Investment in carbon stocks in the eastern buffer zone of Lamandau River Wildlife Reserve, Central Kalimantan province, Indonesia: a REDD+ feasibility study PART TWO: ANNEXES
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
1
Table of Contents AnnH[ *RYHUQPHQWSROLF\RQ5(''«««««««««««««««««««3 Annex 2: Component $«««««««.««««««««««««««««« $QQH[ &RPSRQHQW%««««««««««««««««««««««««0 Annex 4: Component &««««««««««««««««««««««««1 Annex 5: Component '«««««««««««««««.«««««««««3 Annex 6: Component («««««««««««««««.«««««««««5
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
2
Annex 1 Government policy on REDD
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
3
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P. 68/Menhut-II/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN DEMONSTRATION ACTIVITIES PENGURANGAN EMISI KARBON DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN, Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan para pihak Konvensi Perubahan Iklim ketigabelas di Bali, Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menyelenggarakan demonstration activities pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Mengingat
: 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557; 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
2 Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto
Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonnesia Nomor 4403); 7. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 11. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN DEMONSTRATION ACTIVITIES PENGURANGAN EMISI KARBON DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN.
3 BAB I PENGERTIAN Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Demonstration activities pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan adalah pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon. 2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 3. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 4. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan. 6. Pemrakarsa adalah pemerintah, pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu, pemegang/pengelola hutan hak, pengelola hutan adat, kepala kesatuan pengelola hutan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan demonstration activities. 7. Mitra adalah pemerintah, badan internasional, swasta dan perorangan yang memiliki kemampuan untuk mendanai penyelenggaraan demonstration activities. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud penyelenggaraan demonstration activities pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan adalah untuk menguji dan mengembangkan metodologi, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pengendalian deforestasi dan degradasi hutan. (2) Tujuan penyelenggaraan demonstration activities pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan adalah untuk mendapatkan desain pengelolaan hutan terkait pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. BAB III LOKASI DAN PELAKSANA Pasal 3
Demonstration activities dapat dilaksanakan pada hutan negara dan/atau hutan hak.
4 Pasal 4 (1) Demonstration activities dilaksanakan oleh pemrakarsa. (2) Dalam pelaksanaan demonstration activities sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemrakarsa dapat bekerja sama dengan mitra. BAB IV TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN Pasal 5 (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan tertulis pelaksanaan demonstration activities kepada Menteri, dengan melampirkan : a. Rancangan demonstration activities yang materinya antara lain status dan lokasi berikut peta lokasi calon areal, bentuk dan jangka waktu kerja sama, perkiraan nilai kegiatan, manajemen resiko dan rencana alokasi distribusi pendapatan. b. Dalam hal pemrakarsa adalah perorangan yang pembiayaannya bersumber dari dana sendiri (swadana), maka pemrakarsa wajib melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk membiayai pelaksanaan demonstration activities. c. Dalam hal pemrakarsa bekerja sama dengan mitra dan seluruh atau sebagian pembiayaannya bersumber dari mitra, maka pemrakarsa wajib melampirkan dokumen kerja sama. (2) Menteri menugaskan Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim di Lingkungan Departemen Kehutanan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan permohonan demonstration activities sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas. (3) Kriteria dan indikator kelayakan pelaksanaan demonstration activities akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. (4) Berdasarkan hasil penilaian Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim di Lingkungan Departemen Kehutanan, Menteri dapat menyetujui, atau menyetujui dengan syarat, atau menolak permohonan pemrakarsa. (5) Konsep persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, disiapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim di Lingkungan Departemen Kehutanan. (6) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas harus mencantumkan : a. penetapan areal dan luasan demonstration activities berikut peta yang menunjukkan batas lokasi kegiatan. b. jangka waktu kegiatan paling lama 5 tahun. c. ketentuan yang berkaitan dengan resiko, dan distribusi alokasi pendapatan.
5 BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2008 MENTERI KEHUTANAN ttd H.M.S. K A B A N Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR : 94 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd SUPARNO, SH NIP. 080068472
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : SK. 21/Menhut-II/2009 TENTANG PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA KELOMPOK KERJA PERUBAHAN IKLIM LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN, Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Kelompok Kerja Perubahan Iklim Lingkup Departemen Kehutanan, dipandang perlu untuk menunjuk Narasumber Pada Kelompok Kerja Perubahan Iklim Lingkup Departemen Kehutanan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
Mengingat
:
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557); 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Kerangka Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
-2-
4.
Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 5. Undang Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3419); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.13/MenhutII/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim Lingkup Departemen Kehutanan 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MenhutII/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.64/MenhutII/2008.
-3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERTAMA
:
Menunjuk pejabat-pejabat : 1. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Kelembagaan 2. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Lingkungan 3. Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Pengamanan sebagai narasumber pada Kelompok Kerja Perubahan Iklim Lingkup Departemen Kehutanan.
KEDUA
:
Tugas Narasumber adalah sebagai berikut : a. memberikan masukan kepada Kelompok Kerja Perubahan Iklim Lingkup Departemen Kehutanan berkaitan dengan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim. b. memberi masukan kepada Kelompok Kerja Perubahan Iklim Lingkup Departemen Kehutanan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan-kegiatan adaptasi, mitigasi, dan alih teknologi. c. memberi masukan kepada Kelompok Kerja Perubahan Iklim Lingkup Departemen Kehutanan berkaitan dengan evaluasi kebijakan pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan-kegiatan adaptasi, mitigasi, dan alih teknologi Lingkup Departemen Kehutanan. d. memberi masukan kepada Kelompok Kerja Perubahan Iklim Lingkup Departemen Kehutanan dalam rangka memfasilitasi inisiatif para pihak dalam mitigasi perubahan iklim di bidang kehutanan, meliputi mekanisme pembangunan bersih dan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
KETIGA
:
Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Narasumber Pada Kelompok Kerja Perubahan Iklim Lingkup Departemen Kehutanan dibebankan kepada Anggaran Departemen Kehutanan.
-4-
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
: Jakarta : 27 Januari 2009
MENTERI KEHUTANAN,
ttd ttd SUPARNO, SH. NIP. 19500514 198303 1 001
H.M.S. K A B A N
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan 2. Yang bersangkutan
Annex 2 (Component A) L ist of informants for in-depth interviews in socio-economic activities No
Village
Informants
Tanjung Putri
x Village head x Imam Solihin x Nurhayati R
x Subali (Serumpun) x M. Kasim x Joko Susanto
2
Tanjung Terantang (RT 7 and 8)
x Rahmat Basuki x Darmawan
x Jaman x Muridhun
3
Mendawai (RT 23)
x Asri x Iwan
x Sukardi x Kusmawadi
4
Mendawai Seberang (RT 4 and 5)
x Lurah x Ahmad Sani
x Jastanudin
5
Jelutung tappers
6
Floating net culture farmers
1
x x x x
Mastur Ipah Idris (Mendawai Seberang) Yasri (Banjarese)
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
x Yunus (Banjarese) x M. Sahrudin (Mendawai)
24
Semi-Structured Interview guide Carbon Offset Assessment Lamandau River Wildlife Reserve and Neighboring Area Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Province, Indonesia
Kajian Sosial Ekonomi KAWASAN SMSL 1. Sejarah singkat SMSL termasuk kawasan penyangga: a. Kapan mulai ditetapkan, b. Pertimbangan penetapan manjadi SM c. Usaha-‐usaha dilakukan selama ini dan badan apa saja terlibat d. Tantangan yang ada setelah penetapan dan upaya mengatasinya e. Siapa saja Pemangku kepentingan utama dan apa perannya (adakah kelembagaan local terlibat) f. Tantangan yang masih ada / bepotensi mengancam keberadaannya 2. Sejarah singkat kawasan hutan yang sekarang manjdi SMSL a. Kapan pertama kali kegiatan logging dilakukan secara resmi di kawasan ini (tahun) dan sampai kapan b. Berapa perusahaan HPH terlibat saat itu
STUDI ARAS DESA Data umum desa 1. Identifikasikan nama desa (administratif) di sekitar Kawasan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau (SMSL). [Konfirmasikan nama masing-‐masing desa dengan catatan pada tingkat Kecamatan dan catatan statistik desa lainnya] 2. Luas wilayah desa dan penggunaan lahannya [Gunakan Monografi Desa yang ada. Usahakan mendapatkan data terbaru] 3. Demografi a. Jumlah penduduk i. Total, Penduduk Pria dan Penduduk Wanita ii. Kelompok Umur dengan cohort lima tahunan (0-‐4; 5-‐9; 10-‐14) iii. Kelompok Umur Pendidikan (Usia Sekolah : 4-‐6; 6-‐12; 13-‐15; 16-‐20) b. Pertumbuhan penduduk (dibutuhkan data time series) c. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan utama d. Kepadatan penduduk (orang/km2) e. Kepadatan agraris (orang/ha lahan usaha tani yang tersedia) f. Pendidikan Dasar i. Jumlah sekolah (SD)
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
25
ii. Jumlah ruang dan guru iii. Jumlah murid iv. Enrolment rate (jumlah anak usia SD/jumlah murid SD) v. Tingkat kecukupan ruang dan guru 4. Infrastruktur a. Pendididkan : SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA (ketersediaan di dalam desa dan jumlahnya; jika tidak ada di dalam desa, di mana fasilitas pendidikan ada, berapa km jarak dari desa, dan apa moda transportasi yang digunakan) b. Kesehatan i. Ketersediaan Bidan desa (ada / tidak ada; jika tidak ada kemana biasanya penduduk memperoleh pelayanan dari bidan) ii. Ketersediaan Dukun bayi (ketersediaannya di dalam desa, jenis pelayanan kesehatan yang tersedia, siapa yang melayani) iii. Ketersediaan Dukun yang melayani kesehatan (ketersediaannya di dalam desa, jenis pelayanan kesehatan yang tersedia, siapa yang melayani) iv. Posyandu (ketersediaannya di dalam desa, jenis pelayanan kesehatan yang tersedia, siapa yang melayani) v. Puskesmas terdekat dimana penduduk sering berobat, pelayanan yang tersedia, ada/tidaknya dokter, jika ada frekuensi dokter melayani per minggu, per bulan 5. Aksesibilitas dan bentuk jasa yang diperlukan a. Akses ke Pangkalan Bun i. Jarak dari pusat desa (km) ii. Moda transportasi yang tersedia, waktu tempuh dan biaya iii. Untuk keperluan apa saja penduduk harus ke Pangkalan Bun b. Akses ke Kota Kecamatan (sebutkan kota kecamatan yang dimaksudkan) i. Jarak dari pusat desa (km) ii. Moda transportasi yang tersedia, waktu tempuh dan biaya iii. Untuk keperluan apa saja penduduk harus ke kota kecamatan yang dimaksudkan 6. Kegiatan ekonomi yang ada di desa a. Pasar i. Adakah pasar desa ? Jika ada, dimana lokasinya, frekuensi hari pasar (harian, mingguan) ii. Barang apa saja yang biasa dijual dan dibeli di pasar (SAPROTAN, sandang, hasil usaha tani, HHBK, peralatan pertanian dll) b. Warung i. Jumlah warung ii. Barang yang dijual iii. Siapa pemilik warung (orang dalam desa, luas desa, orang dari kota) c. Jasa keuangan i. Adakah jasa perbankan yang beroperasi di dalam desa (nama bank, frekuensi pelayanan) ii. Jika tidak ada jasa perbankan, kemana penduduk mendapatkan pelayanan perbankan iii. Adakah usaha simpan pinjam yang beroperasi di dalam desa
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
26
x apa namanya x bentuk organisasinya x skala operasi (lokal desa, tingkat kecamatan, atau diatasnya iv. Adakah jasa perkreditan informal x Bagaimana persyaratanannya d. Identifikasikan kegiatan ekonomi lainnya : i. koperasi, ii. usaha bersama, iii. kegiatan kerajinan iv. Kegiatan terkait PKK 7. Kegiatan Pertanian dan Perkebunan a. Sistem usaha tani tanaman pangan yang sering dilakukan oleh kebanyakan penduduk desa i. Jenis sistem usaha tani yang ada (misalnya: padai sawah, padi tadah hujan, pada ladang, palawija, sayuran, kebun, agroforestri, plasma, dan lain sebagainya) ii. Sejauh relevan, kapan usaha tani itu dilakukan (kelender musim) iii. Di mana bisanya mereka melakukan sistem usaha tani tersebut iv. Produksi yang biasanya dihasilkan dan orientasi produksi (subsisten, ƉĂƐĂƌ͕͚ƚĂďƵŶŐĂŶ͚ atau investas jangka panjang) v. Bagaimana dan dari mana mereka mendapatkan benih dan bibit vi. Tingkat pemupukan secara umum vii. Masalah-‐masalah pertanian yang dihadapi b. Sistem usaha tani tanaman tahunan/perkebunan yang ada atau dilakukan oleh penduduk i. Jenis sistem usaha tani yang ada (karet, cokelat, buah-‐buahan, kebun campur, agroforestry, dan lain sebagainya) ii. Lokasi kebun-‐kebun penduduk iii. Produksi yang biasanya dihasilkan (jenis) dan orientasi produksi ;ƐƵďƐŝƐƚĞŶ͕ƉĂƐĂƌ͕͚ƚĂďƵŶŐĂŶ͚ atau investas jangka panjang) iv. Bagaimana dan dari mana mereka mendapatkan benih dan bibit v. Tingkat pemupukan secara umum c. Perkebunan skala sedang dan besar yang ada di sekitar desa i. Jenis perkebunan yang ada (komoditas), luas, jarak dari desa ii. Nama Pengelola / operator iii. Adakah keterlibatan penduduk desa dalam usaha perkebunan tersebut, dan sebagai apa ? x Karyawan tetap perusahaan, fungsi dan jabatan x Buruh harian; sebagai apa dan berapa upah yang diterima; jika ďĞƌƵƉĂ͚ďĂŐŝŚĂƐŝů͚ďĂŐĂŝŵĂŶĂďĞŶƚƵŬďĂŐŝŚĂƐŝůLJĂŶŐďĞƌůĂŬƵ x Adakah keterlibatan masyarakat desa dalam bentuk kelompok yang terorganisasikan (kontrak panen; kontrak tanam; kontrak penyiapan lahan dan lain sebagainya)
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
27
KAJIAN MENYANGKUT KAWASAN PENYANGGA (BUFFER ZONE) SMSL 1. Identifikasikan nama-‐nama permukiman yang berdekatan dengan buffer zone a. Nama permukiman dan kedudukan dalam administrasi desa (RT, Nama Desa, Kecamatan) b. Jika tidak ditemukan kejelasan status permukiman dalam administrasi desa, gali informasi dari mana penduduk dalam permukiman tersebut berasal c. Etnis apa saja yang ada 2. ^ĞũĂƌĂŚƉĞƌŵƵŬŝŵĂŶͬŬĂŵƉƵŶŐͬĚĞƐĂ͗EĂƌĂƐŝŬĂŶ͚ƐĞũĂƌĂŚ͚ bagaimana permukiman tersebut terbangun: i. tahun berapa mulai dibuka ii. mengapa penduduk tinggal di sana, iii. apakah tumbuhnya permukiman tersebut terkait dengan kegiatan ekonomi yang berlangsung disekitarnya; jika ada kegiatan ekonomi apa saja? iv. apakah permukiman tersebut terkait dengan kebijakan transmigrasi 3. Jumlah keluarga yang aktif melakukan ekstraksi di bufferzone atau memanfaatkan lahan di buffer zone [kelompokkan berdasarkan permukiman/kampong/desa] 4. Aktivitas sosial ekonomi di dalam buffer zone: a. Apa aktivitas tersebut dan komoditas terkait b. Di bagian mana aktivitas tersebut dilakukan c. Bagaimana intensitasnya (frekuensi, jumlah penduduk yang terlibat) d. Kapan kegiatan itu biasanya dilakukan e. Berapa nilai ekonomi dari aktivitas tersebut i. Berapa harga komoditas HHBK yang dipungut dijual? ii. Jika komoditas hanya dikonsumsi sendiri, berapa curahan tenaga kerja diperlukan perunit komoditas yang di dapat (contoh : 1 HOK/100 liter air, dibutuhkan 5000 liter/minggu, salam musim kemarau/4 bulan setahun) 5. Alternatif sumber penghidupan lain jika bufferzone dinyatakan terlarang atau berubah fungsi. 6. Alternatif lahan usaha tani yang akan dibuka jika bufferzone dinyatakan terlarang atau berubah fungsi.
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
28
PELUANG EKONOMI DAN ANCAMAN BAGI KAWASAN PENYANGGA JIKA ADA PEMBUKAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN KUMAI DAN KUBU Informasi ini dikumpulkan dari sumber-‐sumber yang cukup mampu dan mengetahui persoalan dengan baik. LAKUKAN DENGAN SANGAT HATI-‐HATI 1. Aktivitas apa saja dari budidaya kelapa sawit yang bisa melibatkan masyarakat a. Penyedia tenaga kerja untuk penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan b. Keputusan penentuan tata batas lahan c. Skema pengusahaan kelapa sawit: PIR atau ada skema lain ? 2. Apakah ada kelompok masyarakat di desa-‐desa sekitar kawasan penyangga yang memiliki potensi sebagai partner usaha budidaya kelapa sawit? 3. Identifikasikan potensi ancaman perambahan kawasan penyangga SMSL 4. Berapa kebutuhan tenaga kerja untuk kelapa sawit?
KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM Informasi ini diperlukan sebagai pelengkap dan dikumpulkan jika informasi utama di atas sudah lengkap 1. Identifikasikan kelembagaan local yang ada, apa perannya dalam kehidupan masyarakat, dan seberapa penting peran tersebut bagi masyarakat; 2. Apakah kelembagaan itu bisa menjadi pendorong perubahan
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
29
Annex 3 (Component B) L ist of participants in focus group discussion (F G D) on tenure assessment No 1
Village Tanjung terantang (RT 7)
2
Mendawai seberang
3 4
Mendawai (RT 23) Pendulangan/Tanjung putri
Village representative x Muridhun x Darmawansyah x Turi x H. Ismail x Hadiriansyah x x x
Yohanes Subali M. Kasim
Responsibility within village Head of RT 7 Village elders Chief of farmers͛ groups Village elders Head of RT 5 Village elders Village elders (Serumpun) Village officer
L ist of stakeholders interviewed on tenure assessment No 1
Institute Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Barat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah
Contact Name Ir. Wayan
3
Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
Ir. Juni Gultom, ST. MP. (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana)
4
Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat
Evy Andryani, SP. MM. (Kepala Bidang Tata Guna Hutan)
5
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
M. Robian Nor, SP. MP. (Kepala Seksi Tata Guna Lahan)
6
Orangutan Foundation (UK) and KPEL
June M Rubis (Programme Manager) and M. Zakir
2
Eko Novi Setiawan, M.Si (Kepala Seksi Wilayah II)
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
50
Annex 4 (Component C) Plot level carbon stock measured in L R W R
No Landcover
Soil type
Depth (cm)
Latitude
Longitude
ABG C-‐ Stock (tonne/ha)
BG C-‐Stock (tonne/ha)
1
Fern
Peat
100
2.72655
111.5038
7.07
98.74
2
Grassland
Mineral
30
2.5991
111.5088
1.54
17.58
3
Grassland
Mineral
30
2.71496
111.5698
0.52
16.10
4
Grassland
Peat
48
2.59871
111.5068
1.54
52.69
5 6 7 8
Grassland
Mineral
30
2.70694
111.5313
0.68
LOF-‐ high density LOF-‐ high density LOF-‐ high density
Mineral Mineral Mineral
30 30 30
2.6373 2.66878 2.71585
111.5284 111.4704 111.569
65.15 64.60 90.16
22.95 119.72 19.55
9
LOF-‐ high density
Peat
113
2.73226
111.5214
68.45
110.96
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
LOF-‐ high density LOF-‐ low density LOF-‐ low density LOF-‐ low density LOF-‐ low density LOF-‐ low density LOF-‐ low density LOF-‐ low density LOF-‐ low density LOF-‐ low density LOF-‐ medium density LOF-‐ medium density LOF-‐ medium density LOF-‐ medium density LOF-‐ medium density LOF-‐ medium density LOF-‐ medium density LOF-‐ medium density LOF-‐ medium density LOF-‐ medium density
Peat Mineral Peat Peat Peat Peat Peat Peat Peat Peat Mineral
16 30 115 239 150 100 91 48 31 197 30
2.72584 2.63763 2.82389 2.66409 2.83791 2.76211 2.6665 2.76249 2.76259 2.85149 2.57337
111.4779 111.5282 111.4815 111.4411 111.4703 111.506 111.5008 111.5182 111.5073 111.4631 111.4871
68.47 16.88 18.00 23.76 26.05 30.00 37.87 32.14 21.15 17.13 45.60
Mineral
30
2.70201
111.528
40.30
23.25
Mineral
30
2.72505
111.479
43.82
47.88
Peat
209
2.60007
111.5022
42.89
139.98
Peat
144
2.59921
111.5031
37.44
111.58
Peat
39
2.57412
111.4843
50.80
29.56
Peat
140
2.57642
111.4789
45.91
92.07
Peat
274
2.65969
111.4445
50.20
182.98
Peat
450
2.66158
111.4428
40.84
336.38
Peat
116
2.7971
111.4901
59.56
74.93
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
11.72 80.42 154.73 101.03 75.57 91.99 21.15 22.64 142.80 45.95
51
LOF-‐ medium density LOF-‐ medium density LOF-‐ medium density LOF-‐ medium density LOF-‐ medium density Nypa
Peat
89
2.76297
111.5189
56.32
41.58
Peat
71
2.7526
111.5272
47.59
48.93
Peat
38
2.75188
111.5281
44.54
24.06
Peat
207
2.70776
111.4459
37.08
108.90
Peat
192
2.70834
111.4442
55.97
162.70
Mineral
Old-‐RAF
Mineral
2.67176
111.4991
77.10
37
Pandan
Peat
2.71739
111.4574
68.09
38
Shrub
Peat
2.70323
111.5461
0.53
Young ʹRAF
Mineral
2.6737
111.4996
26.10
Young ʹRAF
Mineral
2.67267
111.4992
21.52
30 31 32 33 34 35 36
39 40
28.37
Note: LOF = logged-‐over forest RAF = rubber agroforest ABG = aboveground BG = belowground
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
52
Annex 5 (Component D) L ist of G PS points for carbon stock measurement and accuracy assessment ID
DATE/TIME
POSITION
ALTITUDE (m)
LAND-‐USE SYSTEM
1
05-‐JUL-‐09 16:15:10
S2.72654 E111.50381
18
Fern
2
08-‐JUL-‐09 13:04:45
S2.71492 E111.56978
14
Grassland (Grassing area for cow)
5
08-‐JUL-‐09 15:04:39
S2.70691 E111.53123
11
Grassland (Grassing area for cow)
7
10-‐JUL-‐09 9:14:59
S2.63730 E111.52840
15
Logged over forest-‐high density
9
09-‐JUL-‐09 14:36:22
S2.66880 E111.47040
10
HD-‐Logged over
11
08-‐JUL-‐09 13:49:13
S2.71589 E111.56900
14
HD-‐Logged over
13
05-‐JUL-‐09 13:12:55
S2.73226 E111.52129
17
HD-‐Logged over
15
05-‐JUL-‐09 14:32:26
S2.72583 E111.47786
15
HD-‐Logged over
17
10-‐JUL-‐09 9:40:21
S2.63764 E111.52818
11
LD-‐Logged over
19
04-‐JUL-‐09 14:51:03
S2.82389 E111.48148
16
LD-‐Logged over
21
09-‐JUL-‐09 12:29:27
S2.66410 E111.44113
16
LD-‐Logged over
23
06-‐JUL-‐09 12:26:49
S2.71052 E111.44527
28
LD-‐Logged over
25
07-‐JUL-‐09 13:07:26
S2.76250 E111.51817
11
LD-‐Logged over
27
05-‐JUL-‐09 11:02:14
S2.76261 E111.50729
19
LD-‐Logged over
29
04-‐JUL-‐09 13:05:59
S2.83790 E111.47027
15
LD-‐Logged over
31
04-‐JUL-‐09 9:45:59
S2.85150 E111.46312
12
LD-‐Logged over
33
10-‐JUL-‐09 10:51:29
S2.60005 E111.50223
16
LD-‐Logged over
35
10-‐JUL-‐09 11:20:45
S2.59919 E111.50315
16
MD-‐Logged over
37
10-‐JUL-‐09 14:31:45
S2.57411 E111.48425
15
MD-‐Logged over
39
10-‐JUL-‐09 15:09:10
S2.57647 E111.47898
17
MD-‐Logged over
41
10-‐JUL-‐09 15:57:41
S2.57334 E111.48708
18
MD-‐Logged over
43
09-‐JUL-‐09 10:02:49
S2.65968 E111.44450
13
MD-‐Logged over
45
09-‐JUL-‐09 10:43:55
S2.66158 E111.44268
21
MD-‐Logged over
47
04-‐JUL-‐09 15:50:50
S2.79710 E111.49009
10
MD-‐Logged over
49
08-‐JUL-‐09 15:38:47
S2.70201 E111.52800
17
MD-‐Logged over
51
05-‐JUL-‐09 10:14:24
S2.76210 E111.50596
13
MD-‐Logged over
53
07-‐JUL-‐09 12:20:25
S2.76298 E111.51881
7
MD-‐Logged over
55
07-‐JUL-‐09 14:12:49
S2.75259 E111.52715
21
MD-‐Logged over
57
07-‐JUL-‐09 14:52:08
S2.75190 E111.52810
14
MD-‐Logged over
59
05-‐JUL-‐09 15:10:40
S2.72505 E111.47897
25
MD-‐Logged over
61
06-‐JUL-‐09 10:37:45
S2.70774 E111.44595
19
MD-‐Logged over
63
06-‐JUL-‐09 11:32:16
S2.70836 E111.44423
23
MD-‐Logged over
65
04-‐JUL-‐09 16:49:03
S2.85071 E111.46511
3
Nypa Fruticans
67
06-‐JUL-‐09 9:46:53
S2.71740 E111.45743
13
Rasau (Pandanus Helicopus)
69
09-‐JUL-‐09 15:48:42
S2.67367 E111.49955
15
Rubber Agroforest
75
08-‐JUL-‐09 14:34:35
S2.70322 E111.54612
13
Shrub (Mikania sp. 1 year burnt)
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
53
77
10-‐JUL-‐09 11:48:44
S2.59871 E111.50680
19
Young rubber plantation
79
10-‐JUL-‐09 12:07:58
S2.59909 E111.50875
13
Young rubber plantation
Accuracy assessment calculation ERROR MATRIX: Reference data in column, classification data in rows ID
ID NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SUM
1
Cropland on peat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Estate on peat
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
3
Grass on peat
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
4
Logged over mangrove
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
5
Logged over swamp forest on peat
0
0
0
0
26
0
0
0
0
26
6
Shadow
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
7
Shrub
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8
Shrub on peat
1
0
0
0
0
0
0
5
0
6
9
Undisturbed swamp forest on peat
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
SUM
1
2
0
0
28
1
1
5
2
40
PROPORTION ERROR MATRIX: Reference data in column, classification data in rows ID
ID NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SUM
1
Cropland on peat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Estate on peat
0
0.05
0
0
0
0
0
0
0
0.05
3
Grass on peat
0
0
0
0
0.025
0
0
0
0
0.025
4
Logged over mangrove
0
0
0
0
0.025
0
0
0
0
0.025
5
0
0
0
0
0.65
0
0
0
0
0.65
6
Logged over swamp forest on peat Shadow
0
0
0
0
0
0.025
0
0
0
0.025
7
Shrub
0
0
0
0
0
0
0.025
0
0
0.025
8
Shrub on peat
0.025
0
0
0
0
0
0
0.125
0
0.15
9
Undisturbed swamp forest on peat SUM
0
0
0
0
0
0
0
0
0.05
0.05
0.025
0.05
0
0
0.7
0.025
0.025
0.125
0.05
1
ACCURACY REPORT ID
PRODUCER
USER
SPECIFICITY
PRED. ID NAME POWER 0.97 Cropland on peat
1
0
0
1
2
1
1
1
1 Estate on peat
3
0
0
0.97
1 Grass on peat
4
0
0
0.975
5
0.92
1
1
6
1
1
1
1 Shadow
7
1
1
1
1 Shrub
1 Logged over mangrove 0.85 Logged over swamp forest on peat
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
54
8
1
0.83
0.97
9
1
1
1
1 Shrub on peat 1 Undisturbed swamp forest on peat
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
55
Annex 6 (Component E)
Annexes to Lamandau River Wildlife Reserve Project Report
56
