PANDUAN DOKUMEN PEKERJAAN PENGADAAN JASA ANGKUTAN UDARA PERINTIS
BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DOKUMEN PENGADAAN JASA LAINNYA Nomor
:
ULP.XXI/POKJA.01/01/XII/PTS/MKW/2014
Tanggal : 09 DESEMBER 2014
Untuk PENGADAAN JASA ANGKUTAN UDARA PERINTIS POKJA I ULP XXI Wilayah Manokwari Pengadaan Barang/Jasa BANDAR UDARA RENDANI MANOKWARI Disahkan Oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FAISAL RAHMAN, SSiT
NIP : 19790314 200003 1 002
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I. UMUM A.
Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
B.
Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: -
Jasa Lainnya
: Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau Penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Jasa Lainnya dan pengadaan Barang;
-
HPS
: Harga Perkiraan Sendiri;
-
Kemitraan/KSO
: Kerja sama untuk pengoperasian pesawat udara antar Penyedia / Pihak Kedua yang masing- masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
-
LDP
: Lembar Data Pemilihan;
-
LDK
: Lembar Data Kualifikasi;
-
Panitia Pengadaan
: Panitia yang berfungsi untuk melaksanakan
-
Barang/Jasa
-
PPK
: Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;
-
SPPBJ
: Surat Penunjukan Barang/Jasa;
-
SPMK
: Surat Perintah Mulai Kerja
-
DIPA
: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
-
MAK
: Mata Anggaran Kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa;
Pihak
Kedua
/
Penyedia
C.
Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
D.
Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pelaksanaan pelelangan Umum dengan pascakualifikasi melalui website Kementerian Perhubungan dengan alamat http://lpse.dephub.go.id/ dan papan pengumuman resmi serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE dengan alamat www.inaproc.lkpp.go.id.
BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI
PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM JASA LAINNYA DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor : ULP.XXI/POKJA.01/02/XII/PTS/MKW/2014 Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bandar Udara Rendani Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan Lingkup pekerjaan
: Subsidi Angkutan Udara Perintis : Subsidi Angkutan Udara Perintis
Nilai total HPS
: Rp. 24.530.879.000 (Duapuluh Empat Milyar Limaratus Tigapuluh Juta Delapanratus Tujuhpuluh Sembilan Ribu Rupiah)
Sumber pendanaan
: DIPA Bandar Udara Rendani, APBN Tahun Anggaran 2015
2. Persyaratan Peserta Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan paket yang dilelangkan ( detail persyaratannya dapat dilihat melalui website Kementerian Perhubungan dengan alamat http://lpse.dephub.go.id/ dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di PUSDATIN Kementerian Perhubungan . 3. Pelaksanaan Pengadaan Tempat dan alamat : Lelang dilaksanakan secara On Line Website : www.dephub.go.id No Kegiatan a. Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan b. Pemberian Penjelasan c. Pemasukan Dokumen Penawaran d. Pembukaan Dokumen Penawaran e. Evaluasi Penawaran f. Pengumuman pemenang g. Masa Sanggah h. Penerbitan SPPBJ
Hari/Tanggal
Waktu
Semua Prosesdidan Tahapan Lelang Dapat dilihat aplikasi lpse Serta Waktu 09.00 s/d 20.00 http://lpse.dephub.go.id/ Dapat dilihat di Aplikasi LPSE : 13-12-2013 s.d 14-12-2013 http://lpse.dephub.go.id/
09.00 s/d 20.00
14-12-2013 s.d 20-12-2013
09.00 s/d 20.00
15-12-2013 s.d 20-12-2013 16-12-2013 s.d 21-12-2013 24-12-2013 s.d 24-12-2013 24-12-2013 s.d 29-12-2013 30-12-2013 s.d 01-01-2014
09.00 s/d 22.00 09.00 s/d 22.00 09.00 s/d 18.00 18.00 s/d 09.00 09.00 s/d 18.00
4. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat dilaksanakan secara online di : http://lpse.dephub.go.id/
5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan. 6. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan atau diunduh melalui website [bagi K/L/D/I yang belum memiliki website, hanya menyediakan Dokumen Pengadaan dalam bentuk cetakan dan/atau softcopy]. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 11 – 12 - 2014 Pokja I ULP XXI Wil Manokwari
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM
1.
Lingkup Pekerjaan
'LJLWDOO\VLJQHGE\ *,%B8/3;;, '1 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan. *,%B8/3;;, 1.3 Pihak Kedua / Penyedia yangFQ ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum JQ *,%B8/3;;, dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak. F ,QGRQHVLDO ,' 2. Sumber Dana H ]KRURQN#\DKRRF *,%B8/3;; Pengadaan ini dibiayai dari sumber sebagaimana tercantum dalam LDP. RP 3. , Persyaratan Peserta Pelelangan. 5HDVRQ ,DPWKH 3.1. Pelelangan Pihak Kedua / Penyedia Jasa Lainnya ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha angkutan udara nasional DXWKRURIWKLV yang memiliki / menguasai pesawat udara minimal 3 (tiga) unit yang laik operasi dan serviceable atau kemitraan yang memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur GRFXPHQW dalam Kualifikasi Peserta Pelelangan. /RFDWLRQ 3.2. Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO PENYEDIAAN PESAWAT, maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi 'DWH yang memuat presentase kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara tersebut.
1.1 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Jasa Lainnya sebagaimana tercantum dalam LDP.
3.3. Peserta kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi Penyediaan Pesawat Udara.
4.
Larangan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Penipuan 4.1 PPK, Panitia Pengadaan, Peserta Pelelangan, dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menghindari dan tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: (a) Berusaha mempengaruhi PPK atau Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi keinginan Peserta Pelelangan yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur dalam Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Melakukan persekongkolan dengan Pihak Kedua / Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; (c) Membuat dan/atau menyampaikan Dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan. 4.2 Peserta Pelelangan yang menurut penilaian Panitia Pengadaan Barang/Jasa terbukti melakukan tindakan tersebut di atas pada angka 4.1, dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut: (a) Sanksi administrasi, yaitu sanksi yang dikenakan oleh PPK yang mendahului sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, berupa digugurkan dari proses Pelelangan ini, pembatalan sebagai Pemenang Lelang; (b) Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan (c) Sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, berupa dituntut ganti rugi/digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan untuk diproses secara pidana. 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.
5.
Larangan Pertentangan Kepentingan 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dilarang memiliki peran ganda/terafiliasi. 5.2. Peran ganda yang dimaksud di atas antara lain meliputi: a. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pelelangan yang sama; b. Pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang pelelangan. 5.3. Afiliasi yang dimaksud di atas adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang antara lain meliputi: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kesua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. PPK dan/atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa baik langsung maupun tudak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% pemegang sahan dan/atau salah satu pengurusnya sama. 5.4. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I. 6.
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri 6.1. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan jasa lainnya yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri). 6.2. Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa lainnya dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan: a. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan; b. penggunaan tenaga ahli asing (pilot, co-pilot atau teknisi asing) dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia.
7.
Satu Penawaran Tiap Pelelangan 7.1 Setiap peserta Pelelangan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu penawaran. Peserta Pelelangan yang menyampaikan lebih dari satu penawaran akan digugurkan. 7.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
B. DOKUMEN PENGADAAN 8.
Isi Dokumen Pengadaan 8.1. Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kualifikasi. 8.2. Dokumen Pengadaan terdiri dari: a. Umum; b. Pengumuman Pelelangan; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran; 2) Bentuk Surat Kuasa; 3) Bentuk Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) Penyediaan Pesawat Udara;
f. g. h. i. j. k.
4) Dokumen Penawaran Teknis; 5) Jaminan Penawaran; Bentuk surat perjanjian; Syarat-Syarat Umum Kontrak; Syarat-Syarat Khusus Kontrak; Spesifikasi teknis, dan/atau gambar; Daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan); Bentuk Dokumen Lain: 1) Surat Penunjukan Pihak Kedua / Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 3) Jaminan Sanggahan Banding; 4) Jaminan Pelaksanaan; 5) Jaminan Uang Muka.
8.3. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data Kualifikasi; b. Pakta Integritas; c. Formulir Isian Kualifikasi; d. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; e. Tata cara evaluasi kualifikasi. 8.4. Peserta Pelelangan berkewajiban memeriksa keseluruhan instruksi, bentuk surat, syarat-syarat, dan spesifikasi dalam Dokumen Pengadaan. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan atau menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan sepenuhnya merupakan resiko Peserta Pelelangan. 8.5. Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Pengadaan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 8.6. Panitia Pengadaan Barang/Jasa wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis. 9.
Pemberian Penjelasan Lelang. 9.1. Pemberian penjelasan Dokumen Pengadaan (aanwijzing) melalui website LPSE. http://lpse.dephub.go.id/ 9.2. Dalam acara Penjelasan, Panitia menjelaskan kepada Peserta Pelelangan mengenai: a. Metode pemilihan; b. Cara penyampaian Dokumen Penawaran; c. Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran; d. Acara pembukaan dokumen penawaran; e. Metode evaluasi; f. Hal-hal yang menggugurkan penawaran; g. Jenis Kontrak yang akan digunakan; h. Ketentuan tentang penyesuaian harga; i. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan Jaminan; j. Ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.
9.3. Apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. 9.4. Hasil acara Penjelasan yang memuat pertanyaan Peserta Pelelangan dan jawaban serta keterangan lain akan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang di upload panitia ke aplikasi LPSE. http://lpse.dephub.go.id/ 9.5. Apabila dalam BAPP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa menuangkan ke dalam Addendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 9.6. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Addendum Dokumen Pengadaan. 9.7. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Addendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal. 10. Perubahan Dokumen Pengadaan. 10.1. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dapat menetapkan Addendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi Dokumen Pengadaan. 10.2. Setiap Addendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 10.3. Dalam Addendum Dokumen Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukan Dokumen Penawaran 10.4. Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyediakan salinan Addendum Dokumen Pengadaan dan semua peserta dapat mengambil salinannya atau mengunduhnya melalui website yang tercantum dalam LDP.
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 11. Biaya Penawaran. 11.1. Peserta Pelelangan harus menanggung seluruh biaya yang terkait dengan persiapan dan penyerahan penawarannya dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak akan mengganti atau bertanggungjawab terhadap biaya-biaya tersebut. 11.2. Panitia Pengadaan tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta.
12. Bahasa Penawaran. 12.1. Dokumen Penawaran beserta seluruh korespondensi tertulis harus menggunakan Bahasa Indonesia, kecuali istilah-istilah khusus apabila digunakan bahasa Indonesia mengaburkan arti. 12.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing; 12.3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia. 13. Dokumen Penawaran. 13.1. Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pelelangan harus terdiri dari : a. Data Administrasi: 1. Surat Penawaran, di dalamnya mencantumkan: a) Tanggal; b) Masa berlaku penawaran; c) Harga penawaran; d) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; e) Tanda tangan; - Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan; atau - Penerima kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; atau - Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau - Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; f) Dicap/stempel basah perusahaan; g) Bermaterai. 2. Akte/Surat Pendirian Perusahaan beserta perubahan-perubahannya (Scan/Pindai) 3. Jaminan Penawaran Asli dikirim via pos sebelum pembukaan penawaran. Dan Panitia akan menerima bukti pengiriman sebagai bukti yang sah yang dipertimbangkan dalam proses evaluasi penawaran 4. Daftar kuantitas dan harga. 5. Telah melunasi kewajiban pajak terakhir (SPT Tahun 2013 ) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir (September, Oktober, November 2014 ), dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari kantor pelayanan pajak.
6.
Surat perjanjian kemitraan atau KSO Penyediaan Pesawat Udara (apabila ada). 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 8. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk daftar sanksi atau daftar hitam disuatu instansi/BHMN/BUMN/BUMD. 9. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku. 10. Surat Pernyataan Mengikuti Prosedur Lelang 11. Surat Pernyataan Tunduk dan Patuh pada Perpress 54 Tahunj 2010 serta Perubahannya Perpress 74 Tahun 2012 12. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan 13 Surat pernyataan bahwa kegiatan usahanya tidak sedang dalam pengawasan pengadilan atau sedang diberhentikan sementara kegiataan usahanya, kemudian direktur, direksi atau salah satu pengurus perusahan sedang tidak berperkara di pengadilan atau terlibat tindakan pelanggaran hukum perdata dan pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instasi Berwenang sesuai domisili peserta. 14. Mengisi daftar isian Kualifikasi seperti tertera dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah. Keterangan Persyaratan : Semua bentuk Surat Pernyataan tersebut diatas dibuat diatas kertas Kop Perusahaan, diberi Tanggal-Bulan-Tahun. Dan apabila salah satu persyaratan dari 14 item tersebut tidak terlampir maka dinyatakan gugur dan tidak lulus evaluasi administrasi b. Data Teknis: 1. Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal atau Tidak Berjadwal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang masih berlaku. 2. Rekaman Air Operator’s Certificate (AOC). 3. Daftar Penguasaan Pesawat Udara minimal 3 (tiga) unit dengan kapasitas maksimum 30 seat yang laik operasi dan serviceable sesuai dengan kondisi fasilitas bandara yang akan digunakan yaitu bandara yang memenuhi persyaratan minimal untuk dapat memenuhi kebutuhan pengoperasian pesawat udara dengan jenis dan tipe pesawat udara dimaksud. 4. Sehubungan dengan pemberlakauan batas minimum pax yang terangkut dalam pekerjaan ini (Subsidi Angkutan Udara ) , sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 469 Tahun 2014 Tanggal 10 September 2014, maka disampaikan kepada calon peserta lelang yang memiliki armada pesawat yang akan di tawarkan dalam pekerjaan ini yang memiliki TCDS ( Type Certificate Data Sheet) untuk konfigurasi Seat nya yang tidak sesuai/memenuhi dengan SKEP Nomor : KP.469 Tahun 2014 dimaksud agar segera melengkapi/melampirkan beberapa dokumen teknis lainnya seperti diabawah ini antara lain :
-
Aircraft Flight Manual Supplement Weight and Balance Sheet MEL ( Minimum Equipment List) Pengesahan Teknis dari DJPU terkait perubahan konfigurasi seat yang tidak sesuai dengan Data Pabrik - Melampirkan LOPA ( Lay Out Passenger Arrengement) 5. Memiliki dan atau menguasai pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) di atas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan di bidang Penerbangan yang berlaku, dibuktikan dengan : a) Rekaman bukti kepemilikan bill of sale atau bukti kontrak sewa pesawat udara yang berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; b) Rekaman Sertifikat Pendaftaran (Certificate of Registration) ; c) Rekaman Sertifikat Kelaikan Udara (Certificate of Airworthiness); d) Rekaman Operations Specifications (opspec) pesawat; e) Dokumen sebagaimana butir b), c), dan d) adalah yang masih berlaku atas nama perusahaan atau yang dikerjasama operasikan dan dilegalisir oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cq Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara; f) Surat kerjasama operasi untuk pengoperasian pesawat udara, apabila peserta melakukan kerjasama operasi dengan perusahaan angkutan udara lain. 6. Rekaman sertifikat atau polis asuransi pengoperasian pesawat udara dan perubahannya. 7. Rekaman sertifikat atau polis asuransi untuk awak pesawat udara serta melampirkan bukti kerjasama perusahaan ansuransi dan perusahaan tersebut untuk asuransi penumpang pesawat udara. 8. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/Time Schedule. 9. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan pesawat udara untuk melaksanakan operasi angkutan udara perintis dan Perhitungan kecukupan utilitas (jam terbang) pesawat udara sesuai alokasi penggunaan pesawat udara selama masa kontrak pekerjaan yang telah ditetapkan. 10. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan pesawat yang dialokasikan (dedicated) menjadi cadangan untuk setiap area yang dilayani yang laik operasi dan serviceable. 11. Surat pernyataan kesanggupan untuk mendapatkan opspec rute sebelum pelaksanaan angkutan udara perintis, tetapi khusus hal ini tidak berlaku untuk airlines (operator pesawat udara) yang merupakan pelaksana pekerjaan untuk tahun anggaran sebelumnya wajib memperlihatkan opspec untuk rute-rute yang telah dilayani sebelumnya ( kecuali untuk rute baru sehingga memerlukan surat pernyataan)
12. Surat pernyataan kesanggupan untuk mendatangkan Inspector pesawat udara (operasi dan teknik) dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara untuk melakukan ramp check atau audit terhadap jenis pesawat yang digunakan untuk keselamatan penerbangan di tiap bandara terlayani oleh route subsidi angkutan udara, sekali selama masa kontrak berjalan. 13. Perhitungan kecukupan utilitas (jam terbang) pesawat udara yang ditunjukkan dengan bagan rotasi pesawat sesuai alokasi penggunaan pesawat udara yang digunakan apabila : a) Pesawat udara digunakan juga selain untuk pelayanan angkutan angkutan udara perintis; b) Pesawat udara yang digunakan khusus untuk pelayanan angkutan udara perintis. 14. Bagan rotasi pesawat sekurang-kurangnya memuat: a) Bandara asal dan tujuan b) Estimated Time Departure (ETD) dan Estimated Time Arrival (ETA) c) Mencantumkan nomor penerbangan khusus angkutan udara perintis; d) Operasi pesawat dalam 7 (tujuh) hari. 15. Daftar personil penerbang dan teknisi pesawat udara yang memiliki lisensi yang masih berlaku dengan rating sesuai dengan tipe pesawat udara yang akan digunakan. Jumlah personil minimal memiliki rasio 2 (dua) set crew per pesawat dan 1 (satu) set untuk teknisi pesawat udara. 16. Menyampaikan program perawatan pesawat udara yang akan dioperasikan selama masa kontrak dengan dibuktikan dokumen kontrak perawatan dengan pihak organisasi perawatan pesawat udara yang telah disertifikasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam hal ini Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. 17. Selama program perawatan pesawat udara, penyedia jasa diwajibkan menyediakan pesawat pengganti agar tidak mengganggu jadwal pelayanan angkutan udara perintis. 18. Melampirkan bukti pengalaman operasi angkutan udara niaga sebagai perusahaan angkutan udara niaga minimal 6 (enam) bulan terakhir. 19. Perhitungan rencana pelayanan angkutan udara perintis sesuai masa kontrak, dengan ketentuan pelayanan minimal sebagai berikut : Ref : Surat Keputusan Dirjen SKEP Nomor : KP. 469 Tahun 2014 Tanggal 10 September 2014.
20. Spesifikasi teknis mengacu pada spesifikasi yang ada disampaikan dalam bentuk proposal kecuali disebutkan lain dalam Bill of Quantity. 21. Semua Perhitungan (akan dijelaskan saat proses penjelasan pekerjaan/ aanwijzing) untuk mendapatkan Nilai TOC (Biaya yang dihabiskan dalam 1 Jam Penerbangan) harap di sertakan atau lampirkan dengan bukti yang valid (contohnya seperti : maintenance log book, asuransi untuk air crew, dan peumpang,biaya hotel,gaji,ground handling, catering) untuk membuktikan nilai perhitungan tersebut akan di buktikan saat proses pembuktian kualifikasi Keterangan Persyaratan : Semua bentuk Surat Pernyataan tersebut diatas dibuat diatas kertas Kop Perusahaan, diberi Tanggal-Bulan-Tahun. Dan apabila salah satu persyaratan dari 21 item tersebut tidak terlampir maka dinyatakan gugur dan tidak lulus evaluasi Teknis c. Data Harga Penawaran: 1. Surat penawaran harga menggunakan kertas kop perusahaan, bermaterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dengan menyebutkan besarnya biaya/harga yang ditawar atau diusulkan (dalam angka dan huruf). Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf dan ditandatangani oleh Pemimpin Perusahaan/Direktur Utama atau kuasanya yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan dan perubahannya serta dicap. 2. Penawaran tidak boleh memuat tulisan di antara garis, penghapusan atau tulisan tindih, kecuali untuk seperlunya memperbaiki kekeliruan yang dibuat Peserta Pelelangan, dalam hal ini perbaikan demikian harus diparaf oleh orang yang menandatangani Penawaran. 3. Semua Perhitungan yang digunakan untuk mendapatkan nilai TOC (harga jam terbang per jam untuk masing-masing pesawat yang ditawarkan harap dilengkapi dengan dokumen yang valid dan dilampirkan pada data teknis dan bila tidak dilengkapi maka pokja menganggap perhitungan tersebut tidak sah sehingga dalam perhitungan koreksi aritmatik pokja akan menggunakan range tertinggi untuk masing-masing variable penentu dalam perhitungan TOC tersebut (sesuai dengan Surat Edaran Direktur Angkutan Udara Nomor : SE.37 Tahun 2014 Tanggal 14 November 2014) Dan bukti tersebut akan ditinjau saat proses pembuktian kualifikasi 14. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran. 14.1. Semua harga dalam penawaran harus sebagaimana tercantum dalam dalam LDP.
dalam bentuk
mata uang
14.2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
15. Masa Berlakunya Penawaran. 15.1. Masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP. 15.2. Dalam hal-hal tertentu, Panitia dapat menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada semua Peserta Pelelangan untuk memperpanjang masa berlaku penawaran sampai jangka waktu tertentu. Terhadap konfirmasi perpanjangan, Peserta Pelelangan dapat secara tertulis: a. Menyetujui tanpa mengubah Dokumen Penawaran dan memperpanjang masa berlaku Surat Jaminan Penawaran sesuai dengan perpanjangan masa berlaku penawaran; atau b. Menolak secara tertulis dan mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi dan pencairan Surat Jaminan Penawaran. 16. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi 16.1. Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi. 16.2. Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh: a. Direktur utama/pimpinan perusahaan; b. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau 17. Pakta Integritas 17.1. Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). 17.2. Pakta Integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Isian Kualifikasi. 18. Jumlah Penawaran yang Disampaikan. 18.1. Peserta Pelelangan harus menyampaikan penawaran yang jelas baik dalam angka maupun huruf sesuai dengan surat penawaran dengan bermaterai cukup. surat penawaran beserta dokumen pendukung di upload 1 rangkap ( 1 file ).yang terdiri dari Penawaran Administrasi,Teknis,Harga serta Kualifikasi 19. Surat Jaminan Penawaran.
19.1. Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP. 19.2. Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan harus berkedudukan atau mempunyai kantor perwakilan (cabang) di manokwari
b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; c. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; d. Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana tercantum dalam LDP; e. Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f. Nama Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang mengadakan pelelangan; g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa diterima oleh Penerbit Jaminan; i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan Kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO Penyediaan Pesawat Udara) harus ditulis atas nama perusahaan Kemitraan. 19.3. Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. 19.4. Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan setelah pengumuman pemenang lelang. 19.5. Jaminan Penawaran akan disita apabila: a. Peserta terlibat KKN; b. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal harga penawarannya di bawah 80% HPS; c. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
D. PENYAMPAIAN DOKUMEN
PENAWARAN 20. Penyampaian Penawaran. 20.1. penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode 1 file. 20.2. Dokumen penawaran terdiri dari: a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; c. Penawaran harga; dan d. Dokumen Isian Kualifikasi. 20.3. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran yang di upload dalam 1 file. Dan akan dinyatakan tidak lengkap apabila di upload dalam beberapa file yang berbeda- beda
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 20.4. Pembukaan Dokumen Penawaran 20.5. Panitia Pengadaan Barang/Jasa meneliti pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta. 20.6. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal. 20.7. Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran. 20.8. Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang paling sedikit memuat: a. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk; b. Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; c. Harga penawaran masing-masing peserta; d. Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada); e. Keterangan lain yang dianggap perlu; f. Tanggal pembuatan Berita Acara; dan 20.9. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara. 20.10. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran. 20.11. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dapat mengunggah salinan tersebut melalui website sebagaimana yang tercantum dalam LDP yang dapat diunduh oleh peserta. 21. Evaluasi Penawaran. 21.1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode sistem gugur.
21.2. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a. Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; b. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan c. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. 21.3. Hasil koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak harga satuan dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. 21.4. Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total dinyatakan gugur.
HPS
21.5. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyusun urutan dari penawaran terendah. 21.6. Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui papan pengumuman/website sebagaimana yang tercantum dalam LDP. 21.7. Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. 21.8. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. 21.9. Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga. 21.10. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini; b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) Penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. e. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa selama proses evaluasi; f. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal. 21.11. Evaluasi Administrasi: a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi
b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila : 1) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi 2) Surat penawaran ditanda tangani oleh penanggung jawab sesuai ketentuan, jangka waktu surat penawaran, jangka waktu pelaksanaan, dan surat harus bertanggal 3) Surat jaminan penawaran memenuhi persyaratan c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas atau meragukan d. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. e. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilakukan dengan evaluasi teknis dan apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap peserta peringkat selanjutnya yang mempunyai nilai penawaran di bawah nilai HPS. f. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. 21.12. Evaluasi Teknis a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan dilakukan dengan sistem gugur. b. Evaluasi teknis dilakukan terhadap data teknis pada butir 13.1.b. c. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran. d. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan
evaluasi harga. e. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilakukan dengan evaluasi harga dan apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis, maka pelelangan dinyatakan gagal 21.13. Evaluasi harga a. Total harga penawaran melebihi total HPS dinyatakan gugur b. Semua penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal c. Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh per seratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. d. Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan : 1) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS, atau
2) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar hitam 22. Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi 22.1. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada. 22.2. Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur 22.3. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi 22.4. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi 22.5. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal 22.6. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap penawar yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.
F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN
23. Pengumuman Pemenang dan Sanggahan 23.1. Pemenang yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa diumumkan melalui website yang tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya: a. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; b. Nama dan alamat Pihak Kedua / Penyedia; c. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan e. Hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi. 23.2. Peserta Pelelangan yang berkeberatan terhadap hasil Pengumuman Pemenang diberikan kesempatan mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman Pemenang 23.3. Sanggahan diajukan oleh peserta melalui website yang tercantum pada LDP, meliputi: a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
c. Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya. 23.4. Jika sanggahan ditolak, peserta Pelelangan yang menyanggah dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri dengan tembusan ke PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, APIP dan LKPP selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. 23.5. Pihak Kedua / Penyedia Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding. 23.6. Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2‰ (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 23.7. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.
G. PENUNJUKAN PEMENANG 24. Penunjukan Pihak Kedua / Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
24.1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Pihak Kedua / Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 24.2. PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. 24.3. Pihak Kedua / Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk berkewajiban menerima penunjukan tersebut. Jika Pihak Kedua / Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia maka Surat Jaminan Penawarannya dicairkan dan disetorkan kepada Kas Negara. Jika alasan pengunduran diri tidak dapat diterima maka selain pencairan Surat JaminanPenawaran, Pihak Kedua / Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan didaftarhitamkan selama 2 (dua) tahun. 24.4. Jika Pihak Kedua / Penyedia Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri maka calon Pemenang urutan kedua yang masa penawaran dan perpanjangannya masih berlaku ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Jika calon Pemenang urutan kedua tidak bersedia maka sanksi yang diatur di atas dikenakan kepada yang bersangkutan. Ketentuan mengenai penggantian penunjukan dan sanksi tersebut di atas berlaku sampai kepada calon Pemenang urutan ketiga, dengan tambahan jika yang bersangkutan mengundurkan diri pelelangan dinyatakan gagal dan dilaksanakan pelelangan ulang. 24.5. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan. 24.6. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. 24.7. Dalam SPPBJ disebutkan bahwa Pihak Kedua / Penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan serta rekaman opspec pesawat dan rute sebelum penandatanganan kontrak.
H. PELELANGAN GAGAL 25. Pembatalan Pelelangan 25.1. Pelelangan dinyatakan gagal apabila ; a. Jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga)peserta.
b. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran. c. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. d. Harga penawaran terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan lebih tinggi dari HPS. e. Sanggahan hasil pelelangan dari peserta ternyata benar, atau f. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. 25.2. Dalam hal Pelelangan dinyatakan gagal, Barang/Jasa segera melakukan: a. Evaluasi ulang. b. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran. c. Pelelangan Ulang; atau d. Penghentian proses Pelelangan
maka
Panitia
Pengadaan
25.3. Dalam hal Pelelangan ulang jumlah Pihak Kedua / Penyedia Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan dilanjutkan. 25.4. Dalam hal Pelelangan yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan ulang dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.
I. PENANDATANGANAN KONTRAK 26. Surat Jaminan Pelaksanaan. 26.1. Peserta Pelelangan berkewajiban menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan serta opspec pesawat dan rute dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan. 26.2. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut: a. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% dari nilai kontrak; atau b. Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% dari nilai total HPS. 26.3. Jaminan pelaksanaan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Diterbitkan oleh bank umum, Perusahaan Penjamin atau perusahaan Asuransi yang memiliki izin untuk membuat produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
b. Berlaku sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan berakhirnya masa berlaku kontrak; c. Nama dan alamat Pihak Kedua / Penyedia Barang/Jasa sama dengan yang tercantum dalam SPPBJ; dan d. Nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; dan e. Judul dan nomor paket pekerjaan yang dijamin sama dengan yang tercantum dalam SPPBJ; dan f. Nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan alamat PPK yang tercantum dalam SPPBJ; dan g. Memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan pelaksanaan dapat dicairkan segera sesuai dengan Pasal 1832 dan tidak menyimpang dari Pasal 1831 KUH Perdata. 27. Penandatanganan Kontrak 27.1. PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani. 27.2. Penandatanganan Kontrak Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA disahkan. 27.3. PPK dan Pihak Kedua / Penyedia menandatangani Kontrak setelah Pihak Kedua / Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan serta opspec pesawat dan rute, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ. 27.4. PPK dan Pihak Kedua / Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak,kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran. 27.5. PPK dan Pihak Kedua / Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. 27.6. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. Addendum Surat Perjanjian; b. Pokok perjanjian; c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; d. Syarat-syarat khusus kontrak; e. Syarat-syarat umum kontrak; f. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP. 27.7. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pihak Kedua / Penyedia; dan 2) Kontrak asli kedua untuk Pihak Kedua / Penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK. b. Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. 27.8. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama Pihak Kedua / Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 27.9. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dapat menandatangani kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak.
LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) LEMBAR DATA PEMILIHAN
A. LINGKUP
PEKERJAAN
1. Nama Pokja : Pokja I Unit Layanan Pengadaan XXI Wilayah Manokwari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Bandar Udara Rendani Manokwari. 2. Alamat Pokja I : Bandar Udara Rendani Manokwari Jl.
Trikora Rendani Manokwari Papua Barat.
3. Website: www.dephub.go.id 4. Website LPSE: lpse.dephub.go.id 5. Nama paket pekerjaan: Subsidi Angkutan Udara Perintis , Volume 9 (sembilan) Rute 6. Uraian singkat pekerjaan: Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang membutuhkan pesawat udara dalam melaksanakannya sehingga faktor kemampuan pesawat dan kelayakan bandara yang dituju sangat dipertimbangkan, melayani arus penumpantg dan barang untuk membuka daerah yang terisolasi sehingga ada perputaran perekonomian didaerah tersebut, pekerjaan ini targetnya adalah jumlah penumpang dan barang yang terangkut dengan memperhatikan frekuensi pergerakan peswat ke tiap – tiap bandara yang dituju 7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 360 (tiga ratus enampuluh) hari kalender. B. SUMBER DANA
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA Bandar Udara Rendani Manokwari APBN tahun anggaran 2015
C. METODE
Pemilihan Pihak Kedua / Penyedia ini dilaksanakan dengan metode [Pelelangan Umum Pascakualifikasi]
PEMILIHAN
D. PESERTA YANG
Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh Pihak Kedua / DAPAT MENGIKUTI Penyedia dalam negeri yang berbentuk PEMILIHAN [badan usaha]
E. PEMBERIAN
PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN
Pemberian Penjelasan Dokumen dilaksanakan secara online pada:
Pengadaan
akan
(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE) website
: http://lpse.dephub.go.id/
F. PENINJAUAN
Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan sebelum pekerjaan dilaksanakan (dilaksanakan dengan melakukan proficient flight ke bandara Kambuaya dengan Route terbang Manokwari – Bintuni -Babo Kambuaya – Sorong- Anggi – Manokwari)
G. DOKUMEN
1. Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: Pilot (PIC) , Co Pilot , Teknisi , Ground Staff sesuai Jenis Pesawat yang ditawarkan [diisi, jabatan dalam organisasi paket pekerjaan ybs, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan]
LAPANGAN [diperlukan]
PENAWARAN
2. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: 3 (tiga) jenis pesawat yang sama yang merupakan milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan dokumen yang lengkap dengan kapasitas kursi maksimal 30 (tigapuluh) penumpang. 3. Bagian
Pekerjaan
yang
disubkontrakkan
[Ground Handling, Catering] H. MATA UANG
1. Mata uang yang digunakan (rupiah) PENAWARAN DAN [diisi Rupiah atau mata uang lainnya apabila CARA dilaksanakan di luar negeri] PEMBAYARAN 2. Pembayaran dilakukan dengan cara pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan /monthly certificate atau cara angsuran/ termijn I. MASA Masa laku penawaran selama 3 0 (tigapuluh) hari BERLAKUNYA kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. PENAWARAN [diisi dengan memperhitungkan awal pemasukan
penawaran sampai penandatanganan kontrak] atau akan dijelaskan saat penjelasan pekerjaan / aanwijzing] . J. JAMINAN
PENAWARAN
1. Besarnya jaminan penawaran adalah: Rp. 490.617.580 (Emparatus Sembilanpuluh Juta Enamratus Tujuhbelas Ribu Limaratus Delapanpuluh Rupiah) disepakati 2 % dari Nilai HPS [diisi, besar nominal antara 1% sampai dengan 3% dari total HPS] 2. Masa berlakunya jaminan penawaran 30 (tigapuluh) hari kalender. 3. Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara [Kas Negara/Kas Daerah]
K. PEMASUKAN
(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)
L. BATAS AKHIR
(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)
M. PEMBUKAAN
(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)
DOKUMEN PENAWARAN
WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN PENAWARAN
N. [AMBANG BATAS
SISTEM GUGUR] Apabila diperlukan
[Ambang Batas Nilai Teknis :
]
O. SANGGAHAN,
SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN
1. Sanggahan ditujukan kepada Pokja I ULP XXI Wilayah Manokwari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Bandar Udara Rendani
Manokwari.
2. Tembusan sanggahan ditujukan kepada: a. PPK Bandar Udara Rendani Manokwari b. PA/KPA Bandar Udara Rendani Manokwari c. Inspektur Jenderal [Kementerian Perhubungan ] [diisi sesuai dengan peruntukkannya] 3. Sanggahan Banding ditujukan kepada Menteri Perhubungan [diisi dengan nama jabatan PA/KPA/K/L/I atau Kepala Daerah, contoh: Menteri Perhubungan] 4. Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada a. PPK Bandar Udara Rendani Manokwari b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Rendani Manokwari c. APIP/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan _ [diisi secara lengkap dan jelas] 5. Pengaduan ditujukan kepada Kementerian Perhubungan [APIP/ Inspektorat Jenderal K/L/D/I]
P. JAMINAN
1. Besarnya jaminan sanggahan banding: Rp.50.000.000,.(limapuluh juta rupiah) diisi sebesar 2‰ (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)] 2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Panitia Barang/Jasa Bandar Udara Rendani Manokwari [diisi nama Panitia Pengadaan Barang/Jasa]. 3. Jaminan sanggahan banding dicairkan dan disetorkan pada [Kas Negara/Kas Daerah]
Q. JAMINAN
1.
SANGGAHAN BANDING
PELAKSANAAN
2.
Masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 360 (tigaratus enampuluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak. [diisi sengan memperhitungkan tanggal; penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama Jasa Lainnya] Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada [Kas Negara/Kas Daerah]
R. JAMINAN
MUKA
UANG Jaminan Uang Muka dicarikan dan disetorkan pada [Kas Negara/Kas Daerah]
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) LEMBAR DATA KUALIFIKASI
A. Lingkup Kualifikasi Nama Pokja
: Pokja I Unit Layanan Pengadaan XXI Wilayah Manokwari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Bandar Udara Rendani Manokwari.
: Bandar Udara Rendani Manokwari Jl. Trikora Rendani Manokwari Papua Barat. Nama paket pekerjaan : Subsidi Angkutan Udara Perintis , Volume 9 (sembilan) Rute Alamat Pokja
B. Persyaratan Kualifikasi 1. formulir kualifikasi ditandatangani oleh: a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau 2. peserta harus memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha Surat Ijin Usaha Angkutan Niaga [Surat Ijin Usaha Angkutan Niaga ] dan [Surat Ijin Air Operator’s Certificate (AOC)]; 3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan; 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) Tahun 2013 serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir (September, Oktober, November 2014) dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); 6. peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Pihak Kedua / Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Pihak Kedua / Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 7. memiliki pengalaman pada subbidang Angkutan Udara Niaga [isi sesuai dengan subbidang sejenis yang dipersyaratkan] dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar [sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS ;]
8. memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian untuk Air Crew (PIC) Minimal 1000 jam terbang dan Co Pilot 500 Jam Terbang untuk jenis pesawat yang ditawarkan [isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan untuk pekerjaan jasa lainnya ini], serta harus memenuhi persyaratan: Dengan Pengalaman Kerja minimal 3 Tahun untuk posisi yang sama [isi dengan persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman dan/atau kemampuan manajerial yang diperlukan;] 9. memiliki Tenaga Teknis dengan kualifikasi kemampuan sedangkan Teknisi Peswat Udara harus mempunyai Rating Sesuai dengan Jenis Pesawat yang ditawarkan [isi dengan jenis kemampuan teknis yang diperlukan untuk pekerjaan jasa lainnya ini], serta harus memenuhi persyaratan: Dengan Pengalaman Kerja minimal 3 Tahun untuk posisi yang sama [isi dengan persyaratan pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial yang diperlukan;] 10. memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan jasa lainnya ini, yaitu: mempunyai fasilitas Hangar Pesawat Udara atau mempunyai kerja sama dengan Fasilitas Perawatan Pesawat Udara/ Maintenance Repair Organizations (MRO) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Hangar atau kerja sama dengan pihak ketiga [sebutkan fasilitas/peralatan/perlengkapan minimum yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud, termasuk yang bersifat khusus/ spesifik/berteknologi tinggi.] 11. Dalam penyampaian perhitungan TOC nya harap melampirkan bukti Maintenance Log Book dari tiap-tiap armada pesawat yang ditawarkan dan data-data lain setiap Item yang digunakan untuk memperoleh nilai TOC tersebut karena akan berpengaruh pada hasil nilai koreksi aritmatik , agar nilai TOC yang didapati tersebut terbukti validasinya dan akan dibuktikan saat pembuktian kualifikasi nanti. 12. Melampirkan bukti kontrak (hasil pindai / scan) pengalaman pekerjaan sejenis 13. Semua Perhitungan (akan dijelaskan saat proses penjelasan pekerjaan/ aanwijzing) untuk mendapatkan Nilai TOC (Biaya yang dihabiskan dalam 1 Jam Penerbangan) harap di sertakan atau lampirkan dengan bukti yang valid (contohnya seperti : maintenance log book, asuransi untuk air crew, dan peumpang,biaya hotel,gaji,ground handling, catering) untuk membuktikan nilai perhitungan tersebut akan di buktikan saat proses pembuktian kualifikasi
A.
BENTUK SURAT PENAWARAN CONTOH [Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan]
Nomor Lampiran
: :
,
2014
Kepada Yth.: Pokja I ULP XXI Wilayah Manokwari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan R I di Manokwari 1. Perihal : Penawaran Pekerjaan Subsidi Angkutan Perintis , Volume 9 (sembilan) Rute 2. Sehubungan dengan Pengumuman di Website pendaftaran Pengadaan nomor : tanggal dan setelah kami Mempelajari Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adenddum], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan [Subsidi Angkutan Udara Perintis,Volume 9 (sembilan) Rute sebesar Rp. ( )( ). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ( ) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama sejak tanggal Surat Penawaran ini.
(
) hari kalender
Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Jaminan Penawaran; 2. [Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan]; 3. [Surat Kuasa, apabila ada]; 4. [Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada]; 5. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari data teknis: a. Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal atau Tidak Berjadwal; b. Rekaman Air Operator’s Certificate (AOC); c. Daftar Penguasaan Pesawat Udara minimal 3 (tiga) unit dengan kapasitas maksimum 30 seat yang laik operasi dan serviceable d. Rekaman bukti kepemilikan bill of sale atau bukti kontrak sewa pesawat udara yang berlaku; e. Rekaman Sertifikat Pendaftaran (Certificate of Registration); f. Rekaman Sertifikat Kelaikan Udara (Certificate of Airworthiness); g. Rekaman Operations Specifications (opspec) pesawat dan rute, atau surat pernyataan kesanggupan untuk mendapatkan opspec rute sebelum pelaksanaan angkutan udara perintis; h. Rekaman sertifikat atau polis asuransi pengoperasian pesawat udara dan perubahannya; i. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/Time Schedule; j. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan pesawat udara; k. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan pesawat yang dialokasikan (dedicated) menjadi cadangan untuk setiap area yang dilayani yang laik operasi dan serviceable. l. Perhitungan kecukupan utilitas (jam terbang, termasuk rotasi diagram) pesawat udara, apabila : 1) Pesawat udara digunakan juga selain untuk pelayanan angkutan angkutan udara perintis dan/atau; 2) Pesawat udara yang digunakan khusus untuk pelayanan angkutan udara perintis m. Selama program perawatan pesawat udara, penyedia jasa diwajibkan menyediakan pesawat pengganti agar tidak mengganggu jadwal pelayanan angkutan udara perintis. n. Daftar personil penerbang dan teknisi pesawat udara; o. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan personil penerbang dan teknisi pesawat udara; p. Spesifikasi pesawat udara yang digunakan; q. Jaminan kelanjutan kelaikan pesawat udara yang dioperasikan; r. Pengalaman operasi dalam usaha angkutan udara niaga; s. Perhitungan rencana pelayanan angkutan udara perintis sesuai masa kontrak; t. Evaluasi teknis penerbangan untuk rute baru; u. Spesifikasi teknis.
6. Dokumen Isian Kualifikasi; 7. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]. Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) Penyediaan Pesawat Udara [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
.......................... Jabatan
B.
BENTUK SURAT KUASA CONTOH - 1 [Kop Surat Badan Usaha] SURAT KUASA Nomor :
Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : _ Alamat Perusahaan : Jabatan : [Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan] [nama PT/CV/Firma] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No [No. Akta Notaris] tanggal [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris [nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya, yang berkedudukan di (alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, memberi kuasa kepada : Nama : *) Alamat : Jabatan : yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk: 1. [Menandatangani Surat Penawaran,] 2. [Menandatangani Pakta Integritas,] 3. [Menandatangani Surat Perjanjian,] 4. [Menandatangani Surat Sanggahan,] 5. [Menandatangani Surat Sanggahan Banding.] Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. ,
20
Penerima Kuasa
Pemberi Kuasa
(nama dan jabatan)
(nama dan jabatan)
*) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta perindian atau perubahannya.
CONTOH - 2 [Kop Surat Badan Usaha] SURAT KUASA Nomor : Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : _ Alamat Perusahaan : Jabatan : [Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan / Kepala Cabang/wakil kemitraan (KSO)] [nama PT/CV/Firma] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [perusahaan/kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara] berdasarkan Akta Notaris No [No. Akta Notaris] tanggal [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris [nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya atau [Perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Penyediaan Pesawat Udara No. tanggal_ )] yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, memberi kuasa kepada : Nama : Alamat : yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk: 1. [melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen,] 2. [menghadiri pemberian penjelasan,] 3. [menghadiri pembukaan penawaran,] 4. [ , dst] Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. , Penerima Kuasa
(nama)
20 Pemberi Kuasa
(nama dan jabatan)
C.
BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) PENYEDIAAN PESAWAT UDARA CONTOH SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO) PENYEDIAAN PESAWAT UDARA
Sehubungan dengan pelelangan penawarannya akan dilakukan di
pekerjaan
_ yang pembukaan 20 , maka
pada tanggal [nama peserta 1]; [nama peserta 2]; [nama peserta 3]; [dan seterusnya] bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Penyediaan Pesawat Udara. Kami menyetujui dan memutuskan bahwa: 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara dengan nama kemitraan adalah b. Menunjuk [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara adalah: [nama peserta 1] menyediakan pesawat tipe sebanyak unit [nama peserta 1] menyediakan pesawat tipe sebanyak unit [nama peserta 1] menyediakan pesawat tipe sebanyak unit [dst] 3. Pembagian Pihak Kedua / Penyedia pesawat udara yang akan dioperasikan dalam kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota Kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara. 4. Terlepas dari sharing (pembagian penyediaan pesawat yang dioperasikan) sebagaimana yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lainlain.
5. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama Kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara diberikan kepada (nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota Kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara. 6. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. 7. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan Kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara. 8. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap kekuatan hukum yang sama.
(
) yang masing-masing mempunyai
DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota Kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara membubuhkan tanda tangan di pada hari tanggal bulan , tahun [Peserta 1]
(
[Peserta 2]
)
(
[Peserta 3]
(
) dst
)
(
)
Catatan: Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi ini harus dibuat di atas kertas segel
D.
BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK CONTOH [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PENAWARAN No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: selaku [nama untuk selanjutnya disebut:
dalam jabatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama bank] berkedudukan di [alamat] PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: 1. Nama : Pokja I ULP XXI Wilayah Manokwari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Bandar Udara Rendani Manokwari Alamat : Bandar Udara Rendani Manokwari Jl. Trikora Rendani Manokwari Papua Barat selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp (terbilang ) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Penawaran atas pekerjaan Subsidi Angkutan Perintis , Volume 9 (sembilan) Rute berdasarkan Dokumen Pengadaan No. ULP XXI/POKJA.01/01/XII/PTS/MKW/2014 tanggal 09 Desember 2014, apabila: Nama Alamat selanjutnya disebut:
[peserta pelelangan]
: : YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan yaitu: a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang; b. Yang Dijamin tidak: 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang; 2) menandatangani Kontrak; atau 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang. c. Yang Dijamin terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin, Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Berlaku selama s.d.
(
) hari kalender,
2.
Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3.
Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan dari Penerima Jaminan berdasar Keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4.
Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5.
Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6.
Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri . Dikeluarkan di: Pada tanggal :
Untuk keyakinan, Pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke
[bank]
[Bank] Materai Rp.6000,00 [Nama dan Jabatan]
dari tanggal
E.
BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN CONTOH [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PENAWARAN
Nomor Jaminan: 1.
Nilai:
Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [nama], [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan [nama penerbit jaminan], [alamat] , sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pokja I ULP XXI Wilayah Manokwari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Bandar Udara Rendani Manokwari , Bandar Udara Rendani Jl.Trikora Rendani Manokwari Papua Barat sebagai pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ( terbilang )
2.
Maka kami TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan No. ULP XXI/POKJA.01/01/XII/PTS/MKW/2014 tanggal 09 Desember 2014 untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan Subsidi Angkutan Perintis, Volume 9 (sembilan) Rute yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN 3. Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN: a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang; b. tidak: 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diperlukan. 2) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang; 3) menandatangani Kontrak; 4) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangan dilakukan dengan Pascakualifikasi. c. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4.
Surat Jaminan ini berlaku selama ( dari tanggal sampai dengan tanggal
) hari kalender dan efektif mulai
5.
PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
6.
Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7.
Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di pada tanggal _ Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke
[Penerbit Jaminan]
TERJAMIN
PENJAMIN Materai Rp.6000, 00
[Nama dan Jabatan]
[Nama dan Jabatan]
F.
BENTUK SURAT PENUNJUKAN PIHAK KEDUA / PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) [kop surat K/L/D/I]
Nomor : Lampiran :
,
20
Kepada Yth. di Perihal : Penunjukan Pihak Kedua / Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal perihal dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp ( ) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Pihak Kedua / Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah. Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP. Tembusan Yth. : 1. [PA/KPA K/L/D/I] 2. [APIP/Inspektorat Jenderal K/L/D/I] 3. [Panitia Pengadaan Barang/Jasa] ......... dst
G.
BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) [kop surat satuan kerja K/L/D/I] SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: Paket Pekerjaan:
Yang bertanda tangan di bawah ini: [nama Pejabat Pembuat Komitmen] [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian nomor tanggal ini memerintahkan: [nama Pihak Kedua / Penyedia Jasa Lainnya] [alamat Pihak Kedua / Penyedia Jasa Lainnya] yang dalam hal ini diwakili oleh:
, bersama
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua / Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Macam pekerjaan: 2. Tanggal mulai kerja:
; ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 4. Waktu penyelesaian: selama ( harus sudah selesai pada tanggal
) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Pihak Kedua / Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak. , 20 Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP: Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama [tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]
H.
BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN Jaminan Sanggahan Banding dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN SANGGAHAN BANDING No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: selaku [nama untuk selanjutnya disebut:
dalam jabatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama bank] berkedudukan di [alamat]
PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama
: Pokja I ULP XXI Wilayah Manokwari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Bandar Udara Rendani Manokwari
Alamat
: Bandar Udara Rendani Manokwari Jl. Trikora Rendani Manokwari Papua Barat PENERIMA JAMINAN
selanjutnya disebut:
sejumlah uang Rp. 50.000.000,00 (Limapuluh Juta Rupiah dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding atas pekerjaan Subsidi Angkutan Perintis, Volume 9 (sembilan) Rute berdasarkan Dokumen Pengadaan No. ULP XXI/POKJA.01/01/XII/PTS/MKW/2014 tanggal 09 Desember 2014, apabila: Nama
:
Alamat
:
[peserta pelelangan]
YANG DIJAMIN
selanjutnya disebut:
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, sanggahan banding yang diajukan oleh YANG DIJAMIN dinyatakan tidak benar. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Berlaku
selama
30
s.d.
(tigapuluh)
hari
kalender,
dari
tanggal
2.
Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa Sanggahan Banding tidak benar dari [Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi Lain] paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3.
Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa “Sanggahan Banding tidak benar dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar”.
4.
Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5.
Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6.
Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri . Dikeluarkan di: Pada tanggal :
Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke
[bank]
[Bank] Materai Rp.6000,00 [Nama dan Jabatan]
BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [nama bank] berkedudukan di [alamat] PENJAMIN
untuk selanjutnya disebut:
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : Alamat :
[nama PPK]
PENERIMA JAMINAN
selanjutnya disebut:
sejumlah uang Rp (terbilang ) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukan Pihak Kedua / Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. tanggal , apabila: Nama : [nama Penyedia / Pihak Kedua / Penyedia] Alamat : YANG DIJAMIN
selanjutnya disebut:
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Berlaku
selama
2.
Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
s.d.
(
)
hari
kalender,
dari
tanggal
3.
Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4.
Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5.
Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6.
Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri . Dikeluarkan di : Pada tanggal :
Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkorfimasi Garansi ini ke
[bank]
[Bank] Materai Rp.6000,00 [Nama dan Jabatan]
BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan: Nilai: 1.
Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [nama], [alamat] sebagai Pihak Kedua / Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan [nama penerbit jaminan], [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [nama PPK], [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang_ )
2.
Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Pihak Kedua / Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. tanggal untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3.
Surat Jaminan ini berlaku selama ( dari tanggal sampai dengan tanggal
4.
Jaminan ini berlaku apabila: a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5.
PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6.
Menunjuk pada Pasal 1831 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7.
Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke
[penerbit jaminan]
) hari kalender dan efektif mulai
Dikeluarkan di Pada tanggal TERJAMIN
PENJAMIN Materai Rp. 6.000,-
[Nama dan Jabatan]
[Nama dan Jabatan]
BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [nama bank] berkedudukan di [alamat] PENJAMIN
untuk selanjutnya disebut:
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : Alamat :
[nama PPK]
PENERIMA JAMINAN
selanjutnya disebut:
sejumlah uang Rp (terbilang_ ) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan berdasarkan Kontrak No. tanggal , apabila: Nama : [nama Pihak Kedua / Penyedia] Alamat : YANG DIJAMIN
selanjutnya disebut:
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Berlaku
selama
2.
Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3.
Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari
s.d.
(
)
hari
kalender,
dari
tanggal
Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
akibat Yang Dijamin cidera
4.
Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5.
Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6.
Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri . Dikeluarkan di : Pada tanggal :
Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk menkonfirmasi Garansi ini ke
[bank]
[Bank] Materai Rp.6000,00 [Nama dan Jabatan]
BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN JAMINAN UANG MUKA Nomor Jaminan:
Nilai:
1.
Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [nama], [alamat] sebagai Pihak Kedua / Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan [nama penebit jaminan], [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [nama PPK],_ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang_ )
2.
Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. tanggal dari PENERIMA JAMINAN.
3.
Surat Jaminan ini berlaku selama ( dari tanggal sampai dengan tanggal
4.
Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5.
PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6.
Menunjuk pada Pasal 1831 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7.
Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke
[penerbit jaminan]
) hari kalender dan efektif mulai
Dikeluarkan di pada tanggal TERJAMIN
PENJAMIN Materai Rp. 6.000,-
[Nama dan Jabatan]
[Nama dan Jabatan]
DOKUMEN KUALIFIKASI
FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI
PEKERJAAN :
JASA ANGKUTAN UDARA PERINTIS BANDAR UDARA RENDANI - MANOKWARI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Tahun Anggaran 2014
Formulir 1.a : Surat Pernyataan Minat KOP PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN JASA ANGKUTAN UDARA PERINTIS BANDAR UDARA RENDANI - MANOKWARI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
:
---------------------------------------------------------------------------
Jabatan
:
---------------------------------------------------------------------------
Bertindak untuk dan atas nama
:
PT ---------------------------------------
Alamat
:
---------------------------------------------------------------------------
Telepon / Fax
:
---------------------------------------------------------------------------
E-Mail
:
---------------------------------------------------------------------------
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Bandar Udara -----------------------, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2014, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Udara Perintis sampai selesai. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. ---------------------, ------------------, 2014 PT ----------------------------Materai Rp.6.000,tanggal dan cap perusahaan
( Nama Jelas ) Jabatan
Formulir 1.b : PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: __________[nama wakil sah badan usaha]
No.Identitas
: ___________ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]
Jabatan
: __________
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] Bekerjasama dengan PT/CV/Firma/Koperasi [bagi Badan Usaha yang bermitra]
dalam rangka pengadaan __________ [isi nama paket] pada __________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1.
tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2.
akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3.
akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4.
apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
__________[tempat],
[tanggal]
[Nama Pihak Kedua / Penyedia] [tanda tangan], ____________ [nama lengkap]
[bulan] 20
[tahun]
[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan]
PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama No. Identitas Jabatan Bertindak untuk dan atas nama
: : : :
__________[nama wakil sah badan usaha] ___________ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor] __________ PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
2. Nama No.Identitas Jabatan Bertindak untuk dan atas nama
: : : :
__________[nama wakil sah badan usaha] ___________ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor] __________ PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan] dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn); 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi kkn dalam proses pengadaan ini; 3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; 4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __________[tempat], [Nama Pihak Kedua / Penyedia]
[tanda tangan], [nama lengkap]
[tanggal]
[bulan] 20
[Nama Pihak Kedua/ Penyedia]
[tanda tangan], [nama lengkap]
[tahun] [Nama Pihak Kedua/ Penyedia]
[tanda tangan], [nama lengkap]
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]
KOP PERUSAHAAN
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: __________[nama wakil sah jika badan usaha]
Jabatan
: __________[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]
Alamat
: __________
Telepon/Fax
: __________
Email
: __________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat __________ [sesuai akta pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara maka Surat dimaksud adalah Perjanjian Kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara]; 2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; 3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
A. DATA AMINISTRASI UMUM 1.
Nama Perusahaan
:
2. Satus
:
pusat
cabang
3. Alamat Perushaan No. Telepon
:
No. Fax.
:
E-Mail
:
4. Alamat Kantor Pusat
:
(diisi, dalam hal penawar cabang perusahaan / bukan perusahaan pusat) No. Telepon
:
No. Fax.
:
E-Mail :
B. IZIN USAHA No. Izin Usaha Angud Niaga
:
Tanggal
Masa berlaku izin usaha
:
Instansi pemberi izin usaha
:
C. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN
1
2
Akta Pendirian Nomor Akta
:
Tanggal
:
Notaris
:
Akta Perubahan Terakhir Nomor Akta
:
Tanggal
:
Nama Notaris
:
D. PENGURUS 1. SUSUNAN KOMISARIS
No
Nama
Kedudukan dalam Perusahaan
No. KTP
2. DIREKSI / PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS PERUSAHAAN
No
Nama
Jabatan dalam Perusahaan
No. KTP
E. DATA KEUANGAN 3. SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM No
Nama
No. KTP
Alamat
4. PAJAK 1
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
:
2
Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir (2xxx) Nomor / Tanggal
:
3
Laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir (September,Oktober, November 2013 ) dalam tahun berjalan. Nomor / Tanggal
:
4
Surat Keterangan Fiskal (SKF)
:
Prosentase
F. DATA PERSONALIA (TENAGA AHLI/TEKNIS BADAN USAHA)
No
Nama
Tgl/bln/thn lahir
Tingkat Pendidikan
Jabatan dalam pekerjaan
Pengalaman Kerja (tahun)
Profesi/ keahlian
Tahun Sertifikat/ Ijazah
1
2
3
4
5
6
7
8
G. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan
No
Jenis Pesawat
Jumlah
Kapasitas
1
2
3
4
Type
Tahun pembuatan
Kondisi (%)
Lokasi Sekarang
5
6
7
8
Bukti Kepemilikan/ Dukungan Sewa 9
H. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN
No
Nama Paket Pekerjaan
Bidang / Sub Bidang Pekerjaan
Lokasi
Pemberi Tugas / Pengguna Jasa Nama
Alamat/ Telepon
Kontrak No/Tgl
Nilai
Tanggal Selesai Menurut Kontrak
BA. Serah Terima
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
……….., ……………………….2XXX PT. .....................
Materai Rp.6.000,tanggal dan cap perusahaan
…………………………………… (Nama Jelas) Jabatan
KONSEP KONTRAK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BANDAR UDARA ------------------------- DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor : ------------------------------------2XXX Tanggal : -------------------------------------------ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BANDAR UDARA --------------------DAN PT. -----------------------------------------------UNTUK PEKERJAAN
PENGADAAN JASA ANGKUTAN UDARA PERINTIS BANDAR UDARA ----------------
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 2XXX
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN JASA ANGKUTAN UDARA PERINTIS Nomor : Tanggal :
BANDAR UDARA ---------------------------
A. BENTUK SURAT PERJANJIAN SURAT PERJANJIAN Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya: ---------------------------------------Nomor: ____ ___ __ SURAT
PERJANJIAN
ini berikut
semua lampirannya (selanjutnya disebut
“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di tahun
pada hari
tanggal
bulan
[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara
[nama Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di
[alamat Pejabat
Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No.
[pejabat yang [No. SK Penetapan sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut “PPK”) dan
[nama
wakil
Pihak Kedua / Penyedia], [jabatan wakil Pihak Kedua / Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama
[nama peserta], yang berkedudukan di
Pihak Kedua / Penyedia], berdasarkan Akta Notaris No. tanggal [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris
[alamat
[No. Akta notaris] [nama Notaris
penerbit Akta] (selanjutnya disebut “Pihak Kedua / Penyedia”). MENGINGAT BAHWA: a.
PPK telah meminta Pihak Kedua / Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya”);
b. Pihak Kedua / Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian professional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; c. PPK dan Penyedia / Pihak Kedua menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat para pihak yang diwakili; d. PPK dan Penyedia / Pihak Kedua mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia / Pihak Kedua dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. [untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum ditulis sebagai berikut: ”total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp ( rupiah);”] [untuk kontrak lump sum ditulis sebagai berikut]: ”total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. ( rupiah);”] 2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 3.
Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. addendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian; c. surat penawaran d. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); e. syarat-syarat khusus Kontrak; f. syarat-syarat umum Kontrak; g. spesifikasi khusus; h. spesifikasi umum; i. gambar-gambar; dan j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia / Pihak Kedua dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia / Pihak Kedua; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia / Pihak Kedua; 3) memberikan fasilitasberupa sarana dan prasaranayang dibutuhkan oleh Penyedia / Pihak Kedua untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia / Pihak Kedua; b. Penyedia / Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pihak Kedua / Penyedia.
6.
Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat- Syarat Umum/Khusus Kontrak. DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pihak Kedua / Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama PPK [tanda tangan dan cap [namalengkap] [jabatan
Untuk dan atas nama Pihak Kedua / Penyedia tanda tangan dan cap [namalengkap] [jabatan]
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
PEKERJAAN PENGADAAN JASA ANGKUTAN UDARA PERINTIS BANDAR UDARA : RENDANI - MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2014
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK Bagian Pertama KETENTUAN UMUM Pasal 1 DEFINISI Definisi merupakan uraian atau pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam Kontrak. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dan diberi arti atau tafsiran sehingga isi kontrak mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya dan tidak ditafsirkan atau diartikan lain. 1.1. Pemerintah berarti Pemerintah Republik Indonesia. 1.2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Perhubungan.
1.3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang
ditetapkan oleh PA utuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
1.4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat ayng
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa alinnya.
1.5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan
oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
1.6. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Pihak Kedua / Penyedia dengan Pihak
Lainnya yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
1.7. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut jaminan adalah jaminan tertulis yang
bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh pihak Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Pihak Kedua / Penyedia kepada PPK atau panitia pengadaan barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Pihak Kedua / Penyedia.
1.8. Pihak Pertama : berarti Pemerintah Republik Indonesia, bertindak melalui
Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara ---------------------------------
1.9. Pihak Kedua / Penyedia: berarti PT…………………………………, suatu Badan Hukum
Indonesia yang terdaftar di bawah Undang – undang Negara Republik Indonesia, dengan Akte Notaris ………………………, SH Nomor : ….. tanggal …..….., dan perubahan terakhir dengan Akte Notaris ………………………, SH Nomor : ….. tanggal …..…..
1.10. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah :
kesepakatan/perjanjian tertulis antara Pihak Pertama (PPK) dan Pihak Kedua / Penyedia Jasa Lainnya yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Udara Perintis.
1.11. Harga / Nilai Kontrak : berarti harga sesuai dengan Kontrak ini termasuk Pajak
Pertambahan Nilai;
1.12. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : berarti pajak seperti yang diatur dalam peraturan
perpajakan yang berlaku di Indonesia;
1.13. Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan pelayanan jasa angkutan udara perintis. 1.14. Jasa-Jasa : berarti jasa-jasa yang terkait dalam penyerahan jasa angkutan udara
perintis yang tercakup dalam Kontrak.
1.15. Hari : berarti hari kalender 1.16. Surat Perintah Mulai Kerja : berarti pemberitahuan tertulis dari Pembeli kepada
Kontraktor untuk melaksanakan Pekerjaan Pihak Kedua / Penyedia jasa angkutan udara perintis.
1.17. Saat Selesai Pekerjaan : berarti tanggal di mana Pihak Pertama mengeluarkan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas hasil kerja Pihak Kedua / Penyedia,
1.18. Wakil yang diberi kuasa : berarti orang atau orang-orang yang diberi kuasa oleh
Pihak Kedua / Penyedia untuk menandatangani Kontrak dan menerima dan/atau menerbitkan pemberitahuan sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.
1.19. Keadaan Kahar : berarti kondisi diluar kemampuan Para Pihak yang menyebabkan
terhambatnya pelaksanaan kewajiban Para Pihak yang disebabkan karena badai, banjir, gempa bumi, tanah longsor, perang, pemberontakan, pemogokan, huruhara, kebakaran, dan meletusnya gunung berapi.
1.20. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan : adalah rincian yang menggambarkan kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam -- (------------------) hari kalender yang disusun oleh Pihak Kedua / Penyedia dan disetujui oleh Pihak Pertama.
1.21. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.
1.22. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja Pihak Kedua / Penyedia yang
dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
1.23. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan
selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
1.24. Tipe Pesawat Udara : adalah tipe pesawat udara yang digunakan untuk melayani
rute penerbangan perintis.
1.25. Rute Penerbangan : adalah jalur yang menghubungkan bandar udara satu dengan
bandar udara lainnya sesuai jumlah yang dikontrakkan.
1.26. Jarak terbang/tempuh : adalah jarak antara dua bandar udara yang dilalui oleh
pesawat udara yang dihitung dalam kilometer.
1.27. Waktu tempuh : adalah waktu yang dibutuhkan oleh pesawat udara untuk
menempuh jarak antara dua bandar udara.
1.28. Frekuensi Penerbangan : adalah pergerakan pesawat udara dalam menerbangi satu
rute pergi pulang.
1.29. Tarif Penumpang : adalah tarif penumpang angkutan udara perintis yang berlaku
dan ditetapkan oleh pemerintah sesuai Peraturan Menteri Perhubungan.
1.30. Tarif Kargo/Barang : adalah tarif kargo/barang yang berlaku dan ditetapkan oleh
pemerintah sesuai Peraturan Menteri Perhubungan.
1.31. Biaya Operasi
Pesawat Udara : adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan pesawat udara baik operasi langsung tetap, biaya operasi langsung variable, dan biaya operasi tidak langsung.
1.32. Total Harga Penawaran Biaya Operasi Perjam Terbang : adalah Total Biaya Operasi
Per jam Terbang yang sudah ditambah dengan keuntungan.
1.33. Target Pendapatan : adalah pendapatan penumpang dan kargo yang diperoleh dari
target penumpang dan kargo yang telah ditetapkan.
1.34. Return to Base (RTB) : adalah pembatalan penerbangan sebelum sampai di tempat
tujuan dan kembali ke bandar udara asal.
Pasal 2 PENERAPAN 1.
Ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
2.
Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:
3.
a. Kontrak ini dengan lampirannya; b. Penawaran dengan lampirannya; c. Syarat-syarat khusus kontrak; d. Syarat-syarat umum kontrak; e. Spesifikasi Teknis; f. Daftar Kuantitas dan Harga; g. Dokumen-dokumen terkait yang disetujui oleh Para Pihak. Semua dokumen-dokumen tersebut di atas harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan urutan penerapannya seperti urutan tersebut di atas. Pasal 3 STANDAR
Ketentuan mengenai Jasa yang disediakan oleh Penyedia / Pihak Kedua harus sesuai dengan standar dalam spesifikasi teknis. Pasal 4 BAHASA DAN HUKUM 1.
Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia
2.
Semua pemberitahuan, permohonan atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibut secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah kedua pihak atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
3.
Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
Pasal 5 LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN 1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, parapihak dilarang untuk: a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan. 2. Penyedia / Pihak Kedua menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan, jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas. 3. Penyedia / Pihak Kedua yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan laranganlarangan di atas dapat dikenakan sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia / Pihak Kedua; dan d. Pengenaan daftar hitam. 4. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri Perhubungan. 5. PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ASAL DAN JASA Pelayanan Jasa Angkutan Udara Perintis adalah merupakan pelayanan jasa dari Pihak Kedua / Penyedia jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 7 WAKIL SAH PARA PIHAK Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia / Pihak Kedua hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Pasal 8 SISTEM KONTRAK Kontrak ini adalah Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Udara Perintis dengan menggunakan sistem Kontrak Harga Satuan dalam arti Pihak Kedua / Penyedia harus menyelesaikan seluruh Pekerjaan dalam batas waktu sesuai Kontrak, berdasarkan harga
satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, sedangkan pembayarannya berdasarkan pada realisasi pekerjaan dengan melampirkan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua / Penyedia. Pasal 9 KEMITRAAN Apabila dalam pelaksanaan angkutan udara perintis terdapat Kemitraan / KSO Penyediaan Pesawat Udara, maka Kemitraan / KSO Penyediaan Pesawat Udara memberi kuasa terhadap salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO Penyediaan Pesawat Udara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini. Pasal 10 LINGKUP PEKERJAAN a. Lingkup Pekerjaan adalah: Pengadaan Jasa Angkutan Udara Perintis (disesuaikan dengan POK DIPA) b. Rincian lingkup Pekerjaan tercantum di dalam dokumen-dokumen Kontrak tersebut pada Pasal 2 ayat (2). Pasal 11 PENGAWAS PEKERJAAN 1. Untuk mengawasi pelaksanaan kontrak ini Pihak Pertama menunjuk pengawas pekerjaan yang akan diberitahukan kepada Pihak Kedua / Penyedia secara tertulis untuk bertindak mewakili Pihak Pertama sebagai pengawas pekerjaan. 2. Pengawas pekerjaan hanya diberi wewenang untuk mengawasi pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta memberikan saran-saran mengenai pelaksanaan pekerjaan. 3. Pengawas pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan apabila menimbulkan dampak keuangan/pembiayaan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. 4. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pihak Pertama. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai wakil sah dari Pihak Pertama. 5. Pengawas pekerjaan ditempatkan pada bandar udara dan atau bandar udara base operation dari rute penerbangan yang telah ditetapkan di dalam kontrak.
Bagian Kedua PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK Pasal 12 JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatangan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. 2. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. 3. Pihak Kedua / Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK. 4. Apabila Pihak Kedua / Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesua jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan Penyedia / Pihak Kedua telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Pihak Kedua / Penyedia dengan addendum kontrak. 5. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua / Penyedia, maka Pihak Kedua / Penyedia dikenakan denda PELAKSANAAN PEKERJAAN Pasal 13 SURAT PERINTAH MULAI KERJA Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak. 1. Pihak Kedua / Penyedia harus mengajukan rencana jadwal penerbangan angkutan udara perintis, untuk dievaluasi dan disetujui oleh Pihak Pertama dan dijadikan bahan dalam monitoring. 2. Pihak Kedua / Penyedia harus sudah memulai Pekerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Tanggal Mulai Pekerjaan seperti tertera dalam Surat Perintah Mulai Kerja. Tanggal dimana Pihak Kedua / Penyedia memulai Pekerjaan didefinisikan sebagai Tanggal Mulai Pekerjaan. 3. Apabila Pihak Kedua / Penyedia dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai Tanggal Mulai Pekerjaan yang tersebut dalam SPMK belum memulai Pekerjaan, maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan Kontrak secara sepihak tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pihak Kedua / Penyedia dengan melepaskan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia dengan memberikan Pemberitahuan Pemutusan melalui Surat tercatat kepada Pihak Kedua / Penyedia. 4. Seluruh Pekerjaan tersebut pada Pasal 13 harus diselesaikan dalam jangka waktu -- (-------------------) hari sejak tanggal dimulainya Pekerjaan.
Pasal 14 Mobilisasi 1. Mobilisasi pesawat udara dan personel paling lambat dilaksanakan sebelum penandatanganan kontrak. 2. Mobilisasi pesawat udara dan personel dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan. PENYELESAIAN KONTRAK Pasal 15 BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN Pihak Kedua/Penyedia berkewajiban menyerahkan hasil penyelesaian pekerjaan kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal berakhirnya kontrak. PERUBAHAN KONTRAK Pasal 16 PERUBAHAN KONTRAK 1. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak. 2. Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan. 3. Untuk kepentingan perubahan kontrak, Kuasa Pengguna Anggaran melakukan evaluasi dan analisa terkait dengan perubahan Kontrak. Pasal 17 PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN 1. Dalam pelaksanaan Kontrak ini apabila terjadi perubahan-perubahan, maka perubahan-perubahan itu harus dituangkan dalam bentuk amandemen Kontrak. Amandemen Kontrak hanya dapat dibuat sebelum berakhirnya Kontrak. 2. Amandemen Kontrak sebagaimana tersebut dalam Pasal 14.1, hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini. 3. PPK bersama Pihak Kedua / Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi: a. Menambah/mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau d. Mengubah jadwal pelaksanaan.
4. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.3., dilaksanakan dengan ketentuan: a. Tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan b. Tersedianya anggaran. KEADAAN KAHAR Pasal 18 KEADAAN KAHAR 1. Pihak Kedua / Penyedia akan dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh keadaan kahar. 2. Dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 3. Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 1) Bencana alam; 2) Bencana non alam; 3) Bencana sosial; 4) Pemogokan; 5) Kebakaran; dan/atau 6) Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri teknis terkait, dalam hal ini Menteri Perhubungan. 4. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka pihak kedua /penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang. 5. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. 6. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. 7. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Pihak Kedua /Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Pihak Kedua /Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Pihak Kedua /Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak
8. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, Para Pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak. 9. Adanya keadaan kahar tersebut tidak mengurangi kewajiban untuk berusaha menanggulanginya sehingga jadwal pelaksanaan penerbangan yang telah ditetapkan dalam kontrak, tetap dapat dipenuhi. 10. Selama adanya penundaan, pihak pertama dibebaskan dari kewajiban membayar kepada Pihak Kedua / Penyedia karena disebabkan oleh keadaan kahar tersebut. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK Pasal 19 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 2. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua / Penyedia. 3. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: a. Bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b. Pihak Kedua / Penyedia tanpa persetujuan Pihak Pertama tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; c. Pihak Kedua / Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini dilakukan tanpa persetujuan Pihak Pertama; d. Pihak Kedua / Penyedia dalam keadaan pailit; e. Pihak Kedua / Pelaksanaan;
Penyedia
tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan
f. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Pihak Kedua / Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari. 4. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua / Penyedia dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik Negara; b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Pihak Kedua / Penyedia atau jaminan uang muka dicairkan; c. Membayar denda dan ganti rugi kepada Negara; d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun; e. Pengalihan pekerjaan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga. 5. Pihak Pertama dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Pihak Kedua / Penyedia telah melampaui 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
6. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pihak Pertama dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa Pihak Kedua / Penyedia sesuai yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 7. Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku. 8. Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak. Bagian Ketiga HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 20 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua / Penyedia antara lain: 1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Mengawasi pekerjaan kegiatan angkutan udara perintis yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua / Penyedia; b. Melaksanakan pengawasan pada bandara cakupannya;
c. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua / Penyedia; d. Menginventarisir permasalahan dan melakukan tindak lanjut; e. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua / Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis. f. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah disepakati; 2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua / Penyedia: a. Wajib menguasai armada pesawat minimal 3 unit dengan kapasitas maksimum
30 seat yang laik operasi dan serviceable;
b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan angkutan udara perintis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak; c. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam kontrak; d. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pihak Pertama untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis; e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis secara periodik kepada Pihak Pertama;
f. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab; g. Melaksanakan promosi kegiatan angkutan udara perintis di media cetak dan media elektronik; h. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama; i. Mengajukan surat permohonan pengajuan penghentian pelayanan angkutan udara perintis dalam jangka waktu minimal 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya, apabila pelayanan angkutan udara perintis dimaksud berpotensi terganggu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari ke depan; j. Wajib menyediakan pesawat pengganti selama periode perawatan/tidak tersedianya armada; dan k. Melaporkan setiap kegiatan angkutan udara perintis yang tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
dapat
Pasal 21 ASURANSI 1. Dalam rangka pelaksanaan penerbangan angkutan udara perintis, Pihak Kedua / Penyedia wajib mengasuransikan tanggung jawab pengangkut angkutan udara sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Besarnya asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak. 3. Pihak Kedua / Penyedia wajib melakukan kerjasama asuransi dengan Jasa Raharja sesuai dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Pasal 22 DENDA KETERLAMBATAN 1. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia / Pihak Kedua sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak. 2. Apabila Penyedia / Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak yang dikarenakan selain alasan cuaca dan/atau alasan teknis operasi, diwajibkan untuk mengganti penerbangan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. 3. Besarnya denda kepada Penyedia / Pihak Kedua atas keterlambatan penyelesaian pekerja adalah : Denda Keterlambatan = 1 / 1000 X (A) X (H) A = sisa nilai kontrak bagian rute yang mengalami keterlambatan = (NK X M) NK = nilai kontrak bagian rute yang mengalami keterlambatan M = Jumlah minggu yang belum diterbangi = (Jumlah minggu periode kontrak) – (minggu terjadi keterlambatan) H = jumlah hari keterlambatan (dihitung dari hari ke-8 sejak hari pelaksanaan pelayanan sampai dengan hari dilaksanakannya penerbangan pengganti)
4. PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia / Pihak Kedua sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak 5. Besarnya ganti rugi yang dibayarkan oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak. Pasal 23 JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN UANG MUKA 1. Pihak Kedua / Penyedia harus menyerahkan kepada Pihak Pertama selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum penandatanganan kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS. 2. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
sejak
tanggal
3. Jaminan pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara oleh Pihak Pertama apabila Pihak Kedua / Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sampai berakhirnya masa kontrak. Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan kepada Pihak Kedua / Penyedia setelah berakhirnya masa kontrak. 4. Jaminan uang muka diberikan kepada Pihak Pertama dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka. 5. Nilai jaminan uang muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. 6. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pekerjaan. Bagian Keempat PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA / PIHAK KEDUA Pasal 24 HARGA KONTRAK DAN SUMBER DANA 1. PPK membayar kepada Penyedia / Pihak Kedua atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar Rp ................................... (........................................................................ rupiah) termasuk PPN 10%. 2. Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak. 3. Sumber dana berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bandar Udara ----------------------- Nomor: --------------------------------- tanggal ………………. 2XXX.
Pasal 25 CARA PEMBAYARAN 1. Uang muka dibayar setelah Pihak Pertama menerima rencana penggunaan uang muka dan jaminan uang muka dengan nilai minimal sama dengan uang muka yang dibayarkan. 2. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berlaku sampai berakhirnya masa kontrak. 3. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran realisasi hasil pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat berakhirnya masa kontrak. 4. Pembayaran berdasarkan pada realisasi hasil pekerjaan dengan melampirkan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia / Pihak Kedua. 5. Pembayaran realisasi hasil pekerjaan dilakukan dengan sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK. 6. Pembayaran akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) -------- kepada Bank ………. Atas nama PT. ……… dengan Nomor Rekening ……
Pasal 26 PENGGANTIAN PEMBAYARAN 1. Apabila Penyedia / Pihak Kedua dalam keadaan tertentu harus membatalkan penerbangan sebelum sampai di tempat tujuan, maka Penyedia / Pihak Kedua dapat diberikan pembayaran penuh atas penerbangan pada rute tersebut. 2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatur dalam syarat khusus.
Pasal 27 HARGA TETAP DAN PENYESUAIAN Harga satuan di dalam Kontrak tidak dapat diubah, dan Pihak Pertama tidak akan membayar Penyedia / Pihak Kedua sekalipun dengan alasan kenaikan atau penurunan biaya insidentil untuk melaksanakan pekerjaan yang berasal atau ada hubungannya dengan gejolak ekonomi, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan boleh melakukan perubahan Harga Kontrak.
Bagian Ketujuh ITIKAD BAIK DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 28 ITIKAD BAIK 1. Para pihak bertindak berdasarkan atas saling percaya yang disesuaikan dengan hakhak yang terdapat dalam kontrak. 2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing–masing pihak, jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Pasal 29 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perselisihan diantara Para Pihak yang timbul dari persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua / Penyedia harus berusaha untuk menyelesaikan ketidaksesuaian atau perselisihan tersebut dengan cara sebagai berikut: 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua / Penyedia harus berusaha untuk mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya dengan musyawarah secara langsung setiap terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan yang timbul di antara kedua belah pihak menurut atau yang terkait dengan Kontrak ini 2. Apabila Para Pihak gagal menyelesaikan ketidaksesuaian atau perselisihan secara musyawarah dari awal dilakukannya pembahasan tersebut, maka Para Pihak sepakat membawa ketidaksesuaian atau perselisihan tersebut kepada Pengadilan. 3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Penyelesaian ketidaksesuaian atau perselisihan tersebut tidak membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan Hak dan Kewajibannya sesuai dengan Kontrak. Pasal 30 PAJAK DAN BEA Pihak Kedua / Penyedia harus membayar semua pajak dan bea yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Kontrak ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 31 LARANGAN PENGALIHAN 1. Pihak Kedua / Penyedia dilarang mengalihkan Pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama didasarkan pada hasil analisa dan evaluasi Pihak Pertama terhadap realisasi penyelesaian pekerjaan Pihak Kedua/Penyedia dan kemampuan penyelesaian pekerjaan dari pihak lain. 3. Pengalihan sebagian pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama hanya dapat dilakukan, setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, dan peralihan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab atau kewajiban Pihak Kedua/Penyedia atas pelaksanaan seluruh pekerjaan berdasarkan kontrak. Pasal 32 PIHAK KEDUA / PENYEDIA MENGUNDURKAN DIRI Apabila PIHAK KEDUA / PENYEDIA mengundurkan diri setelah ditandatanganinya kontrak baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, maka Jaminan Pelaksanaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA / PENYEDIA kepada PIHAK PERTAMA menjadi milik negara dan PIHAK KEDUA / PENYEDIA dikenakan sanksi tidak diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan lain yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA sampai akhir tahun anggaran berikutnya. Pasal 33 PEMBERITAHUAN 1. Setiap pemberitahuan untuk keperluan administrasi pelaksanaan Kontrak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Kontrak, harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirimkan secara langsung, melalui pos maupun melalui faksimili. 2. Apabila pemberitahuan dikirim melalui faksimili, maka Pihak pengirim faksimili harus membuktikan bahwa faksimili tersebut telah diterima oleh orang yang berwenang dan kemudian pemberitahuan tersebut harus disusulkan dengan surat. 3. Untuk kepentingan semua pemberitahuan tersebut, Para Pihak memilih Alamat sebagai berikut : a.
Alamat Pihak Pertama: Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara ----------------------Jalan --------------------.
b.
Alamat Pihak Kedua / Penyedia PT. ………………. Jalan .................................
4. Apabila salah satu Pihak menginginkan pindah ke alamat lain, maka Pihak tersebut harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lain, paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelumnya. Pasal 34 BERLAKU EFEKTIFNYA KONTRAK Kontrak ini dinyatakan berlaku efektif setelah : 1. Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak; 2. Jaminan Pelaksanaan telah diterima oleh Pihak Pertama.
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
PEKERJAAN PENGADAAN JASA ANGKUTAN UDARA PERINTIS BANDAR UDARA : ........ TAHUN ANGGARAN 2XXX
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 1. KORESPONDENSI Alamat Para Pihak sebagai berikut: Pihak Pertama: Nama Alamat Telepon Faksimili Pihak Kedua / Penyedia: Nama Alamat Telepon Faksimili 2. WAKIL SAH PARA PIHAK Wakil sah Para Pihak adalah sebagai berikut: Untuk Pihak Pertama Untuk Pihak Kedua / Penyedia 3. SUMBER PEMBIAYAAN Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari
[APBN/APBD]
4. PEMBAYARAN a. Pembayaran Uang Muka Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka [YA/TIDAK] [jika ”YA] Uang muka diberikan sebesar
%(
persen) dari Nilai Kontrak
b. Pembayaran uang muka dapat diberikan kepada Pihak Kedua / Penyedia Barang dan Jasa untuk persiapan teknis/operasional angkutan udara perintis c. Pembayaran realisasi pekerjaan berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) dengan melampirkan Berita Acara kemajuan pekerjaan d. Pembayaran realisasi pekerjaan diberikan kepada Pihak Kedua / Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi denda apabila ada, serta pajak.
e. Pembayaran Realisasi Pekerjaan 1) Pembayaran pekerjaan dilakukan sesuai dengan realisasi pekerjaan yang telah dicapai. 2) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran realisasi pekerjaan: f. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada
[Kas Negara/Kas Daerah]
5. PENGGANTIAN PEMBAYARAN Apabila Pihak Kedua / Penyedia dalam keadaan tertentu harus membatalkan penerbangan sebelum sampai di tempat tujuan, maka Pihak Kedua / Penyedia dapat diberikan pembayaran atas penerbangan pada rute tersebut dengan kondisi: a. Adanya laporan dari Kepala Bandar Udara tujuan dan atau keberangkatan bahwa tidak
dapat melakukan penerbangan menuju bandar udara tujuan dengan alasan keadaan kahar.
b. Telah melampaui atau sama dengan 0,5 (nol koma lima) waktu tempuh rute tersebut. c. Penggantian pembayaran Return to Base (RTB) dapat diberikan hanya 1 (satu) kali
kejadian penggal rute dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak jadwal yang ditentukan.
6. DENDA Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 7. JADWAL PELAKSANAAN Waktu pelaksanaan kontrak selama ............... hari kalender, terhitung dari tanggal .................... 2XXX sampai dengan ........................ 2XXX. 8. KEPEMILIKAN DOKUMEN Pihak Kedua / Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: 9. FASILITAS Pihak Pertama akan memberikan fasilitas berupa: 10. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: [Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase nasional Indonesia (BANI)]
[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: ”Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbirator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]
D. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIAAN PESAWAT UDARA KOP PERUSAHAAN
Nomor Lampiran Perihal
: : :
......................... 1 (satu) berkas Surat Kesanggupan Penyediaan Pesawat Udara
.................., ............................ 2XXX Kepada Yth. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Operasi Angkutan Udara Perintis TA. 2014 Di Manokwari
1. Sehubungan dengan surat kami nomor ..............tanggal .............. perihal
........., dengan ini kami menyatakan bahwa pesawat udara sebagaimana tersebut di bawah ini adalah yang dioperasikan untuk angkutan udara perintis sebagai berikut : No
Type Pesawat
Nomor Registrasi
Tahun Pembuatan
Status
Keterangan
Keterangan : a. Status : Sewa/Milik Sendiri/Kerjasama Operasi b. Keterangan : penjelasan tambahan apabila diperlukan, seperti : siapa operator pesawat kerjasama operasi
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sanggup menyediakan
pesawat udara untuk melaksanakan operasi udara perintis selama masa kontrak pekerjaan.
3. Apabila terdapat pengingkaran dalam pelaksanaan kerjasama operasi
pengoperasian pesawat udara untuk angkutan udara perintis, maka kami berkewajiban menyediakan pesawat pengganti sejenis untuk operasi angkutan udara perintis. (khusus untuk yang melaksanakan kerjasama pengoperasian pesawat)
4. Demikian surat pernyataan kesanggupan Penyediaan pesawat udara untuk
operasi angkutan udara perintis kami sampaikan. PT. …………………………. Materai Rp.6.000,tanggal dan cap perusahaan
(nama & jabatan)
Lampiran yang harus disediakan : a. b. c. d. e.
f. g. h. i. j. k.
Rekaman Sertifikat Pendaftaran (Certificate of Registration); Rekaman Sertifikat Kelaikan Udara (Certificate of Airworthiness); Rekaman Operations Specifications (opspec) pesawat dan rute, Rekaman sertifikat atau polis asuransi pengoperasian pesawat udara dan perubahannya; Perhitungan kecukupan utilitas (jam terbang) pesawat udara, apabila : 1) Pesawat udara digunakan juga selain untuk pelayanan angkutan angkutan udara perintis 2) Pesawat udara yang digunakan khusus untuk pelayanan angkutan udara perintis Daftar personil penerbang dan teknisi pesawat udara; Jaminan kelanjutan kelaikan pesawat udara yang dioperasikan; Program perawatan pesawat udara yang dioperasikan selama masa kontrak; Surat Pernyataan Sanggup Menyediakan atau sewa Hanggar Pesawat Udara selama Kontrak untuk Perawatan Pesawat Udara Surat Pernyataan Sanggup untuk mendantangkan Inspector Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, untuk melaksanakan audit terhadap pesawat udara yang dipakai untuk tiap-tiap route yang dilaksanakan; Diagram Rotasi Pesawat Udara yang dioperasikan memuat : 1) Bandara asal dan tujuan; 2) ETD dan ETA; 3) Nomor penerbangan angkutan udara perintis yang telah disetujui ( terdapat dalam opspec); dan 4) Operasi pesawat dalam 7 (tujuh) hari.
E. BENTUK SURAT KERJASAMA OPERASI PENYEDIAAN PESAWAT UDARA
SURAT KERJASAMA OPERASI PENYEDIAAN PESAWAT UDARA UNTUK PELAKSANAAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS Bertempat di ......................... pada tanggal ..... bulan .......................... tahun .................., Yang bertanda tangan di bawah ini : PIHAK PERTAMA Nama
:
Jabatan
:
Alamat
:
PIHAK KEDUA / PENYEDIA Nama
:
Jabatan
:
Alamat
:
Menyatakan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA / PENYEDIA melakukan kerjasama operasi untuk pengoperasian pesawat untuk pelaksanaan angkutan udara perintis tahun anggaran 2XXX PIHAK PERTAMA menjadi penanggung jawab dalam melaksanakan proses lelang pengadaan jasa angkutan udara perintis dan pelaksana operasi angkutan udara perintis sampai berakhirnya kontrak. PARA PIHAK menyediakan pesawat untuk pelaksanaan angkutan udara perintis sesuai waktu pelaksanaan pekerjaan angkutan udara perintis tahun anggaran 2XXX. Pesawat udara yang digunakan untuk kerjasama operasi angkutan udara perintis sebagaimana tersebut di bawah ini :
No
Type Pesawat
Nomor Registrasi
Tahun Pembuatan
Status
Keterangan
Keterangan : a. Status : Sewa/Milik Sendiri b. Keterangan : Nama perusahaan yang menguasai pesawat
PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap aspek teknis dan operasi terhadap pesawat yang dioperasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan kerjasama operasi Penyediaan pesawat udara untuk operasi angkutan udara perintis dibuat untuk dilaksanakan.
PT. ...............................
PT. ............................... Materai Rp.6.000,tanggal dan cap perusahaan
( nama & jabatan )
( nama & jabatan )
Catatan : Surat kerjasama operasi Penyediaan pesawat udara ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan redaksi kesepakatan yang lebih detail dan rinci
F. BENTUK SURAT KESANGGUPAN PENYEDIAAN PENERBANG DAN TEKNISI KOP PERUSAHAAN
Nomor Lampiran Perihal
: : :
......................... ......................... Surat Kesanggupan Penyediaan Penerbang Dan Teknisi
.............................................. Kepada Yth. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Operasi Angkutan Udara Perintis TA. 2014 Di
1. Sehubungan dengan surat kami nomor ..............tanggal .............. perihal ........., dengan ini kami menyatakan bahwa nama penerbang dan teknisi sebagaimana terlampir adalah penerbang dan teknisi pada perusahaan kami yang melaksanakan pekerjaan operasi angkutan udara perintis tahun anggaran 2014 2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sanggup menyediakan penerbang dan teknisi untuk melaksanakan operasi udara perintis selama masa kontrak pekerjaan, apabila dikemudian hari diperlukan perubahan penerbang dan teknisi kami akan menggantikan sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan 3. Demikian surat pernyataan kesanggupan Penyediaan penerbang dan teknisi untuk operasi angkutan udara perintis kami sampaikan. PT. …………………………. Materai Rp.6.000,tanggal dan cap perusahaan
( nama & jabatan )
DAFTAR NAMA PENERBANG DAN TEKNISI UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS
No
Nama
Lisensi (No dan Masa berlaku)
Rating (No dan Masa berlaku)
Keterangan (Kontrak Kerja)
PENERBANG
TEKNISI
……………, …………………2XXX PT. …………………………. Materai Rp.6.000,tanggal dan cap perusahaan
( nama & jabatan )
G. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN EVALUASI TEKNIS PENERBANGAN
KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN Nomor : Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Alamat Perusahaan : Jabatan : Perusahaan]
_ [Direktur Utama/Pimpinan [nama PT/CV/Firma]
1. Dengan ini kami memberitahukan jadwal evaluasi teknis penerbangan terhadap armada pesawat udara yang akan kami gunakan pada bandar udara ............................ dan rute ............................ untuk pekerjaan operasi angkutan udara perintis tahun anggaran 2XXX (jadwal sebagaimana terlampir). 2. Berkenaan dengan evaluasi teknis penerbangan yang dilaksanakan, maka kami sanggup untuk memberikan laporan hasil evaluasi teknis penerbangan dimaksud 3. Terkait dengan armada pesawat udara dalam masa evaluasi teknis, maka kami sanggup menyediakan pesawat pengganti untuk melayani rute angkutan udara perintis sesuai yang tercantum dalam Kontrak. 4. Demikian surat pernyataan kesanggupan melaksanakan evaluasi penerbangan untuk operasi angkutan udara perintis kami sampaikan.. PT. …………………………. Materai Rp.6.000,tanggal dan cap perusahaan
( nama & jabatan )
teknis
. Lampiran Laporan Evaluasi Teknis Penerbangan Perintis ` No
Rute
Tipe Pesawat
Waktu Tempuh
Frek / Minggu
Pembatasan Operasi Penerbangan Ada
Keterangan
Tidak
Keterangan : 1. Memberikan tambahan keterangan apabila untuk memperjelas (kondisi bandara, kemampuan pesawat, ketersediaan bahan bakar dan lain-lain) 2. Diuraikan apabila ada pembatasan operasi penerbangan, antara lain : a. Pembatasan pay load karena pembatasan dengan alasan kemampuan bandara (kekuatan, panjang landasan, posisi landasan, obstacle dan lain-lain) b. Pembatasan pay load karena permasalahan refueling c. Pembatasan lainnya 3. Apabila diperlukan, hasil analisa penerbangan lengkap dengan data dukung dapat dilampirkan
