PAPARAN HASIL Studi Prakarsa Anti Korupsi SPAK-BUMN 2011
Jakarta, 1 November 2011
Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi
AGENDA
LATAR BELAKANG
INDIKATOR SPAK-BUMN 2011
PELAKSANAAN SPAK-BUMN 2011
HASIL PENILAIAN SPAK-BUMN 2011
SIMPULAN DAN SARAN
RENCANA TINDAK LANJUT 2
LATAR BELAKANG Dengan diratifikasinya United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) melalui UU No. 7/2006, Indonesia wajib melakukan tindakan:
Memperkuat sistem untuk peningkatan transparansi & mencegah konflik kepentingan/COI. (Pasal 7 ayat 4) Peningkatan integritas dan tanggung jawab pejabat publik melalui aturan perilaku/kode etik. (Pasal 8) Membangun sistem pengadaan dan manajemen keuangan publik. (Pasal 9) Membangun sistem keterbukaan informasi publik. (Pasal 10) Mengambil tindakan pencegahan korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta dan, jika dipandang perlu, memberikan sanksi perdata, administratif atau pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi yang tidak mematuhi tindakan-tindakan tersebut. (Pasal 12) 3
LATAR BELAKANG
Tujuan SPAK adalah mengukur efektivitas prakarsa antikorupsi di sektor bisnis. SPAK merupakan pengembangan PIAK yang diaplikasikan pada Instansi Pemerintah di Indonesia sejak tahun 2009.
4
INDIKATOR SPAK-BUMN 2011
Indikator disusun berdasarkan instrumen yang penting dalam upaya pencegahan korupsi di suatu instansi/lembaga Pakar dilibatkan dalam mereview indikator dan melakukan pembobotan indikator melalui focus group discussion (FGD) Skor SPAK adalah 0-10, semakin tinggi nilai berarti semakin besar upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh instansi/lembaga bersangkutan
5
INDIKATOR SPAK-BUMN 2011 No 1
Indikator
Bobot
Komitmen Integritas Manajemen Puncak
(Tone of The Top)
0.186
Subindikator a b c
2
Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Ethic and Code of Conduct)
0.139
a b c
3
Penanganan Situasi Konflik (Conflict of Interest/CoI)
Kepentingan
0.121
a b c
4
Pengelolaan Sistem Blowing System)
Pengaduan
(Whistle
0.139
a b c
5
Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (Wealth Disclosure)
0.084
a b c
6
Pengelolaan Penerimaan Hadiah (Managing Gift)
dan
Pemberian
0.103
a b
7 8
Penegakan Aturan (Rules Enforcement) Prakarsa lain-lain/Inovasi
0.171 0.058
c a a
Ketersediaan Korupsi
Kebijakan
Pimpinan
Terkait
Anti
Peran Pimpinan dalam Penerapan Kebijakan Anti Korupsi Pengawasan dan Evaluasi Ketersediaan dan Kelengkapan Pedoman Etika dan Perilaku Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku Evaluasi Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan tentang Konflik Kepentingan Penerapan Aturan tentang Konflik Kepentingan Evaluasi Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan tentang Sistem Pengaduan Penerapan Aturan tentang Sistem Pengaduan Evaluasi Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan tentang Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan Penerapan Aturan tentang Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan Evaluasi Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pemberiaan Hadiah Penerapan Aturan tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pemberiaan Hadiah Evaluasi Penegakan Aturan Prakarsa lain-lain/Inovasi
6
PENILAIAN SPAK-BUMN 2011
Pengisian kuesioner kuantitatif dan laporan kualitatif oleh BUMN −
Kuesioner Kuantitatif: Penilaian sendiri (self assessment) oleh peserta (BUMN) dengan cara mengisi kuesioner kuantitatif SPAK. Setiap isian kuesioner harus disertai dengan bukti pendukung (mencakup indikator No.1-7)
−
Laporan Kualitatif: Uraian tentang pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh BUMN, di luar hal-hal yang ditanyakan dalam kuesioner (mencakup indikator No. 8)
7
PENILAIAN SPAK-BUMN 2011
Berdasarkan isian kuesioner kuantitatif dan laporan kualitatif, KPK melakukan:
• Verifikasi bukti pendukung dan verifikasi lapangan • Penilaian (scoring): gabungan penilaian kuantitatif dan kualitatif • Pemberian saran perbaikan
8
PELAKSANAAN SPAK-BUMN 2001 JAN-FEB Penetapan Indikator Utama
FEB-MAR Penyusunan & Penyebaran Kuesioner
APR-JUL SelfAssessment oleh BUMN
AGT-SEPT Penilaian oleh Tim Ahli KPK
OKT-NOV Laporan Akhir dan Diseminasi
9
PESERTA SPAK-BUMN 2011 SPAK 2011 merupakan pilot study, dengan peserta sebagai berikut:
No 1 2 3 4
BUMN
PT PERTAMINA (Persero) PT JAMSOSTEK (Persero) PT JASA MARGA Tbk (Persero) PT ANGKASA PURA II (Persero)
Sektor
Energi Keuangan Konstruksi Transportasi
10
SKOR TOTAL SPAK-BUMN 2011 Skor Indikator Peringkat
1 2 3 4
Instansi
PT PERTAMINA PT JAMSOSTEK PT JASA MARGA Tbk PT ANGKASA PURA II
Skor Total
8.95 7.80 6.19 6.02
Indikator Utama Indikator Inovasi (0.942) (0.058)
9.01 7.78 6.04 5.91
7.98 8.17 8.61 7.71
Skor Indikator Utama > Skor Indikator Inovasi: (PT Pertamina)
Menunjukkan bahwa PT Pertamina telah melakukan upaya yang cukup optimal dalam kegiatan antikorupsi
Skor Indikator Utama < Skor Indikator Inovasi: ( PT Jamsostek, PT Jasa Marga, Tbk. & PT Angkasa Pura II)
Menunjukkan bahwa PT Jamsostek, PT Jasa Marga, & PT Angkasa Pura II, telah melakukan upaya antikorupsi yang cukup baik namun tetap diperlukan peningkatan yang lebih optimal 11
SKOR INDIKATOR KETELADANAN PIMPINAN SPAK-BUMN 2011 Peringkat
Instansi Nilai Total
1 2 3 4
PT PT PT PT
JASA MARGA Tbk PERTAMINA JAMSOSTEK ANGKASA PURA II
9.68 9.56 9.56 9.02
Keteladanan Pimpinan (0,186) Subindikator Ketersediaan Pengawasan & Peran Pimpinan Aturan Evaluasi (0,48) (0,26) (0,26)
10 10 10 10
9.33 9.08 9.08 7.96
10 10 10 10
Skor Indikator Keteladan Pimpinan untuk semua peserta cukup tinggi di atas 9. Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan perusahaan dalam pencegahan korupsi/fraud cukup tinggi, melalui penyediaan aturan/kebijakan anti korupsi, aktif berperan serta dalam penyiapan kelembagaan, sosialisasi serta pengawasan dan evaluasi baik terhadap kebijakan maupun pelaksanaannya. Peluang peningkatan untuk subindikator Peran Pimpinan di AP II adalah peningkatan komunikasi kebijakan antikorupsi melalui berbagai media dan memperluas cakupan komunikasi sampai ke cabang, anak perusahaan, dan perusahaan patungan.
12
SKOR INDIKATOR PEDOMAN ETIKA & PERILAKU SPAK-BUMN 2011 Peringkat
Instansi Nilai Total
1 2 3 4
PT PT PT PT
PERTAMINA JASA MARGA Tbk JAMSOSTEK ANGKASA PURA II
9.87 8.82 8.16 6.36
Pedoman Etika dan Perilaku (0,139) Subindikator Ketersediaan Penerapan Aturan Aturan (0,39) (0,42)
10 9.68 9.68 9.68
9.68 7.49 5.9 6.14
Evaluasi Aturan (0,19)
10 10 10 0
Untuk Indikator Pedoman Etika dan Perilaku, ada peluang perbaikan untuk beberapa subindikator:
Penerapan Aturan (PT Jamsostek & PT AP II): perbaikan dapat dilakukan dengan penetapan mekanisme penerapan pedoman yaitu: indetifikasi potensi resiko pelanggaran, pengendalian resiko serta penanganan pelanggaran terhadap pedoman etika dan perilaku. Internalisasi pedoman & etika perilaku terhadap seluruh pegawai perusahaan melalui program sosialisasi yang terjadwal. Evaluasi (PT AP II): perbaikan dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan evaluasi terhadap aturan dan pelaksanaan pedoman etika dan perilaku serta mengimplementasikannya.
13
Contoh Pedoman Etika dan Perilaku PT Pertamina
14
Contoh Pedoman Etika dan Perilaku PT Pertamina
15
SKOR INDIKATOR PENANGANAN SITUASI KONFLIK KEPENTINGAN SPAK-BUMN 2011 Peringkat
1 2 3 4
Instansi
PT PT PT PT
PERTAMINA JAMSOSTEK ANGKASA PURA II JASA MARGA Tbk
Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (0,121) Subindikator Ketersediaan Penerapan Evaluasi Nilai Total Aturan Aturan Aturan (0,39) (0,41) (0,20)
9.72 7.72 3.09 2.08
10 8.98 0 0
9.32 5.4 7.52 5.07
10 10 0 0
Untuk Indikator Penanganan Situasi Konflik Kepentingan, ada peluang perbaikan untuk beberapa subindikator:
Ketersediaan Aturan (PT Jasa Marga & PT AP II): perbaikan dapat dilakukan dengan menetapkan aturan tentang pedoman penanganan situasi konflik kepentingan, menyiapkan kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aturan. Penerapan Aturan (PT Jamsostek, PT Jasa Marga, & PT AP II): perbaikan dapat dilakukan dengan menetapkan mekanisme penerapan aturan meliputi mekanisme identifikasi potensi resiko pelanggaran, pengendalian resiko pelanggaran dan penanganan pelanggaran serta internalisasi aturan ke seluruh pegawai perusahaan. Evaluasi (PT AP II & PT Jasa Marga): perbaikan dapat dilakukan dengan menetapakan mekanisme evaluasi aturan dan penerapannya.
16
Contoh Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di PT Pertamina
17
Contoh Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di PT Jamsostek
18
Contoh Formulir Pelaporan Konflik Kepentingan di PT Jamsostek
19
Contoh Formulir Pelaporan Konflik Kepentingan di PT Jamsostek
20
SKOR INDIKATOR PENGELOLAAN SISTEM PENGADUAN SPAK-BUMN 2011 Peringkat
Instansi Nilai Total
1 2 3 4
PT PERTAMINA PT JAMSOSTEK PT ANGKASA PURA II PT JASA MARGA Tbk
9.85 9.02 2.75 2.03
Pengelolaan Sistem Pengaduan (0,139) Subindikator Ketersediaan Penerapan Aturan Aturan (0,43) (0,39)
10 10 0 0
9.61 7.5 7.05 5.2
Evaluasi Aturan (0,18)
10 10 0 0
Untuk indikator Pengelolaan Sistem Pengaduan, ada peluang perbaikan untuk beberapa subindikator:
Ketersediaan Aturan (PT Jasa Marga dan AP II): perbaikan dapat dilakukan dengan menetapkan aturan tentang pengelolaan sistem pengaduan, menyiapkan kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aturan. Penerapan Aturan (PT Jasa Marga, PT AP II, & PT Jamsostek): perbaikan dilakukan dengan menetapkan mekanisme penerapan aturan, meliputi mekanisme identifikasi potensi resiko pelanggaran, pengendalian resiko pelanggaran dan penanganan pelanggaran. Internalisasi aturan ke seluruh pegawai perusahaan. Evaluasi (PT AP II & PT Jasa Marga): perbaikan dapat dilakukan dengan menetapakan mekanisme evaluasi aturan dan penerapannya
21
Contoh Pedoman Pengelolaan Pengaduan di PT Pertamina
22
Contoh Media Pelaporan Pengaduan di PT Pertamina
23
Contoh Mekanisme Pelaporan Pengaduan di PT Pertamina
24
Contoh Mekanisme Pelaporan Pengaduan di PT Pertamina (Lanjutan)
25
Contoh Pedoman Pengelolaan Pengaduan di PT Jamsostek
26
Contoh Mekanisme Pelaporan Pengaduan di PT Jamsostek
27
SKOR INDIKATOR PENGELOLAAN TRANSPARANSI HARTA KEKAYAAN SPAK-BUMN 2011
Peringkat
1 2 3 4
Instansi
PT PERTAMINA PT ANGKASA PURA II PT JAMSOSTEK PT JASA MARGA Tbk
Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (0,084) Subindikator Ketersediaan Penerapan Evaluasi Nilai Total Aturan Aturan Aturan (0,36) (0,43) (0,21)
7.47 7.41 6.64 6.24
8.59 7.78 8.19 9
5.29 5.83 3.69 6.98
10 10 10 0
Untuk Indikator Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan, ada peluang perbaikan untuk beberapa subindikator:
Penerapan Aturan (semua peserta SPAK): perbaikan dapat dilakukan dengan menetapkan mekanisme penerapan aturan meliputi mekanisme identifikasi potensi resiko pelanggaran, pengendalian resiko pelanggaran dan penanganan pelanggaran. Internalisasi aturan ke seluruh pegawai perusahaan. Evaluasi (PT Jasa Marga): perbaikan dapat dilakukan dengan menetapkan mekanisme evaluasi aturan dan penerapannya.
28
Contoh Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan di PT Pertamina
29
Contoh Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan di PT Pertamina
30
Contoh Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan di PT Angkasa Pura II
31
SKOR PENGELOLAAN PENERIMAAN & PEMBERIAN HADIAH SPAK-BUMN 2011 Peringkat
1 2 3 4
Instansi
PT PT PT PT
PERTAMINA JAMSOSTEK ANGKASA PURA II JASA MARGA Tbk
Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (0,103) Subindikator Ketersediaan Penerapan Evaluasi Nilai Total Aturan Aturan Aturan (0,39) (0,45) (0,16)
9.62 4.08 2.57 2.43
10 0 0 0
9.15 5.51 5.72 5.4
10 10 0 0
Untuk indikator Pengelolaan Penerimaan & Pemberiaan Hadiah, ada peluang perbaikan untuk beberapa subindikator:
Ketersediaan Aturan (PT Jasa Marga, PT AP II & PT Jamsostek): perbaikan dapat dilakukan dengan menetapkan aturan tentang pengelolaan sistem pengaduan, menyiapkan kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aturan. Internalisasi aturan ke seluruh insan perusahaan. Penerapan Aturan (PT Jasa Marga, PT AP II & PT Jamsostek): menetapkan mekanisme penerapan aturan meliputi: mekanisme identifikasi potensi resiko pelanggaran, pengendalian resiko pelanggaran dan penanganan pelanggaran. Internalisasi aturan ke seluruh pegawai perusahaan. Evaluasi (PT AP II & PT Jasa Marga): perbaikan dapat dilakukan dengan menetapakan mekanisme evaluasi aturan dan penerapannya
32
Contoh Pedoman Penerimaan dan Pemberian Hadiah di PT Pertamina
33
Contoh Formulir Pelaporan Penerimaan Hadiah di PT Pertamina
34
Contoh Formulir Pelaporan Pemberian Hadiah di PT Pertamina
35
Contoh Formulir Pelaporan Permintaan Hadiah di PT Pertamina
36
Contoh Formulir Pelaporan Penerimaan, Pemberian dan Permintaan Hadiah di PT Pertamina
37
SKOR INDIKATOR PENEGAKAN ATURAN SPAK-BUMN 2011
Peringkat 1 2 3 4
Instansi PT PT PT PT
PERTAMINA JASA MARGA Tbk ANGKASA PURA II JAMSOSTEK
Indikator Penegakan Aturan (0,171) Subindikator Penegakan Aturan (1) 10 10 10 10
Skor Indikator Pegakan Aturan untuk semua peserta SPAK adalah 10, artinya bahwa pelaksanaan penegakan aturan terkait dengan semua pelanggaran dalam perusahaan jalan.
38
SKOR INDIKATOR INOVASI LAINNYA SPAK-BUMN 2011 Peringkat 1 2 3 4
Instansi PT JASA MARGA Tbk PT JAMSOSTEK PT PERTAMINA PT ANGKASA PURA II
Indikator Prakarsa Lainnya (0,058) Subindikator Prakarsa Lainnya (1) 8.61 8.17 7.98 7.71
Berdasarkan hasil penilaian, secara umum nilai ke-4 BUMN cukup baik yang berarti bahwa telah adanya upaya-upaya untuk melakukan pencegahan korupsi dari sejumlah aspek yang belum termasuk dalam indikator utama. Pada SPAK 2011, nilai inovasi tertinggi diraih oleh PT JASA MARGA Tbk dengan nilai 8,61. PT Jasa Marga telah melakukan beberapa upaya pencegahan korupsi antara lain sebagai berikut : (1) menyusun dan menetapkan sejumlah aturan terkait Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement), (2) pengadaan sumber daya manusia melalui elektronik (E-recruitment), (3) pembayaran tol secara elektronik (E-toll Card), serta (4) Sistem Prosedur Transaksi keuangan (SPTK). Upaya - upaya inovasi tersebut yang secara umum berusaha mengurangi potensi terjadinya penyimpangan oleh pihak internal dan eksternal. 39
SIMPULAN & SARAN Simpulan
Secara umum, 4 BUMN peserta SPAK dengan tingkat keseriusan yang bervariasi telah memiliki inisiatif antikorupsi yang diterapkan dalam rangka mendukung kinerja perusahaan. Masih terdapat indikator yang nilainya rendah yaitu : (1) Penanganan konflik kepentingan, (2) pengelolaan pelaporan pengaduan (WBS), (3) pengelolaan transparansi / laporan harta kekayaan, (4) pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah
Nilai rendah tersebut diakibatkan oleh karena tidak adanya aturan sebagai dasar pelaksanaan teknis
Masih rendahnya inisiatif untuk menerapkan aturan terkait Kegiatan identifikasi dan pengendalian resiko pada penanganan situasi konflik kepentingan, transparansi/pelaporan harta kekayaan, serta pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah pada BUMN peserta SPAK 2011 40
SIMPULAN & SARAN Saran Perbaikan
BUMN
agar
membangun
sistem
anti
korupsi
secara
berkesinambungan melalui penetapan dasar hukum yang kuat. Dasar
hukum
tersebut
sebaiknya
juga
mengatur
pengelolaan
kegiatan anti korupsi yang akan dilakukan
Menyusun dan menetapkan Standard Operational Procedure (SOP) tentang penerapan pedoman etika dan perilaku, penanganan konflik kepentingan,
pengelolaan
sistem
pengaduan,
pengelolaan/
transparansi harta kekayaan, serta pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah yang mendukung upaya pencegahan korupsi secara
komprehensif
indikator SPAK 2011.
dan
konsisten
terutama
terkait
dengan 41
SIMPULAN & SARAN Saran Perbaikan (Lanjutan)
Melakukan evaluasi berkala terhadap aturan dan sistem pengelolaan pedoman
etika
pengelolaan
dan
sistem
perilaku, pengaduan,
penanganan pengelolaan/
konflik
kepentingan,
transparansi
harta
kekayaan, serta pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah
Pimpinan puncak BUMN memastikan diselenggarakannya Fraud Risk Assessment yang dilakukan secara berkala. Hasil dari Fraud Risk Assessment tersebut dijadikan dasar untuk menyusun Fraud Control Plan. Pimpinan puncak juga bertanggung jawab penuh memastikan bahwa Fraud Control Plan ini berjalan dengan baik.
42
RENCANA TINDAK LANJUT
Mendorong perluasan penerapan program penilaian prakarsa antikorupsi di BUMN dengan bekerjasama dengan Kementeriaan BUMN.
43
44
