Seminar Nasional ‘Strategi Nasional Penanggulangan Korupsi, Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, 10 Maret 2015
Naskah Akademik
Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi
Rimawan Pradiptyo Abraham Wirotomo Rafiaska Milanida Hilman Meikha Azzani Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Eknomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada
Prakarsa Bulaksumur An- Korupsi (1) 1. Korupsi menghambat pencapaian tujuan nasional dan merupakan musuh bersama bangsa Indonesia. Kami sebagai elemen bangsa wajib melawan segala bentuk korupsi dan menghindarkan diri dari segala jenis perilaku korup:f 2. Dalam upaya penanggulangan korupsi, kami sebagai elemen bangsa meyakini bahwa aspek pencegahan dan penindakan korupsi :dak dapat dipisahkan dan didukung pemberantasan pencucian uang hasil korupsi. Segala upaya yang bertentangan dengan penanggulangan korupsi merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia dan wajib untuk diperangi bersama. 3. Kami sebagai elemen bangsa menjunjung :nggi kejujuran, integritas dan transparansi dalam kehidupan sehari-‐hari sebagai basis penanggulangan korupsi.
Prakarsa Bulaksumur An- Korupsi (2) 4. Kami sebagai elemen bangsa mendukung Polri, KPK dan Kejaksaan sebagai trisula penanggulangan korupsi. Prasyarat efektivitas penanggulangan korupsi adalah kebersihan Polri, KPK dan Kejaksaan dari praktik korupsi. Setiap upaya pelemahan terhadap unsur trisula penanggulangan korupsi merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia dan wajib untuk diperangi bersama. 5. Kami sebagai elemen bangsa berusaha sekuat tenaga menciptakan Indonesia bersih, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), bersih dari pelemahan sistem hukum, bersih dari pelemahan trisula penanggulangan anti korupsi dan bersih dari kriminalisasi.
A. Latar Belakang (1) • Program anti korupsi tidak • Saat ini Indonesia masih mudah berkembang akibat menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. belum adanya kesamaan pandangan antar elemen • Skor Indeks Persepsi Korupsi bangsa tentang pentingnya (IPK) Indonesia adalah 34, ranking 107. Termasuk negara penanggulagan korupsi. • Komitmen dan korup. Dibawah Singapura keberpihakan semua (84), Malaysia (52), Filipina elemen bangsa dalam (38), dan Thailand (38). menanggulangi korupsi • Korupsi melemahkan sendiperlu selalu ditingkatkan sendi bangsa dan menurunkan dari waktu ke waktu. kesejahteraan bangsa.
A. Latar Belakang (2)
5
A. Kinerja Pemberantasan Korupsi IPK Indonesia dan Negara ASEAN
IPK Indonesia dan Negara Berkembang Lainnya
10
05
09
05
08
04
07
04
06
03
05
03
04
02
03
02
02
01
01
01
00
00
Indonesia
Malaysia
Filipina
Singapura
Thailand
Indonesia
Nigeria
Brasil
India
China
A. Korupsi • Definisi dari korupsi dipengaruhi budaya dari tiap masyarakat (Sandholtz dan Koetlze, 2000, UN, 2001). • Di Korea Utara, membawa surat kabar dan/atau buku yang bertentangan dengan filosofi negara Korea Utara dapat dikategorikan sebagai korupsi (Bardhan, 1997).
• Salah satu definisi korupsi yang sering digunakan sebagai acuan dalam studi korupsi lintas negara adalah definisi korupsi menurut Transparency International (TI). Dimana korupsi adalah “the abuse of public office for private gain”.
• Kofi A. Anann (UN, 2014): “korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak azasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas ke h i d u p a n d a n m e m u n g k i n k a n organisasi criminal, terorisme dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang’ 7
A. Korupsi Struktural • Korupsi di Indonesia bersifat struktural: sistem kelembagaan yang berlaku memberikan insentif lebih tinggi untuk melakukan korupsi daripada insentif untuk mematuhi hukum. • Indonesia belum menerapkan evidencebased policy dan banyak kebijakan disusun tanpa basis teoritis yang memadai • Akibat lemahnya aspek kelembagaan, masyarakat dipaksa menafikkan faktor hati nurani dan akal sehat. • Masyarakat percaya terhadap pemerintah.
8
A. Kompleksitas Korupsi di Indonesia (Indriati, 2014)
Agent
Principal
Agent Middlemen
Client
Client Principal Rose-‐Ackerman, 1978; Klitgaard, 1988
Indria-, 2014 9
A. Kecanggihan Teknik Korupsi di Indonesia Korupsi oleh anggota masyarakat
Makelar Kasus dan Joki Napi hanya ada di Indonesia
• Pra Pengadilan
Korupsi oleh Polisi
• Pra pengadilan
Makelar Kasus
Teori Korupsi di Ekonomika Kriminalitas
Korupsi oleh Jaksa dan Hakim
Teknologi Baru dalam Korupsi
• Pengadilan
Korupsi di LP
• Pasca Pengadilan 10
UN CAC • Penyogokan kepada PNS, pegawai negeri asing dan di sektor swasta • Penggelapan di sektor publik dan swasta • Memperjualbelikan pengaruh/ kekuasaan • Penyalahgunaan kekuasaan • Ellicit enrichment • Pencucian hasil korupsi • Penyembunyian hasil korupsi • Mempengaruhi proses pengadilan
UU An- Korupsi • Penyogokan kepada PNS dan staff pengadilan • Penggelapan di sektor publik • Memperjualbelikan pengaruh/kekuasaan • Penyalahgunaan kekuasaan • Ellicit of enrichment
11
A. Keterbatasan UU Anti Korupsi Diatur di UU Tipikor Yudika-f
Belum Diatur di UU Tipikor
Lembaga Internasional di Indonesia
Swasta Internasional di Indonesia
Legisla-f
Ekseku-f
Swasta Nasional
Korupsi
Non-‐Profit Organisa-on
12
Penjahat Konvensional • Umumnya berpendidikan rendah dan berasal dari keluarga kurang mampu • Sebagian besar kejahatan akibat dorongan memenuhi kebutuhan hidup • Korban bullying bertendensi sebagai penjahat ketika dewasa(Bowles & Pradiptyo, 2005) • Perilaku kejahatan sensitif terhadap umur (Bowles and Pradiptyo, 2005) • Cenderung mudah terdeteksi
Koruptor • Umumnya berpendidikan tinggi dan memiliki jabatan • Tindak korupsi cenderung kurang sensitif terhadap umur • Menggunakan metoda yang canggih dan tidak mudah dibuktikan • Menggunaan jabatan untuk menghalangi penyidikan • Pendeteksian cenderung rendah 13
A. Biaya Sosial Korupsi Biaya Eksplisit Korupsi
Biaya An-sipasi Korupsi Biaya Reaksi Terhadap Korupsi Biaya Implisit Korupsi
• Biaya Eksplisit Korupsi – Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit) • Biaya Implisit Korupsi – Biaya oportunita akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu • Biaya Antisipasi Tindak Korupsi – Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten – Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat • Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi – Biaya peradilan (jaksa, hakim, dll) – Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll) – Policing costs (biaya operasional KPK, PPATK dll) – Biaya proses perampasan aset di luar dan 14 di dalam negeri
A. Intensitas Hukuman Finansial dan Penjara Skala Korupsi Total Jumlah Terpidana Biaya Eksplisit Korupsi (harga 2012) [A] Total Hukuman Finansial (harga 2012) [B]
B/A (%)
Gurem
Kecil
Sedang
Besar
Kakap
43
330
618
365
69
Rp374,2 Rp27,3 miliar juta
Rp5,09 miliar
1429.30 %
35,9 miliar
137.01%
1425
Rp411,6 miliar
Rp2.9 triliun
Rp163,6 Rp166,9triliu triliun n
Rp323,3 miliar
Rp1.3 triliun
Rp13,9 Rp15,6triliun triliun
80.86%
42.04%
9.24%
9.24%
Rata-rata penjara: koruptor gurem = 13,7 bulan, koruptor kecil = 15,2 bulan, koruptor besar 43,5 bulan, koruptor kakap = 58,0 bulan (kurang dari 5 15 tahun). Rata menjalani hukuman penjara: 50%-60% masa tahanan
A. Subsidi Rakyat Kepada Para Koruptor n Nilai biaya eksplisit korupsi Rp166,9 Triliun, namun total nilai hukuman finansial hanya Rp15,6 Triliun (9,34%) n Biaya oportunitas korupsi belum termasuk n Biaya antisipasi dan biaya reaksi terhadap korupsi belum termasuk
n Lalu siapa yang menanggung kerugian sebesar Rp166,9 T – Rp15,6 T = Rp151,3 T??? n Tentu saja para pembayar pajak yang budiman n Ibu-ibu pembeli sabun colek dan mie instant n Anak-anak yang membeli permen, mahasiswa yang top up pulsa n Orang tua yang membelikan anaknya obat dan susu kaleng
n Di Indonesia terjadi pemberian SUBSIDI dari RAKYAT KEPADA KORUPTOR, dan hal ini sesuai dengan amanah implisit UU TIPIKOR!! 16
Tujuan NKRI
NKRI 3015
• Pembukaan UUD 1945 alenia 4: 1. 2. 3. 4.
• Perjalan menuju NKRI 3015 (1000 tahun NKRI) dimulai dari komitmen bersama melindungi segenap bangsa elemen bangsa saat ini Indonesia dan seluruh – Cita-cita ini tidak akan pernah tumpah darah Indonesia terwujud selama korupsi memajukan kesejahteraan marak di Indonesia umum, • Tujuan mulai RPJP, RPJM, mencerdaskan kehidupan Nawa Cita, kebijakan pusat bangsa, dan dan daerah tidak akan ikut melaksanakan tercapai selama korupsi ketertiban dunia yang marak di Indonesia berdasarkan kemerdekaan, • Korupsi adalah musuh perdamaian abadi dan bersama (common enemy) keadilan sosial bangsa Indonesia dan harus dilawan!! 17
B. Korupsi, Demokrasi dan Perlindungan Rakyat
0
2
4
6
8
10
• “Korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat” (UN, 2004) • Kerusakan yang ditimbulkan memperlemah peran negara dalam memberi perlindungan • Dalam tingkat demokrasi yang kepada rakyat. rendah, korupsi cenderung tinggi. Awal demokratisasi • Korupsi tidak hanya korupsi bisa meningkat namun membebani generasi akan menurun ketika sekarang namun juga demokrasi telah tercapai generasi ke depan. (Mohtadi dan Roe, 2003 dan Wirotomo, 2013) 0
2
4 6 Institutionalized Democracy cpi
Fitted values
8
10
B. Korupsi dan Kesejahteraan Umum • Dua hipotesis:
• Korupsi memiliki korelasi positif dengan:
1. Grease the wheels, meningkatkan efisiensi birokrasi • Ketimpangan (Indeks Gini) (Leff, 1964; Huntington, 1968; • Pengangguran (Angka Lui, 1985, Egger dan Winner, pengangguran) 2005; Meon dan Weill, 2006; Gazda, 2010; Dreher dan • Konflik (Indeks konflik) Gassebner, 2011). • Korupsi memiliki korelasi 2. Sand the wheels, negatif dengan: memperlambat pertumbuhan (Rose-Ackerman, 1974, Shleifer • Perekonomian (PDB) dan Vishny, 1993, Mauro, 1995, • Pembangunan Manusia (HDI) 1998, Tanzi, 1998, Kaufmann • Demokrasi (Polity IV) dan Wei, 1999, Bowles, 2000, Wei, 2000, Jain, 2001, Cuervo• Investasi (FDI) Cazzura, 2006, Chang, 2013).
B. Korupsi dan Kesejahteraan Umum (2) Negara dengan -ngkat korupsi rendah (biru) cenderung memiliki PDB per kapita yang lebih -nggi. Korupsi menurunkan PDB (Mauro, 1995, 1998; Wei, 2000; Habib dan Zurawicki, 2000; Treisman, 2000)
Negara dengan -ngkat korupsi -nggi (merah) cenderung memiliki -ngkat pengangguran yang lebih -nggi. Korupsi menghambat pembukaan lapangan kerja (Cuervo-‐Cazurra, 2006)
B. Korupsi dan FDI Good Investor High Corrup+on Countries
Interna+onal Financial Market
Low Corrup+on Countries
Bad Investor
• Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, cenderung akan mendorong keluar (drive-out) investor yang mengandalkan kompetisi kualitas dan inovasi teknologi (good investor). • Disaat bersamaan, negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, akan menarik investor yang mengandalkan penyogokan sebagai salah satu praktik usaha (bad investor).
C. Korupsi dan Aspek Kelembagaan • Kelembagaan berfungsi menurunkan ketidaktentuan dan berusaha menciptakan sistem hubungan antar elemen masyarakat. • Korupsi meningkatkan biaya transaksi (North, 1986, 1989, 1990, 1994; Acemoglu, et al, 2005) • Korupsi menciptakan misalokasi sumber daya (Rodrik 1990).
• Korupsi memiliki korelasi negatif dengan:
• Kemampuan dasar administrasi pemerintah (TI) • Fungsi kepemerintahan (Bertelsmaan Stiftung) • Kualitas pemerintah (Freedom House) • Efektifitas pemerintah (PRS Group)
• Aspek kelembagaan Indonesia tergolong lemah (Rokdrik 1990 dan Tample 2003)
10
C. Korupsi dan Aspek Kelembagaan (2)
8
0
2
10
4
6
8
Negara dengan -ngkat korupsi yang rendah cenderung memiliki pemerintahan yang effek-f dalam melaksanakan perannya
-2
-1 0 1 Government Effectiveness - Estimate
Corruption Perceptions Index
0
Negara dengan -ngkat korupsi yang rendah cenderung memiliki kualitas pemerintahan yang baik
2
4
Fitted values
2
6
-3
0
.2
.4 .6 .8 ICRG Indicator of Quality of Government Fitted values
Corruption Perceptions Index
1
D. Op-malisasi Penanggulangan Korupsi • Terdapat dua elemen dasar: • Terdapat kesamaan strategi konvensi anti korupsi di negara benua Amerika, CEGAH TINDAK Afrika, dan OECD. Meliputi: a) Penindakan korupsi b) Pencegahan korupsi c) Kerjasama trans-nasional
• Kunci keberhasilan penanggulangan korupsi di Singapura (Quah 1988): a) Political will b) Penambahan sumberdaya c) Memperbaiki gaji pegawai negeri
Berantas Korupsi • Aspek penindakan dan pencegahan tidak dapat dipisahkan dan harus ada dalam lembaga anti korupsi untuk diterapkan secara sinergis dan simultan. • Upaya pemisahan adalah upaya pelemahan terhadap lembaga anti korupsi tersebut.
E. Budaya, Norma dan Korupsi (1) • Pola budaya tertentu yang • Tingkat korupsi akan rendah berkembang di masyarakat ketika masyarakat tidak berkaitan dengan resiko melakukan korupsi (Barr dan memberikan toleransi terhadap korupsi (Quah, Serra, 2006; Fisman dan 2009; Gong dan Wang, Miguel, 2006; Ostrom, 2000; Budge et al, 2009). 2012). • Ketika masyarakat tidak • Korupsi tidak bisa hanya menanggapi korupsi sebagai dilawan melalui pendekatan hal yang negative semakin kelembagaan, hukuman, dan banyak individu yang akan transparansi. Namun budaya melanggar. Rasa bersalah mulai hilang (Dong, Dulleck, anti-korupsi juga sangat dan Torgler, 2009; Hauk dan penting. Saez-Marti, 2001)
E. Budaya, Norma dan Korupsi (2) Penanggulangan anti korupsi di negara maju lebih menekankan pada penguatan sistem kelembagaan anti korupsi, dengan karakteristik sebagai berikut (dirangkum dari mengkaji best practice di Inggris, Jerman, Finlandia Denmark, Korea Selatan, Singapora, dan Hong Kong): 1. Korupsi dianggap sebagai ancaman bangsa oleh masyarakat sehingga penanggulangan korupsi adalah suatu keharusan. 2. Semua lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga pemerintah terkait memiliki misi memerangi korupsi. 3. Meski bentuk negara mengikuti sistem federal, namun terjadi singkronisasi dan harmonisasi peraturan/perundang-undangan terkait anti korupsi di tingkat pemerintahan pusat hingga di tingkat pemerintah daerah. 4. Hukuman finansial bagi koruptor setara dengan biaya sosial korupsi yang ditimbulkan dan hukuman tidak langsung serta sanksi sosial berlaku setelah koruptor menjalani hukuman langsung. 26
F. Sinergitas Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan • Efek-fitas upaya pemberantasan korupsi melalui lembaga an--‐ korupsi masih dipertanyakan. • Beberapa lembaga an- korupsi justru dipersepsikan masyarakat sebagai lembaga yang korup (Global Corrup-on Barometer, 2013)
E. Sinergitas Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan
Kepolisian
Kejaksaan
KPK
• Kinerja KPK merupakan salah satu terbaik di dunia, dengan conviction rate 100% dan meraih beberapa penghargaan international. • Namun pemberantasan korupsi yang optimum hanya bisa terjadi apabila terdapat sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK (Trisula Penanggulangan Korupsi). • Trisula ini harus bersih dari korupsi.
Proses di Pengadilan Tinggi
0.50 0.00
0.25
0.25
0.50
survival rates
0.75
0.75
1.00
1.00
Proses Pengadilan di PN
0.00
survival rates
Efek-vitas Sinergitas Trisula Penanggulangan Korupsi
12345
2 4 6 8 10
durasi pengadilan (bulan) sebelum KPK
waktu analisis (bulan) sebelum KPK
sejak KPK
sejak KPK 29
Efek-vitas Sinergitas Kepolisian, KPK dan Kejaksaan
0.50 0.25 0.00
survival rates
0.75
1.00
Proses di Mahkamah Agung (MA)
6 12 18 24 30
• Sejak keberadaan KPK, tidak saja terjadi peningkatan kecepatan proses pengadilan korupsi yang ditangani KPK namun hal serupa terjadi pada kasus korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan. • Hal ini mengindikasikan peningkatan kinerja seluruh aparat penegak hukum, baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi
durasi pengadilan (bulan)
sebelum KPK
sesudah KPK
30
Hasil Analisis Proporsional Hazard Model Tingkat Pengadilan Negeri: – Kasus korupsi yang ditangani KPK secara siginifikan lebih cepat 39,77 persen dibandingkan dengan kasus yang ditangani institusi penegak hukum lain – Sejak keberadaan KPK, proses pengadilan yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan secara signifikan lebih cepat 28,78 persen dibandingkan sebelum aktifnya KPK Tingkat Pengadilan Tinggi: – Kasus korupsi yang ditangani KPK secara signifikan lebih cepat 124 persen dibandingkan dengan kasus yang ditangani institusi lain – Sejak keberadaan KPK, proses pengadilan yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan secara signifikan lebih cepat 38,38 persen dibandingkan sebelum aktifnya KPK Tingkat Mahkamah Agung: – Kasus korupsi yang ditangani KPK secara siginifikan lebih cepat 158 persen dibandingkan dengan kasus yang ditangani institusi lain 31
G. Indonesia Bersih dari KKN • Karakteristik korupsi di • Teknik korupsi di Indonesia termasuk tercanggih di dunia Indonesia lebih kompleks dan sulit mencari padanan di dibandingkan korupsi di negara lain (cth: korupsi negara lain. Korupsi di dengan makelar kasus dan joki Indonesia tidak saja bersifat narapidana). sistemik namun juga • Hukuman penjara kepada struktural. koruptor cenderung ringan dan remisi memungkinkan lama • Sistem kelembagaan masih penjara hanya 50%-60% dari lemah dan belum waktu penjara yang dijatuhkan. mendukung penanggulangan • Hukuman finansial cenderung korupsi sehingga peraturan tumpul, dari total biaya pemerintah justru dapat eksplisit korupsi sebesar Rp menciptakan insentif untuk 153 T hanya 0.2% yang harus korupsi. diganti oleh narapidana korupsi.
G. Indonesia bersih dari KKN (2) • Strategi aspek kelembagaan: 1. Pembenahan besaran dan struktur gaji PNS. 2. Transparansi proses fit and proper test dari DPR. 3. Pembenahan laporan keuangan pemerintah (pemda dan K/L). 4. Transparansi proses pemberian perizinan terutama terkait SDA. 5. Peningkatan keterampilan dan kemampuan dalam pemberantasan korupsi
• Strategi aspek sosial: 1. Diseminasi informasi tentang korupsi (terutama dampak) 2. Peningkatan sadar bahaya korupsi 3. Perubahan persepsi dan teloransi terhadap korupsi Pemahaman dan penyusunan strategi melawan korupsi jelas masih jauh dari sempurna. Kontribusi dari se+ap elemen masyarakat sangat dibutuhkan.
Siapkah menerima konsekuensi korupsi? Mengkhiana- Founding Fathers
Meracuni generasi ke depan
Terimakasih
35
