Parlemen Sandera Pemerintah

Edisi 53/ Thn III  01 - 15 Juli 2015

SBY DUTA GEOPARK KALDERA TOBA

PUKUL GENDANG : SBY memukul perangkat musik Batak dalam sebuah kegiatan

JAKARTA, GPP Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersedia sebagai duta Geopark Kaldera Toba, sehingga dengan berbagai upaya yang akan dilakukan bisa terwujud menjadi Geopark Global Network (GGN) Unesco. Karena itu, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu akan berperan aktif membicarakannya ke berbagai pihak, termasuk dengan tim assesor Unesco yang akan melakukan verifikasi ke daerah Sumatera Utara (Sumut) pada tanggal 9 hingga 14 Juli 2015 mendatang. “Kawasan Danau Toba bukan hanya milik daerah dan masyarakat Sumut, melainkan milik bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia.

Dana Aspirasi DPR Rp 11 Triliun

Dengan senang hati, saya bersedia menjadi duta Geopark Kaldera Toba,” kata SBY ketika menerima delegasi Geopark Kaldera Toba di kediamannnya yang asri, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/6). Delegasi yang dipimpin Dr RE Nainggolan (RE Fundation) tersebut, meliputi tokoh masyarakat, pemuka agama elemen masyarakat, generasi muda, mahasiswa serta pencinta alam dan lingkungan hidup. Hadir antara lain, mantan Bupati Tapteng dan Taput Lundu Panjaitan SH,

mantan Bupati Dairi Drs S Is Sihotang, Bishop GKPI Pdt Patut Sipahutar MTh, Ketua DPW NU Sumut Drs Afifuddin Lubis, Ketua PWI Sumut Drs Muhammad Syahrir, Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, tokoh budaya masyarakat Gorontalo Yohamota, Jadi Pane Spd (GMKI Sumut), Tiorida Simanjuntak dan lainnya. SBY melanjutkan, meskipun tidak suka berjanji, namun dirinya akan melakukan apapun demi terwujudnya Geopark Kaldera Toba sebagai jaringan GGN Unesco. Terkait itu, SBY mengajak

Ke Hal. 09

Parlemen Sandera Pemerintah

D

i tengah terpuruknya perekonmian negara, kalangan DPR malah sibuk menggerogoti keuangan negara melalui pengajuan dana aspirasi. Semakin ironis karena dana aspirasi yang diajukan tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp 20 miliar per anggota DPR. Bila ditotal dengan jumlah DPR sebanyak 560 orang, maka dana aspirasi yang harus dibayarkan negara mencapai Rp 11 triliun. Banyak kalangan memprotes parlemen karena dinilai tidak memiliki hati nurani. Bahkan, di kalangan internal DPR sendiri, sejumlah fraksi juga menyatakan penolakannya terhadap usulan yang dinilai tidak masuk akal tersebut. Presiden menolak dana dapil. Apakah akan terjadi ‘balas dendam’? JAKARTA, GPP Akan tetapi, sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi anggaran, penolakan berbagai pihak termasuk Presiden Jokowi, tidak akan banyak membantu. Pengamat politik dari Indobarometer M Qodari menilai dana aspirasi ini akan membuat

DPR akan menyandera pemerintah dalam pembahasan APBN nanti. DPR memiliki hak anggaran (budgeting) yang membuatnya berhak membahas APBN bersama pemerintah. Dengan kata lain, APBN tidak akan jadi tanpa persetujuan DPR. “Sederhananya, DPR tidak

akan meloloskan anggaran yang diminta pemerintah kalau dana aspirasi tidak diloloskan,” ujar Qodari kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6). Dengan situasi semacam ini, Qodari menilai akan sangat sulit untuk membend-

ung laju keinginan DPR untuk meloloskan dana aspirasi. Pasalnya, jika pemerintah ngotot menolak dana aspirasi, yang terjadi kemudian adalah kemacetan pembahasan APBN. Jika macet alias deadlock, akan banyak sekali program-program pemerintah yang akan

terbengkalai. Ujung dari semua itu, lanjut Qodari, tentu rakyat yang akan dirugikan. Pembangunan akan terhambat. “Saya kira pemerintah harus legowo dan melihat kepentingan yang lebih luas. Mau tidak mau pemerintah harus meloloskan dana aspirasi,” katanya.

Ke Hal. 12

Pemerintah Tangerang Selatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Mengucapkan

‘‘Marhaban Ya Ramadhan’’

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H.

Retno Prawati. ST.MM Kepala Dinas

2

MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

PENERBIT: PT RUPALOAN PENASEHAT : AKBP (Pur) Nurlan M (Ketua) , Drs Jaudi M, Drs Timbul M L.Batu, E Lumban Batu SH MH, Tuan Syehk Ali Akbar M, Sudin L.Batu, Drs Tarida M L.batu Mayjen TNI (Purn) Hotma Marbun, Theodorus M, DR Warasman L.Batu, Drs Sabrawijaya MM, Marusaha M Se, Anton Zagota, H Sugiono SE MM, Drs.H.Mathodah. Dewan Redaksi : A. Hator Sianipar (Ketua), Pa’bona M, Leonard L.Batu, Ono B L.Batu, IH Pardosi, Kartiwa Pemimpin Umum : Pa’bona Marbun Penanggungjawab / Pemimpin Redaksi : A. Hator Sianipar Pemimpin Perusahan: Leonard M, L Batu Wakil Pemimpin Perusahaan: TM Harianja, Keu/Adm : Viator Siregar Manager Iklan dan Promosi: Christopel Lumban Batu,SE, Suparman (Staff) Penasehat Hukum : Poltak Marbun SH, DBD M. L.Batu SH,MH, Ruky K SH Design Graphic & Pracetak : Anastasia BIRO : Jakarta: I Siahaan (Kepala Biro),Gathot Santoso, Lukas Siahaan, Doni Pandiangan - Jaktim : - Jaksel : - Banten: Leonard Marbun, - Serang: Masjaya, - Pandeglang: Riyan, - Cilegon-Merak: (Kepala Perwakilan Tangerang Raya) Juandi Simanjuntak - Tangerang Selatan : Agus Galingging (Kabiro), Kabul Syahroni, Deri S - Kota Tangerang: G Harry Simbolon (Kabiro), Dorhan Marbun, Alden R S, Mangasi S - Kabupaten Tangerang: Ujang Kusnaedi (Kepala Biro), Samsul Muin, Rini, Ach Alyuni Al Fariqi, Vanessa, Yulianto - Jawa Barat : T.M. Harianja, SH, - Bekasi : Waldemar Sinaga (Kabiro), Leonardo Sinaga - Kabupaten Bekasi : Faul S (Kabiro) - Bogor : Sani Muhammad (Kabiro), Lian S - Sumedang : Yana S - Medan : Edward Marbun - Aceh Tamiang / Teluk Aru : M.Irham Arifin (Kabiro), M.Syarif RAO - Dairi : Halim Lumban Batu (Ka. Perwakilan), Jares Lumban Gaol , Nurlely Latifah - Tanah Karo : Tambar Sembiring (Kepala Biro), Istepanus Sembiring, Mustar Tarigan, Enita Febrina Br Tarigan, Junaedi Pranata Sembiring, Sos ,Rikki Oliveri Peranginangin, Nikodemus Bukit, Simon Arapenta Ginting, Junita Br Ginting - Deli Serdang : Adnan Perangin-perangin (Kabiro), Metehsa Sinulingga, Sehat Sinulingga, Darwin Tarigan- Serdang Bedage: Abdul Rahim Ginting (Kabiro) -Binjai : Krismas Lasmaria Tambunan (Kabiro), Ahmad Daniel Sanjaya Ginting, Indra Manik, Sugianto - Langkat : Bambang Sembiring, Ponijan MS, Suyanto - P. Siantar : Robinson Bakkara - Tobasa / Tapanuli Utara : Mukhtar Sianipar (Kepala Biro), Tohap Simaremare, - Humbahas : M.Sasputra Marbun Lbn Batu - Tapanuli Tengah : Robby Manalu (Kabiro) , - Kep. Nias : Samahato Buulolo, SH/Ama Pais (Kepala Biro) Fatiziduhu Telaumbanua, Manotona Buulolo, Fa’atulo Buulolo, Mardianus Mendrofa/Kudi, Waspada Zendrato S.Pd, A.Ma. Pd, Preventiven Ndruru - Lampung : Beni A (Kabiro), Aris Ardiansyah, Septia Antoni - Pekan Baru : Binsar Tinambunan, Kampiter Tinambunan, Sepison Tinambunan, Agus. Jambi: Budiawan L.F Buulolo,SH/Pais (Kabiro), Damai Berkat, Spd, Agusman Buulolo, A.Mk, Berita Ndururu, Viktor Manalu, Filsafat Halawa, Tehezis Okhi Laia, Foeluaha Buulolo, Falawa Zis Okhi Laia, Tema’ato Buulolo, Petrus Laia - Kep. Riau : Junael Marbun, Fadlan Simatupang (Ka.Perwakilan) -Karimun : Ronald Nababan (Kabiro) -Sumatera Selatan: Abu Hasan Azhari (Kepala Perwakilan), Rudi Hartono - Bengkulu : Lambas Suiboy Sihombing - Kalteng : Herdie SE (Kabiro), Masmiji M, Masprianto M, Rudi Hartono. KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang Sembiring (Sumatera Utara), Abu Hasan Azhari (Sumatera Selatan), Samahato Buulolo, SH/Ama Pais (Kepulauan Nias), Budiawan L.F Buulolo,SH/ Pais (Jambi), Herdie SE (Kalimantan Tengah) Alamat Usaha : Graha Mas Pemuda, Blok AB No. 15 Lt IV Jln. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Telepon : (021) 47882549, Kode Pos 13220 - Email : [email protected], No. Rek : 0386.01.000.592.306 a/n PT. Rupaloan Giro BRI Cabang Pemuda. Alamat Redaksi : Jl. Satria I No 49 (Dekat Gedung Colpatarin) - Rawamangun - Jakarta Timur

W a r ta w a n G l o b a l P o s - P o s d a l a m menjal ankan tugas jurnalistiknya selalu dilengkapi dengan identitas dan namanya tercantum di box redaksi

TAHUN III/ Edisi 53 I 01 - 15 JULI 2015

Politik

Dana Bansos Bukan untuk Dukung Kandidat Incumbent di Pilkada

P

enyelewengan dana bantuan sosial untuk membiayai kampanye pilkada para kandidat petahana menjadi kekhawatiran tersendiri dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak (pilkada serentak) tahun ini. Karena itu masalah dana bansos ini menjadi salah satu fokus pengawasan oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu). Salah satu upaya yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi penggunaan dana bansos adalah dengan menyurati pemerintah daerah untuk bersikap netral dalam pilkada.

JAKARTA, GPP Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengatakan sudah menggariskan obyek pengawasan pilkada untuk menjadi perhatian utama pengawas pilkada. Salah satunya terkait dengan potensi pelanggaran penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah dalam pilkada melalui pembagian dana batuan sosial (bansos). “Penyalahgunaan kewenangan pejabat itu menjadi catatan khususnya di tiap proses pilkada seperti kampanye. Potensi itu selalu ada,” ujar Nelson usai rapat koordinasi Bawaslu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di KPU, Jakarta, Jumat (5/6). Ia menambahkan Bawaslu sudah mengatur tata cara pengawasan terhadap jenis pelanggaran ini dan cara menindaklanjutinya. Tugas panitia pengawas pemilu di daerah memang hanya mengawasi dan tidak bisa membuat aturan soal pembatasan kewenangan pejabat pemerintah saat pilkada berlangsung. Nelson menyebutkan salah satu upaya agar pejabat petahana tidak menggunakan dana bansos untuk salah satu kandidat dalam pilkada dengan melakukan pengawasan ketat di lapangan. Lalu Bawaslu juga akan menyurati

Jelang Pilkada

Rakor Bawaslu dan KPU jelang Pilkada Serentak. Bawaslu awasi kemungkinan penyelewengan dana bansos untuk danai calon incumbent di pilkada (ANTARA)

kepala-kepala daerah agar berlaku netral serta tidak menyalagunakan wewenangnya. Selanjutnya ketika ditemukan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan tersebut maka panitia pengawas pilkada akan melakukan kajian. Lalu setelah melalui kajian, kasus yang ditemukan akan dilanjutkan ke lembaga yang berwenang. Terkait hal ini, Ketua Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menuturkan ia sudah mengingatkan pada penyelenggara pemilu agar jangan sampai ‘bermain mata’ dengan pejabat pemerintah daerah incumbent terkait modus mendukung kandidat pilkada melalui bansos. “Kami harap penyelenggara pilkada berhati-hati untuk menjaga kepercayaan dan bersikap jujur adil dengan menjaga prinsip kode etik. Kita ingin pilkada berjalan lebih baik dari sebelumnya,” ujar Jimly pada kesempatan yang sama. GPP

Disebut Parpol Pasang Tarif Rp 500 Juta Per Kursi

JAKARTA, GPP Tanggapi Pilkada rawan dengan mahar politik, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutnya sebagai bagian dari praktik korupsi. Sebab, dalam praktiknya terjadi penyuapan yang menghasilkan keputusan mengikat. Ditambah lagi, untuk Pilkada Tangsel mulai beredar kabar partai politik (parpol) sudah mulai pasang tarif Rp 500 juta per kursinya. Satu kursi milik parpol di DPRD dihargai Rp 500 juta. Hal ini membuat ICW angkat bicara terkait praktik mahar politik pada Pilkada 9 Desember nanti. “Mahar politik ini jelas adalah paraktik korupsi, karena di sini ada penyuapan dan bentuknya jelas imbalan yang mengikat. Jadi semaangat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 ini semangatnya sangat bagus,” ujar Koordinator ICW, Ade Iriawan belum lama ini. Lebih lanjut dia mengatakan, jika dari awal saja sudah melakukan praktik korupsi, maka ke depannya sudah dapat dipastikan calon terpilih akan

menjadi koruptor. Kemudian, jika calon terpilih karena melakukan mahar politik maka tidak menutup kemungkinan nantinya juga akan melakukan tindakan korupsi, ketika menjabat sebagai kepala daerah nantinya. “Tidak menutup kemungkinan juga nanti akan menjadi koruptor, karena uang yang dikeluarkan dalam proses pencalonan saja sudah sangat banyak. Ditambah lagi anggaran untuk pemenangannya, maka besar kemungkinan akan melakukan tindakan korupsi,” ujarnya. Dia juga mengatakan, dalam praktik mahar politik kandidat atau balon juga bisa menghabiskan uang puluhan miliar rupiah untuk mendapatkan perahu agar bisa lolos dalam pencalonannya. Ini sudah jelas merusak tatanan demokrasi. Sebab, lanjut Ade, secara keseluruhan sudah ditentukan dengan transaksional, bukan sekedar berdasarkan kapasitas dan kualitas si calon walikota dan wakil walikota.

Ade juga mengatakan, guna menghindari adanya praktik mahar politik dalam proses pencalonan, maka KPU dan Panwaslu setempat selaku penyelenggara, harus benar-benar ketat melakukan pengawasan. “Semestinya tidak ada pengecualian lagi untuk lengah bagi penyelenggara, apalagi aturan ini dibuat dengan sangat tegas guna menghindari adanya praktik suap. Jadi KPU dan Panwaslu harus benar-benar melakukan pengawasan yang ketat,” katanya. Sebelumnya Ketua Jaringan Pemilih Tangerang Selatan (JPTS) Ali Irfan, mengaku banyak modus yang dilakukan dalam mahar politik ini. Bahkan, sekecil apa pun celahnya akan dimanfaatkan dalam proses pencalonan ini. “Modusnya juga beragam, jadi ini perlu pengawasan yang ketat untuk mencegah adanya praktik mahar politik pada Pilkada kali ini. Agar pemimpin yang terlahir itu benar-benar pemimpin yang bersih,” pungkasnya. ***/GPP


Nusantara

LANGKAT, GPP Terkait pemeriksaan kasus mark-up dana publikasi Humas Pemkab Langkat yang melibatkan sejumlah media sebesar Rp 2,049 miliar yang disebut-sebut dilakukan oknum Humas RGG masih belum ada kemajuan. “Saat ini kasusnya masih dalam pemeriksaan Kejari Stabat,” kata Kasi Intel kejaksaan Stabat. Jhon Leo Hutagalung. SH saat ditemui Ketua LSM-LIPAD B Sembiring baru-baru ini di ruang kerjanya. Masih proses pemeriksaan, apa bila sudah mencukupi bukti-bukti akan dilakukan penahan. Harap bersabar, semua harus melalu proses. Dalam kasus ini, kata Ketua LSM LIPAD, oknum Humas mengambil keuntungan dan memperkaya diri. Kalangan wartawan dan LSM di Kabuapaten Langkat mengapresiasi dan mendukung kejaksaan untuk menuntaskan proyek mark-up di Humas Pemkab Langkat. Bahkan, mereka berharap, meski masih dalam proses pemeriksaan Bupati Langkat H. Ngongesa Sitepu. SH selaku atasan sudah bisa memberhentikan sementara oknum humas itu yang diduga terlibat langsung dalam proyek mark-up itu. “Jika dibiarkan ditengarai akan menciptakan perseden buruk bagi Pemkab

Langkat khususnya di humas,” kata Bambang.

Dipertanyakan. Dengan dibiarkannya oknum Humas RGG tetap bekerja, menjadi pertanyaan bagi kalangan wartawan dan LSM. Tidak hanya itu, selain mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan, juga instansi penegak hukum didorong untuk mempercepat pemeriksaan terhadap yang diduga terlibat. “Jika ini dibiarkan berlarut-larut bahkan kemudian didiamkan pasti muncul dugaan ada konspirasi secara bersama-sama. Karena itu, pihak kejaksaan harus segera melangkah cepat,” kata Bambang. Proyek ini mengemuka karena, Kabag Humas Rizal Gultom memberikan Anggaran Humas hanya kepada 5 media cetak dan electronik sebesar Rp. 2.049 M tanpa tender. Kuat dugaan, ada ‘permainan’ yang disebut-sebut dilakukan oknum humas. Karena itu, Bambang pun mendesak agar penegak hukum segera turun tangan. “Proyek markup ini sudah terangkat kepermukaan lebih dari tiga minggu, tetapi perkembangan pemeriksaaan seakan jalan di tempat,” kata Bambang seakan kesal karena lambatnya pihak terkait menanganinya. BS

BIDANG PERKIM LELANG 148 PAKET PEKERJAAN Sebanyak 148 paket pekerjaan di Bidang Perumahandan Permukiman (Perkim) DSDAP diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Banten untuk dilelangkan. Diharapkan proses lelang berjalan lancar agar program yang dianggarkan dari APBD Banten 2015 itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurut Kepala Bidang Perumahandan Pemukiman DSDAP Banten Agung Nugraha, dari 148 paket yang dilelangkan, sebagian besar merupakan program yang bersentuhan dengan masyarakat. “Mudah-mudahan proses lelang berjalan lancar agar manfaatnya dapat dirasakan,” kata Agung. Sementara, Kasi Perkim Gun Gun Gunawan berharap seluruh kegiatan yang dilelang sudah berjalan pada Juli mendatang. Sehingga, program-program itu dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan. “Tentunya kami ingin anggaran dari 148 paket itu terserap

BIN Siap Amankan Pilkada Serentak JAKARTA, GPP Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) Marciano Norman mengaku telah siap mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak. Termasuk untuk berbagai potensi kerawanan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Demikian Marciano Norman menuturkan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6). “Kita mengharapkan pilkada serentak ini, apabila tiba waktunya dilaksanakan kesiapan dari semua pihak betul-betul sudah terjamin,” kata Marciano Norman. Dengan begitu, sambung

Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Marciano Norman (tengah) berdiskusi dengan Wakil Kepala BIN Ervi Triassunu (kiri) dan Kepala Sandi Negara Djoko Setiadi (kanan) saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6). Rapat tersebut membahas perkembangan realisasi program kerja BIN tahun 2015 triwulan I, laporan realisasi anggaran BIN dan Lemsaneg tahun 2015 triwulan I dan pembahasan RKA dan RKP-KL BIN dan Lemsaneg TA 2016.

Marciano, pelaksanaan Pilkada serentak tidak menjadi bumerang. Dan menjadi tradisi dalam

3

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

Mark-up Dana Publikasi Humas Langkat

Pemeriksaan Masih Jalan Ditempat


berdemokrasi di Indonesia yang lebih efisien. “Dalam arti tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu akan memberikan citra yang buruk dalam proses demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia sekarang ini justru menghadapi tantangan besar dengan kita melaksanakan pilkada serentak ini,” ujarnya. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan pelaksanaan Pilkada Serentak untuk di 269 daerah pada 9 Desember 2015. GPP

semua, supaya kinerja DSDAP Banten dan dampak kegiatan untuk masyarakat bisa lebih optimal,” pungkas Gun Gun. Terpisah, Jumadi warga Kampung Pamupukan Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug, Kota Serang mengaku senang tahun ini wilayahnya mendapatkan program pembangunan infrastruktur dasa kawasan desa pusa tpertumbuhan dan hiterlandnya. Menurutnya, program itu sudah lama didambakan masyarakat. “Kampung kami dekat dengan pusat pemerintahan ProvinsiBanten, tetapi sarana infrastrukturnya

minim.Dengan adanya program ini, semoga kondisinya berubah,” kata Jumadi. D e n ga n p e n i n gka t a n kondisii nfrastruktur di wilayahnya, Jumadi berharap hal itu berdampak pad ameningkatnya kesejahteraan warga setempat. Karena, kondisi infrastruktur yang baik juga akan meningkatkan antusiasme masyarakat unutuk memperbaiki tingkat kesejahteraannya. (ADVERTORIAL)

DPRD Kabupaten Musi Rawas Mengucapkan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H “Semoga diampuni semua dosa yang telah kita perbuat selama ini, aamiin...” Yudi Fratama, SH Ketua Toyib Rakembang, S. Ag H. Yuzakir Mahmud, SH Wakil Ketua Wakil Ketua Nawawi, SH, MH Sekretaris

KELUARGA BESAR BLHD TANGERANG SELATAN Mengucapkan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H. Rahmat Salam M.Si Kepala Dinas

4


Advertorial


KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN SEKSI PELAKSANA JARINGAN PEMANFAATAN AIR

BALAI BESAR SOSIALISASIKAN PERBAIKAN BENDUNGAN KARET CIWAKA BANTEN –Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung dan Cidurian (BBWSC-3) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPera) berencana melaksanakan perbaikan Bendung Karet Ciwaka, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Bendung karet yang dibangun pada tahun 2001 tersebut dalam kondisi rusak. Bendung Karet yang menjadi alat utama untuk mengatur debit air mengalami robek sehingga tidak berfungsi secara optimal. Pekerjaan tersebut diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 5,7 miliar yang berasal dari APBN Kementerian PU-Pera. Kepala Seksi Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) BBWSC3 Epi Apipi, yang ditemui usai melaksanakan sosialisasi persiapan pelaksanaan pekerjaan, menjelaskan bahwa perbaikan Bendung Karet Ciwaka sudah sangat mendesak. Sebab, bending ini merupakan tumpuan masyarakat dalam memperoleh air baku dan air untuk pengairan sawah masyarakat. “Pelaksana proyek merupakan pemenang lelang yang sudah dilaksanakan oleh Kemen PU-Pera di Jakarta. Kita memfasilitasi pertemuan antara masyarakat

dan pelaksana proyek sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan,” terang Epi. Menurutnya, karet yang dibutuhkan tidak diproduksi di Indonesia, sehingga harus melakukan impor. PT Mitra Wardhana sebagai Pelaksana dan pemenang lelang sudah memesan karet yang dimaksud. “ Butuh sekitar tiga bulan untuk mendatangkan karet ini. Sebab, bahan, desain dan besarnya secara khusus kita pesan sesuai kebutuhan Bendung Karet Ciwaka,” ujarnya. Endang AS, perwakilan dari PT Mitra Wardhana, membenarkan penjelasan yang disampaikan Kasi PJPA Epi Apipi. Menurut Endang, bahan baku berupa karet saat ini sudah berada di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. “ Kita menunggu pelaksanaan di lapangan. Karet yang lama harus dilepas terlebih dahulu, lalu dudukan atau pasangan landasan diperbaiki, baru kemudian dilakukan penggantian,” ujar Endang. Selain mengganti Karet Bendung, dilakukan juga sejumlah perbaikan. Di antaranya, pemasangan fondasi, turap, beronjong dan pagar. (ADV - MARBUN)

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) (26 Juni 2015) Tertanda

drg. Sigit Wardojo, M.Kes Kepala Dinas



Nusantara

5

Modus Penipuan

Dicuci Dengan Cairan H2O2, Urea Subsidi Dijual Lebih Mahal

P

antas saja kalangan petani di Sumatera Utara, khususnya di Langkat dan Binjai terus menerus mengeluh tidak bisa membeli pupuk urea bersubsidi. Kios penyalur urea bersubsidi di desa-desa dua daerah ini juga mengaku, mereka tak kebagian urea bersubsidi, meski RDKK sudah dimohonkan kelompok tani. Ternyata urea berwarna pink yang disubsidi pemerintah seharga Rp 2.000 bisa dijual menjadi Rp 5.000 per kg setelah dicuci dengan cairan H2O2 dan air. PUKPUK : Petani menabur pupuk urea di sawah

LANGKAT, GPP Pantas saja kalangan petani di Sumatera Utara, khususnya di Langkat dan Binjai terus menerus mengeluh tidak bisa membeli pupuk urea bersubsidi. Kios penyalur urea bersubsidi di desa-desa dua daerah ini juga mengaku, mereka tak kebagian urea bersubsidi, meski RDKK sudah dimohonkan kelompok tani. Ternyata urea berwarna pink yang disubsidi pemerintah seharga Rp 2.000 bisa dijual menjadi Rp 5.000 per kg setelah dicuci dengan cairan H2O2 dan air. Pencucian urea subsidi dengan cairan H2O2 dan air ini untuk menghilangkan warna merah muda (pink) pada urea subsidi menjadi warna putih setelah dikeringkan dengan panas mata hari. Hasil olahan inilah menjadikan pupuk subsidi hilang dan berubah menjadi urea non subsidi yang dilakukan pemilik gudang oplosan penimbun urea subsidi dikawasan Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Perubahan status urea ternyata mengisi pasar

perkebunan di Langkat dan Binjai dengan harga penjualan menjadi Rp 5.000 per kg. Pembuktian praktik penipuan ini ditemukan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipiter) Bareskrim Mabes Polri sewaktu melakukan penggerebekan disalah satu gudang pengoplosan urea tanpa izin milik Ali Susanto alias Ali Opek di Jalan Soekarno-Hatta Km 18 Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur, Binjai Jumat 19 Juni 2015 lalu. “Kita temukan 40 ton urea subsidi yang sudah dioplos menjadi non subsidi didalam gudang yang kita gerebek”, kata Kasubdit 1 Tipiter Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Sandy Nugroho, dalam penjelasannya di lokasi penggerebekan kepada wartawan, pekan lalu. Dijelaskan perwira menengah mantan wakil direktur kriminal khusus Polda Metro Jaya itu, pihaknya dibantu personil dari Polda Sumut dan personil Brimob Tanah Tinggi Binjai dan Polresta Binjai selama sepekan melakukan pengintaian kegiatan il-

DPRD Kabupaten Musi Rawas Mengucapkan

Selamat atas dibukanya Bimtek Bagi Penyuluh Pertanian Subsektot Tanaman Pangan Angkatan III, di Aula Noren Tirta Buana, Kecamatan Tugu Mulyo. (08-11 Juni 2015) Yudi Fratama, SH Ketua Toyib Rakembang, S. Ag H. Yuzakir Mahmud, SH Wakil Ketua Wakil Ketua Nawawi, SH, MH Sekretaris

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) (26 Juni 2015) Tertanda

Drs. Wahyu Wardhana, MA Kepala Dinas

legal digudang milik Ali Susanto. “Hasilnya,dari penggerebekan ditemukan 50 kg urea dalam karung plastik berlabel non subsidi”. Sudah dioplos sebanyak 20 ton menjadi urea non subsidi, mesin jahit karung, 5 timbangan, 2 jerigen H2O2”. Saat penggerebekan jam 16.00 WIB, semua urea sedang dijemur oleh pekerja pemilik gudang dibelakang rumah Ali Susanto. Modusnya, pelaku membeli pupuk urea subsidi seharga Rp2 ribu per kilo gram dan membawanya ke gudang. Setibanya di gudang, semua pupuk dibuka dan direndam dengan air bercampur H2O2. “H2O2 merupakan bahan kimia yang merubah warna urea subsidi dari warna pink menjadi warna putih, urea non subsidi warnanya putih”. Setelah kering, urea subsidi yang berubah warna itu kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik pupuk urea non Subsidi. Per karung itu seharusnya 50 kg, tetapi setelah dioplos, menjadi urea dalam karung non subsidi beratnya berkurang 10 kg per karung. Urea non subsidi ini akan dijual ke seluruh perusahaan perkebunanyang ada di Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan sementara, semua pupuk ini akan dijual ke perusahaan sawit dengan harga Rp 5.000 per kg. Sedangkan asal urea subsidi yang ditimbun masih dalam penyidikan polisi. “Penanggung jawab gudang pengoplosan bernama Jhon”, jelasnya, sambil menyebutkan, barang bukti urea

disita dan dititipkan di Rubasan Tanjung Gusta, Medan. Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Helfi Assegaf, mengatakan, penanganan terkait gudang pengoplosan urea subsidi milik Ali Susanto, sepenuhnya di tangani Dirtipiter Bareskrim Mabes Polri. ”Sepenuhnya kasus itu ditangani Mabes Polri”, katanya kemarin. Gudang pengoplosan urea bersubsidi milik Ali Susanto di Binjai itu sebelumnya sempat digerebek 57 orang personil gabungan dari Polda Sumut dan Polisi Militer pada Rabu 25 Februari 2015 lalu, namun usaha itu bocor dan tidak didapati barang bukti hasil oplosan. Sedangkan gudang dengan kegiatan serupa di kawasan desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat milik JM hingga kini belum tersentuh hukum, meski telah diketahui pihak penegak hukum. Gubernur Jangan Kompromi Terjadinya penggerebekan gudang pupuk urea bersubsidi di Binjai, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ST MSi, meminta penegak hukum di Sumut untuk tidak berkompromi dengan mafia pupuk bersubsidi yang menjalankan bisnis ilegalnya. “Saya meminta agar pengoplos pupuk subsidi semua disikat”. Kegiatan mereka telah menyengsarakan masyarakat yang membutuhkan pupuk. Meminta kepolisian untuk dapat mengungkap ‘otak’ pelaku pengoplos pupuk yang ada di Sumut, apalagi yang terjadi

di Binjai. Apabila ada keterlibatan dinas-dinas yang menyuplai pupuk bersubsidi, silahkan diproses sesuai dengan hukum berlaku. Saya juga akan memproses sesuai dengan UU PNS, ungkapnya ketika berada di Masjid Agung Binjai, Minggu (21/6). Di Langkat sendiri, kios penyalur urea bersubsidi seperti di Kecamatan Gebang, Hinai, Tanjung Pura, dan Kecamatan Secanggang, sejak Januari hingga Juni 2015, mereka mengaku tidak menjual urea bersubsidi. “Kami tak ada diberi urea bersubsidi dan belum masuk sudah enam bulan” sebut Rasman, salah seorang pemilik kios penyalur pupuk bersubsidi di Hinai ketika dihubungi Selasa (23/6). Padahal, diketahui pemerintah sudah mendistribusikan urea bersubsidi untuk Langkat 2.677,95 ton.”Hingga April 2015, tercatat penyaluran pupuk bersubsidi sudah 2.667,95 ton untuk Urea”. Serapan terbesar dari penyaluran pupuk bersubsidi Urea,yaitu 2.667,95 ton dari rencana target 12.105 ton. Kemudian NPK/Ponska sudah terserap kepetani 1.599,15 ton dari rencana 8.345 ton.Pupuk bersubsidi SP 36 Superpos sudah terelisasi kepetani 852,5 ton dari rencana 3.598 ton. Pupuk ZA terelisasi 616 ton dari rencana target 4.982 ton, dan pupuk organik 10,1 ton dari rencana target 1.471 ton, kata R Tunjang selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Langkat ketika dihubungi Jumat (12/6). Ponijan

Cabuli Bocah, GG Dilaporkan Ke Polres BESITANG, GPP Kasus pelecehan seks terhadap anak anak sering terjadi di Kabupaten Langkat. Kali ini terjadi di Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban. Pelakunya GG (15), warga Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban Kede, kini dilaporkan orang tua korban NA ke Polres Langkat. Menurut ibu korban Sanirah (40), warga Paluh Pasir Desa Halaban didampingi Suaminya Sutikno (45) anaknya sudah 5 kali menjadi korban kebrutalan seks yang

dilakukan GG dengan lokasi berpindah pindah, di rumah, kebun, di belakang mushola dan ditempat lainnya. Kelakuan GG tidak dapat saya terima. Sudah tiga hari saya tunggu di rumah supaya diselesaikan secara kekeluargaan, tapi pihak keluarga pelaku tidak mau tau, apalagi saya ini orang Desa. Namun ketika hal ini saya laporkan ke Polres Langkat , barulah tiap malam keluarga pelaku datang untuk berdamai. “Karena kasusnya sudah

saya laporkan ke Polres, biarlah diproses secara hukum,” katanya. Lebih lanjut Sanirah menjelaskan kepada GPP, menurut pengakuan anaknya, kejadian awalnya anaknya diiming-iming Rp 10 ribu. Kejadian ini sudah saya laporkan kepada Kepala Desa Halaban dan masyarakat banyak yang mendukung saya agar melaporkan pelaku ke Polres Langkat. Hasil visum sudah diberikan ke Polres. “Kita menunggu prosesnya,” katanya. Mira

6


Nusantara


Puan dan Tjahjo Bantah Menpora Tak “Mikirin” Reshuffle Tudingan Masih Terima Fasilitas DPR JAKARTA, GPP Posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang masih terdaftar sebagai anggota DPRRI sering dipertanyakan oleh berbagi pihak. Disebutkan, kalau sudah duduk sebagai menteri seharusnya mundur dari kursi DPR. Kedua politisi

nyatakan dirinya sudah bukan anggota DPR RI lagi. Ia membantah masih menerima fasilitas dari jabatannya sebagai anggota legislatif. “Saya sudah dilantik (jadi menteri) sudah tidak ada di DPR. Tidak gunakan fasilitas. Tidak ambil hak sesuai Undang-undang,” katanya di gedung DPR RI, Jakarta, belum lama ini. Puan bahkan memastikan dirinya tidak mempunyai jabatan lain s e lain se

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani PDIP ini sebelum diangkat menjadi menteri adalah anggota DPR-RI. Apa komentar mereka? Puan, putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri me-

bagai pembantu Presiden. Karenanya, Puan menganggap tudingan yang selama ini beredar tidak tepat. “Tidak mungkin ada rangkap jabatan, fasilitas, bahkan rangkap

gaji. Sudah eksekutif, tidak ikut campur,” katanya. Namun, Puan tak berkomentar perihal alasan PDIP yang belum juga mengeluarkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi dirinya sebagai anggota DPR RI. Puan mengklaim, dirinya menyerahkan seluruh prosesnya kepada DPP PDIP. “Silakan tanya ke PDIP bagaimana prosesnya. Proses PAW, ada di DPP dan menjadi wewenang penuhnya untuk mengganti siapa saja,.” Jelasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah meminta agar menteri yang masih terdaftar sebagai anggota DPR segera mengundurkan diri. Saat ini menteri yang masih terdaftar sebagai anggota DPR adalah Tjahjo Kumolo dan Puan Maharani. Sementara, Tjahjo menegaskan bahwa dia telah mengajukan surat pengunduran diri sejak dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri. Tjahjo pun menegaskan bahwa saat ini dia tidak menerima sepeser pun gaji dari DPR. GPP

Pemerintah Janji Harga Elpiji 3 Kg Tak Akan Naik

DINAS PU. PENGAIRAN Kabupaten Musi Rawas Bidang O&P

Mengucapkan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H “Semoga diampuni semua dosa yang telah kita perbuat selama ini, aamiin...” Perri Putra, SST Kabid

JAKARTA, GPP Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa harga elpiji 3 kilogram (kg) tidak akan naik hingga akhir tahun. Hal ini melihat tren harga minyak dunia tidak mengalami kenaikan signifikan. “Tahun ini tidak akan naikkan (harga elpiji 3 kg). Ya (sampai akhir tahun) kita harap enggak naik‎,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I GN Wiratmaja di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2015). Dia menuturkan, ‎selain karena tren harga minyak dunia tidak mengalami kenaikan signifikan, PT Pertamina (Persero) juga telah melakukan efisiensi dengan membeli liquified petroleum gas (LPG) langsung ke negara produsen. Selama ini, BUMN migas tersebut selalu melalui perantara (trader) dalam proses tersebut. “Ya kita inginnya langsung dari negara penghasil. Dari Iran, Arab, dan Qatar. Dari Iran intinya. Selama ini kan enggak b to b (business to business) dari penghasilnya kan. Lewat trader,” kata Wiratmaja. Menurutnya, tren harga elpiji global yang datar diperkirakan akan berlangsung hingga tahun depan. Sebab itu diperkirakan, harga elpiji tidak akan naik tahun depan. “Tren 2016 proyeksi dari Bank Dunia, dari berbagai lembaga harganya (elpiji) tidak akan naik. Naik sih tapi hampir datar, enggak signifikan,” pungkasnya. GPP

JAKARTA, GPP Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku tak ambil pusing isu perombakan kabinet atau “reshuffle” yang kian santer dibicarakan di sejumlah kalangan. Meski namanya disebutsebut sebagai salah satu yang akan direshuffle, ia tak memikirkannya. “Kita tidak boleh berpikir tentang ‘reshuffle’ itu, yang penting terus bekerja,” kata Nahrawi saat ditemui dalam acara Sholawat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Jalan Raden Saleh I Nomor 9, Jakarta Pusat, Selasa malam (23/6). Kendati demikian, ketika dirinya ditanya apakah siap jika harus direshuffle atau direposisi, Nahrawi hanya mengatakan dirinya siap apapun putusan Presiden. “Yang jelas dan pasti, kita sebagai pembantu siap melaksanakan tugas,” ujarnya. Lebih lanjut, Nahrawi menjelaskan bahwa perombakan kabinet itu adalah otoritas Presiden dan hak prerogratifnya sebagai penentu kinerja para ‘pembantunya’. “Reshuffle kabinet itu kan otoritas Presiden,

itu murni hak prerogatif beliau. Beliau yang menentukan apakah pembantunya layak diteruskan atau tidak,” ujarnya. Sementara itu, di lokasi yang sama, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengharapkan rencana reshuffle dipertimbangkan secara matang oleh Presiden Joko Widodo dengan harapan tidak ada kegaduhan politik baru karenanya. “Reshuffle itu kewenangan Presiden. Namun, kita berharap dipikirkan secara masak sehingga jangan membuat kegaduhan baru dengan adanya reshuffle, karena saat ini ekonomi lagi suram,” kata Muhaimin. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini juga menegaskan sebelum melakukan kocok ulang menteri, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terlebih dahulu untuk melihat hasil kinerja para menteri tersebut. “Pokoknya kita minta jangan ada reshuffle dulu. Tapi, ya sepenuhnya tergantung pemerintah,” katanya. GPP

Ruhut: Presiden Akan Menolak Dana Aspirasi

JAKARTA, GPP rapat paripurna, DeAnggota Fraksi Demokrat mokrat menyatakan Ruhut Sitompul yakin Presiden setuju. Saat ditJoko Widodo (Jokowi) akan anyakan hal itu, menolak peraturan Program EE Mangindan Pembangunan Daerah Pemp u nya a l a s a n lihan (P2DP) alias Dana sendiri.”Karena Aspirasi Daerah Pemiliitu masih perhan (Dapil) senilai Rp11,2 a t u ra n D P R triliun. “Saya tim suksesnya terkait me(saat Pilpres), saya tahu kanisme penbeliau (bakal nolak). gusulannya dan Karena beliau selalu‎ belum mengenai utamakan kepentproses pengguingan rakyat . naan dana Beliau Prestersebut,” iden kedkatanua yang ya. langsung Ruhut d i pilih rakyat,” kata Ruhut di Gedung Sebelumnya, Melalui akun TwitDPR, Senayan, Jakarta, pekan lalu. ter resmi Ketua Umum Partai DeDia pun tidak mempermasalah- mokrat Susilo Bambang Yudhoyono kan dana aspirasi akhirnya disah- (SBY) @SBYudhoyono, menulis kan DPR. Sebab, sambung Ruhut, bahwa pihaknya menolak dengan ‘bola panas’ peraturan ini berada program Usulan Program Pembandi tangan Presiden Jokowi. “‎Kaitan gunan Daerah Pemilihan (UP2DP) dengan dana itu, Belanda masih atau yang biasa disebut dengan jauh, final di Jokowi, ojo kesusu,” dana aspirasi “Saya pastikan, PD ujar Ruhut. akan tetap tolak dana aspirasi Sementara Anggota Dewan tersebut jika tidak dipenuhi 5 faktor Anggota Dewan Pembina Par- kritis yang akan disampaikan,” tulis tai Demokrat, EE Mangindaan SBY. menegaskan, partai berlambang Mantan Menteri Politik Hukum mercy ini menolak dana aspirasi. dan Kemanan (Menko Polhukam) Lantaran, sudah ada perintah dari mengatakan, telah memerintahkan Ketua Umum Partai Demokrat seluruh fraksinya di DPR untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). tetap menolak program UP2DP SBY pun mengajukan lima syarat tersebut, karena tak sejelan denterhadap program tersebut. “Kita gan landasan partai bintang mercy belum setuju jika syarat 5 ini tidak tersebut. “Tidak ada satu katapun dipenuhi. Antara lain sistem ang- pernyataan Fraksi Partai Demokrat garan dan apa Itu dana aspirasi,” yang setuju dengan dana aspirasi. ujar EE Mangindaan. Sikap FPD tetap segaris dengan Dalam rapat Badan Legislatif sikap saya,” katanya. (Baleg) DPR hingga diteruskan ke GPP


PSB SMK Negeri 1 Siborongborong Disorot Warga TAPUT, GPP Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMK Negeri 1 Siborongborong jadi sorotan warga. Pasalnya, sistem penerimaan calon siswa baru melalui bidang studi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bidang studi jurusan masing-masing. Daya tampung calon siswa baru SMK Negeri 1 Siborongborong Kelas X Program Keahlian ATPH, TKR, TSM, TKJ, TITL Tahun Ajaran 2015/2016 adalah melalui hasil test. Pelaksanaannya dilakukan pada hari Selasa 22 Juni 2015 di gedung SMK Negeri 1 Siborongborong pada pukul 8.00 pagi hingga selesai dan hasilnya diumumkan pada pukul 05.30 sore hari itu juga. Banyak warga atau orang tua siswa yang ikut mendampingi anakanak didik pada hari pengumuman. Nama-nama yang lulus diumumkan, tetapi hasil tes tidak tidak dibagikan. Mereka menduga penerimaan siswa baru tidak murni dengan alasana kalau murni hasiltes juga seharusnya dibagi, sehingga siswa tahu nilainya berapa. Seorang siswa yang mengikuti ujian tetapi kalah mengaku bahwa pelaksanaan ujian tes calon siswa

diduga tidak murni: “Kalau memang itu murni kenapa kertas ujian kami tidak dikembalikan pada kami, jadi kami menganggap hasil ujian tes tersebut hanya formalitas”, katanya yang diamini oleh beberapa calon siswa baru yang saat dimintai tanggapannya. Di tempat terpisah para Pengurus Komite mengatakan pada GPP mengaku heran dalam sistem penerimaan calon siswa baru tersebut bahwa karena tidak dilibatkan dalam pelaksanaan penerimaan calon siswa baru. Pihak Komite mengaku sangat kecewa terhadap pihak sekolah. Pihak orangtua terutama yang anaknya tidak diterima alias kalah bahkan siswa-siswi yang dinyatakan kalah berharap pihak sekolah memberikan penjelasan secara transparan tentang system penerimaan siswa baru. Jika, memang benar penerimaan siswa baru murni berdasarkan nilai yang diperoleh siswa, alangkah baiknya hasil ujian dibagikan. Dengan demikian, terlihat secara jelas nilai yang diperoleh peserta ujian. Tohap Simaremare

Limbah Pabrik Resahkan Warga

LANGKAT, GPP syukuran, tetamu dari luar desa Warga Jalan Peringgan Lingkun- itu tahu ada limbah yang dibiargan I Desa Pasar Rawa dan Lingkun- kan menyesengsarakan warga. gan VII Kelurahan Pekan Gebang Perusahaan sampai saat ini beralaHidup resah akibat limbah PKS san bawah limbah masih dalam yang dikelola PT. JPN (Jaya Palma proses, tapi entah kapan? Nusantara). Limbah beraroma bau Awalnya, pihak perusahaan tak sedap itu sungguh mengganggu berjanji dalam waktu tiga bukenyamanan warga di lan akan diatasi bau sekitar. Pasalnya, letak busuk dari limbah. kolam yang menamTapi faktanya, bopung limbah pabrik di hong belaka, sudah belakang rumah warga lebih tiga bulan janji yang jaraknya sekitar itu hanya janji dan 100 m. tidak ada realisasi. Bau busuk tersebut Warga tetap mendtercium setiap hari.LIMBAH : kegiatan pabrik mengelu- erita dan sengsara Sementara pemilik pe-arkan limbah akibat bau busuk rusahaan tidak memyang ditebarkan limpedulikan keresahan warga. Tidak bah perusahaan itu. “Perusahaan hanya itu, nasib warga yang memi- tetap untung warga menderita,” liki tambak ikan juga akan teranggu kata warga berkomentar. bahkan lama-lama akan bangkrut, Warga Lingkungan I Desa Pasir karena air yang menjadi tempat Rawa dan Lingkungan VII Keluratambak tercemar limbah. Satu- han Pekan Gebang bermohon agar satunya pembuangan limbah dari pengelola dan pihak perusahaan kolam penampungan dialirkan ke jangan menyepelekan warga sePaluh Pasir sampai Air Tawar yang tempat. Jangankan di luar rumah, menembus ke laut tempat tambak. di dalam rumah pun bau busuk GPP memperoleh informasi bah- yang ditebarkan limbah itu sangat wa warga sudah menyampaikan dirasakan warga. Harapan warga, masalah bau ini ke Lurah Pekan agar seluruh elemen terkait dapat Gebang dan Camat setempat, tapi mengatasinya. Warga tidak tahan sampai saat ini belum direspon. terus menerus menderita karena Bau busuk dari limbah masih terus limbah pabrik yang tidak dikelola dihirup warga. Kalau, ada pesta atau dengan semestinya. MIRA

BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas

Mengucapkan Selamat atas dibukanya Bimtek Bagi Penyuluh Pertanian Subsektot Tanaman Pangan Angkatan III, di Aula Noren Tirta Buana, Kecamatan Tugu Mulyo. (08-11 Juni 2015) IR. H. SUHARTO PATIH Kepala


Advertorial

7

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS SOSIAL PERINGATAN HARI LANJUT USIA (HALUN) 2015 TINGKAT PROVINSI BANTEN Masih banyak masyarakat melihat lanjut usia sebagai momok yang membebani keluarga atau masyarakat. Padahal sepatutnya, sebagai bangsa yang menghargai nilai-nilai sosial masyarakat tentu harus selalu meneladani dan menghargai keberadaan lanjut usia. Lanjut usia bisa menjadi pemersatu bangsa dan menjadi motivasi untuk para generasi muda. Karena itulah Halun yang diperingati setiap tanggal 29 Mei menjadi motivasi dan bergeraknya para individu, keluarga, organisasi sosial, msyarakat dan dunia usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia dengan mengembangkan jiwa dan semangat kebersamaan menuju Lanjut Usia Indonesia Sejahtera 2025. Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai leading sector perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia senantiasa mendorong terwujudnya kesadaran

para lanjut usia, keluarga dan masyarakat akan arti pentingnya suasana lanjut usia bahagia dan terpenuhinya hak-hak para lanjut usia, meningkatkan kesejahteraannya dan memanfaatkan kapasitasnya sesuai potensinya. Berdasarkan pemutakhiran data dari Dinas Sosial Kabupaten / Kotadan Provinsi Banten mempunyai jumlah penduduk di atas 60 tahun atau lanjut usia sebanyak 26.873 jiwa. Dari jumlah tersebut di cover oleh berbagai macam bantuan baik dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah Provinsi Banten, antara lain Bantuan Sosial permakanan bagi lanjut usia sumber dana APBD Provinsi Banten antara lain yang dilakukan secara transfer melalui PT POS yaitu: Tahun 2014, jumlah penerima meningkat sebanyak 1.200 orang diberikan bantuan sebesar Rp 3.000.000 per orang serta rekrutmen dan pemberian

knya fasilitas yang tersedia di dalamnya. Namun terkadang laboratorium tersebut disalahfungsikan dalam pengunaannya. Laboratorium IPA dijadikan sebagai ruang belajar biasa, bahkan menjadi ruang pertemuan oleh

insentif kepada para pendamping lanjut usia sebanyak 120 orang. Pada tahun 2015, jumlah penerima meningkat sebanyak 2.440 orang diberikan bantuan sebesar Rp. 3.000.000 per orang serta rekrutmen dan pemberian insentif kepada para pendamping lanjut usia sebanyak 120 orang. Bantuan APBN melalui Kementerian Sosial RI yaitu Program Asistensi Sosial Lanjut Usia (aslut) jaminan sosial lanjut usia dalam bentuk bantuan cash transfer via PT POS Indonesia. a. Tahun 2012 diberikan kepada 1.250 lanjut usia terlantar, per bulan mendapatkan Rp 200.000 selama 12 bulan . b. Tahun 2013 diberikan kepada 1.250 lanjut usia terlantar, per bulan mendapatkan Rp 200.000 selama 12 bulan . c. Tahun 2014 diberikan kepada 1.250 lanjut usia terlantar, per bulan mendapatkan Rp 200.000 selama 8 bulan . d. Tahun 2015 diberikan kepada 1.250 lanjut usia terlantar, per bulan mendapatkan Rp 200.000 selama 12 bulan . 1) Bagi lanjut usia yang masih produktif diberikan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) masing-masing sebesar Rp 1.500.000 per orang. a) Tahun 2013, UEP diberikan kepada 100 orang. b) Tahun 2014, UEP diberikan kepada 100 orang. c) Tahun 2015, UEP diberikan kepada 100 orang. d) Bantuan Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (As-Lks Lu) kepada 11 PANTI / LKS LU. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Bpk. Nandi S Mulya mengatakan,” Acara Puncak Perayaan Hari Lanjut Usia 2015 Dinas Sosial Provinsi Banten bersama Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Banten dan Komisis Daerah Lnajut Usia Provinsi Banten menggelar berbagai acara diantaranya penyerahan simboli bingkisan bagi peserta lomba senam bugar lansia, penyerahan kaki dan tangan palsu bagi penyandang disabilitas, penyerahan PBI JKN bagi lanjut usia dalam panti, penyerahan bantuan sosial bagi lanjut usia, lomba senam bugar lansia berjumlah 80 orang dari kabupaten / kota, pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi lanjut usia sebanyak 425 dari kabupaten / kota, pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis bagi lanjut usia sebanyak 425 kabupaten / kota, dialog interaktif dengan tema “kepedulian pemuda terhadap lanjut usia”, melibatkan unsur-unsur potensi sosial kesejahteraan sosial di Kota Serang, gelar produk usaha ekonomi produktif lanjut usia, dengan mendirikan beberapa stand bagi UEP lansia di Tingkat Provinsi Banten dan penanaman pohon. (ADVERTORIAL).

8


Advertorial

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

RSUD MALINGPING DIBANGUN SECARA BERTAHAP

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (SDAP) Provinsi Banten melalui Bidang Permukiman, mulai tahun 2015 ini dan tahun berikutnya akan membangun sejumlah gedung RSUD Malingping, Kabupaten Lebak. Kepala DSDAP Banten M. Husni Hasan mengungkapkan bahwa total luas lahan yang akan dibangun sejumlah gedung bagi keperluan RSUD Malingping mencapai 15440 m² yang digunakan untuk membangun gedung sekitar 5216 m². Jadi tidak semua dan pembangunan itu dilakukan secara bertahap menggunakan skema multiyear,”terang M. Husni Hasan. Menurutnya, saat ini SDAP Banten sudah menyerahkan berkas pekerjaan kepada Unit Layanan Pelelangan , dan dilelangkan secara terbuka melalui Lembaga Pelelangan secara Elektronik (LPSE) Provinsi Banten. Setelah dilelangkan pemenangnya, barulah tahapan pembangunan bisa dilaksanakan. Terpisah, Direktur RSUD Maliping Danang Hamsah Nugroho, membenarkan akan dilaksankannya pembangunan sejumlah gedung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Maliping dan ditargetkan rampung 2016. Saat ini upaya untuk peningkatan sarana RSUD Malingping sudah sampai tahap persiapan lahan. Untuk lahan, Biro Aset yang menanganinya dan sudah mendapat kejelasan dari Kemen-

terian Pekerjaan Umum bahwa lahan seluas 9.000 m² yang berada di gedung RSUD diperbolehkan digunakan untuk perluasan gedung RSUD Malingping. Sekarang tinggal menunggu surat keputusan dari Kementerian Keuangan,” ujar dr Danang Hamsah Nugroho Direktur RSUD Malingping. Dikatakan Danang untuk pelaksanaan pembangunannya itu sepenuhnya akan dilakukan oleh Dinas Sumber Daya A i r d a n Pe m u kiman (SDAP) Provinsi Banten secara multiyear tahun 2016 mendatang dengan anggaran sekitar Rp 39 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten. “Berbagai persyaratan yang dibutuhkan, seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sudah cukup lengkap,” katanya. Secara otomatis, kata Danang, jika pembangunan peluasan RSUD Malingping ini terealisasi, sarana pendukung menuju RSUD tipe C akan terpenuhi, yakni diantaranya dengan tersedianya 100 ruang rawat inap yang sekarang baru dimiliki 40 ruang rawat inap. “Luas RSUD jadi 15000 m², yaitu 6.000 m² yang sekarang digunakan ditambah 9000 m rencana perluasannya,” katanya. (ADVERTORIAL).


PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN LINGKUNGAN HIDUP

HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA MERIAH

oleh manusia dan anak cucu,” tandasnya. Kata Rano, dalam upaya perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup, pelibatan masyarakat dan swasta serta pemerintahan menjadi aspek yang penting. Kepala BLHD Provinsi Banten M Natsir Azis, M.Si, M.Kes mengatakan,” dalam meny-

Upacara Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Banten Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten berlangsung meriah dan sukses. Acara yang di pusatkan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang itu diisi dengan serangkaian acara yang turut dihadiri oleh Plt gubernur Banten Rano Karno, antara lain Pelantikan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, penyerahan hadiah berupa uang, piala dan piagam lomba menggambar, serta penyerahan piagam sekolah Adiwiyata Provinsi. Plt Gubernur Banten, Rano Karno dalam sambutannya mengatakan,” Hari Lingkungan Hidup Sedunia bertujuan menyadarkan semua untuk ikut bertanggung sekaligus menjadi pelopor perubahan dan penyelamat bumi dan lingkungan hidup. Tahun ini, peringatan lingkungan hidup sedunia mengangkat tema “Tujuh Miliar Manusia” dengan berbagai keinginannya, menghuni satu bumi, bumi menjadi satu-satunya planet yang bisa di huni oleh manusia. Dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang terus berlangsung membuat ekosistem bumi mendekati titik kritis,” ujarnya. Kata Rano, diperlukan perubahan pola konsumsi manusia terhadap sumber daya di bumi. Diperlukan pola hidup dan konsumsi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. “Segala kegiatan konsumsi dan produksi tetap memperhitungkan keberlangsungan sumber daya alam dan dampak lingkungan. Sehingga bumi akan tetap menjadi sebuah planet yang aman dan sehat untuk dihuni

emarakkan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia ini, BLHD menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya lomba menggambar bagi anak SD dan SMP dengan tema “Lingkungan” itu sebagai wahana untuk mencintai lingkungan dan alam sekitarnya sejak dini,” ujarnya. (ADVERTORIAL).

SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI BANTEN

SMP Pembangunan Jaya Tangsel SMPN 10 Tangsel SDI Al-Azhar BSD Tangsel SMA Insan Cendikia Madani Tangsel SDI Raudah Tangsel SDI Amalia Tangsel SMP Tara Salvia Tangsel SD Lab School FIP UMJ Tangsel SMP Harapan Bangsa Tangsel SMP Al-Fath Cirendeu Tangsel SMP Adzkia Islamic School Tangsel SMKN 9 Kota Tangerang SDN Sangiang Jaya Kota Tangerang SDN Gebang Raya Kota Tangerang SDN Total Persada Kota Tangerang SDN Tangerang 6 Kota Tangerang SDN Tangerang 15 Kota Tangerang SDN Gondrong 4 Kota Tangerang SDN Sukasari 5 Kota Tangerang

SDN Tanah Tinggi 2 Kota Tangerang SDN Tarakanita Kab Tangerang SKHN 01 Kab Tangerang MTSNPagedangan Kab Tangerang SMAN 6 Kab Tangerang SMA Adria Pratama Mulia Kab Tangerang SDN Cipocok Jaya 3 Kota Serang SMAN 4 Kota Serang SMP YPWKS Kota Cilegon SD Al-Azhar 40 Kota Cilegon SMAN 1 Rangkasbitung Kab Lebak SMAN 2 Rangkasbitung Kab Lebak SMAN 3 Rangkasbitung Kab Lebak SDN 3 MCT Rangkasbitung Kab Lebak SDN 2 Citeras SMAN 6 Pandeglang SMAN 11 Pandeglang SMPN 1 Jiput SMPN 7 Kota Cilegon.


Sumut

Penanganan Pengungsi Sinabung

P

370 Rumah Selesai Agustus 2015


9

Pengungsi Sinabung Butuh Susu

emerintah telah menargetkan pembangunan hunian tetap sebanyak 370 rumah, bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, selesai dikerjakan Agustus 2015. Hal ini juga salah satu hasil rapat koordinasi khusus antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Selasa (23/6). Presiden berikan bantuan kemanusiaan senilai Rp 6 miliar dalam bentuk natura dan sandang. Pengungsi Sinabung.

JAKARTA, GPP “Dalam masa transisi darurat, pemerintah telah menargetkan pembangunan 370 rumah di Siosar selesai pada Agustus 2015. Permukiman di Siosar ini diperuntukan bagi pengungsi akibat erupsi Sinabung pada 2013,” tutur Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Junjungan Tambunan, Ia menjelaskan, di Siosar saat ini ada 112 rumah siap huni, 128 rumah yang sudah 50 persen selesai, dan 130 rumah siap bangun. Dalam kesempatan tersebut, Ketua BNPB Syamsul Ma’arif juga menyerahkan bantuan kemanusiaan dari presiden senilai Rp 6 miliar. “Bantuan tersebut bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk natura dan sandang,” ucap Junjungan. Bantuan ini diserahkan Syamsul Ma’arif kepada Bupati Karo, untuk selanjutnya digunakan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi di Kabanjahe. Syamsul Ma’arif menyatakan, pemerintah tidak tinggal diam dengan kondisi masyarakat di sekitar Sinabung. Ia mengatakan, “Kita tidak tahu sampai kapan erupsi Gunung Sinabung berakhir.” Sejak erupsi September 2013

SBY.........

berbagai pihak terkait, terutama masyarakat (cipil society) agar secara bersama-sama memberi dukungan, membangun semangat dengan cara bekerja keras untuk mewujudkan Geopark Kaldera Toba menjadi GGN Unesco. Apalagi, dalam waktu dekat, Tim Assesor Unesco akan datang melakukan verifikasi ke daerah Sumut, sehingga perlu dilakukan persiapan menyambut kedatangannya. “Dalam kaitan itu, apa yang bisa diperbuat, harus segera dilakukan,” tambahnya. Dalam pertemuan itu, SBY juga berharap, apabila Geopark Kaldera Toba menjadi Taman Bumi Dunia maka akan bisa diwujudkan sebagai persahabatan dunia, selain sebagai Pusat Penelitian (Riset Center) dan Pusat Budaya (Culture Center). Sebagai bagian wujud kecintaannya ke Danau Toba, semasa menjabat Presiden, SBY sudah 6 kali mengunjungi Danau Toba, 4 kali bermalam (menginap), dua

Awan Panas Gunung SinabungPengendara sepeda motor melintas dengan latar belakang Gunung Sinabung yang tengah meluncurkan awan panas guguran kubah lava Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara, Rabu (24/6). Aktivitas Gunung Sinabung masih relatif tinggi, ditandai dengan sering terjadinya luncuran awan panas guguran kubah lava ke sisi tenggara dan selatan gunung tersebut. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

hingga sekarang, BNPB telah memberikan bantuan Rp 141,2 miliar kepada Pemda Karo dan masyarakat Sinabung. “Tidak perlu erupsi Gunung Sinabung dijadikan bencana nasional, sebab Pemda Kabupaten Karo dan Pemprov Sumut masih beraktivitas normal. Kecuali jika seperti tsunami Aceh 2004 yang kondisi pemda dan masyarakat lumpuh total,” ujarnya. Ia mengatakan, bila APBD untuk Sinabung terbatas, pemerintah pusat tetap membantu. Aktivitas erupsi Gunung Sinabung masih tinggi. Hampir sepanjang hari, hujan abu tipis mengguyur sisi selatan-tenggara dari puncak Gunung

Sinabung. Jumlah pengungsi 10.184 jiwa (3.030 keluarga) tersebar di 10 pos pengungsian. Menurut Junjungan, jumlah pengungsi dinamis karena sebagian pengungsi, khususnya laki-laki dewasa, sering kembali ke rumahnya untuk memelihara kebun atau tanaman pertanian. Sebagian juga menginap di sanak saudara atau warga yang berada di dekat pos pengungsian. Ia menambahkan, saat ini ada beberapa lahan pertanian yang siap panen dalam waktu dekat. Masyarakat di sana juga semakin mandiri. Mereka tidak sulit untuk dievakuasi. GPP

kali di Parapat dan Pematangsiantar dan dua kali di Balige, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Dua kali yang lainnya, tidak bermalam, karena langsung kembali ke Jakarta. Sebelumnya, pimpinan rombongan, RE Nainggolan menyampaikan terimakasih kepada SBY yang bersedia meluangkan waktu menerima delegasi. “Terus terang, satu malam ini kami tidak bisa tidur nyenyak menanti pertemuan hari ini, dan ternyata hasilnya sangat surprise, karena Bapak menerima kami dengan rasa senang hati,” kata RE Nainggolan mengawali laporannya dan selanjutnya memperkenalkan satu per satu semua peserta delegasi, yang semuanya menyandang Ulos. RE Nainggolan mengemukakan, bahwa perhatian SBY kepada kawasan Danau Toba, bukan sekali ini saja. Sebab, semasa menjabat Presiden, pada tanggal 27 Maret 2014 lalu, sudah mencanangkan Geopark Kal-

dera Toba sebagai Geopark nasional, bersamaan dengan peresmian Bandara Internasional Kuala Namu. Terkait dengan lingkungan hidup, SBY juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 81 Tentang Tata Ruang Kawasan Danau Toba, yang diharapkan juga sebagai bagian dari dukungan Geopark Kaldera Toba. RE Nainggolan, yang kini dijuluki sebagai ‘Gubernur Kaldera Toba’ merasa yakin, bahkan sangat optimis. Jika Geopark Kaldera Toba masuk dalam jaringan Geopark Dunia Unesco, maka akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata. Dicontohkan, obyek wisata Langkawi Malaysia mampu menyedot sedikitnya 1,4 juta wisatawan per tahun, padahal lokasi wisata ini tidak ada apa-apanya, jika dibandingkan dengan kawasan wisata Danau Toba. TIM

MEDAN, GPP Sejumlah pengungsi erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, mengharapkan bantuan susu kaleng untuk anak-anak mereka yang masih dibawah umur lima tahun. “Saat ini, para orang tua yang tinggal di Posko sangat memerlukan bantuan susu dari Pemerintah Kabupaten Karo dan para dermawan untuk anakanak mereka yang masih kecil,” kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo, Jhonson Tarigan, belum lama ini. Sebelumnya, sebanyak 2.753 warga Desa Pancur dan Desa Pintu Besi, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, berada di radius tujuh kilometer dari Gunung sinabung telah diungsikan ke tempat yang lebih aman di lokasi

penampungan di Kabanjahe. Evakuasi dilakukan karena Gunung Sinabung berubah status dari Level III “Siaga” menjadi Level IV “Awas” yang terjadi selama beberapa hari ini, dan sangat membahayakan. “Dari ribuan orang penduduk yang dipindahkan untuk sementara di lokasi penampungan itu, terdiri dari anak-anak kecil, remaja dan para orang tua,” ujarnya. Badan Geologi mengumumkan, volume kubah lava Gunung Sinabung meningkat menjadi lebih dari 3.000 meter kubik dan dalam kondisi labil. Kondisi itu menyebabkan Gunung Sinabung berpotensi mengeluarkan guguran kubah yang diikuti awan panas guguran ke arah selatan dan tenggara dengan jangkauan diperkirakan sejauh tujuh kilometer. GPP


Mengucapkan Selamat atas dibukanya Bimtek bagi Penyuluh Perikanan Kab. Musi Rawas Angkatan II (25-28 Mei 2015) IR. H. SUHARTO PATIH Kepala

PIMPINAN DAN ANGGOTA BESERTA SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN

Mengucapkan

Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) (26 Juni 2015)

H.Asep Rahmatullah

(Ketua)

H. SM. Hartono, SE Ali Zamroni, S.sos (Wakil Ketua 1)

(Wakil Ketua 2)

Hj. Nuraeni, S.sos., M.Si

Dra. Hj. Muflikhah, M.Si

(Wakil Ketua 3)

(Wakil Ketua 4)

Drs. H.Iman Sulaiman Astradirdja, MM

(Sekretaris DPRD Banten)

10


Ragam

Susi Cabut Izin Kapal Tommy Winata

M

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti (tengah) mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6). (ANTARA)

JAKARTA, GPP Selain Maritim Timur, perusahaan yang akan dicabut izinnya adalah PT Dwikarya Reksa Abadi di Wanam (Papua), PT Indojurong Fishing Industry di Penambulai (Maluku), PT Pusaka Benjina Resources (Maluku) dan PT Mabiru Industry (Maluku). Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah membekukan seluruh izin PT Pusaka Benjina Resources (Maluku). Perizinan kapal yang dicabut adalah Surat izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Terhadap PT Maritim Timur Jaya di Tual Maluku, Susi mengaku meminta jajaran Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melakukan tindak lanjut dan segera mencabut seluruh perizinan. Termasuk terhadap PT Mabiru Industry di Maluku. “Mabiru juga ditindaklanjuti PSDKP. Kita ingin mencabut SIPI,

enteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali membuat gebrakan. Setelah menggelar kebijakan moratorium izin kapal melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2014. Kini sikap tegas kembali ditunjukan Susi dengan mencabut izin lima perusahaan besar perikanan. Termasuk perusahaan perikanan milik pengusaha Tommy Winata PT Maritim Timur Jaya (MTJ) di Tual Maluku. Lima perusahaan itu dicabut seluruh izinnya karena melakukan praktik illegal fishing di Indonesia. SIKPI juga SIUP,” tambahnya. Susi juga mengungkapkan untuk PT Pusaka Benjina telah diserahkan kepada kepolisian. “Sementara SIPI, SIKPI dan SIUP sudah dicabut,” kata Susi kepada wartawan di Gedung Mina Bahari, Senin (22/6). Susi menginformasikan, sebelumnya pemilik kapal PT Pusaka Benjina Resources (PBR) Roy Setiawan diketahui masih mengambil ikan di kapal Benjina yang telah ditahan. Padahal seluruh izin perusahaan tersebut telah dicabut. Roy juga masih melakukan processing di pabrik PT Benjina dan mengambil barang di kapal Antasena. “Mestinya sudah tidak boleh dan hasil tangkap kapal PT Benjina seharusnya dalam pengawasan negara,” ungkap Susi saat ditemui. Setelah PT PBR yang dicabut seluruh izinnya, Susi meminta per hari ini pencabutan seluruh izin juga dilakukan untuk PT Dwikarya Reksa Abadi di Wanam (Papua). Susi mengaku telah melaporkan tindakan ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Tim Satgas Anti Mafia Illegal Fishing Mas Achmad Sentosa menjelaskan kelima perusahaan tersebut memiliki jumlah armada kapal tangkap dan angkut yang cukup besar. Menurutnya dari temuan tim satgas, kelima perusahaan itu melakukan pelanggaran berat sehingga dimungkinkan pencabutan seluruh izin usahanya. “Ada 5 grup perusahaan yang memiliki kapal yang cukup besar. Contohnya Pusaka Benjina Group karena proses pidana dan tindak pidana umum soal human trafficking sudah ditangani, KKP sendiri menangani proses pidana di illegal fishing,” ungkapnya. Demikian juga dengan Dwikarya dari hasil analisis dan evaluasi banyak melakukan pelanggaran berat sehingga dimungkinkan dicabut SIUP-nya. Kelompok Mabiru ada PT Samudra Pratama Jaya, juga temukan pelanggaran yang cukup serius. “Sementara Maritim Timur sudah ada dasar yang kuat untuk diterbitkan (pencabutan izin),” tutur Ahmad. GPP/SH

Angkatan 28 SMAN 1, Pujon Gelar Perpisahan KALTENG,GPP Sekolah Menengah Atas [SMAN) 1, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas gelar perpisahan yang dihadiri 109 orang angkatan 28, di Gedung Sahawung Balai Desa Pujon. Juga tampak hadir dari dinas UPTD Pendidikan setempat, Danramil, Kepolisian tokoh masyarakat, orang tua siswa-siswi SMAN 1 Pujon. Terselenggaranya acara tersebut atas kerjasama kepala sekolah SMAN 1 Pujon dengan ketua Komite serta dewan-dewan guru dan di dukung oleh orang tua siswa- siswi secara swadaya. Dari 109 orang kelulusan siswa siswi tersebut, ada 2 orang siswa mendapat nilai terbaik yakni Sapitri Mayasari, jurusan IPA dengan nilai 422,2 dan Sindi Noviani, jurusan IPS Nilai 399. Kepala SMAN 1 Pujon Doris .M mengharapan kepada siswa siswi tidak hanya sebatas lulus, diharap-

Peserta foto bersama

kan bagi siswa bisa melanjut kejenjang yang lebih tinggi. Untuk menggapai citacita dan nantinya bisa menjadi penerus dimasa mendatang. Kelulusan yang diraih sekarang masih tahap awal dalam meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Tentu, karena lulkus harus bergembira, tetapi jangan sampai terlena, harus sekaligus mempersiapakan diri untuk menghadapi tantangan yang jauah lebih berat di pendidikan selanjutnya. Sebagai alumni, diharapkan mengharumkan

sekolah ini. Tentu, para orangtua juga sangat berharap agar anak-anaknya semakin baik di pendidikan selanjutnya. Ketua Komite Sekolah Sadi Udit juga menyampaikan pesan kepada siswa siswi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi agar bisa menghindari Narkoba. Karena barang haram tersebut sangat merusak generasi bangsa. “Anak-anak kami, hindarilah narkoba itu. Jangan sampai terjurumus pada narkoba ,” jelasnya dan dia pun secara tegas meminta agar para penegak hukum menindak tegas pengedar, pemakai narkoba sesuai dengan hukum yang berlaku. IBAN


Kapolsek Kapuas Pujon:

Ada Tiga Tantangan Berat Letak kantor Polsek Kapuas Ten- dan penanganan menjadi terhambat. gah di Provinsi Kalimantan Tengah Meski begitu, dengan segala boleh dibilang terpencil. Meski keterbatasan yang dimiliki Polsek, begitu, Kapolseknya AKP Endang kami tetap melaksanakan tugas. Kirana bersama 16 orang jajaran- “Kalau terjadi masalah lain yang nya tidak kenal menyerah dalam menyangkut keadaan kantibnas, melaksanakan tugas untuk memberi- kami tetap tampil untuk mengendalkan pelayanan kepada ikan,” jelasnya sambil warga. “Medan yang menambahkan tentu, berat tidak boleh diagar keamanan tetap jadikan alasan untuk terjaga, kami senantidak bergerak. Kami tiasa mengajak warga terus berusaha memagar secara bersamaberikan pelayanan sama memelihara yang terbaik kepada ketertiban. Harus warga. Kami berusaha dipahami, jika warga Kantor Polsek agar warga hidup termerasa aman, tentu tib dan tenang. Itu sudah menjadi dalam melakukan aktifitas pun dapat tugas kami,” katanya ketika berbin- dengan tenang. cang dengan wartawan GPP belum Dalam pengataman GPP, sejak lama ini. Endang Kirana memimpin Polsek Wilayah hukum Polsek yang itu, anak-anak buahnya tidak hanya dipimpin Endang selama kurang memikirkan tugas-tugas di tengahlebih 13, tahun ini terdiri dua Keca- tengah warga. Tetapi saat “sepi”, artimatan yaitu Kecamamatan Kapuas nya, tidak ada masalah di luar, sceara Tengah, Pujon dan Kecamatan Pasak bersama-sama mereka membenahi Telawang, Jangkang. Ketika ditanya kantor dan lingkungannya. Walau tantangan yang dihadapi pihaknya pun, hujan lingkungan Polsek tidak dalam menjalankan tugas utamanya, lagi banjir, terjadi penataan. Telah Endang mengatakan,” yang namanya dibangun wisma, tempat anggota tantangan, tentu, selalu ada di mana Polsek isterahat. Memang belum pun kita bertugas”. Hanya saja, tan- rampung secara sempurna, tetapi tangan itu beraneka ragam sesuai sudah bisa ditempati. dengan kondisi daerah Dalam berbagai itu sendiri. Tantangan kesempatan, Endang yang kami hadapi di menghimbau agar warPolsek ini ada tiga benga juga aktif membantu tuk,. Pertama, warga Polsek menciptakan setempat di dua kecaketertiban. Artinya, matan ini sangat sulit jika ada masalah langdan tak mau jadi saksi sung dilaporkan saja. walaupun kejadian di “Keterlibatan warga depan mereka. Kedua, kalau di membantu Polisis dalam mencipdaerah Kecamatan Pasak Telawang takan ketertiban sangat besar. Jika adalah penanganan sangat terham- warga, tak membantu usaha kami, bat karena di daerah ini blank sig- tentu kami sebagai Polisi akan sulit nalkomunikasi atau tak ada tower. bergerak karena keterbatasan keKetiga, adanya factor alam, artinya, mampuan dan jumlah. Intinya, harus kalau hujan, maka segala aktivitas aling membantu,” katanya. Rudi.

Guru Senior Terlantarkan Istri

DAIRI, GPP Kriteria seorang guru yang bisa diterima dan mengajar di sebuah perguruan Kristen seperti yang terjadi di SD Perguruan Kristen Mulia Sidikalang, Kabupaten Dairi, dipertanyakan. Pasalnya, ada seorang guru senior inisial HM telah mengingkari janji pernikahannya dan sudah pernah dipecat dari Perguruan Swasta Katolik pada tahun 2014, tapi aktif kembali menjadi guru SD Swasta Mulia Sidikalang. Pertanyaan itu, diungkapkan Op. Hotdo Naibaho pada GPP Minggu yang lalu di Sidikalang. Op. Hotdo mengatakan guru senior mantan guru SD Katolik HM adalah suami itonya sendiri inisial R.N yang kini ditelantarkan HM. Bahkan disebut-sebut HM telah mempunyai “isteri baru” lagi L br M. Yang menjadi kekecewaan dan dipertanyakan Op. Hotdo adalah mengapa seorang guru senior

telah mengingkari janji nikah di gereja dan kawin lagi dapat diterima menjadi guru SD Mulia yang adalah milik Perguruan Kristen?. Di tempat yang sama pengakuan isteri HM, RN mengaku sudah lima tahun telah pisah dan pisah rumah dengan suaminya. “Kami sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, anak pertama saya sudah berumur 25 tahun dan anak bungsu berumur 13 tahun. Yang paling pahitnya bagi saya seorang perempuan yang sudah pernah melahirkan dan membesarkan anak, mengapa saya tidak diberi izin menjenguk anak saya di rumah kontrakan suami saya. Kalau saya menjenguk anak saya selalu mendapat caci maki dari suami saya dan juga selingkuhannya”, katanya kepada GPP.


Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H “Semoga diampuni semua dosa yang telah kita perbuat selama ini, aamiin...” IR. H. SUHARTO PATIH Kepala


Ragam

Meski Keluarga Dirundung Korupsi

W


Airin Tetap Maju di Pilkada Tangsel

11

Dipertanyakan, Spanduk K-7 Bupati Bekasi

alikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany masih menunggu hasil islah Partai Golkar sebelum resmi menyatakan maju kembali dalam pemilihan walikota berikutnya. Oleh karena itu, Airin berharap kedua kubu di partai berlambang pohon beringin segera berdamai agar bisa ikut pilkada serentak. JAKARTA, GPP “Kita tunggu hasil islah ini, harapannya tentu bahwa Partai Golkar bisa ikut dalam Pilkada 269 daerah, 9 provinsi, 34 kota, dan juga sisanya Kabupaten. Kita tunggulah,” kata Airin di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat pekan lalu. Istri dari terpidana korupsi Tubagus Chaeri Wardana ini menuturkan, meski berseteru dirinya yakin kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie memiliki komitmen yang sama supaya Golkar dapat mengikuti pilkada serentak pada akhir tahun ini. “Saya yakin semua memiliki komitmen yang sama untuk bagaimana Partai Golkar bisa ikut dalam pilkada dan tentunya saya punya keyakinan semua bisa duduk bersama menyelesaikan dan mencari solusi,” tegas Airin. DPD Partai Golkar Tangerang Selatan sebelumnya memastikan solid mendukung Airin Rachmi Diany untuk maju sebagai calon Walikota Tangsel pada pilkada tahun ini. DPD Golkar Tangsel juga memantau perkembangan yang terjadi di Golkar tingkat pusat. Sebab, calon walikota saat ini juga harus mendapatkan restu dari dewan pimpinan pusat (DPP) partai bersangkutan.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany

Ikuti Penjaringan Sambil menunggu islah, dan agar tak ingin kehilangan momen, Ketua DPD Golkar Tangerang Selatan (Tangsel), yang juga Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, juga mendaftar ke sejumlah partai besar

di daerahnya untuk bisa mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang mulai digelar akhir tahun ini. Langkah ini diambil Airin lantaran Partai Golkar hingga saat ini belum menentukan sikap terhadap pilkada di Kota Tangsel, Banten. Tangsel sendiri akan menggelar pilkada pada 9 Desember 2015. Semua partai di daerah itu, sudah mulai menjaring calon-calon yang akan diikutkan dalam bursa pemilihan kepala daerah Tangsel. Bahkan, beberapa partai sudah mencapai tahapan interview dan uji publik terhadap para kandidat bakal calon walikota. Melihat partainya belum bergerak, apalagi mengusungnya dalam pilkada nanti, Airin pun tak tinggal diam. Dia mengikuti penjaringan bakal calon yang dilakukan partai lain. Di antaranya Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia

SUKADANA LAM-TIM, GPP Bupati Lampung Timur (Lamtim) Erwin Arifin SH MH menyatakan meskipun pun dengan segala kekurangan yang kami miliki, semua tugas-tugas yang diamanatkan kepada kami sebagai pihak eksekutif telah diselesaikan sesuai dengan potensi, serta sasaran dan tujuan yang ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yaitu, “Terwujudnya Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Agribisnis yang didukung oleh Masyarakat yang maju, Mandiri, Sejahtera dan Demokratis. Tentu, hal ini tidak lain adalah berkat kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif didukung seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Timur sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Demikian antara lain dikemukakan Erwin saat pembahasan

laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya (LKPJ-AMJ) sebagai Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur periode 2010-2015 dengan DPRD Kabupaten Lampung Timur belum lama ini. Juga tampka hadir, Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif, Wakil Ketua DPRD, Anggota Forkopimda Lampung Timur Kepala Badan/Kantor/Dinas/Bagian dan Camat se Kabupaten Lampung Timur serta Anggota DPRD Lampung Timur. Erwin melanjutkan oleh karenanya, untuk terus meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di masa-masa yang akan datang, maka kami akan menindaklanjuti rekomendasi dan masukan panitia khusus DPRD Kabupaten Lampung Timur terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan akan kami perintahkan agar Satuan Perangkat Daerah (SKPD) terus melakukan upaya peningkatan efesiensi penggunaan dana,

Perjuangan (PDI-P), Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Saya ikuti aturan parpol yang berlaku. Kita jalin tali silahturahmi kepada semua partai,” ungkapnya. Dari beberapa partai yang diikuti itu, nama Airin lolos di Partai Nasdem dan Demokrat. Kedua partai itu sudah merekomendasikan nama Airin ke DPW masing-masing. “Nama Airin dan 6 kandidat lainnya lolos untuk direkomemdasikan ke DPW Provinsi Banten,” ujar Ketua Tim Penjaringan Partai Demokrat Arwan Simanjuntak, Senin (11/5/2015). Selain Golkar, partai lain yang belum memperlihatkan sikap menjelang Pilkada Tangerang Selatan Desember mendatang yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Marbun/dari berbagai sumber

BEKASI, GPP Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tampak gencar sosialisasikan sejumlah program menggunakan media spanduk, program keluarga Berencana (KB ) , WTP Murni dan aneka spanduk lainya. Himbauan itu dapat dilihat di sejumlah kantor instansi pemerintahan kecamatan, puskesmas dan desa . Selain program KB, gambar Bupati tampil tanpa wakilnya yang justru menimbulkan spekulasi dan diartikan telah renggang dalam menjalankan roda pemerintahan. Baliho bupati juga tersebar di seluruh jenjang Sekolah Dasar, SMP dan SLTA. Ribuan spanduk yang bertebaran di sekolah itu mengajak peduli dengan lingkungan hidup yang sehat , bertruliskan Mari Wujudkan Program ( K-7 ) Kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kesehatan dan keamanan . Spanduk yang terpasang di setiap sekolah, ada tiga jenis untuk satu sekolah, dari berukuran kecil, panjang dan besar semua berwarna kuning. Adanya Program K-7 tersebut bersamaan dengan aktifitas blusukan yang dilakukan Bupati Neneng Hasanah Yasin yang belakangan kerap turun langsung melihat kondisi kebersihan di

sekolah. Dalam sidaknya Bupati memberikan masukan kepada kepala sekolah yang kurang perhatian terhadap kesehatan lingkungan serta memberikan contoh dengan tanganya sendiri membersihkan area yang dinilai kotor Informasi yang dihimpun dari sejumlah kepala sekolah, pemasangan spanduk itu adalah intruksi dari dinas pendidikan. Dinilai, Program K-7 yang tercantum dalam spanduk tersebut adalah hal yang positif. Namun ketika ditanya dari mana anggaran mencetak lembaran spanduk yang ditafsir menelan biaya ratusan ribu rupiah di tiap sekolah, disebutkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ). Jika memang program kepala daerah itu dibiayai dari dana BOS APBN, perlu dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan peraturan, juknis dan juklak yang ada agar masyarakat dan orang tua murid sebagai penerima manfaat tidak mempersepsikan lain. Dinas pendidikan melalui kepala Bidang sekolah menengah pertama, Kusuma Ridwan, S,Pd, M,Pd saat ditemui di SMPN 1 Cikarang Utara, 19/6 usai melakukan rapat belum bisa berkomentar banyak terkait pemasangan spanduk tersebut.

kami tingkatkan untuk lebih menjamin agar pencapaian program dan kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang kita cintai ini. Dia menambahkan pembahasan LKPJ-AMJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010-2015 ini telah menghasilkan

umum Pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan amanah yang dipercayakan masyarakat Lampung Timur kepada kita semua. Kami menyadari bahwa hasil-hasil pembangunan yang telah kita capai dan laksanakan kurun waktu tahun 2010-2015 ini adalah merupakan hasil karya kita bersama, yaitu seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan dukungan penuh dari dewan yang terhormat dan peran serta seluruh masyarakat Lampung Timur. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Lampung Timur dan Dewan yang terhormat serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bersama-sama membangun Kabupaten Lampung Timur. BENI/ ARIS

FS

Bupati Lampung Timur Sampaikan LKPJ-AMJ Tahun 2010-2015

Bupati Lampung Timur menyerahkan LKPJ - AMJ 2015

peningkatan tertib administrasi keuangan serta terus mempertajam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang dilakukan secara komprehensif. Selanjutnya kegiatan pembinaan dan monitoring akan terus

masukan atau catatan yang berharga bagi kami kedepan. Untuk itu kami mendukung sepenuhnya atas rekomendasi yang disampaikan DPRD berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas

Ketua LSM LAKI Dhodo Widiar (kiri), Ketua LSM Pena Mas, Tarmizi Anwar (kanan)

12


Ragam


Dana Aspirasi ....... Qodari berpendapat, yang penting adalah setelah dana aspirasi itu lolos, institusi pengawasan dan juga publik harus benar-benar mengawasi penggunaan dan aplikasinya. Apakah benar penggunaannya akan sesuai dengan programnya. Institusi pengawasan dan publik harus serius menagih pertanggung jawaban dana aspirasi tersebut. “Kalau ada yang nggak bener laporkan. Atau paling-paling nanti juga kejeblos sendiri,” tuturnya. Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya menyebut, dana aspirasi ini akan terbuka untuk diselewengkan. Salah satu kemungkinannya adalah dana itu digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk modal kampaye agar tetap menjadi anggota DPR. “Untuk jadi anggota DPR kan perlu dana politik. Meski dana aspirasi tidak dipegang oleh anggota dewan, tetapi pencairannya kan atas persetujuan mereka. Programnya mereka yang pilih. Ini modal politik be-

sar dari pemerintah lagi,” tandas Yunarto. Karena kepentingan itu, Yunarto menyebut bahwa dana aspirasi ini sudah disiapkan oleh DPR sejak lama. Pada DPR era sebelumnya, dana aspirasi ini diusulkan oleh Golkar namun ditolak. Salah satu dasar penolakan itu karena tidak ada dasar hukumnya. Namun, DPR periode ini kemudian menutupi celah itu dengan merivisi UU MD3, yang menjadi dasar hukum dana aspirasi. DPR pun lalu membuat tata cara dan mekanisme pencairan dana aspirasi itu dan pertanggung jawabannya. Menurut Yunarto, dana aspirasi ini merusak sistem penganggaran yang ada. Urusan pelaksanaan program adalah domain pemerintah, sementara DPR mengusulkan dan mengawasi. Dana aspirasi ini, lanjutnya, membuat DPR menentukan program mana yang sesuai sekaligus mengeksekusinya. Sementara pengawasan tidak jelas. Potensi penyimpangan akan besar sekali.

Di pihak lain, Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai, dana aspirasi memiliki basis filosofis. Selain itu, dana aspirasi juga memiliki basis konstitusional yang kuat. “Bagi daerah memiliki dana aspirasi Rp 11 triliun kembali ke daerah masing-masing itu masih kecil, dibanding harapan dia yang setor ke pusat lebih banyak,” katanya Kamis (25/6). Meski sejumlah kalangan menduga dana aspirasi DPR rentan dikorup, namun menurut Irman, yang terpenting adalah pengawasan agar besaran dana tersebut tidak dikorupsi. Pasalnya, dana aspirasi merupakan hak bagi semua daerah. “Jadi ini kebutuhan daerah, jangan sampai kita meminggirkan, mendiskreditkan kebutuhan daerah. Walaupun dia anggota DPR, ada daerah yang diwakili di situ,” katanya menambahkan. Irman mengajak masyarakat agar lebih bijak menyikapi perihal dana aspirasi. Pembangunan infrastruktur dianggap akan terbengkalai bila perdebatan terus

TANGSEL, GPP Pembangunan infrastruktur di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan terus dipacu. Tiap tahun selalu ada peningkatan, baik dari perbaikan drainase, maupun jalan lingkungan, seperti kantor kelurahan yang kini sedang berjalanp pembangunannya. Meski demikian, Kelurahan Cipayung belum memiliki program dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis, karena belum didukung

sarana yang lengkap. Sampai kini, belum memiliki Puskesmas sendiri dan masih bergabung dengan Kelurahan Ciputat- itu pun jaraknya termasuk jauh. “Kami mendampakan Puskesmas sendiri,” jelas Lurah Cipayung H. Mahmudin kepada Global Pos-Pos belum lama ini. Menurut H. Mahmudin hambatan untuk membangun Puskesmas bukan karena keterbatasan anggaran Pemkot, tetapi karena sulitnya mencari lahan. Bukan hanya

luas lahan, tapi lokasi yang strategis menjadi pertimbangan penting. Sejauh ini kami masih berusaha mencari lahan yang cocok. “Saya berharap ke depan , Cipayung bisa memiliki Puskesmas sendiri, agar warga lebih mudah mendapatkan Pelayanan kesehatan gratis dengan tidak menempuh jarak yang cukup jauh, seperti sekarang ini,” imbuhnya.

Cipayung Kesulitan Bangun Puskesmas

Agus.G

Pansus DPRD Langkat Bahas Tujuh Ranperda

LANGKAT, GPP Setelah dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) satu dan dua DPRD Kabupaten Langkat dengan anggota masing-masing 23 orang, secara maraton bekerja dan mengadakan pertemuan untuk membahas tujuh ranperda yang akan dijadikan Perda Kabupaten Langkat beserta Dinas dan Instansi terkait, belum lama ini. Kelompok Pansus satu diantaranya Jiman Tarigan ST (Ketua), Makhruf Ritonga SE (Wakil Ketua) dan anggotanya Surialam SE, Drs Jhohanes Sitepu, Paino Raja Kamsah Sitepu, Siti Nurhayati SAg, Agus Salim, Marwan Sinarta Purba, Kirana Sitepu, Romelta Ginting SE, Jumari S, Azman, Yusri Handoko, Ibrahim, Muhammad Sopian, Syafrizal Helmi, Nurul Azhar Lubis, SH, Ir Antoni, Syafrial Efendi Semanjuntak SH, Sukirin SE, Agustinus Riza Kaban SE dan Syamsul SAg. Pansus satu beserta Asisten Administrasi Tata Pemerintahan Setdakab Langkat Drs Abdul Karim, Kepala Badan PMDK Kabupaten Langkat Jaya Sitepu, Kabag Hukum Setdakab Langkat Fuad SH dan Kepala Kantor Pariwisata membahas ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa, tentang Badan Permusyawaratan Desa, tentang Perangkat Desa dan tentang Perlindungan

mengarah pada ada tidaknya korupsi. “Jadi jangan dibawa ke perdebatan nanti korupsi, dan sebagainya. Persoalan nanti dia (anggota DPR dapil terkait) terpilih kembali atau malah jadi kepala daerah, itu tidak masalah selama dia mengelola secara baik.” Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago menyatakan, Presiden Joko Widodo tak setuju dengan kenaikan dana aspirasi. Karena, menurutnya, akan bersinggungan dengan program pembangunan yang telah disusun pemerintah. “Presiden tidak setuju. Kalau memakai konsep dana aspirasi bisa bertabrakan dengan visi misi Presiden,” kata Andrinof, usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (24/6). Presiden Joko Widodo menolak memasukkan usulan program pembangunan di daerah pemilihan atau dana dapil yang besarnya Rp 20 miliar untuk setiap anggota anggota DPR ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara 2016. Atau total setiap tahun DPR akan mendapatkan dana aspirasi Rp 11,2 triliun. Sikap pemerintah yang menolak usulan beberapa fraksi di DPR ini, membuat program itu tidak berjalan alias kandas. Alasan penolakan, seperti yang dikemukakan Menteri

Sekretaris Negara Pratikno, karena dalam situasi perkenomian yang dihadapi Indonesia seperti sekarang dituntut untuk mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Sebelumnya, seorang anggota Anggota DPR Komisi II Komraruddin Watubun (PDIP) mengatakan jika anggaran dalam bentuk dana dapil yang diusulkan DPR disetuji pemerintah, otomatis akan mempertajam ketidakadilanan dalam hal pembangunan. Pembangunan akan semakin terfokus di Pulau Jawa dibandingkan dengan daerah seperti Maluku-Papua. Menyebut contoh, ia mengatakan dari 560 anggota DPR306 orang diantaranya berasal dri Dapil di Pulau Jawa. Dengan kondisi seperti ini jika dana dapil disetujui, berarti Pyulau jawa meemperoleh anggaran Rp 6,12 trilun, sementara MalukuPapua yang hanya memiliki 17 kursi hanya mendapatkan Rp 340 miliar. Sangat timpang. “Saya sangat mengapresiasi menolakan pencairan dana dapil itu,” katanya. Masalahnya, jika pemerintah mengusulkan program ke DPR, apakah akan terjadi “balas dendam”. Artinya, program pemerintah yang diusulkan-termasuk di dalamnya pembahasan RAPBN, akan ditolak DPR? Mari kita lihat perkembangan. TIM

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Kabupaten Musi Rawas

Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H “Semoga diampuni semua dosa yang telah kita perbuat selama ini, aamiin...” AMRULLAH, ST. MT Kepala

BAHAS RANPERDA: Pansus dua beserta Dinas dan Instansi terkait tampak serius sedang menggodok dan membahas tiga ranperda dari tujuh ranperda yang diusulkan diruang rapat gedung DPRD Langkat Stabat.

Benda Bersejarah dan Cagar Budaya. Sementara M. Syarul S.Sos, yang diusung dari partai Golkar sebagai ketua pansus dua dan H. Arba’I Fauzan S.Pd, sebagai wakil ketua serta Ir. H. Munhansyar S.Pd, H.Ibrahim Azmi, Edi Bahagia, Pujianto SE, Sarno SE, H. Faisal Haq, Ade Khairina Syahputri SE, Drs. H. Sarikat Bangun, Jhoni Sitepu, Suwanto, Suria Darma Ginting SP, H. Rahmanuddin Rangkuti SH, M.Kn, H. Ajai Ismail SE, Makmur Ginting SE, Amir Husin S.Ag. MIS, M. Bahri SH, Sucipto, Risna Lela Sari SE, Fatimah S.Si, Arifuddin dan Riska Purnawan ST masing – masing sebagai anggota pansus dua. Dalam rapat pansus dua beserta

Asisten III Setdakab Langkat Sura Ukur, Kepala BPKAD Kabupaten Langakat, Kabag Hukum Setdakab Langkat Fuad SH, Direktur PDAM Tirta Wampu dan Dinas Kehutan dan Perkebunan membahas ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, tentang Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Wampu dan tentang Pengendalian Peredaran Bibit Kelapa Sawit. Hasil Pansus satu dan dua nantinya akan diparipurnakan kemudian, untuk mengambil keputusan tentang tujuh ranperda yang telah dibahas dan digodok serta perda tersebut segera secepatnya akan disosialisasikan. Anto

BUKA PUASA BERSAMA: Istri Presiden RI Ke-4, Hj.Dra Shinta Nuriyah Abdurahmah Wahid menghadiri buka puasa bersama yang diselenggerakan di studio 8 SCTV. Acara digabas TFI, pundi amal SCTV NLR, binus university dan GPDLI dengan tema “Dengan Berpuasa Kita Menata Jiwa, Dan Menanta Bangsa”. Acara ini juga dihadiri Polsek Kembangan, Polsek Grogol, Komandan Koramil Palmerah dan juga berbagai komunitas antara lain : Komunitas Bambu Selatan (Boncos) Komunitas Sintanala, Komunitas Ibu PAUD. Tausiyah dibacakan Hj.Dra Shinta Nuriyah Abdurahmah Wahid. Dalam kata sambutannya dia mengatakan “berbuka puasa untuk membatalkan puasa, sahur bersama mengajak kita untuk puasa”. Selain itu, katanya, acara buka puasa ini juga mempererat talisilaturahmi dan membuat kita untuk saling mengenal sesama lebih dekat dan dapat menjadi sebuah senergi positif, menjadi satu visi membawa Indonesia menjadi lebih baik. DM


Advertorial


13

Pilkades Serentak di Empat Lawang Sukses Dengan Metode e-voting

Bupati Empat Lawang H.Budi antoni Aljufri

Bupati Empat Lawang H.Budi antoni Aljufri saat meninjau pelaksanaan Pilkades dengan metode e-voting

EMPAT LAWANG, GPP Suksesnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pertama dilakukan di Indonesia dengan Metode e-voting di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dilalui dengan usaha yang keras dan sosialisasi yang inten dan konsisten. Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni Aljufri (HBA) saat menyampaikan laporan di acara HUT Empat Lawang Ke-8 Tahun memberitahukan kepada para tamu undangan bahwa Pilkades di Empat Lawang akan dilakukan serentak dengan metode e-voting. Selain itu dia juga memberikan motivasi dan spirit untuk mensukseskan Pilkades, melalui ajakan kepada masyarakat dan memberikan semangat kepada penyelenggara dan optimis. Seruan optimis yang merupakan motivasi bagi pengelenggara untuk mensukseskan Pilkades serentak dengan metode e-voting ini di katakan Bupati H. Budi Antoni Aljufri kepada Gubernur Sumsel H. Alek Noerdin, “Pak Gubernur, nanti kalau ada Kabupaten lain yang ingin tahu pemilihan dengan metode evoting, belajar ke Kabupaten Empat Lawang,” katanya optimis. Terbukti apa yang dikatakannya, 101 desa di Kabupaten Empat Lawang mulai 3 Juni 2015 telah memiliki kepala desa baru yang merupakan produk dari pemilihan menggunakan metode e-voting yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) Pusat. Pilkades yang dilaksanakan serentak ini dibuat bertahap atau bergelombang sebanyak

lima gelombang. Setiap gelombang dua kecamatan dengan mata pilih lebih dari 100.000 suara, suksesi Pilkades pun berlangsung sukses, lancar, efektif, efisien, akurat, cepat dan akuntabel. Betapa tidak penghitungan suara lima menit saja langsung diketahui hasilnya, tanpa harus menghitung kertas suara secara manual seperti biasanya. Andrari Grahitandaru, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT mengatakan, Empat Lawang sebagai pelaksana Pilkades e-voting serentak pertama di Indonesia secara luar biasa mampu melaksanakan pemilihan dengan baik. Walaupun dengan persiapan yang singkat, masyarakat sudah bisa menggunakan e-voting dan antusias menyambut pemilihan dengan sistem ini. Dikatakannya, Pilkades Kabupaten Empat Lawang saat ini dapat dijadikan sebagai contoh pilot Pilkada e-voting pertama di Indonesia, dan diperkirakan Kabupaten Empat Lawang, Boalemo, dan Bantaeng dapat menjadi pelaksana pertama di Indonesia. “Ketiga kabupaten tersebut tahun 2015 telah melakukan e-voting di seluruh desa, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pilot e-voting dalam pemilihan kepala desa, terlebih sudah ada Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 yang mengakomodir e-voting dalam Pilkada dan kita tinggal menunggu peraturan dari KPU,” katanya. Selain itu, Bupati Kabupaten Empat Lawang, H. Budi Antoni Aljufri, yang sempat khawatir masyarakatnya tidak dapat merespon teknologi canggih dengan menyentu layar monitor ternyata berjalan sukses padahal di desa yang paling jauh dari keramaian dan peralatan canggih sekalipun. Dikatakannya, Pelaksanaan Pilkades gelombang pertama di tempat terjauh sengaja dilakukan

Kepala Program Sistem Elektronik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Andrari Gratian Garu

Bupati Empat Lawang H.Budi antoni Aljufri saat meninjau pelaksanaan Pilkades dengan metode e-voting

sebagai bahan referensi pemilihan gelombang selanjutnya, apabila pemilihan dapat berlangsung lancar dan sukses, maka pelaksanaan gelombang selanjutnya dipastikan akan berjalan baik dan dapat dipastikan sukses. “Melalui e-voting, demokrasi dapat disederhanakan, lebih jujur dan adil. Pertama, dari segi pembiayaan sangat murah sekali. Kedua, sampai gelombang terakhir tidak ditemukan indikasi kecurangan. Jika kami bisa membuktikan melaksanakan pemilihan dengan e-voting, mengapa kami harus kembali ke sistem yang lama,” kata HBA.(Adv/Abu)

HKBP Pasar Rebo Juara Turnamen Futsal HKBP Distrik VIII DKI Jakarta

FOTO BERSAMA : Pendeta Maurixson Silitonga (Paling kanan) foto bersama dengan para Juara. Yehezkiel Lumban Batu (kedua dari kanan baris depan) menjadi andalan tim ASM HKBP Pasar Rebo

JAKARTA, GPP Anak Sekolah Minggu (ASM) HKBP Pasar Rebo, tampil sebagai pemenang dalam turnamen futsal anak HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, setelah mengalahkan ASM HKBP Cijantung, di partai final dengan skor telak 7-3. Pertandingan berlangsung seru dan disaksikan sedikitnya seribu penonton di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (20/6). Turnamen ini diikuti 16 klub futsal ASM HKBP untuk piala bergilir dan baru kali pertama dilaksanakan. Adapun juara ketiga diraih tim

ASM HKBP Jatiwaringin, Jakarta Timur, disusul juara keempat tim ASM HKBP Tridarma, Pondok Labu, Jakarta Selatan. HKBP Pasar Rebo, diketahui berhasil juga menyabet dua piala sekaligus, yakni piala pertama dan piala bergilir HKBP Distrik VIII DKI Jakarta. Menurut Ketua Panitia, Sabam Aruan, pertandingan yang diikuti oleh anak-anak berusia 7-12 tahun , ditujukan untuk mempererat tali persahabatan diantara generasi muda gereja-gereja di Jakarta. Ia pun berharap, agar para pengurus pusat gereja HKBP se-Jakarta, lebih

memperhatikan bakat anak di luar akademiknya. “Futsal itu tidak identik dengan kekerasan. Namun, menanamkan nilai sportivitas dan persahabatan. Acara ini murni urunan dan dana sukarela pengurus sekolah minggu. Meski begitu, acara pun berlangsung antusias dari pagi hingga malam,” jelas Sabam, di sela-sela lomba. Pendeta Maurixson Silitonga, Kabid Koinonia, berjanji, bahwa ke depannya HKBP Distrik VIII DKI Jakarta akan melakukan turnamen futsal anak ini secara rutin setiap tahun. Sebab, ia melihat jika olahraga futsal membawa dampak baik dalam tumbuh kembang

SANG JUARA : Tim ASM HKBP Pasar Rebo tampil sebagai juara

dan pergaulan para generasi muda di tubuh gereja. ‘’Saya sangat terkesan akan turnamen futsal ini. Kegiatan ini mampu membangun kebersamaan bagi anak-anak sekolah minggu HKBP di Jakarta. Tahun depan akan kita lakukan lagi dengan lebih semangat. Bahkan, dengan hadiah yang lebih meriah lagi,” katanya disambut tepuk riuh. Tidak bisa dipungkiri, langkah perdana HKBP Distrik VIII ini yang menggelar pertandingan Futsal sebagai sesuatu yang positif. Membangun ke-

bersamaan, tidak hanya dikalangan ASM tetapi sekaligus di kalangan orangtua yang otomatis berusaha akan hadir menyaksikannya. Hanya saja dalam pengamatan GPP, ada yang kurang sempurna dalam kegembiraan anak-anak terutama yang tampil sebagai juara yakni tidak disediakannya semacam dana pembinaan. Karena itu, disarankan, agar di kegiatan berikutnya kiranya panitia menyediakan dan memberikan “Dana Pembinaan” kepada tim yang tampil sebagai juara. Semoga. GPP

14


Pariwisata


Negara Yang Memiliki Tempat Wisata Paling Menarik

T

empat wisata di Dunia yang paling bagus dan menarik berikut ini adalah di Negara Paris, London, Barcelona dan Hongkong. Tempat Wisata Paling Menarik – Sangatlah banyak sekali tempat-tempat wisata yang sangat bagus, apik dan popular di dunia. Akan tetapi memilih Negara-negara yang memiliki akan obyek wisata yang paling menarik pasti bisa dibilang susah-susah gampang. Karena biasanya kendala yang paling utama akan berlibur dan berwisata itu ya UANG. Akan tetapi, berikut ini akan diberikan beberapa Negara yang memiliki keindahan yang wonderful dengan tatanan kota dan tempat wisatanya. Tempat Wisata di Dunia Nah, bagi Anda yang ingin berlibur dan mengadakan touring ke beberapa belahan Dunia tidak ada salahnya untuk mengetahui terlebih dahulu mana-mana Negara yang memiliki keindahan eksotik akan obyek wisatanya.

• Tempat Wisata Negara • Tempat Wisata Negara • Tempat Wisata Negara • Tempat Wisata Negara Paris London Barcelona Hongkong Paris masuk dalam daftar pertama sebagai tempat wisata yang paling popular karena Negara ini memang sangat cantik dengan obyek wisatanya yang melegenda.Obyek wisata yang memiliki keindahan akan bangunan serta memiliki kesan yang romantis, siapa yang tidak ingin berkunjung ke kota ini. Menara Eiffel adalah obyek utama yang menjadi daya tarik akan kepopuleran Negara Paris tersebut. Akan tetapi selain menara Eiffel, anda juga akan bisa menikmati Notre Dame untuk bisa dijadikan tempat wisata Dunia saat berkunjung ke Paris. Bahkan ada tempat-tempat lain yang sering dikunjungi wisatawan saat di Paris, tempat tersebut diantaranya butik-butik, kafe kuno Paris, distrik perbelanjaan trendi, dan masih banyak lagi yang lainnya.

London menjadi salah satu Negara yang sangat popular akan tempat wisata yang ada di Dunia. Selain memiliki keindahan akan tempatnya, London ternyata sangat dinamis akan lingkungan tatanan letak bangunannya, baik bangunan rumah, bangunan atraksi maupun sejarah. Dan jika Anda berkunjung dan berlibur ke Negara ini, Anda dijamin akan lupa akan waktu untuk mengelilingi keindahan akan obyek wisata dan bangunannya. Inilah tempat-tempat di London yang bisa Anda kunjungi, yaitu menara London, Borough Market, British Museum atau Portobello Road.

Negara yang satu ini selain memiliki keindahan dalam tempat wisata di dunia juga memiliki satu club sepak bola yang terbaik di dunia. Akan tetapi kota ini bukan hanya sekedar menawarkan keterbaikkan dalam hal sepak bola, karena yang lebih menarik dari tempat ini adalah tampilan dalam tempat wisatanya. Bagi Anda yang suka dan gemar berfoto, Barcelona adalah Negara yang cocok untuk mengabadikannya. Dan tempat-tempat yang cocok untuk mengabadikan foto anda adalah Barri Gotic, Parc Guell, Las Ramblas dan masih banyak lagi tempat yang lainnya.

Hongkong adalah salah satu Negara yang masuk dalam Negara yang memiliki ketertarikan dalam hal tempat wisata. Banyaknya wahana yang bisa dikunjungi di Negara Hongkong dan Anda pun akan betah juga untuk berlama-lama dalam memainkan dan berkeliling. Di Hongkong juga memiliki taman yang sangat terkenal, yaitu Taman Disney. Selain memainkan wahana dan berjalan-jalan ke taman Disney, Anda juga bisa menghabiskan uang dengan berbelanja murah di pasar jalanan atau dengan menaiki star ferry di Tsim Sha Tsui Pier menuju Victoria Peak. di Hongkong juga bisa melihatlihat pemandangan alam yang mengagumkan dari atas kereta. **GPP



Nusantara

15

Menkes di Dairi Menyaksikan:

Deklarasi, 100 Persen Warga Memiliki Jamban Sehat

SIDIKALANG,GPP Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof Dr dr Nila F Moeloek hadir di Desa Silumboyah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara untuk menyaksikan deklarasi warga setempat yang telah 100 persen menggunakan jamban sehat untuk buang air besar, Sabtu,pekan lalu. Acaranya dilangsungkan di SDN 030381 desa itu. Dihadapan Menkes, deklarasi disampaikan Camat Siempat Nempu Hulu Rahmatsyah Munthe SSTP M.Si bersama seluruh kepala desa dan menandatangani berkas deklarasi. “Kami berkomitmen seluruh rumah tangga memiliki jamban sehat. Bersedia mempertahankan kebiasaan tersebut dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta bersedia menjadi contoh bagi daerah yang lain,” seru Rahmatsyah diikuti para kepala desa. Turut hadir Setjen Kemenkes dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes,

sejumlah pejabat eselon Kemenkes, Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro, Wakil Bupati Irwansyah Pasi SH, Sekda Dairi Sebastianus Tinambunan SH, pejabat teras setempat dan ribuan warga yang membanjiri halaman tempat pertemuan. Kunjungan Menteri disambut hangat oleh warga. Sejumlah anak sekolah dasar dengan memegang bendera merah putih kecil di tangan berbaris rapi di pinggir jalan menyambut ke datangan ibu menteri. Warga pun berlomba dengan berusaha melihat secara dekat dan menyodorkan tangan untuk bersalaman. Menteri pun terharu dan bangga melihat langsung kehadiran warga yang sudah ditunggu-tunggu sejak dikabarkan akan datang pada beberapa bulan lalu. “Saya bangga dan kaget, menyambut saya sudah seperti menyambut presiden,” ucapnya disambut tepuk tangan seluruh hadirin. Kebanggaan tersendiri diutarakan Menkes melihat keharmonisan masyarakat dan alam yang begitu

indah, dingin dan sejuk. Kepada bupati, menteri mengungkapkan rasa salut terkait pelayanannya kepada masyarakat yang terus mengajak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. ‘Pengalaman yang begitu banyak mulai dari anggota DPRD empat periode, Wakil Bupati satu periode dan bupati dua periode telah menempa beliau menjadi seorang pemimpin yang berhasil,” kata Menkes. Program Pemkab Dairi yang terus membenahi infrastruktur dengan membuka akses jalan ke sentra pertanian akan disampaikan kepada Presiden Jokowi. “Saya melihat sekilas layar infokus video dan foto-foto kunjungan kerja bupati dan jajarannya yang membuka jalan ke sektor pertanian harus didukung. Dan ini akan saya sampaikan kepada Presiden, karena Pak Jokowi fokus terhadap peningkatan infrastruktur,” ucapnya. Nila juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program menjadikan seluruh masyarakat Indonesia yang sehat, be-

DEKLARASI: Menkes Prof Dr dr Nila F. Moeloek saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi jambanisasi sehat di Desa Silumboyah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, Warga setempat telah 100 persen menggunakan jamban sehat untuk buang air besar. Acaranya dilangsungkan di SDN 030381 desa itu, belum lama ini.

bas dari segala penyakit. “Masyarakat Indonesia sehat, negara tidak banyak menghabiskan dana dan bisa lebih banyak menyimpan,” ujarnya serta meminta generasi sekarang harus menciptakan generasi yang berkualitas di kemudian hari.

Acara juga diisi dengan pemberian penghargaan berupa piagam Kader Lestari kepada sejumlah petugas Kesehatan se Sumatera Utara, kampanye cuci tangan pakai sabun dan meninjau pameran foto kesehatan. Lely/hlm/jlo

Gunung Sinabung Masih “Marah” TANAH KARO, GPP Aktivitas Gunung Sinabung hingga saat ini masih terus meningkat. Hingga petang kemarin (25/06), Sinabung masih memuntahkan awan panas dan tercatat ada 10 kali terjadi muntahan awan panas guguran dengan jarak luncur 1,5 – 3,2 kilometer. Warga yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung terus tidak nyaman dan harus pengungsi ke tempat yang dinilai aman dari muntahan gunung itu. Bahkan disebutkan, Gunung Sinabung masih “marah”. Kepala Pos Pengamatan Gunung

Api (PPGA) Sinabung Armen Putra mengatakan, berdasarkan data di PPGA Sinabung di Kecamatan Simpang Empat Tanah Karo aktivitas Sinabung masih tinggi dan fluktuatif. “Hingga pukul 18.00 WIB, telah terjadi 10 kali awan panas guguran. Untuk ketinggian kolom debu erupsi mencapai 2 kilometer membumbung ke atas langit dan bergerak perlahan seiring arah angin ke tenggara – timur,” papar Armen Putra. Menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kapusdatin Humas BNPB dalam keterangan tertulisnya,

aktivitas erupsi yang naik turun menyebabkan pengungsi harus bolak-balik dari rumahnya ke pengungsian. Sampai kapan erupsi akan berakhir tidak ada yang tahu. Kondisi ini memaksa ribuan warga mengungsi di 10 pos pengungsian. Pengungsi berasal dari Desa Guru Kinayan, Tiga Pancur, Pintu Besi, Sukanalu, Beras Tepu, Sigaranggarang, Jeraya, Kuta Rakyat, Kuta Gugung, Mardinding, Kuta Tengah, dan Dusun Lau. Kawar yang masuk dalam radius bahaya. Salah satu pos pengungsian yaitu di lost (jambur) desa Sempa-

Erupsi Gunung Sinabung diambil dari Simpang Desa Kutarakyat

jaya peceren yang menampung sekitar 1470 orang dari desa Sigaranggarang dengan jumlah KK sebanyak +_ 450 KK Tampak sampai berita ini diturunkan warga masih aktif menggunakan masker dikarenakan abu vulkanik Gunung Sinabung masih terus menyelimuti langit di sekitar wilayah Berastagi sekitarnya bahkan abu ini sampai di wilayah Deliser-

dang, Pancur Batu dan Medan. Selama ini, Gunung Sinabung dianggap sebagai gunung berapi yang tak aktif. Setelah lama tidur, Sinabung erupsi pertama pada 2010. Kemudian berlanjut pada 15 September 2013 dan terus berlangsung hingga hari ini. Drs. Tambar Sembiring,S.H/ Nikodemus Bukit

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Kab. Musi Rawas

Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H “Semoga diampuni semua dosa yang telah kita perbuat selama ini, aamiin...” IR. BAMBANG HARIADI, MH Kepala Erupsi Gunung Sinabung menerjang sebuah gereja yang sudah ditinggalkan jemaatnya Desa Bekerah - Simacem

16

Edisi 53/ Thn III  01 - 15 Juli 2015

PEMBUBARAN DAN PELANTIKAN

PEMBUBARAN : Ketua Panitia, Bonaparte Marbun Lumban Batu SH menyerahkan laporan pelaksanaan Bona Taon kepada Ketua Umum Punguan Lumban Batu Sejabodetabek Ir Binsaren Lumban Batu. Kepanitian dibubarkan secara resmi, minggu 14 Juni 2015 di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur.

Panitia Bona Taon Punguan Lumban Batu, Boru dan Bere se Jabodetabek secara resmi dibubarkan dalam sebuah acara sederhana di kawasan Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, dua pekan lalu oleh Ketua Umum Punguan Lumban Batu, Boru dan Bere se Jabodetabek Ir Binsaren Lumban Batu, disaksikan tua-tua marga itu. Sebelumnya, Ketua Panitia Bonaparte Marbun Lumban Batu SH melaporkan bahwa pesta bona taon punguan Lumban Batu telah berlangsung 8 Maret lalu di Jakarta dan berjalan baik. Warga Lumban Batu memberikan dukungan dan partisipasinya untuk mensukseskan acara kekeluargaan itu. Dana yang terkumpul Rp 217.980.000 dan pengeluaran Rp 145.522.500. “Saldo pesta yakni Rp 72.457.500 diserahkan ke Kas Punguan Marbun Lumban Batu Sejabodetabek,” kata Bonaparte yang sehari-hari bekerja di Kejaksaaan Agung. Ketua Umum Punguan Lumban Batu Sejabodetabek Ir Binsaren Lumban Batu sangat mengapresiasi laporan panitia itu. Tentu, semua itu dapat berjalan dengan baik karena panitia bersama pomparan Lumban Batu memberikan dukungannnya baik moral maupun material. Kegiatan ini demi mempererat tali persaudaraan antara kita namardongan tubu, marboru dohot marbere. Kebersamaan ini akan kita jaga bahkan ditingkatkan lagi di masa depan. “Dengan demikian,

atas nama punguan, secara resmi saya bubarkan kepanitiaan dan disertai ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya,” kata Binsaren dan dengan kata penutup,” Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati pomparan ni opputta Lumban Batu, diberikan kepintaran, kemajuan dan tetap bersatu”. KOPERASI MARLUMBA Pada kesempatan itu, juga dilantik Pengurus dan Pengawas Koperasi Marbun Lumban Batu (Marlumba) periode 2015-2018. Komposisi kepengurusan baru ini terpilih ketika Koperasi Marlumba melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada 22 April lalu di Jakarta. RAT itu untuk kali pertama sejak Koperasi marlumba didirikan Agustus 2010. Pengurus baru itu dilantik Drs Timbul Lumban Batu, selain sebagai salah seorang anggota badan penasehat koperasi, Timbul juga dikenal salah seorang penatua dan tokoh Lumban Batu di Jakarta. Pengurus lama yang diwakili Drs Jamanter Lumban Batu mengatakan koperasi sejak berdiri masih berkutak pada program simpan-pinjam. Namun ke depan, seiring dengan terpilihnya pengurus baru, kegiatan koperasi ini hendaknya dikembangkan kepada hal-hal yang dinilai berprospek dan memberikan nilai tambah kepada koperasi. “Itulah harapan kami dari pengurus lama,” kata

Jamanter yang juga pensiunan PNS di Jakarta. Sementara itu, Timbul Lumban Batu mengharapkan agar pengurus baru dapat semakin membesarkan keberadaan koperasi. Peluang pasar sangat terbuka dan pengurus harus mampu menciptakan pasar baru. Maju tidaknya koperasi ini sepenuhnya ditangan pengurus baru. Perlu kita ingat, jika koperasi ini maju, tentu yang menikmatinya adalah pomparan ni Lumban Batu termasuk Boru dan Bere. Karena itu, pesan kami pengurus harus bekerja keras untuk mengembangkan koperasi ini. “Selamat Bekerja”, kata Timbul yang juga pensiunan PNS di Jakarta. Sementara itu Manager Pengelola Koperasi Marlumba Bolon Lumban Batu SE mengatakan pasca RAT, selain tetap bergerak dalam program simpan-pinjkam, kegiatan koperasi telah dikembangkan dan kini sudah bergerak dipendistribusian sembako. Untuk langkah pertama ini, menyediakan dan menjual beras bermutu 2 jenis yaitu beras slyp kepala super dengan harga Rp 12.000 / kg dan beras kepala Ramos Medan asli harga Rp 15.000/ kg. Semua beras murni, tanpa oplosan, tanpa pewangi, tanpa pemutih dan tanpa pewarna. “Harga jual lebih murah dari harga pasar,” katanya. TOR

KEPENGURUSAN KOPERASI MARLUMBA MASA BAKTI TAHUN 2015 – 2018 I. BADAN PENASEHAT

PELANTIKAN : Penatua Lumban Batu Drs. Timbul Lumban Batu melantik pengurus baru Koperasi MARLUMBA periode 2015 - 2018 yang diketuai Sudin Marbun (kedua dari kanan) didampingi Ir.Binsaren Lumban Batu, Drs. Jaudi Marbun dan Drs. Jamanter Marbun, Christopel Lumban Batu, dll

1. Bonaparte Marbun, SH 2. Drs. Timbul Lumban Batu 3. Drs. Ramses Lumban Batu 4. Edison Lumban Batu, SH. MH 5. Japanji Lumban Batu 6. Ir. Sahala Marbun 7. Drs. Sutan Bonar 8. Drs.Tarida Lumban Batu, Ak. Min 9. DR.P. Benny Manullang 10.Hator Sianipar II. 1. 2. 3.

BERAS: Koperasi Marbun Lumban Batu (Marlumba) tidak lagi bergerak hanya di sektor Simpan-Pinjam, tetapi juga menyediakan sembako seperti diamantakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan belalu. Tampak pengurus Koperasi Marlumba dari kiri-kanan, Christopel Lumban Batu SE, drs Jamanter Lumban Batu dan Bolon Lumban batu SE.

BADAN PENGAWAS Drs. Jaudi Marbun Ir. Binsaren Lumban Batu AKBP. (Purn.). Nurlan Marbun, SH

III. BADAN PENGURUS 1. Sudin Marbun 2. Drs. Jamanter Marbun 3. Rasdin Marbun 4. Lestari Damayanti Bakara 5. Christopel Lumban Batu IV. PENGELOLA 1. Bolon Lumban Batu, SE 2. Marina Sucihati 3. Ramlan Marbun

: Ketua : Wakil Ketua : Sekretaris : Bendahara : Pengembangan Usaha

: Manager : Administrasi / Keuangan : Staf Umum

Parlemen Sandera Pemerintah

Recommend Documents