Analisis Kriminologis Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Di Wilayah Kota Madya Jayapura Criminologis Analysis of Alcohol Abuse in the Region Jayapura Municipality
Paru Andreas, Muhadar dan Andi Sofian
ABSTRAK Tesis ini dibuat dengan latar belakang pemikiran bahwa minuman beralkohol/minuman keras berpotensi terjadinya kriminalitas karena mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, Penyalahgunaan alkahol merupakan penyebab terjadinya tindak kriminal. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat pengaruh alkohol, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang menyalahgunakan minuman keras, dan upaya-upaya penanggulangannya. Penelitian tesis ini dilakukan di Kota Jayapura, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner dan pengamatan untuk mendapatkan data primer, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian dengan analisis, yaitu menggambarkan penyalahgunaan alkohol (pemabukan) dengan . terjadinya tindak pidana. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa minuman keras/alkohol merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan di Kota Jayapura. Dalam arti apabila minuman keras disalahgunakan oleh para pemakainya. Data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (2006-2010) telah terjadi tindak pidana kekerasan akibat pengaruh alkohol/minuman keras seperti tindak pidana penganiayaan, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, pemerkosaaan, dan pembunuhan. Beberapa upaya pengendalian peredaran minuman keras yang.dilakukan aparat penegak hukum berupa operasi penertiban terhadap pemasok, penjual dan pemakai minuman keras. Demikian juga pemerintah daerah (Walikota) telah mengeluarkart instruksi penertiban tempat-tempat penjualan dan peredaran minuman keras di Kota Jayapura. Kata Kunci : Kriminologis Penyalahgunaan Minuman Beralkohol
ABSTRACT This thesis was made with the background idea that alcoholic drinks / liquor has the potential occurrence of crime because they interfere with the security and order in society, alkahol Abuse is a cause of crime. This thesis aims to determine the development of violent crime that occurs due to the influence of alcohol, what are the factors that cause people to abuse alcohol, and efforts to overcome it. This thesis research was conducted in the city of Jayapura, the data collection methods used are questionnaires and observation to obtain primary data, whereas to obtain secondary data conducted literature study. Juridical form of sociological research is research with the analytical specifications, which describe the abuse of alcohol (drunken) with. occurrence of crime. From the results of this study showed that liquor / alcohol is one of the factors causing the occurrence of violent crime in the city of Jayapura. In a sense if alcohol is misused by the wearer. Data show that over the last five years (2006-2010) there have been criminal acts of violence due to the influence of alcohol / liquor, such as criminal assault, theft, adultery / obscene / propriety, vandalism, pemerkosaaan, and murder. Several efforts to control the circulation of liquor law enforcement officers yang.dilakukan of control operations against the suppliers, sellers and users
1
of alcohol. Similarly, local governments (Mayor) has mengeluarkart instructions regulating places of liquor sales and circulation in the city of Jayapura. Keywords : Criminologis of Alcohol Abuse
LATAR BELAKANG Di Indonesia minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor. Jenis minuman beralkohol seperti, anggur, bir brendi, tuak, vodka, wiski dan lain-lain. Sering kita jumpai pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika ia telah mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam pun pasti tahu bahwa ketika kita mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia menjadi tak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja. Banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman keras. Masalah minum alkohol di Papua, dan khususnya di Kota Jayapura bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras sudah memasyarakat dan merupakan suatu hal yang sulit diatasi, sampai-sampai aparat penegak hukum menjadi jenuh atau bosan melihat keadaan ini. Walaupun kita tahu salah satu incame/pendapatan daerah yang cukup besar untuk Irian Jaya, dan khususnya di Jayapura adalah berasal dari pajak minuman keras. Namun di sisi lain pengaruh daripada minuman keras menimbulkan banyak masalah dalam hidup bermasyarakat. Berbagai contoh kasus dampak minuman keras cukup banyak, yaitu terjadinya berbagai jenis tindak pidana kekerasan antara lain misalnya penganiayaan, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, perkosaan, pembunuhaan, membuat keributan di malam hari, menghentikan taksi minta uang untuk beli minuman keras, meminta uang terhadap orang yang lewat di hadapan mereka, minum di tempat umum dan lain sebagainya Lebih jauh lagi dikemukakan bahwa sebagian masyarakat dalam wilayah Polresta Jayapura, menurut keyakinan berdasarkan agamanya memahami bahwa mengkomsumsi minuman keras adalah haram hukumnya. Penilaian seperti ini apabila tidak diantisipasi antara lain melalui pendekatan yuridis dikhawatirkan akan menimbuikan keresahan masrayakat yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Aspek pengaturan minuman keras banyak menimbulkan pendapat yang pro dan kontra. Di satu pihak menilai bahwa adanya ketentuan yang mengatur minuman keras berkenaan dengan izin penjualan minuman keras, maka dengan sendirinya turut melegalkan minuman keras itu untuk dikomsumsi masyarakat. Sedangkan pada pihak lain menyatakan bahwa keberadaan Perda Nomor 7 Tahun 2006 ini bukan berarti untuk menghalalkan nukumnya untuk mengkomsumsi minuman keras, tetapi dimaksudkan agar pemerintah dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap pengedaran minuman keras dalam masyarakat sehingga setiap orang atau badan hukum tidak sekehendak hatinya menjual minuman keras tanpa didasarkan atas izin penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa minuman keras tidak dipergunakan begitu saja atau dijual bebas dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Atau dengan kata lain, aparat Pemerintah Kota Jayapura diberi wewenang melarang peredaran dan penjualan minuman keras secara bebas. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka proses perizinan usaha penjualan minuman beralkohol perlu untuk diatur dengan hukum sehingga pelaku usaha tidak sembarangan mengedarkan dan menjual minuman beralkohol di masyarakat.
2
METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Jayapura sebagai pusat kota yaitu ibukota provinsi papua yang meliputi beberapa kabupaten yaitu kabupaten Jayapura, kabupaten Keerom, kabupaten mamberamo raya, kabupaten sarmi dan kota Jayapura. Dan wilayah penlitian kali ini adalah wilayah kota madya Jayapura yang meliputi wilayah hukum Polresta Jayapura. Pemilihan lokasi ini lebih menitik beratkan kepada informasi dan data yang banyak diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan tipe penelitian socio–legal (yuridissosiologis) yaitu melihat hukum sebagai sebuah tatanan normatif yang dioperasionalkan dalam kehidupan sosial tertentu. Untuk menjamin akurasi dan kelengkapan data dalam penulisan tesis ini penulis melakukan penelitian yang sifatnya diskriftif agar supaya penulis dapat memberikan data seakurat mungkin dan seteliti mungkin tentang subyek dan obyek yang diteliti yaitu miras dan manusia dengan cara pengumpulan data primer (primary data) dan data sekunder. Berdasarkan sifat penelitian ini maka penulis menggunakan populasi dan sampel untuk melihat respon masyarakat terhadap tindakan pelarangan, produksi, pengawasan dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Populasi penelitian ini dibagi atas 4 (empat) kelompok yaitu : Pejabat pemerintah daerah Kota Jayapura.,Para pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi pemerintah daerah kota Jayapura, Aparat Kepolisian Polresta Jayapura,Lembaga swadaya masyarakat,Tokoh agama dan tokoh masyarakat/adat. Adapun penetapan sampel dan populasi yang dipergunakan dengan tekhnik purposive sampling atau sampel yang bertujuan memilah dan memilih : Pejabat pemerintah daerah Kota Jayapura sebanyak 5 orang ,Para pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi pemerintah daerah kota Jayapura sebanyak 10 orang, Aparat Kepolisian Polresta Jayapura sebanyak 10 orang, Lembaga swadaya masyarakat 5 orang, Penjual dan pengkonsumsi masing-masing 5 orang, Tokoh agama dan tokoh masyarakat/adat masing-masing sebnayak 3 orang. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisa data kuantitatif dengan pendekatan penologis.Sedangkan data yang didapatkan secara kuantitatif dianalisa dengan menggunakan prosentase untuk setiap katagori. HASIL DAN PEMBAHASAN U p a y a T i nd a k a n p r e v e n t i f Penggunaan sarana nonpenal atau disebut juga tindakan preventif menitikberatkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Hengingat upaya penangguiangan kejahatan/tindak pidana lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, naka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kandisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan (Nawawi Arief, 48:1986).Usaha pencegahan tindak kriminal termasuk tindak pidana pemabukan yaitu dengan mengadakan perusahanperubahan yang positif. sehubungan dendan itu, maka kita harus mengubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan kriminal. Terutama dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknalogi untuk mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang (Widiyanti dan Waskita, 155).Memang tindakan pencegahan (preventif) lebih baik didahulukan dari pada tindakan represif. Karena tidak memerlukan suatu organisai yang rumit dan birokratis dan juga l eb i h ekanomis bila dibandingkan dengan tindakan represif.Seorang ahli moral berkebangsaan Inggris J.Benthan menyatakan bahwa mencegah kejahatan lebih utama daripada menghukumnya. Beliau menyebutkan beberapa tindakan yang dapat dipergunakan untuk
3
mencapai tujuan itu. Umpamanya minunan keras yang dianggap salah satu sebab utama dari kejahatan agresif, harus diberantas dengan macam-macam jalan, seperti menyadarkan rakyat agar gemar olah raga, musik, sandiwara, dan lain-lain (Bonger, 52:1882).Di Australia kaum wanita Oborigin membentuk group-group musik untuk mencegah kaum laki-laki kecanduan alkohol. Kaum wanita ini mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menangani masalah alkohol dan bahayanya. Sedang yang menyelenggarakan ini disebut “The council for Abraginal Alcohol Progkam Service” (Kompas, 15 Juli 2009). Bagaimana di Papua, khususnya di Kota Jayapura masalah pemabuka tidak ada habishabisnya, sehingga pihak keamanan (Polda Papua) menganggap masalah ini sehagai hal yang perlu ditangani secara serius. Apalagi dengan munculnya berbagai tindak pidana yang disebabkan karena minuman keras, maka Polda Papua melakukan beberapa tindakan/upaya berupa : (1) Operasi “kewilayahan” yang dimuiai tanggal 1 April 2009, dengan tujuan penertiban Para penjual, pengusaha, dan pemakai minuman keras. (2) Polda Papua menginstruksikan para Kapolres se Papua agar tidak memberikan rekomendasi minuman keras untuk jangka Waktu menjelang hari-hari pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota. Di pihak Pemerintah Daerah Kota Jayapura mengadakan tindakan preventif antara lain: (a) Pelaksanaan Pengendalian minuman keras Peraturan Daerah Kota Jayapura tetap mewaspadai kelebihan kuota minuman keras yang masuk ke Kota Jayapura yang tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dan juga melakukan pengendalian minuman keras berdasarkan prosedur tetap. (b) Pemda Kota Jayapura juga mengeluarkan instruksi dalan rangka Pemilukada Walikota tahun 2011 untuk menghentikan sementara peredaran dan penjualan minuman keras di wilayah Kota Jayapura. Instruksi Walikota Jayapura tersebut menyangkut penghentian sementara penjualan dan pengedaran minuman keras hanya ditujukan kepada pedagang leveransir minuman keras Kapolres Jayapura Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa operasi pengendalian minuman keras baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun yang dilakukan secara terpadu harus dilaksanakan dengan konsekwen dan berkesinambungan, dan menurut pendapat penulis tidak boleh dilakukan yang bersifat situasional. Khusus operasi-operasi terpadu jangan hanya ditujukan kepada pengusaha pemasok, penyalur dan penjual minuman keras saja, tetapi juga kepada para pemakai minuman keras. Dengan demikian beberapa upaya atau tindakan preventif (nonpenal) yang perlu dilakukan adalah.: a. Mengadakan pembatasan pemasukan minuman keras di wilayah Propinsi Papua, khususnya di kota Jayapura. b. Penertiban terhadap tempat-tempat, penjualan minuman keras (kios, warung, karoke) dan tempat lain.yang dianggap rawan minuman keras, termasuk tempat penjualan minuman tradisional. c. Minuman keras hanya dijual di tempat-tempat tertentu seperti bar, restoran dan hotel berbintang dengan harga yang mahal. d. Dengan patroli polisi dilakukan seoara kontinyu dan di tempat-tempat rawan minuman keras. e. Melarang menjual minuman keras pada waktu hari raya Natal, Idul Fitri dan Tahun Baru selama kurang lebih satu bulan sebelumnya dan sesudah hari raya keagamaan tersebut. f. Terhadap para pamabuk perlu diadakan pembinaan atau penyuluhan keagamaan, serta dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti vokal group,kemah kerja dan lain-lain.
4
g.
Dalam pembinaan ini dilibatkan para tokoh/pemuka agama untuk msnyadarkan para pemabuk ini melalui khotbah-khotbah bahwa mabuk melanggar norma moral dan merupakan dosa. Di Amerika Serikat misalnya., alkoholisme merupakan persoalan terbesar. dalam pelayanan pastoral gereja. Para pendeta menyepakati bersama prinsip-prinsip pendekatan terhadap alkoholisms -sebagai persoalan menyangkut pelayanan pastoral (i.j. Cairns,60-61:1962). Penyuluhan kepada masyarakat umum bahwa lcohol itu berbahaya, merusak kesehatan, dilarang agama dan dari segi ekanomi keluarga merugikan, serta banyak menimbulkan gangguan kamtibmas. Kegiatan ini disertai dengan pamutaran film (video) tentang keadaan orang mabuk dengan tingkah laku yang menjijikkan. Film (video) ini dapat juga dipertontonkan kepada para pemabuk agar dapat menimbulkan rasa iba dan malu terhadap diri sendiri(Soedjono Dirdjosisworo, 8:1984).
KESIMPULAN Dari Uraian tesis ini maka dapat disimpulkan : 1. Pengaruh minuman beralkohol di Kota Jayapura terhadap Tindak pidana kekerasan sangat dominan, bahkan menjurus pada tindak pidana pembunuhan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga dan perzinahan. 2. Tindak pidana kekerasan akibat minuman beralkohol atau minuman keras di Kota Jayapura lebih banyak terjadi karena faktor regulasi (peraturan perundang-undangan), faktor sosial budaya, dan faktor kebijakan pemerintah (peraturan daerah) tentang larangan penjualan, peredaran, pengawasan dan penggunaan minuman beralcohol yang belum ada sangsi hukum yang tegas dan memberikan efek jera. 3. Peranan aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi masalah pemabukan belum optimal. Karena sekalipun diadakan penindakan terhadag para pemabuk (tindakan represif) maupun merazia minuman keras (tindakan preventif) tetapi kelihatannya masih ada saja orang yang mabuk.
DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah, (1995). KUHP dan KUHAP, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
Bemmelan, Van J.H. Hukum Pidana 3 Hukum Pidana Material Bagian Umum (terjemahan Hasnan). Jakarta Binacipta, 1884, Cairns, I.J. Alkoholisme. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia,1982 Friedman, Lawrence M., 1977, Law and Society: An Introduction, New Jersey: Prentice Hall Inc Gosita, Arif. “Peranan Korban Dalam Interaksi Sosial mempengaruhi terjadinya Kejahatan”. Prisma (Jakarta) LP3ES, 1982 Hartono, C.E.G. Sunaryati, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni Moeljatmo, 1983. Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia
5
Prodjohamidjojo, Martiman. Komentar Atas KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jakarta: Pradrtya Paramita, 1985. Rahardjo, Satjipto, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru Surbakti, Natangsa, 2007. Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Hukum UII, Vol. 9, No. 1, Maret 2006 Mardjaman, 2002. Keadilan Restoratif, diambil dari Tony Marshal yang dikutip dalam Restorative Justice of Participle 17, www.nicic.org, diakses 15 Maret 2009 Panjaitan P. dan Simorangkir, 1995. Kinerja Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Suhardjo, 1963. Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung. Sianturi, S.R., 1996. Hukum Pidana, Fakultas Hukum UKI, Jakarta
6
