PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM 2014 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
ARTIKEL
Oleh
NONG YOGI PUTRA NPM: 0710013311045
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
SURAT PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang di tulis orang lain atau di terbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim
Padang,11 Februari 2015 Yang menyatakan
NONG YOGI PUTRA
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
Nama
: NONG YOGI PUTRA
NPM
: 0710013311045
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan
: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul Skripsi : Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2014 Di Kabupaten Lima Puluh Kota
Padang, 11 Februari 2015
Pembimbing I
Drs. Yusrizal. M. Si
Pembimbing II
Hendrizal S. IP. M. Pd
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM 2014 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Nong Yogi Saputra1, Yusrizal1, Hendrizal1 1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1 Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Bung Hatta E_mail:
[email protected]
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1)Mendeskripsikan antusias masyarakat dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Lima Puluh Kota (2) Mendeskripsikan sikap masyarakat dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Lima Puluh Dalam Pemilihan Umum. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kuanlitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang panalitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa: 1) Masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2014 dari semua jumlah penduduk hanya sebagian kecil masyarakat yang Golput, 2) Sikap masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2014 ada yang bersikap positif, negatif dan netral dalam pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli, 3) Partisipasi politik pemilihan umum pada pemilu 2014 yaitu pemberian suara, bentuk partisipasi politik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan:(1) Antusias Masyarakat pada Pemilu 2014 Hasil penelitian menggambarkan bahwa masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2014, dari semua jumlah penduduk hanya sebagian kecil masyarakat yang Golput.(2)Sikap masyarakat pada Pemilu 2014 Sikap masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2014 ada yang bersikap positif, negatif dan netral dalam pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014.(3) Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2014Partisipasi politik pemilih pada pemilu 2014 yaitu pemberian suara, bentuk partisipasi politik.
Kata Kunci: Partisipasi Politik dan Pemilihan Umum.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM 2014 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 1
Nong Yogi Saputra1, Yusrizal1, Hendrizal1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1 Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Bung Hatta E_mail:
[email protected]
abstract
The purpose of this study was to: (1) Describe the enthusiast community in the 2014 election in District Fifty City (2) to describe the attitude of the public in the 2014 election in District Fifty In General Election. The research in this thesis kuanlitatif approach. This research was conducted in the District Fifty Cities. Informants in this study are those that can be used to obtain information about the circumstances panalitian background. The data in this study were obtained through interviews and documentation. The results of this study illustrate that: 1) People are very enthusiastic in the 2014 presidential elections of all population of only a small portion of society that Abstentions, 2) the attitude of society in the implementation of the 2014 elections there were positive, negative and neutral in the presidential election held on July 9, 3) political participation in the upcoming 2014 elections that voting, forms of political participation. Based on the research results and the previous discussion it can be concluded: (1) Enthusiast Community in the 2014 election The results illustrate that the community is very enthusiastic in the implementation of the 2014 presidential election, of all the population of only a small portion of society that Abstentions. (2) The attitude of the public in the 2014 election the attitude of society in the implementation of the 2014 elections there were positive, negative and neutral in the presidential election that was held on 9 July 2014. (3) the level of voter participation in elections political 2014Partisipasi voters in the 2014 elections that voting, forms of political participation.
Keywords: Political Participation and Elections.
1
Dengan demikian masyarakat
Pendahuluan Pemilihan
umum
instrumen
untuk
kedaulatan
rakyat,
pemerintahan
yang
merupakan mewujudkan membentuk absah
serta
sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.
Negara
Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam
rangka
penyelenggaraan
negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (representative
democracy)
atau
demokrasi tidak langsung (indirect democracy).
Wakil-wakil
rakyat
ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (general election). Pemilu langsung di daerah dilaksanakan sejak bulan
Juni
tahun
2005
sebagai
konsekuensi logis dari berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan momentum yang baik dalam proses penyelenggaraan demokrasi di Indonesia yang semakin terbuka dan akuntabel. Perubahan ini setidaknya membawa implikasi yang besar bagi kehidupan di daerah. Pemimpin di daerah akan mendapat legitimasi yang kuat melalui Pemilu langsung.
akan memiliki trust yang tinggi pada pemimpinnya untuk
bersama-sama
membangun daerahnya. Hal inilah yang menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yaitu
sebagai
modal
sosial
dan
kohesivitas masyarakat lokal yang memiliki
nilai
strategis
dalam
pelaksanaan democratic governance di
tingkat
lokal.
Harapan
besar
mengenai implikasi Pemilu langsung ini dilandasi oleh dasar hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membuat rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang undang
terkandung
dalam
tentang
pemilihan
Undangumum
sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman Undang-undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran
2
dalam berpolitik, Seta masyarakat
konflik yang tinggi, konspirasi politik,
lebih kreatif dalam memilih calon
money politic bahkan dampak lain
kepala
adalah tingginya korupsi di daerah.
daerah
yang
mempunyai
pemikiran yang ingin membangun
Terlepas
dari permasalahan
daerahnya untuk maju dan sejahtera
tersebut sebenarnya Pemilu langsung
serta pelayanan publik yang lebih
memiliki
baik.
pendidikan
Dalam
konteks
penguatan
demokratisasi,
pemilu
langsung
makna
untuk
melakukan
ini
pematangan
dan
penyadaran
disampaikan
terabaikan.
(dalam
Masyarakat
yang
memiliki
politik
yaitu
sekaligus
penguatan potensi lokal yang selama
berpeluang
berdemokrasi.
strategis
Sebagaimana
oleh
Murray
Mawardi,
pembentukan
warga
Print
2008:67), negara
yang
kesadaran berdemokrasi merupakan
memiliki keadaban demokratis dan
langkah awal dalam menuju proses
demokrasi keadaban paling mungkin
demokrasi yang benar dan substansial.
dilakukan secara efektif
Inilah kehidupan demokrasi yang
pendidikan Kewarganegaraan (civic
sebenarnya,
education).
bukan
demokrasi
prosedural yang selama ini telah dijalankan
dalam
kehidupan
melalui
Aktualisasi dari civic education terletak
kepada
tingkat
partipasi
berdemokrasi. Demokrasi dimaknai
politik rakyat di setiap momentum
sebagai
politik seperti pemilu ataupun Pemilu.
proses
yang
memiliki
implikasi anggaran besar dan tidak
Partisipasi
bermanfaat.
berakibat pada sebuah realitas politik
Terjadinya
politik
yang
lemah
konspirasi,
yang kini menggejala di permukaan
pelanggaran dan keamanan yang tidak
dan terkait dengan era otonomi daerah
terjamin, etika politik yang terabaikan,
yaitu terjadinya kesenjangan politik
saat inilah cara pandang demikian
antara
harus dirubah. Realitas ini terlihat dari
lembaga kekuasaan lokal, di mana
proses
aktor
justru
demokrasi
langsung
menimbulkan
yang
berbagai
persoalan yang kompleks. Tingkat
masyarakat
pelaksana
sering pengambilan
sipil
dengan
kekuasaan
melakukan dan
lokal
langkah pelaksanaan
3
kebijakan politik yang tidak selaras
Koentjaraningrat,
dengan aspirasi kolektif masyarakat
mengemukakan bahwa “Masyarakat
sipil.
adalah kelompok manusia yang hidup Moment Pemilu 2009 tahun
(2002:265)
bersama dan bekerja sama untuk
inilah dijadikan tolak ukur menilai
mencapai
partisipasi masyarakat sebagai bagian
keinginan mereka bersama.”
dari proses pendidikan politik yang baik.
Semakin
menjadi
tinggi
nilai
partisipasi
tersendiri
terkabulnya
keinginan-
Namun sayangnya selama ini partisipasi politik terbatas pada angka
akan
tingkat partisipasi masyarakat dalam
penguatan proses pendidikan politik,
setiap Pemilu. Sebelum reformasi
demikian
Partisipasi
bergulir, angka itu selalu berada pada
dimaknai sebagai proses penguatan
kisaran 90%, hal ini dapat dikatakan
lembaga lokal yang semakin mengerti
partisipasi politik masyarakat tinggi.
dan
Sebenarnya
sebaliknya.
memahami
proses
realitas
tidak
penyelenggaraan kekuasaan di daerah.
menghendaki pemahaman partisipasi
Masyarakat akan semakin menyadari
politik yang demikian, tepatnya bukan
fungsi dan arti strategisnya dalam
satu-satunya ukuran tentang tingginya
mewujudkan pemerintahan yang baik
tingkat partisipasi masyarakat dalam
melalui pelayanan yang baik dan
Pemilu. Partisipasi politik yang lebih
tingkat kesejahteraan yang tinggi.
penting adalah adanya jaminan dan
Menurut Robert M. Mclver (dalam
Budiardjo,
masyarakat
2009:46),
mekanisme
yang
baku,
dan
comfortable bagi semua rakyat untuk
adalah
suatu
sistem
dapat menyalurkan pikiran-pikirannya
hubungan-hubungan
yang
ditata.
ke dalam sebuah institusi formal.
Sementara
Koentjaraningrat
Partisipasi politik merupakan
(2002:263) mengatakan “Masyarakat
wujud pengejawantahan kedaulatan
adalah kesatuan hidup manusia yang
rakyat, adalah suatu hal yang sangat
berinteraksi menurut suatu sistem adat
fundamental dalam proses demokrasi.
istiadat tertentu yang terikat oleh
Ia memiliki makna yang sangat
suatu
bersama.”
penting dalam bergeraknya roda dan
dalam
sistem demokrasi. Apabila masyarakat
rasa
Sementara
itu
identitas itu
Harold
4
memiliki
tingkat
partisipasi
yang
untuk mewujudkan harapan mereka.
tinggi, maka proses pembangunan
Selain itu, mereka menyadari bahwa
politik akan berjalan dengan baik,
mencoblos
sehingga akan sangat berarti pula
memiliki makna yang sama, yakni
terhadap perkembangan bangsa dan
tidak memberi pengaruh yang cukup
negara ini.
signifikan dalam kehidupan mereka.
Sebaliknya partisipasi politik
dan
Kedua,
tidak
rendahnya
partisipasi
juga tidak akan bermakna apa-apa dan
masyarakat
tidak berarti sama sekali kalau ia tidak
diakibatkan persoalan tekhnis dalam
memenuhi syarat dari segi kualitatif
pemilu. Dalam hal ini, penyusunan
maupun kuantitatif. Oleh karenanya
Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang
tingkat partisipasi politik masyarakat
amburadul memicu tingginya jumlah
dalam pemilu, termasuk pemilihan
warga yang tidak terdaftar di DPT,
kepala daerah merupakan hal yang
sehingga menggugurkan hak mereka
sangat penting pula untuk ditilik,
sebagai
karena rendah atau tingginya suatu
selama pelaksanaan pemilu menjadi
partisipasi
dan
masalah krusial yang sepertinya tidak
indikator penting terhadap jalannya
memiliki solusi. Sebab serangkaian
proses
pemilu sudah berlangsung, masalah
merupakan
sinyal
demokrasi
pengejawantahan
dari
dan kedaulatan
rakyat.
DPT
pemilih.
yang
menyisakan Rendahnya
partisipasi
dalam
mencoblos
partisipasi
tidak
pemilu,
Persoalan
akurat
DPT
tetap
persoalan
rendahnya
pemilih.
Ketiga,
masyarakat dalam pemilu disebutkan
(partisipasi juga dipengaruhi oleh
oleh Mawardi (2008) disebabkan oleh
kepentingan
beberapa hal sebagai berikut: Pertama,
Dalam hal ini, banyak pemilih yang
masyarakat secara sadar dan mandiri
lebih
untuk
memprioritaskan
tidak
menggunakan
hak
individual
mendahulukan
pemilih).
dan kebutuhan
pilihnya dengan pertimbangan yang
individualnya; pergi ke sawah, masuk
didasari sikap apatis, yakni mereka
kerja bagi buruh pabrik atau tidak
meyakini bahwa para calon yang
mudik bagi yang merantau daripada
bertarung tidak memiliki kapasitas
pergi ke TPS untuk mencoblos.
5
Tantangan
mendesak
adalah
tersebut
perlu
perhatian
terhadap
menjadikan Pemilu sebagai bentuk
tingkat partisipasi masyarakat dalam
artikulasi politik rakyat yang rasional
pelaksanaan pemilu kali ini. Untuk
dan kritis. Inilah esensi dari partisipasi
itulah sekiranya perlu kajian guna
politik rakyat. Selama proses Pemilu
mengetahui
tingkat
masih didominasi oleh elit-elit partai
masyarakat
dalam
politik yang bermental korup, maka
Pemilu. Mengenai berbagai dimensi
rakyat akan merasakan pemilu sebagai
yang berkaitan dengan partisipasi
euphoria semata. Selain itu, pemilu
masyarakat,
akan menjadi euphoria ketika praktek
berkaitan dengan persepsi dan motif
manipulasi,
masyarakat dalam partisipasi.
money
politik
dan
salah
partisipasi pelaksanaan
satunya
yaitu
kekerasan politik masih berlangsung.
Berdasarkan hal di atas, peneliti
Oleh karena itu rakyat hendaknya
melakukan penelitian dengan judul
diberikan
“Partisipasi
kemerdekaan
untuk
Politik
Masyarakat
menentukan pilihannya. Rakyat harus
dalam Pemilihan Umum 2014 di
mampu
Kabupaten Lima Puluh Kota”.
menentukan
politiknya
secara
hak-hak dan
Partisipasi dapat diartikan sebagai
bertanggung jawab. Sebagai proses
tindakanataumenyatakan pengambilan
yang
meniscayakan
bagian dalam aktivitas, juga dapat
kehidupan demokratis yang lebih
diartikan sebagai hal turut berperan
beradab, maka pemilu harus mampu
serta dalam suatu kegiatan, dapat juga
dipahami sebagai suatu proses yang
digunakan kata keikutsertaan atau
penuh dengan dinamika. Selain itu,
peran serta (Kamus Bahasa Indonesia,
kesiapan tekhnis yang selama ini
1988).
baru
dan
menjadi
domain
Komisi
Pemilihan
sadar
pemerintah
dan
Umum
pada
Tilaar(2009:287) mengungkapkan
Partisipasi
adalah
persoalan pendataan pemilih harus
sebagai wujud dari keinginan untuk
segera ditingkatkan supaya hak warga
mengembangkan demokrasi, melalui
memilih tidak hilang secara percuma.
proses
Berdasarkan berbagai catatan dan kondisi yang telah ditentukan
diupayakan
desentralisasi antara
lain
dimana perlunya
perencanaan dari bawah (button-up)
6
dengan mengikutsertakan masyarakat
membuat keputusan, dan memecahkan
dalam
masalahnya.
proses
perencanaan
dan
pembangunan masyara-katnya.
Berdasarkan
pendapat
di
atas,
Lebih rinci Cohen dan Uphoff
dapat disimpulkan bahwa kelompok
dalam Irene, (2011:61) membedakan
partisipasi adalah sebelum seseorang
partisipasi menjadi empat jenis yaitu:
individu akan melibatkan dirinya pada
pertama,
dalam
semua kegiatan yang bersifat sukarela
Kedua,
dalam proses partisipasi maka ada
partisipasi
pengambilan
keputusan.
partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga,
beberapa
partisipasi
pertimbangan
dalam
pengambilan
manfaat. Keempat, partisipasi dalam
hal
yang baginya
menjadi untuk
melakukan sesuatu.
evaluasi.
Partisipasi politik merupakan
Banyak
pengertian partisipasi
salah satu ciri khas modernisasi
telah dikemukakan oleh para ahli,
politik dan peningkatan status sosial
namun pada hakekatnya memiliki
ekonomi masyarakat menghasilkan
makna yang sama. Partisipasi berasal
partisipasi yang lebih jelas. Pengertian
dari bahasa Inggris participate yang
partisipasi politik dalam perspektif
artinya
sosiologi
mengikutsertakan,
mengambil
bagian
(2004:208).
Pengertian
sederhana
tentang
ikut
politik,
terdapat
dalam
Wijaya,
International Encyclopedia of the
yang
Sosial Sciences yang dikutip oleh
partisipasi
McClosky (dalam Miaz, 2012:22),
dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi
yaitu
(2001:201-202), partisipasi dapat juga
kegiatan-kegiatan suka rela dari warga
berarti bahwa pembuat keputusan
masyarakat melalui hal mana meraka
menyarankan
mengambil
bagian
masyarakat ikut terlibat dalam bentuk
pemilihan
penguasa,
penyampaian saran dan pendapat,
langsung
atau
barang, keterampilan, bahan dan jasa.
berpatisipasi dalam proses pembuatan
Partisipasi
kebijakan umum.
kelompok
juga
berarti
atau
bahwa
kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka,
partisipasi
politik
adalah
dalam
proses
dan
secara
tidak
lansung,
Sedangkan partisipasi menurut Miriam
Budiardjo
(dalam
Miaz,
7
2012:21)
adalah
bertujuan
tindakan-tindakan
untuk
mempengaruhi
kepuasan-kepuasan
pemerintah,
seseorang
abstrak,
yaitu
usaha-usaha
lingkungan
masyarakat dan politik tempat dia tinggal.
sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi
terhadap
Status ekonomi
ini
sosial
dan
meliputi
status
kedudukan
untuk mempengaruhi alokasi nilai
seseorang dalam masyarakat karena
secara otoritatif untuk masyarakat.
keturunan, pendidikan dan pekerjaan.
Menurut
Miriam
Budiardjo
Namun dalam penelitian ini hanya
(dalam Miaz, 2012:21) “partisipasi
akan dibahas mengenai pendidikan,
politik merupakan pengejawantahan
dimana
dari
(2005:19), pendidikan adalah suatu
penyelenggaraan
kekuasaan
menurut
Poerbokowatjo
politik yang absah oleh masyarakat”.
proses
Anggota
yang
kecakapan dan keterampilan, dan
berpatisipasi dalam proses politik
pendidikan ini pada dasarnya terdiri
melalui
oleh
dari tiga bentuk yaitu a) Pendidikan
keyakinan bahwa melalui kegiatan
formal, yaitu pendidikan yang dikenal
bersama itu kepentingan mereka akan
dengan pendidikan di sekolah yang
tersalur
diatur
masyarakat
pemilu
terdorong
atau
sekurangnya
diperhatikan. Masyarakat memiliki minat dan perhatian
terhadap
kewarganegaraan
serta
pengoperan
bertingkat
pengalaman,
dan
mengikuti
syarat-syarat
yang
jelas.
Pendidikan
non-formal,
B) yaitu
masalah
pendidikan yang teratur dengan sadar
dengan
dilakukan, tapi tidak perlu mengikuti
kesadaran tersebut mereka ikut terlibat
peraturan
dan
Pendidikan informal, yaitu pendidikan
berpartisipasi
dalam
ketat
C)
yang
Kesadaran politik adalah kesadaran
sehari-hari dengan sadar atau tidak
akan hak dan kewajiban sebagai
sadar, sejak kecil hingga meninggal
warga negara, hal ini menyangkut
dunia dalam pergaulan.
pengetahuan
Menurut Surbakti (1992:52) Faktor
tentang
lingkungan masyarakat dan politik,
yang
dan menyangkut minat dan perhatian
mempengaruhi
dari
tetap.
mempengaruhi kebijakan pemerintah.
seseorang
diperoleh
dan
diperkirakan tinggi
pengalaman
dapat rendahnya
8
partisipasi politik seseorang adalah
jalan menuliskan nama yang dipilih
kesadaran
dalam secarik kertas atau dengan
politik,
dimana
yang
dimaksud dengan kesadaran politik di
memberikan
sini adalah kesadaran akan hak dan
pemilihan.
kewajiban sebagai warga negara, hal
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
ini
2012
menyangkut
pengetahuan
seseorang
tentang
masyarakat
dan
menyangkut
minat
seseorang
terhadap
lingkungan politik, dan
dan
suaranya
dalam
Sedangkan,
menurut
tentang
Pemilihan
Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan
Daerah,
dan
perhatian
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
lingkungan
pemilu adalah sarana pelaksanaan
masyarakat dan politik tempat dia
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
tinggal.
secara
Berdasarkan teori di atas dapat dimaknai
bahwa
mempengaruhi adalah
faktor
yang
partisipasi
politik
karakteristik
seseorang,
dimana
berwatak
sosial
kepedulian
yang
pribado
orang
yang
mempunyai tinggi
terhadap
problem sosial. Pemilihan
langsung,
umum,
bebas,
rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UndangUndang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih
(Pemilu)
atau sudah pernah kawin, mempunyai
merupakan persyaratan penting dalam
hak memilih. Seorang warga negara
negara demokratis. Dalam kajian ilmu
Indonesia yang telah mempunyai hak
politik,
diartikan
memilih, baru bisa menggunakan
sebagai suatu kumpulan metode atau
haknya, apabila telah terdaftar sebagai
suatu pendekatan dengan mekanisme
pemilih.
sistem
Umum
pemilu
prosedural bagi warga masyarakat
Masalah dan gejolak seringkali
dalam menggunakan hak pilih mereka
terjadi di tengah-tengah masyarakat.
(Jimly, 2013:1).
Hal ini disebabkan karena tidak
Pemilu adalah memilih seorang
akuratnya data pemilih. Ada warga
penguasa, pejabat atau lainnya dengan
masyarakat yang telah memenuhi
9
persyaratan sebagai pemilih, ternyata
Informan dalam penelitian ini
tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih
adalah orang yang bisa dimanfaatkan
Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-
untuk mendapatkan informasi tentang
orang yang sudah meninggal dunia
situasi dan kondisi latar belakang
namanya
penelitian.
masih
tercantum
dalam
Dalam
informan
bersifat teknis dan administratif, tetapi
purposive sampling yaitu didasarkan
oleh
atas
yang
merasa
tujuan
dengan
ini
DPT. Sebenarnya masalah ini lebih
pihak-pihak
diambil
penelitian
tertentu. dipilih
teknik
Informan
dirugikan, masalah ini dipolitisasi
disengaja
sehingga tidak jarang menimbulkan
karakteristik tertentu yang diperlukan
gejolak dan konflik.
dalam
penelitian
memberikan
Jenis penelitian ini adalah Pendekatan
peneliti
Dalam dapat
yang
informasi
dapat yang
diperlukan.
Metode Penelitian
Kualitatif.
berdasarkan
penelitian melihat
ini,
secara
Setelah dilakukan penelitian, maka informan penelitian terdiri dari masyarakat, camat dan KPU.
mendalam tentang fenomena yang
Teknik
terjadi, sehingga dengan data yang
digunakan (a) wawancara dan (b)
didapat peneliti mampu menjelaskan
observasi dalam penelitian ini adalah
dan mendeskripsikan permasalahan
di
penelitian mengenai strategi guru
Wawancara adalah bentuk komunikasi
menggunakan bahan ajar.
langsung antara peneliti dan informan.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten
Wawancara dalam suatu penelitian
Lima Puluh Kota. Pengambilan lokasi
bertujuan mengumpulkan keterangan
berdasarkan pertimbangan dari hasil
tentang kehidupan manusia dalam
observasi awal peneliti di Kabupaten
suatu masyarakat serta pendirian-
Limapuluh
pendirian
Kota,
yaitu
bagi
pengumpulan
Kabupaten
data
Lamapuluh
(Bungin,
yang
Kota:
2008:100).
masyarakat yang ikut berpartisipasi
Wawancara
digunakan
dalam pemilu 2014 di Kabupaten
mendapatkan
Limapuluh Kota.
keterangan langsung dari informan,
informasi
untuk atau
untuk mendapatkan informasi yang
10
lebih konkret dari pendirian seseorang
data. 2)Reduksi DataSetelah data
atau kelompok orang yang tidak
terkumpul
didapat melalui pengamatan. Tujuan
diseleksi dan diolah yang meliputi
wawancara
untuk
proses memilih, menyederhanakan,
memperoleh keterangan lebih dalam
menfokuskan, mengabstraksikan, dan
tentang
Kota
mengubah data kasar ke dalam catatan
Payakumbuh. Dalam pengumpulan
lapangan. 3) Display Data, Setelah
data
dilakukan
ini
adalah
pemilihan
peneliti
daerah
juga
memanfaatkan
maka
data
reduksi
tersebut
data
maka
dokumentasi
yang
ada.
Menurut
selanjutnya tahap display data atau
Arikunto
(2002:206),
studi
penyajian data, yaitu merangkai data
dokumentasi adalah mencari data
dalam
mengenai hal-hal atau variabel yang
memudahkan
berupa catatan, transkip, buku, surat
kesimpulan. Data diolah dan disajikan
kantor, majalah, prasasti, notulen
dengan
rapat,
organisasi
lengger,
sebagainya.
agenda,
Sedangkan
dan
data,
sehingga
untuk
merangkai
ditarik
data
data,
dalam sehingga
memudahkan
untuk
Sugiyono (2006:329), studi dokumen
kesimpulan.
4)
merupakan catatan peristiwa yang
Kesimpulan, Penarikan kesimpulan
sudah
dari
berlalu,
menurut
organisasi
dokumen
bisa
hasil
ditarik Penarikan
penelitian
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
menjelaskan
karya monumental dari seseorang.
dalam suatu konfigurasi sehingga
Teknik
analisis
data
dalam
tentang
dengan
makna
data
dapat menunjukkan kausalnya
penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif . 1) Pengumpulan
Hasil Penelitian
data Data dikumpulkan melalui studi
1. Antusias Masyarakat dalam
dokumentasi
Pemilu 2014
wawancara,
dan
observasi, dan dokumentasi kepada
Melihat tingginya antusiasme
informan. Pengumpulan data melalui
dalam kegiatan tersebut, Koordinator
berbagai
wawancara
Divisi Sosialisasi KPU Limapuluh
dengan informan mengenai pemilihan
Kota Ilham Yusardi mengatakan ia
Pemilu diharapkan bisa memperkaya
sangat optimis tingkat partisipasai
sumber
dan
11
pemilih kan meningkat pada pemilu
harus
mendatang.
kebutuhan rumah tangga saya.
kita
Ini adalah satu upaya
untuk
masyarakat
menguatkan untuk
tidak
bekerja
untuk
memenuhi
hati
Hal di atas menggambarkan bahwa
golput.
informan di atas mempunyai sikap
Dalam kegiatan ini kita berkali kali
yang
mengajak
ikut
pemilu, sebab informan beranggapan
mencoblos pada 9 April nanti,” ujar
bahwa memilih dan tidak memilih
Ilham yang sebelumnya berprofesi
tidak ada manfaatnya bagi dirinya.
masayrakat
untuk
negatif
dalam
pelaksanaan
sebagai wartawan. Pada kesempatan tersebut Kapolres Limapuluh Kota
3. Partisipasi Masyarakat dalam
AKBP Cucuk Trihono mengatakan,
Pemilu
bahwa
a. Pemberian Suara
Polri
siap
mengamankan
Pemilu 2014 mendatang. Polisi adalah Lembaga yang netral dalam pemilu.
Berkaitan dengan pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 antusias pemilih dalam memberikan
2. Sikap Masyarakat dalam Pemilu
hak pilihnya dalam pemilu. Hal ini
2014
dilihat dari bercita acara pemungutan
Hasil wawacara menggambarkan bahwa
bersikap
positif
dalam
suara dalam pemilu tahun 2014 pemilih yang terdaftar dalam daftar
pelaksanaan pemilu 2014, dalam hal
pemilu
ini terdapat bahwa suatu negara mesti
diantaranya datang ke TPS untuk
harus
memberikan suaranya.jumlah pemilih
ada
yang memimpin
dan
tetap
pilihlah pemimpin sesuai dengan hati
tetap
nurani.
terdaftar
Berbeda dengan pendapat Yudi yang mengatakan bahwa
264.630,
tambahan. tambahan
Saya tidak mau ikut pemilihan
pemilih
dalam
daftar
pemilih
256,
pemilih
khusus
(DPKTb/pengguna
tidak memilih tidak ada hubungan
266.533 pemilih.
dengan
b. Kampanye
untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari saya
KTP
atau identitas lain atau pasport 1.593, total
saya,
pemilih
jumlah
presiden nantinya sebab memilih dan
kehidupan
266.533
keseluruhan
jumlah
pemilih
12
Kampanye pemilu merupakan sarana
bahkan
pesta demokrasi. Bagi pemilih di
masalah pemilu pemilu dan siapa
Kabupaten Lima Puluh Kota secara
yang akan dipilih sebagai calon
keseluruhan sudah mengetahui tujuan
presiden.
kampanye dan mereka beranggapan bahwa kampanye merupakan kegiatan menyampaikan
informasi
menunjukkan visi
dan misi
dan dan
program partai, politik dalam pemilu sehingga menarik simpati masyarakat untuk memilihnya. Anggapan pemilih pemula di Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa kampanye merupakan sesuatu kegiatan yang menyita waktu yang banyak dan harus mengalahkan segala rutinitas dan kegiatan mereka sehari-hari
mengakibatkan
para
pemilih engan untuk ikut berpatisipasi dalam kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang menyenangkan kerena mereka mendapat hiburan selain itu juga
mereka
dapat
memberikan
dukungannya kepada calon legistlatif yang mereka dukung.
Pemilu 2014 mempunyai tempat yang istimewa di hati pemilih pemula di Lima
Berdasarkan
hasil
tentang
wawancara
tergambar bahwa masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan pemilu 2014,
dimana
yang
dulunya
masyarakat Golput sekarang mau atau ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan kebanyakan masyarakat mendukung Prabowo sebagai presiden nantinya. Pembahasan 1. Antusias Masyarakat dalam Pemilu Partisipasi
masyarakat
dalam
Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 lebih tinggi daripada partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pilkada “Antusiasme publik terhadap pemilu sebenarnya
cukup
tinggi,
bisa
mencapai 90 persen," kata Direktur Eksekutif Cirus Surveyors Group
c. Berbicara Masalah Pemilu 2014
Kabupaten
mendiskusikan
Puluh
Kota
dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informasn yang menyatakan bahwa mereka sering membicarakan
Andrinof
Chaniago
di
Jakarta.
Namun dari angka tersebut, sekitar 10 persen terindikasi golput. Karena lima persen di antaranya mengaku tidak akan datang ke TPS dengan alasan keinginan pribadi. Sementara
13
sisa lima persennya menyatakan
berarti pemilihan umum
golput karena banyaknya kesalahan
dapat
administrasi. Partisipasi politik tidak
dilaksanakan.
lebih
masyarakatnya
dari
sampai
keterlibatan
pada
individu
bermacam-macam
tersebut
dikatakan kurang berhasil
memberi
Terbukti
dengan
yang
perhatian
kurang
pada
pesta
tingkatan, atau juga dijelaskan secara
demokrasi itu. Karena pentingnya
subtantif bisa berarti upaya atau
sikap positif
usaha terorganisir oleh konstituen
pemilihan
atau warga Negara yang baik untuk
diadakan kajian intensif
memilih para pemimpin yang mereka
perilaku pemilih itu sendiri.
nilai baik juga. Partisipasi ini mereka
1. Bentuk-bentuk
melakukannya
dengan
penuh
pemilih di dalam
umum,
maka
perlu
terhadap
Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilu
tanggung jawab terhadap kehidupan
Budiarjo (2009: 6) menyebutkan
bersama dalam lingkup suatu bangsa
partisipasi politik adalah kegiatan
dan
seseorang
negara.
ditekankan
Partisipasi pada
aspek
politik
atau
kelompok
orang
untuk
untuk ikut serta secara aktof dalam
mendukung kepentingan-kepentingan
kehidupan politik, yaitu dengan jalan
atau visi dan misi elit politik tetentu.
memilih pimpinan negara dan secara
2. Sikap Masyarakat dalam Pemilu
langsung
Perilaku pemilih dalam pemilihan
atau
tidak
langsung
mempengaruhi kebijakan pemerintah
umum merupakan hal yang sangat
negera.
penting.
dalam
tindakan seperti memberikan suara
menentukan apakah pemilihan umum
dalam pemilihan, menghadiri rapat
berhasil,
umum, menjadi anggota suatu partai
Karena
maka
di
perilaku
pemilih
Kegiatan
ini
masyarakatnya akan menjadi faktor
atau
penentu yang penting pula. Bila di
mengadakan
dalam pelaksanaan pemilihan umum
penjabat atau anggota parlemen.
ternyata
dapat
dilihat
bahwa
kelompok
mencakup
Hasil
kepentingan
hubungan
penelitian
dengan
ini
sejalan
masyarakat tidak terlalu ikut ambil
dengan pendapat Michel Rush dan
bagian
di
Philip
dengan
tingginya
dalamnya, angka
misalnya golput,
Althoff
yang
menyataan
bahwa bentuk partisipasi politik yang
14
paling
umum
dikenal
adalah
pemungutan suara (voting). Voting
disimpulkan: 1)Antusias Masyarakat pada Pemilu 2014
merupakan bentuk partisipasi politik
Hasil penelitian menggambarkan
yang tidak menenttut banyak upaya.
bahwa masyarakat sangat antusias
Kegiatan II dilakukan pada saar
dalam
diperlukan.
melakukan
presiden 2014, dari semua jumlah
diperlukan
penduduk
kegiatan
Untuk ini
yang
pelaksanaan
hanya
pemilihan
sebagian
kecil
hanyalah sedikit inisiatif (Maran,
masyarakat yang Golput. 2)Sikap
2001:151).
masyarakat pada Pemilu 2014. Sikap
Jika
dihubungkan
dengan
masyarakat
dalam
pelaksanaan
pendapat Roth dan Wilson (Surya,
pemilu 2014 ada yang bersikap
2007:137) maka bentuk partisipasi
positif, negatif dan netral dalam
politik ini juga terletak pada posisi
pemilihan
paling
seperti
dilaksanakan pada tanggal 9 Juli
bawah.
Karena
presiden
yang
piramida,
demgan
adanya
2014. 3) Tingkat partisipasi pemilih
mayoritas
partisipasi
politik
pada pemilu 2014
terletak di berada pada jenjang
Partisipasi politik pemilih pada
pengamat. Mereka yang tergolong
pemilu 2014 yaitu pemberian suara,
dalam kelompok imi biasanya
bentuk partisipasi politik.
melakukan
Saran
kegiatan
kegiatan
politik seperti menghadiri rapat
Saran yang disampaikan oleh
umum, menjadi anggota partai
peneliti adalah:
atau
kelompok
membicarakan
kepentingan,
masalah
politik
1. Diharapakan kepada masyarakat untuk
lebih
terbuka
dalam
mengikutii perkembangan politik
berpartisipasi dalam pemilihan
melalui
presiden dan lebih tertarik dengan
media
masa
dan
memberikan suara dalam pemilu. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat
partai politik yang ada. 2. Pemerintah menyediakan
seharunya fasilitas-fasilitas
yang dapat mendukung kegiatan pemilih dalam dunia politik, serta
15
pemberian
pendidikan
politik
yang ditunjukkan khusus untuk pemilih
sehingga
dapat
merangsang keinginan pemilih untuk berpartisipasi dalam dunia politik. 3. Diharapkan
kepada
peneliti
selanjutnya
meneliti
lebih
mendalam
faktor-faktor
yang
mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. DAFTAR RUJUKAN Arikunto, Suharsimi 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Budiardjo, Miriam. 2009. Dasardasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia. Bungin, M. Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988. Jakarta: Balai Pustaka. Mawardi J., M.. 2008. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Madani”, dalam Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 4, Nomor 1, Juni 2008.
