PAPARAN KOMISARIAT WILAYAH VI (SULAWESI SELATAN, GORONTALO, SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGGARA, MALUKU, MALUKU UTARA, MALUKU TENGGARA, PAPUA, PAPUA BARAT) OLEH :
KETUA APEKSI KOMWIL VI Hi. MARTEN A.TAHA, SE, M.Ec.Dev (WALIKOTA GORONTALO) DI SAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA NASIONAL ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA MALANG, 18 S.D. 20 JULI 2017
PENGURUS APEKSI KOMWIL VI PERIODE 2014 - 2017
PENASIHAT
WALIKOTA TERNATE • DR. Burhan Abdurrahman SH, MM.
PENGURUS APEKSI KOMWIL VI PERIODE 2014 - 2017 KETUA • Hi. MARTEN A. TAHA, SE, M.Ec.Dev • WALIKOTA GORONTALO
WAKIL KETUA I • H.M. TAUFAN PAWE, SH • WALIKOTA PAREPARE
WAKIL KETUA II • RICHARD LOUHENAPESSY, SH • WALIKOTA AMBON
PENGURUS APEKSI KOMWIL VI PERIODE 2014 - 2017 SEKRETARIS • Drs. Hi. DEDDY A. KADULLAH, M.Si • ASISTEN I SETDA KOTA GORONTALO
WAKIL SEKRETARIS •• ASISTEN I SETDA KOTA AMBON
PENGURUS APEKSI KOMWIL VI PERIODE 2014 - 2017 ANGGOTA • Ir. H. MOH. RAMADHAN POMANTO • WALIKOTA MAKASSAR
ANGGOTA • Ir. H. TATONG BARA • WALIKOTA KOTAMOBAGU
ANGGOTA • DR. ASRUN, M. Eng • WALIKOTA KENDARI
ANGGOTA • Drs. EC. LAMBERTHUS JITMAU • WALIKOTA SORONG
PENGURUS APEKSI KOMWIL VI PERIODE 2014 - 2017 ANGGOTA • Drs. HM. JUDAS AMIR • WALIKOTA PALOPO
ANGGOTA • Capt. H. ALI IBRAHIM, MH • WALIKOTA TIDORE
ANGGOTA • JIMMI FEIDIE EMAN, SE, Ak • WALIKOTA TOMOHON
ANGGOTA • MAXIMILIAN JONAS LOMBA SE, MSi • WALIKOTA BITUNG
PENGURUS APEKSI KOMWIL VI PERIODE 2014 - 2017 ANGGOTA • ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si • WALIKOTA TUAL
ANGGOTA • Drs. BENHUR TOMMI MANO MM • WALIKOTA JAYAPURA
ANGGOTA • Drs. AS.TAMRIN, MH • WALIKOTA BAU-BAU
PENGURUS APEKSI KOMWIL VI PERIODE 2014 - 2017
ANGGOTA • Drs. HIDAYAT, M.Si • WALIKOTA PALU
ANGGOTA • DR. G.S.VICKY LUMENTUT • WALIKOTA MANADO
Program dan Kegiatan KOMWIL VI Tahun 2017 BIDANG ADVOKASI DAN REGULASI 1. Mendorong penetapan rancangan undang-undang tentang pertanahan dan pelimpahan kewenangan Kepala Daerah 2. Mendorong Pemerintah untuk menerbitkan Undang-undang tentang Pengelolaan SDA dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada Kepala Daerah Kabupaten /Kota. 3. Mendorong dikeluarkannya Instruksi Pemerintah untuk penyelesaian masalah asset-asset sejarah di daerah dengan asset lainnya yang masih dikuasai oleh pihak ketiga dan kabupaten induk. 4. Penegasan batas yang jelas mengenai fungsi pengawas yang dilaksanakan oleh legislatif dan fungsi pengawasan intern Pemerintah Daerah melalui peraturan pelaksanaan perundangundangan yang berlaku 5. Mendorong pemerintah mengeluarkan Kepres atau Inpres mengenai pemanfaatan mekanisme hasil-hasil pengwasan pemerintah dalam rangka penguatan hukum
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
1. Penerapan jaringan komunikasi dan informasi cepat antar kota dengan sistem E-Government 2. Penyediaan media informasi massa sebagai media promosi kota (media cetak) 3. Pertukaran informasi antar kota yang diikuti dengan nota kesepahaman di berbagai bidang saling menguntungkan
PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH KOTA 1. Memantapkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (UU No. 17 tahun 2003 dan PP No. 58 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD) dengan melaksanakan Double Entry Accounting. 2. Penguatan institusi Pemerintah Kota (Capacity Building) yang mampu melaksanakan pengukuran kinerja setiap Program dan Kegiatan APBD serta mengoptimalkan hubungan organisasi dalam rangka penerapan pelayanan publik 3. Penerapan prinsip-prinsip pengukuran kinerja dalam rangka pelayanan publik membangun institusi menuju pemerintahan yang lebih baik (Good Government) 4. Penyusunan anggaran yang berorientasi Capital Investment Budget (mewirausahakan birokrasi)
5.
Penguatan penerapan konsep perencanaan pembangunan partisipatif atau melalui penerapan program wirausaha
6.
Penguatan penerapan konsep Best Practise dalam penyelenggaran pemerintahan melalui tindakan nyata dalam mengembangkan kota-kota demkoratis dan otonom serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang berbasis atau bertumpu pada masyarakat Meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan yang berorientasi pada etos kerja, kompetensi, disiplin, profesionalisme dan memiliki etika serta moral birokrasi Peningkatan birokrasi pemerintahan yang bebas dari pengaruh dan tekanan politik Penajaman peran Satpol PP dalam melaksanakan tugas TRAMTIBUN dan bersama-sama PPNS dalam Penegakan Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah
7. 8. 9.
10. Peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah melalui diklat meliputi diklat khusus Satpol PP, Peningkatan PAD, City Planning, Rencana Tata Ruang, Anggaran Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Pajak, Public Sector Management, Transportasi dan Pelayanan Publik dengan pengembangan investasi manajemen asset serta UKM 11. Penguatan Pemerintah Kecamatan yang diikuti dengan pelimpahan kewenangan yang lebih nyata disertai dengan P3D dalam rangka peningkatan pelayanan publik 12. Pengurusan dan kewenangan pembuatan KTP kepada kecamatan
BIDANG KERJASAMA ANTAR DAERAH 1. Penyelesaian masalah-masalah khas perkotaan : a.
Pedagang Kaki Lima ( PKL )
b.
PMKS(Prostitusi,pengemis/gelandangan, pengangguran )
c.
Kesemrawutan lalu lintas
d.
Kriminalitas
e.
Kekumuhan
f.
Penyalahgunaan
narkoba
dan
obat-obatan
psikotropika/Napza dan minuman keras. g.
Penerangan jalan umum
h.
Pemenuhan kebutuhan air bersih
terlarang
2. Penyelesaian masalah kependudukan a. Penerapan sistem informasi dan adminsitrasi kependudukan (SIAK) secara nasional dan penerapan KTP Nasional oleh camat b. Penerapan sistem Deteksi Dini Reaksi Cepat (DDRC) yang didukung oleh sarana teknologi informasi c. Pengawasan pengendalian dan penertiban migrasi dan mobilitas penduduk antar kota dan pengawasan dan pengendalian TKI dan ketenagakerjaan 3. Saling tukar informasi antar kota tentang penerapan program pembangunan partisipatif 4. Menjalin kerjasama antar kota dengan melibatkan peran aktif swasta dalam menciptakan peluang investasi di daerah 5. Kerjasama antar kota melalui pelatihan dengan sistem magang
BIDANG KEMITRAAN a.
Mengembangkan kemitraan dengan asosiasi pemerintahan sejenis (APPSI, APKASI) dalam rangka penyetaraan program
b.
Mendorong peran serta swasta dan koperasi terhadap pemberdayaan ekonomi penduduk / keluarga miskin melalui pola kemitraan usaha
c.
Peningkatan keterampilan penduduk miskin melalui kerjasama dengan institusi / lembaga kediklatan dan pola magang
d.
Memfasilitasi peran lembaga keuangan (perbankan) dalam rangka pemberian kredit lunak tanpa agunan bagi UKM
e.
Kerjasama Media Cooperate untuk Pengembangan Smart City
BIDANG KONSOLIDASI ORGANISASI a. Review
pelaksanaan
program
melalui
pertemuan regional, wilayah setiap 6 bulan sekali secara bergiliran b. Pertemuan
teknis
daerah (triwulan)
di
masing-masing
Kegiatan Tahun 2017 No
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Tempat
1.
Survei Best Practice
20 – 21 April
Makassar
2.
Survei Best Practice
25 -28 April
Ternate
3.
Survei Best Practice
15 – 18 Mei
Kendari
4.
Penyusunan dan Penerbitan Buku
Januari – Juli
Makassar
5.
FGD Smart City Palopo
4 Mei
Palopo
6.
Rakernas APEKSI
18 – 23 Juli
Malang
7.
Makassar Smart City Forum
22 – 23 Mei
Makassar
8.
Wawancara Pengelolaan Sampah TPA
Mei
Kendari
Juli
Gorontalo
Maret
Surabaya
29 – 30 Mei
Surabaya
Puuwatu 9.
Workshop Pemberdayaan UMKM Berbasis Pariwisata
10
Fasilitasi Studi Lapang Best Practice Kota Palopo
11.
Fasilitasi Studi Lapang Best Practice Ternate
Kegiatan yang tersisa diantaranya adalah :
Muskomwil ke 8 APEKSI Komwil VI di Ternate tanggal 30 Juli – 01 Agustus 2017 2. Lokakarya Pendelegasian Kewenangan Walikota ke Kecamatan tanggal 21 – 23 Agustus 2017 di Bau-Bau 3. Workshop di Manado bulan Nopember 2017 4. Workshop Pengelolaan Sampah Perkotaan September 2017 1.
Total Kegiatan Tahun 2017 – 15 kegiatan termasuk penerbitan Yang terlaksana 11 kegiatan -- atau sebesar 73,33 %
Kunjungan Ketua & Sekretaris Komwil VI ke Sekretariat Komwil VI
PERMASALAHAN Program kerja yang tidak terlaksana diakibatkan oleh karena tidak tercovernya pendanaan di kota pelaksana masing-masing program.
Program 2018 PROGRAM KERJA APEKSI KOMWIL VI 2018 No
Kegiatan
Rumpun Program
1
Rapat dengan SEKNAS APEKSI Konsilidasi Organisasi
2
Training City Planning
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Kota
3
Workshop Sanitasi Perkotaan
Peningkatan Pelayanan Publik
Workshop Strategi Pemerintah 4 Kota dalam AntisipasiKrisis Air Bersih
Jakarta
Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota
5
Studi Lapang Smart City
6
Pembuatan Buku Best Practice Infokom
Workshop Strategi Pemerintah Kota dalam Antisipasi Daya 7 Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Tempat
Konsilidasi Organisasi
Surabaya
Program 2018 PROGRAM KERJA APEKSI KOMWIL VI 2018 No
Kegiatan
Rumpun Program
Tempat
Training Penyusunan dan Penetapan Indikator 8 Pembangunan Pemerintah Kota
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota
9 RAKERWIL
Konsolidasi Organisasi
10 Penerbitan INTIM News
Infokom
Makassar
11 Studi Lapang Smart City
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota
Singapura
Workshop Strategi Peningkatan Pelayanan 12 Pengentasan Kemiskinan Kota Publik (lanjutan) 13
Fasilitasi Kerjasama Smart City Kerjasama Antar Daerah antar kota
Makassar
Jakarta- Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri
MASUKAN UNTUK PROGRAM KERJA APEKSI TAHUN 2018 Mengusulkan tempat penyelenggaraan Rakernas APEKSI tahun 2018 yaitu Kota Palu
Mengusulkan kepada Dewan Pengurus APEKSI
untuk
menyampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri agar melakukan breakdown UUD No. 23 tahun 2014 terkait pasal 623-629 terkait asosiasi. Hal ini menyangkut pencantuman masalah yang terkait anggaran dalam hal ini iuran, kegiatan maupun asosiasi.
anggaran
perjalanan
dinas
berkaitan
dengan
DOKUMENTASI KEGIATAN
Kunjungan Pengurus ke BPK RI
Workshop Energi Alternatif, Kendari
DOKUMENTASI KEGIATAN
Kunjungan Komwil I
DOKUMENTASI KEGIATAN
Donor Meeting
Semiloka Simtanas
DOKUMENTASI KEGIATAN
Kunjungan ke Pemkot Kotamobagu
DOKUMENTASI KEGIATAN
Penerbitan Best Practice
DOKUMENTASI KEGIATAN
FGD Palopo Smart City
DOKUMENTASI KEGIATAN
Kunjungan ke Pusat Fasilitasi Kemendagri
Workshop BPTP Kota Sehat
Workshop Smart City
Workshop Smart City
DOKUMENTASI KEGIATAN
Workshop Pengembangan UMKM Berbasis Pariwisata
