 Tabel 1.6 Jumlah Perahu/Kapal Yang Beroperasi di Nagari Pasia Pelangai No.
Jenis Kapal
Jumlah (unit)
Aktif (unit)
Tidak Aktif (unit)
1.
Perahu tanpa motor
28
28
-
2.
Perahu motor tempel
12
12
-
Sumber: perhitungan dilapangan
Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa nelayan di Nagari Pasia Pelangai banyak yang menggunakan perahu tanpa motor, jarak penangkapan ikan yang dapat ditempuh nelayan hanya berkisar 1 Km dari tepi pantai karena nelayan mengalami masalah dalam pengoperasiannya disebabkan ombak di Pasia Pelangai ini sangat besar dan kondisi perahu/kapal nelayan juga tidak memungkinkan untuk menghadang ombak tersebut terutama nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor. Kondisi tersebut apabila dilakukan terus menerus tidak akan meningkatkan perekonomian nelayan. f. Pembudidayaan Ikan Budidaya perikanan adalah kegiatan memelihara, mengembang biakan, dan melestarikan komoditi perikanan yang dapat dikontrol dan dilaksanakan pada wadah atau tempat tertentu. Kegiatan budidaya ikan sudah dilakukan oleh nelayan di Nagari Pasia Pelangai dengan membentuk kelompok-kelompok nelayan, yang sebagian kelompok mendapatkan modal dan pembinaan dari pemerintah setempat. g. Pengolahan Selain dari menjual hasil tangkapan ikan segar, nelayan di Nagari Pasia Pelangai juga melakukan pengolahan hasil perikanan.Pengolahan hasil perikanan merupakan proses atau upaya untuk mengawetkan dan memperpanjang masa simpan hasil perikanan menjadi produk siap saji maupun setengah jadi. Pengolahan hasil perikanan di Nagari Pasia Pelangai adalah produksi penggaraman/ikan asin. Pengolahan penggaraman/ikan asin ini sangat tergantung pada hasil tangkapan nelayan, apabila nelayan mendapatkan hasil tangkapan berlebih di musim-musim tertentu maka pengolahan hasil perikanan akan berproduksi. Proses pengaraman ikan masih secara tradisional bergantung pada alam, apabila hujan proses penggaramanpun terhenti. Selain dari itu, keterbatasan modal dan hasil tangkapan menjadi kendala untuk memproduksi pengolahan hasil perikanan. Jadi proses pengolahan ikan asin tidak rutin diproduksi.
h. Pemasaran Pemasaran ikan di Nagari Pasia Pelangai belum terorganisir. Nelayan langsung menjual hasil tangkapannya kepada pedagang pengumpul atau nelayan tersebut langsung menjual ke masyarakat sekitar pantai. Dari pedagang pengumpul hasil tangkapan tersebut langsung dijual di pasar. begitu juga dengan hasil olahan perikanan berupa ikan asin.
Nelayan
Pedagang Pengumpul
Konsumen Gambar 2. Skema Pemasaran Ikan
2.1.5
Bencana Alam dan Model Penangann Masalah Bencana alam yang pernah terjadi di Nagari Pasia Pelangai adalah banjir air
pasang dan gempa bumi. Apabila pasang bulan datang, luapan air laut dapat menggenang sampai kepemukiman masyarakat, sedangkan masyarakat belum pempunyai sarana untuk mengaliri air yang menngenang akibat pasang tersebut. Daerah pesisir pantai Kecamatan Ranah Pesisir khususnya Nagari Pasia Pelangai termasuk daerah zona merah berpotensi Tsunami. Masyarakat setempat belum memahami tentang apa itu Tsunami dan cara penanganan Tsunami dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat.
Abrasi pantai juga merupakan bencana bagi daerah pesisir, yang apabila abrasi tersebut terus terjadi akan mengakibatkan pengikisan tanah yang akan meluas sampai kepemukiman masyarakat. a. Degradasi Lingkungan Pesisir Banjir air pasang dan abrasi pantai merupakan degradasi lingkungan pesisir yang terjadi di Nagari Pasia Pelangai. Beberapa opsi yang dapat dilakukan guna mengurangi atau mencegah dampak dari pengrusakan banjir air pasang ini salah satunya dengan pembuatan parit atau saluran yang dapat menampung dan mengalirkan luapan air pasang sehingga tidak terjadi genangan. Parit atau galian ini dibuat di sepanjang area atau lokasi yang mendapat pengaruh banjir. Penanaman mangrove, dan pemasangan batu grip merupakan berbagai opsi yang dapat diambil guna mengatasi degradasi lingkungan pesisir abrasi pantai. Melihat kondisi pantai berpasir putih dan sebagian areal pantai memiliki dasar perairan berlumpur ketiga opsi tersebut dapat dilaksanakan. b. Pertanian Pasia Pelangai memiliki potensi besar di bidang pertanian selain bidang perikanan. Hal ini dapat dilihat dari areal pertanian terutama sawah yang cukup luas dan juga dialiri dua buah sungai yang dapat menjadi sumber pengairan bagi kegiatan pertanian. Namun ketidak tersediaaan saluran irigasi membuat sistem pertanian terutama sawah hanya menggunakan sistem tadah hujan. Pembuatan bendungan dan saluran pengairan akan meningkatkan produksi pertanian. c. Perikanan Penambahan armada/kapal penangkap ikan, alat-alat penangkapan ikan, mesin untuk armada penangkapan ikan, peningkatan SDM, dan manajemen masyarakat nelayan dalam menjalankan koperasi/ kelompok-kelompok nelayan merupakan hal penting guna menunjang perekonomian masyarakat Nagari Pasia
Pelangai disektor perikanan tangkap. Pembuatan hangar berguna untuk memudahkan nelayan menangkap ikan karena kondisi ombak yang cukup besar di tepi pantai. Peningkatan kualitas dan kuantitas kapal penangkap ikan merupakan salah satu solusi melihat potensi perikanan tangkap Nagari Pasia Pelangai yang masih terbilang under fishing. Koperasi dan kelompok nelayan juga memiliki peranan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan. Nelayan penangkap dapat terlepas dari para tengkulak dan pedagang pengumpul yang nakal, koperasi dapat juga mengontrol hasil pemasaran sehingga pada musim-musim panceklik atau pada bulan terang nelayan tetap memiliki penghasilan. d. Infrastruktur Isu lainnya yang tidak kalah penting dan perlu penanganan cepat di bidang Infrastruktur adalah pembuatan dan pengaspalan jalur evakuasi tsunami selain juga jalan nagari yang kondisinya banyak yang rusak dan tidak layak.
Bab 3. METODE PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN NAGARI PASIA PELANGAI Tahun 2012 - 2016
3.1. Kerangka Perencanaan Penyusunan rencana pengembangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dengan 4 (empat) kali pertemuan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pada tahap pertama dilakukan pemetaan awal dengan melakukan proses pengamatan dan diskusi dengan masyarakat terhadap Nagari sebagai lokasi program serta profil Nagari. Pemetaan yang dilakukan berkaitan dengan pemetaan sosial, infrastruktur dan aksi di tingkat Nagari meliputi: analisis kebutuhan yang didasarkan potensi dan masalah, analisis institusi, identifikasi modal sosial, identifikasi peran aktor, dan penilaian peran gender. Selanjutnya aksi di tingkat Nagari yang merujuk lima bina, yakni bina manusia, bina sumberdaya, bina usaha, bina lingkungan dan infrastruktur, dan bina siaga bencana. Pada pertemuan tingkat
pertama, dilakukan pengkajian terhadap potensi
masalah, penyebab masalah, alternative penyelesaian masalah dan tindakan yang layak yang terdapat pada masing-masing Nagari bersama pemerintahan nagari dan kelompok - kelompok masyarakat. Kajian dilakukan dengan menggunakan sketsa nagari, kalender musim dan diagram Venn Kemudian
pada
tahun
ketiga,
diharapkan
terwujudnya
rehabilitasi
sumberdaya dan penguatan ekonomi masyarakat di Nagari Pasia Pelangai. Tentunya semua ini bertujuan untuk mewujudkan Nagari Pasia Pelangai yang Tangguh terhadap bencana alam dan perubahan iklim, serta ketangguhan dalam hal ekonomi. Untuk menjalankan roda aktivitas sebagaimana yang dimaksud di atas, maka dibutuhkan spirit dan institusi penggerak dalam bentuk group kerjasama (working
group) yang memiliki komitmen kuat untuk membangun Nagari peisisir yang tangguh. 3.2 Pendekatan Penyusunan Rencana Pengembangan Nagari Pasia Pelangai ini menggunakan pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang memaksimalkan partisipasi masyarakat dan bertumpu pada sumberdaya lokal yang dimiliki masyarakat Nagari Pasia Pelangai dengan metode P3MD.
Beberapa hal yang dilakukan dalam
pendekatan penyusunan rencana pengembangan ini, sebagai berikut: a. Melakukan identifikasi sistem nilai sebagai spirit penggerak pembangunan di Nagari Pasia Pelangai; b. Melakukan need assessment warga di Nagari Pasia Pelangai, meliputi: kebutuhan dan harapan, kelembagaan/institusi, dan modal sosial; c. Merumuskan bentuk program yang sesuai dengan kebutuhan warga di Nagari Pasia Pelangai terkait dengan perubahan iklim, bencana alam, dan aktor yang akan melaksanakan program yang dimaksud; dan d. Menyusun roadmap pengembangan Nagari pesisir di Nagari Pasia Pelangai. Kemudian, untuk melakukan rumusan poin-poin di atas, maka didampingi oleh 2 (dua) orang fasilitator yang memliki pemahaman sebagai berikut: a. Memahami target pencapaian yang diharapkan; b. Memahami tahapan kerja perencanaan partisipatif pengembangan Nagari pesisir, dalam hal ini Nagari Pasia Pelangai c. Memahami lima bina yang merupakan fokus pengembangan program, seperti: bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, dan bina siaga dan perubahan iklim; serta d. Memahami dan menguasai prinsip-prinsip partisipatif dalam mendampingi proses assessment yang dilakukan kepada warga.
3.3. Unit Analisis Perencanaan pengembangan Nagari pesisir Pasia Pelangai dibuat oleh keterwakilan warga yang berasal dari ragam latar belakang kelompok-kelompok sosial (social institution) yang terdapat di Pasia Pelangai. Umumnya, institusi sosial di Nagari ini dibagi ke dalam dua bagian, yakni: (1) institusi non-formal, terdiri dari: Majlis Taklim, kelompok simpan pinjam perempuan, kelompok tani dan (2) institusi formal, terdiri dari: Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari ,Badan Permusyawaratan Nagari, Wali Nagari, Koperasi Unit Nagari, PKK maupun Posyandu. Berdasarkan institutional assessment, kemudian ditentukan keterwakilan warga melalui institusi sosial yang aktif dan berperan banyak dalam kegiata-kegiatan warga.
Adapun institusi sosial yang dimaksud sebagai wakil dalam penyusunan
perencanaan pengembangan Nagari Pasia Pelangai, sebagai berikut: Tabel 3.1 Organisasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ada di nagari Jumlah Keterwakilan Kelompok Sosial (Social Institutional) (Orang) 1.
Aparatur Nagari
4
2.
Badan Musyawarah Nagari
1
3.
Kelompok – kelompok Masyarakat
10
4.
Lembaga
1
Pemberdayaan
Masyarakat
Nagari 5.
Kepala Kampung Total
4 20
3.4. Alur Proses Alur proses penyusunan Rencana Pengembangan Nagari Pasia Pelangai dimulai dari identifikasi dan pengkajian keadaan Nagari Pasia Pelangai dengan menggunakan metode P3MD. Tahapan ini dilakukan untuk memahami identifikasi potensi dan masalah dalam menggarap potensi yang dimiliki oleh Nagari Pasia Pelangai untuk mengetahui kondisi eksisting Pasia Pelangai dari aspek sosial budaya, ekonomi, kelembagaan dan pemerintahan Nagari, infrastruktur, lingkungan, dan sumberdaya manusia. Setelah dihasilkan potensi masalah dan penyebab masalah, kemudian dilakukan validasi ke lapangan untuk melihat sejauh mana pengkajian yang disusun sudah sesuai dan bagaimana cara menerapkannya. Hasil lapangan tersebut, kemudian didiskusikan kepada masyarakat untuk mempertajam tindakan yang layak untuk keluar dari persoalan kemiskinan yang mereka
hadapi
sebagai
rangkaian
untuk
memperbaiki
kegiatan-kegiatan
pembangunan dalam meujudkan ketangguhan Nagari Pasia Pelangai sebagai Nagari pesisir. Selanjutnya indikator yang digunakan tersebut, dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penguatan kelembagaan sosial di Nagari pesisir Pasia Pelangai. Penguatan kelembagaan sosial ini bertujuan, sebagai berikut: a. Mampu melakukan identifikasi kelembagaan sosial masyarakat untuk menentukan
kelembagaan
yang
dapat
dijadikan
sebagai
wadah
pengorganisasian; b. Mampu mengidentifikasi dan mengenali modal sosial yang dimiliki warga sebagai modal dasar memperkuat kelembagaan yang dapat mengantisipasi sedini mungkin terjadinya bencana alam dan perubahan iklim; c. Membangun dan memperkuat kapasitas kelembagaan yang ada di warga agar mampu merespon secara cepat dan tanggap terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.
Adapun hasil pelaksanaan kegiatan ini, berupa: (1) teridentifikasi dan terbentuknya kelembagaan
sosial
masyarakat
sebagai
wadah
pengorganisasian
untuk
mengantisipasi perubahan iklim dan bencana alam; (2) terjadinya peningkatan kapasitas kelembagaan sosial di Nagari pesisir; dan (3) terjalinnya modal sosial sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan. Agar menunju hasil yang komprehensif, maka dilakukan pembahasan rencana pengembangan Nagari Pesisir Tangguh dalam Musrenbang Nagari yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya membangun Nagari pesisir yang tangguh serta menjaring dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Selain itu, musrenbang Nagari yang dilakukan tersebut dalam rangka menggalang opini untuk perbaikan konsep pembangunan Nagari pesisir tangguh melalui rumusan dilakukan pembahasan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, proses-proses yang dilakukan sebelumnya dijadikan sebagai acuan dalam melakukan need assessment perencanaan program pengembangan Nagari pesisir tangguh sebagai arah kebijakan pembangunan Nagari Pasia Pelangai untuk lima tahun ke depan yang akan
dilaksanakan di Nagari Pasia Pelangai,
Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat.
Bab 4. KETERKAITAN DENGAN RENCANA LAIN
Tingkatan (hierarki) pemerintahan merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJP Daerah. Sesuai dengan arahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, diatur ketentuan mengenai RPJP Daerah Provinsi yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi. Seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007, Rencana Pengembangan Nagari Pasia Pelangai 2012 – 2016 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Dengan demikian
diharapkan dapat terwujud keselarasan dan konsistensi gerak langkah dan pencapaian pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Bab 5. RENCANA PENGEMBANGAN NAGARI PASIA PELANGAI
5.1. Fokus Fokus perencenaan meliputi lima aspek bina program, yakni bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan perubahan iklim. Kelima aspek ini merupakan cerminan dari aktivitas yang dijalankan oleh Pasia Pelangai untuk menuju ketangguhan dan kesejahteraan Nagari pesisir. Adapun uraian ke lima bina yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini. Tabel 5.1. Uraian Lima Bina Program sebagai Fokus Perencanaan Nagari Pasia Pelangai. Bina Program Uraian
1.
2.
Bina Manusia
Membuat peraturan yang mengatur tentang tatacara kehidupan bernagari Pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat untuk mata pencaharian alternative Pelatihan-pelatihan tekhnologi pertanian dan perkebunan Pembinaan/pelatihan/penataran manajemen kelembagaan/organisasi Penyuluhan tentang PHBS Mengaktifkan kembali majelis taklim Memberikan sangsi berupa denda kepada masyarakt yang mengabaikan kearifan local Pengadaan tenaga kesehatan yg permanen
Bina Usaha
Pengadaan kendaraan roda tiga Pengadaan sarana prasarana wisata bahari (pondok wisata) Mendirikan koperasi Pengadaan bibit unggul kelapa, sawit, padi & palawija Memperluas pangsa pasar palawija
3.
4.
Bina Sumberdaya Bina Lingkungan dan Infrastruktur
Bina Siaga 5
Bencana & Perubahan Iklim
Pembuatan brosur wisata pantai Pembuatan pupuk organik dari kotoran unggas Penyediaan bibit unggas unggul Pengadaan alat pengolah kelapa Rehabilitasi terumbu karang Pembangunan pondok informasi Penanaman cemara laut Penanaman pohon sukun Penanaman bakau Pembuatan jalan Pembangunan plat dekker Pembuatan sumur bor Pembangunan MCK Pembuatan saluran drainase Penyediaan jaringan listrik Pembuatan parit miring Mamperbaiki saluran irigasi Pembangunan sarana prasarana sosial (lap. sepak bola, lap. Volly) Mendirikan pabrik pengolahan minyak sawit Perbaikan sarana prasarana ibadah Pembuatan sarana prasarana pendidikan pengadaan alat tangkap yang lebih modern Pembangunan anggar mini Pengadaan alat alsintan Rehab rumah tak layak huni Pelurusan muara sungai Pembangunan bank sampah Simulasi mitigasi gempa dan tsunami Perbaikan jalur evakuasi tsunami Pembukaan jalur evakuasi Pengadaan rambu-rambu evakuasi tsunami Pembangunan shelter Pengadaan radio komunikasi Penyediaan papan informasi bencana
5.2 Spirit Perencanaan Spirit perencanaan Nagari pesisir merupakan sistem nilai yang dijadikan sebagai panduan para pemangku kepentingan untuk menyelenggaran pembangunan Nagari pesisir yang tangguh. Spirit ini merupakan koridor yang mengarahkan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan, yakni Nagari pesisir sejahtera dan tangguh terhadap perubahan iklim dan becana alam. Adapun basis nilai yang dimaksud, terdiri dari: kemandirian, keberlanjutan, keberdaulatan, dan kesejahteraan.
Adapun makna dari spirit tersebut, sebagai
berikut: 1.
Kemandirian, adalah upaya warga agar tidak tergantung ide/gagasan yang tidak bersumber dari kebutuhan dan realitas yang dihadapi warga. Hal ini dimaksudkan agar tumbuhnya kreativitas menciptakan peluang dan menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip kebutuhan yang dirasakan oleh warga. Tentunya usaha yang dijalankan bersumber dari sumberdaya alam lokal. Selain itu, kemandirian dalam kaitannya dengan bencana alam dan perubahan iklim adalah upaya untuk menciptakan kesadaran mengantisipasi dan mencegah terjadinya bencana alam dan perubahan iklim;
2.
Keberlanjutan, adalah sikap kemandirian warga yang terus konsisten untuk menjaga keberlanjutan memanfaatkan sumberdaya alam lokal untuk kegiatan usaha. Tentunya keberlanjutan ini terkait dengan dukungan dari institusi internal maupun eksternal. Selain itu, keberlanjutan dimaknai upaya untuk terus menerus menjaga lingkungan dan infrastruktur yang ada. Juga konsistensi dalam hal antisipasi dan pencegahan bencana dan perubahan iklim;
3.
Keberdaulatan, adalah kemampuan warga untuk mencukupi kebutuhan hidup tanpa ketergantungan dari pihak luar untuk mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimliki, sehingga keberlanjutan usaha dapat terjaga untuk meningkatkan kekuatan ekonomi warga. Selain itu, keberdaulatan dalam hal lingkungan dan infrastruktur adalah kemampuan warga untuk terus menjaga lingkungannya sehingga terciptanya kesadaran penuh akan problem bencana alam dan perubahan iklim; dan
4.
Kesejahteraan, adalah kemampuan warga untuk mencukupi kebutuhan baik secara psikologi maupun ekonomi. Pihak luar diharapkan sebagai stimulan untuk mewujudkan kesejahteraan yang dimiliki warga.
Gambar 5.1. Basis Nilai Perencanaan Pembangun Nagari Pesisir Tangguh. KetangguhanMasyarakat & NagariPesisir KesejahteraanMasyarakat & NagariPesisir
StrukturPDPT
ProfilNagari Pesisir
Basis Nilai
PenyusunanRP DPesisir
Kemandirian
Keberlanjutan
Keberdaulatan
Kesejahteraan
Berdasarkan kelima spirit di atas, jika dihubungkan dengan fokus perencanaan program di Nagari Pasia Pelangai, maka teridentifikasi makna dan realitas, serta bentuk aktivitas yang menggambarkan irisan antar spirit dan fokus perencanaan program di Pasia Pelangai.
Adapun matrik keterkaitan antara spirit dan fokus
perencanaan program dapat di lihat pada Tabel 5.2.
Tabel 5.2. Matriks Keterkaitan antara Spirit dan Fokus Perencanaan Program di Nagari Pasia Pelangai. Bina Spirit
Manusia
Usaha
Sumberdaya
Makna
Tidak tergantung ide/gagasan
Kreatif menciptakan peluang dan menjalankan usaha
Realitas
Masih ada warga/kel.war ga yg masih tergantung
Sudah ada, meski dukungan inter.&eks. belum optimal
Aktivitas
• Dukungan lembaga internal & ekternal • Pelatihan Peningkatan Kapasitas kemandirian warga
• Akses pemasaran • Akses modal • Penguatan skill warga/kel.us aha
Kemandirian
36
Sadar potensi sumberdaya, shg perlu reorientasi pengelolaan, pemanfaatan dan lain-lain Optimalisasi keberadaan sumberdaya yang masih kurang
Lingkungan dan Infrastruktur • Sadar & mandiri menjaga dan membersihkan lingkungan • Kemandirian memb.sarana&p rasarana Nagari • Sudah ada, meski masih terbatas • Belum ditemukan keswadayaan memb. infrastruktur
• Penyadaran • Operasi bersih melalui advokasi • Keswadayaan • Pelatihan memb. produktif infrastruktur
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Kesadaran untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya bencana dan perubahan iklmi
Sudah ada kesadaran warga
• Membangun kesadaran warga • Pembentukan kelembagaan yang kuat
Bina Spirit
Manusia
Makna
Sikap kemandirian yang terus konsisten.
Keberlanjutan
Realitas
Masih ditemukan ketergantunga n warga terhadap bantuan
Aktivitas
Tindak lanjut dari setiap
Usaha Keberlanjutan dalam soal usaha yang telah digeluti. Keberlanjutan terkait dukungan dari institusi internal dan eksternal soal modal hingga pemasaran.
Sumberdaya
Lingkungan dan Infrastruktur
Kemampuan masyarakat untuk terus-menerus (sustainable) dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada.
Upaya untuk terus-menerus menjaga lingkungan dan infrastruktur yang ada.
• Ketersediaan Keberlanjutan tergantung pada usaha khusus kondisi alam untuk usaha (musim/cuaca). yang berisfat • Ketergantungan pribadi. Namun yg besar pada tidak untuk laut membuat usaha potensi sumber kelompok daya lainnya kurang dilirik. • Membuka Mengelola akses modal; peluang yang ada 15
• Sudah ada kesadaran untuk menghargai lingkungan • Beberapa aktivitas terkait dgn bina ini berjalan dengan baik • Mempertahanka n kesadaran
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Kesadaran yang terus berkelanjutan dalam soal antisipasi dan pencegahan bencana dan perubahan iklim.
Terdapat orang atau kelompok yang dapat menggerakkan dan mengarahkan
Penguatan kapasitas warga
proses pelatihan berupa pendampingan sampai benarbenar mereka bias melakukannya sendiri.
• Membuka akses pasar
terkait sumberdaya non laut
warga akan lingkungan • Pembangunan infstruktur yang rusak
terkait kesiapsiagaan
Bina Spirit
Makna
Manusia
Usaha
Sumberdaya
Lingkungan dan Infrastruktur
Manusia yang telah mampu secara paripurna mencukupi kebutuhan hidup tanpa ketergantunga n terhadap pelatihan atau pendampingan.
Kemampuan menjalankan aktifitas usaha tanpa lagi memiliki ketergantunga n dari pihak luar.
Kemampuan mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimiliki.
Memiliki kesadaran penuh terhadap lingkungan dan pembangunan infrastruktur.
Realitas
Masih ditemukan ketergantunga n
Masih tergantung dengan kondisi eksternal
Terbatas pada potensi SDP (tangkap & pariwisata)
• Minimnya kemampuan membangun infstruktur • Kedasaran akan lingkungan yang tinggi
Aktivitas
Dukungan penguatan internal manusianya & dukungan kuat system yg ada.
Penyadaran &pendampinga n masyarakat mampu berdiri diatas kaki sendiri.
Memfasilitas masyarakat agar mampu mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimilikinya.
Kesadaran dalam diri juga adanya dukungan dari kelembagaan Nagari
Keberdaulatan
16
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim
Adanya kesadaran penuh akan problem bencana dan perubahan iklim
Sudah ada aksi untuk antisipasi
Sikap ketangguhan mencegah terjadinya bencana dan perubahan iklim.
Bina Spirit
Manusia
Makna
Kesejahteraa n Realitas
Aktivitas
Usaha
Sumberdaya
Lingkungan dan Infrastruktur
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim
Memiliki kesadaran penuh terhadap lingkungan dan pembangunan infrastruktur.
Kemampuan mengantisipasi bencana dan perubahan iklim berimplikasi pada kesejahteraan.
Belum semua masyarakat memiliki kesadaran penuh (kesadaran memiliki lingkungan & infrastruktur berusaha untuk menjaganya) Mengorganisir kesadaran dalam diri dan dukungan kelembagaan Nagari
Kelembagaan yg mengorganisir kesadaran dan dukungan pihak luar (eksternal)
Manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya baik secara psikologi (kepuasan) maupun ekonomi.
Usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup paripurna.
Kemampuan mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimiliki.
Masih banyak warga yang kurang bahkan tidak sejahtera
Menciptakan kesejahteraan diperoleh dengan kemudahan menciptakan peluang dan memasarkan produk.
Sumberdaya laut dikelola sendiri oleh masyarakat karena mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.
Menciptakan peluang ekonomi warga
Menciptakan kesejahteraan dan peluang memasarkan produk.
Paket program pengelolaadiusah akan oleh masyarakat.
17
5.3. Perencanaan Pengembangan Nagari Pasia Pelangai Perencanaan pengembangan Nagari Pasia Pelangai disusun berdasarkan kebutuhan yang dirasakan warga dan fokus program (manusia, usaha, sumberdaya, lingkungan dan infrastruktur, dan kesiagaan bencana alam dan perubahan iklim) dalam kurung waktu lima tahun.
Atau dengan kata lain,
bentuk program merupakan akumulasi kebutuhan dan harapan yang disesuaikan dengan fokus program pembangunan Nagari pesisir tangguh. Dalam proses penyusunannya, keterlibatan wakil warga (melalui institusi lokal),
dibagi
ke
dalam
empat
kelompok,
yakni:
kelompok
bina
manusia,kelompok bina usaha dan sumberdaya, kelompok bina lingkungan dan infrastruktur, dan kelompok siaga bencana dan perubahan iklim. Selanjutnya, masing-masing kelompok tersebut diidentifikasi kebutuhan dan harapannya sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Berdasarkan daftar kebutuhan dan harapan tersebut, kemudian disusun bentuk program yang mencerminkan konteks Nagari yang mana menggambarkan mekanisme, perencanaan waktu, dan indikator keberhasilan program yang telah tersusun.
Semua ini
memberikan gambaran peta perjalanan (roadmap) program Nagari Pasia Pelangai yang disusun secara partisipatif (Gambar 5.2).
41
Kel. Bina Usaha &SD Kel. Bina Manusia Pembagian ke dalam 4 kelompok
Kel. Bina Lingk.&Infra
Daft. Kebutuhan Proses Mekanisme
Need Assessment Warga Desa
Bentuk Program
Kel. BinaSB
Perenc. Waktu
Roadmap Peren. Desa
Indikator Daft. Harapan
Gambar 5.2. Kerangka Kerja Perencanaan Pembangunan Nagari Pesisir Tangguh. Dengan demikian perencanaan pengembangan Nagari Pasia Pelangai, dibagi ke dalam empat bagian, meliputi: (1) perencanaan bina program manusia; (2) perencanaan bina program usaha dan sumberdaya; (3) perencanaan bina program lingkungan dan infrastruktur; dan (4) perencanaan bina program siaga bencana dan
perubahan iklim.
Adapun penjelasan keempat bagian ini
sebagaimana disajikan pada bagian berikut.
5.3.1. Perencanaan Program Bina Manusia Hasil need assessment yang dilakukan secara partisipatif, teridentifikasi lima daftar kebutuhan terkait dengan program bina. Adapun kelima kebutuhan yang dimaksud, meliputi: 42
Bina Manusia Bina Usaha Bina Sumber Daya Bina Lingkungan & Infrastruktur Bina Siaga Bencana & Perubahan iklim
Selanjutnya, hasil identifikasi daftar keinginan warga terkait dengan program bina manusia, meliputi: Membuat peraturan-peraturan nagari yang mengatur tentang tatacara kehidupan bernagari Pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat untuk mata pencaharian alternative Pelatihan-pelatihan tekhnologi pertanian dan perkebunan Pembinaan/pelatihan/penataran manajemen kelembagaan/organisasi Penyuluhan tentang PHBS Mengaktifkan kembali majelis taklim Memberikan sangsi berupa denda kepada masyarakt yang mengabaikan kearifan local Pengadaan tenaga kesehatan yg permanen Beranjak dari daftar kebutuhan dan keinginan di atas, maka tersusunlah matrik bentuk program perencanaan pengembangan Nagari Pasia Pelangai berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Adapun bentuk-bentuk program yang direncanan, antara lain: (lihat Lampiran, Tabel 6). Adapun waktu, aktor, mekanisme kegiatan, dan indikator pencapaiannya dapat dilihat pada Lampiran 1. 5.3.2. Perencanaan Program Bina Usaha Hasil need assessment yang dilakukan secara partisipatif, teridentifikasi daftar kebutuhan terkait dengan program bina Usaha. Selanjutnya, hasil identifikasi daftar keinginan warga terkait dengan program bina usaha, meliputi: 43
Pelatihan Peningkatan kapasitas masyarakat Pelatihan-pelatihan keterampilan masyarakat untuk mata pencaharian alternative Pelatihan-pelatihan tekhnologi pertanian dan perkebunan Pembinaan/pelatihan/penataran manajemen kelembagaan/organisasi Penyuluhan tentang PHBS Mengaktifkan kembali majelis taklim Beranjak dari daftar kebutuhan dan keinginan di atas, maka tersusunlah matrik bentuk
program
perencanaan
pengembangan
Nagari
Pasia
Pelangai
berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Adapun bentuk-bentuk program yang direncanan, antara lain: (lihat Lampiran, Tabel 6). Adapun waktu, aktor, mekanisme kegiatan, dan indikator pencapaiannya dapat dilihat pada Lampiran
5.3.3. Perencanaan Program Sumberdaya Hasil need assessment yang dilakukan secara partisipatif terkait dengan perencanaan program bina usaha dan sumberdaya, maka teridentifikasi daftar kebutuhan terkait dengan program bina usaha dan sumberdaya, meliputi:
Rehabilitasi terumbu karang Pembangunan pondok informasi Penanaman cemara laut Penanaman pohon sukun Penanaman bakau Beranjak dari daftar kebutuhan dan keinginan di atas, maka tersusunlah
matrik bentuk matrik bentuk program bina usaha dan bina sumberdaya dalam bentuk perencanaan pengembangan Nagari Pasia Pelangai berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Adapun bentuk-bentuk program yang direncanakan, terdiri dari: (1) bina usaha, antara lain: (Lihat lampiran, Tabel.6) Untuk waktu, aktor, mekanisme kegiatan, dan indikator pencapaiannya dapat dilihat pada Lampiran 3. 44
5.3.4. Perencanaan Program Bina Lingkungan dan Infrastruktur Hasil need assessment yang dilakukan secara partisipatif, teridentifikasi delapan daftar kebutuhan terkait dengan program bina lingkungan dan infrastruktur. Adapun kebutuhan yang dimaksud, meliputi:
Pembuatan jalan Pembangunan plat dekker Pembuatan sumur bor Pembangunan MCK Pembuatan saluran drainase Penyediaan jaringan listrik Pembuatan parit miring Mamperbaiki saluran irigasi Pembangunan sarana prasarana sosial (lap. sepak bola, lap. Volly) Mendirikan pabrik pengolahan minyak sawit Perbaikan sarana prasarana ibadah Pembuatan sarana prasarana pendidikan pengadaan alat tangkap yang lebih modern Pembangunan anggar mini Pengadaan alat alsintan Rehab rumah tak layak huni Pelurusan muara sungai Pembangunan bank sampah dan atau (TPS) Beranjak dari daftar kebutuhan dan keinginan di atas, maka tersusunlah
matrik bentuk matrik bentuk program
lingkungan
dan
infrastruktur
perencanaan pengembangan Nagari Pasia Pelangai berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Adapun bentuk-bentuk program yang direncanan, antara lain: (lihat Lampiran, Tabel.6)Untuk
waktu, aktor, mekanisme kegiatan, dan
indikator pencapaiannya dapat dilihat pada Lampiran 2.
45
5.3.5. Perencanaan Program Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Sejumlah permasalahan yang merupakan potensi bencana di Pasia Pelangai, yaitu gempa, tsunami, banjir, Potensi bencana yang dapat ditimbulkan antara lain, (1) jatuhnya korban jiwa manusia (2) rusaknya infrastruktur nagari dan lahan pertanian & perkebunan Dari beberapa persoalan/permasalahan di atas, maka dirumuskan beberapa kebutuhan & harapan yang diungkapkan oleh masyarakat, yaitu: Simulasi mitigasi gempa dan tsunami Perbaikan jalur evakuasi tsunami Pembukaan jalur evakuasi dari rumah yuang kulai bandar baru ke pulau pudung Pengadaan rambu-rambu evakuasi tsunami Pembangunan shelter Pengadaan radio komunikasi Penyediaan papan informasi bencana Adapun rincian dan indikator program bina siaga bencana dan perubahan iklim dapat dilihat pada Lampiran 4.
46
Bab 6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 6.1. Konsep dan Definisi Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi (evaluation) adalah suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan implementasi dari sebuah program kegiatan atau program kerja. Dengan demikian, Pemantauan dan Evaluasi (PE) adalah salah satu unit kegiatan penting dalam konteks rencana strategis karena salah satu keluaran rencana strategis adalah indikasi program yang merupakan turunan dari stratagi yang telah ditetapkan. Secara umum, tujuan PE adalah mengukur (measurement) dan menduga (assessment) kinerja dari sebuah program agar dapat mengelola hasil (outcomes) dan keluaran (outputs) program tersebut dengan lebih efisien (UNDP, 2002). Dengan demikian kata kunci penting dalam tujuan PE ini adalah kinerja program (perfomances) yang didefinisikan sebagai kemajuan atau hasil yang telah dicapai. Secara tradisional, tujuan dari PE menitikberatkan pada perkiraan input dan implementasi dari sebuah program, namun dalam konteks modern, PE lebih memfokuskan diri pada proses pengukuran dan pendugaan dari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja yang sedang diteliti. Secara standar, tujuan PE terdiri dari empat unsur utama seperti yang disajikan pada Gambar 6.1 berikut ini.
47
be pe laja ng r d ala ar ma i n
M ke akun enin ma ta gk mp bil atk ua itas an n r da ep n os isi membangun kapasitas
Membuat keputusan yang berbasis informasi Gambar 6.1 Tujuan pemantauan dan evaluasi (diadopsi dari UNDP, 2002 dalam Adrianto, 2005) Sementara itu, per definisi, pemantauan (monitoring) adalah sebuah fungsi atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan utama menyediakan indikasi awal dari kemajuan atau kemunduran dari kinerja sebuah program kepada pihak pengelola (manajemen). Ada delapan prinsip pemantauan yang baik (good principles of monitoring) yaitu (UNDP, 2002): (1) fokus pada hasil dan follow-up-nya; (2) disain pemantauan yang baik; (3) kunjungan reguler terhadap program yang dipantau; (4) melakukan analisis reguler terhadap setiap pencapaian hasil; (5) dilakukan dengan prinsip partisipatif; (6) dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator dan pengembangan garis dasar (baselines) program; (7) menduga relevansi dan keberhasilan dari setiap titik pencapaian hasil dari program; dan (8) menjadikan setiap proses pemantauan sebagai pembelajaran (lesson learned).
48
Sedangkan menurut definisinya, evaluasi (evaluation) adalah upaya atau proses selektif yang bertujuan untuk memperkirakan kemajuan (progress) dari sebuah program secara sistematik dan berorientasi pada hasil (UNDP, 2002). Ruang lingkup dari evaluasi mencakup empat hal yaitu (1) status hasil (outcomes status) yaitu apakah hasil sudah dicapai atau belum dan apabila belum apakah terdapat kemajuan untuk mencapai hasil yang sudah diperkirakan; (2) faktor yang berpengaruh (underlying factors) yaitu sebuah analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil; (3) kontribusi pengelola (proponent contribution) yaitu kontribusi dari pengelola terhadap proses pencapaian hasil; dan (4) strategi kemitraan (partnership strategy) yaitu apakah dalam evaluasi dilakukan proses kemitraan antara pengelola dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam program yang sedang dievaluasi serta efektivitas pelaksanaannya. 6.2. Rantai Pemantauan dan Evaluasi Dalam konteks proses, rantai pemantauan dan evaluasi (PE) secara diagram dapat digambarkan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6.2
SCOPE OF INPUTS
Gambar 6.2. Rantai Tenaga ahli (experts) Perlengkapan (equipments) Dana (funds)
SCOPE OF OUTPUTS Studies completed People trained
proses pemantauan dan evaluasi
SCOPE OF OUTCOMES Peningkatan pendapatan Penciptaan lapangan kerja baru
SCOPE OF IMPACTS Kondisi kesehatan meningkat Angka harapan hidup meningkat
49
Rantai PE yaitu terdiri dari rantai ruang lingkup input (scope of inputs), ruang lingkup keluaran (scope of outputs), ruang lingkup hasil (scope of outcomes), dan ruang lingkup dampak (scope of impacts) dari sebuah program yang sedang mendapatkan perlakuan PE. Dengan demikian, rantai proses PE dimulai dari pendugaan dan estimasi input yang diperlukan dalam implementasi sebuah program yang telah direncanakan di mana prinsip dasar dari estimasi input ini adalah azas efisiensi. Proses ini kemudian dilanjutan dengan menentukan prakiraan keluaran yang diharapkan, hasil program sekaligus dampak yang dapat ditimbulkan dari implementasi sebuah program. 6.3. Pengukuran Kinerja Salah satu faktor penting dalam PE adalah pengukuran kinerja dari sebuah program yang telah ditetapkan. Dalam konteks rencana pengembangan Nagari pesisir tangguh, maka pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator seperti yang dapat dilihat secara diagram pada Gambar 6.3 Indikator yang digunakan harus dapat diukur, mudah pengukurannya dan jumlahnya tidak terlalu banyak proporsional terhadap tujuan pengukuran kinerja itu sendiri.
50
PERFORMANCE MEASUREMENT Sistem Rating (Pemeringkatan) Pengukuran Efisiensi
PEMILIHAN INDIKATOR Langkah kunci dalam pemilihan indikator Perencanaan indikator
PENGGUNAAN INDIKATOR Pelibatan stakeholders Pemanfaatan indikator dalam monitoring
Gambar 6.3. Pentingnya pendekatan indikator dalam pengukuran kinerja Menurut DKP (2004), indikator kinerja dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis yaitu indikator masukan (input), indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome), indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact). Indikator untuk masing-masing kelompok tersebut harus diestimasi dan ditentukan berdasarkan beberapa prinsip seperti yang ditentukan oleh UNDP (2002) yaitu : (1) estimasi indikator dilakukan dengan basis atau target tertentu; (2) menggunakan indikator proxy apabila perlu; (3) menggunakan data disagregat; (4) melibatkan stakeholder untuk menentukan indikator; (5) membedakan antara indikator kuantitatif dan kualitatif; (6) membatasi jumlah indikator; (7) menggunakan timelines yang tepat sehingga indikator yang diestimasi tepat sasaran dan waktu program. Menurut Thia-Eng (2006) dalam buku the Dynamic of Integrated Coastal Management, salah satu indikator yang disarankan dalam pengelolaan pesisir terpadu adalah dengan menggunakan kerangka kerja (framework) DPSIR seperti
51
pada Gambar 4.5. Dalam model ini, indikator monitoring dan evaluasi terhadap komponen faktor pendorong (driving force), tekanan (pressure), status atau kondisi (state), dampak suatu tekanan (impact) dan upaya atau kebijakan yang telah diambil (response) dianalisis secara sistimatis dan berkesinambungan.
Gambar 4.5. Konsepsi kerangka kerja (framework) Driving force-Pressure-StateImpact-Response (DPSIR) dan indikator dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir, dari proses identifikasi issu hingga monitoring dan evaluasi dalam upaya penyempurnaan secara terus-menerus (continued improvement) (UNESCO, 2003; AIDEnvironement et al. 2004; IOC 2005)
52
Indikator Driving forces didefinisikan sebagai perkembangan ekonomi, demograsi dan sosial dalam suatu masyarakat yang terkait dengan perubahan pola produksi dan konsumsi. Atau dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang berpotensi mempengaruhi sistem alam dan manusia (termasuk wilayah pesisir) di suatu lokasi dan waktu tertentu, seperti kegiatan industri dan pertumbuhan penduduk. Indikator Pressure adalah kondisi perubahan pola konsumsi dan produksi yang menekan sistem alam (ekosistem) dan sosial ekonomi, seperti penggunaan
lahan,
pertambangan
miyak
lepas
pantai,
atau
kegiatan
penangkapan ikan. Indikator State adalah suatu kondisi terkini suatu ekosistem atau sosekbud pada suatu lokasi tertentu sebagai akibat adanya pressure, yang dideskripsikan secara kuantitatif atau kalau tidak mungkin secara kualitatif dalam indikator-indikator yang dapat diukur. Contoh-contoh indikator state ini seperti konsentrasi bahan pencemar di perairan (mg/l merkuri), jumlah penurunan stok ikan, dan luasan lahan yang tererosi. Indikator Impact (dampak) adalah gambaran akibat akhir dari suatu perubahan lingkungan alam atau lingkungan sosekbud yang merugikan kesehatan manusia atau kesejahteraan manusia secara ekonomi atau sosial. Halhal yang dapat dikategorikan sebagai indikator dampak ini antara lain bajir sebagai akibat penebangan pohon, krisis air sebagai akibat peyedotan air tanah secara tidak kendali, atau pengangguran sebagai akibat penurunan investasi di wilayah pesisir. Indikator Response dapat didefinisikan sebagai berbagai upaya, tindakan yang dilakukan oleh berbagai individu atau masyarakat untuk mengatasi atau menghadapi perubahan kondisi lingkungan alam atau 53
lingkungan sosial yang terjadi. Hal ini dapat juga berupa kebijakan yang diambil oleh pemerintah (daerah) dalam mengatasi suatu masalah pengelolaan wilayah pesisir. Contoh respon ini adalah perda-perda yang dibuat untuk mengatasi suatu masalah, baku mutu kualitas lingkungan yang ditetapkan pemerintah atau berbagai kebijakan lainnya yang diambil untuk mengatasi kemiskinan. 6.4.
Evaluasi Substansi Rencana Pengembangan Nagari Pasia Pelangai Tahun 2012 - 2016 Rencana Pengembangan Nagari Pasia Pelangai tahun 2012 - 2016 perlu
ditinjau kembali setahun sekali secara teratur dan direvisi mengikuti perkembangan zaman dan dinamika pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil. Tinjauan lima tahun merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan lima tahun, yang perlu dilakukan untuk mensinkronkan rencana pengembangan Nagari dengan rencana pembangunan lainnya. Tinjauan ini akan memberikan kesempatan untuk mengkaji kembali dan memperbaharui Tujuan dan Strategi Kebijakan dan melibatkan komunikasi dengan semua unsur terkait. Tinjauan periodik dapat diperlukan saat muncul isu-isu baru atau proyek baru atau saat diperolehnya pengalaman baru selama pelaksanaan rencana pengembangan Nagari tersebut. Rencana pengembangan Nagari dapat direvisi dan harus mengikuti proses yang sama sebagaimana pembuatan suatu rencana pengembangan Nagari yang baru. Sebagaimana umumnya suatu revisi, alasan untuk perubahan/tambahan harus didokumentasikan dan dikonsultasikan dengan semua pihak yang berkepentingan. 54
