PANDUAN ADMINISTRASI PROGRAM (PAP) PROGRAMPENGEMBANGAN KAPASITAS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (PROGRAM PKP-SPM DIKDAS)
Project Administration Manual(PAM) (Basic EducationMinimum Service Standards - Capacity Development Project)
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia 2014
KATA PENGANTAR Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 (Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010) bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten/kota wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM, sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil dan keuangan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Secara umum, perkembangan pembangunan sektor pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat nyata, khususnya perbaikan akses pendidikan dasar dan peningkatan kualitas pelayanannya. Meskipun demikian masih terjadi disparitas yang cukup nyata terhadap pelayanan pendidikan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama telah banyak membantu kabupaten/kota untuk mencapai SPM Pendidikan Dasar, namun masih banyak kabupaten/kota tertentu yang memerlukan bantuan teknis lebih intensif. Uni Eropa telah menyepakati memberikan tambahan bantuan dana hibah kepada pemerintah Indonesia untuk penyediaan bantuan teknis sebesar €37,3 juta bagi Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM DIKDAS) guna mengatasi adanya kesenjangan kinerja di sektor pendidikan dasar di kabupaten/kota. Uni Eropa dan pemerintah Indonesia telah menunjuk ADB (Asian Development Bank) untuk mengelola bantuan ini. Sebagian besar dana hibah ini akan diberikan kepada 110 kabupaten/kota yang terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sebagai
bahan
acuan
pelaksanaan
Program PKP-SPM DIKDAS diperlukan adanya
panduan yang disebut dengan Panduan Administrasi Program (PAP) atau Project Administration Manual (PAM). PAP ini merupakan salah satu panduan bagi pengelola dan pelaksana program di tingkat pusat dan daerah serta tim konsultan yang telah ditunjuk untuk membantu program ini. Panduan ini memuat berbagai informasi yang terkait dengan latar belakang dan tujuan program, tugas dan tanggung-jawab instansi terkait, prosedur perencanaan dan pengelolaan dana, jenis kegiatan yang dapat dibiayai serta mekanisme i
pertanggung-jawabannya. Selain PAP, Tim Manajemen Program PKP-SPM Pusat juga menerbitkan petunjuk teknis yang lebih detail untuk setiap kegiatan yang diperbolehkan. Selain PAP dan Juknis, para pengelola program di tingkat pusat dan daerah serta para konsultan diharapkan juga memahami dan mempelajari dokumen dan peraturan lain yang terkait, antara lain: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang SPM Pendidikan Dasar,
Perjanjian Hibah, peraturan pengelolaan keuangan pusat maupun daerah dan
petunjuk-petunjuk teknis lainnya yang lebih rinci. Akhirnya kami memgharap agar semua pihak yang terkait dapat memahami dan menjadikan pedoman ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Program PKP-SPM Dikdas.
Jakarta,
April 2014
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 195905121983111001
ii
DAFTAR ISTILAH
1. APBD - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2. APBN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 3. APD - Aplikasi Penarikan Dana adalah dokumen penarikan initial deposit dana PHLN, pengisian kembali Rekening Khusus, pengisian kembali Rekening Dana Talangan, penarikan dana untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, membayar langsung kepada penyedia barang/jasa, dan penarikan dana dalam rangka transfer langsung ke RKUN. 4. APD-PP - Aplikasi Penarikan Dana Pembiayaan Pendahuluan adalah aplikasi penarikan dana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN untuk mengganti pengeluaran atas kegiatan yang pembiayaannya terlebih dahulu membebani Rekening Bendahara Umum Daerah/RKUD atau rekening yang ditunjuk. 5.
BE MSS-CDP - Basic Education Minimum Service Standard Capacity Development Project
6.
PROGRAM PKP- SPM DIKDAS – Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
7. DIPA - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA. 8. DPA - Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA. 9. Hibah - Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. 10. KPA - Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan. 11. KPPN - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara. 12. NoD- Notice of Disbursement atau dokumen yang dipersamakan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah melakukan pencairan PHLN yang antara lain memuat informasi PHLN, nama Program, jumlah uang yang telah ditarik (disbursed), cara penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah. 13. PA - Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian.
iii
14. PHLN - Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. 15. Reksus - Rekening Khusus dari sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikan Rekening Khusus. 16. Rencana Komprehensif adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama jangka waktu pelaksanaan Hibah. 17. RKUD - Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 18. RKUN - Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 19. SAI Sistem Akuntansi Instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian. 20. SPP APD-PP Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembiayaan Pendahuluan, adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN 21. SP2D - Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN atau atas beban APBD berdasarkan SPM. 22. SP2D-Reksus - Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus adalah SP2D pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM-Reksus. 23. SP3 - Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D, kepada Bank Indonesia dan satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara Pembayaran Langsung, Letter of Credit, dan/atau Pembiayaan Pendahuluan. 24. SPM – Standar Pelayanan Minimal, diterjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai Minimum Service Standard (MSS) 25. SPM - Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 26. SPM-Reksus adalah SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikanReksus 27. SPPH - Surat Persetujuan Penerusan Hibah adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri iv
Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa kepada Pemerintah Daerah yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri. 28. SPTJM - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material kepada KPA atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut. 29. TOG – Technical Oversight Group yaitu Tim Pengarah yang anggotanya terdiri dari eselon 1 dari unsur terkait dari Bappenas, Kemdikbud, Kemenag, Kemdagri, perwakilan UniEropa dan ADB. 30. TWG - Technical Working Group,yaitu Tim Pelaksana Program yang anggotanya terdiri dari eselon 2 dari unsur terkait dari Bappenas, Kemdikbud, Kemenag dan Kemdagri.
v
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................... I DAFTAR ISTILAH ...................................................................................................................... III BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.
LATAR BELAKANG ......................................................................................................... 1 TUJUAN ........................................................................................................................... 2 OUTPUT, OUTCOME DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN ........................................... 2 DASAR HUKUM ............................................................................................................... 3 PERJANJIAN PENERUSAN HIBAH (PPH) ...................................................................... 5 DANA HIBAH ................................................................................................................... 5 KABUPATEN/KOTA PENERIMA HIBAH.......................................................................... 6 PRINSIP PENGELOLAAN HIBAH .................................................................................... 6 WAKTU PEMBERLAKUAN PERJANJIAN ....................................................................... 6
BAB II PENGGUNAAN DANA .................................................................................................... 7 2.1. HIBAH KABUPATEN/KOTA ............................................................................................. 7 2.2. DANA PENDAMPING ...................................................................................................... 8 BAB III ORGANISASI PELAKSANA ........................................................................................ 11 3.1. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DAN PEMDA .................................................... 11 3.1.1. KEMENTERIAN KEUANGAN ............................................................................ 11 3.1.2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN......................................... 12 3.1.3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA................................................... 13 3.2. PENGELOLA PROGRAM PKP-SPM DIKDAS ............................................................... 13 3.2.1. TIM PENGELOLA TINGKAT PUSAT ................................................................. 14 3.2.2. TIM PENGELOLA TINGKAT PROVINSI ............................................................ 16 3.2.3. TIM PENGELOLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA............................................. 16 3.3. TIM KONSULTAN .......................................................................................................... 18 3.3.1. TIM KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (OPERATIONAL MANAGEMENT TEAM) ........................................................................................................................... 18 3.3.2. TIM KONSULTAN MANAJEMEN KABUPATEN/KOTA (DISTRICT ADVISORY TEAM) ........................................................................................................................... 19 3.3.3. TIM KONSULTAN ADVOKASI DAN PROMOSI (ADVOCACY AND PROMOTION TEAM) ......................................................................................................... 20 BAB IV TAHAP PERSIAPAN PROGRAM ............................................................................... 21 BAB V MEKANISME PENARIKAN DAN PENYALURAN HIBAH ............................................ 25 5.1. PROSES PEMBUKAAN DAN PENGISIAN INITIAL DEPOSIT PADA REKENING KHUSUS ................................................................................................................................ 25 5.2. PROSES PENYALURAN HIBAH KE PEMERINTAH DAERAH ...................................... 26 5.3. PENGISIAN KEMBALI REKENING KHUSUS ................................................................ 30 BAB VI. PELAPORAN .............................................................................................................. 32 vi
6.1. LAPORAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA..................................................................... 32 6.2. LAPORAN TINGKAT PUSAT ......................................................................................... 32 BAB VII. MONITORING DAN EVALUASI ................................................................................. 34 7.1. MONITORING OLEH TIM TEKNIS SPM TINGKAT PUSAT ........................................... 34 7.2. MONITORING OLEH TIM KOORDINASI DAN MONITORING PROVINSI ..................... 35 7.3. MONITORING OLEH TIM TEKNIS TINGKAT KABUPATEN/KOTA ............................... 35 BAB VIII PENGAWASAN, AUDIT DAN SANKSI ...................................................................... 36 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.
PENGAWASAN ............................................................................................................. 36 AUDIT INTERNAL .......................................................................................................... 36 AUDIT EKSTERNAL ...................................................................................................... 36 HAL-HAL YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI ............................................................. 36 SANKSI .......................................................................................................................... 37
BAB IX. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT ............................... 38 9.1. MEDIA ............................................................................................................................ 38 9.2. TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN ................................................................................... 38 DAFTAR GAMBAR GAMBAR 3.1: HUBUNGAN INSTANSI TERKAIT DENGAN PROGRAM PKP-SPM DIKDAS................... 11 GAMBAR 3.2: STRUKTUR TIM PENGELOLA PROGRAM PKP-SPM DIKDAS ................................... 13 GAMBAR 4.1: LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN PROGRAM PKP-SPM DIKDAS .............................. 21 GAMBAR 5.1. LANGKAH-LANGKAH PEMBUKAAN DAN PENGISIAN REKENING KHUSUS....................... 25 GAMBAR 5.2. TAHAPAN PENYALURAN DANA HIBAH KE PEMERINTAH DAERAH ................................ 28 GAMBAR 5.3: TAHAPAN PENGISIAN REKENING KHUSUS ............................................................... 30 DAFTAR TABEL TABEL 2.1. PENGGUNAAN DANA HIBAH SELAMA TAHUN 2015 DAN 2016 ........................................ 7 TABEL 2.2: JENIS KEGIATAN PROGRAM PKP-SPM DIKDAS DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN YANG BOLEH DIDANAI DARI HIBAH ........................................................................................................ 9 DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN 1 : FORMAT RENCANA KOMPREHENSIF PENGGUNAAN HIBAH ..................................... 41 LAMPIRAN 2 : FORMAT RENCANA TAHUNAN PENGGUNAAN HIBAH ................................................ 42 LAMPIRAN 3: FORMAT RENCANA KEGIATAN PROGRAM PKP-SPM DIKDAS ..................................... 43 LAMPIRAN 4: FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH ................................................. 44 LAMPIRAN 5: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK .................................................. 45 LAMPIRAN 6: BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP) ..................................................................... 46 LAMPIRAN 7: LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN ........................................................................... 49 LAMPIRAN 8:SURAT PERMINTAAN VERIFIKASI DOKUMEN PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH ............ 50 LAMPIRAN 9:SURAT LAPORAN HASIL VERIFIKASI PENYALURAN HIBAH .......................................... 51 LAMPIRAN 10:FORMAT LAPORAN TRIWULAN ............................................................................. 52 vii
LAMPIRAN 11 : FORMAT LAPORAN TAHUNAN ............................................................................ 53 LAMPIRAN 12 : DAFTAR KABUPATEN PENERIMAAN HIBAH ........................................................... 54 LAMPIRAN 13 :INDIKATOR PENCAPAIAN .................................................................................... 56
viii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib yang didesentralisasikan perlu diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap SPM Pendidikan Dasar telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. SPM Pendidikan Dasar di kabupaten/kota mencakup 2 (dua) kelompok pelayanan yaitu: 1. pelayananpendidikan dasar oleh kabupaten/kota. 2. pelayananpendidikan dasar oleh satuan pendidikan. Permendikbud Nomor 23/2013 (beserta lampirannya) memuat penjelasan secara rinci mengenai pengertian, metoda pengukuran indikator, analisis kebutuhan biaya pemenuhan SPM, dan langkah-langkah untuk menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan daerah.
1
Sampai dengan saat ini masih terjadi kesenjangan mutu pelayanan pendidikan dasar antar kabupaten/kota, antar sekolah dengan sekolah dan antar sekolah dengan madrasah. Kesenjangan dalam pemenuhan SPM pendidikan dasar banyak disebabkan oleh berbagai alasan, misalnya akibat perbedaan kapasitas SDM, kesadaran pemangku kepentingan, kemampuan penganggaran, sarana-prasarana
dan faktor geografis.Uni Eropa telah
berkomitmen menyediakan dana hibah sebesar €37,3 juta untuk Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM DIKDAS). 1.2. TUJUAN Program PKP-SPM DIKDAS merupakan perpaduan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga donor (Uni Eropa dan ADB) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota/satuan pendidikan terpilih dalam melakukan perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar. 1.3. OUTPUT, OUTCOME DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN Output yang diharapkan Program PKP-SPM DIKDASini antara lain: 1.
Meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan manajemen di tingkat sekolah/madrasah dalam pencapaian SPM.
2.
Meningkatnya
pengetahuan
dan
kepedulian
masyarakat
(misalnya
Komite
Sekolah/Madrasah, Dewan Pendidikan dan LSM peduli pendidikan) dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk memastikan bahwa sekolah/madrasah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadappemenuhan SPM. 3.
Meningkatnya pengintegrasian SPM yang lebih efektif ke dalam berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait.
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah menurunnya disparitas antar daerah dalam pelayanan pendidikan dasar. Dampakyang diharapkan dari Program PKP-SPM DIKDAS ini adalah dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan jangka menengah Indonesia dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya saing ekonomi di tingkat regional 2
maupun global. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah dapat membantu upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pendidikan dan menyelesaikan kesenjangan pelayanan pendidikan antar daerah. Indikator pencapaian terhadap output, oucome dan dampak dari program ini sebagaimana disajikan dalam Lampiran 13. 1.4. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan PROGRAM PK-SPM DIKDAS adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 12. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 13. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 14. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan; 15. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; 16. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
3
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perbaikan Permendagri No.13 Tahun 2006; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Standar Pelayanan Minimal; 20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 35/KMK.07/2003 Tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah; 21. Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri; 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; 24. Peraturan Menteri Keuangan No.188/PMK.07/2012 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; 25. Peraturan Menteri keuangan No. 190/PMK.05 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota; 27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 56/PB/2012Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus; 28. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. 50 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran dan Pelaksanaan APBN; 29. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Biro Keuangan Sekjen Depdiknas, 2005; 30. Financing Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa. 31. ADB Technical Assistance Report: Republic of Indonesia: Minimum Service Standards Capacity Development Program (Project Number: 47013-001 Capacity Development Technical Assistance (CDTA), March 2013. 4
1.5. PERJANJIAN PENERUSAN HIBAH (PPH) PPH adalah perjanjian antara Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan dengan Bupati/Walikota/pejabat yang diberi kuasa tentang kesepakatan penerusan hibah yang didalamnya tercantum persyaratan dan ketentuan yang disepakati. 1.6. DANA HIBAH Hibah Program PKP-SPM DIKDAS kepada kabupaten/kota ini merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan dalam perjanjian hibah (Grant Agreement) antara Uni Eropa dengan Pemerintah Indonesia . Dana hibah dari Uni Eropa kepada pemerintah Indonesia dalam program ini dikelompokkan menjadi duajenis: 1.
Dana hibah untuk 110 kabupaten/kota sasaran yang akan disalurkan melalui mekanisme yang diatur oleh Kementerian Keuangan dengan persetujuan ADB dan Uni Eropa.
2.
Dana hibah untuk bantuan teknis konsultan dan kegiatan terkait yang ditangani langsung oleh ADB.
Porsi terbesar dana hibah ini digunakan sebagai hibah untuk 110 kabupaten/kota terpilih dengan total dana sebesar 22 Juta Euro sedangkan dana yang dikelola ADB untuk bantuan konsultan dan kegiatan lain yang terkait sebesar 15,3 juta euro, sehingga total dana hibah sebesar 37,3 Juta Euro. Besar dana hibah per kabupaten/kota sekitar Rp. 2,5 milliar (200,000 euro)untuk jangka waktu 2 tahun (tahun anggaran 2015 dan 2016). Mekanisme perencanaan penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban dana hibah ke kabupaten/kota akan dibahas secara khusus di bab berikutnya. Untuk membantu kelancaran program ini dan menjamin tercapainya output yang diharapkan, ADB menunjuk 3 tim konsultan yang akan membantu pelaksanaan Program PKP-SPM DIKDAS baik ditingkat pusat maupun di daerah. Ke-3 tim konsultan tersebut adalah: 1.
Tim Konsultan Manajemen Pusat (Operational Management Team).
2.
Tim Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (District Advisory Team).
3.
TimKonsultan Advokasi dan Promosi (Advocacy and Promotion Team).
Tugas dan tanggung-jawab Tim Konsultan tersebut akan dibahas secara detail di bab berikutnya.
5
1.7. KABUPATEN/KOTA PENERIMA HIBAH Jumlah kabupaten/kota penerima hibah sebanyak 110 kabupaten/kota yang tersebar di 16 provinsi. Kabupaten/Kota penerima hibah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.
Terpilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Pusat berdasarkan indikator yang telah disetujui oleh Uni Eropa dan ADB.
2.
Mengikuti sosialisasi Program PKP-SPM DIKDAS yang dilakukan oleh Tim Pusat.
3.
Kepala daerah (Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk) bersedia menandatangani PPH dengan pemerintah dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan didalam PPH.
4.
Menyediakan dana pendamping dari sumber APBD minimal 10% bagi kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal kategori rendah, minimal 15% kategori sedang dan minimal 20% kategori tinggi dari total dana hibah yang diterima.
5.
Bersedia mengelola dana hibah secara transparan dan akuntabel.
Dalam hal kabupaten/kota tidak memenuhi minimal salah satu persyaratan dimaksud, pemerintah berhak menghentikan/membatalkan pemberian hibah. 1.8. PRINSIP PENGELOLAAN HIBAH Dana hibah harus dikelola secara transparan, akuntabel dan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.Hibah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauandan pengawasan. 1.9. WAKTU PEMBERLAKUAN PERJANJIAN Tanggal efektif perjanjian (effective date): 24 Oktober 2013 Tahun pemberian hibah ke kabupaten/kota: tahun anggaran 2015 dan 2016 Tanggal berakhir perjanjian (closing date): 24 Februari 2017 Secara garis besar kegiatan yang dilakukan sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut: 1.
Persiapan program: dilakukan pada tahun anggaran 2014 yang mencakup kegiatan kajian status awal SPM (minimum service standard-status quo assessment) tingkat kab/kota dan satuan pendidikan, penyusunan rancangan/proposal penggunaan hibah, sosialisasi, pelatihan, persiapan penganggaran program di pusat dan di kabupaten/kota.
2.
Pelaksanaan program: dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 di tingkat kabupaten/kota.
3.
Evaluasi dan pelaporan: dilakukan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 baik oleh Tim Pusat maupun Tim Kabupaten/Kota. 6
BAB II PENGGUNAAN DANA 2.1. HIBAH KABUPATEN/KOTA Hibah yang diterima oleh kabupaten/kota diperbolehkan digunakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program PKP-SPM DIKDASseperti Tabel 2.1. Kegiatan tersebut dapat dilakukan pada tahun 2015 dan/atau 2016. Tabel 2.1. Penggunaan Dana Hibah Selama Tahun 2015 dan 2016 Komponen Kegiatan
Tahun 2015
Tahun 2016
1.
Sekretariat (Pembelian ATK, penggandaan Maksimum 2% dan pengiriman laporan,biaya telephon/fax dll).
Maksimum 2%
2.
Rapat koordinasi antar instansi terkait untuk Maksimum 5% persiapan pelaksanaan program, evaluasi program dan penyusunan laporan.
Maksimum 5%
3.
Sosialisasi tentang SPM kepada pemangku Wajib dilakukan kepentingan bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota.
Tidak wajib (jika masih diperlukan)
4.
Pelatihan Pengukuran dan Analisis Wajib dilakukan Pencapaian SPM kepada Tim Teknis SPM Kab/Kota
Jika diperlukan
5.
Pelatihan kepada kepala sekolah/madrasah, Wajib dilakukan Lanjutan dari guru (KKG/MGMP/KKM) dan pengawas terkait secara bertahap. tahun 2015 (jika dengan SPM. diperlukan)
6.
Sosialisasi SPM kepada masyarakat
Wajib dilakukan
7.
Pengumpulan dan pengolahan data hasil pengukuran SPM. Pembiayaan sharing dengan dana pendamping dan/atau sumber dana lain selain dana hibah.
Wajib dilakukan Wajib dilakukan terhadap kepada seluruh sekolah/madrasah sekolah/madrasah. yang belum disurvei tahun 2014, baik dari program ini maupun program lain.
8.
Seminar/workshop analisis penyusunan Wajib Dilakukan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM
Wajib Dilakukan
9.
Monitoring ke sekolah/madrasah.
Maksimum 7%
Maksimum 7%
Wajib dilakukan
Secara rinci jenis kegiatan dan item pengeluaran yang diperbolehkan didanai dari hibah kabupaten/kota disajikan pada Tabel 2.2. 7
Dana hibah tidak boleh digunakan untuk kegiatan/pengeluaran antara lain: 1.
Pembelian/sewa alat transportasi untuk operasional program.
2.
Pembelian/sewa ruang sekretariat dan alat kantor.
3.
Merenovasi ruang kantor/sekolah/madrasah.
4.
Honorarium pejabat dan pengelola program.
5.
Studi banding.
6.
Membiayai kegiatan diluar Program PKP-SPM DIKDAS.
7.
Pengeluaran yang tidak memiliki dasar hukum, misalnya untuk hadiah, cinderamata dan uang terimakasih dalam bentuk apapun kepada petugas/tim dari pusat.
2.2. DANA PENDAMPING Dalam rangka kelancaran Program PKP-SPM DIKDAS pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendamping dari sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Selain dana pendamping, pemerintah daerah diharapkan juga menyediakan fasilitas untuk kelancaran program, misalnya dalam bentuk ruang sekretariat. Dana pendamping dapat digunakan untuk kegiatan persiapan dan kegiatan pendukung dalam rangka pelaksanaan Program PKP-SPM DIKDAS, yaitu: 1.
Pengadaan kantor dan peralatan kantor/sekretariat program.
2.
Operasional sekretariat dan pengadaan barang-barang untuk sekretariat.
3.
Perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
4.
Honorarium bagi narasumber dalam rangka rapat koordinasi, workshop, rapat rutin.
5.
Honorarium tim pengelola program.
6.
Monitoring dan evaluasi/pendampingan ke sekolah/madrasah.
7.
Pengadaan barang lainnya dan/atau kegiatan pendukung lainnya yang disetujui oleh pengambil keputusan di tingkat kabupaten/kota.
Catatan: ketentuan standar biaya perjalanan dan lain-lain, baik dana dari hibah maupun dana pendamping mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku di pusat dan daerah.
8
Tabel 2.2: Jenis Kegiatan Program PKP-SPM DIKDAS dan Komponen Pembiayaan Yang Boleh Didanai dari Hibah
JENIS BELANJA A. KESEKRETARIATAN 1. Kesekretariatan 2. Rapat koordinasi Tim SPM Kab/Kota dalam rangka persiapan dan pelaksanan program B. SOSIALISASI/PELATIHAN/WOR KSHOP 1. Sosialisasi SPM kepada pemangku kepentingan di Kab/Kota 2. Pelatihan pengukuran dan analisis pencapaian SPM kepada Tim SPM Kab/Kota 3. Pelatihan SPM Kepada Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas
ATK
Ya Ya
Ya
Ya
Ya
Penggandaan materi, pengiriman dokumen dan undangan
Perjalanan Dinas Sewa Tempat 1)
Honorarium 2)
Konsumsi
Uang Saku 3)
Uang Transpot 4)
Uang Harian 5)
Panitia, Peserta
Panitia, Peserta
Panitia, Peserta
Panitia, Peserta
Panitia, Peserta,Naras umber
Panitia, Peserta, Narasum ber Panitia, Peserta, Narasum ber Panitia, Peserta, Narasum ber Panitia, Peserta, Narasum ber Panitia,
Panitia, Peserta,Nar asumber
Panitia, Peserta,Na rasumber
Panitia, Peserta,Nar asumber
Panitia, Peserta,Na rasumber
Panitia, Peserta,Nar asumber
Panitia, Peserta,Na rasumber
Panitia, Peserta,Nar asumber
Panitia, Peserta,Na rasumber
Panitia,
Panitia,
Biaya Penginapan 6)
Ya Ya
Ya
Ya/Tidak
Ya/Tidak
Narasumber
Ya/Tidak
Narasumber
Panitia, Peserta,Naras umber
Ya/Tidak
Narasumber
Panitia, Peserta,Naras umber
Ya/Tidak
Narasumber
Panitia, Peserta,Naras umber
Ya/Tidak
Narasumber
Panitia,
Ya
Ya
4. Pelatihan SPM Kepada Guru melalui KKG/MGMP/KKM
Ya
Ya
5. Sosialisasi ke Masyarakat di
Ya
Ya
9
Panitia, Peserta
Panitia, Peserta,Naras umber Panitia, Peserta,Naras umber Panitia, Peserta,Naras umber Panitia, Peserta,Naras umber Panitia,
JENIS BELANJA
ATK
Penggandaan materi, pengiriman dokumen dan undangan
Perjalanan Dinas Sewa Tempat 1)
Honorarium 2)
daerah 6. Pengumpulan dan pengolahan data hasil pengukuran SPM 7. Workshop analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM
Konsumsi Peserta,Naras umber
Ya
Ya
Ya/Tidak Ya/Tidak
Ya
Tim Narasumber
Ya
Panitia, Peserta,Naras umber
Uang Saku 3)
Uang Transpot 4)
Uang Harian 5)
Peserta, Narasum ber Tim
Peserta,Nar asumber
Peserta,Na rasumber
Tim
Tim
Panitia, Peserta,Nar asumber
Panitia, Peserta,Na rasumber
Panitia, Peserta, Narasum ber
Biaya Penginapan 6)
Peserta,Naras umber Tim Panitia, Peserta,Naras umber
C. MONITORING DAN EVALUASI Ya Ya Tim monev Tim monev Tim monev 1. Monitoring dan evaluasiprogram Ya Ya Ya/Tidak Tim Kab/Kota Tim Tim Tim Tim Kab/Kota 2. Penyusunan laporan teknis dan Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota keuangan Keterangan : 1) Sewa tempat dapat dianggarkan untuk kegiatan diselenggarakan diluar kantor penyelenggara (Hotel/Tempat lain) 2) Honorarium diberikan kepada Narasumber yang berasal dari luar Program PKP-SPM Dikdas 3) Uang saku dapat diberikan jika kegiatan diselenggarakan diluar kantor penyelenggara (Hotel/Tempat lain) selama kegiatan. Jika kegiatan diselenggarakan di kantor penyelenggara, maka uang saku dapat diberikan jika kegiatan diluar jam kerja. Uang saku dapat diberikan kepada Nara Sumber jika Nara sumber berasal dari dalam Program PKP-SPM Dikdas (Tim Manajemen). 4) Uang transport diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. 5) Uang Harian terdiri dari Uang saku, uang makan, diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan untuk kegiatan Sosialisasi/Workshop/Pelatihan yang diselenggarakan diluar kantor penyelenggara dan memerlukan waktu lebih dari 8 jam. Sedang untuk Kegiatan Monev diberikan selama kegiatan monev 6) Biaya penginapan diberikan jika kegiatan diselenggarakan diluar kantor penyelenggara (Hotel/Tempat lain) dan memerlukan waktu lebih dari 8 jam 2),3),4),5), 6)Tidak dapat diberikan kepada DAT
10
BAB III ORGANISASIPELAKSANA Secara keseluruhan kementerian dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan Program PKPSPM DIKDAS antara lain Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Diantara kementerrian dan instansi tersebut, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemda Kabupaten/Kota memiliki peran yang sangat dominan dari sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan Program PKP-SPM (Gambar 3.1).Tugas dan fungsi dari kedua kementerian dan Pemda Kabupaten/Kota dijelaskan pada Bab 3.1.Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program, dibentukTim Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS di tingkat pusat dan daerah yang tugas dan fungsinya dijelaskan pada Bab 3.2.
KEMENTERIAN KEUANGAN Koordinasi
KEMENTRIAN DIKBUD (Executing Agency)
(PA/KPA)
Pendanaan & Money
PEMDA Verifikasi &Monev
KABUPATEN/KOTA (Pengguna Dana/ “Implementing Agency” Agency
Gambar 3.1: Hubungan Instansi Terkait Dengan Program PKP-SPM DIKDAS 3.1. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DAN PEMDA Tugas dan fungsi Kemenkeu, Kemdikbud dan Pemda Kabupaten/Kota dalam program PKPSPM DIKDAS diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, sebagai berikut. 3.1.1. KEMENTERIAN KEUANGAN Sebagai Pengguna Anggaran (PA) Hibah, Kementerian Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 11
1.
Menandatangani Financing Agreement dengan Uni Eropa.
2.
Melakukan proses penarikan dana hibah sesuai dengan perjanjian.
3.
Menetapkan persetujuan atau penolakan terhadap kelayakan pemda kabupaten/kota untuk menerima hibah.
4.
Menandatangani PPH dengan pemda kabupaten/kota.
5.
Melakukan penatausahaan penyaluran hibah kepada pemda kabupaten/kota.
6.
Menyalurkan dana hibah ke pemda kabupaten/kota sebagai pengganti dana pendahuluan yang telah dikeluarkan dari sumber APBDpemda kabupaten/kota setelah direview kelengkapan dan keabsahannya oleh Kemdikbud.
7.
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran.
8.
Menghentikan sementara hibah atas rekomendasi dari Kemdikbud.
9.
Memantau kinerja pelaksanaan dan penggunaan hibah dalam pencapaian target.
3.1.2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tugas dan tanggung jawab Kemdikbud sebagai pengelola kegiatan adalah: 1.
Membentuk Tim Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS tingkat pusat.
2.
Melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan dan penggunaan hibah dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PPH.
3.
Memverifikasi usulan pencairan hibah dari pemda kabupaten/kota.
4.
Menerbitkan surat hasil verifikasi/rekomendasi usulan pencairan hibah dan disampaikan ke Kemenkeu
5.
Melakukan koordinasi program dengan Tim Pengelola Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi danTingkat Kabupaten/Kota.
6.
Melakukan koordinasi dengan Kemenkeu.
7.
Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kabupaten/kota.
8.
Mengevaluasi dan menyetujui rencana kegiatan program PKP-SPM DIKDAS dari kabupaten/kota.
9.
Mengevaluasi dan menyetujui laporan kegiatan dan laporan keuangan.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan program.
12
3.1.3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana dan pengguna dana hibah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1.
Membentuk Tim Teknis pengelola Program PKP-SPM DIKDAS tingkat kabupaten/kota.
2.
Menyediakan dana pendamping untuk kegiatan pendukung dari sumber APBD.
3.
Menyusun Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan program.
4.
Menyusun rencana penggunaan dana hibah Program PKP-SPM DIKDAS.
5.
Menyampaikan laporan pelaksanaan dan keuangan kepada Kemdikbud dan Kemenkeu.
6.
Mengajukan permohonan verifikasi dokumen pencairan dana hibah ke Kemdikbud.
7.
Mengajukan permintaan pencairandana hibah kepada Kemenkeu.
3.2. PENGELOLA PROGRAM PKP-SPM DIKDAS Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS terdiri dari Tim Pengelola Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi danTingkat Kabupaten/Kota sebagaimana pada Gambar 3.2.
PUSAT Tim Konsultan
DIRJEN DIKDAS
Manajemen Pusat Tim Advokasi dan
TOG
Promosi
TWG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINSI
Tim Koordinasi dan Monev Provinsi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KABUPATEN/KOTA Tim Pengarah Keterangan:
Tim Teknis KAB/Kota : Membantu;
Tim Konsultan Manajemen Kab/Kota
: pengarahan dan pemantauan; ……. >: Kordinasi
Gambar 3.2: Struktur Tim Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS
13
3.2.1. TIM PENGELOLA TINGKAT PUSAT Instansi pelaksana program (Executing Agency) dari Program PKP-SPM DIKDAS adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud sebagai penanggung jawab Program PKP-SPM DIKDAS (Program Director).Tim Pengelola PKP-SPM Tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah (Technical Oversight
Group/TOG)danTim
Teknis SPM (MSS
Technical Working
Group/TWG)yang keduanya ditetapkan oleh Dirjen Dikdas, Kemdikbud. Dalam pelaksanaan program sehari-hari Dirjen Pendidikan Dasar menunjuk Manajer Program (Program Manager) dan Wakil Manajer Program (Deputy Program Manager) untuk melaksanakan kegiatan Program PKP-SPM dengandibantu oleh Tim Konsultan Manajemen Tingkat Pusat (Operational Management Team/OMT) dan Tim Promosi dan Advokasi. 3.2.1.1.TIM PENGARAH (TECHNICAL OVERSIGHT GROUP/TOG) Tim Pengarah Tingkat Pusat beranggotakan eselon 2 dari instansi terkait, dengan komposisi sebagai berikut. Ketua:Dirjen Pendidikan Dasar, Kemdikbud Sekretaris:Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud Anggota: 1.
Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas
2.
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas
3.
Direktur Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Kemdagri
4.
Direktur Pembangunan Daerah, Kemdagri
5.
Direktur Anggaran Daerah, Kemdagri
6.
Direktur Pinjaman dan Hibah, DJPU, Kemenkeu
7.
Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK, Kemenkeu
8.
Direktur Pengelolaan Kas Negara, DJPB, Kemenkeu
9.
Kepala Biro Perencanaan dan KLN, Kemdikbud
10. Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud 11. Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud 12. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan,Kemdikbud 13. Kepala Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 14. Direktur Pendidikan Madrasah, Kemenag 15. Perwakilan dari Uni Eropa 14
Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah adalah: 1. Memberikan bimbingan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan monitoring tentang strategi advokasi SPM. 2. Memprakarsai pengintegrasian SPM ke dalam kebijakan dan fungsi pendidikan. 3. Mengatur pertemuan antara Tim Pengarahdengan pengambil kebijakan pada jajaran yang lebih tinggi minimal dua kali dalam satu tahun. 3.2.1.2.TIM TEKNIS SPM (MSS Technical Working Group) Tim Teknis SPM beranggotakan eselon 3 dan 4 dari instansi terkait dengan komposisi sebagai berikut. Ketua:Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud Sekretaris: Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Ditjen Dikdas, Kemdikbud Anggota:eselon 3 atau eselon 4 perwakilan dari unsur: 1.
Direktorat Agama dan Pendidikan, Bappenas
2.
Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Kemdagri
3.
Direktorat Pembangunan Daerah, Kemdagri
4.
Direktorat Anggaran Daerah, Kemdagri
5.
Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK, Kemenkeu
6.
Direktorat Pinjaman dan Hibah, DJPU, Kemenkeu
7.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB, Kemenkeu
8.
Biro Perencanaan dan KLN, Kemdikbud
9.
Direktorat Pembinaan SD, Kemdikbud
10. Direktorat Pembinaan SMP, Kemdikbud 11. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan,Kemdikbud 12. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 13. Direktorat Pendidikan Madrasah, Kemenag 14. Perwakilan dari Uni Eropa 15. Perwakilan ADB Tugas dan Tanggung JawabTim Teknis SPM 1. Mengusulkan hasil penyeleksian kabupaten/kota penerima hibah kepada Dirjen Dikdas Kemdikbuduntuk selanjutnya disetujui oleh Uni Eropa dan ADB. 2. Menyusun Panduan/Juknis Program PKP-SPM DIKDAS. 15
3. Membuat rencana kerja tahunan. 4. Melakukan sosialisasi Program PKP-SPM DIKDAS kepada pemangku kepentingan tingkat pusat dan kabupaten/kota sasaran. 5. Mempersiapkan penandatanganan PPH antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 6. Melatih Tim Manajemen Program PKP-SPM DIKDAS Tingkat Kabupaten/Kota. 7. Mereview proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan dari kabupaten/kota. 8. Mereview laporan laporan kegiatan dari kabupaten/kota. 9. Mereview kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh kabupaten/kota untuk pencairan dana hibah pengganti dana pendahuluan dari sumber APBD. 10. Memproses penggantian dana hibah yang diajukan oleh kabupaten/kota ke Kemenkeu. 11. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di daerah. 12. Menyusun laporan kegiatan dan melaporkan kepada Dirjen Dikdas Kemdikbud. 13. Melakukan pertemuan rutin untuk mendiskusikan perkembangan Program PKP-SPM DIKDAS. 3.2.2. TIM PENGELOLA TINGKAT PROVINSI Oleh karena peran di tingkat provinsi hanya untuk koordinasi dan monitoring, maka pengelola program tingkat provinsi disebut dengan TimKoordinasi dan Monitoring Provinsi (TKMP) yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan memantau kegiatan Program PKP-SPM DIKDAS kabupaten/kota di provinsi masing-masing.Tim ini diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan beranggotakan pejabat eselon 3 dan 4 dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Untuk keperluan kegiatan monitoring dan koordinasi diharapkan kedua instansi ini mengalokasikan dana dari sumber APBD untuk kegiatan koordinasi dan monitoring bagi anggota tim. Kegiatan koordinasi dan monitoring Program PKP-SPM DIKDAS dapat juga diintegrasikan dengan kegiatan lain yang sudah ada di tingkat provinsi. 3.2.3. TIM PENGELOLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA Tim Pengelola Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis. Kedua tim ini ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota. 3.2.3.1.TIM PENGARAH Komposisi Tim Pengarah Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Ketua: Bupati/Walikota Sekretaris:Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota 16
Anggota: 1.
Kepala Bappeda.
2.
Kepala Dinas Pendidikan.
3.
Kepala Dinas Keuangan.
4.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
5.
Ketua Komisi DPRD yang membidangi pendidikan.
6.
Ketua Dewan Pendidikan.
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengarah adalah: 1. Memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program. 2. Melakukan supervisi keberhasilan Program. 3. Melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program. 4. Membantu menyelesaikan permasalahan yang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkatan Tim Teknis. 5. Memastikan terbangunnya kemitraan antara Pemerintah Daerah, Sekolah/Madrasah dan masyarakat umum dalam rangka pencapaian SPM. 6. Memastikan keberhasilan advokasi yang dilaksanakan dalam rangka penyadaran pemangku kepentingan bidang pendidikan, satuan pendidikan dan masyarakat dalam pencapaian SPM. 3.2.3.2.TIM TEKNIS TINGKAT KABUPATEN/KOTA Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota memiliki komposisi sebagai berikut: Ketua: Pejabat eselon 3 dari lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Anggota:berasal dari unsur 1.
Sekretariat Daerah.
2.
Bappeda.
3.
Dinas Pendidikan.
4.
Dinas Keuangan Daerah.
5.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Struktur organisasi dan jumlah personil anggota Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota diserahkan kepada pemda kabupaten/kota sesuai kebutuhan.
17
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis antara lain: 1. Merencanakan pendanaan program PKP-SPM DIKDAS kedalam DPA-SKPD. 2. Menyusun proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan Program PKP-SPM DIKDAS. 3. Menyelenggarakan manajemen seharai-hari Program PKP-SPM-DIKDAS. 4. Mengusulkan sekolah dan madrasah sasaran program kepada Tim Pengarah. 5. Melaksanakan analisis pencapaian SPM baik untuk SPM tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Satuan Pendidikan. 6. Menentukan kesenjangan SPM tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Satuan Pendidikan. 7. Melakukan sosialisasi SPM kepada pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota. 8. Melaksanakan pelatihan/workshop/seminar terkait SPM sesuai dengan rencana kegiatan. 9. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi SPM. 10. Melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Tim Pengarah tingkat kabupaten/kota dan Tim Pusat. 11. Melakukan pengelolaan dana hibah SPM sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 12. Menyusun usulan penggantian dana hibah kepada Tim Pusat. 3.3. TIM KONSULTAN Untuk membantu kelancaran Program PKP-SPM DIKDAS baik ditingkat pusat maupun daerah, telah ditetapkan 3 Tim Konsultan, yaitu: Tim Konsultan Manajemen Pusat, Tim Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Konsultan Advokasi dan Promosi. 3.3.1. TIM KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (OPERATIONAL MANAGEMENT TEAM) Secara umum tugas dan tanggung jawab utama Tim Konsultan Manajemen Pusat adalah membantu tugas sehari-hari Tim Teknis SPM (MSS Technical Working Group). Secara rinci tugas dan tanggung jawab Tim Konsultan Manajemen Pusat adalah: 1.
Membantu Ditjen Dikdas mempersiapkan strategi pengintegrasian SPM kedalam fungsi sektor pendidikan terkait dan strategi kebijakan dan penetapan sistem monitoring SPM.
2.
Membantu Ditjen Dikdas mempersiapkan panduan/juklak/juknis.
3.
Membantu
dan
mengarahkan
Tim
Konsultan
TingkatKabupaten/Kota
mempersiapkan proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan. 18
dalam
4.
Memberikan bantuan teknis dan saran kepada Tim Konsultan Tingkat Kabupaten/Kota dalam mempersiapkan sosialisasi SPM, persiapan dan implementasi kajian status SPM dan analisis kesenjangan SPM.
5.
Membantu pemerintah menyiapkan inception report, laporan 6 bulanan dan laporan tahunan.
6.
Merencanakan, mensupervisi dan membantu implementasi kajian status SPM, pengembangan sistem dokumentasi SPM, perkembangan SPM, persiapan program pelatihan dan penyusunan rencana kegiatan hibah kabupaten/kota.
7.
Mereview kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh kabupaten/kota untuk pencairan dana hibah pengganti dana pendahuluan dari sumber APBD.
8.
Menganalisis laporan dan masukan dari kabupaten/kota, meyakinkan bahwa “praktek baik” dari suatu kabupaten/kota telah didesiminasikan ke kab/kota lainnya.
9.
Mengkaji kualitas teknis yang diberikan oleh Tim Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota.
10. Membantu dan memberi saran kepada Kemdikbud, Kemenag dan Kemdagri terkait dengan pencapaian SPM kedalam RENSTRA mendatang. 11. Membantu Kemdikbud dan Kemenag dalam pengembangan strategi bersama untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pencapaian SPM di sekolah/madrasah. 12. Menetapkan sistem monev untuk memonitor kegiatan program termasuk sistem penyaluran dan penggunaan dana hibah kabupaten/kota. 13. Merumuskan prosedur manajemen pengaduan. 14. Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan workshop, pelatihan dan dialog kebijakan. 3.3.2. TIM KONSULTANMANAJEMEN KABUPATEN/KOTA (DISTRICT ADVISORY TEAM) Secara umum tugas Tim Konsultan ini adalah membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikandan membantu persiapan dan implementasi Program PKP-SPM DIKDAS. Secara rinci tugas dan Tanggung-Jawab Tim Konsultan Kabupaten/Kota antara lain: 1.
Membantu mensosialisasikan Program PKP-SPM DIKDAS.
2.
Membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota memahami panduan/juklak/juknis.
19
3.
Membantu TimTeknis Tingkat Kabupaten/Kota melakukan kajian terhadap SPM tahun 2013 dan menentukan “kesenjangan SPM” .
4.
Mengkaji kapasitas kabupaten/kota untuk membuat rencana persiapan dan pelaksanaan dalam mencapai SPM.
5.
Membantu menyiapkan proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan sesuai peruntukannya.
6.
Membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dalam implementasi kegiatan hibah dan membantu mengintegrasikan starategi dan sumberdaya yang ada untuk mencapai SPM dalam rencana pengembangan dan keuangan.
7.
Menyiapkan laporan 3 bulanan, laporan tahunan, analisis, temuan-temuan dan menyimpulkan “praktek-praktek baik” di kabupaten/kota.
8.
Membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan dan keuangan untuk bahan pengajuan penggantian dana hibah dari pemerintah pusat.
9.
Membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dalam menyusun kelengkapan dan keabsahan dokumen untuk pengajuan dana hibah pengganti dana pendahuluan yang telah digunakan dari APBD.
10. Pada akhir program (tahun 2016), membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota melakukan survey untuk mengukur pencapaian program dibandingkan baseline data. 3.3.3. TIM KONSULTAN ADVOKASIDAN PROMOSI (ADVOCACY AND PROMOTION TEAM) Tugas dari Tim Konsultan Advokasi dan Promosi adalah menyiapkan dan melaksanakan strategi terkait dengan hal-hal sebagai berikut; 1. Peningkatan kesadaran kelompok-kelompok pemangku kepentingan kunci tentang pentingnya SPM. 2. Peningkatan kesadaran masyarakat umum tentang ruang lingkup dan manfaat SPM. 3. Pembangunan hubungan media yang positif dan jejaring media yang efektif dengan Kemdikbud, Kemenag, Kemdagri serta diantara kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam Program. 4. Melakukan pengukuran dampak kampanye/sosialisasi advokasi, dan memfasilitasidiskusi-diskusi terkait di media elektronik, baik di tingkat nasional dan lokal, mengingat ini merupakan media yang paling efektif bagi penyebarluasan informasi.
20
BAB IV TAHAP PERSIAPAN PROGRAM Sebelum Program PKP-SPM DIKDAS berjalan telah dilakukan beberapa tahapan kegiatan sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.1.
AKTIVITAS
INSTANSI PELAKSANA
1. Penandatanganan Financing Agreement
• DJPU Kemenkeu dan Uni Eropa
2. Seleksi Calon Kab/Kota
• Tim PKP-SPM DIKDAS Pusat
3. Penandatanganan TA Letter Agreement
• DJPU Kemenkeu dan ADB
4. Penyusunan Perdirjen Perbendaharaan
• Dit. PKN, DJPB
. Tim Manajemen Pusat
5. Sosialisasi Ke Kab/Kota 6. Pengusulan Kab/Kota ke DJPK
• Dirjen Dikdas
7. Penerbitan SPPH
• DJPK Kemenkeu
8. Penandatanganan PPH
• Kemenkeu dan Bupati/Walikota
9. Pembentukan Tim PKP-SPM Kab/Kota
• Bupati/Walikota
10. Pelatihan Kepada Tim Kabupaten/Kota
• Tim Manajemen PKP-SPM Tingkat Pusat
11. Penyusunan RK dan RT
• Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota
12. Penyusunan Proposal Kegiatan
• Tim Teknis Kabupaten/Kota
13. Review RK, RT dan Proposal
• Tim Manajemen Tingkat Pusat
14. Penganggaran Hibah dalam APBN
• Kementerian Keuangan
15. Penganggaran Hibah Dalam APBD
• Pemerintah Kabupaten/Kota
16. Perubahan Rencana Tahunan
• Pemerintah Kabupaten/Kota, Kemdikbud dan Kemenkeu
Gambar 4.1: Langkah-langkah Persiapan Program PKP-SPM DIKDAS
21
Keterangan detail setiap langkah pada gambar 4.1 adalah sebagai berikut: 1. Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan (FinancingAgreement) Direktur Jenderal Pengelolaan UtangKementerian Keuangan atas nama pemerintah menandatangani perjanjian hibah dengan Uni Eropa pada bulan Desember 2012. 2. Penyeleksian Calon Kabupaten/Kota Penerima Hibah Tim Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS Tingkat Pusat melakukan seleksi calon kabupaten/kota penerima hibah berdasarkan data fiskal daerah, angka partisipasi kasar (APK) SMP dan angka partisipasi murni (SPM) SD.Hasil seleksi kabupaten/kota diajukan kepada ADB dan Uni Eropa untuk dimintakan persetujuan. 3. Penandatanganan Technical Assistance Letter Agreement Direktur Pinjaman dan Hibah Ditjen Pengelolaan UtangKementerian Keuangan atas nama pemerintah menandatangani TA letter agreement dengan ADB pada bulan Juli 2013. 4. Penyusunan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan terkait dengan pengelolaan hibah program PKP-SPM Dikdas 5. Sosialisasi ProgramKepada Pejabat Kabupaten/KotaCalon Penerima Hibah Sebelum pemerintah kabupaten/kota memutuskan untuk menerima atau menolak hibah dari program ini, Tim Pengelola TingkatPusat melakukan sosialisasi kepada para pejabat/pengambil keputusan di tingkat kabupaten/kota. Sosialisasi program PKP-SPM DIKDAS ini ditekankan pada tujuan program, target dan output yang diharapkan serta kewajiban kabupaten/kota calon penerima hibah. Sosialisasi program diberikan dalam bentuk penjelasan melalui informasi tertulis dan/atau dalam bentuk pertemuan langsung. Bupati/Walikota/Pejabat
yang
berwenang
akan
diberikan
surat
pernyataan
bersedia/menolak menjadi sasaran program PKP-SPM DIKDAS ini. Jika tidak bersedia maka Tim Pengelola Program Tingkat Pusat akan mencari kabupaten/kota lain yang bersedia dan yang memenuhi persyaratan seleksi. 6. Pengusulan Calon Daerah Penerima Hibah Dari Kemdikbud ke Kemenkeu Setelah diperoleh 110 kabupaten/kota menyatakan bersedia menjadi sasaran Program PKP-SPM DIKDAS, Dirjen Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang 22
diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 7. Penerbitan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Penerusan Hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah. Penerbitan SPPH ini dapat dilakukan sebelum pagu hibah ditetapkan dalam APBN. 8. Penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Berdasarkan SPPH selanjutnya dilakukan penandatanganan antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dengan Bupati/Walikota atau pejabat yang yang diberi kuasa. 9. Pembentukan dan Penetapan Tim PengelolaTingkat Kabupaten/Kota Bupati/Walikota menetapkan daftar personil yang menjadi Tim Pengelola Program PKPSPM DIKDAS sesuai dengan struktur yang tertuang dalam Bab 3 dalam panduan ini. 10. Pelatihan Kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota Agar memahami secara mendalam program Program PKP-SPM DIKDAS, Tim Teknis Tingkat Pusat dibantu oleh Tim Konsultan melaksanakan pelatihan kepada Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota. 11. Penyusunan Rencana Komprehensif danRencana Tahunan Tim
Teknis
Tingkat
Kabupaten/Kota
dengan
dibantu
oleh
Tim
Konsultan
Manajemenmenyusun Rencana Komprehensif dan Rancana Tahunan. Rencana Komprehensif adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama jangka waktu pelaksanaan Hibah (format seperti dalam Lampiran 1).Rencana Tahunan adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama satu tahun (format seperti dalam Lampiran 2).Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan harus memperoleh persetujuan dari Tim Pengarah Kabupaten/Kota. 12. Penyusunan RencanaKegiatan Berdasarkan Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan, Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan bantuan Tim Konsultan menyusun rencana kegiatan yang lebih terinci yang mencakup tujuan, sasaran, jadual, perincian anggaran, keluaran, strategi pencapaian dan mengusulkan hanya kegiatan yang diperbolehkan. Format laporan secara umum bersifat terbuka dan fleksibel akan tetapi harus efisien (format seperti dalam Lampiran 3). Pedoman 23
penyusunan RK, RT dan Proposal serta langkah-langkahnya akan diatur dalam juknis tersendiri. 13. Review Rencana Komprehensif, Rencana Tahunan dan Rencana Kegiatan Tim Teknis Tingkat Pusat dengan dibantu oleh Tim Konsultan Manajemen mereview kelayakan Rencana Komprehensif, Rencana Tahunan dan Rencana Kegiatan yang telah diserahkan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.Jika ketiga dokumen tersebut dinyatakan sudah layak makaDirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud akan mengeluarkan surat persetujuan dan selanjutnya dikirim ke Dirjen Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Kemenkeu sebagai KPA Hibah. 14. Penganggaran Hibah dalam APBN Berdasarkan Rencana Tahunan Kabupaten/Kota yang telah disetujui dan dikirim oleh Kemendikbud, Kementerian Keuangan (oleh pejabat yang telah ditunjuk dalam peraturan perundangan) melakukan penganggaran Hibah dalam DIPA sebagai dasar penyaluran hibah.Tahapan ini telah diatur dalam PMK No 188/2012 Bab IV Pasal 6 s/d Pasal 9. 15. Penganggaran Hibah Dalam APBD Berdasarkan Rencana Tahunan Pemerintah Daerah meganggarkan penerimaan hibah pada Lain-Lain Pendapatan dalam APBD dan menganggarkan penggunaan penggunaan hibah sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan dalam APBD berdasarkan Rencana Tahunan dan mencantumkannya dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan.Tahapan ini telah diatur dalam PMK No 188/2012 Bab IV Pasal 10 s/d Pasal 13. 16. Perubahan Rencana Tahunan Perubahan Rencana Tahunan dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan perjanjian antara pemerintah dengan donor.Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tahunan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Tim Pengelola Tingkat Pusat (Kemdikbud) kemudian menyerahkan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai KPA Hibah.Perubahan Rencana Tahunan harus ditampung dalam APBD dan dituangkan dalam DPA.
24
BAB V MEKANISME PENARIKAN DAN PENYALURAN HIBAH Tatacara penarikan hibah dari pemberi hibah dan tata cara penyaluran hibah dari Pemerintah ke Pemerintah Kabupaten/Kota dalam program PKP-SPM DIKDAS ini didasarkan PMK Nomor 151/PMK.05/2011 dan PMK Nomor 188/PMK.07/2012. Penarikan dan penyaluran hibah pada program ini menggunakan tata cara rekening khusus. Secara garis besar terdapat 3 tahapan proses, yaitu: 1.
Proses pembukaan dan pengisian initial deposit pada rekening khusus
2.
Proses penyaluran dana hibah ke pemerintah daerah
3.
Proses pengisian rekening khusus dari pemberi hibah
5.1. PROSES PEMBUKAAN DAN PENGISIAN INITIAL DEPOSIT PADA REKENING KHUSUS Langkah-langkah yang harus ditempuh pada tahap ini sebagaimana pada Gambar 5.1.
AKTIVITAS
PELAKSANA Terkait
1. Penyampaian copy FA dan TA-LA ke DJPB cq. Dit PKN
• DJPU c.q Dit PH
2. Penyampaian effectiveness date ke Ditjen Dikdas, Dit Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dan Dit PKN.
• DJPU cq. Dit PH
3. Penyampaian permintaan pembukaan Reksus; pengisian initial deposit; penerbitan Juklak tata cara pencairan dana hibah dan surat pernyataan kesiapan pelaksanaan kegiatan kepada DJPB
• Ditjen Dikdas
4. Pembukaan Reksus di BI;, Permintaan pengisian initial deposit kepada ADB dan penerbitan Juklak
• DJPB
5. Pengisian Dana Hibah di Reksus
• ADB
Gambar 5.1. Langkah-langkah Pembukaan dan Pengisian Rekening Khusus Penjelasan secara detail setiap langkah pada Gambar 5.1 sebagai berikut: 1.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah Kemenkeu menyampaikan copy Perjanjian hibah (Financing Agreement) antara Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia dan TA Letter Agreement antara ADB dan Pemerintah kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 25
2.
DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah menyampaikan surat keterangan effectiveness date atas Perjanjian Hibah kepada:1) Ditjen Dikdas, Kemdikbud; 2) DJPU c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen; dan 3) DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
3.
Berdasarkan penyampaian effectiveness date, Ditjen Dikdas menyampaikan kepada DJPB: 1) permintaan pembukaan Reksus; 2) permintaan pengisian initial deposit; 3) permintaan penerbitan petunjuk pelaksanaan tata cara pencairan dana hibah; dan 4) surat pernyataan kesiapan pelaksanaan kegiatan.
4.
DJPB melakukan: 1) pembukaan Reksus pada Bank Indonesia, namun dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan. DJPB dapat mengajukan pembukaan reksus ke Bank Indonesia berdasarkan Perjanjian hibah atau dokumen lainyang menetapkan bahwa tata cara penarikan PHLN menggunakan mekanisme Reksus; 2) permintaan pengisian initial deposit kepada ADB; dan 3) penerbitan petunjuk pelaksanaan tata cara pencairan PHLN.
5.
Pengisian dana hibah dari ADB ke reksus sesuai dengan perjanjian antara ADB dan pemerintah
5.2. PROSES PENYALURAN HIBAH KE PEMERINTAH DAERAH Penyaluran hibah program PKP-SPM DIKDAS dilaksanakan melalui tata cara Rekening Khusus yaitu transfer dana dari Rekening Pemerintah yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana hibah yang dapat dipulihkan saldonya (revolving) kepada RKUD sebagai penggantian dana atas pelaksanaan kegiatan yang terlebih dahulu membebani APBD. Jadi dalam Program PKP-SPM ini, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan yang sudah disetujui dalam Rencana Tahunan dengan menggunakan dana pemerintah daerah terlebih dahulu. Setelah pada periode atau sejumlah pengeluaran tertentu, pemerintah daerah dapat mengajukan pencairan penggantian dana hibah kepada Kementerian Keuangan. Mekanisme penggantian hibah pemerintah kabupaten/kota sebagaimana persetujuan dengan ADB dapat dilakukan dengan 2 cara: 1.
Mekanisme Statement of Expenditure/SOE SOE adalah mekanisme pengajuan dana hibah dari kabupaten/kota ke pemerintah sebagai pengganti pengeluaran kegiatan yang telah digunakan dari dana kas daerah dengan nilai nominal sampai dengan Rp. 300 juta(sekitar US$30,000). Nilai pengajuan dapat berasal dari 1 atau lebih dari 1 kegiatan dalam sekali pengajuan dana pengganti.
26
Tahapan dan persyaratan pengajuan dana pengganti melalui cara SOE dijelaskan dalam Gambar 5.2. 2.
Mekanisme „Full Documentation“ Apabila pengajuan dana hibah melebihi Rp. 300 juta (sekitar US$30,000) maka pengajuan dana pengganti menggunakan mekanisme „full documentation“. Persyaratan dan mekanisme pengajuannya memerlukan dokumen pendukung lebih lengkap dibandingkan dengan mekanisme SOE. Selain syarat-syarat seperti pada mekanisme SOE, kabupaten/kota juga harus menyertakan bukti-bukti kuitansi pengeluaran yang valid dan memerlukan proses pencairan yang lebih lama, karena memerlukan keterlibatan ADB dalam proses persetujuan pencairan dana pengganti. Dengan mempertimbangkan kemudahan dan kecepatan penyaluran hibah pengganti Dana Pendahuluan, dalam program ini direkomendasikan Pemda Kabupaten/Kota untuk menggunakan mekanisme SOE. Meskipun demikian, Tim SPM Kabupaten/Kota tetap diminta mengirimkan fotocopy/softcopy bukti-bukti pengeluaran sebagai dokumen pendukung, sedangkan dokumen aslinya tetap disimpan di kabupaten/kota sebagai objek audit. Tahapan pengajuan untuk penarikan dana hibah sebagai pengganti Dana Pendahuluan yang sudah dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota dengan mekanisme SOE digambarkan pada Gambar 5.2.
27
AKTIVITAS 1. Penyiapan Dokumen Permohonan Penyaluran Hibah
PELAKSANA • TimTerkait Kab/Kota
2. Pengiriman Surat Permohonan Verifikasi ke Kemdikbud
• Tim Kab/Kota
3. Proses Verifikasi Dokumen
• Kemdikbud
4. Penerbitan Surat hasil verifikasi dan Penyerahan dokumen Hasil Verifikasi ke DJPK
• Kemdikbud
5. Penerbitan SPP dan Pengajuan SPM Reksus ke KPPN
• KPA Hibah
6. Penerbitan SP2D Reksus
• KPPN
7. Penerbitan dan Penyampaian SPB-SP2D ke KPA Hibah
• KPPN
8. Penyampaian daftar SPB ke BI
• KPA Hibah
9. Pentransferan Dana Pengganti ke RKUD
• BI
Gambar 5.2. Tahapan Penyaluran Dana Hibah ke Pemerintah Daerah
Penjelasan detail setiap langkah pada Gambar 5.2 adalah sebagai berikut: 1.
Penyiapan Dokumen Permohonan Penyaluran Hibah Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Tim Konsultan menyiapkan kelengkapan dokumen yang akan digunakan untuk pengajuan pencairan hibah sebagai pengganti Dana Pendahuluan yang terdiri dari: a.
Surat Permintaan Pencairan/Penggantian Dana dari Bupati/Walikota/Pejabat yang diberi kuasa (Surat Kuasa dilampirkan) kepada Dirjen Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Kemenkeu sebagai KPA Hibah (Format seperti dalam Lampiran 4)
b.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/SPTJM (Format seperti dalam Lampiran 5)
c.
Berita Acara Pembayaran (BAP) yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJPK (Lampiran 6)
d.
Copy rekening Koran RKUD (hanya dilakukan sekali pada saat pengajuan pertama dana pengganti)
e.
Copy DPA 28
f.
Copy Laporan Kemajuan (Lampiran 7)
g.
Copy SP2D kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD yang akan diajukan untuk pencairan hibah sebagai pengganti.
Penyiapan dokumen permohonan penyaluran hibah serta langkah-langkahnya akan diatur dalam juknis tersendiri 2.
Pengiriman Surat Permohonan Verifikasi Bupati/Walikota/Pejabat yang diberi kuasa mengirim surat permohonan kepada Dirjen Pendidikan Dasar c.q. Ketua Tim Teknis SPM (surat sebagaimana dalam Lampiran 8) untuk memverifikasi Surat Permintaan Penyaluran Hibah beserta dokumen pendukungnya yang telah disiapkan pada langkah 1.
3.
Proses Verifikasi Dokumen Tim Teknis SPM Pusat dengan bantuan Tim Konsultan Manajemen Pusat melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Kabupaten/Kota.Jika Tim Teknis SPMPusat masih menyatakan dokumen belum lengkap/belum memenuhi syarat, maka Tim Teknis Kabupaten/Kota diminta untuk memperbaiki.Jika hasil verifikasi menyatakan permohonan pencairan dana sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud menerbitkan surat hasil verifikasi.
4.
Penerbitan Surat Hasil Verifikasi dan Penyerahan Dokumen ke DJPK Kemdikbudmenerbitkan surat hasil verifikasi dan menyerahkan ke DJPK dengan dilampiri Surat Permintaan Penyaluran Hibah beserta dokumen pendukungnya dari kabupaten/kota kepada Dirjen Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Kemenkeu sebagai KPA Hibah (contoh surat sebagaimana pada Lampiran 9).
5.
Pengajuan SPM Reksus dari KPA Hibah ke KPPN Berdasarkan surat hasil verifikasi dari Kemdikbud dan dokumen dari kabupaten/kota, KPA Hibah menyampaikan SPM Reksus dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
6.
Penerbitan SP2D Reksus oleh Kepala KPPN Kepala KPPN menerbitkan SP2D Reksus 3 rangkap, lembar pertama diserahkan kepada BI, lembar kedua kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah (sebagai KPA), lembar ketiga sebagai arsip.
7.
Penerbitan dan Penyampaian SPB-SP2D 29
Kepala KPPN menerbitkan dan menyampaikan SPB-SP2D dan daftar SPB yang dilampiri SP2D-Reksus kepada KPA 8.
Penyampaian daftar SPB dari KPA ke Bank Indonesia KPA menerbitkan dan menyampaikan daftar SPD dan WPR kepada Bank Indonesia
9.
Pentransferan Dana Pengganti ke RKUD Berdasarkan SPD dan WPR, BI melakukan transfer dana hibah ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
5.3. PENGISIAN KEMBALI REKENING KHUSUS Tim Teknis Tingkat Pusat harus secara aktif memantau status rekening khusus. Permohonan pengisian reksus tidak harus menunggu sisa dana kosong, karena hal tersebut akan mengganggu proses pembayaran dana yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Tahapan pengisian rekening khusus digambarkan pada Gambar 5.3
AKTIVITAS
PELAKSANA Terkait
1. Penyampaian Salinan SPM dan SP2D Reksus Ke Dirjen Dikdas
• KPA Hibah
2. Pengajuan SPP APD-Reksus ke DJPB cq. Dit PKN
• Ditjen Dikdas
3. Pengajuan APD-Reksus ke ADB tembusan ke DJPU
• Dit PKN
4. Pentransferan Dana ke Rekening Khusus
• ADB
Gambar 5.3: Tahapan Pengisian Rekening Khusus Penjelasan detail dari setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Penyampaian Salinan SPM dan SP2D Reksus KPA Hibah menyampaikan salinan SPM dan SP2D-Reksus kepada Dirjen Dikdasr Kemdikbud sebagai bahan penyusunan APD-Reksus.
2.
Pengajuan SPP APD-Reksus
30
Dirjen Dikdas Kemdikbud mengajukan SPP APD-Reksus yang dilampiri dokumen yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah kepada Dirjen Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara. 3.
Pengajuan APD-Reksus Berdasarkan SPP APD-Reksus DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengajukan APD-Reksus kepada ADB dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian hibah, dengan tembusan kepada DJPU c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dan Bank Indonesia.Ditjen Dikdas dan DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi data atas belanja yang membebani Reksus.
4.
Pentransferan Dana Dari ADB ke Rekening Khusus Setelah semua persyaratan pengajuan APD-Reksus terpenuhi, ADB mentransfer dana ke rekening khusus.
31
VI. PELAPORAN Fungsi pelaporan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pengawasan program.Laporan pelaksanaan Program PKP-SPM DIKDAS dibuat secara berjenjang. 6.1. LAPORAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan
Pelaksanaan
Kegiatan
kepada
Dirjen
Perimbangan
KeuanganKemenkeu
sebagaiKPA Hibah dan Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud sebagai penanggungjawab program. Jenis laporan yang harus dibuat dan dilaporkan antara lain: Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Akhir: Laporan Triwulanan pelaksanaan program terdiri atas: a.
Laporan Triwulan I untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret
b.
Laporan Triwulan II untuk periode1 April sampai dengan 30 Juni
c.
Laporan Triwulan III untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 September
d.
Laporan Triwulan IV untuk periode1 Oktober sampai 31 Desember
Laporan triwulanan harus diserahkan paling lambat 15 hari setelah akhir triwulan, Laporan Tahunan paling lambat 10 hari setelah akhir tahun anggaran berakhir, sedangkan Laporan Akhir diserahkan paling lambat 30 hari setelah bantuan hibah tahun ke-2 berakhir. Format Laporan Triwulanan disusun dengan menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran PMK No 188/2012 (Format sebagaimana dalam Lampiran 10), sedangkan Laporan Tahunan berisikan rekapitulasi kegiatan dan laporan keuangan selama 1 tahun anggaran (Format sebagaimana dalam Lampiran 11). Namun demikian untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik aspek teknis maupun aspek keuangan, maka perlu adanya dokumen pelaporan yang melaporkan kedua aspek tersebut. Oleh karena itu terkait penyusunan dokumen pelaporan tersebut akan disusun Juknis tersendiri. 6.2. LAPORAN TINGKAT PUSAT Berdasarkan Laporan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Teknis Tingkat Pusat dengan bantuan Tim Konsultanmenyusun rekapitulasi Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Akhir program.
32
Ditjen Perimbangan Keuangan sebagai KPA Hibah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
33
BAB VII. MONITORING DAN EVALUASI Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa program telah sesuai rencana dan target yang direncanakan. Komponen utama yang dimonitor antara lain: 1.
Hasil pengukuran pencapaian SPM kabupaten/kota dan satuan pendidikan
2.
Hasil analisis terhadap pengukuran SPM dan penggunaannya untuk penyusunan program
3.
Pencapaian kegiatan sesuai rencana kegiatan
4.
Permasalahan dan solusinya
5.
Perkembangan dan dampak kegiatan
Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan. Kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Teknis SPM Pusat, Tim Koordinasi dan Monitoring Provinsi, dan Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Konsultan. 7.1. MONITORING OLEH TIM TEKNIS SPM TINGKAT PUSAT 1.
Monitoring pelaksanaan program ditujukan untuk memantau kinerja Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dan penggunaan dana;
2.
Responden terdiri dari Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dan Pengelola Keuangan Daerah;
3.
Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan pelaksanaan program, pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan;
4.
Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan dan rapat koordinasi.
34
7.2. MONITORING OLEH TIM KOORDINASI DAN MONITORING PROVINSI 1. Monitoring ditujukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS di setiap kabupaten/kota; 2. Monitoring dapat dilakukan melalui rapat koordinasi maupun kunjungan ke kabupaten/kota. 7.3. MONITORING OLEH TIM TEKNIS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 1.
Monitoring ditujukan untuk memantau kinerja sekolah/madrasah dalam pencapaian SPM dan dampak kegiatan;
2.
Responden terdiri dari sekolah/madrasah dan murid dan/atau orangtua murid;
3.
Monitoring dilaksanakan pada saat sebelum dan sesudah kegiatan program PK-SPM dilaksanakan;
4.
Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah/Madrasah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah/Madrasah;
5.
Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
6.
Tim Teknis Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah/madrasah yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring.
35
BAB VIII PENGAWASAN, AUDIT DAN SANKSI 8.1. PENGAWASAN Pengawasan Program PKP-SPM DIKDAS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. 1.
Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah/madrasah. Prioritas utama dalam program adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten/Kota.
2.
Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang pusat dan daerah. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan program, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
8.2. AUDIT INTERNAL Pemeriksaan atas penggunaan hibah Program PKP-SPM DIKDAS yang diperoleh Kab/Kota dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah, yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Pemeriksaan bertujuan untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku (pemeriksaan keuangan) serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan operasional yang ditemukan selama proses pemeriksaan untuk mendukung kinerja yang lebih baik. Pihak penerima hibah wajib menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan dan melaporkannya kepada Tim Pusat. 8.3. AUDIT EKSTERNAL Pemeriksaan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaras dengan peraturan yang berlaku, atau oleh institusi lainnya yang ditugaskan oleh ADB.Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi perbaikannya wajib ditindaklanjuti oleh penerima hibah serta dilaporkan perkembangannya kepada Tim Pusat. 8.4. HAL-HAL YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI Hal yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi kepada sebuah kabupaten/kota adalah antara lain sebagai berikut:
36
1.
Tidak memberikan laporan untuk 1 laporan triwulanan, baik laporan keuangan, laporan fisik, maupun laporan pertanggungjawaban;
2.
Tidak melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan di dalam PPH dan/atau PAP;
3.
Melakukan praktek penyimpangan yang dapat merugikan Negara.
8.5. SANKSI Sanksi yang dapat diberikan oleh Tim Pusat kepada Pemerintah kabupaten/kota dapat berbentuk: 1.
Pemberian surat peringatan;
2.
Pemberhentian penerusan hibah;
3.
Pemblokiran dana dan penghentian sebagian/seluruh bantuan, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.
37
BAB IX. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT Program yang baik akan memastikan bahwa setiap pertanyaan, usulan dan keluhan mendapatkan respon. Pengelolaan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Program PKP-SPM dikdas ditujukan untuk: 1.
Mengatur alur informasi pengaduan/temuan masalah agar dapat diterima oleh pihak yang tepat;
2.
Memastikan bahwa pengelola program akan menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk;
3.
Memastikan setiap perkembangan penanganan akan didokumentasikan secara jelas;
4.
Menyediakan bentuk informasi dan data base yang harus disajikan dan dapat diakses publik.
9.1. MEDIA Informasi, pertanyaan, atau pengaduan dapat disampaikan secara langsung, atau melalui SMS, telepon, surat atau email. Berikut adalah media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terhadap program baik yangbersifat masukan/saran, pertanyaan, maupun keluhan, adalah: 1.
Alamat web
: www.dikdas.kemdikbud.go.id
2.
Telepon
: 021-5725612, 021-5725085
3.
Faksimil
: 021-5725612
4.
Email
:
[email protected]
9.2. TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN Tim Pengelola Program melaksanakan fungsi-fungsi untuk melakukan tindak-lanjut terhadap informasi/pengaduan yang diterima.Pembagian tugas dan fungsi layanan pada Program PKPSPM DIKDAS adalah sebagai berikut. Tim Teknis Tingkat Pusat Dengan dibantu oleh Tim Konsultan Manajemen, tim pusat melakukan tugas dan fungsinya sebagai berikut: 1.
Mengembangkan sistem pelayanan dan penanganan pengaduan; 38
2.
Menerima dan mencatat semua informasi, termasuk hasil temuan auditor ke dalam sistem pengaduan;
3.
Menjawab pertanyaan dan menindak-lanjuti usul/saran/masukan;
4.
Memonitor perkembangan penanganan pengaduan yang ada di kabupaten/kota;
5.
Menganalisa informasi sebagai bahan masukan bagi kebijakan program;
6.
Menyampaikan informasi kepada Inspektorat Jenderal dalam hal diperlukan tindak lanjut;
7.
Membuat laporan perkembangan penanganan pengaduan secara regular;
8.
Menginformasikan
status
penanganan
pengaduan
secara
berkala
kepada
Kabupaten/Kota untuk ditindak-lanjuti; 9.
Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum dan Kepegawaian - Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar terkait dengan publikasi informasi.
Tim TeknisTingkatKabupaten/Kota Dengan dibantu oleh Tim Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota, Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsinya sebagai berikut: 1.
Menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui telepon, email, surat, fax, termasuk hasil temuan audit ke dalam sistem pengaduan Program PKP-SPM DIKDAS;
2.
Menjawab pertanyaan dan menindak-lanjuti usul/saran/masukan dari masyarakat;
3.
Melakukan penanganan yang diperlukan dan memonitor kemajuan dan hasil penanganan pengaduan;
4.
Memperbarui status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan;
5.
Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara regular;
6.
Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda menyampaikan status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan untuk mendorong penyelesaiannya;
39
LAMPIRAN
40
LAMPIRAN 1 :
FORMAT RENCANAKOMPREHENSIF PENGGUNAAN HIBAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENERAPAN SPM PENDIDIKAN DASAR TAHUN 20.... SAMPAI DENGAN TAHUN 20.... PPH : NO……Tanggal …… No
Kegiatan
1
2
Hibah 3
20…. Dana Pendamping 4
Hibah 5
20… Dana Pendamping 6
TOTAL PENGGUNAAN DANA Hibah Dana Pendamping Jumlah 7=3+5 8=4+6 9=7+8
Jumlah ………,………..20 Kepala SKPD ……………….. NIP. 41
LAMPIRAN2
FORMAT RENCANA TAHUNAN PENGGUNAAN HIBAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENERAPAN SPM PENDIDIKAN DASAR TAHUN 20..... PPH : NO……Tanggal … Nilai (Rp.) No
Uraian Kegiatan
1
2
Hibah
Dana Pendamping
Jumlah
3
4
5=3+4
I Sub Jumlah I II Sub Jumlah II
Jumlah Pembulatan
………,………..20 Kepala SKPD ……………….. NIP.
42
Keterangan 6
LAMPIRAN 3 FORMAT RENCANA KEGIATAN PROGRAM PKP-SPM DIKDAS TAHUN ……. Rencana Kegiatan Bersikan tentang: BAB I PENDAHULUAN Berisikan gambaran singkat tentang kondisi geografis daerah, anggaran daerah, program kerja daerah tentang pendidikan dan kendala-kendala BAB II PROFIL PENDIDIKAN KAB/KOTA Berisikan tentang data-data yang menggambarkan indikator pendidikan, data dasar ketercapaian SPM, kendala dls BAB III KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PEMDA Berisikan kebijakan pemda yang terkait pendidikan dan khususnya dalam pencapaian SPM serta program kerja Pemda BAB IV HASIL ANALISI PENILAIAN KONDISI AWAL SPM Berisikan gambaran umum hasil kajian awal pencapaian SPM BAB V RENCANA KOMPREHENSIF DAN RENCANA TAHUNAN Bersisikan detail rencana setiap kegiatan selama satu tahun anggaran. Diuraikan setiap rencana kegiatan: jumlah sasaran, dana yang diperlukan, rencana waktu dan tempat kegiatan BAB IV PENUTUP ………,………..20 Kepala SKPD ……………….. NIP. Catatan: secara detail akan diatur dalam Juknis khusus LAMPIRAN Rencana Komprehensif Rencana Tahunan 43
LAMPIRAN 4 FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH (KOP SURAT) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomor
: ………………………………
Lampiran
: ………………………………
Perihal
: ……………………………….
Kepada Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah Jln. Wahidin No.1 Jakarta Berdasarkan Perjanjian Penerusan Hibah No……., tanggal…...., bersama ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran Hibah untuk kegiatan……………….Tahun Anggaran……..sebesar Rp……………… (……………………………rupiah). Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota………………., pada Bank……………… dengan Nama Rekening……………….. No Rekening………………………….. Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Berita Acara Pembayaran (BAP) yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJPK; Copy rekening Koran RKUD; Copy DPA; Copy Laporan Kemajuan Copy SP2D kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD. Demikian disampaikan, dan atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih. …….., tanggal………. Bupati/Pejabat yang diberi kuasa stempel …………………………………….. NIP. ………………………………..
Tembusan Yth. 1. Dirjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 44
LAMPIRAN 5
(KOP SURAT) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: Nama: ........................................................................ Jabatan: ...................................................(bupati/walikota/pejabat yang diberi kuasa) sebagai Pengguna Dana Hibahpada Kabupaten/Kota ……………………………untuk kegiatan ...............…. dan sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah Nomor: …………………………………. tanggal…………………… dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah untuk permintaan tahap................ sebesar.................. (..........................rupiah) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan hibah dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.
......... tanggal,......... ............................... Materai Rp.6.000,-
………………………………….. NIP Tembusan Yth: 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
45
LAMPIRAN 6 BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP) No. BAP-………./PK.4.2/HPD/20.. I. Pada hari ini, ……. tanggal …….bulan ……, tahun ……, kami yang bertanda tangan di bawah ini : : ……………………………… : Pejabat Pembuat Komitmen Hibah kepada Pemerintah : Daerah Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lt 12, Jakarta Pusat 10710 selanjutnya disebut PIHAK KESATU; Nama*) Jabatan Alamat
: ……………………....................... : Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten/Kota …………………. Alamat : ……………………………………………………………………… ….......... ……………………………………………………………………… ………... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Nama Jabatan
II. Berdasarkan : 1. a. PPH Nomor dan Tanggal b. Besaran Hibah dalam PPH 2. a. Nomor dan Tanggal DIPA b. Nilai Hibah (bagian DIPA) c. Uraian Kegiatan 3. a. Nomor Grant/Register b. Kode/Uraian Kategori c. Porsi Hibah Luar Negeri 4. a. Permintaan Pencairan Tahap Ini b. Saldo Rek. s.d. Tahap Ini c. Pembayaran Hibah Tahap Ini (a-b) Terbilang
: ……………………… : Rp........................... : : : : : :
………………………. ………………………. Hibah Air Minum TF-091895-IND/70776401 3 / L-BEC Grants 100% ……………………….
………………………. : ………………………. : ……………………….
III. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Kesatu dengan uraian sebagai berikut: 1. Perhitungan Pembayaran: a. Nilai Hibah s.d BAP ini (Netto) : ………………………. b. Nilai Hibah s.d BAP yang lalu (Netto) : ………………………. c. Nilai Hibah BAP ini (Netto) : ………………………. d. Potongan-potongan (Valuta): (i) (i) Uang retensi/jaminan : (ii) (ii) Pengembalian Uang Muka : 46
(iii) (iii) Jumlah potongan e. Pembayaran Hibah Phisik BAP ini (Netto) f. PPN dari (1.e) “Tidak dipungut” g. Pembayaran Hibah BAP ini (Bruto) 2. Rincian Sumber Pembayaran: a. Phisik Porsi PHLN (100% x 1.e) b. Phisik Porsi Pendamping c. PPN porsi PHLN “Tidak Dipungut” d. PPN Porsi Pendamping “Dipungut”
: :
……………………….
: :
………………………. : : : :
………………………. Rp. – Rp. – Rp. –
IV. Rekapitulasi Pembayaran Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota …………….:
PHLN No.
Uraian
1 1. 2.
2
3. 4. 5.
Nilai Hibah Pembayaran Hibah s.d BAP yl Pembayaran Hibah BAP ini Total Pembayaran Hibah s.d BAP ini Sisa Hibah
Nilai Phisik Pendam ping
(Rp.) 3
4
Total (Rp.) 5
PPN Porsi Porsi PHLN tdk Pendam dipungut ping 6 7
……… ………
……… ………
……… ………
……… ………
……… ………
……… ………
……… ………
……… ………
……… ………
……… ………
……… ………
……… ………
………
………
………
………
………
………
V. Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran hibah tersebut di atas dan ditransfer ke Rekening : Nomor Rekening Nama Rekening Nama Bank
Jumlah (Bruto) (Rp.) 8
: ………………….. : ………………….. : …………………..
Demikian Berita Acara Pembayaran (BAP) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA Bendaharawan Umum Daerah
PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen*)
........................ NIP.
…………………………….… NIP. ………………………...
47
Tata Cara Pengisian Form
No BAP dikosongin
Bagian I Tanggal, bulan dan tahun dikosongi Nama PPK Hibah disesuaikan dengan wilayah masing-masing Sumatera Jawa 002) Kalimantan&Sulawesi 001) Papua, Nusa Tenggara & Maluku 001)
: Roni (19710112 199103 1 003) : Amrie Firmasnyah (19800215 200012 1 : Mariana DyahSavitri (19780829 2000012 : Yuddi Saptopranowo (19770912 200212 1
Bagian II No dan tanggal PPH (1a): sesuai daerah masing-masing Nilai Hibah (2b): Diisi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam PPH. Permintaan Pencaian Tahap Ini (4a) : sejumlah permintaan pada Surat Permintaan Penyaluran Hibahi Saldo Rekening s.d. Tahap Ini (4b) : Diisi 0 Pembayaran Hibah Tahap Ini : (4a) – (4b) Terbilang : Terbilang pada (4c) Bagian III Hibah s.d. BAP Ini (1a): jumlah yang diterima s.d. tahap sebelum ini + Bag. II Poin (4c) Hibah s.d. BAP yang lalu (1b): Jumlah yang diterima s.d. tahap sebelum ini Nilai Hibah BAP Ini (1c): jumlah yang akan diterima tahap ini (sama dg Bag. II Poin (4c)) Potongan-potongan (1d) : kosong Pembayaran hibah Phisik BAP Ini (1e): sama dg (1c) PPN: kosong Pembayaran Hibah BAP Ini (Bruto) (1g): sama dg (1c) Phisik Porsi PHLN (2a): sama dg (1c) (2b), (2c) dan (2d): kosong Bagian IV (Tabel) Nilai Phisik PHLN
No.
Uraian
Pendam ping
(Rp.) 1
2
1.
Nilai Hibah
2.
Pembayaran Hibah s.d BAP yl Pembayaran Hibah BAP ini Total Pembayaran Hibah s.d BAP ini Sisa Hibah
3. 4. 5.
3 Senilai dalam PPH (sama dg Bag III (1b)) (sama dg Bag III (1c)) (baris 2 kol 3 + baris 3 kol 3) (baris 1 kol 3 – baris 4 kol 3)
PPN Total (Rp.)
4 (kosong) (kosong) (kosong) (kosong) (kosong)
48
5 (sama dg kol 3) (sama dg kol 3) (sama dg kol 3) (sama dg kol 3) (sama dg kol 3)
Porsi PHLN tdk dipungut 6 (kosong)
Porsi Pendam ping
Jumlah (Bruto) (Rp.)
7 (kosong)
8 (sama dg kol 3)
(kosong)
(kosong)
(sama dg kol 3)
(kosong)
(kosong)
(sama dg kol 3)
(kosong)
(kosong)
(sama dg kol 3)
(kosong)
(kosong)
(sama dg kol 3)
LAMPIRAN 7 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan
No
SP2D yang dimintakan penyaluran Pendamping Jumlah Nomor&Tanggal Uraian Nilai
Alokasi Dana
Uraian Kegiatan Hibah
Realisasi Dana sd saat ini Hibah Pendamping
………,tanggal……… …………………………. Kepala SKPD Setempel NIP.………………..
49
Jumlah
Realisasi Output Output %
LAMPIRAN 8
SURAT PERMINTAAN VERIFIKASI DOKUMEN PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jln.Jendera Sudirman Jakarta Berdasarkansurat kami kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan No ..........., tanggal ........ 20...., tentang Permintaan Penyaluran Hibah sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah No. .......... tanggal...... , bersama ini mohon kiranya dokumen kami atas Permintaan Penyaluran Hibah untuk kegiatan ............................ Tahun Anggaran 20.... sebesar Rp. ........................... (.................................. rupiah) untuk digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah terlampir untuk diverifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya setelah selesai di verifikasi mohon kiranya surat tersebut dapat diteruskan kepada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI ke Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta. Untuk mendukung Permintaan tersebut dengan ini kami lampirkan: a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; b. Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJPK; d. Copy rekening Koran RKUD; e. Copy DPA; f. Copy Laporan Kemajuan g. Copy SP2D kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD. Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. BUPATI/WALIKOTA/Pejabat yang diberi kuasa ................................................. NIP……………………………….. Tembusan: Yth, 1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI
50
LAMPIRAN 9 SURAT LAPORAN HASIL VERIFIKASIPERMINTAAN PENYALURAN Kepada Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Jakarta Berdasarkan Surat Bupati/Walikota ...................... No ..........., tanggal ........ 20...., tentang Permintaan Penyaluran Hibah sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah No. .......... ,tanggal...., berdasarkan hasil verifikasi teknis dan substantif yang kami lakukan, maka kami nyatakan permintaan penyaluran sesuai surat tersebut diatas kami nyatakan layak untuk dibayarkan sebesar Rp. ........................... (.................................. rupiah) sebagai pengganti Pembiayaan Pendahuluan yang telah digunakan dari dana APBD. Demikian untuk selanjutnya kami mohon bantuannya untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan tujuan surat dari Bupati/Walikota dimaksud. Untuk mendukung permintaan tersebut dengan ini kami lampirkan: a. b. c. d. e. f. g.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Berita Acara Pembayaran (BAP) yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJPK; Copy rekening Koran RKUD; Copy DPA; Copy Laporan Kemajuan Copy SP2D kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD.
Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud ................................................. NIP.
51
LAMPIRAN 10 FORMAT LAPORAN TRIWULANAN (KOP SURAT) LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN Triwulan: ………………………..Tahun Anggaran: ……………… Nama Kegiatan Periode Laporan Tahun Anggaran
: ………………………………….. : ………………………………….. :…………………………………… Tanggal Pelaksanaan
No
Nama Kegiatan
Mulai
Selesai
Keterangan Total Biaya
………,tanggal……… …………………………. Kepala SKPD Setempel NIP.………………..
52
LAMPIRAN 11 FORMATLAPORAN TAHUNAN Tahun Anggaran: ………….. No
Komponen/ Kegiatan
TW I
Kemajuan Pelaksanaan (Sasaran) Total satu TW II TW III TW IV tahun
Tanggal,………. Kepala SKPD ……………….. NIP.
53
Biaya
LAMPIRAN 12 DAFTAR KABUPATEN PENERIMA HIBAH
54
Lanjutan…
55
LAMPIRAN 13 INDIKATOR PENCAPAIAN ASPEK Dampak: Terjadi penguatan sistem pendidikan secara umum
INDIKATOR Kenaikan angka partisipasi: APM SD dari 95.55 di tahun 2011/12 menjadi 96.2 tahun 2020 APM SPM dari 77.7 di tahun 2011/12 menjadi 80 tahun 2020
SUMBER DATA Laporan Renstra dan EMIS Kemdikbud dan Kemenag
Terjadi kenaikan sekolah dan madrasah yang terakreditasi oleh BAN-SM
Outcome: terjadi penurunan disparitas pelayanan pendidikan antar daerah
SD/MI: 65.8% di tahun 2011 menjadi 90% di tahun 2020 SMP/Mts: 58.2% di tahun 2011 menjadi 90% di tahun 2020 Terjadi perbaikan dalam pencapaian SPM di sekolah/madrasah dan kabupaten/kota Baseline akan ditetapkan tahun 2013 Tahun 2016, sebanyak 75% indikator SPM dapat tercapai minimal 50% di kabupaten/kota sasaran Tahun 2016, kecukupan sumber daya dan dana akan ditunjukkan melalui Rencana Pengembangan dan Anggaran Kabupaten/Kota
BAN SM
Survei SPM, laporan data statistik dan hasil monev
Rencana pengembangan dan pembiayaan kabupaten/kota, survey SPM, laporan dan evaluasi
Output: 1. Meningkatnya kapasitas Minimal 100 kab/kota telah pengelola pendidikan di menyelesaikan kajian tingkat kabupaten/kota status quo SPM tahun dan manajemen di 2013 tingkat Minimal 100 kab/kota telah 56
Masukan dari masyarakat Rencana hibah kabupaten/kota Kartu penilaian SPM Rencana Pengembangan
ASPEK sekolah/madrasah dalam pencapaian SPM.
INDIKATOR mempersiapkan strategi untuk mencapai SPM dan mulai membantu sekolah/madrasah paling lambat tahun 2015
SUMBER DATA dan Anggaran Kab/Kota Skema akreditasi yang terevisi
2. Meningkatnya pengetahuan dan Website dan informasi kepedulian masyarakat Setidaknya 100 kabupaten publik telah mengintegrasikan dan pemangku SPM dengan strategi yang kepentingan bidang terkait di rencana pendidikan terhadap pengembangan dan SPM sektor pendidikan, anggaran kab/kota pada serta mendorong tahun 2016 partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk memastikan bahwa sekolah/madrasah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadappemenuhan SPM. 3. Meningkatnya Rencana Pengebangan pengintegrasian SPM Target-target SPM telah dan anggaran yang lebih efektif ke diintegrasikan dalam kabupaten/kota dalam berbagai program skema akreditasi Skema akreditasi yang dan kebijakan sektor sekolah/madrasah paling telah terevisi pendidikan terkait. lambat tahun 2014 dan skema akreditasi madrasah tahun 2015 Modul pelatihan SPM telah dimasukkan dalam program pengembangan profesi pada tahun 2014
57
