JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN DOKUMEN PENAWARANNYA

IDENTIFIKASI PERSOLAN DOMINAN PENYEDIA BARANG/JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN DOKUMEN PENAWARANNYA Albani Musyafa1 1

Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia, Jl Kaliurang Km 14,4 Yogyakarta 55584 Email: [email protected] atau [email protected]

ABSTRAK Dunia jasa konstruksi Indonesia banyak mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-undang no. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 1999. Sejak itu banyak peraturan telah diberlakukan mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga peraturan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Salah satu bagian penting dari peraturan-peraturan tersebut adalah tentang pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah. Mengingat peraturan tersebut sangat penting bagi peningkatan pelayanan publik, maka penegakan peraturan tersebut perlu didukung oleh semua pihak. Salah satu usaha penegakan aturan tersebut adalah dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi persoalan dominan penyedia jasa pada lelang proyek jasa konstruksi. Data dikumpulkan dengan kuisioner set dari responden yang adalah personil yang pernah telibat dalam sebagai anggota panitia lelang pekerjaan pemborongan di Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Daerah Kabupaten Kampar, Riau. Analisa data dilakukan dengan metode Mean Rank yang divalidasi dengan Kendall W. Dari hasil analisis, diketahui bahwa persoalan pada aspek administrasi merupakan persoalan paling serius bagi penyedia jasa konstruksi dibanding aspek teknis dan biaya. Dalam setiap aspek, dua persoalan utama adalah sebagai berikut. Pada aspek administrasi, persoalan yang dominan adalah perihal pembuatan jaminan penawaran dan kelengkapan dokumen kualifikasi. Pada aspek teknis persoalan yang dominan adalah perihal metode pelaksanaan dan jadual pelaksanaan. Pada aspek biaya, persoalan yang dominan adalah analisis harga satuan pekerjaan dan syarat pembayaran. Kata kunci: lelang proyek konstruksi, penyedia jasa, pengadaan barang/jasa,

1.

LATAR BELAKANG

Dunia jasa konstruksi Indonesia banyak mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-undang no. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 1999. Sejak itu banyak peraturan telah diberlakukan mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Peresiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Mentri (Kepmen) hingga peraturan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Salah satu bagian penting dari peraturan-peraturan tersebut adalah tentang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Pada dasarnya, peraturan-peraturan tersebut dibuat agar pengadaan barang/jasa dapat terlaksana dengan efisien, terbuka, kompetitif dan akuntabel sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan (UU no 18, 1999 & Perpres no 54, 2010). Penyedia jasa konstruksi, di lain pihak, juga sedang dalam tahap penyesuaian dengan aturan-aturan yang baru tersebut. Dengan kondisi yang ada sekarang ini, kesiapan penyedia jasa untuk mengikuti aturan baru ini perlu mendapat perhatian yang serius (Kartasasmita, 2006). Tanpa kesiapan calon penyedia jasa, peraturan tersebut tidak banyak berarti bagi peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa. Pada dasarnya, kesiapan penyedia jasa konstruksi ini dapat diukur sejak penyedia jasa yang bersangkutan menyerahkan dokumen penawaran untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Kelengkapan administrasi dan kualitas proposal teknis maupun biaya dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi kesiapan jasa konstruksi dalam peraturan yang baru tersebut.

2.

TUJUAN, MANFAAT DAN BATASAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi persoalan dominan penyedia jasa pada lelang proyek jasa konstruksi. Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan untuk: 1. 2.

Bahan pertimbangan bagi para penyedia jasa yang akan mengikuti pelelangan pada proyek-proyek pemerintah. Menambah referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan pelelangan.

SEMINAR NASIONAL-1 BMPTTSSI - KoNTekS 5 Universitas Sumatera Utara, Medan - 14 Oktober 2011

MK-107

Manajemen Konstruksi

Dalam pelaksanaannya, penelitian dibatasi bahwa data penelitian didapat dari Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Kampar, Riau yang mengacu pada pelelangan secara terbuka untuk pekerjaan pemborongan pada tahun 2008.

3.

LANDASAN TEORI

Landasan teori ini adalah pandangan teoritis sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Dengan landasan ini penelitian diharapkan mempunyai dasar dan arah yang jelas sehingga kontribusi penelitian terhadap persoalan yang lebih besar dapat dijelaskan. Landasan teori dari penelitian ini diawali dari asumsi bahwa bahwa regulasi di bidang jasa konstruksi yang diundangkan pemerintah harus ditaati untuk membangun masyarakat jasa konstruksi yang lebih baik. Regulasi di bidang pengadaan jasa konstruksi, pada dasarnya, untuk menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (UU no 18, 1999). Dengan regulasi ini diharapkan jasa konstruksi dapat tumbuh dan berkembang sehingga terwujud struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. (UU no 18 ps 3, 1999) Untuk itu regulasi di bidang jasa konstruksi tersebut perlu disosialisasikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi dan peningkatan kepatuahan terhadap peraturan yang efektif memerlukan identifikasi permasalahan di lapangan. Identifikasi persoalan yang dihadapai penyedia jasa konstruksi dapat dilakukan melalui penilaian terhadap proposal yang mereka buat saat mengajukan penawaran. Proposal tersebut berisi tentang kelengkapan administrasi perusahaan, proposal teknik pelaksanaan pekerjaan dan rencana biaya pekerjaan. Kelengkapan administrasi ini dapat mencerminkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan. Peraturan tersebut mengatur tentang klasifikasi dan kualifikasi perusahaan, metode lelang dan lain sebagainya.Kemampuan membuat rencana pelaksanaan juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan pekerjaan, seperti metode pelaksanaan bangunan dan lain sebagainya. Disamping itu proposal juga mencantumkan rencana biaya yang mencerminkan kemampuan dalam manajemen biaya (Soeharto, 1995; Barrie, 1995). Penilaian dokemen lelang tersebut dilakukan oleh pemilik atau pemberi tugas, atau panitia/orang yang ditunjuk (Soeharto, 1995; Barrie, 1995). Oleh karena itu informasi dari penilai tersebu sangat penting untuk mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi oleh penyedia jasa konstruksi.

4.

STUDI PUSTAKA

Studi pustaka ini diarahkan untuk mengidentifikasikan aspek-aspek dan variabel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan penyedia jasa pada lelang proyek jasa konstruksi berdasarkan dokumen penawaran yang diajukannya pada lelang jasa konstruksi. Untuk itu perlu dimengerti definisi-definisi istilah penting yang terkait dengan pelelangan.

Definisi Definisi istilah disini banyak merujuk pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah mengingat batasan penelitian tersebut. Pelelangan adalah metode pemilihan penyedia jasa yang telah memenuhi syarat. Menurut Perpres no 54 (2010) ada beberapa jenis pelelangan, yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pelelangan sederhana. Namun dalam penelitian ini jenis pelelangannya adalah pelelangan umum. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat (Perpres no 54, 2010). Penyedia jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa konstruksi. (Kepres 80, 2003 dan Perpres 54, 2010). Jenis usaha dari penyedia jasa ini ada tiga yaitu jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan (PP no 28, 2000). Dalam penelitian ini jenis usaha yang diteliti adalah jenis usaha pelaksanaan. Pengguna jasa adalah pihak yang member tugas atau yang memiliki pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa (Kepres 80, 2003). Dalam penelitian ini pengguna jasa adalah Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Daerah Kabupaten Kampar, Riau. Dalam melakukan pemilihan penyedia jasa, pengguna jasa membentuk panitia pengadaan (Kepres 80, 2003). Orang-orang yang pernah telibat dalam panitia pengadaan ini yagn mengjadi nara sumber atau responden dari penelitian ini. Pemilihan penyedia jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan (Kepres 80, 2003). Dalam rangka pemilihan ini, penyedia jasa mengajukan dokumen

MK-108



penaaran yaitu proposal penawaran yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dokumen penawaran ini lah yang dijadikan dasar dalam menilai persoalan yang dihadapi penyedia jasa konstruksi.

Kriteria pemilihan penyedia jasa Kriteria pemilihan penyedia jasa merupakan hal-hal yang akan dinilai untuk menentukan pemenang lelang. Criteria tersebut diturunkan dari persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan menurut Keppres No. 80 pasal 11 ayat 1 (2003), yaitu: 1.

Memenuhi peraturan ketentuan perundang- undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang dan jasa, 2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang dan jasa, 3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usanya tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana, 4. Secara umum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak, 5. Sudah memenuhi kewajiban perpajakan terakhir, dibuktikan dengan melampirkan surat pajak tahunan (SPT), PPh, terakhir dan fotocopy surat storan pajak, 6. Dalam waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berumur 3 (tiga) tahun, 7. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa, 8. Tidak masuk daftar hitam, 9. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos, 10. Khusus untuk penyedia barang/jasa orang/perseorangan sama dengan diatas kecuali butir 6.

Variabel penelitian Variabel penelitian ini diturunkan dari aspek-aspek utama yang dinilai dari proposal penawaran penyedia jasa konstruksi. Secara umum, aspek yang dinilai dari sebuah proposal penawaran dapat dibagi menjadi tiga, yaitu aspek administrasi, aspek teknis dan aspek biaya (Kepres 80, 2003 dan Soeharto, 1995). Sehingga dalam penelitian ini, aspek-aspek tersebut diturunkan menjadi faktor penelitian. Aspek administrasi ini dapat mencerminkan persoalan yang dihadapi penyedia jasa dari sisi kualitas dan pemahaman penyedia jasa akan peraturan-peraturan dibidang jasa konstruksi terutama aturan pelelangan. Aspek administrasi ini merupakan aspek yang perlu diperhatikan untuk menilai perusahaan dan proses penawaran untuk mendukung telaksananya kontrak kerja yang baik. Aspek ini meliputi syarat-syarat dan kelengkapan administrasi dari perusahaan peserta lelang. Aspek teknis ini dapat mencerminkan persoalan dalam pemahaman dan kemampuan teknis penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan. Aspek teknis ini adalah aspek yang perlu dilihat untuk mengetahui hal-hal yang bersifat teknis untuk pelaksanaan dari pekerjaan yang akan dikerjakan. Apek biaya ini ini dapat mencerminkan persoalan penyedia jasa dalam merencakan dan mengendalikan biaya. Aspek ini adalah aspek komersial yang penting bagi terelenggaranya suatu pekerjaan konstruksi. Variabel dari faktor/aspek tersebut adalah sebagai berikut ini. Persoalan penyedia jasa dalam aspek administrasi mempunyai variabel sebagai berikut: 1. Pembuatan Jaminan; 2. Dokumen Kualifikasi; 3. Dokumen Keuangan; 4. Dokumen perpajakan; dan 5. Surat Penawaran/ metode penyampaiannya. Persoalan penyedia jasa dalam aspek teknis mempunyai variabel sebagai berikut: 1. Metode Pelaksanaan; 2. Jadual Pelaksanaan; 3. Spesifikasi Teknik; 4. Teknologi/ Peralatan; dan 5. Personil inti. Persoalan penyedia jasa dalam aspek perencanaan biaya mempunyai variabel sebagai berikut: 1. 2.

Daftar harga; Breakdown pekerjaan;


MK-109


3. 4. 5.

5.

Analisis Harga Satuan Pekerjaan; Volume pekerjaan dan validitas hitungan Syarat pembayaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan tentang cara pengumpulan data dan cara analisis data.

Pengumpulan data Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuisioner. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan survey menyebarkan kuisioner. Kuisioner dibuat dengan mengacu pada variabel-variabel yang ada pada studi pustaka. Setelah kuisioner berhasil disusun maka diadakan pengecekan untuk mengetahui validitas kuisioner tersebut. Setelah dianggap layak, kuisioner disebarkan calon responden. Responden pada penelitian ini adalah orang-rang yang pernah terlibat dalam panitia pengadaan barang/jasa Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Daerah Kabupaten Kampar, Riau yang dianggap memiliki kualifikasi dalam memberikan informasi untuk pengisian kuisioner. Setelah calon responden terdata, maka langkah selanjutnya adalah menyebarkan kuisioner kepada calon responden secara langsung satu persatu. Dengan demikian jika dalam kuisioner tersebut ada hal yang kurang difahami responden, maka surveyor dapat menjelaskannya. Dalam kuisioner ini responden diberi pertanyaan-pertanyaan inti sesuai variabel penelitian dengan 5 pilihan jawaban ordinal. Lima pilihan tersebut mulai dari sangat dominan sampai dengan sangat tidak dominan. Adapun bobot dari pilihan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sangat dominan =5 2. dominan =4 3. Biasa =3 4. Tidak dominan =2 5. Sangat Tidak dominan =1 Data kuisioner tersebut diolah berdasarkan bobot nilai ini.

Pengolahan data Analisis data di sini adalah proses penyederhanaan data sehingga bisa menghasilkan informasi sesuai tujuan penelitian. Metode yang digunakan untuk analisis data tersebut adalah metode rangking dari nilai rata-rata variabel. Perhitungan nilai rata-rata dilakukan dengan menggunakan persamaan 1. N

x

x i 1

i

N

(1)

Keterangan: _

x xi

= nilai rata-rata tiap variabel

= jumlah total nilai dari seluruh responden N = jumlah responden Agar ranking tersebut diketahui validitasnya, maka ranking tersebut diuji dengan metode statistik Kendall-W rumusnya disajikan dalam persamaan 2 (Santoso, 2001). Kemudian dihitung nilai Chi square sesuai persamaan 3. Uji Konkordansi Kendall W ini pada prinsipnya ingin mengetahui apakah ada keselarasan dari dari responden dalam menilai obyek tertentu.

W 

12 Ri 2  3n 2 k (k  1) 2 n 2 k (k 2  1)

 2  n(k  1)W Keterangan:

MK-110

(2)

(3)

W =Kendall W k = jumlah variabel n = jumlah responden Ri =jumlah nilai masing-masing variabel Χ2 =Chi Square



6.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Jumlah responden adalah 30 orang. Angka partisipasi ini dapat dikatakan wajar berdasarkan pengalaman survai sebelumnya (Musyafa, 2009), karena ajakan ini bersifat sukarela. Data yang terkumpul untuk analisa ini dipandang sebagai sampel yang bersifat random (Musyafa, 2009). Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi urutan persoalan dominan dengan hasil akhir berupa tabel rangking. Dari penggabungan variabelnya, aspek yang paling dominan menjadi persoalan adalah aspek administrasi (Lihat Tabel 1). Hal ini bias jadi disebabkan aspek administrasi ini merupakan hal-hal yang relativ baru sebagaimanan dituntut dalam peraturan-peraturan yang mutakhir. Pemenuhan aspek ini memerlukan informasi, pengetahuan, kesadaran dari pihak penyedia jasa ataupun pihak lainnya. Tabel 1. Rangking persoalan penyedia jasa konstruksi pada aspek administrasi, teknis dan biaya Apsek Administrasi Teknik Biaya

Sampel 150 150 150

Mean 4.45 4.27 3.59

Median 5.00 4.00 4.00

Mode 5 4 4

Rank 1 2 3

Keterangan Aspek utama yang jadi permasalahan -

Aspek administrasi Dalam aspek administrasi, persoalan utama adalah pada pembuatan jaminan dan dokumen kualifikasi perusahaan (Lihat Tabel 2). Hal ini bisa dimengerti karena pembuatan jaminan memerlukan persyaratan yang cukup berat untuk perusahaan kualifikasi menengah ke bawah. Sementara itu, dokumen kualifikasi ini dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi (LPJK) yang persyaratannya tidak dapat diperoleh dengan cepat. Tabel 2. Rangking persoalan penyedia jasa konstruksi pada aspek administrasi Aspek Administrasi Pembuatan Jaminan Dokumen Kualifikasi Dokumen Keuangan Dokumen perpajakan Surat Penawaran/ metode penyampaiannya.

Sampel 30 30 30 30 30

Mean 4.87 4.67 4.50 3.80 4.43

Median 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00

Mode 5 5 5 4 4

Rank 1 2 3 5 4

Keterangan Persoalan utama dalam aspek administrasi Persoalan utama dalam aspek administrasi -

Aspek teknis Dalam aspek teknis, persoalan utama adalah pada pembuatan metode pelaksanaan dan jadual pelaksanaan (LihatTabel 3). Hal ini bisa jadi karena pembuatan metode pelaksanaan memerlukan inovasi dan pengkajian yang mendalam sehingga memerlukan kualifikasi sumberdaya manusia yang cukup berat untuk perusahaan kualifikasi menengah ke bawah. Sementara pembuatan jadual pelaksanan yang tepat tergantung dari ketepatan metode, peralatan dan sumber dayanya. Pembinaan dalam hal teknis ini juga masih diperlukan oleh penyedia jasa konstruksi. Tabel 3. Rangking persoalan penyedia jasa konstruksi pada aspek teknis Aspek Teknis Metode Pelaksanaan Jadual Pelaksanaan Spesifikasi Teknik Teknologi/ Peralatan Personil inti

Sampel 30 30 30 30 30

Mean 4.43 4.40 4.33 4.23 3.97

Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Mode 4 4 4 4 4

Rank 1 2 3 4 5

Keterangan Persoalan utama dalam aspek teknis Persoalan utama dalam aspek teknis -

Aspek biaya Dalam aspek biaya, persoalan utama adalah pada pembuatan analisis harga satuan pekerjaan dan syarat pembayaran (Lihat Tabel 4). Hal ini bisa dimengerti karena pembuatan analisis harga satuan pekerjaan memerlukan pemahaman dan data yang akurat baik index yang berstandar nasional atau daftar upah dan harga yang berlaku. Sementara itu, kebanyakan penyedia jasa membuat persyaratan pembayaran yang cukup banyak pada awal pekerjaan. Hal ini banyak dilakukan oleh penyedia jasa yang modal finansialnya tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, penyedia jasa masih memerlukan pembinaan sesuai PP no 29 (2000) yang meliputi permodalan.


MK-111


Tabel 4. Rangking persoalan penyedia jasa konstruksi pada aspek biaya Aspek biaya Sampel Mean Median Mode Rank Keterangan Daftar harga 30 3.03 3.00 3 5 Breakdown pekerjaan 30 3.10 3.00 2 4 Volume pekerjaan dan validitas 30 3.17 3.00 4 3 hitungan Analisis Harga Satuan Pekerjaan 30 4.47 4.00 4 1 Persoalan utama dalam aspek biaya Syarat pembayaran 30 4.20 4.00 4 2 Persoalan utama dalam aspek biaya Hasil temuan ketiga rangking terakhir ini adalah valid karena setelah berdasarkan perhitungan keselarasan Kendall’s didapat bahwa signifikasi untuk rangking tersebut adalah 0 (Lihat Tabel 5). Ini dapat berarti bahwa responden mempunyai kecenderungan sesuai hail perhitungan ranking tersebut. Tabel 5. Uji Keandalan ranking persoalan penyedia jasa konstruksi pada aspek administrasi, teknis dan biaya Item\aspek Jumlah Sampel (N) Kendall's W (Coefficient of Concordance) Chi-Square Jumlah Rangking Derajat Kebebasan Signifikansi Kesimpulan Sumber: Analisis Kendall's W

7.

Administrasi 30 .343 41.171 5 4 .000 Ranking valid

Teknis 30 .161 19.361 5 4 0.00 Ranking valid

Biaya 30 .535 64.154 5 4 0.000 Ranking valid

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dan disampaikan saran sebagai berikut ini.

Kesimpulan Kesipulan dari penelitian ini adalah bahwa penyedia jasa konstruksi masih menghadapi persoalan: 1. 2. 3.

Legal/administrasi, meliputi kelengkapan dokumen sertifikat klasifikasi/kualifikasi; Teknis, meliputi penyususunan analisis harga satuan pekerjaan, penyususnan metode pelaksanan bangunan dan pembuatan jadual pekerjaan. Permodalan, meliputi modal awal untuk pelaksanaan pekerjaan dan pembuatan surat jaminan.

Saran Saran untuk perbaikan kondisi penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

8.

Untuk mengatasi persoalan legal/administrasi diperlukan usaha lebih untuk telaksananya sertifikasi badan usaha; untuk mengatasi persoalan teknis, perlu dilakukan pelatihan/workshop untuk metode pelaksanaan bangunan penjadualan dan pembatan analisis harga satuan pekerjaan; untuk mengatasi persolan permodalan, penyedia jasa memerlukan bantuan finansial dari pihak yang terkait; Untuk validasi lebih lanjut dari hasil penelitian ini, penelitian lanjutan yang melibatkan responden yang lebih banyak dan lebih tersebar perlu dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada kepada semua pihak yang telah membantu proses penelitian ini terutama saudara Ade Arfandi, mahasiswa Teknik Sipil UII, yang telah membantu dalam pengumpulan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA Kartasasmita, G. A. (2006). "Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Pelaku Usaha dalam Upaya Perbaikan Sistim Penyelenggaraan Barang / Jasa Pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Keputusan Presiden No. 80 (2003) Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Musyafa, A. (2009). Stakeholders’ Satisfaction with Civil Engineering Graduates, Civil Engineering, Thesis, Curtin University of Technology, Perth

MK-112



Peraturan Pemerintah No 4 (2010) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah No 28 (1999) tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah No 29 (1999) Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah No 30 (1999) Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Peraturan Presiden No 54 (2010) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Santoso, S. (2001). "Buku Latihan SPSS Statistik Non Parametrik, Elex Media Komputindo.Jakarta Soeharto, I., (1995), Manajemen Proyek: dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta. Undang-Undang No 18 (2003) Tentang Jasa Konstruksi


MK-113


MK-114


JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN DOKUMEN PENAWARANNYA

Recommend Documents