Paparan Rancangan Undang-Undang Tentang Metrologi
Disampaikan Pada Acara Workshop Metrologi Lingkungan Tangerang, Oktober 2016
Kondisi Yang Diharapkan
Sistem Metrologi Nasional
UU Nomor 2/1981
Perlu Penyesuaian
REGULASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL Document D1 OIML Edisi Tahun 2012 tentang Considerations for a Law on Metrology Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan Ilmu Pengetahuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Progress Penyusunan Rancangan Undang-Undang Metrologi
Pembahasan Internal
Focus Group Discussion (FGD)
Penyusunan NA RUU Metrologi
Rapat PAK
2012
2013
2014
2015
PEMBAHASAN INTERNAL
FOCUS GROUP DISCUSSION
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RUU
AUDIENSI KE K/L, PEMBAHASAN PAK
Kementerian Perdagangan
Direktorat Harmonisasi KemenkumHAM Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan Pusat Pengembangan SDM Kemetrologian Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri IKATMI dan Widyaiswara
Tim Unpad Kemendag BSN Pusarpedal KLH Puslit Metrologi LIPI Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
Penyelarasan NA dan Harmonisasi RUU
Pembahasan di DPR
2016 PENYELARASAN NA, dan HARMONISASI RUU
Panita Antar kementerian dan Non Kementerian RUU Metrologi
BPHN, KemenkumHAM Direktorat Harmonisasi KemenkumHAM Kemendag Tim PAK
DRAFT RUU Metrologi Interkem
Naskah Akademik RUU Hasil Penyelarasan, Draft RUU Metrologi Hasil Harmonisasi, Surpres.
Output Draft Awal penyesuaian dengan Dokumen D1 OIML
Rekomendasi Kerangka Hukum RUU Metrologi
Naskah Akademik RUU Metrologi dan Draft RUU Metrologi
T I M E L I N E
•
LATAR BELAKANG PERUBAHAN 1. Penataan kembali Sistem Metrologi Nasional : Perluasan Ruang Lingkup Undang-Undang, Tujuan, Arah dan Jangkauan Pengaturan Penyesuaian Sistem Metrologi Nasional yang sejalan dengan ketentuan Internasional dan Perangkat Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Penyempurnaan dan Penambahan Definisi 2. Penegasan pengaturan dan pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran 3. Perlunya penataan dan peningkatan peran kelembagaan metrologi nasional 4. Perluasan Ruang lingkup Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 5. Perubahan Sistem Kuantitas dalam Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan ketentuan Internasional 6. Biaya Pelayanan Kemetrologian 7. Penyelenggaraan Kemetrologian dan Pendelegasian Wewenang (Delegation of authority) 8. Perbaikan/Reparasi UTTP 9. Type Approval (Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik) 10. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian , Standar Profesi, standar kompetensi, dan etika profesi 11. Penegasan pengaturan tentang Penyuluhan dan Pengawasan 12. Peran Serta Masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan kemetrologian 13. Sistem Informasi Kemetrologian 14. Peningkatan kinerja Penegakan hukum di bidang metrologi legal 15. Penyesuaian besaran Sanksi pidana dan Penambahan Sanksi Administratif
METROLOGI LEGAL DAN METROLOGI LINGKUNGAN
Document D1 OIML (Considerations for a Law on Metrology)
Metrologi Legal
Metrologi Lingkungan
“ Metrology plays a key role in the adoption of scientific and technological innovations, the design and efficient manufacture of products that comply with the needs of the marketplace, and the detection and avoidance of nonconformities. It provides fundamental support for health and safety testing, environmental monitoring, and food processing. It also provides the basis for fair trading in a domestic economy and international trading in the global market place. “
Metrologi legal ditujukan untuk memastikan kebenaran pengukuran dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keadilan transaksi, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keselamatan. • Porsi kegiatan metrologi dalam kehidupan sosial masyarakat sebagian besar merupakan kontribusi dari kegiatan metrologi legal. Sesuai dengan lingkupnya, metrologi legal merupakan implementasi metrologi dalam kaitannya dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan perlindungan kepentingan umum, perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta perlindungan lingkungan.
Substansi Terkait Metrologi Lingkungan dalam RUU Metrologi
Alat Ukur
Pasal 21 (1) Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) merupakan Alat Ukur yang digunakan untuk kepentingan umum. (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. transaksi perdagangan; b. penetapan tarif; c. penetapan pajak; d. kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup;
Syarat Teknis
e. pemantauan dan pengendalian sumber daya alam; atau f.
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan Tera dan Tera Ulang. Pasal 22 (1) Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi syarat teknis. (2) Ketentuan mengenai syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan menteri teknis, atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.
Substansi Terkait Metrologi Lingkungan dalam RUU Metrologi Pasal 23
Persetujuan Tipe
(1)Setiap Alat Ukur yang diproduksi di dalam negeri atau berasal dari impor, sebelum beredar di pasar wajib dilengkapi dengan Persetujuan Tipe. (2)Persetujuan Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki oleh Pelaku Usaha: a. untuk produksi dalam negeri, sebelum Alat Ukur diproduksi secara massal; dan b. untuk yang berasal dari impor, sebelum Alat Ukur memasuki wilayah Republik Indonesia. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Persetujuan Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan menteri teknis, atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 30 Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Tera
(1) Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur tertentu dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki Petugas Tera/Tera Ulang yang kompeten. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur sesuai dengan ruang lingkupnya harus memperoleh persetujuan dari Menteri, menteri teknis, atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.
Substansi Metrologi Lingkungan dalam RUU Metrologi
Tanda Tera
Pasal 31 (1) Tanda Tera merupakan bukti kesesuaian Alat Ukur dengan syarat teknis yang ditetapkan sesuai dengan jenis Alat Ukurnya. (2) Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ukuran, bentuk, jangka waktu berlaku, dan tata cara pembubuhan atau pemasangan sesuai dengan jenisnya. (3) .... (4) .... (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri, menteri teknis, atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.
Biaya Pelayanan Pasal 43 (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengenakan biaya pelayanan di bidang Metrologi kepada pemilik atau pengguna Alat Ukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Substansi Terkait Metrologi Lingkungan dalam RUU Metrologi Pengembangan SDM
Pasal 53 (1) Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan dengan membangun pusat pendidikan di bidang Metrologi. (2) Pengembangan sumber daya manusia Metrologi dilakukan melalui pelatihan, pendidikan keahlian, pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri.
Sistem Informasi di Bidang Metrologi
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaran pengembanganan sumber daya manusia Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan menteri teknis, atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 55 (1) Menteri, menteri teknis, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi di bidang Metrologi yang saling terintegrasi. (2) Sistem informasi di bidang Metrologi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan sebagai dasar kebijakan dan pengendalian di bidang Metrologi.
Terima Kasih
