Panduan Kompensasi Dokter dan Jasa Medik
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia November 2008
Pendahuluan Muktamar IDI XXVI di Semarang tahun 2006 telah menetapkan untuk membangun Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu Berbasis Pelayanan Kedokteran Keluarga (SPKT) yang ditopang tiga pilar utama yang disebut sebagai “Tigo Tungku Sajarangan”, yaitu subsistem pelayanan kedokteran, subsistem pendidikan dan pembinaan dokter dan subsistem pembiayaan kedokteran. Untuk mewujudkan SPKT perlu dilakukan peninjauan dan penataan kembali pada ketiga subsistem tersebut. Pembiayaan kesehatan/kedokteran (healthcare financing system) dalam arti luas merupakan upaya yang mengatur pengumpulan dana (collecting), menyatukan dana (pooling), dan menyalurkan atau mengalokasikan dana (allocation). Dalam SPKT pembiayaan kesehatan dalam arti sempit hanya menyoroti satu aspek yaitu pengalokasian dana dan lebih khusus lagi pada cara menghargai atau memberi kompensasi kepada dokter. Pelayanan kesehatan merupakan suatu transaksi antara dua pihak dimana pasien yang menerima jasa wajib membayar imbalan dan dokter yang memberikan jasa berhak menerima imbalan. Pengaturan transaksi ini dalam undang-undang Praktik Kedokteran hanya sebatas hak dan kewajiban. Dalam undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, besarnya tarif pelayanan merupakan kesepakatan antara badan pengelola dan asosiasi fasilitas kesehatan. IDI sebagai organisasi profesi yang menaungi dokter termasuk dalam pengertian tersebut. Dengan adanya kedua undang-undang ini maka pelayanan kesehatan akan dinaungi oleh pembiayaan kesehatan dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial. Banyak cara membayar dokter, antara lain: fee for service, kapitasi, gaji, resource based relative value scale, pay for performance serta kombinasi dan variannya. Semua cara pembayaran tersebut merupakan bagian dari suatu sistem kompensasi dokter. Penyusunan panduan ini merupakan bagian dari upaya IDI untuk membangun sistem kompensasi dokter yang sejalan dan dapat mendukung SPKT.
Page 2 of 10
Latar belakang permasalahan Berbagai masalah dan kecenderungan pelayanan kesehatan yang terjadi saat ini dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu dari faktor tersebut adalah cara memberikan penghargaan (kompensasi) kepada dokter. Beberapa masalah dan kecenderungan mendasar yang perlu ditinjau dan dicarikan jalan keluar karena berkaitan dengan kompensasi dokter, antara lain adalah: 1) Secara nasional pembayaran masih didominasi (sekitar 71%) oleh pembayaran out of pocket untuk setiap layanan yang diberikan kepada pasien, yang dikenal sebagai fee for service(FFS). Kondisi ini mendorong pemberian layanan yang berlebihan dan kadangkala tidak diperlukan, menyebabkan pemborosan sumber daya dan menimbulkan ketidak pastian biaya bagi pasien dan ketidakpastian pendapatan/kompensasi bagi dokter. 2) Pelayanan kesehatan telah menjadi komoditas yang mahal, harganya meningkat dari tahun ke tahun sehingga membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mempunyai asuransi kesehatan. Biaya berobat menjadi penghalang (financial barrier) akses ke layanan kesehatan. WHO melaporkan 152 juta orang setahun yang bangkrut dan ekonomi keluarganya morat-marit karena mahalnya biaya kesehatan (financial catastrophy). 3) Adanya kebijakan “dokter murah” atau menghargai dokter di bawah standar (underpaid) yang telah berlangsung lama yang tidak disadari oleh sebagian besar dokter. Batasan underpaid “adalah kompensasi (pendapatan) dari kerja utama (40 jam/minggu) tidak mencukupi untuk hidup layak”. Kondisi ini menyebabkan dokter harus kerja rangkap di luar jam kerja utama (kerja utama + kerja tambahan). Penelitian IDI menunjukkan kompensasi dari kerja tambahan 3-12 kali kompensasi kerja utama. 4) Kesenjangan pendapatan yang sangat lebar diantara dokter, terutama antara dokter praktik umum (DPU) dan dokter spesialis (Dsp). Penelitian IDI menunjukkan pendapatan Dsp 8-244 kali pendapatan DPU. Di negara Uni Eropa dan Amerika kisarannya hanya 1,5-3,8 kali.
Page 3 of 10
Secara umum dapat dikatakan bahwa berbagai masalah dalam pembiayaan kesehatan tersebut berkaitan dengan masalah bagaimana menghargai profesi dokter secara layak dan berkeadilan, termasuk berkeadilan bagi pasien, dan masalah ini berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan profesi dokter.
Maksud dan tujuan Maksud dan tujuan penyusunan panduan kompensasi dokter ini adalah mengurangi sejauh mungkin berbagai masalah tersebut di atas. Dengan demikian adanya panduan kompensasi dokter ini diharapkan dapat: • Menjadi acuan bagi dokter, pemerintah, pihak asuransi, dan pihak lain dalam mendayagunakan/merekrut dokter atau menentukan pendapatan dokter. • Mengurangi kesenjangan kesejahteraan diantara dokter • Mendorong persebaran dan pemerataan dokter ke seluruh wilayah Indonesia. • Melindungi pasien, penanggung biaya dan pihak asuransi dari klaim imbalan jasa yang berlebihan oleh dokter. • Membantu mewajarkan biaya kesehatan.
Dasar Hukum 1. Undang Undang Praktik Kedokteran pasal 50: “dokter mempunyai hak menerima imbalan jasa” dan pasal 53: “pasien mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima”, serta pasal 49: “pembinaan dan pengawasan kendali mutu dan kendali biaya dilaksanakan oleh organisasi profesi”. 2. UU SJSN pasal 32: “tarif ditentukan bersama oleh badan pengelola dan asosiasi fasilitas kesehatan”. 3. Ketetapan Muktamar IDI XXVI tahun 2006 di Semarang tentang Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu.
Page 4 of 10
Prinsip Dasar Untuk menjamin suatu sistem kompensasi dokter dan jasa medik memenuhi azaz keadilan dan azaz transparansi serta sejalan dengan SPKT, maka sistem tersebut harus dilandasi 6 prinsip dasar berikut ini: 1) Produktivitas dokter dan jasa medik merupakan bagian integral dari suatu sistem kompensasi dokter. 2) Kompensasi dokter seyogianya setara dengan kerja dokter, yaitu sumber daya yang dicurahkan dokter untuk menangani pasiennya. 3) Ada keseimbangan kompensasi antar dokter dan antar spesialisasi untuk menjamin meratanya persebaran dokter yang bekerja di strata pertama, kedua dan ketiga. 4) Ada keseimbangan kompensasi dokter antar wilayah (urban, rural, daerah terpencil dan pulau terluar NKRI) yang dapat mendukung pemerataan distribusi dokter di Indonesia. 5) Kompensasi dokter mapun jasa medik seyogianya dinyatakan dalam nilai relatif dan dalam rentang (range) bukan satu nilai (fix), agar dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Rentang kompensasi ini seyogianya mencerminkan kompensasi mayoritas dokter (70-80%). 6) Metode untuk menentukan kompensasi dokter seyogianya tidak rumit, mudah diterapkan dan transparan, serta nilai nominalnya seyogianya wajar, masuk akal dan berkeadilan bagi pasien maupun dokter.
Batasan Jasa medik (medical fee): Adalah imbalan atau penghargaan untuk setiap layanan medis yang diberikan kepada seorang pasien (pada cara pembayaran fee for service).
Kompensasi: Adalah penghargaan berbentuk finansial (uang) dan nonfinansial (bukan uang) yang langsung dan tidak langsung diberikan kepada seseorang sebagai imbalan untuk suatu pekerjaan, dengan mempertimbangkan nilai dari pekerjaaan tersebut serta kontribusi dan kinerja personal dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
Page 5 of 10
Kompensasi langsung biasanya berbentuk pendapatan per periodik (pendapatan basik plus insentif yang terkait dengan produktivitas), sedang kompensasi tidak langsung berbentuk manfaat/imbalan tambahan yang punya nilai ekonomi (fringe benefits), misalnya: tunjangan kesehatan, jamsostek, THR, bonus tahunan, mobil perusahaan, program kepemilikan rumah, tunjangan telepon seluler, dan lain-lain. Indeks Geografi Praktik (IGP) Adalah suatu angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesulitan menjalankan praktik kedokteran di suatu wilayah geografi. Kesulitan yang dimaksud antara lain: keterpencilan fisik, kolegial dan sosial, keterbatasan infrastruktur transportasi, komunikasi dan sarana penunjang lain serta sarana kehidupan yang mempengaruhi kinerja dan kenyamanan menjalankan profesi kedokteran.
Metodologi • Menggunakan kompensasi dokter setahun sebagai indikator untuk mewakili tingkat kesejahteraan dokter. • Mengkaitkan indikator tersebut dengan pendapatan per kapita nasional untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan profesi dokter dibandingkan dengan rata-rata penduduk. • Melakukan survei kompensasi dokter secara nasional secara berkala.
Formula 1. Dokter Praktik Umum (DPU) Formula kompensasi setahun:
DPU 10-14 X pendapatan/kapita nasional X Kurs = 1USD X IGP
Page 6 of 10
Formula kompensasi sebulan:
10-14 X pendapatan/kapita nasional X Kurs DPU 1USD X IGP 12 = bulan 2. Dokter spesialis (Dsp): Formula kompensasi setahun:
DSp = 30-44 X pendapatan/kapita nasional X Kurs 1USD X IGP Formula kompensasi sebulan:
DSp = 30-44 X pendapatan/kapita nasional X Kurs 1USD X IGP 12 bulan
3. Kompensasi ini adalah kompensasi dari kerja utama dengan waktu kerja 40 jam/minggu, 220 hari kerja efektif setahun. 4. Indeks Geografi Praktik (IGP) untuk sementara ditetapkan: • Daerah urban = 1 • Daerah rural = 1,25 • Daerah terpencil = 1,5 Untuk melengkapi panduan ini, sedang disusun IGP di setiap kabupaten/ kota.
Page 7 of 10
Penerapan formula 1. Nilai kompensasi DPU: Kompensasi DPU setahun
Rp. 141.362.500 – 208.004.000
Kompensasi DPU sebulan
Rp. 11.780.208 – 17.333.667
(dibulatkan)
Rp. 12.000.000 – 17.000.000
(Nilai kompensasi setahun pada saat kurs 1USD= Rp.9.205 dan IGP =1)
2. Nilai kompensasi Dsp: Kompensasi DSp setahun
Rp. 441.627.992 – 650.000.000
Kompensasi Dsp sebulan
Rp. 36.802.333 – 54.166.667
(dibulatkan)
Rp.37.000.000 – 54.000.000
(Nilai kompensasi setahun pada saat kurs 1USD= Rp.9.205 dan IGP =1) 3. Jasa medik konsultasi DPU dan Dsp •
Waktu tatap muka antara dokter dengan pasien bervariasi sesuai kondisi dan kebutuhan pasien. Waktu yang moderat berada pada kisaran 8-15 menit atau sekitar 4 pasien dalam satu jam.
•
Nilai jasa medik konsultasi diperoleh dengan cara membagi nilai kompensasi setahun dengan hari kerja setahun (220 hari) dengan jam kerja sehari (8 jam) dengan pasien yang diperiksa dalam satu jam (4 pasien). Diperoleh kisaran nilai jsa medik konsultasi sebagai berikut:
Page 8 of 10
Jasa medik konsultasi DPU (dibulatkan)
Jasa medik konsultasi DSp (dibulatkan)
Rp. 20.080 – 29.546 Rp.20.000 – 30.000
Rp. 62.731 – 92.330 Rp.60.000 – 90.000
4. Dengan mengacu kepada rentang nilai kompensasi dan jasa medik konsultasi di atas, selanjutnya perlu dilakukan negosiasi untuk menentukan satu nilai kompensasi atau jasa medik yang disepakati dan memenuhi kondisi lapangan. Pertimbangkan kondisi setempat, seperti: kompensasi tidak langsung, Indek Geografi Praktik (IGP), kondisi dasar, daya beli masyarakat (ability to pay) dan kemauan membayar masyarakat (willingness to pay).
Page 9 of 10
Catatan 1. Survei kompensasi dokter perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh perhimpunan. 2. Metodologi survey harus terus diperbaiki dan diperkaya dengan variable baru yang terkait dengan produktivitas dan kesejahteraan dokter. 3. Untuk melengkapi panduan ini, perlu ditetapkan jasa medik untuk jenis layanan yang sehari-hari ditemui di tempat praktik. Penentuan jasa medik ini memakai metodologi yang berlandaskan prinsip dasar di atas. -
ogso -
Page 10 of 10
