Lampiran-2 Nomor : 184/DPPMD.1/Dit.V/VII/2015 Tanggal : 15 Juli 2015
PANDUAN TEKNIS REKRUTMEN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA A. LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah III (2015 – 2019) dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa akan dilaksanakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Presiden Nomor 12 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengamanatkan bahwa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain daripada itu, Nota Keuangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 mengamanatkan bahwa pengelolaan anggaran dalam rangka penyelesaian akhir PNPM MPd menjadi tanggung jawab Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Desa memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dalam rangka mendukung kelancaran implementasi UU Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa, sekaligus penyelesaian akhir PNPM MPd, Pemerintah akan melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional. Pengaturan rekrutment tenaga pendamping profesional berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Mengingat rentang kendali yang luas, dalam hal pembinaan dan pengelolaan pendampingan maka Pemerintah akan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi. Untuk itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan pendamping, dipandang perlu disusun Panduan Teknis Rekrutment Tenaga Pendamping Profesional dalam rangka Pelaksanaan UndangUndang Desa.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Panduan Seleksi Pendamping Pelaksanaan Undang-Undang Desa dimaksudkan agar pelaksanaan seleksi dapat menghasilkan tenaga pendamping Teknis di Kabupaten dan Pendamping Desa yang berkualitas.
C. TUJUAN UMUM Panduan Seleksi Aktif Pendamping (Pendamping Teknis dan Pendamping Desa) merupakan pedoman dalam pelaksanaan seleksi untuk memenuhi kebutuhan atau kekosongan pendamping. Prosedur dan tata cara seleksi yang sistematis diharapkan dapat menghasilkan Pendamping yang memenuhi kualifikasi, bertanggungjawab dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan implemetasi program.
D. TUJUAN KHUSUS Sebagai pedoman dalam melakukan seleksi bagi Calon Pendamping Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
E. REKRUTMENT TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL 1. Rekrutment tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten/kota non lokasi PNPM MPd dengan ketentuan kuota penempatan sebagai berikut: a. kabupaten/kota yang memiliki jumlah kecamatan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kecamatan, akan ditempatkan 2 (dua) orang tenaga ahli, yaitu :
1 (satu) orang tenaga ahli pembangunan partisipatif; dan
1 (satu) orang tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa.
b. kabupaten/kota yang memiliki jumlah kecamatan 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) kecamatan, akan ditempatkan 4 (empat) orang tenaga ahli, yaitu :
1 (satu) orang tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa,
1 (satu) orang tenaga ahli pembangunan partisipatif;
1 (satu) orang tenaga ahli pemberdayaan ekonomi desa; dan
1 (satu) orang tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar.
c. kabupaten/kota yang memiliki jumlah kecamatan lebih dari 7 (tujuh) kecamatan, akan ditempatkan 6 (enam) orang tenaga ahli, yaitu :
1 (satu) orang tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa,
1 (satu) orang tenaga ahli pembangunan partisipatif;
1 (satu) orang tenaga ahli pemberdayaan ekonomi desa;
1 (satu) orang tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna;
1 (satu) orang tenaga ahli infrastruktur desa; dan
1 (satu) orang tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar.
2. Rekrutment pendamping desa di kecamatan non lokasi PNPM MPd dengan ketentuan kuota penempatan sebagai berikut: a. kecamatan yang memiliki 1 (satu) s.d 5 (lima) desa, ditempatkan 1 (satu) orang pendamping desa; b. kecamatan yang memiliki 6 (enam) s.d 10 (sepuluh) desa, ditempatkan 2 (dua) orang pendamping desa;
c. kecamatan yang memiliki lebih dari 11 (sebelas) desa, ditempatkan 3 (tiga) orang Pendamping Desa. 3. Rekrutment pendamping lokal desa untuk kebutuhan seluruh desa dengan ketentuan kuota penempatan sebagai berikut: a. satu orang pendamping lokal desa wajib mendampingi minimal 2 (dua) desa dan maksimal 3 (tiga) desa; b. cara menentukan jumlah pendamping desa di sebuah kecamatan adalah hal jumlah desa dalam satu kecamatan dibagi 3, dan apabila setelah dibagi 3 masih terdapat sisa desa yang jumlahnya kurang dari 3 (tiga) desa, maka ditambahkan 1 (satu) orang pendamping lokal desa; contoh: 1) jumlah desa adalah 8, setelah dibagi 3 akan terdapat kebutuhan 2 orang pendamping lokal desa dan tersisa 2 desa yang belum didampingi sehingga dilakukan penambahan 1 orang pendamping lokal desa, dengan demikian jumlah 8 desa akan didampingi oleh 3 orang pendamping lokal desa. 2) jumlah desa adalah 10, setelah dibagi 3 akan terdapat kebutuhan 3 orang pendamping lokal desa dan tersisa 1 desa yang belum didampingi sehingga dilakukan penambahan 1 orang pendamping lokal desa, dengan demikian jumlah 8 desa akan didampingi oleh 4 orang pendamping lokal desa. 4. Rekrutment tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di kabupaten/kota lokasi PNPM MPd dengan ketentuan sebagai berikut: a. posisi kosong fasilitator kabupaten (faskab) pemberdayaan diisi dengan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa; b. posisi kosong faskab keuangan diisi dengan tenaga ahli pembangunan partisipatif; c. posisi kosong faskab teknik diisi dengan tenaga ahli infrastruktur desa; d. posisi kosong faskab perguliran dan pengembangan usaha diisi dengan tenaga ahli pemberdayaan ekonomi desa; e. posisi kosong asisten faskab pemberdayaan diisi dengan asisten tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa; dan f. posisi kosong asisten faskab teknik diisi dengan asisten tenaga ahli infrastruktur desa. g. kabupaten/kota yang memiliki jumlah kecamatan lebih dari 7 (tujuh) kecamatan, agar ditempatkan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
1 (satu) orang tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna;
1 (satu) orang tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar.
5. Rekrutment pendamping desa di kecamatan lokasi PNPM MPd dengan ketentuan sebagai berikut: a. kecamatan yang memiliki jumlah desa lebih dari 11 (sebelas) desa, agar ditempatkan tambahan 1 (satu) orang pendamping desa sehingga jumlah pendamping profesional di kecamatan dimaksud adalah 3 (tiga) orang;
b. posisi kosong fasilitator kecamatan pemberdayaan diisi dengan pendamping desa; c. posisi kosong fasilitator kecamatan teknik diisi dengan pendamping desa.
F. TUGAS POKOK TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL 1. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; 2. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; 3. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka : a. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota terkait sosialisasi UU Desa; b. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. fasilitasi penegakan kewenangan desa kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pengembangan kapasitas masyarakat desa; e. kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan UU Desa; f. fasilitasi musyawarah desa; g. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan prereview dan review peraturan desa; h. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan rangka menyusun regulasi di daerah yang berkaitan dengan pengaturan tentang desa; i.
fasilitasi pengembangan pusat kemasyarakatan (community center) di desa dan/ atau antar desa;
j.
fasilitasi pengembangan ketahanan masyarakat desa;
k. fasiltasi kerja sama antar desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; l.
fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
m. fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan. n. fasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendampingi desa melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa; 4. tenaga ahli pembangunan partisipatif yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka :
a. fasilitasi penyusunan penyusunan perencanaan dan anggaran desa yang meliputi: RPJM Desa; RKP Desa; DURKPDesa; dan APBDesa; b. fasilitasi musyawarah desa dalam rangka perencanaan pembangunan desa; c. fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa; d. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa; e. fasilitasi pengelolaan dana pembangunan desa; f. fasilitasi pengadaan barang dan jasa oleh desa; g. fasilitasi swadaya gotong royong masyarakat desa dalam rangka pembangunan desa; h. fasilitasi integrasi program/proyek masuk desa dengan pembangunan berskala lokal desa; i.
fasilitasi integrasi pembangunan desa dengan pembangunan kawasan perdesaan;
j.
fasilitasi audit berbasis komunitas;
k. fasilitasi pemantuan berbasis komunitas; l.
fasilitasi penanganan pengaduan dan masalah berbasis komunitas; dan
m. fasilitasi musyawarah desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa n. fasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendampingi desa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; 5. tenaga ahli pemberdayaan ekonomi desa yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka : a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga BUMDesa; b. fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil usaha BUMDesa. c. fasilitasi pembentukan, pengelolaan dan pengembangan pasar desa; d. fasilitasi promosi pemasaran hasil usaha ekonomi desa; e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi desa; f. fasilitasi pengembangan kredit modal usaha ekonomi desa; g. fasilitasi pengembangan usaha kredit mikro; h. fasilitasi penggalangan modal keswadayaan; i.
fasilitasi promosi pemanfaatan potensi desa;
j.
fasilitasi pengembangan usaha kredit mikro;
k. fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif; l.
fasilitasi pengembangan industrialisasi desa;
m. fasilitasi pengembangan kewirausahaan desa. n. fasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendampingi desa mengembangkan ekonomi desa; 6. tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka : a. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna; b. fasilitasi promosi pendayagunaan teknologi tepat guna.
c. fasilitasi kemandirian pangan dan energi berbasis teknologi tepat guna; d. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) untuk pendayagunaan sumberdaya hutan, perkebunan dan pertanian; e. fasilitasi pemanfaatan TTG untuk pendayagunaan sumberdaya pertambangan; tanah; dan air; f. fasilitasi pemanfaatan TTG untuk pelestarian lingkungan hidup; g. fasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendampingi desa dalam mendayagunakan teknologi tepat guna; 7. tenaga ahli sarana-prasarana desa yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka : a. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana-prasarana permukiman desa; b. fasilitasi pembangunan permukiman desa;
dan
pengelolaan
sarana-prasarana
lingkungan
c. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana transportasi desa; d. fasilitasi pengembangan prasarana transportasi desa; e. sarana dan prasarana produksi pendukung ekonomi desa; f. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana-prasarana pemasaran produk unggulan desa; g. fasilitasi pembangunan dan pegelolaan sarana-prasarana elektrifikasi desa berbasiskan teknologi tepat guna yang ada di desa; h. fasilitasi pengembangan kader teknik di desa; dan i.
fasilitasi sertifikasi infrastruktur desa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
j.
fasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendampingi desa dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan sarana-prasarana desa.
8. tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka : a. fasilitasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa secara terpadu; b. fasilitasi pelayanan pendidikan desa bagi masyarakat desa secara terpadu; c. fasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak; d. fasilitasi pemberdayaan kaum difabel/berkebutuhan khusus; e. fasilitasi pemberdayaan kelompok masyarakat marginal; f. fasilitasi pemberdayaan keluarga miskin; g. fasilitasi pengembangan kesejahteraan keluarga; h. fasilitasi pelestarian dan pengembangan adat dan kearifan lokal; i.
fasilitasi pelestarian dan pengembangan seni dan budaya desa.
j.
fasilitasi pengembangan kerukunan dan ketentraman antar warga desa dan/atau antar desa.
k. fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik sosial antar warga desa dan/atau antar desa. l.
fasilitasi pengembangan media informasi desa untuk masyarakat desa; dan
m. fasilitasi pengelolaan akses informasi antar warga desa dan/atau antar desa.
G. KUALIFIKASI TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL 1. Pendamping Lokal Desa a. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau sederajat; b. diutamakan memiliki pengalaman berorganisasi dan pernah aktif dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa seperti: pelatihan, kerja sosial, panitia pembangunan, maupun kegiatan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pendampingan masyarakat; c. pengalaman relevan minimal 2 (dua) tahun; d. mengenal adat-istiadat, kultur budaya, tradisi dan kearifan lokal masyarakat di lokasi tugas, termasuk didalamnya dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah setempat; e. bertempat tinggal di salah satu desa lokasi dampingan atau di desa yang berdekatan dengan desa-desa lokasi dampingan; dan f. pada saat melakukan pendaftaran, usia calon pendamping lokal desa minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun. 2. Pendamping Desa a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat; b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa; c. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa; d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa; e. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa. f. mengenal adat-istiadat, kultur budaya, tradisi dan kearifan lokal masyarakat di lokasi tugas, termasuk didalamnya dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah setempat; g. mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office (MS. Word, MS Excel) dan jaringan internet;; h. mampu berkomunikasi dengan baik lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia; i.
latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal Strata 1 (S-1) dengan pengalaman yang relevan dengan program pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun; atau D-3 dengan pengalaman kerja yang relevan dengan program pemberdayaan masyarakat minimal 4 (empat) tahun;
j.
sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan; dan
k. pada saat melakukan pendaftaran usia calon pendamping desa maksimal 45 tahun.
3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa a. berpengalaman dalam bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota; b. berpengalaman melakukan pelatihan bagi masyarakat desa mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi, menguasai metodologi pendidikan orang dewasa; c. berpengalaman melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa; d. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat; e. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa; f. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa; g. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa. h. mengenal adat-istiadat, kultur budaya, tradisi dan kearifan lokal masyarakat di lokasi tugas, termasuk didalamnya dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah setempat; i.
pendidikan Strata 1 atau Diploma III dari semua bidang disiplin ilmu;
j.
pengalaman minimal di bidang pemberdayaan masyarakat untuk S-1 adalah 4 tahun untuk S-1 dan untuk D-III adalah 6 tahun;
k. mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office (MS. Word, MS Excel) dan jaringan internet; l.
mampu berkomunikasi dengan baik lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia;
m. mampu memfasilitasi dan bekerjasama dalam satu team; n. pada saat melakukan pendaftaran usia maksimal yaitu 45 tahun; dan o. sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan; 4. Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif a. berpengalaman dalam bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota; b. berpengalaman melakukan pelatihan bagi masyarakat desa mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi, menguasai metodologi pendidikan orang dewasa; c. berpengalaman melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat desa dalam rangka pembangunan desa; d. berpengalaman memfasilitasi pembangunan partisipatif, manajemen swakelola pembangunan desa, dan pengawasan berbasis komunitas; e. berpengalaman memfasilitasi pengelolaan keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan desa; f. berpengalaman memfasilitasi masyarakat desa dalam menyusun rencana anggaran biaya pembangunan desa sesuai dengan harga satuan setempat;
g. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa; h. pendidikan Strata 1 atau Diploma III dari semua bidang disiplin ilmu diutamakan ilmu ekonomi studi pembangunan; i.
pengalaman minimal di bidang pemberdayaan masyarakat untuk S-1 adalah 4 tahun untuk S-1 dan untuk D-III adalah 6 tahun;
j.
mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office (MS. Word, MS Excel) dan jaringan internet;
k. mampu berkomunikasi dengan baik lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia; l.
mampu memfasilitasi dan bekerjasama dalam satu team;
m. pada saat melakukan pendaftaran usia maksimal yaitu 45 tahun; dan n. sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan; 5. Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa a. berpengalaman dalam bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota; b. berpengalaman melakukan pelatihan bagi masyarakat desa mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi, menguasai metodologi pendidikan orang dewasa; c. berpengalaman melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa; d. berpengalaman memfasilitasi pengembangan BUMDesa, usaha ekonomi desa, pengembangan usaha kredit mikro, dan memfasilitasi pengembangan pemasaran hasil usaha di desa; e. pendidikan Strata 1 atau Diploma III dari semua bidang disiplin ilmu diutamakan ilmu ekonomi; f. pengalaman minimal di bidang pemberdayaan masyarakat untuk S-1 adalah 4 tahun untuk S-1 dan untuk D-III adalah 6 tahun; g. mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office (MS. Word, MS Excel) dan jaringan internet; h. mampu berkomunikasi dengan baik lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia; i.
mampu memfasilitasi dan bekerjasama dalam satu team;
j.
pada saat melakukan pendaftaran usia maksimal yaitu 45 tahun; dan
k. sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan; 6. Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna a. berpengalaman dalam bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota; b. berpengalaman melakukan pelatihan bagi masyarakat desa mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi, menguasai metodologi pendidikan orang dewasa; c. berpengalaman melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat desa dalam rangka pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG);
d. berpengalaman memfasilitasi pengembangan TTG, promosi TTG, dan pendayagunaan TTG dalam rangka pendayagunaan sumberdaya desa; e. pendidikan Strata 1 atau Diploma III dari semua bidang disiplin ilmu diutamakan ilmu teknik semua jurusana atau ilmu teknologi pertanian (termasuk: perikanan, kehutanan, peternakan, perkebunan); f. pengalaman minimal di bidang pemberdayaan masyarakat untuk S-1 adalah 4 tahun untuk S-1 dan untuk D-III adalah 6 tahun; g. mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office (MS. Word, MS Excel) dan jaringan internet; h. mampu berkomunikasi dengan baik lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia; i.
mampu memfasilitasi dan bekerjasama dalam satu team;
j.
pada saat melakukan pendaftaran usia maksimal yaitu 45 tahun; dan
k. sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan; 7. Tenaga Ahli Sarana-Prasarana Desa a. berpengalaman dalam bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota; b. berpengalaman melakukan pelatihan bagi masyarakat desa mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi, menguasai metodologi pendidikan orang dewasa; c. berpengalaman melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat desa dalam rangka penyediaan sarana-prasarana desa; d. berpengalaman dalam memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan kontrol pekerjaan teknik dalam rangka pembangunan sarana-prasana desa; e. pendidikan Strata 1 atau Diploma III dari bidang disiplin ilmu teknik sipil; f. pengalaman minimal di bidang pemberdayaan masyarakat untuk S-1 adalah 4 tahun untuk S-1 dan untuk D-III adalah 6 tahun; g. mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office (MS. Word, MS Excel) dan jaringan internet; h. mampu berkomunikasi dengan baik lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia; i.
mampu memfasilitasi dan bekerjasama dalam satu team;
j.
pada saat melakukan pendaftaran usia maksimal yaitu 45 tahun; dan
k. sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan; 8. Tenaga Ahli Pengembangan Pelayanan Dasar a. berpengalaman dalam bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota; b. berpengalaman melakukan pelatihan bagi masyarakat desa mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi, menguasai metodologi pendidikan orang dewasa; c. berpengalaman melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan pelayanan dasar;
d. berpengalaman dalam memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemberdayaan warga difabel dan kelompok marginal, penanganan konflik sosial, pengembangan informasi desa); e. pendidikan Strata 1 atau Diploma III dari semua bidang disiplin ilmu; f. pengalaman minimal di bidang pemberdayaan masyarakat untuk S-1 adalah 4 tahun untuk S-1 dan untuk D-III adalah 6 tahun; g. mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office (MS. Word, MS Excel) dan jaringan internet; h. mampu berkomunikasi dengan baik lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia; i.
mampu memfasilitasi dan bekerjasama dalam satu team;
j.
pada saat melakukan pendaftaran usia maksimal yaitu 45 tahun; dan
k. sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan;
H. PROSES DAN TAHAPAN SELEKSI PASIF PENDAMPING Secara garis besar proses rekrutmen tenaga pendamping profesional terdiri dari 5 (lima) tahapan pokok yaitu: 1) Pemetaan Kebutuhan, 2) Pengumuman, 3) Seleksi Pasif, 4) Seleksi Aktif melalui Test Tulis dan Wawancara, 5) Pembekalan Melalui Pelatihan Pra Tugas. Pengaturan pada panduan ini masih terbatas sampai dengan Seleksi Pasif. Tahapan selanjutnya akan diatur kemudian setelah ada ketetapan tentang mekanisme pembiayaan tenaga pendamping profesional dari sumber Rupiah Murni (RM). 1. Penghitungan Kebutuhan Pendamping Kebutuhan pendamping desa untuk TA 2015, dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan seluruh pendamping untuk mengisi lokasi pada tiap jenjangnya. Tata cara penghitungan kebutuhan pendamping adalah sebagai berikut: a. Satker Pusat Direktorat PMD Ditjen PPMD (Satker Pusat) menetapkan quota pendamping yang dihitung berdasarkan kebutuhan obyektif dan ketersediaan pagu anggaran; b. Satker Dekonsentrasi P3MD (Satker Provinsi) menganalisis kebutuhan pendamping berdasarkan quota yang ditetapkan Satker Pusat. 2. Pengumuman Lowongan Kerja atau Publikasi Pengumuman Rekrutmen Pendamping Desa dilakukan berdasarkan quota pendamping yang dietapkan Satker Pusat maupun kondisi posisi kosong yang secara obyektif terjadi di kabupaten/kota, kecamatan, dan/atau desa. Satker Provinsi menyusun Draft Pengumuman Rekrutmen atau lowongan kerja untuk dipublikasikan. Pengumuman lowongan kerja tersebut minimal berisi informasi tentang: a. posisi yang dibutuhkan; b. kualifikasi yang diinginkan per-posisi; c. persyaratan administrasi lamaran;
d. alamat lamaran; e. batas waktu melamar; f. alamat dan nomor kontak yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lowongan kerja dimaksud. Satker Provinsi mengumumkan lowongan kerja tersebut di media massa lokal minimal selama 1 (satu) hari, menempel di papan pengumuman Kantor Satker Provinsi, dan atau pemberitaan di radio lokal, dan atau pengumuman di lokasilokasi lain yang dianggap strategis (kampus, asrama mahasiswa, dll). Satker Provinsi juga harus mengumumkan atau mempublikasikan dokumen pendaftaran melalui internet ke seluruh kabupaten di wilayah provinsinya, perguruan tinggi dan lainnya. 3. Penyampaian Berkas Lamaran Pelamar dapat mengirimkan berkas lamaran kerja secara online yang ditujukan kepada Satker Pusat Ditjen PPMD, dengan alamat: http//www.pendamping.kemendesa.go.id. Bagi pelamar yang tidak bisa mengakses pendaftaran secara online dapat mengirimkan berkas lamaran yang ditujukan kepada Satker Dekonsentrasi P3MD BPMD Provinsi secara manual melalui surat pos ke alamat kantor Satker Provinsi, atau melalui pengiriman file yang ditujukan ke alamat email Satker Provinsi. Batas waktu penyampaian berkas lamaran minimal 5 (tujuh) hari kalender sejak pengumuman lamaran di buka. Untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas informasi kebutuhan pendamping, Satker Provinsi juga membuka desk layanan informasi terkait pendaftaran pendamping. 4. Penerimaan Berkas Lamaran Berkas lamaran di tujukan kepada Satker Pusat dengan alamat penyampaian dokumen secara online ke website yang disiapkan oleh Kemendesa PDTT dan sudah terkoneksi dengan Satker Provinsi di seluruh Indonesia. Penyusunan daftar pelamar dilakukan oleh Satker Provinsi, dibantu oleh Tim Seleksi Pasif (staf teknis dan staf administrasi). Hasil pemeriksaan lamaran dituangkan dalam matrik daftar pelamar sesuai dengan Form Daftar Pelamar sebagaimana terlampir dalam lampiran 1. Selain itu, Satker Provinsi juga menyusun daftar pelamar ke dalam Form Daftar Pelamar dimaksud dengan inputan data berdasarkan berkas lamaran di tujukan kepada Satker Provinsi secara manual dengan surat pos ke alamat kantor Satker Provinsi atau ke almat email Satker Provinsi. 5. Seleksi Pasif a. Dasar Pemikiran Seleksi Pasif Pada hakikatnya, proses seleksi terhadap pelamar kerja pendampingan desa merupakan bagian dari pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh sebab itu, penanggungjawab utama dalam proses seleksi adalah Pejabat Pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi Satker
Provinsi yang dibantu staf teknis maupun staf administrasi pada dasarnya membantu Pejabat Pengadaan dalam melakukan seleksi administratif (seleksi pasif) terhadap berkas-berkas lamaran yang diterima Satker Pusat maupun Satker Provinsi. b. Penetapan Daftar Panjang (Long List) 1) Tim Seleksi melakukan pemeriksaan administrasi terhadap seluruh pelamar yang masuk. Pemeriksaan administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data dalam berkas lamaran dengan kualifikasi yang ditetapkan pada setiap posisi yang dilamar. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Form Long List Calon Pendamping sebagaimana terlampir dalam lampiran 2. 2) Apabila jumlah calon pendamping yang memenuhi kriteria administrasi dan kualifikasi dalam Long List kurang dari 300% dari jumlah kebutuhan seluruh calon pendamping tersebut dapat ditetapkan sebagai calon pendamping yang akan dipanggil untuk mengikuti seleksi Aktif (Short List). 3) Apabila jumlah long list tersebut lebih dari 300% dari jumlah kebutuhan masing masing posisi, maka dilakukan perhitungan terhadap pengalaman kerja (skoring) dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Untuk 12 bulan pengalaman kerja pada program pemberdayaan masyarakat dan berhubungan dengan pendampingan masyarakat, serta memiliki pengalaman organisasi yang berhubungan dengan kemasyarakatan, diberi nilai = 3 (ii) Untuk 12 bulan tidak memiliki pengalaman kerja pada program pemberdayaan masyarakat, tetapi memiliki pengalaman dalam pengorganisasian dan/atau pendampingan masyarakat, diberi nilai = 2 (iii) Untuk 12 bulan memiliki pengalaman kerja pada program pemberdayaan masyarakat, tetapi tidak memiliki pengalaman dalam pengorganisasian dan/atau pendampingan masyarakat, diberi nilai = 2 (iv) Untuk 12 bulan pengalaman kerja dibidang lain yang tidak berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, diberi nilai = 1 (v) Untuk pengalaman kerja yang tidak jelas atau tidak dicantumkan dalam daftar pengalaman kerja (CV), diberi nilai = 0 (vi) Untuk pengalaman kerja dan/atau organisasi kurang dari 12 bulan, diperhitungkan sesuai dengan jumlah bulan pengalaman dengan rumus = Jumlah bulan pengalaman kerja dibagi 12, dikali dengan koefisien pengalaman. dimana koefisien pengalaman kerja sesuai dengan item (i) atau (ii) atau (iii) atau (iv) diatas. Selanjutnya, penentuan calon pendamping yang akan diikutkan pada seleksi aktif ditetapkan berdasarkan ranking nilai (skoring) pengalaman kerja/organisasi, maksimum sebanyak 300 % dari daftar kebutuhan pendamping. Perlu diperhatikan, bahwa pengalaman kerja yang diperhitungkan adalah pengalaman kerja setelah kelulusan dari jenjang pendidikan sesuai ketentuan. Pengalaman kerja sebelum kelulusan hanya sebagai bahan pertimbangan, apabila ada nilai yang sama. Sementara pengalaman organisasi dihitung sejak yang bersangkutan mulai terlibat aktif dalam organisasi kemasyarakatan.
4) Daftar Calon Pendamping yang akan dipanggil untuk mengikuti Seleksi Aktif (Short List) dan memenuhi dengan kualifikasi yang ditetapkan dituangkan dalam Matrik sesuai dengan Form Rek.3 sebagaimana terlampir dalam lampiran 3. Sedangkan, calon Pendamping yang tidak memenuhi kualifikasi dituangkan dalam Form Rek. 3 B sebagaimana terlampir dalam lampiran 4. 5) Berdasarkan Satker Provinsi membuat surat rekomendasi Satker Pusat untuk menetapkan daftar pendek (short list) dengan dilampiri long list dan short list. Mekanisme pengajuan rekomendasi Satker Provinsi dimaksud adalah sebagai berikut: Soft copy Long List dan Short List dalam format MS Excel. Terlampir dalam lampiran 5. Form Short List Calon Pendamping.
Berkas pengajuan dilampirkan: copy pengumuman lowongan pekerjaan, daftar pelamar, Long List dan Berita Acara Penetapan Short List serta jadwal Rencana Pelaksanaan Seleksi Aktif.
6) Satker Pusat melakukan verifikasi dan review terhadap surat rekomendasi yang disampaikan oleh Satker Provinsi tentang short list calon pendamping. 7) Pelaksanaan verifikasi dan review Short List oleh Satker Pusat maksimal selama 5 hari sejak diterimanya pengajuan short list, untuk kemudian ditetapkan. 8) Short List yang telah ditetapkan oleh Satker Pusat, disampaikan kepada Satker Provinsi. 9) Satker Provinsi menyampaikan keputusan Satker Pusat kepada Pejabat Pengadaan di Provinsi, untuk selanjutnya Pejabat Pengadaan dimaksud akan menetapkan hasil Seleksi Pasif sebagai dasar penyelenggaraan Seleksi Aktif.
